JAKARTA - Pemerintah kembali memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mendapatkan fasilitas PPN ditanggung pemerintah (DTP) sebesar 100 persen sampai Desember 2024.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan hal ini telah disetujui oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam rapat beberapa hari yang lalu.

Sebelumnya, dalam aturan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 7 Tahun 2024, mulai 1 Juli hingga 31 Desember 2024, besaran PPN DTP yang diberikan hanya sebesar 50% PPN yang terutang dari dasar pengenaan pajak (DPP) sampai dengan Rp 2 miliar dengan harga jual paling banyak Rp 5 miliar.

"Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan insentif pajak pertambahan nilai yang ditanggung pemerintah (PPNDTP) untuk sektor perumahan dimana insentif PPNDTP akan diberikan sebesar 100% Ini sampai dengan bulan Desember 2024. Dimana PMK nya akan disiapkan oleh Ibu Menteri Keuangan," terang Airlangga ketika ditemui usai Dialog Ekonomi bertema Peran dan Potensi Kelas Menengah Menuju Indonesia Emas 2045 di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (27/8/2024).

Airlangga menambahkan, pemerintah juga menambah kuota pembiayaan rumah subsidi atau Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dari semula 166 ribu unit menjadi 200 ribu unit.

"Jadi dengan dua kebijakan tersebut yang berlaku nanti untuk 1 September," jelasnya.

Airlangga berharap, kebijakan ini akan mendorong kemampuan daripada kelas menengah untuk mendorong sektor konstruksi. Sebab sebagaimana diketahui, sektor konstruksi dan perumahan itu multiplier efeknya tinggi.

Lebih lanjut Airlangga menekankan bahwa pemberian insentif bagi sektor perumahan menjadi hal yang penting lantaran sektor perumahan menjadi pengeluaran terbesar kedua bagi masyarakat kelas menengah.

Apalagi, kelas menengah memiliki peran strategis untuk mendukung perekonomian. Oleh karena itu untuk menjaga kelas menengah ini, pemerintah perlu mendorong pertumbuhan perekonomian yang stabil dan tinggi.

Diungkapkan Airlangga, untuk mendukung kelas menengah, pemerintah sejatinya telah meluncurkan beberapa program antara lain, program perlindungan sosial, insentif pajak, kartu prakerja, jaminan kehilangan pekerjaan PBI, pembayaran iuran yang ditanggung pemerintah untuk kesehatan.Kemudian juga kredit usaha rakyat dan berbagai program ini diharapkan bisa menahan jumlah kelas menengah.

JAKARTA - Indonesia telah menetapkan target ambisius untuk mencapai netralitas karbon pada tahun 2060. Hal ini sejalan dengan upaya global dalam memerangi perubahan iklim yang ekstrem. Target ini merupakan bagian dari strategi yang lebih luas untuk beralih menuju ekonomi yang lebih berkelanjutan dan rendah karbon.

Dalam mendukung tujuan nasional, PT Mutuagung Lestari Tbk (MUTU International) dan PT Pertamina Maintenance and Construction (PertaMC) sepakat untuk berkolaborasi dalam melakukan pemantauan pada lingkungan, termasuk uji emisi gas rumah kaca (GRK) serta verifikasi dan validasi karbon. Kolaborasi ini ditandai dengan adanya penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) yang dilaksanakan di Graha PertaMC Jakarta, (20/08/2024)

?Kolaborasi ini tidak hanya menjadi langkah strategis untuk mendukung target netralitas karbon nasional, tetapi juga sebagai wujud nyata dari komitmen kami yang berada di dalam institusi untuk menjaga kelestarian lingkungan,? ujar Presiden Direktur MUTU International, Arifin Lambaga.

Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang Testing, Inspection, dan Certification (TIC), MUTU International berkomitmen untuk turu serta mengawal agar instansi lainnya dapat ikut serta dalam melakukan upaya pengurangan emisi karbon.

Dengan serangkaian pengujian yang dilakukan oleh MUTU International, sebuah instansi dapat mengukur berapa jauh langkah yang telah dilakukan dalam rangka mengurangi penggunaan emisi karbon.

?Apabila hal ini dilakukan bersama-sama, bukan hanya target ambisius pemerintah yang dapat dicapai, namun kita juga dapat meninggalkan warisan lingkungan yang lebih baik untuk generasi mendatang,? tutup Arifin.

JAKARTA - Paramount Land melalui sejumlah proyeknya berhasil meraih beragam penghargaan di ajang PropertyGuru Indonesia Property Awards 2024 yang berlangsung di Hotel Ritz Carlton Pacific Place, Jakarta Selatan.PropertyGuru Indonesia Property Awards merupakan penghargaan bergengsi di industri real-estate yang diselenggarakan setiap tahun oleh PropertyGuru sejak 2015.

Paramount Land memenangkan 10 penghargaan, sebagai Winner untuk Best Township Developer, Best Township Masterplan Design untuk Paramount Petals, Best Wellness Residential Development dan Best Smart Home Development untuk Matera Residences, Best Lifestyle Retail Architectural Design untuk Hampton Square & Hampton Avenue dan Best Housing Landscape Design untuk Pasadena Grand Residences.

Sejumlah penghargaan juga dimenangkan untuk Matera Residences sebagai Luxury Housing Architectural Design dan Eco-Friendly Housing Development, Paramount Petals sebagai Township Development Greater Jakarta dan Menteng Grand untuk High-End Housing Development Greater Jakarta.

Presiden Direktur Paramount Land M Nawawi dalam acara penghargaan tersebut mengatakan bahwa penghargaan ini berkat dukungan dan kepercayaan dari seluruh stakeholders, mitra dan seluruh tim yang sudah memberikan hasil karya terbaik dalam industri properti. Dia menambahkan,Paramount Land berkomitmen tinggi dalam mengembangkan setiap proyek-proyeknya dan terus optimis maju untuk berkembang.

"Keberhasilan yang diraih Paramount Land dalam ajang PropertyGuru Indonesia Property Awards ini tidak lepas dari aspek inovasi dan diferensiasi dalam setiap produk-produk yang dikembangkan sepanjang 18 tahun berkontribusi dalam industri properti. Paramount Gading Serpong menjadi salah satu gambaran kawasan hunian dan komersial yang sukses dikembangkan dengan perencanaan matang dan terintegrasi," ungkapnya melalui keterangan tertulis, Selasa (27/8/2024).

Kota mandiri lain yang juga di kembangkan oleh Paramount Land pada 2021 yaitu Paramount Petals, berlokasi di koridor barat Jakarta tepatnya di sisi jalan tol Jakarta-Merak Km. 25, Tangerang, Banten sukses meraih 2 kategori bergengsi berdasarkan aspek perencanaan jangka panjang sebagai kota mandiri berfasilitas lengkap untuk pembangunan di masa depan. Prinsip pengembangan berkelanjutan atau sustainable development dijalankan dengan memadukan tata kota yang baik, keindahan, ruang terbuka hijau dan lainnya untuk menciptakan lingkungan bersosialisasi yang nyaman dan kawasan yang lebih baik untuk hunian, bisnis, maupun lifestyle.

Direktur Planning & Design Paramount Land Henry Napitupulu pada kesempatan yang sama menyampaikan, seiring perkembangan zaman, hunian yang terintegrasi dalam sebuah kawasan menjadi salah satu tren dalam industri properti Tanah Air. Hal ini tidak lepas dari semakin banyaknya kebutuhan masyarakat akan hunian yang nyaman, praktis, lingkungan dan fasilitas yang mendukung gaya hidup.

"Salah satu hunian yang dikembangkan oleh Paramount Land di Gading Serpong, Matera Residences ?Luxurious Living with Greenery Environment luxurious? sukses meraih 4 penghargaan diajang PropertyGuru Indonesia Property Awards. Penghargaan ini berdasarkan aspek kelengkapan fasilitas yang dapat melayani kesehatan dan kesejahteraan penghuni, pengembangan inovatif dalam pemanfaatan teknologi terkini yang mendukung gaya hidup healthy living yang selaras dengan lingkungan yang asri dan hijau. Matera Residences memang dirancang dengan penataan landscape yang nyaman dan luxury,"paparnya.

JAKARTA - Plt Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba) Bambang Suswantono mengungkapkan kabar terbaru pembentukan Direktorat Jenderal (Ditjen) dan Satuan Tugas Penegakan Hukum (Satgas Gakkum) untuk semua sektor di Kementerian ESDM.

Bambang mengatakan soal pembentukan Ditjen Gakkum ini telah lama diajukan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). Namun, hingga saat ini belum juga terealisasi.

"Izin menyampaikan masalah terutama Ditjen Gakkum, kalau nggak salah kita sudah lama untuk mengajukan ini ke PANRB sampai sekarang belum terealisasi," jelasnya saat rapat kerja Menteri ESDM bersama Komisi VII DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta (27/8/2024).

Kemudian untuk pembentukkan Satgas Gakkum, Bambang bilang, juga telah dirapatkan pada November tahun lalu bersama Mahfud MD yang kala itu masih menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) dan telah dibuat juga draft tentang Satgas Gakkum sektor ESDM.

Dikatakan Bambang, dalam Satgas itu nantinya ada empat bidang yaitu sektor tambang ilegal atau ilegal mining di mana Dirjen Minerba menjadi leading sektor, kemudian pengeboran minyak ilegal atau ilegal drilling di mana Dirjen Migas sebagai leading sektor. Kemudian ketiga, distribusi bahan bakar disitu Kepala BPH Migas sebagai leading sektor dan keempat listrik di mana Dirjen Gatrik menjadi leading sektor.

Bambang juga menambahkan bahwa draft yang dibuat untuk Satgas Gakkum itu melibatkan seluruh kementerian dan lembaga, termasuk TNI, Polri dan KPK. Katanya, hal ini juga sudah diajukan ke Mensesneg, dalam hal ini deputi perundang-undangan.

"Saat ini kami masih menunggu percepatan Satgas Gakkum disamping kita menunggu Ditjen Gakkum di kementerian ESDM," pungkasnya.

JAKARTA - Manfaat atau benefit Tunjangan Hari Raya (THR), jaminan sosial ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan) dan asuransi kesehatan (BPJS Kesehatan) menjadi tiga hal utama yang jadi pertimbangan pelamar kerja saat memilih perusahaan selain tawaran gaji .

Survei Populix dan KitaLulus terhadap para pencari kerja menunjukkan, benefit ini dipilih oleh 65% sampai 75% pencari kerja. Benefit lain yang jadi pertimbangan adalah upah lembur (63%), bonus kinerja (63%) dan cuti tahunan (62%). Sementara pendidikan dan pelatihan, tunjangan tempat tinggal, serta cuti melahirkan menempati 3 terbawah sebagai tunjangan yang diminati pencari kerja.

Survei Populix dan KitaLulus terhadap pencari kerja menunjukkan fasilitas atau benefit dari perusahaan menjadi salah satu pertimbangan saat mencari kerja.

?Secara umum, responden tentu saja banyak yang mempertimbangkan gaji (75%), pengembangan diri (69%), dan jenjang karir (59%) saat mencari pekerjaan. Di sisi lain, lingkungan kerja serta fleksibilitas kerja (baik waktu maupun tempat) cukup dipertimbangkan oleh responden, diikuti dengan tunjangan yang ditawarkan perusahaan (43%),? jelas Peneliti Senior, Wayan Aristana Prawira melalui siaran pers pada Senin (26/8).

Meski menjadi salah satu benefit yang dibutuhkan para pencari kerja, namun masih banyak perusahaan yang belum mematuhi kewajibannya untuk memberikan jaminan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.

?Dalam survei ini misalnya hanya 35% pekerja yang mengaku pernah menerima manfaat BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan secara penuh. Kemudian, sebanyak 12% pekerja mengaku pernah menerima namun hanya BPJS Kesehatan saja, dan 11% pernah menerima tetapi hanya BPJS Ketenagakerjaan saja,? ujar Aris.

Aris juga menyebutkan, bagi pekerja, tunjangan atau benefit jaminan sosial sangat bermanfaat. ?Sebesar 96% responden yang pernah mendapatkan jaminan dari BPJS Ketenagakerjaan menyatakan bahwa layanan tersebut sangat bermanfaat,? kata Aris.

Banyak responden memandang bahwa BPJS Ketenagakerjaan bermanfaat karena memberikan jaminan/dana/tabungan pensiun/hari tua (31%) dan sebagai dana darurat/dana ketika tidak bekerja (18%).

Sementara itu, di antara berbagai jenis jaminan ketenagakerjaan, pekerja memberikan penilaian berbeda terhadap masing-masing jaminan. Secara umum, Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Pensiun dianggap paling penting oleh responden pencari kerja, disusul oleh Jaminan Hari Tua, Jaminan Kematian dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan.

Survei mengenai benefit atau tunjangan terhadap pencari kerja adalah bagian dari riset yang dilakukan oleh Populix dan KitaLulus untuk mengulas mengenai ketimpangan antara pencari kerja dan pekerjaan yang tersedia. Laporan tersebut diluncurkan dalam Festival Ketenagakerjaan (Naker Fest) yang diselenggarakan Kementerian Tenaga Kerja.

Head of Social research Populix, Vivi Zabkie menyebut perusahaan kesulitan mencari karyawan yang sesuai dengan kebutuhan. Ia menyarankan perusahaan memperhatikan hal-hal yang menarik tenaga kerja seperti tunjangan atau benefit.

Survei terhadap pencari kerja dilakukan dua tahap pada Juni 2024. Tahap pertama dilakukan terhadap 1330 responden dan tahap kedua terhadap 530 responden pencari kerja. Kedua survei dilakukan secara daring. Selain survei, riset ini juga didukung oleh pengolahan 1 juta data job portal Kita Lulus.

JAKARTA - MNC Sekuritas merupakan perusahaan efek di bawah naungan MNC Group, yang saat ini mayoritas saham nya dimiliki oleh PT Motion Digital Technology. MNC Sekuritas aktif mendukung penciptaan investor baru di pasar modal dengan menyediakan beragam instrumen investasi pasar modal, seperti saham, reksa dana, obligasi, dan produk turunan lainnya.

. MNC Sekuritas, Invest with The Best!

JAKARTA - PLN Indonesia Power (PLN IP) manfaatkan amonia hijau atau green ammonia sebagai bahan bakar alternatif pada Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Labuan.

Direktur Utama PLN Indonesia Power Edwin Nugraha Putra mengatakan, pemanfaatan green ammonia sebagai energi primer PLTU dapat mengurangi penggunaan batu bara. Dengan begitu, penggunaan amonia hijau ini akan menekan emisi karbon yang dihasilkan dari pembakaran batu bara dalam memproduksi listrik.

"Inisiatif ini merupakan langkah strategis dalam mendukung transisi energi berkelanjutan di Indonesia, sejalan dengan komitmen pemerintah untuk mencapai netralitas karbon pada tahun 2060," ujar Edwin, dalam keterangan tertulis, Selasa (26/8/2024).

Baca Juga: Wujudkan Pemanfaatan Energi Bersih, Perusahaan Media Mulai Gunakan REC PLN

Edwin mengatakan, rencananya pemanfaatan green ammonia akan diterapkan di Unit Bisnis Pembangkitan (UBP) Banten 2 Labuan. Nantinya pembangkit tersebut akan dijadikan contoh bagi pembangkit listrik lain di seluruh Indonesia. "PLTU Banten 2 Labuan akan dijadikan pilot project untuk penggunaan green ammonia pada PLTU lainnya. Jika penggunaan bahan bakar alternatif ini dilakukan maka akan menurunkan emisi karbon yang dihasilkan sektor kelistrikan," ujarnya.

Untuk memanfaatkan green ammonia, PLN Indonesia Power melakukan studi kelayakan dengan menggandeng PT Pupuk Kujang dan IHI Corporation. Melalui kerja sama ini PLN IP, IHI dan Pupuk Kujang akan mengkaji aspek teknis dan ekonomi dari seluruh rantai nilai mulai dari pasokan green ammonia hingga penerapan pembakaran. Dalam kerja sama ini, IHI akan menangani kajian teknis terkait demonstrasi pembakaran amonia, PLN IP akan menyediakan pembangkit listrik dan personel operasi, dan Pupuk Kujang akan menangani produksi dan pasokan amonia hijau.

"MoU ini merupakan langkah penting dalam upaya kami beralih ke sumber energi yang lebih berkelanjutan. Green ammonia memiliki potensi besar untuk mengurangi jejak karbon kami dan mendukung masa depan energi yang lebih bersih di Indonesia," ucapnya.

Baca Juga: Pasang 118 Mikro PLTS, PLN Listriki Warga Tiga Pulau di Pangkep

Sementara itu, Direktur Utama PT Pupuk Kujang Maryono mengatakan bahwa Pupuk Kujang merupakan perusahaan pupuk terkemuka di Indonesia yang mengkhususkan diri dalam produksi amonia dan urea. Amonia merupakan komponen utama dalam mengurangi emisi karbon pada pembangkit listrik.

"Kolaborasi ini memungkinkan kami berkontribusi pada solusi energi berkelanjutan mengeksplorasi potensi green ammonia yang sejalan dengan komitmen kami terhadap kelestarian lingkungan," kata dia.

JAKARTA - Pekan Energi Berkelanjutan Indonesia (Indonesia Sustainable Energy Week/ISEW) 2024 akan segera diselenggarakan pada 10-13 September 2024. Kegiatan ini akan menjadi platform penting dalam dialog tingkat tinggi antara Pemerintah Indonesia dan Jerman, guna mendorong transisi energi global dan nasional.

ISEW 2024 diselenggarakan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Kedua kementerian itu bekerja sama dengan Deutsche Gesellschaft f�r Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH dan organisasi pelaksana lainnya melalui pendanaan Pemerintah Federal Jerman.

Acara ini akan menjembatani kesenjangan antara pembuat kebijakan dan publik, termasuk masyarakat, industri, akademisi, kelompok pemuda, dan pemangku kepentingan non-energi lainnya untuk membahas dan menyatukan topik transisi energi melalui pendekatan multi-pihak.

Selain itu, ISEW 2024 bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan teknologi, kebijakan, dan solusi bisnis yang strategis untuk mewujudkan transisi energi Indonesia. ISEW 2024 akan menampilkan hasil kerja sama multi-pihak di sektor energi yang telah dirintis oleh Pemerintah Indonesia, khususnya dalam mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045.

Direktur Ketenagalistrikan, Telekomunikasi, dan Informatika, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Taufiq Hidayat Putra mengatakan panduan nasional, perencanaan strategis, kerja sama yang inklusif dan internasional merupakan kunci untuk mencapai masa depan yang berkelanjutan.

"Dengan bekerja sama, kita dapat mewujudkan visi kita dan memimpin jalan menuju Indonesia yang lebih hijau dan berkelanjutan,? ujar Taufiq Putra, saat konferensi pers peluncuran ISEW 2024 di Jakarta, Senin(26/8)

Pada kesempatan yang sama Sahid Junaidi, Sekretaris Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (Ditjen EBTKE) Kementerian ESDM, menyampaikan bahwa transisi energi melalui energi baru terbarukan sangat penting bagi masa depan Indonesia.

?Melalui kolaborasi dan solusi inovatif, kita dapat mencapai tujuan ambisius kita dan memastikan masa depan yang berkelanjutan dan sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia,? ujarnya.

Sementara itu Lisa Tinschert, Direktur Program Energi, GIZ Indonesia/ASEAN, menyebutkan Indonesia sebagai mitra utama Jerman dalam memerangi perubahan iklim.

?Kami berkomitmen untuk mendukung tujuan transisi energi Indonesia yang ambisius melalui proyek-proyek kolaboratif dan berbagi pengetahuan. Kami percaya bahwa kolaborasi antara Indonesia dan Jerman sangat penting untuk mencapai masa depan yang berkelanjutan dan sejahtera bagi kedua negara dan juga bagi dunia,? ujar Lisa.

JAKARTA - Sebanyak 2.300 pensiunan PT Jiwasraya (Persero) menuntut pembayaran Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) senilai RpRp371 miliar, menyusul rencana pembubaran (likuidasi) perusahaan pada September 2024 mendatang.Adapun, 2.300 pensiunan BUMN di sektor asuransi Jiwa itu tergabung dalam aliansi Perkumpulan Pensiunan Jiwasraya Nasional (PPJ) Pusat.

Ketua Umum PPJ Pusat, De Yong Adrian mengatakan, ada ribuan pensiunan Jiwasraya yang belum mendapatkan penjelasan ihwal kelanjutan pembayaran uang pensiun bulanan, jika likuidasi perusahaan dilakukan pada bulan depan.

?Sampai saat ini para pensiunan Jiwasraya yang berjumlah lebih kurang 2.300 orang peserta belum mendapatkan gambaran yang pasti baik dari pemerintah maupun Direksi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) selaku Pendiri DPPK Jiwasraya tentang bagaimana kelanjutan pembayaran uang pensiun bulanannya jika sampai terjadi DPPK Jiwasraya juga dibubarkan,? ujar De Yong Adrian melalui keterangan pers, Senin (26/8/2024).

Menurutnya, kondisi DPPK Jiwasraya saat ini defisit pendanaan (insolven). Defisit DPPK Jiwasraya berdasarkan laporan aktuaris untuk valuasi aktuaria per 31 Desember 2023 sebesar Rp371 miliar.

Defisit pendanaan dalam dana pensiun terjadi ketika kewajiban aktuaria atau manfaat pensiun sekarang dan yang akan datang melebihi kekayaan dana pensiun.

?Sesuai ketentuannya pemberi kerja wajib memberikan iuran tambahan untuk memenuhi pendanaan, apabila hingga akhir 2024 Jiwasraya selaku pendiri DPPK tidak memberikan iuran tambahan untuk memenuhi defisit pendanaan pada DPPK Jiwasraya, dipastikan defisit pendanaan 2024 bisa terjadi perubahan yang signifikan yang diperkirakan akan lebih besar dari 2023,? paparnya.

Apabila defisit pendanaan DPPK jiwasraya tidak dibayar sampai akhir 2024 ini, maka kemampuan likuiditas DPPK Jiwasraya untuk membayar uang pensiun bulanan kepada para pensiunan diperkirakan hanya sampai Mei 2025. Dengan demikian, pada Juni 2025 2.300 pensiunan Jiwasraya tidak lagi mendapatkan uang pensiun.

?Sungguh sangat menyedihkan dan memprihatinkan bagaimana nasibnya di kemudian hari, dan sejumlah +/- 7.000 orang para pensiunan Jiwasraya beserta keluarganya akan menjadi korban dan menderita, sehingga akan menambah jumlah kemiskinan di negara kita,? paparnya.

?Kami dari PPJ Pusat belum melihat adanya setoran iuran tambahan dari Pendiri sejak tahun 2021 hingga saat ini, sehingga hal ini membuat kondisi likuiditas DPPK Jiwasraya semakin berat dan DPPK Jiwasraya selalu dalam keadaan insolven,? lanjut dia.

JAKARTA - PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) terus mendukung transisi energi bersih melalui penerapan co-firing biomassa di pembangkit listrik tenaga uap (PLTU). Upaya ini tak hanya bertujuan untuk mengurangi emisi karbon dan mendorong energi berkelanjutan, tetapi juga untuk memberdayakan ekonomi lokal.

Hal itu diungkapkan Direktur Utama PLN EPI Iwan Agung Firstantara dalam sesi presentasi Case Study pada acara Lestari Summit 2024, dengan menekankan pentingnya co-firing biomassa dalam mendukung keberlanjutan energi dan ekonomi Indonesia.

"Program co-firing yang kami terapkan di PLN merupakan bagian dari transformasi menuju energi yang lebih hijau dan ramah lingkungan. Dengan memanfaatkan biomassa lokal, kami tidak hanya mampu menurunkan emisi karbon hingga 11 juta ton CO2 per tahun, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui penyediaan bahan bakar biomassa," ujar Iwan Agung dalam keterangannya, Senin (26/8/2024).

Program co-firing PLN EPI, jelas dia, melibatkan penggunaan biomassa dari berbagai sumber, termasuk limbah pertanian dan perkebunan seperti sekam padi, bonggol jagung, serbuk gergaji, serta cangkang sawit. Iwan menegaskan, sumber biomassa dalam program ini sama sekali tidak menimbulkan deforestasi.

Dia menambahkan, implementasi co-firing ini memberikan dampak nyata bagi ekonomi lokal. Melalui kemitraan dengan petani dan industri kecil, PLN EPI menciptakan ekosistem yang tidak hanya berkelanjutan, tetapi juga mendukung kesejahteraan masyarakat setempat.

"Kami melibatkan lebih dari 1,25 juta masyarakat dalam rantai pasok biomassa yang mencakup pengumpulan limbah, produksi, hingga distribusi rantai pasok, serta penanaman dan pengembangan ekosistem biomassa di 52 PLTU yang tersebar di seluruh wilayah Tanah Air dan sirkular ekonomi ini memiliki skala ekonomi Rp9,43 triliun," jelasnya.

Iwan Agung juga menyampaikan bahwa PLN EPI akan terus memperluas program co-firing biomassa dengan target pemanfaatan hingga 10,2 juta ton biomassa per tahun pada 2031. Hal ini sejalan dengan upaya perusahaan untuk mencapai bauran energi terbarukan sebesar 23% pada tahun 2025. Sementara, hingga akhir tahun 2023, 46 dari 52 PLTU yang dikelola PLN Grup telah mengimplementasikan program ini.

Lebih lanjut, Iwan Agung menyampaikan bahwa pada tahun 2021 PLN EPI sudah melakukan subtitusi batu bara dengan biomassa sebanyak 250.000 ton, meningkat menjadi 500.000 ton pada 2022, selanjutnya naik menjadi 1 juta ton pada tahun 2023. "Dan pada tahun ini kita mempunyai target (substitusi) 2 juta ton lebih untuk pembakaran biomassa," kata dia.

Dia menegaskan, PLN EPI optimis bahwa dengan kolaborasi dan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan, pihaknya dapat terus berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) di Indonesia, khususnya dalam aspek lingkungan dan ekonomi. Dengan penerapan co-firing ini, imbuh Iwan, PLN EPI tidak hanya memperkuat posisi sebagai penyedia energi primer, tetapi juga sebagai penggerak utama dalam upaya transformasi energi nasional yang berkelanjutan.

JAKARTA - Pemerintah terus berupaya meningkatkan produksi minyak dan gas bumi (migas) dalam negeri. Salah satu langkah strategis yang tengah dilakukan adalah merevitalisasi sumur minyak yang saat ini tidak aktif atau idle.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia telah memberikan instruksi tegas kepada seluruh pihak terkait untuk segera merealisasikan program reaktivasi sumur minyak ini.

"Saya perintahkan sumur-sumur idle yang dikuasai KKKS kalau tidak dijalankan, kita cabut izinnya," tegas Bahlil dalam keterangan resminya, Senin (26/8/2024).

Bahlil mengungkapkan, bahwa terdapat potensi produksi tambahan yang cukup besar dari sumur-sumur idle ini.

"Dengan mengoptimalkan kembali sumur-sumur yang ada, kita dapat meningkatkan produksi migas secara signifikan tanpa perlu melakukan eksplorasi baru yang membutuhkan waktu dan biaya yang lebih besar," terangnya.

Sebagai informasi, dari total 44.985 sumur yang ada di Indonesia, terdapat 16.990 sumur yang masuk pada kriteria idle well. Namun demikian, tidak semua memiliki potensi untuk direaktivikasi karena sesuatu dan lain hal, seperti tidak adanya potensi subsurface, keekonomian yang tidak terpenuhi karena high cost rectivation dan harga minyak mentah dunia pada saat itu, serta faktor HSE dan non teknikal seperti masalah masyarakat.

Bahlil menjelaskan, bahwa reaktivasi sumur idle merupakan salah satu langkah strategis untuk meningkatkan ketahanan energi nasional. Dengan meningkatnya produksi migas, diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pada impor dan meningkatkan devisa negara.

Sebagai informasi, pemerintah menetapkan kriteria Bagian Wilayah Kerja (WK) Migas potensial yang idle, yaitu lapangan produksi yang selama 2 tahun berturut-turut tidak diproduksikan, atau terdapat lapangan dengan plan of development (POD) selain POD ke-1 yang tidak dikerjakan selama 2 tahun berturut-turut.

Selain itu juga apabila terdapat struktur pada WK eksploitasi yang telah mendapat status discovery dan tidak dikerjakan selama 3 tahun berturut-turut.KKKS diberikan beberapa opsi untuk mengoptimalkan WK idle ini, antara lain:

Mengerjakan sendiri: KKKS dapat langsung menggarap WK idle tersebut.
Kerja sama: Bekerja sama dengan badan usaha lain untuk menerapkan teknologi tertentu.
Diambil alih KKKS lain: WK idle dapat diusulkan untuk dikelola oleh KKKS lain.
Dikembalikan ke negara: WK idle dapat dikembalikan ke negara untuk dilelang kembali.

JAKARTA - Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (DPN APTI) mencurigai lembaga donor asing bersama kelompok anti tembakau mengintervensi pemerintah dalam men-drive Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksana Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Ketua umum DPN APTI, Agus Parmuji mengatakan, secara umum PP 28/2024 khususnya Pasal 429-463, ruang lingkupnya tak jauh berbeda dengan isi Framework Convention on Tobacco Control (FCTC). Menurut Agus, di dalam PP 28/2024 tidak ada sama sekali pengaturan kesehatan, yang ada pengaturan industri. Pada titik ini, kata Agus Parmuji, Menteri Kesehatan (Menkes) nyata-nyata mengabaikan mandat Konstitusi, serta mandat UU 17/2023 tentang Kesehatan.

Dia menambahkan, PP 28/2024 isinya sangat restriktif sehingga menjadi ancaman atas kedaulatan negara, juga ancaman terhadap tenaga kerja, petani dan turunnya penerimaan negara salah satunya banjirnya rokok ilegal di Indonesia.

Agus meragukan komitmen pemerintah yang ingin menjaga kedaulatan negara serta melindungi warga negaranya untuk mempertaruhkan hak hidup, hak untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, justru kalah sama kepentingan kesehatan global.

"Kenapa pemerintah mau disetir lembaga donor asing dan kelompok anti tembakau untuk membunuh ekosistem pertembakuan yang kontribusinya sangat nyata bagi negara?," tegas Agus Parmuji dihubungi di Jakarta, Senin (26/8/2024).

Baca Juga: APTI Kirim Surat Terbuka ke Presiden Jokowi, Ini Isinya

Dia mensinyalir isi Pasal 429-463 PP 28/2024 merupakan pasal karet alias jebakan batman. Sebagai contoh, Pasal 435 yang berbunyi, "Setiap orang yang memproduksi dan/atau mengimpor produk tembakau dan rokok elektronik harus memenuhi standardisasi kemasan yang terdiri atas desain dan tulisan."

Pihaknya menduga, Pasal 435 adalah pasal culas yang dibuat oleh pemerintah atas pesanan ormas global anti tembakau.

"Pasal 435 apabila diterapkan, pelaku industri hasil tembakau (IHT) legal berpotensi gulung tikar karena beban biaya produksi yang melonjak. Sebab, mereka harus merancang ulang kemasan secara total yang membutuhkan investasi besar dan waktu yang lama. Kalau IHT legal gulung tikar, kepada siapa jutaan petani tembakau akan menjual daun tembakaunya?,? tanya Agus Parmuji.

Berdasarkan informasi yang diterima, bahwa Pasal 435 akan diberlakukan pada tanggal 31 Agustus 2024. Menurut Agus Parmuji, Pasal 435 tidak menjadi bagian dari ketentuan yang mendapatkan transisi 2 tahun sebagaimana 8 Pasal lain, sehingga Kemenkes bisa menentukan kapan saja ketentuan itu dikeluarkan.

"Ini jelas bentuk ketidakpastian hukum. Hal itu juga bentuk pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual karena desain kemasan termasuk hak kekayaan dan industri dipaksa untuk mengubahnya," terang Agus Parmuji.

Direktur Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M), Sarmidi Husna mengatakan, Kemenkes itu fungsinya memberi pelayanan, mengayomi dan melindungi kehidupan semua kelompok warga bangsa.

Menurut dia menjadi seroang menteri tidak hanya mengayomi satu kelompok masyarakat, seperti misalnya kelompok masyarakat anti tembakau, tetapi juga jutaan petani tembakau, petani cengkeh, buruh rokok dan industri hasil tembakau legal.

"Apakah dengan terus-menerus memproduksi argumen kesehatan dengan mengadopsi FCTC dan data-data riset dari luar negeri, Menkes ingin memaksakan kewenangannya dengan membangun opini yang bisa mengancam kepentingan masyarakat yang hidup dan berjuang mempertahankan hidup dari tembakau dan IHT legal tersebut?" jelasnya.

Baca Juga: PP Kesehatan Dinilai Mengancam Tenaga Kerja

Sarmidi Husna mengatakan, PP 28/2024 khususnya Pasal 429-463 ditengarai adopsi FCTC dengan melibatkan mafia-mafia internasional atas dukungan pendanaan multinasional. Mereka bekerja melalui lembaga resmi pemerintah, parlemen, lembaga penelitian, perguruan tinggi, Ormas dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

"Apa menkes akan manut saja dengan dikte dari asing yang merugikan rakyatnya? Apa Menkes memang memusuhi petani tembakau, petani cengkeh dan buruh rokok yang merupakan bagian dari warga negara Indonesia yang wajib dilindungi?" katanya.