MOSKOW - Rusia terus menyusun strategi dan upaya untuk menghindari sanksi Barat , demi menjaga perdagangan internasionalnya tetap mengalir. Salah satunya Kremlin bergerak cepat meloloskan undang-undang baru yang mengatur cryptocurrency dan rencana membuat mata uang rubel digital.

Sebelumnya Duma Negara yang merupakan salah satu majelis parlemen meloloskan RUU (Rancangan Undang-undang) yang akan memungkinkan bisnis menggunakan cryptocurrency dalam perdagangan internasional, seperti dilaporkan oleh Reuters.

Di bawah undang-undang baru ini, bank sentral Rusia akan membuat platform pembayaran "eksperimental" baru. Gubernur bank sentral Rusia, Elvira Nabiullina mengatakan, transaksi pertama diharapkan terwujud pada akhir tahun ini.

Nabiullina juga mengutarakan pada Selasa, kemarin bahwa bank sentral Rusia merencanakan pengenalan massal rubel digital pada Juli tahun depan, menurut TASS. Sebagai informasi mata uang digital seperti rubel digital mirip dengan mata uang kripto, akan tetapi dikeluarkan dan didukung oleh bank sentral.

Penggunaan Kripto

Beberapa bisnis di Rusia diterangkan sudah menggunakan kripto. Selain itu Rusia mengeluarkan peraturan baru yang melegalkan penambangan kripto.

Larangan pembayaran dengan kripto yang ada di Rusia masih tetap ada, tetapi lampu hijau Moskow untuk perdagangan internasional menandai perubahan yang signifikan.

Pada Januari 2022 ? sebelum invasi skala penuh ke Ukraina ? bank sentral Rusia mengusulkan larangan penggunaan dan penambangan mata uang kripto di dalam negeri, dengan alasan risiko terhadap stabilitas keuangan dan kebijakan moneter.

Namun ketika sanksi Barat membuat Rusia menghadapi banyak masalah dengan pembayaran internasional sehingga memaksa regulator mengubah posisinya.

Sementara itu dikabarkan beberapa bisnis di Rusia sudah menggunakan cryptocurrency untuk berdagang dengan penyelesaian yang dilakukan melalui Hong Kong, seperti dilansir Bloomberg pekan lalu.

Presiden Rusia, Vladimir Putin sendiri mengatakan, awal bulan ini bahwa Rusia harus "memanfaatkan momen" untuk menciptakan kerangka hukum untuk aset digital, sehingga semakin banyak digunakan untuk menyelesaikan pembayaran internasional.

Keberpihakan Rusia terhadap kripto bukanlah hal yang tidak terduga. Analis telah berspekulasi tentang bagaimana Rusia pada akhirnya akan bergerak ke arah penggunaan kripto dan aset digital menyusul sanksi menyeluruh imbas invasinya ke Ukraina.

Sanksi Barat Memperketat Perdagangan Internasional Rusia

Moskow sempat tidak terlalu serius melihat mata uang digital sebagai solusi, lantaran perusahaan-perusahaan Rusia cukup berhasil untuk terus melakukan aktivias bisnisnya lewat penggunaan mata uang non-dolar AS, seperti yuan China, atau melalui bank yang lebih kecil.

Tetapi perdagangan internasional Rusia semakin sulit. Masalah dimulai pada bulan Desember, ketika AS mengesahkan sanksi sekunder yang menargetkan lembaga keuangan yang membantu Rusia menghindari sanksi.

Hal ini mendorong bank-bank global dari China hingga UEA, Turki, dan Austria untuk mengurangi transaksi ? bahkan dalam dolar non-AS ? dengan Rusia untuk menghindari kecipratan sanksi.

"Episode ini memperlihatkan kekuatan global Departemen Keuangan AS, menyebabkan bank-bank dari Turki hingga India dan China menghentikan pemrosesan pembayaran yang ditagih oleh atau ke rekanan Rusia," tulis Christopher Granville, direktur pelaksana penelitian politik global di GlobalData TS Lombard, dalam catatan Mei tentang mata uang digital dan dedolarisasi.

"Dengan kata lain, hanya menyelesaikan faktur komersial dalam mata uang nasional daripada dolar AS ternyata tidak cukup untuk sanksi AS," tambah Granville.

Masalah pembayaran diperburuk bulan lalu ketika Departemen Keuangan AS meluncurkan paket baru sanksi AS yang ekspansif terhadap Rusia, memaksa Bursa Moskow - bursa utama Rusia - untuk menghentikan perdagangan dengan dolar dan euro.

Sistem Transaksi Berbasis Mata Uang Digital

Tidak jelas bagaimana era kripto dan mata uang digital Rusia akan terbentuk. Implementasinya kemungkinan lebih mudah diucapkan daripada dilakukan.

Bahkan China, yang memiliki salah satu mata uang digital paling maju di dunia, mengandalkan sistem "dua tingkat" yang melibatkan bank sebagai agen pemegang dompet. Granville menulis pada bulan Mei bahwa pengaturan itu untuk menghindari mengganggu operasi bank secara berlebihan, yang dapat mengancam stabilitas keuangan yang lebih luas.

TANGERANG - Dewan Pengurus Daerah Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia ( Apersi ) Banten meminta pemerintah menambah kuota Kredit Pemilikan Rumah ( KPR ) subsidi dari Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tahun 2024. Permintaan penambahan kuota ini karena kuota KPR FLPP 2024 sebanyak 166.000 unit.

Angka tersebut lebih rendah dari 2023 yang sebesar 229.000 unit. Ketua DPD Apersi Banten Safran Edi Harianto Siregar menyatakan, seharusnya pemerintah bukan mengurangi kuota subsidi tahun ini, seharusnya ditambah. Catatan di BP Tapera selaku penyalur FLPP hingga 23 Juli lalu, penyaluran FLPP sudah mencapai 98.564 unit.

?Pertanyaannya kenapa tahun ini kuotanya diturunkan dan diperkirakan hanya untuk 166 ribu unit, turun 30-an persen dari tahun lalu yang realisasinya mencapai 229.000 unit, seharusnya pencapaian tahun lalu jadi catatan karena peminatnya banyak,? katanya dalam siaran pers, Rabu (31/7/2024).

Dengan kondisi saat ini yang tidak pasti terkait kuota rumah subsidi , maka konsumen ataua masyarakat akan dirugikan. Apalagi, rumah susbidi ini untuk masyarakat kelas bawah yakni masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang memang membutuhkan.

Selain angka backlog yang akan bertambah, pengembang yang membangun rumah subsidi juga akan terganggu bisnisnya. "Industri properti sangat besar dampaknya bagi perekonomian, karena dari sebuah perumahan yang sedang dikembangkan akan menggerakkan sektor lainnya. Mulai dari penyerapan tenaga kerja, produk material, furniture hingga bisnis ikutan lainnya," jelasnya.

Menurutnya, Kemenkeu harus segera mengambil langkah cepat untuk melakukan penambahan kuota rumah subsidi. Safran meyakini di akhir Agustus 2024 ini kemungkinan kuota rumah subsidi akan habis.

"Kebutuhan rumah subsidi di Banten cukup tinggi, dan Apersi Banten adalah salah satu produsen rumah yang banyak berkontribusi membangun rumah subsidi. Tahun lalu kami memproduksi rumah subsidi hingga 9573," terangnya.

Safran berharap pemerintahan baru mendatang memiliki solusi pembiayaan untuk rumah subsidi. "Seharusnya ada dana pendamping atau lainnya yang tak semuanya menggunakan dari APBN,? ujarnya.

Hal senada ditegaskan Zaenal Abidin, pengembang lokal dari Tangerang. Direktur PT Bangun Prima Putra itu mengaku sangat menunggu penambahan kuota rumah subsidi.

"Sebagai pelaku industri perumahan yang fokus pada pembangunan rumah subsidi kami sangat menunggu adanya kepastian penambahan kuota. Seharusnya tahun ini lebih besar dari tahun 2023 lalu jumlah kuotanya. Apalagi kebutuhan rumah subsidi Banten cukup tinggi," katanya.

Zaenal menambahkan, masalah di rumah subsidi ini setiap tahunnya selain masalah yang ada, selalu berkutat pada jumlah kuota. Hal ini harus ada jalan keluar dan diperlukan keseriusan pemerintah untuk menyelesaikannya.

"Kami pelaku industri berharap pemerintahan baru mendatang agar lebih aware dengan urusan perumahan. Untuk itu harus ada terobosan-terobosan, apalagi terkait pembiayaannya," harapnya.

JAKARTA - Ekonomi Arab Saudi berkontraksi 0,4% secara year to year (YoY) pada kuartal kedua tahun 2024, berdasarkan perkiraan resmi yang dirilis hari ini, Rabu (31/7/2024). Anjloknya sektor minyak mentah memberikan tekanan terhadap perekonomian Arab Saudi.

Pelemahan Sektor Minyak Arab Saudi

Aktivitas sektor minyak negara Teluk itu terpantau anjlok 8,5% secara YoY pada periode April hingga Juni, menurut otoritas statistik yakni General Authority for Statistics (GASTAT). Sedangkan sektor non-minyak tumbuh sebesar 4,4% saat kegiatan pemerintah meningkat 3,6% year-on-year pada kuartal tersebut.

Namun produk domestik bruto riil (PDB) yang disesuaikan secara musiman dari Arab Saudi yang kaya minyak itu tumbuh sebesar 1,4% pada kuartal kedua, dibandingkan dengan kuartal sebelumnya.

Sementara itu secara kuartal ke kuartal, sektor minyak tumbuh sebesar 1,3%. Selanjutnya kegiatan non-minyak dan pemerintah masing-masing naik sebesar 1,4% dan 3,2%.

Diketahui pada bulan Maret, Arab Saudi memperpanjang kebijakan pengurangan produksi minyak yang sebelumnya diterapkan sebesar satu juta barel per hari (bph). Hal ini sejalan dengan keputusan Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC) untuk menghapus pasokan hampir dua juta barel per hari dari pasar sejak akhir 2022.

Proyeksi IMF

Di sisi lain pada awal bulan ini, Dana Moneter Internasional (IMF) memproyeksikan bahwa PDB riil Arab Saudi akan tumbuh sebesar 2,7% pada tahun 2024, turun dari proyeksi sebelumnya dari kenaikan 4%.

Ekonomi Saudi menyusut 0,9% YoY pada tahun 2023, terpukul oleh penurunan 9,2% dalam aktivitas minyak, meskipun sektor non-minyaknya tumbuh sebesar 4,6%.

Anggaran Saudi

Dalam Anggaran Arab Saudi 2024, pendapatan diproyeksikan mencapai USD312,5 miliar dan pengeluaran sebesar USD333,5 miliar, menyisakan defisit lebih dari USD21 miliar.

Rincian pembagian terhadap sektor apa saja, anggaran mengalokasikan jumlah tertinggi sebesar USD71,7 miliar untuk pengeluaran militer, diikuti oleh USD57,6 miliar untuk barang-barang umum, USD57 miliar pada pembangunan kesehatan dan sosial, dan USD52 miliar ke pendidikan.

Awal bulan ini, perusahaan raksasa minyak dunia yang dimiliki negara, Saudi Aramco mengumpulkan USD12,4 miliar dari penjualan saham sekundernya di Aramco. Hasil dari penawaran saham ditetapkan untuk membiayai upaya diversifikasi ekonomi negara Teluk sejalan dengan Visi 2030.

JAKARTA - Juru Bicara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Endra S. Atmawidjaja memastikan pembangunan bandara VVIP Ibu Kota Nusantara (IKN) belum bisa digunakan pada 17 Agustus mendatang, atau seperti rencana awal fungsional.

Endra menjelaskan hal itu disebabkan karena proses konstruksi belum memungkinkan untuk dilandasi oleh pesawat terbang, apalagi pesawat kenegaraan. Bahkan, dari target pembangunan landasan pacu sepanjang 2.200 meter, hingga saat ini baru terbangun 300 meter.

"Kelihatannya belum bisa dilandasi, jadi tidak kekejar kalau sampai 17 Agustus, apalagi kita akan hentikan pekerjaan konstruksi tanggal 10 ya," kata Endra saat ditemui di Jakarta, Rabu (31/7/2024).

Endra mengatakan, hal ini sejalan dengan Instruksi Presiden Joko Widodo untuk tidak memaksakan pemanfaatan konstruksi yang belum rampung dikerjakan.

Sehingga nantinya, baik untuk pesawat Kepresidenan maupun tamu negara, akan diarahkan untuk landing di Bandara Balikpapan. Karena Bandara tersebut saat ini yang paling dekat dengan IKN.

"Presiden kan menyampaikan jangan dipaksakan, itu pemadatan tanah kan juga perlu proses. Sekarang sudah 300 meter, kita lihat nanti berapa kemampuannya," tambahnya.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menambahkan, alasan belum rampungnya pekerjaan konstruksi Bandara IKN ini disebabkan masalah cuaca. Hal ini membuat waktu kerja para pekerja konstruksi terhambat.

Menhub mengaku, dalam 2 bulan hari kerja hanya ada 15 hari yang memiliki kondisi cerah dan optimal untuk melakukan pekerjaan konstruksi. Sedangkan sisanya, pekerjaan konstruksi ketika hujan datang melambat atau bahkan tidak ada pekerjaan konstruksi sama sekali.

"Agustus belum selesai, sudah fix ditunda, karena 2 bulan cuma ada kurang dari 15 hari (cerah) gak mungkin menyelesaikan," kata Menhub.

JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengungkapkan pemerintah tengah mematangkan rencana produksi dan penyaluran BBM baru yang rendah sulfur di Indonesia. Menurutnya hal ini membutuhkan kajian mendalam sehingga prosesnya tidak boleh terburu - buru.

"Lagi dimatengin," jelas Arifin ketika ditemui di Istana Negara, Jakarta, Rabu (31/7/2024).

Ia juga belum dapat memastikan perihal kapan BBM baru ini akan diluncurkan. Apalagi produk ini dipastikan harus rendah sulfur, berbeda dengan kebanyakan BBM yang selama ini dijual di Indonesia.

"Yang sulfur tinggi, dimana? (Di solar?) Iya. Nanti kita lihat lagi dikaji," sambungnya Arifin.

Arifin juga belum bisa memastikan status produk BBM baru tersebut apakah akan disubsidi atau tidak. Namun, yang pasti Pertamina saat ini sudah mulai mengkaji bagaimana cara untuk memproduksi BBM baru tersebut.

"Itu ya memang harus produknya rendah sulfur. Ya pokoknya untuk dikaji bagaimana kita bisa menerapkan BBM rendah sulfur," tutupnya.

JAKARTA - Program Desa Berdaya Energi yang diluncurkan Subholding PLN Energi Primer Indonesia (EPI) di Kabupaten Gunung Kidul, menjadi katalis perekonomian masyarakat desa di Kalurahan Karang Asem dan Gombang.

"Kami memulai program ini di Kalurahan Karang Asem dan Gombang sebagai proyek percontohan, dengan fokus pada penanaman pohon multifungsi yang dapat digunakan sebagai pakan ternak dan bahan baku biomassa," papar Direktur Utama PLN EPI Iwan Agung Firstantara dalam keterangan tertulisnya, Rabu (31/7/2024).

Iwan menjelaskan, melalui penanaman pohon multifungsi tersebut, selain menekan emisiCO2, PLN EPI juga bertujuan memberikan sumber pakan ternak alternatif yang amat dibutuhkan warga, khususnya di musim kemarau. Tak hanya itu, ke depan pohon multifungsi itu juga dapat menjadi sumber pendapatan baru bagi masyarakat, dari biomassa yang dihasilkan.

"Program ini merupakan bagian dari upaya untuk mengembangkan kawasan ekonomi hijau, menurunkan emisi karbon dengan keterlibatan langsung masyarakat desa," ujarnya. Program ini, tegas dia, juga merupakan komitmen PLN EPI pada Environmental, Social, dan Governance(ESG) dengan melakukan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan.

Selain penanaman tanaman multifungsi, PLN EPI juga mengembangkan UMKM melalui pelatihan dan sertifikasi, dan menggelar program kesehatan untuk menurunkan tingkat stunting. Beberapa kegiatan TJSL yang dilaksanakan antara lain penguatan posyandu dan pemberian bantuan masing-masing 21 ekor kambing perah peranakan etawa yang susunya dapat memenuhi kebutuhan gizi balita di Karang Asem dan Gombang.

Tanaman multifungsi indigofera dalam program ini ditanam di lahan seluas 30 hektare (ha) yang terdiri dari Sultan Ground, atau tanah milik Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, tanah kas desa milik Pemda DIY dan pekarangan rumah warga. Tanaman ini mampu menghasilkan biomassa yang tinggi, dimana setiap 50.000 tanaman dapat menghasilkan 300 ton biomassa.

Daun tanaman multifungsi ini digunakan sebagai pakan ternak, sementara batangnya dikumpulkan oleh BUMDes untuk dijual ke PLN sebagai biomassa untuk cofiring pembangkit. Sejauh ini, penanaman tanaman multifungsi di Gombang dan Karang Asem telah mencapai 100.000 bibit. "Tanaman-tanaman ini ditanam di pekarangan rumah warga, tanah kas desa dan lahan milik Sri Sultan dengan dukungan penuh dari masyarakat dan pemangku kepentingan," kata Lurah Karang Asem, Parimin.

Dia berharap program Desa Berdaya Energi di Karang Asem dan Gombang ini dapat menjadi contoh sukses dalam upaya penurunan emisi dan pemberdayaan masyarakat. Hal itu diamini Lurah Gombang, Supriyanto yang mengatakan bahwa program ini tidak hanya akan menurunkan emisi karbon, tetapi juga memberikan dampak ekonomi yang nyata bagi masyarakat.

"Masyarakat akan mendapatkan manfaat dari penjualan ranting tanaman ini. Kami berharap tahun depan sudah bisa mulai panen dan memberikan tambahan penghasilan bagi warga," tutup Supriyanto.

JAKARTA - Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati buka suara perihal revisi Peraturan Presiden (PP) Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (BBM). Belakangan diketahui pemerintah masih terus membahas soal pembatasan BBM subsidi , meski sudah dipastikan belum akan diterapkan bulan depan.

Nicke bilang, pihaknya masih menunggu arahan pemerintah soal aturan yang akan mengatur soal kriteria pengguna BBM subsidi tersebut. "Kita tunggu pemerintah," jelas Dirut Pertamina , Nicke Widyawati ketika ditemui di Istana Presiden, Jakarta, Rabu (31/7/2024).

Diakui juga oleh Nicke, bahwa hingga kini belum ada pembahasan soal kuota BBM subsidi yang nantinya juga akan diatur dalam Perpres tersebut. "Belum," imbuhnya.

Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkap rencana pemerintah untuk mengatur pembelian BBM subsidi sudah ada di tangan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sebagaimana diketahui, pemerintah memang berencana melakukan pengaturan kembali distribusi BBM subsidi melalui revisi Peraturan Presiden (Perpres) 191 Tahun 2024.

"Sekarang, kalau di pembahasan di level saya, di eselon 1 sudah selesai, sudah dibahas di levelnya Pak Menteri sudah selesai, di Menko. Sekarang lagi Bapak Presiden," jelas Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana ketika ditemui di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (26/7/2024) lalu.

JAKARTA - Ancaman krisis pangan terus menghantui banyak negara di dunia, tidak terkecuali Indonesia. Meskipun Indonesia dikenal sebagai negara agraris yang kaya bahan pangan, namun isu krisis pangan semakin hari makin mengkhawatirkan.

Direktur Utama Bulog, Bayu Krisnamurthi mengungkap, ada beberapa hal yang membuat Indonesia berada di pinggir jurang krisis pangan. Pertama adalah perubahan iklim yang menghambat pertumbuhan tanaman pangan hingga menyebabkan penurunan produksi pertanian.

Kemudian yang kedua adalah karena kondisi tanah di Indonesia yang semakin hari semakin kehilangan tingkat kesuburannya lantaran eksploitasi yang tinggi. Kondisi ini menurut Bayu terjadi di banyak lahan pertanian terutama di Pulau Jawa.

"Masalah terbesar dalam konteks ini adalah kondisi tanah yang kehilangan tingkat kesuburannya. Di tunjukan oleh badan riset bahwa c-organik tanah di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur yang berada di ambang batas 2% itu jumlahnya sangat banyak," kata Dirut Bulog , Bayu di Jakarta, Rabu (31/7/2024).

Selain karena perubahan iklim dan masalah kesuburan tanah, hal lainnya yang menempatkan Indonesia di gerbang krisis pangan adalah semakin berkurangnya jumlah petani. Parahnya lagi, sebagian petani saat ini adalah orang dengan usia tua.

"Jumlah petani semakin menurun dan yang tersisa sebagian besarnya adalah yang berusia tua. Sektor pertanian menjadi hal yang tidak menarik bagi generasi muda. Ini akan menjadi masalah serius juga bagi kita," lanjut Bayu.

Dampak serius perubahan iklim terhadap ketahanan pangan memang semakin terasa. Dalam periode Januari hingga April 2024, Indonesia telah mengalami penurunan produksi tanaman pangan, misalnya beras sebesar 17,74% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.

Data Bulog mencatat sepanjang tahun 2024 ini produksi beras nasional hanya menyentuh angka 18,55 juta ton. Padahal di paruh pertama tahun 2023 lalu, produktivitas beras nasional mampu mencapai angka yang jauh lebih besar, yakni hingga 22,55 juta ton.

Bayu mengungkapkan, tetap menggunakan cara konvensional dalam produksi beras justru akan menurunkan harga dan menaikan harga pangan. Untuk itu, diperlukan intervensi teknologi untuk menjaga ketahanan pangan.

"Kita sadari jumlah penduduk akan terus bertambah Indonesia. Pertumbuhannya 50 juta jiwa dalam waktu 20-50 tahun kedepan. Kami memproyeksikan di tahun 2050 jumlah produksi beras akan turun hingga 20% dan harga akan naik 20%," ujar Bayu.

"Namun dengan menggunakan teknologi, cukup memberikan prospek yang baik, produktivitas beras menjadi lebih tinggi," jelasnya.

JAKARTA - Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Askolani memberikan tanggapannya terkait rencana makanan olahan termasuk makanan siap saji dikenakan cukai yang direstui oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Askolani menyebut bahwa pihak Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) belum diajak berdiskusi terkait rencana pengenaan cukai tersebut.

"Kalau untuk itu (pembicaraan dengan Bea Cukai), kita belum. Tentunya kan regulasi baru dibuat," ungkap Askolani di Jakarta, Rabu (31/7/2024).

Dia mengatakan bahwa pihaknya belum tahu pastinya seperti apa, karena pihak Kemenkeu tentunya menanti Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk koordinasi lebih lanjut.

"Yang punya PP itu leadnya kan Kemenkes, jadi sabar," tambah Askolani.

Ketika ditanyakan apakah waralaba restoran siap saji seperti McDonald's atau McD akan dikenai cukai ini, pihaknya pun belum bisa memberikan kepastian.

"Kita belum tahu, tunggu Kemenkes, kami di belakang. Jadi Kemenkes harus kaji dulu, tidak ada yang buru-buru, yang namanya kajian bisa panjang," pungkas Askolani.

Sebagai informasi, PP Nomor 28/2024 tersebut mencatatkan penentuan batas maksimal kandungan gula, garam, dan lemak dengan mempertimbangkan kajian risiko dan/atau standar internasional dalam panga olahan, termasuk pangan olahan siap saji.

Hal tersebut tercantum dalam Pasal 194 ayat (1) PP tersebut. Selain itu, dalam pasal 194 ayat (4), tercantum bahwa selain penetapan batas maksimum kandungan gula, garam, dan lemak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah pusat dapat menetapkan pengenaan cukai terhadap pangan olahan tertentu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

JAKARTA - Pemerintahan Malaysia secara resmi mengajukan permohonan untuk bergabung dengan blok ekonomi BRICS. Permohonan ini langsung diungkapkan Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim pada Minggu (28/7/2024).

Anwar mengatakan ambisi Malaysia bergabung dengan BRICS sudah disampaikannya langsung ketika Menteri Luar Negeri Rusia SergeyLavrovke pusat pemerintahan negeri jiran tersebut.

"Malaysia telah mengirim surat permohonan untuk bergabung dengan organisasi (BRICS) kepada Rusia sebagai ketua BRICS, selain menyatakan keterbukaan untuk berpartisipasi sebagai negara anggota atau mitra strategis," kata Anwardalam pernyataan resminya.

BRICS adalah blok ekonomi dunia yang terdiri atas Rusia, Brazil, India, China, dan Afrika Selatan. Agenda utama blok ini adalah memajukan inisiatif dedolarisasi dengan mengedepankan mata uang lokal. Tujuannya, untuk menurunkan dolar AS dari mata uang cadangan dunia.

Lalu apakah Indonesia harus mengikuti saudara serumpunnya?

Sejumlah pakar ekonomi menilai bahwa Indonesia lebih baik bergabung bersama Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) dibandingkan dengan BRICS.

Pengamat Ekonomi sekaligus Direktur Eksekutif Segara Research Institute, Piter Abdullah menilai Indonesia lebih baik bergabung dengan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), atau organisasi internasional yang bergerak dalam bidang ekonomi dan pembangunan.

Piter memandang OECD secara kapasitas, terdiri dari kumpulan negara-negara maju sehingga bisa memacu perkembangan Indonesia lebih baik lagi. Ia mengatakan potensi kerja sama ekonomi yang dibina oleh Indonesia dengan OECD, akan berdampak positif lebih jauh karena perlunya memenuhi standar negara maju.

"OECD itu diisi oleh negara-negara maju yang lebih well-established. Kalau kita (Indonesia) bergabung ke OECD, kita akan mengikuti aturan main dari negara-negara maju sehingga bisa mendorong kita lebih baik," ungkap Piter kepada Sindonews, Rabu (31/7/2024)

Piter melihat Indonesia cukup hanya bergabung dengan OECD dibandingkan dengan BRICS. Diketahui, BRICS merupakan negara berkembang yang yang dibentuk pada 2006 mampu mendorong perubahan paradigma dalam struktur kekuasaan global dari hierarki kekuasaan tradisional dan mengantarkan era baru multipolaritas di panggung dunia.

"Kita tidak perlu sebenarnya masuk ke organisasi BRICS, tapi jangan pula menjadi musuhnya. Kita harus menjalin hubungan baik sebagai kawan dengan BRICS. Jadi tidak perlu masuk bergabung dengannya, cukup berkawan saja," jelas Piter.

Lebih lanjut, Ia menilai, menjalin hubungan baik dengan negara-negara BRICS lantaran Indonesia sudah membangun hubungan partner dagang dengan negara anggotanya. Namun demikian, jika bergabung dengan BRICS, Piter menilai justru akan membahayakan Indonesia.

"BRICS ini kan kumpulan negara yang tengah mencoba untuk established di perekonomian global. Posisinya pun cenderung oposisi dengan negara-negara maju semisal Rusia, Tiongkok," tutur Piter.

Senada dengan Piter, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan Indonesia belum urgen bergabung ke BRICS karena beberapa alasan. Pertama, hubungan dagang dan investasi Indonesia dengan China sudah sangat erat.

Menurutnya, saat ini yang dibutuhkan Indonesia justru mempererat hubungan dagang dan investasi dengan negara maju.

"Tanpa bergabung ke BRICS, Indonesia tetap akan dilirik sebagai mitra strategis ekonomi politik China. Jadi OECD lebih cocok dibanding BRICS," kata Bhima

Kedua, sudah banyak perjanjian kerjasama dagang dan keuangan antara Indonesia dan China. Contohnya saja, Asean-China Free Trade Agreement, kemudian di bidang keuangan ada Local Currency Settlement antara yuan dan rupiah.

Ketiga, Indonesia sudah menjadi negara tertinggi penerima pinjaman Belt and Road Initiative terutama di era Jokowi, misalnya untuk proyek kereta cepat jakarta-bandung dan berbagai proyek hilirisasi nikel.

"terakhir, secara geopolitik bergabungnya Indonesia ke BRICS mempersulit posisi dalam keseimbangan pengaruh dengan negara barat. Padahal politik Indonesia bebas aktif," terangnya

JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melakukan stratifikasi tarif listrik yaitu pelebaran batas daya pada beberapa golongan tarif listrik PT PLN (Persero).

Direktur Jenderal Ketanagalistrikan Jisman P. Hutajulu mengungkapkan beberapa golongan tarif seperti traksi, curah, bisnis dan rumah tangga mengalami stratifikasi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan.

"Dipastikan pelebaran batas daya tarif listrik ini tidak berdampak pada kenaikan tarif listrik," jelas Jisman dalam Coffee Morning Sosialisasi Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan oleh PLN di Direktorat Jenderal (Ditjen) Ketenagalistrikan, Jakarta, Rabu (31/7/2024).

Jisman berharap, stratifikasi tarif listrik ini dapat meningkatkan keandalan pasokan listrik dan mendorong iklim bisnis yang lebih menarik. Stratifikasi tarif listrik ini tertuang dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2024 tentang Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan oleh PT PLN (Persero).

Seiring dengan perkembangan model bisnis saat ini, beberapa jenis usaha dan kebutuhan pelanggan memerlukan penyambungan listrik daya tertentu yang belum diakomodir dalam golongan tarif yang ada.

Jisman mengatakan stratifikasi tarif untuk rumah tangga besar dengan daya di atas 200 kVA perlu disuplai dengan Tegangan Menengah. Selain itu, adanya kebutuhan pelanggan bisnis besar dan kerja sama antara pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum (IUPTLU) yang memerlukan suplai Tegangan Tinggi dengan daya di atas 30.000 kVA.

"Tujuan stratifikasi tarif listrik ini adalah untuk meningkatkan pelayanan, efisiensi, dan keandalan tenaga listrik yang lebih optimal bagi masyarakat," ungkap Jisman.

Adapun 4 golongan pelanggan PT PLN (Persero) yang mengalami pelebaran daya diantaranya;

Rumah Tangga Tegangan Rendah (R-3/TR) daya 6.600 VA s.d 200 kVA dilebarkan ke Tegangan Menengah (R-3/TM) daya di atas 200 kVA

Bisnis Tegangan Menengah (B-3/TM) daya di atas 200 kVA dilebarkan ke Tegangan Tinggi (B-3/TT) daya 30.000 kVA ke atas

Traksi Tegangan Menengah (T/TM) daya di atas 200 kVA dilebarkan ke Tegangan Tinggi (T/TT) daya 30.000 kVA ke atas

Curah Tegangan Menengah (C/TM) daya di atas 200 kVA dilebarkan ke Tegangan Rendah (C/TR) daya s.d. 200 kVA dan Tegangan Tinggi (C/TT) daya 30.000 kVA ke atas

"Pelebaran stratifikasi tarif listrik ini berdampak pada penurunan investasi peralatan dalam penyambungan listrik, pengendalian susut jaringan dan efisiensi penggunaan lahan untuk infrastruktur listrik kepada pelanggan," tutur Jisman.

Jisman menambahkan, stratifikasi tarif listrik ini tidak hanya memberikan manfaat bagi pelanggan, namun juga bagi Pemerintah dan PLN. Bagi Pemerintah, hal ini akan menciptakan lingkungan bisnis yang menarik dan mendukung program pemerintah dalam pengembangan dan pertumbuhan ekosistem Electric Vehicle termasuk Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) dan Stasiun Penukaran Baterai Kendaraan Listrik Umum (SPBKLU).

"Sementara bagi PLN, stratifikasi tarif listrik ini akan meningkatkan kualitas layanan, menjawab kebutuhan pelanggan dan mengoptimalisasi produksi energi yang lebih efisien," imbuhnya.

Jisman juga memastikan bahwa stratifikasi tarif listrik ini telah melalui kajian akademis, mendapatkan masukan dari masyarakat melalui FGD dan Konsultasi Publik serta persetujuan dari Komisi VII DPR RI.

JAKARTA - McDonald's mempertimbangkan kembali strategi pemotongan harga, setelah pelanggan mengurangi pengeluaran mereka yang berdampak terhadap penjualan raksasa makanan cepat saji itu. Gerai yang buka setidaknya selama satu tahun terakhir mengalami penurunan penjualan 1% selama periode April-Juni 2024, dibandingkan dengan tahun sebelumnya untuk menjadi pelemahan pertama sejak pandemi.

Penurunan itu terjadi meskipun McD terus mencoba memenangkan kembali hati pelanggan di tengah gerakan boikot Israel .

Bos McDonald's, Chris Kempczinski mengatakan, hasil yang buruk telah memaksa perusahaan untuk "memikirkan kembali secara komprehensif" tentang harga.

Dia mengatakan, kepada investor bahwa perusahaan akan bersandar pada diskon untuk mencoba menghentikan penurunan penjualan. Para eksekutif menunjuk pada promosi baru-baru ini, seperti happy meal seharga USD5 (setara Rp80.999 dengan Kurs Rp16.199 per USD) di AS dan promo di Inggris ketika konsumen bisa memilih tiga item seharga 3 pounds.

Kebijakan tersebut diprediksi bakal diperpanjang dalam beberapa bulan mendatang dan perusahaan mengatakan sedang bekerja dengan franchisee terkait upaya lainnya. Saham di perusahaan naik lebih dari 3% setelah pembaruan, karena Kempczinski mengatakan McDonald's memiliki skala untuk membuat strategi tersebut berhasil.

"Kami tahu bagaimana melakukan ini. Kami menulis buku pedoman tentang nilai dan kami bekerja dengan pewaralaba kami untuk membuat penyesuaian yang diperlukan," katanya.

McDonald's sempat menghadapi reaksi dari pelanggan setelah menaikkan harga secara signifikan selama pandemi.
Bulan lalu, kepala operasinya di AS secara resmi menanggapi keluhan tersebut dengan surat terbuka kepada pelanggan, lewat media sosial.

Dia mengatakan harga rata-rata Big Mac di AS, yang sekarang menjadi USD5,29, naik 21% sejak 2019 -kira-kira sejalan dengan laju inflasi- dan banyak barang juga menjadi sedikit lebih mahal.

Namun di hadapan investor, Kempczinski mengakui bahwa perusahaan harus melakukan pekerjaan untuk merebut kembali reputasinya. Kenaikan harga, yang dilakukan sebagai tanggapan terhadap inflasi, telah "membuat konsumen mempertimbangkan kembali kebiasaan membeli mereka", diakui oleh Kempczinski.

Meskipun beberapa pasar telah mampu menyesuaikan, di pasar lain, "pemikiran ulang yang lebih komprehensif diperlukan", katanya.

McDonald's menaikkan harga barang-barang utama lebih cepat daripada rekan-rekannya, kata analis Bank of America Sara Senatore. "Konsumen cerdas, menyadari hal itu," katanya.

"Makanan seharga USD5 yang mereka luncurkan mungkin mulai mengubah persepsi, tetapi kami belum melihat perubahan tren dalam hal transaksi dan itulah yang perlu mereka lihat," sambungnya.

McDonald's adalah perusahaan raksasa terbaru yang memperingatkan adanya perlambatan belanja konsumen, termasuk di ekonomi besar seperti China.

Perusahaan mengutarakan, pendapatan secara keseluruhan, yang mencakup penjualan di toko-toko yang baru dibuka, cenderung datar secara year-on-year. Keuntungan tergelincir 12%.

McDonald's mengatakan, pelanggan berpenghasilan rendah mendapatkan tekanan besar dari kondisi ekonomi dan kehilangan pembeli tersebut tidak tergantikan. Penurunan permintaan di AS, sementara kelemahan di Prancis dan perang harga di China juga membebani penjualan, diungkap perusahaan.

Prancis adalah salah satu negara di mana merek tersebut telah terjebak dalam seruan boikot yang dipicu oleh perang Israel di Gaza. Perusahaan AS lainnya, termasuk Starbucks juga terpengaruh.

"Konsumen menjadi lebih cerdas tentang di mana, kapan dan apa yang mereka makan. Saya prediksi tidak akan ada perubahan signifikan untuk beberapa kuartal ke depan," kata seorang eksekutif McDonald's dalam panggilan telepon.