TEMPO.CO, Jakarta - Pemegang saham Bank Centris Internasional Andri Tedjadharma menyampaikan hak jawab atas artikel berjudul 'Satgas BLBI Sita Aset di Jakarta hingga Bogor dengan Total Nilai Rp 333,6 Miliar' yang tayang di Tempo.co pada Jumat, 28 Juni 2024.

Berikut hak jawab Andri Tedjadharma.

Bank Centris Internasional tidak mencari kesalahan dan tidak menyalahkan siapa pun danlembaga apa pun. Bank Centris Internasional hanya membicarakan kebenaran yang diakui semua pihak bahwa semua pernyataan kami ini berdasarkan bukti yang telah disahkan oleh hakim majelis yang mengadili setiap perkara kami.

Telah terjadi perbuatan penipuan dan penggelapan dengan cara yang sangat canggih, sistematis, komputerisasi, terlindungi, tertutupi dan direncanakan sangat matang terhadap “Bangsa dan Negara Indonesia”. Caranya dengan memanfaatkan dan menipu Bank Centris Internasional dengan membuat “Bank di dalam Bank di tubuh Bank Indonesia” dalam proses transaksi call money overnight di pasar uang antarbank di Bank Indonesia dengan melibatkan bank lain yang bekerja sama untuk menggelapkan uang negara tersebut.

Pemerintah tidak boleh membuat dua keputusan yang berbeda terhadap satu kasus yang sama. Kasus Bank Centris Internasional diadili oleh dua lembaga pemerintah. Satu keputusan pengadilan dan yang satu lainnya adalah keputusan PUPN. Ini membuat ketidakpastian hukum.

Negara bertanggung jawab atas pembekuan Bank Centris Internasional dengan alasan yang tidak jelas. Bank Centris Internasional dan Andri Tedjadharma bukan sebagai penanggung utang, karena Bank Centris Internasional tidak pernah terima uang satu rupiah pun dari Bank Indonesia apalagi BLBI.

Yang sebenarnya terjadi berdasarkan bukti-bukti dalam perkara Bank Centris Internasional lawan BPPN, bahwa Bank Centris Internasional tidak terima uang, maka perjanjian akte No. 46 batal demi hukum. Maka bukan pemerintah yang menagih kami, tetapi negara harus turun bertanggung jawab atas akibat pembekuan Bank Centris Internasional secara sepihak.

Adapun penjabarannya sebagai berikut:

1. Bank Indonesia telah membuat perjanjian jual beli promes dengan jaminan dengan akte No. 46 tanggal 9 Januari 1998 dengan Bank Centris Internasional. Itu bukan perjanjian utang apalagi Bank Indonesia tidak membayarkan dengan cara memindahbukukan ke rekening Bank Centris Internasional No. 523.551.0016, seperti yang tertulis pada Akta tersebut. Tetapi perjanjian jual beli barang yang namanya Promes.

Jadi dengan demikian, kami bukanlah Obligor BLBI yang selama ini di-framing di media. Bahkan pasal 3 di Akta No. 46 disebutkan bahwa Bank Indonesia tidak boleh menagih masalah Bank Centris Internasional karena sudah ada jaminan tanah seluas 452 hektare milik PT. Varia IndoPermai, tetapi terbukti Bank Indonesia menjual ke BPPN dengan Akta No. 39 tahun 1999 tanpa sepengetahuan kami.

Urusan kami dengan Bank Indonesia dalam perjanjian kami dengan BI belum terselesaikan. BPPN atas rekomendasi dari Bank Indonesia membekukan secara sepihak pada tanggal 4 April 1998, ketika perjanjian dengan Akta No. 46 masih berlangsung sampai dengan Bulan Desember 1998, dan belum ada penyelesaian sampai dengan hari ini.

2. Bank Centris Internasional telah menyerahkan promes nasabah Bank Centris Internasional sebesar Rp. 492.216.516.580 dan jaminan tanah seluas 4.528.305 meter persegi atau 452 hektare yang di hipotik atas nama Bank Indonesia dengan Hak Tanggungan No. 972/1997, kuasa memasang Hak Tanggungan peringkat pertama No. 140/Cidaun/1997 tanggal 17 Oktober 1997 dan Hak Tanggungan Peringkat kedua No. 48 tanggal 9 Januari 1998.

3. Terbukti di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan perkara No. 350/Pdt.G/2000/PN.JKT.SEL dengan bukti dari BPK yang telah disahkan oleh hakim majelis yang mengadili perkara ini bahwa nominal sesuai yang di perjanjikan pada akte No. 46 yaitu sebesar Rp 490.787.748.596,16 tidak pernah dipindahbukukan ke rekening Bank Centris Internasional No. 523.551.0016. Melainkan diselewengkan ke rekening jenis individual yang mengatasnamakan Bank Centris Internasional dengan No. 523.551.000.

4. Dengan adanya dua rekening atas nama bank yang sama itu, berarti telah terbukti terjadinya praktik bank dalam bank di tubuh Bank Indonesia, seperti yang diakui oleh humas Bank Indonesia nama Erwin Riyanto yang menyatakan “hanya ada satu no rekening bank centris internasional adalah no 523.551.000”.

Sedangkan rekening Bank Centris Internasional yang asli adalah no 523.551.0016. Dengan demikian telah terbukti adanya dua rekening atas nama Bank Centris Internasional di Bank Indonesia, dan Treasury Bank Mega bernama Dwi Budoyo Pagiarto mengakui bahwa “dia tidak tahu rekening siapa yang didebet oleh Bank Mega” pada waktu Bank Mega meminjamkan dana call money kepada Bank Centris Internasional.

Padahal, seharusnya dia sangat paham bahwa rekening Bank Mega yang harus didebet. Berarti diketahui bahwa Bank Mega tidak pernah mendebet rekening Bank Mega waktu meminjamkan dana call money kepada Bank Centris Internasional seperti yang ditulis pada majalah Trust No. 46 Tahun 1, 20-26 Agustus 2003. Hal ini terkonfirmasi dengan surat panggilan polisi No.SP/1094/X/2002/DitPidter tentang tindak pidana Direktur Bank Mega dalam merekayasa BLBI Bank Centris Internasional.

5. Sampai hari ini Bank Centris Internasional menang di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi dan di Mahkamah Agung yang salinan keputusannya terbit pada tanggal 2 November 2022 atas keputusan tahun 2006 yang isinya sangat janggal dan mengingat waktu pemberitahuan putusan hampir 20 tahun.

Karena itu kami telah menulis surat ke Mahkamah Agung, dengan didapat jawaban bahwa Mahkamah Agung tidak pernah menerima Permohonan Kasasi dari BPPN. Karena tidak terdaftar di Mahkamah Agung, maka kami melaporkan hal ini kepada KPK dan kepolisian dengan No. LP/B/298/IX/2023/SPKT/BARESKRIM POLRI.3

6. BPPN dan PUPN menagih dan menggugat kami berdasarkan akte No. 39 yang dibuat oleh Bank Indonesia dengan BPPN, tentang mengalihkan cessie, dan di dalam akta tersebut dinyatakan Bank Indonesia menerima surat utang dengan Negara sebesar Rp. 629.624.459.126,36.

Berdasarkan pengalihan cessie berikut segala sesuatu yang melekat pada akte No. 46, dan ternyata angka Rp. 629.624.459.126,36 sama persis identik dengan apa yang dikemukakan oleh BPPN. Ini didasarkan pada audit BPK terhadap kronologis BLBI Bank Centris Internasional di Bank Indonesia jenis individual rekayasa tersebut dengan No. rekening 523.551.000 dan bukan dari rekening Bank Centris Internasional No. 523.551.0016.

7. Dan di dalam persidangan perkara No. 171/Pdt.G/2024/PN.JKT.PST, Bank Indonesia menyatakan telah menyerahkan jaminan 452 hektare tanah kepada BPPN dan KPKNL dengan surat menyatakan tidak menerima jaminan tersebut. Dengan kedua unsur di atas, telah membuktikan bahwa akte No. 39 cacat hukum.

8. Tetapi BPPN menagih dan menggugat berdasarkan akte No. 39, demikian pula PUPN dan KPKNL melaksanakan SK No. 49 tentang penetapan utang dan surat paksa bayar No. 216/PUPNC.10.00/2021 berdasarkan akte No. 39.

9. Dari awalnya Depkeu telah membuat kekeliruan pada surat No. 589 tahun 2012 yang dasar hukumnya bertentangan dengan dasar itu sendiri, seperti audit BPK tentang PKPS dimana Bank Centris Internasional dan Andri Tedjadharma tidak termasuk yang ikut program PKPS.Dan kami tidak pernah mendatangi APU MRNIA dan MSAA.

Dasar kedua adalah hasil audit independen yang jelas-jelas menyatakan bahwa audit tersebut tidak dapat disuguhkan karena tidak dapat menunjukkan data-datanya. Dua dasar inioleh PUPN dibuatkan resumenya yang jelas sama sekali tidak paham dengan apa yangtelah terjadi.

Padahal PUPN adalah jelmaan dari BPPN yang telah mengguggat BankCentris Internasional di Pengadilan dan dalam dua amar putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi tidak menyebut siapa yang berkewajiban, dan malah menyatakan dalam pertimbangan hukumnya 'bila Bank Centris Internasional wanprestasi, silakan sita jaminannya yang sudah berkekuatan hukum tetap' di situ ditulis "Jika".

Oleh karena itu, seharusnya PUPN mengetahui bahwa proses pengadilan sedang berlangsung dan adanya jaminan. Tapi di dalam resume, PUPN tidak mencantumkan kedua hal itu dan akte No. 39 telah cacat hukum yang dijadikan dasar.

Sehingga kami boleh berfikir mereka menggampangkan nasib seseorang dengan mudah yang tidak bertanggung jawab sebagai pemerintahan yang mengayomi rakyatnya.

10. Keadaan yang ironis bagaimana PUPN sebagai kepanjangan tangan dari BPPN tidak tahu dan mengerti adanya perkara, padahal yang menggugat adalah BPPN sendiri dan tidak membaca dengan jernih hasil audit BPK tentang PKPS tahun 2006, bahwa Bank Centris Internasional dan Andri Tedjadharma tidak termasuk dalam list yang harus diselesaikan oleh KPKNL dan Satgas BLBI.

Sedangkan kasus Bank Centris Internasional sudah diselesaikan oleh BPPN melalui Kejaksaan menggugat kami di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tahun 2000. Di dalam audit BPK itu jelas disebut sedang menunggu kasasi dari Mahkamah Agung.

Bank Centris Internasional serta Andri Tedjadharma tidak pernah menandatangani APU, MRNIA, MSAA serta personal guarantee terhadap siapa dan lembaga apa pun, tetapi dengan sewenang-wenang main seruduk saja dengan kekuasaannya menerapkan PP No. 28 terhadap kami.

11. Yang sesungguhnya PP atau UU tidak berlaku surut, dan SK No. 49 tentang penetapan utang dan surat paksa bayar No. 216/PUPNC.10.00/2021 terbit pada tahun 2021, yang sudah dibatalkan dan diperintahkan dicabut oleh PTUN sesuai putusan No. 428/G/2022/PTUN.JKT dan putusan No. 202/B/2023/PT.TUN.JKT.

Salinan keputusan Mahkamah Agung yang tidak terdaftar terbit tahun 2006 sedangkan PP No. 28 terbit tahun 2022, maka PUPN dan KPKNL yang seharusnya tidak bisa melakukan tindakan berdasarkan PP 28 dan hanya bisa mengeksekusi keputusan pengadilan bila terdaftar di Mahkamah Agung dengan penetapan pengadilan.

Tetapi ternyata PUPN dan KPKNL serta Satgas BLBI menerapkan PP No. 28 terhadap kami dengan melakukan perbuatan melawan hukum dengan tetap memblokir, menyita, dan melelang harta pribadi kami dan seluruh keluarga.

Oleh karena itu, kami menggugat melakukan perbuatan melawan hukumnya Bank Indonesia dan Depkeu jo PUPN dan KPKNL di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan perkara No. 171/Pdt.G/2024/PN.JKT.PST yang sekarang sedang berlangsung.

Demikian sekilas Bank Indonesia dan KPKNL serta PUPN telah melakukan perbuatan melawanhukum terhadap Bank Centris Internasional dan pemegang saham yang mereka sebut dengan istilah penganggung utang.

Sedangkan dalam 6 kali berperkara dengan Kementerian Keuangan, tidak ada satu pun amar keputusan pengadilan yang menyatakan Andri Tedjadharma sebagai penanggung utang, di mana suatu lembaga yang didaulat untuk menyatakan seseorang penanggung utang adalah pengadilan untuk suatu negara hukum.

Kiranya kami telah dizolimi perbuatan yang sewenang-wenang ini selama 26 tahun tanpa penyelesaian. Ini awalnya dapat menjadi perhatian Presiden dan khalayak ramai karena hal kezoliman ini bisa terjadi pada semua orang tanpa terkecuali setiap saat. Demikian pernyataan saya Andri Tedjadharma sebagai pemegang saham Bank Centris Internasional.

Andri Tedjadharmamenyerahkan hak jawab ini secara langsung kepada wartawan Tempo Aisha Shaidra, Ilona Estherina, dan Halgi Mashalfi di kantornya pada Jumat, 5 Juli 2024.

WASHINGTON, investor.id – Pertumbuhan lapangan kerja alias Nonfarm payrolls/ NFP AS melambat ke tingkat yang masih sehat pada Juni 2024, dengan tingkat pengangguran meningkat menjadi 4,1%. Ini meningkatkan peluang The Federal Reserve (The Fed) akan mampu mengendalikan inflasi tanpa membawa perekonomian AS ke dalam resesi.

Data NFP meningkat 206.000 pekerjaan pada Juni 2024, menurut Biro Statistik Tenaga Kerja (BLS) Departemen Tenaga Kerja dalam laporan ketenagakerjaan yang diawasi ketat pada Jumat (5/7/2024). Data untuk Mei 2024 direvisi turun tajam untuk menunjukkan penambahan pekerjaan sebesar 218.000 dibandingkan dengan 272.000 yang dilaporkan sebelumnya.

Pendapatan rata-rata per jam naik 0,3% setelah naik 0,4% pada Mei 2024. Dalam 12 bulan hingga Juni2024, upah meningkat 3,9% yang merupakan kenaikan upah terkecil sejak Juni 2021 dan menyusul kenaikan 4,1% pada Mei 2024. Pertumbuhan upah pada kisaran 3%-3,5% dipandang konsisten dengan target inflasi The Fed sebesar 2%.

Tingkat pengangguran naik menjadi 4,1% dari sebelumnya 4,0% pada Mei 2024.

Ditambah dengan moderasi harga pada Mei 2024, laporan tersebut menegaskan tren disinflasi kembali terjadi setelah inflasi melonjak pada kuartal I-2024. Hal ini juga dapat meningkatkan kepercayaan para pengambil kebijakan The Fed terhadap prospek inflasi dan mendorong bank sentral AS selangkah lebih dekat untuk mulai menurunkan suku bunga pada akhir tahun ini.

The Fed telah mempertahankan suku bunga acuan overnight pada kisaran 5,25%-5,50% sejak Juli 2024. Risalah pertemuan bank sentral pada 11-12 Juni 2024, yang diterbitkan pada Rabu (3/7/2024), menunjukkan regulator mengakui perekonomian tampaknya melambat dan “tekanan harga mulai berkurang”.

Bank sentral AS telah menaikkan suku bunga kebijakannya sebesar 525 basis poin (bps) sejak 2022 untuk mengendalikan inflasi. Pasar keuangan tetap optimis The Fed dapat memulai siklus pelonggaran kebijakannya pada September 2024.

Editor: Grace El Dora (graceldora@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Suku Dinas Dukcapil Jakarta Selatan Nurrahman mengatakan, sebanyak 2.783 dari 8.112 Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang telah diajukan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk dinonaktifkan. Pengajuan proses penonaktifan itu dilakukan sejak 22 April 2024.

Dia menjelaskan, dua kategori NIK yang akan dinonaktifkan adalah milik warga yang telah meninggal dunia dan warga yang tercatat dalam RT yang tidak aktif.

"Sedangkan untuk RT tidak aktif atau sudah dihapus, masih dalam proses," ujar Nurrahman, Jumat (5/7/2024).

Nurrahman menambahkan, dari 8.112 NIK yang diajukan ke Kemendagri sejak April lalu, baru 5.329 NIK yang sudah dalam status nonaktif, yaitu NIK warga yang telah meninggal dunia.

Dia tidak mengetahui kapan NIK warga yang telah pindah domisili akan dinonaktifkan oleh Kemendagri.

"Masih on proses, kapannya kita belum tahu," tambah dia.

Ia menyampaikan, tidak ada data tambahan yang diajukan oleh warga terkait penonaktifan NIK. Meskipun begitu, verifikasi terhadap data tersebut masih terus dilakukan.

Jika warga tidak segera melapor atau pindah domisili, warga akan kehilangan sejumlah fasilitas yang berkaitan dengan NIK.

"Nantinya akan berdampak terhadap pelayanan kependudukan, BPJS, perbankan dan yg lainnya, kecuali hak pilih di Pemilu dan Pemilukada," tungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Ribuan nomor induk kependudukan (NIK) warga Jakarta Selatan telah diusulkan untuk dinonaktifkan ke Direktorat Jenderal Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri sejak Senin (22/4/2024).

Ada dua Ada dua kategori NIK yang bakal dinonaktifkan. Pertama adalah NIK warga yang telah meninggal dunia. Kedua adalah NIK warga yang masih tercatat bertempat tinggal di RT yang telah dihapus.

Jakarta: Pendaftaran Kartu Prakerja gelombang 70 telah dibuka. Masyarakat bisa mendaftar mulai Jumat, 5 Juli 2024.

“KAMU MEMINTA, MIMIN MENGABULKAN! Siapa yang dari kemarin sibuk nanyain kapan pembukaan gelombang mulu tiap mimin ngepost? Nih dikabulin, Gelombang 70 DIBUKA! Yuk Sob segera klik "Gabung Gelombang" sekarang di dashboard Prakerja kamu!,” tulis
akun Instagram resmi Program Kartu Prakerja @prakerja.go.id seperti dikutip Medcom.id Jumat, 5 Juli 2024.

Link Kartu Prakerja Gelombang 70

Bagi yang berminat mendaftar Kartu Prakerja gelombang 70 bisa mengakes https://dashboard.prakerja.go.id/daftar. Pastikan sudah memiliki akun sebelum melakukan pendaftaran.

Cara Daftar Kartu Prakerja

Bagi yang belum memiliki akun bisa terlebih dahulu membuatnya, berikut ini langkah-langkahnya:

1. Masuk ke laman www.prakerja.go.id dan klik menu daftar sekarang.
2. Masukkan alamat e-mail dan kata sandi. Gunakan e-mail aktif.
3. Program Kartu Prakerja akan mengirim pemberitahuan melalui e-mail. Buka e-mail dan lakukan verifikasi akun.
4. Pendaftaran berhasil.

Baca juga: Airlangga: Target Peserta Kartu Prakerja 2024 Sebanyak 1,14 Juta

Daftar Kartu Prakerja Gelombang 70

Setelah berhasil membuat akun, kemudian bisa langsung mendaftar Kartu Prakerja gelombang 70. Berikut ini caranya:

1. Kunjungi portal https://dashboard.prakerja.go.id/daftar.
2. Daftarkan data diri yang terdiri dari alamat e-mail, Nomor Induk Kependudukan (NIK), nomor KK, foto KTP, dan nomor HP aktif.
3. Klik alamat link verifikasi melalui e-mail.
4. Masuk (login) menggunakan e-mail.
5. Ikuti tes kemampuan dasar.
6. Tunggu pembukaan gelombang, lalu klik 'Gabung Gelombang'.
7. Nantikan pengumuman peserta yang lolos seleksi melalui dashboard Kartu Prakerja.
8. Syarat Daftar Kartu Prakerja
9. Warga Negara Indonesia (WNI) minimal berusia 18 tahun.
10. Pendaftar tidak dalam belajar pada pendidikan formal, yaitu sekolah dan kuliah.
11. Dalam proses melamar kerja, karyawan terdampak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), ingin meningkatkan keahlian, buruh dirumahkan, buruh bukan penerima upah, termasuk pula UMKM.
12. Bukan dari kelompok pejabat negara, Aparatur Sipil Negara (ASN), Kepolisian, TNI, kepala desa dan termasuk perangkat, serta direktur/komisaris atau dewan pengawas BUMN/BUMD.
13. Maksimal dua anggota keluarga dalam satu Kartu Keluarga (KK) yang sama.

Syarat Daftar Kartu Prakerja

1. Warga Negara Indonesia (WNI) minimal berusia 18 tahun.
2. Pendaftar tidak dalam belajar pada pendidikan formal, yaitu sekolah dan kuliah.
3. Dalam proses melamar kerja, karyawan terdampak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), ingin meningkatkan keahlian, buruh dirumahkan, buruh bukan penerima upah, termasuk pula UMKM.
4. Bukan dari kelompok pejabat negara, Aparatur Sipil Negara (ASN), Kepolisian, TNI, kepala desa dan termasuk perangkat, serta direktur/komisaris atau dewan pengawas BUMN/BUMD.
5. Maksimal dua anggota keluarga dalam satu Kartu Keluarga (KK) yang sama.

(RUL)

Jakarta: Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menyebut nama Presiden Joko Widodo untuk pertama kalinya usai Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Megawati sekaligus menyentil kepemimpinan Jokowi yang dianggap tidak sejalan dengan apa yang diwariskan para pendiri bangsa.

Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komarudin menilai disebutnya kembali nama Jokowi oleh Megawati itu merupakan tanda bahwa hubungan antara keduanya semakin retak dan semakin panas. Ada perbedaan pandangan dan visi misi yang membuat keduanya tidak lagi bisa bersatu.

“Intinya Megawati masih kecewa pada Jokowi. Apalagi setelah keputusan Mahkamah Agung (MA) yang meloloskan Kaesang jadi calon gubernur. Ini tentu jadi kritikan keras. Kritikan yang terus menerus disampaikan oleh PDIP, termasuk oleh Megawati pascapilpres yang lalu,” kata Ujang kepada Media Indonesia, Jumat, 5 Juli 2024.
Ujang mengungkapkan, sampai saat ini hubungan Megawati dan Jokowi tidak baik-baik saja. Bahkan ke depan, ia memperkirakan, sulit bagi kedua tokoh ini akan kembali bersatu.

“Ini makanya hubungan antara Jokowi dan Megawati sampai hari ini, detik ini, bahkan ke depan akan panjang dan sulit untuk bisa bersatu. Sulit untuk bisa kembali bersua,” ujar Ujang.

Baca juga: Resmikan Bendungan Pamukkulu, Jokowi Harap Jaga Ketahanan Air di Sulsel

Ujang mengatakan kekecewaan Megawati terhadap Jokowi sangat dalam. Sehingga cukup sulit untuk memprediksi apakah kedua tokoh bangsa itu bisa duduk dan bersatu kembali.

“Ini maknanya, ya hubungan Jokowi dan Megawati tidak akan baik-baik saja. Sedang panas, sedang menafikan satu sama lain. Saya melihatnya Megawati menyindir Jokowi karena memang Jokowi bukan dianggap bagian dari PDIP dan bukan bagian dari dirinya lagi. Sehingga dia kritis terus. Semua kekurangan diungkapkan dari Jokowi,” ungkapnya.

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sebelumnya bicara mengenai makna lagu Indonesia Raya yang dinilai sebagai bentuk bukti bahwa Indonesia lahir dengan sebuah konsep negara paripurna. Megawati mengatakan makna lagu ini juga pernah disampaikan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Saya kan bilang mau nyari apa lagi sih? Saya ngomong sama Pak Jokowi, kalian pemimpin ya, itu harus menjalankan apa yang dipikirkan, dan dituliskan oleh para pendiri bangsa bukan kita bikin versi-versi," kata Megawati.

(END)

Reporter: Sugeng Adji Soenarso | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Tekanan pada industri reksadana masih berlanjut. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Nilai Aktiva Bersih (NAB) reksadana terus mengalami penurunan sejak tahun 2021. Pada akhir tahun itu, NAB reksadana tercatat sebesar Rp 580,14 triliun.

Pada 2022, NAB ambles 12,40% menjadi Rp 508,18 triliun dan di 2023 turun 0,63% menjadi Rp 504,94 triliun. Pada tahun 2024, penurunan NAB reksadana masih berlanjut menjadi Rp 485,77 triliun per Mei 2024, sehingga mengakumulasi penurunan sebesar 3,72% sejak awal tahun.

Dana kelolaan atau asset under management (AUM) juga turun. Berdasarkan data Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), pada tahun 2021 total AUM industri sebesar Rp 826,70 triliun. Pada tahun 2022, nilai AUM turun 3,56% secara tahunan (YoY) menjadi 797,31 triliun, dan pada tahun 2023 kembali terkoreksi 0,44% YoY menjadi Rp 793,78 triliun.

Sepanjang tahun berjalan ini KSEI mencatat penurunan AUM sebesar 0,64% menjadi Rp 788,69 triliun hingga Mei 2024. Namun, pada bulan Mei terjadi kenaikan AUM sebesar 1,77% dari bulan sebelumnya.

Perkembangan NAB dan AUM industri tidak sejalan dengan jumlah investor. KSEI mencatat jumlah investor reksadana justru bertumbuh secara konsisten. Total investor reksadana naik dari 6,84 juta di 2021 dan menjadi sebanyak 12,17 juta investor per Mei 2024.

Senior Vice President Head of Business Development Division HPAM Reza Fahmi mengatakan, hal tersebut disebabkan beberapa faktor. Pertama, banyak investor kecil yang masuk ke reksadana.

"Ini mungkin didorong oleh platform APERD berbasis online, yang memudahkan akses bagi investor ritel dengan dana terbatas," ujarnya kepada Kontan.co.id, Jumat (5/7).

Kedua, kinerja reksadana kurang memuaskan dalam beberapa tahun terakhir. Return yang rendah dapat mengurangi minat investor.

Misalnya, pada tahun 2022 kinerja reksadana dari berbagai kelas masih kalah dengan laju inflasi sebesar 5,51%. Di tahun 2023, reksadana pasar uang dan pendapatan tetap berhasil mengalahkan inflasi, meskipun tidak terlalu signifikan.

Ketiga, selain reksadana, ada banyak alternatif investasi seperti Surat Utang Negara (SUN), sukuk tabungan, kripto, emas, dan saham di luar negeri. Keempat, kurangnya aliran dana masuk (fund inflow) juga memengaruhi kinerja reksadana.

"Kemungkinan ada sebagian investor yang beralih ke instrumen lain yang dapat memberikan perlindungan terhadap inflasi, seperti obligasi atau saham," paparnya.

Reza mencermati, emas menjadi instrumen favorit, terutama bagi investor muda dan milenial. Menurutnya, salah satu pertimbangannya karena faktor keamanan.

Meski kinerja reksadana belum optimal, Reza berpandangan instrumen ini masih menarik karena diversifikasi dan likuiditasnya.

"Investor perlu mempertimbangkan tujuan, risiko, dan profil investasi sebelum memutuskan alokasi dana ke reksadana," imbuhnya.

Duta Besar Republik Indonesia untuk Tunisia, Zuhairi Misrawi, diangkat sebagai Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) bersifat non-aktif. Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, mengatakan Zuhairi diangkat menggantikan mendiang Hamka Haq yang meninggal pada Desember 2023 lalu.

“Namun karena (Zuhairi) juga sedang menjalankan tugas sebagai dubes RI di Tunisia, maka saudara Zuhairi Misrawi adalah Ketua DPP PDI Perjuangan non-aktif,” kata Hasto, Jumat (5/7).

Hasto menuturkan, penambahan struktur jabatan di DPP PDIP merupakan keinginan dari Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum Partai. Hal itu, kata Hasto, untuk memperkuat kuda-kuda menghadapi tantangan ke depan.

"Ibu Mega memang mengumumkan perubahan struktur dari DPP PDI Perjuangan dan kepala-kepala badan, itu tidak lain sebagai bagian dari adaptif policy yang bersifat strategis di dalam menghadapi tantangan-tantangan ke depan yang tidak ringan," kata dia.

Selain itu, Hasto mengatakan, penambahan struktur juga diperlukan untuk mempersiapkan Pilkada serentak 2024.

Pada kesempatan yang sama, sejumlah nama lainnya pun dilantik menjadi pengurus DPP PDIP Beberapa di antaranya Adian Napitupulu sebagai wakil sekjen bidang Kominfo, Ronny Talapessy menjadi ketua DPP bidang reformasi hukum.

Kemudian Ganjar Pranowo yang ditunjuk menjadi Ketua Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah, lalu Basuki Tjahja Purnama alias Ahok menjadi Ketua Bidang Perekonomian.

KOMPAS.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan, pemerintah tetap melakukan penyelamatan terhadap BUMN yang bermasalah, termasuk pada PT Indonesia Farma Tbk (Indofarma).

Erick menegaskan, terus berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Kejaksaan Agung untuk memberantas kasus korupsi di Kementerian BUMN.

"Kasus fraud, ya fraud, korupsi kita tangkap. Tetapi bagaimana Indofarma-nya sendiri, harus bisa keluar dengan baik, ya kita harus lakukan penyelamatan termasuk tentu utang vendor, dengan macam-macam yang kita harus selesaikan," ujar Erick di Jakarta dikutip dari Antara, Jumat (7/5/2024).

Kementerian BUMN akan melakukan berbagai langkah strategis untuk menyelamatkan perusahaan yang bermasalah.

Lebih lanjut, Erick menyampaikan, pihaknya tidak pernah menutup mata terhadap kasus-kasus yang terjadi di BUMN.

Menurut Erick, selama ini Kementerian BUMN selalu melakukan investigasi audit terhadap perusahaan-perusahaan. Apabila ditemukan kejanggalan, maka segera dilaporkan ke BPK.

"Kalau dibilang (Kementerian) BUMN tidak mempelajari, justru BUMN yang nemuin. BUMN yang melakukan investigasi audit, baru kita laporkan ke BPK, BPK juga periksa lagi, baru terjadi," katanya.

Kementerian BUMN disebut Erick akan selalu konsisten dalam melakukan pelaporan. BUMN dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah bekerja sama untuk melakukan pencegahan.

"Setiap ada kasus korupsi, ya kita laporkan dengan pihak terkait, ya kita kerja sama dengan kejaksaan, bahkan KPK sendiri kan kita friendly, di mana kita melakukan banyak isu-isu pencegahan kepada KPK," ujar Erick.

Diketahui, PT Bio Farma (Persero), induk perusahaan dari Indofarma mendapat suntikan dana berupa Penyertaan Modal Negara (PMN) nontunai senilai Rp 68 miliar.

Namun Kementerian BUMN membantah jika dana tersebut untuk membayar utang dari Indofarma pada platform pinjaman online. PMN yang diajukan Bio Farma ini akan digunakan untuk pengembangan vaksin.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengenakan Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha kepada PT Lidean Pialang Asuransi yang bergerak di bidang pialang asuransi. Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha tersebut ditetapkan melalui surat Nomor S-68/PD.1/2024 per 26 Juni 2024 dengan jangka waktu 3 bulan.

Deputi Komisioner Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Iwan Pasila mengatakan pengenaan Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha tersebut karena PT Lidean Pialang Asuransi tidak memenuhi sejumlah ketentuan.

Iwan menyebut salah satunya, yakni tidak memenuhi ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 68/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha Dan Kelembagaan Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, Dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi (POJK 68 Tahun 2016), yaitu anggota Direksi tidak memiliki sertifikat kepialangan dengan level paling rendah satu tingkat di bawah kualifikasi tertinggi dari Lembaga Sertifikasi Profesi di bidang Perasuransian.

"Selain itu, tak memenuhi Pasal 56 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 70/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi (POJK 28 Tahun 2022), yaitu ekuitas perusahaan kurang dari Rp 2 miliar," ungkapnya dalam keterangan resmi, Jumat (5/7).

Dengan dikenakannya Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha, Iwan menyebut PT Lidean Pialang Asuransi dilarang melakukan jasa keperantaraan asuransi sampai dengan diatasinya penyebab dikenakannya Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha.

Meski demikian, dia bilang PT Lidean Pialang Asuransi wajib tetap menyelesaikan kewajiban-kewajiban yang jatuh tempo.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sesi PracticeMotoGP Jerman 2024 yang digelar di Sirkuit Sachsenring berhasil dikuasai oleh Maverick Vinales. Jalannya sesi ini diwarnai cukup banyak drama.

Tak sedikit pebalap yang terjatuh pada sesi Practice ini. Marc Marquez bahkan mengalami highside hingga harus membutuhkan konfirmasi dari tim medis apakah layak untuk melanjutkan sesi.

Selain itu, sesi Practice juga sempat diwarnai dengan red flag. Momen tersebut ketika Fabio Di Giannantonio terjatuh pada tikungan pertama hingga motornya terpental dan mendarat di atas Air Fence alias dinding penahan.

Meski demikian, Vinales berhasil mencatatkan waktu tercepat 1 menit 19,622 detik. Hanya ada tiga pebalap yang berhasil menembus 1 menit 19 detik di sesi kali ini. Dua pebalap lainnya adalah Jorge Martin di posisi kedua dan Miguel Oliveira di posisi ketiga.

Alex Marquez bertahan di posisi keempat, diikuti Francesco Bagnaia di posisi kelima. Pada posisi keenam, terdapat Enea Bastianini yang juga terjatuh pada akhir-akhir sesi.

Franco Morbidelli mampu tampil kompetitif dan bertahan di posisi ketujuh. Pada posisi kedelapan, ditempati Pedro Acosta. Fabio Di Giannantonio setelah terjatuh masih bisa menyelesaikan sesi Practice dan berakhir di posisi kesembilan.

Melengkapi sepuluh besar, ada pebalap KTM, yakni Brad Binder. Marc Marquez yang sempat lama bertahan di posisi pertama, tidak bisa memperbaiki catatan waktunya dan terus merosot hingga posisi ketigabelas.

Hasil Sesi Practice MotoGP Jerman 2024:
1 Maverick Viñales SPA Aprilia Racing (RS-GP24) 1'19.622s
2 Jorge Martin SPA Pramac Ducati (GP24) +0.340s
3 Miguel Oliveira POR Trackhouse Aprilia (RS-GP24) +0.362s
4 Alex Marquez SPA Gresini Ducati (GP23) +0.407s
5 Francesco Bagnaia ITA Ducati Lenovo (GP24) +0.439s
6 Enea Bastianini ITA Ducati Lenovo (GP24) +0.463s
7 Franco Morbidelli ITA Pramac Ducati (GP24) +0.464s
8 Pedro Acosta SPA Red Bull GASGAS Tech3 (RC16)* +0.520s
9 Fabio Di Giannantonio ITA VR46 Ducati (GP23) +0.658s
10 Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) +0.662s
11 Jack Miller AUS Red Bull KTM (RC16) +0.663s
12 Raul Fernandez SPA Trackhouse Aprilia (RS-GP23) +0.722s
13 Marc Marquez SPA Gresini Ducati (GP23) +0.762s
14 Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1) +0.785s
15 Augusto Fernandez SPA Red Bull GASGAS Tech3 (RC16) +0.991s
16 Johann Zarco FRA LCR Honda (RC213V) +1.046s
17 Luca Marini ITA Repsol Honda (RC213V) +1.246s
18 Takaaki Nakagami JPN LCR Honda (RC213V) +1.264s
19 Marco Bezzecchi ITA VR46 Ducati (GP23) +1.279s
20 Remy Gardner AUS Monster Yamaha (YZR-M1) +1.783s
21 Stefan Bradl GER HRC Test Team (RC213V) +1.952s
22 Joan Mir SPA Repsol Honda (RC213V) +2.225s

JAKARTA, KOMPAS.com - Batara Ageng, eks manajer selebgram Fujianti Utami Putri alias Fuji, resmi ditetapkan sebagai tersangka penggelapan uang senilai Rp 1,3 miliar.

"Sudah status tersangka dan sudah ditahan," ucap Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat AKBP Andri Kurniawan saat diwawancarai di Polres Jakarta Barat, Jumat (5/7/2024).

Andri menjelaskan, Batara Ageng tidak berstatus buron atau daftar pencarian orang (DPO). Penetapan tersangka dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan atas laporan Fuji pada 7 September 2023.

"(Penetapan tersangka) berdasarkan proses penyelidikan maupun penyidikan dari tindak pidana ini," terang dia.

Polisi memanggil Batara untuk pemeriksaan sebagai tersangka pada Jumat (28/6/2024). Kata Andri, setelah itu Batara langsung ditahan keesokan harinya.

"Tanggal 28 Juni hari Jumat, kami panggil yang bersangkutan dan datang. Hari sabtu langsung kami tahan," tutur Andri.

Saat ini, polisi sedang melengkapi berkas perkara untuk dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Barat.

Diberitakan sebelumnya, polisi menangkap Batara karena diduga menggelapkan uang Fuji.

"Benar kami menangkap saudara BA," kata Andri.

Akibat perbuatannya, Batara terancam dijerat pasal 374 KUHP dan atau Pasal 372 KUHP dengan ancaman hukuman penjara maksimal lima tahun.

Warta Ekonomi, Jakarta -

PT Holding Perkebunan Nusantara (PTPN) III (Persero) dan Badan Narkotika Nasional RI melaksanakan audiensi dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penggunaan narkoba di wilayah kerja PTPN Group. Audiensi ini dilaksanakan di Kantor Pusat BNN, Jakarta, pada hari Rabu (3/7/2014).

Audiensi dilanjutkan dengan penyampaian materi yang mencakup integrasi PTPN Group dan dukungan yang dibutuhkan dari BNN mulai dari koordinasi upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba, kerja sama dalam pelaksanaan tes narkoba, serta penyuluhan dan edukasi terkait kesadaran akan bahaya narkoba bagi karyawan di lingkungan PTPN Grup.

“Kami berharap dalam usaha peningkatan produktifitas komoditas PTPN Group yang saat ini dilakukan, karyawan/karyawati PTPN Group khususnya yang berada di lapangan, terhindar dari bahaya narkotika,” ucap Direktur Manajemen Risiko PTPN III (Persero) Arifin Firdaus, Jakarta, Jumat (5/7/2024).

Ia mendukung pencegahan dan pemberantasan narkoba di lingkungan perkebunan PTPN Group untuk mewujudkan kebun bersih narkoba (bersinar).

“Kami berharap kerja sama yang semakin erat antara PTPN III (Persero) dan BNN RI dapatdituangkan dalam bentuk MoU, sehingga kegiatan pencegahan dan pemberantasan narkoba dapatdilaksanakan selanjutnya di Regional PTPN Group dengan BNN kabupaten/kota,” ujar Marthinus.