JAKARTA, KOMPAS.com - Penelitian dari Health Collaborative Center (HCC) mengungkapkan, 72 persen atau tujuh dari 10 ibu di Indonesia mengalami mom-shaming. Dari 72 persen itu, hanya 23 persen yang berani melawan.

Ketua HCC Dr. dr. Ray Wagiu Basrowi, MKK, FRSPH. mengungkapkan, alasan seorang ibu berani melawan mom-shaming adalah faktor pelindung.

"Dia berani melawan ketika tahu ada satu protective factor yang mendukung. Contohnya entah suami yang paling dekat, atau teman kerja," ujar dia di Jakarta, Senin (1/7/2024).

Mom-shaming adalah tindakan mengkritik atau mempermalukan seorang ibu terkait cara dia membesarkan anaknya.

Biasanya, kritik yang dituturkan tidak membangun dan justru berdampak pada kesehatan fisik dan mental ibu.

Dalam penelitian yang sama, terungkap bahwa teman kerja bisa menjadi pelindung ibu dari mom-shaming.

Sebab, hanya 29 dari 72 persen ibu mengalami mom-shaming dari teman di lingkungan tempat tinggal dan tempat kerja.

Dengan kata lain, dari lingkup pekerjaan, proteksi ibu dari mom-shaming relatif lebih tinggi.

Ray menduga, ini karena tempat kerja para responden memiliki aturan agar para karyawan tidak saling menghina, dalam hal ini mencakup mom-shaming.

Kendati demikian, ketika ibu kembali ke lingkungan tempat tinggal, proteksinya terhadap mom-shaming kembali menurun.

Sebab, sebanyak 53 persen atau lima dari sepuluh ibu di Indonesia mengalami mom-shaming dari keluarga dan lingkungan tempat tinggal.

Lebih rinci, sebanyak 50,6 persen dari responden mengalami mom-shaming justru dari anggota keluarga.

"Ketika balik ke lingkungan tempat tinggal, ketemu kerabat atau tetangga, gede lagi tekanannya,” terang Ray.

"Teman kerja itu dukungannya besar sekali. Kalau rekan kerja bisa asertif, maka dia akan bilang "jangan lakukan mom-shaming dan parenting adalah subyektif" (ke pelaku)," lanjut dia.

Sebagai informasi, penelitian HCC berlangsung sejak Maret 2024 dan melibatkan 892 ibu di Indonesia sebagai responden.

Masing-masing partisipan cukup beragam perihal pendidikan terakhir, usia, pekerjaan, status pernikahan, dan jumlah anak.

Studi mengungkapkan, dampak mom-shaming signifikan terhadap kesehatan mental dan emosional ibu.

Pasalnya, para pelaku atau aktor mom-shaming berasal dari lingkungan inti mereka, yaitu keluarga, kerabat, dan lingkungan tempat tinggal.

Jakarta: Koalisi Masyarakat Peduli Keterwakilan Perempuan (KMPKP) menyoroti kasus pelecehan seksual mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari. KPU diminta segera berbenah dengan membuat pedoman penanganan kekerasan berbasis gender.

"Kepemimpinan kolektif kolegial penyelenggara pemilu seharusnya menjadi basis kontrol antar sesama kolega penyelenggara pemilu untuk mencegah rekan sesama anggota melakukan pelanggaran etika ataupun perbuatan menyimpang lainnya," kataDirektur Eksekutif Perludem Khoirunnisa Nur Agustyati mewakili KMPKP dalam keterangan tertulis, Jumat, 5 Juli 2024.

Dalam kasus Hasyim, kata dia, besar kemungkinan ekosistem kerja kolektif kolegial dan kontrol antaranggota tidak berjalan dalam kelembagaan KPU. Ujungnya, membuat pelanggaran etika terbiarkan dan leluasa terjadi.
KMPKP meminta Presiden Joko Widodo untuk mempercepat proses Pergantian Antar Waktu (PAW) Hasyim. Kemudian, melantik calon urutan berikutnya sebagai anggota KPU pengganti antar waktu.

"Ini penting untuk disegerakan karena beban kerja KPU pasca Pemilu 2024 dan menyongsong Pilkada 2024 masih banyak. Selain agar kasus ini tidak mengganggu kualitas penyelenggaraan Pilkada dan bisa menjadi pembelajaran penting bagi seluruh jajaran penyelenggara pemilu di Indonesia," jelasnya.

Pihaknya juga meminta KPU menentukan ketua definitif setelah anggota KPU PAW Hasyim dilantik. Kepemimpinan definitif diperlukan untuk bisa optimal melakukan konsolidasi dan pembenahan internal kelembagaan KPU, khususnya dalam rangka memastikan terwujudnya penyelenggaraan pemilu dan kelembagaan penyelenggara pemilu yang inklusif, aman, dan bebas dari kekerasan terhadap perempuan.

Pihaknya mengapresiasi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) atas putusan tegasnya memberhentikan Hasyim Asy'ari sebagai Ketua KPU. Sanksi pemberhentian tetap adalah keputusan terbaik untuk menghentikan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan menjadi pesan yang tegas bahwa tidak ada ruang ataupun toleransi bagi pelaku untuk menjadi bagian dari penyelenggara pemilu di Indonesia.

Dalam Putusan Nomor 90-PKE-DKPP/V/2024 terbukti bahwa terdapat relasi kuasa antara Pengadu dan Teradu sehingga terjadi hubungan yang tidak seimbang. Kondisi ini merugikan Pengadu selaku perempuan karena berada pada posisi yang tidak dapat menentukan kehendak secara bebas dan logis.

DKPP menegaskan bahwa Hasyim Asy’ari selaku Teradu telah menggunakan pengaruh, kewenangan, jabatan, dan fasilitas negara untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Selain itu, Teradu telah memanfaatkan berbagai situasi dalam kapasitasnya sebagai Ketua KPU dalam melakukan tindakan yang memaksa dan menjanjikan sesuatu dalam hal melakukan tindakan asusilanya. Teradu terbukti melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (1) Pasal 6 ayat (2) huruf a dan c, Pasal 6 ayat (3) huruf e dan f, Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 huruf a, Pasal 11 huruf a, 12 huruf a, Pasal 15 huruf a dan huruf d, Pasal 16 huruf e, dan Pasal 19 huruf f Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu.





(ADN)

Malang: Sejumlah banner bergambar sosok Pj Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, bertebaran di pingir jalan di sejumlah titik di wilayah Kota Malang, Jawa Timur, selama beberapa hari terakhir. Banner-banner ini disinyalir menjadi isyarat bahwa Wahyu bakal maju pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di Kota Malang.

Pantauan Medcom.id, sejumlah banner bergambar Wahyu Hidayat terlihat di sekitar bundaran patung Panglima Soedirman, di Jalan Hamid Rusdi, Bunulrejo, Kecamatan Blimbing, Kota Malang. Dalam banner itu, terdapat foto Wahyu mengenakan baju merah dengan posisi tangan kanan mengepal.

Pada banner itu juga terdapat beberapa logo bertuliskan 'Pak Mbois', '110 Kota Malang', dan 'Ngalam Asli'. Sejumlah tulisan keterangan juga terdapat dalam banner tersebut antara lain 'Dr. Ir. Wahyu Hidayat, MM', 'Pj Walikota Malang', dan 'Berselaras Untuk Kota Malang Berkelas'.
Menanggapi temuan ini, Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika, meminta Wahyu Hidayat agar segera mundur dari jabatan Pj Wali Kota Malang apabila ingin maju pada Pilkada 2024. Permintaan itu berkaca dari Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 100.2.1.3/2314/SJ perihal Pengunduran Diri Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati/Penjabat Wali Kota Yang Akan Maju Dalam Pilkada Serentak Nasional Tahun 2024.

"SE Mendagri sudah jelas. Bagi Pj yang mau maju, maju saja agar konsentrasi tidak pecah. Kelihatan kok mana Pj yang maju, mana yang tidak. Pj Kota Malang dengan Pj Kota Batu kelihatan kok. Masyarakat tidak perlu dikelabui dengan itu," katanya, Jumat, 5 Juli 2024.

Baca juga: Elektabilitas Bacalon Gubernur Sulut Bersaing Ketat

Dalam SE Mendagri itu disebutkan bahwa Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati dan Penjabat Wali Kota yang akan mencalonkan diri pada Pilkada Serentak 2024 agar menyampaikan administrasi pengunduran diri kepada Mendagri selambat-lambatnya 40 hari sebelum tanggal pendaftaran pasangan calon sesuai tahapan dan jadwal Pilkada yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Berkaca dari SE Mendagri tersebut, Made meminta agar Wahyu segera mundur dari jabatannya dan tidak mengelabui masyarakat demi agenda politiknya menyongsong Pilkada 2024. Sebab, hal itu secara tidak langsung memiliki kaitan dengan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Malang.

"Jangan sampai, kami lembaga politik di DPRD ini merasa bahwa ada salah satu calon yang memanfaatkan APBD. Itu kami tidak mau. APBD untuk rakyat, jangan dibuat politisasi," tegasnya.

Di sisi lain, Made menegaskan bahwa konsentrasi kerja aparatur negara tidak boleh pecah karena agenda politik di belakangnya. Pasalnya, masyarakat Kota Malang membutuhkan pelayanan yang prima dari layanan publik.

"Kalau konsentrasi maju, maju saja dengan konsekuensi harus mundur jadi Pj. Ya kami tunggu saja iktikad baiknya," ujarnya.

Terpisah, Pj Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, mengaku tidak tahu siapa pihak yang memasang banner-banner tersebut. Ia juga membantah apabila pemasangan banner-banner itu menggunakan APBD.

"Tidak menggunakan APBD. Saya juga tidak tahu dari siapa. Spanduknya kan mendukung program pemerintah, ya sah-sah saja. Saya tidak tahu siapa yang mencetak. Tidak juga dari kantong pribadi," kata Wahyu.

Wahyu menganggap bahwa banner-banner bergambar dirinya itu merupakan bagian dari reklame yang menginformasikan kebijakan Pemerintah Kota Pemkot) Malang. Sehinga ia Wahyu menilai tidak perlu ada pembayaran pajak.

"Itu kan spanduk program pemerintah. Kan itu iklan layanan masyarakat," ungkapnya.

(MEL)

KOMPAS.com -Bank Mandiri meluncurkan fitur terbaru Livin' KPR di aplikasi Livin' by Mandiri, yang memungkinkan nasabah mengajukan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) secara online.

Livin’ KPR adalah salah satu fitur di aplikasi Livin’ by Mandiri yang menyediakan berbagai fitur terkait pembelian properti melalui KPR untuk nasabah, mulai dari showcase properti, simulasi KPR, janji temu dengan petugas Bank, hingga pengajuan aplikasi dan pelacakan aplikasi KPR.

Dilansir dari informasi resmi yang diterima Kompas.com, fitur Livin’ KPR juga memudahkan nasabah menemukan properti berdasarkan preferensi harga dan fasilitas umum di sekitarnya.

"Fitur Livin' KPR ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan kami dalam memberikan nilai tambah bagi nasabah,” kata Direktur Jaringan dan Retail Banking Bank Mandiri Aquarius Rudianto dalam keterangan resmi yang dikutip pada Jumat, 5 Juli 2024.

Aquarius menambahkan, fitur Livin' KPR hadir sebagai solusi inovatif untuk merampingkan proses pembiayaan KPR menjadi lebih seamless, dengan memastikan proses pengajuan KPR yang cepat dan efisien.

Selain itu, Livin’ KPR juga menawarkan fleksibilitas bagi nasabah dalam merencanakan keuangan secara akurat dengan fitur Simulasi Angsuran dan Tracking KPR yang memungkinkan nasabah memantau secara real-time status aplikasi KPR.

"Kami percaya bahwa memiliki rumah impian bukan hanya sekadar pencapaian pribadi, tetapi juga bukti dari kecerdasan finansial dan keteguhan hati dalam mencapai tujuan hidup. Dengan Livin' KPR, impian tersebut dapat diwujudkan lebih cepat!," imbuh Aquarius.

Sebagai informasi, saat ini pencairan KPR Bank Mandiri telah meningkat sebesar 31,4 persen secara year on year (YoY).

Fitur Livin' KPR di aplikasi Livin' Mandiri

Dilansir dari laman resmi Bank Mandiri, jenis agunan yang bisa diajukan melalui Livin' KPR yaitu rumah tinggal dan apartemen.

Perlu diketahui bahwa nasabah yang dapat mengajukan KPR melalui aplikasi Livin’ by Mandiri adalah nasabah yang terpilih berdasarkan kriteria yang ditentukan oleh Bank Mandiri.

Sejauh ini, pengajuan KPR melalui aplikasi Livin’ by Mandiri dikhususkan untuk pengajuan pembelian properti baru di developer rekanan Bank Mandiri.

Adapun maksimum limit pengajuan KPR melalui Livin' by Mandiri sebesar Rp 10 miliar, dengan tenor maksimal 25 tahun untuk pembelian rumah tinggal dan maksimal 15 tahun untuk pembelian apartemen.

Nasabah akan memperoleh informasi bahwa pengajuan KPR berhasil dikirim dan bisa melakukan pelacakan status pengajuan KPR melalui Inbox di Livin’ by Mandiri atau Menu Status di laman Livin’ KPR.

Setelah nasabah mendapatkan approval/persetujuan, nasabah akan dihubungi oleh petugas Bank dan proses KPR akan dilanjutkan secara konvensional di Consumer Loan Area.

JAKARTA, KOMPAS.com - Warga Menteng, Ditha (24), mengungkapkan alasannya mengapa tidak menggunakan kendaraan pribadi untuk berangkat bekerja.

Kata dia, kemacetan dan polusi udara di Jakarta menjadi persoalan yang enggan dia hadapi. Belum lagi jarak rumah ke kantornya di kawasan Puri Kembangan, Jakarta Barat yang sangat jauh bisa memakan waktu lebih dari satu jam.

“Kalau naik motor, bisa satu jam dan harus melewati macet plus polusi yang bikin sampai kantor sudah enggak semangat karena capek duduk di motor dalam waktu lumayan lama,” kata Ditha kepada Kompas.com, Jumat (5/7/2024).

Oleh karena itu, Ditha hampir setiap hari memutuskan untuk menumpang transportasi umum. Dengan begitu, dia bisa meminimalisasi pengeluaran sehari-hari.

“Secara harga, masih terjangkau buat pekerja yang mau on budget untuk uang transportasi. Jadi, so far transportasi umum masih jadi best option sih,” kata Ditha.

Terlepas dari hal tersebut, Ditha tidak perlu lagi repot-repot membawa kendaraan ke kantornya yang berlokasi di kawasan Puri Kembangan, Jakarta Barat.

“Transportasi umum sekarang (juga) sudah cukup memadai buat turun di tempat-tempat strategis, Jadi, kadang terasa lebih ‘sat-set’ saja, turun halte, sudah sampai depan kantor,” ujar Ditha.

Diberitakan sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mencatat pengguna transportasi publik di Jakarta hanya sekitar 4 juta orang atau dipresentasikan mencapai 18,86 persen pada 2023.

Pemprov DKI berencana meningkatkan jumlah pengguna transportasi umum hingga mencapai 30 persen di 2030.

Salah satu permasalahan klasik di Jakarta adalah soal kemacetan yang berdampak pada polusi udara.

Saat ini, Pemprov berupaya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan menggencarkan tingginya angka penggunaan transportasi publik.

"Ini fakta yang saat ini kita lihat dalam keseharian. Mudah-mudahan Pemprov DKI terus melakukan upaya-upaya perbaikannya," kata Wakil Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Syaripudin dalam diskusi Publik Institut Studi Transportasi (INSTRAN) yang diikuti Kompas.com melalui Zoom, Kamis (4/7/2024).

Syaripudin berujar, fokus Pemprov DKI saat ini tertuju pada pejalan kaki dan pesepeda, angkutan umum, kendaraan ramah lingkungan dan disinsentif kendaraan pribadi.

Upaya transportasi terintegrasi juga tengah digencarkan guna meningkatkan jumlah penumpang angkutan umum di Jakarta baik itu TransJakarta, LRT, MRT, KRL, dan lainnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Perselisihan pengemudi mobil berpelat dinas dengan sopir taksi terjadi di Jalan Jenderal Sudirman, tepatnya di Simpang Susun Semanggi.

Cekcok kedua pengendara ini diduga dipicu karena pengemudi mobil berpelat dinas tidak diberikan jalan prioritas oleh sopir taksi.

Awal mula

Aksi keributan keduanya direkam lalu videonya beredar di media sosial, salah satunya akun Instagram @jakartaselatan24jam yang menggungah pada Kamis (4/7/2024).

Dalam video, mobil berpelat dinas itu berjenis Toyota Fortuner berwarna hitam, sedangkan untuk jenis taksi tidak terlihat.

Sopir taksi mulanya mempertanyakan mengapa pengemudi mobil berpelat dinas tak sabar saat mengemudi kendaraan.

Tak lama kemudian, sopir taksi dan pengemudi mobil pelat dinas berhenti di kolong Simpang Susun Semanggi.

Pengemudi mobil pelat dinas itu lalu menghampiri sopir taksi dan meminta untuk memberikan jalan.

"Kamu kasih jalan dikit kenapa sih,” kata pengemudi mobil berpelat dinas.

“Lah lu mau ngapain? Hak lu apa? Mentang-mentang lu pelat dinas, minta jalan. Lu cuma sopir, jangan belagu,” balas sopir taksi

“Kamu juga, malah nyari ribut di jalan. Kamu nutup ruang, masih ada yang kosong,” timpal pengemudi pelat dinas.

“Lu juga sama, udah tau lagi macet, malah nyerobot-nyerobot,” kata sopir taksi.

Polisi belum terima laporan

Kepala Bidang (Kabid) Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi mengatakan, jajarannya belum menerima laporan mengenai keributan sopir mobil itu.

"Kami komunikasi dengan teman-teman di Direktorat Lalu Lintas, sementara belum ada laporan dari kedua belah pihak,” ujar dia kepada wartawan, Kamis (4/7/2024).

Namun, Ade mengaku telah melihat video keributan dua pengemudi mobil itu. Ia menyarankan pihak yang merasa dirugikan untuk membuat laporan.

"Apabila ada yang merasa dirugikan silahkan bisa melapor ke polsek, polres atau Direktorat Lalu Lintas Polda Metro,” ucap Ade.

(Reporter : Dzaky Nurcahyo | Editor : Irfan Maulana)

Reporter: Nova Betriani Sinambela | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan pencabutan izin usaha PT Asuransi Jiwa Kresna (Kresna Life), serta pemberian Perintah Tertulis kepada pihak-pihak tertentu pada 23 Juni 2023 lalu adalah langkah yang sesuai dengan ketentuan untuk melindungi konsumen.

"Sudah berdasarkan peraturan pengawasan yang tepat dan juga bertujuan untuk melindungi konsumen dari kerugian yang semakin besar serta untuk mencegah bertambahnya masyarakat calon konsumen baru yang dirugikan," kata Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK Aman Santosa dalam keterangan resmi, Jumat (5/7).

Untuk diketahui sebelum mengambil langkah pencabutan izin usaha Kresna Life, OJK sudah melakukan proses pengawasan dalam waktu yang cukup panjang melalui pemeriksaan langsung maupun tidak langsung.

Sepanjang pemeriksaan telah ditemukan adanya konsentrasi investasi dana asuransi Kresna Life pada saham-saham yang dinilai terafiliasi grup Kresna, dan pencatatan kewajiban yang lebih kecil dari seharusnya sehingga menyebabkan rasio solvabilitas (risk based capital) lebih rendah dari ketentuan.

Selain itu OJK juga memberikan kesempatan perbaikan cukup panjang kepada direksi maupun pemegang saham agar memperbaiki kondisi keuangan perusahaan. Disamping itu OJK menerbitkan sanksi-sanksi untuk setiap jenis pelanggaran ketentuan yang terjadi secara bertahap.

Namun dari segala kesempatan yang diberikan, Kresna Life tidak mampu memenuhi rasio solvabilitas sesuai ketentuan dan tidak dapat menutup defisit keuangan melalui setoran modal oleh pemegang saham pengendali (PSP) atau mengundang calon investor.

"Dari hasil pemeriksaan, pemegang saham pengendali Kresna Life tidak mengeluarkan dana segar untuk menyehatkan perusahaan. Pembayaran kepada pemegang polis yang diklaim sebagai bukti tanggung jawab pemegang saham berasal dari aset Kresna Life yang telah ada," lanjutnya.

Kresna Life pernah menyampaikan upaya penyehatan dengan menawarkan konversi kewajiban pemegang polis menjadi pinjaman subordinasi (Subordinated Loan/SOL). Upaya itu disampaikan dalam Rencana Penyehatan Keuangan, namun tetap tidak terlaksana karena terdapat sebagian besar pemegang polis yang menolak dan tidak adanya perjanjian konversi pinjaman subordinasi yang sudah diaktanotariilkan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Adapun hasil analisis atas program konversi pinjaman subordinasi yang disampaikan Kresna Life ke OJK menunjukkan masih adanya defisit yang harus ditutup dengan tambahan modal dari pemegang saham pengendali. Namun permintaan OJK kepada pemegang saham pengendali untuk menutup perkiraan sisa defisit setelah program konversi pinjaman subordinasi dijalankan tidak pernah dipenuhi.

Pada faktanya, program pinjaman subordinasi yang ditawarkan oleh direksi bukan subordinate loan yang pada umumnya merupakan pinjaman dari pemegang saham untuk memperbaiki kesehatan keuangan perusahaan bermasalah.

Apabila program konversi pinjaman subordinasi yang ditawarkan Kresna Life terlaksana, kedudukan hukum pemegang polis jatuh tempo yang berhak atas pembayaran manfaat (klaim) asuransi akan menjadi pemberi pinjaman.

Dengan demikian, ekuitas perusahaan akan meningkat tanpa adanya aliran dana segar yang masuk yang seharusnya menjadi tanggung jawab PSP untuk menyehatkan perusahaan.

Mengenai rencana program pinjaman subordinasi yang ditawarkan Kresna Life, OJK telah berupaya memberikan pemahaman kepada perwakilan pemegang polis bahwa kedudukan dan hak pemegang polis dengan pemegang pinjaman subordinasi atas aset Kresna Life berbeda.

OJK menjelaskan kalau pemegang polis memiliki prioritas yang lebih tinggi, sementara pemegang pinjaman subordinasi secara hukum disejajarkan dengan pemegang saham, yaitu sebagai pihak yang paling akhir memiliki hak atas aset perusahaan dalam likuidasi.

Kemudian terkait pemberian Perintah Tertulis, ini merupakan kewenangan OJK dalam memerintahkan pihak-pihak tertentu untuk mengganti kerugian kepada Kresna Life yang disebabkan oleh tindakan pihak-pihak tertentu tersebut. Penerbitan Perintah Tertulis merupakan salah satu upaya OJK untuk melindungi konsumen, karena adanya indikasi tindakan pihak tertentu yang menyebabkan terjadi kerugian pada Kresna Life.

Mengenai putusan PTTUN Jakarta atas hasil banding OJK terhadap gugatan PT Duta Makmur Sejahtera dan Michael Steven, OJK menyatakan menghormati keputusan tersebut dan akan menempuh upaya hukum selanjutnya dengan mengajukan kasasi ke MA.

Reporter: Sri Sayekti | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA - Anda masih berminat menempatkan dana di deposito? Cek suku bunga deposito bank Mandiri terkini.

Meskipun dianggap kurang menguntungkan, produk deposito bank masih menjadi pilihan sebagian orang untuk menempatkan sebagian dananya.

Bank konvensional mencoba menawarkan produk deposito dengan dengan suku bunga rata-rata.

Mengutip langsung dari situs resmi Bank Mandiri, bank plat merah ini menawarkan produk deposito dengan iming-iming suku bunga terendah 2,23% per tahun dan suku bunga deposito tertinggi 2,5% per tahun.

Menariknya, bank Mandiri menawarkan beberapa pilihan pembayaran bunga deposito yakni dibayar di muka, dibayar bulanan, dan saat jatuh tempo.

Untuk lebih jelasnya, berikut tabel suku bunga deposito bank Mandiri yang dikutip dari website resminya per tanggal 4 Juli 2024.

Deposito Rupiah dengan Bunga Dibayar Bulanan dan saat Jatuh Tempo
Dana penempatan	Tenor (bulan)*
	1	3	6	12	24
< Rp 100 Juta	2.25%	2.25%	2.5%	2.5%	2.5%
≥ Rp 100 Juta s.d. < 1 M	2.25%	2.25%	2.5%	2.5%	2.5%
≥ Rp 1 M s.d. < 2 M	2.25%	2.25%	2.5%	2.5%	2.5%
≥ Rp 2 M s.d. < 5 M	2.25%	2.25%	2.5%	2.5%	2.5%
≥ Rp 5 M	2.25%	2.25%	2.5%	2.5%	2.55
Deposito Rupiah dengan Bunga Dibayar di Muka
Dana penempatan	Tenor (bulan)*
	1	3	6	12	24
< Rp 100 Juta	2.24%	2.23%	2.46%	2.43%	2.37%
≥ Rp 100 Juta s.d. < 1 M	2.24%	2.23%	2.46%	2.43%	2.37%
≥ Rp 1 M s.d. < 2 M	2.24%	2.23%	2.46%	2.43%	2.37%
≥ Rp 2 M - < 5 M	2.24%	2.23%	2.46%	2.43%	2.37%
≥ Rp 5 M	2.24%	2.23%	2.46%	2.43%	2.3%

Jakarta: Belum lama ini Ayu Ting Ting mengungkapkan kegagalan nikahnya dengan Lettu Muhammad Fardhana lantaran perbedaan. Menariknya, Ayu bersikap tegar saat menceritakan soal pembatalan nikahnya. Bahkan, ia terlihat santai dan tetap tertawa tanpa mengeluarkan air mata.

"Jangan dong (jangan ada air mata) ini sudah jalan terbaik,” ucap Ayu kepada awak media di Jakarta Selatan.

Ayu mengaku memang ini sudah jalan terbaik untuk kehidupannya dan ia percaya ke depannya akan ada hal baik yang menghampirinya.
"Karena ini pasti sudah jalannya Allah, jadi saya percaya Allah sudah punya rencana buat saya yang lebih baik untuk saya," tambahnya.

baca juga: Ayu Ting Ting Ingin Kembalikan Seserahan Setelah Putus, tetapi Ini yang Terjadi

Ibu anak satu ini juga menegaskan masih menjalin hubungan baik dengan mantan calon mertuanya, Dharsyi Akib. Sebaliknya keluarga Lettu Fardhana juga mengaku akan tetap berhubungan baik dengan keluarga Ayu karena memang jodoh sudah di tangan Tuhan.

“Karena sudah saya anggap sebagai orang tua saya sendiri. Sampai saat ini saya masih sangat menghargai beliau,” ungkap Ayu.

Selain itu, Ayu mengaku bersyukur karena dikelilingi oleh keluarga dan teman-teman yang baik sehingga itu membantunya untuk bisa terus merasa senang.

"Alhamdulillah, gak cuma temen aja, tim saya semuanya bersyukur dan beruntung punya orang-orang yang baik, orang-orang yang care, selalu berikan semangat. Semuanya merangkul, bersyukur, happy," ungkap Ayu.

Diketahui, setelah 5 tahun menyandang status Janda akhirnya Ayu menemukan sosok pria yang didambakannya yakni Adit Jayusman. Hubungan mereka pun hampir sampai ke pelaminan, tetapi di awal bulan Februari 2021 pernikahan dikabarkan batal.

Maka dari itu, ini adalah kedua kalinya Ayu batal menikah. Ayu pun sempat menegaskan bahwa ia dalam menjalin hubungan sudah tidak ingin main-main lagi.

(Indy Tazkia Aulia)

(ELG)

JAKARTA, investor.id - Bareskrim Mabes Polri menyita sejumlah barang bukti saat melakukan penggeledahan di kantor Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE). Wakil Direktur Tindak Pidana Korupsi (Wadirtipdkor) Bareskrim Polri Kombes Arief Adhiarsa mengatakan, pihaknya menyita sejumlah dokumen hingga CPU komputer.

"Berupa bukti surat atau dokumen dan bukti-bukti elektronik seperti telepon seluler, hdd, laptop, USB flash disk dan CPU komputer," ujarnya saat dihubungi Jumat (5/7/2024).

Dikatakan Arief, sejumlah barang bukti tersebut disita dari dua lokasi. Mengenai temuan barang bukti tersebut dan bagaimana hasil penyelidikan, Arief meminta publik untuk menunggu perkembangan dari kasus tersebut.

"Barang bukti yang disita dari 2 lokasi," ujarnya.

Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dittipidkor) Bareskrim Polri menggeledah kantor Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM.

Penggeledahan tersebut terkait penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan dan pelaksanaan proyek Penerang Jalan Umum Tenaga Surya (PJUTS) tahun 2020.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, KOMPAS.com - Kuasa hukum Firli Bahuri, Ian Iskandar menilai penyidik Polda Metro Jaya kurang bijaksana karena menyelidiki kasus lain yang menyeret kliennya.

Padahal, kasus dugaan pemerasan Firli terhadap eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo belum kelar sampai sekarang.

“Kasus pertama saja belum beres. Seyogyanya selesaikan dulu, baru yang lain,” kata dia saat dihubungi, Jumat (5/7/2024).

Ian mengatakan, dua kasus yang diduga melibatkan kliennya tak ada bukti kuat.

Pertama, perihal dugaan sangkaan Pasal 36 KPK atau bertemu dengan pihak perkara, Firli disebut tak pernah melakukan hal itu.

Jika yang dimaksud adalah bertemu dengan eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) di sebuah gelanggang olahraga (GOR), pertemuan itu dilakukan sebelum keduanya ditetapkan sebagai tersangka.

“Pengakuan Pak SYL, pertemuan di GOR itu pada 2 Maret 2022 dan belum menjadi tersangka. Kemudian, Pak Firli dituduh Pasal 36 KPK, kan ini tidak sesuai,” tutur dia.

Kemudian, perihal dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Ian menyebut, tak ada predicate crime atau tindak pidana yang dilakukan sebelumnya oleh Firli.

Ia lalu mencontohkan TPPU dalam kasus SYL. Dalam kasus itu, SYL diduga melakukan TPPU karena disinyalir memberikan gratifikasi dan memeras bawahannya.

“TPPU itu dibuktikan dulu predicate crime-nya. Karena pemerasan atau gratifikasi misal, kayak yang diduga dilakukan Pak SYL. Kalau begitu, baru bisa dikatakan TPPU, karena ada tindakan awalnya,” imbuh dia.

Diberitakan sebelumnya, Polda Metro Jaya tengah mengusut adanya dugaan kasus lain yang menyeret nama Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) nonaktif Firli Bahuri.

Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Metro Jaya Kombes (Pol) Ade Safri Simanjuntak mengatakan, setidaknya ada dua kasus di luar pemerasan terhadap eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) yang sedang didalami penyidik.

"Ada beberapa perkara (Firli Bahuri) lainnya yang saat ini proses penyelidikan atau penyidikannya sedang dilakukan,” kata Ade Safri kepada wartawan, Kamis (4/7/2024).

Meski tak menyebutkan secara gamblang, Polda Metro disinyalir tengah mendalami kasus soal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan dugaan bahwa Firli pernah bertemu pihak yang berperkara semasa menjabat Ketua KPK.

“Intinya, selain perkara terkait pemerasan, kami sedang melakukan penyidikan dan penyelidikan terhadap beberapa kasus,” tutur Ade Safri saat ditanya apakah kasus yang diselidiki terkait TPPU.

Kemudian, saat ditanya terkait dugaan pertemuan dengan pihak berperkara yang dilakukan Firli semasa menjabat, Ade Safri belum bisa memberikan penjelasan secara gamblang.

Ia lagi-lagi hanya menegaskan bahwa pihaknya masih berproses untuk melakukan penyelidikan.

“Nanti akan kami update ya, yang jelas itu sedang berjalan semua,” ucap Ade Safri saat ditanya terkait kasus yang diselidiki apakah termasuk dugaan pertemuan Firli dengan pihak berperkara.

Meski menyelidiki dua kasus lain, Ade Safri menerangkan, kasus terkait dugaan pemerasan terhadap SYL masih berjalan.

Ia menyebut, pihaknya telah mengantongi empat alat bukti dalam kasus ini.

“Yang jelas bahwa penyidikan dalam penanganan perkara a quo dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi, yang diduga dilakukan oleh tersangka Firli, penyidik telah mengantongi empat alat bukti dalam perkara a quo,” imbuh dia.

Jakarta: Pengamat dan praktisi pendidikan, Indra Charismiadji, mengkritisi metode orang tua di Indonesia yang cenderung mendidik anak dengan metode outsourcing. Padahal, kata, dia mestinya rumah menjadi pendidikan pertama dan utama.

Dia mengatakan rumah-rumah orang tua Indoensia tidak pernah jadi pusat pendidikan. Sebab, orang tua juga bingung cara mendidik anak sendiri.

"Padahal, pendidikan di rumah adalah yang pertama dan utama, tapi enggak pernah ada program bagaimana caranya membantu para orang tua mendidik anaknya di rumah. Orang tua Indonesia itu outsourcing," kata Indra dalam Simposium Perempuan Pra-Kongres III DPP Partai Nasdem 'Terobosan Mengatasi Ketimpangan Gender di Bidang Pendidikan di Indonesia', Jumat, 5 Juli 2024.
Dia menyebut orang tua di kampung ingin anak-anaknya cepat masuk pondok pesantren. Indra mengatakan bukan berarti pondok pesantren tidak baik, hanya saja mestinya ditangani sendiri dulu baru ikut pesantren.

Sementara itu, orang tua di kota mendorong anaknya ikut bimbingan belajar (bimbel) yang bisa menghabiskan waktu sampai malam. Indra mengatakan orang tua tak perlu mengajarkan hal-hal rumit kepada anaknya, tetapi soal pendidikan karakter.

"Di rumah mengajarkan budi pekerti, bagaiamana etika termasuk masalah pelecehan seksual mulai pendidikan di rumah, enggak bisa di outsource," kata Indra.

Indra mafhum tidak semua orang tua tahu cara memulai mengajari anak-anaknya soal itu. Pemerintah juga tidak memberikan program khusus.

Dia mengatakan ini merupakan kesalahan fundamental dalam pendidikan di Indonesia. Padahal, Bapak Pendidikan Indonesia Ki Hadjar Dewantara pernah menyampaikan fundamental pendidikan itu, keluarga, pergerakan pemuda/pemudi, perguruan.

Tetapi yang terjadi pemerintah lebih fokus pada persekolah dan guru. Indra menegaskan pemerintah perlu memulai program-program yang mengembangkan pendidikan dari rumah.

"Orang tua tahu enggak mulainya dari mana, ada enggak kegiatan pemerintah untuk membimbing itu? Kan enggak ada, itu yang harus diubah," ujar Indra.

Baca juga: Pendidikan Bisa Jadi Jalan Mengatasi Ketimpangan Gender

(REN)