JAKARTA - Setelah resmi mengambilalih manajemen Sparks Luxe Hotel Jakarta pada kuarter ketiga tahun lalu, Accor Group , perusahaan multinasional Perancis di industri hospitality, menggelar inaugurasi M�venpick Hotel Jakarta City Center , Selasa (17/9/2024).

Properti ini adalah M�venpick pertama di Jakarta dan ketiga di Indonesia setelah Bali dan Surabaya. Hotel yang berlokasi di Jalan Pecenongan, Jakarta Pusat, tersebut telah menjalani berbagai renovasi besar untuk menjadi destinasi baru berkelas bintang lima dengan fasilitas dan aneka layanan eksklusif.

COO Premium, Midscale and Economy Division Accor Asia, Garth Simmons mengatakan, properti ini berlokasi strategis di jantung kota Jakarta Pusat dengan akses mudah ke kawasan komersial, wisata dan atraksi lokal serta kawasan perkantoran dan pemerintahan. ?Terlebih, posisinya berada tak jauh dari Istana Kepresidenan,? kata Simmons.

Dengan lokasi strategis dan fasilitas bintang lima, dia optimistis Movenpick Jakarta tak hanya menjadi pilihan utama meetings, incentives, conventions and exhibitions (MICE) tapi juga untuk wisatawan dan staycation.

GM M�venpick Hotel Jakarta City Center, Antoine Weinstein mengungkapkan, properti ini memiliki 15 ruang meeting berbagai ukuran didukung sistem digital serta dua ballroom berkapasitas maksimal 650 orang. Area parkirnya cukup untuk 250 mobil. Hotel ini memiliki 256 kamar dan suite termasuk dua Presidential Suite didukung fasilitas kolam renang, spa, dan pusat kebugaran.

Movenpick punya tradisi kuat di bidang food and beverages. Karena itu, hotel ini memiliki tujuh restoran dan bar yang menyediakan beragam hidangan Nusantara, Eropa, Kanton hingga aneka dessert dan pastry. ?Coffee shop kami menyediakan pilihan kopi terbaik dari seluruh Indonesia,? kata Weinstein.

Setiap sore, para tamu yang menginap dapat menikmati berbagai jenis cokelat swiss sebagai komplimen.

JAKARTA - PT Jasa Marga (Persero) Tbk (JSMR) menggelar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa dalam rangka persetujuan Aksi Korporasi Pendanaan Berbasis Ekuitas (Equity Financing) di PT Jasamarga Transjawa Tol (JTT) alias operator tol Trans Jawa .

Mengutip keterangan resmi Jasa Marga, Kamis (19/9/2024), dalam keputusan agenda RUPS Luar Biasa kali ini, pemegang saham menyetujui Rangkaian Aksi Korporasi tersebut dengan mengalihkan 30,18% saham di JTT dengan nilai pengalihan sebesar Rp12,825 triliun kepada PT Metro Pacific Tollways Indonesia Services, Warrington Investment Pte. Ltd. dan PT Margautama Nusantara.

Lewat aksi korporasi tersebut, Jasa Marga merubah struktur permodalan di PT JTT sebagai akibat penerbitan saham baru senilai sebesar Rp2,5 triliun yang seluruhnya diambil bagian oleh PT Metro Pacific Tollways Indonesia Services sehingga mendilusi Perseroan sebesar 3,82% di PT JTT dan karenanya, porsi kepemilikan saham Perseroan pada PT JTT menjadi sebesar 65%.

Meskipun menggandeng strategic partner, Jasa Marga masih akan tetap mempertahankan posisi sebagai pemegang saham mayoritas di PT JTT sebesar 65% sehingga masih memegang kendali penuh terhadap pengelolaan pengoperasian Jalan Tol Trans Jawa. Secara konsolidasi, PT JTT juga masih menjadi bagian dalam kelompok usaha Jasa Marga.

Strategi pendanaan ini dilakukan untuk mendapatkan sumber pendanaan baru bersifat ekuitas, yang dalam jangka pendek akan digunakan untuk mengoptimalkan level capital structure dan gearing ratio.

Dalam jangka panjang, kebutuhan pendanaan akan terpenuhi serta kondisi capital structure dan gearing ratio tetap dalam kondisi stabil. Hal ini akan memperkuat fundamental keuangan, membantu Jasa Marga dalam mencapai tujuan strategisnya dan juga sebagai bukti kepercayaan investor menjalin kerja sama strategis di bidang investasi jalan tol .

Kerja sama investasi PT JTT merupakan inisiatif strategis Jasa Marga dengan prospek bangkitan lalu lintas serta pertumbuhan ekonomi dan jaringan jalan di sepanjang koridor Jalan Tol Trans Jawa yang sangat baik dalam jangka panjang sehingga memberikan nilai tambah yang besar bagi seluruh stakeholder.

Jalan Tol Trans Jawa memberikan multiplier effect di berbagai sektor dalam hal kontribusi yang signifikan bagi konektivitas dan perekonomian nasional, terutama meningkatkan kelancaran distribusi barang dan jasa (logistik), pengembangan kawasan strategis seperti bandara, pelabuhan, kawasan industri, pariwisata serta meningkatkan konektivitas di Pulau Jawa.

Jalan Tol Trans Jawa merupakan jalur strategis dengan volume lalu lintas yang terus tumbuh dari tahun ke tahun dan memiliki peran vital di masyarakat terutama dalam mendukung mobilitas dalam rangka arus mudik dan balik terutama dalam periode Lebaran maupun Natal dan Tahun Baru.

Dengan adanya kehadiran strategic partner, akan semakin meningkatkan value PT JTT yang juga memberikan dampak positif dalam peningkatan pelayanan kepada pengguna jalan.

JAKARTA - Pemerintah membuka ekspor pasir laut setelah kebijakan tersebut dilarang selama 20 tahun terakhir. Kebijakan ini dilakukan dengan alasan terjadinya sedimentasi alias pendangkalan laut .

Keputusan pembukaan keran ekspor tersebut dituangkan dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 20 Tahun 2024 tentang Barang yang Dilarang Ekspor. Aturan tersebut merevisi Permendag 22 Tahun 2023 yang melarang ekspor laut jenis tertentu.

Apa dampak buruk jika pasir laut dikirim ke luar negeri?

Pengamat Ekonomi Energi asal Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi menilai, kebijakan ekspor pasir laut berpotensi merusak lingkungan dan ekologi laut. Perkara ini dipicu oleh pengerukan pasir laut.

Asumsi tersebut didasarkan pada alasan bahwa komoditas yang diekspor bukanlah pasir laut melainkan hasil sedimen laut, yang bentuknya berupa campuran tanah dan air.

Fahmy mencatat, bila aktivitas pengerukan dilakukan terus menerus, maka menyebabkan tenggelamnya pulau. Kondisi ini membahayakan rakyat di pesisir pantai dan meminggirkan nelayan lantaran tidak dapat menangkap hasil laut lagi.

?Pengerukan pasir laut itulah yang memicu dampak buruk terhadap kerusakan lingkungan dan ekologi laut, menyebabkan tenggelamnya pulau yang membahayakan bagi rakyat di pesisir pantai, dan meminggirkan nelayan yang tidak dapat melaut lagi,? ujar Fahmy kepada MNC Portal, Kamis (19/9/2024).

Kebijakan ekspor pasir laut dimaksudkan untuk menambah pendapatan negara pun dinilai tidak tepat. Karena Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengaku bahwa penerimaan negara yang bersumber dari ekspor laut masih sangat kecil.

Sedangkan, biaya yang harus dikeluarkan pemerintah untuk ekspor pasir laut jauh lebih besar, sehingga kebijakan membuka keran ekspor pasir laut diyakini tidak tepat.

?Biaya yang diperhitungkan tersebut termasuk kerugian yang ditimbulkan akibat kerusakan lingkungan dan ekologi, serta potensi tenggelamnya sejumlah pulau yang mengancam rakyat di sekitar pesisir laut, termasuk nelayan yang tidak dapat lagi melaut,? paparnya.

Satu-satunya negara yang akan membeli pasir laut Indonesia adalah Singapura. Negara Singa itu disebut-sebut punya kepentingan untuk memperluas daratannya melalui reklamasi.

?Sangat ironis, kalau pengerukan pasir laut itu menyebabkan tenggelamnya sejumlah pulau yang mengerutkan daratan wilayah Indonesia,? beber dia.

?Sedangkan wilayah daratan Singapura akan semakin meluas sebagai hasil reklamasi yang ditimbun dari pasir laut Indonesia. Kalau ini terjadi, tidak bisa dihindari akan mempengaruhi batas wilayah perairan antara Indonesia dan Singapura,? lanjut Fahmy.

Di temui secara terpisah, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Pandjaitan mengatakan, beberapa daerah di Indonesia mengalami sedimentasi laut sehingga mengganggu pergerakan kapal yang mendekati pesisir. Hal ini menjadi salah satu alasan pemerintah membuka kembali ekspor pasir laut.

"Jadi, sedimen yang harus didalamkan. Karena kalau tidak (dikeruk), kapal bisa nyangkut di sana,? ujar Luhut saat ditemui di ICE BSD, Kabupaten Tangerang, Banten.

Mantan duta besar RI untuk Singapura itu memastikan, proses pengerukan pasir laut akan dilakukan secara teliti dan hati-hati sehingga tidak merusak ekosistem bawah laut. Dia menyebut, pengerukan akan dilakukan dengan teknologi canggih.

Selain itu, Luhut juga membantah pembukaan ekspor tersebut sebagai timbal balik atas rencana investasi asing di bidang panel surya yang membutuhkan pasir laut.

Menurut Luhut, investasi tersebut justru di dalam negeri dengan pasir silika sehingga tak ada urusannya dengan ekspor.

?Nggak ada urusan, panel surya tuh dia mau impor energi biru dari kita, tapi kita juga punya kepentingan, upaya industri solar panel kita jalan, kita punya (pasir) silika, sekarang kita bangun (industri panel surya) dan itu proyek kira-kira USD20 miliar, mungkin lebih,? kata dia.

JAKARTA - Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) yang mendorong implementasi kemasan rokok polos tanpa merek dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 tahun 2024 yang merupakan kebijakan inisiatif Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menuai kritik.

Dalam aspek hukum, beleid ini dianggap diskriminatif dan kontradiktif terhadap amanat Undang-Undang (UU) serta konstitusi. Kritik ini kian deras setelah ditemukan pasal-pasal tersembunyi dalam peraturan tersebut yang mengindikasikan aspek diskriminatif.

Anggota Badan Legislasi DPR, Firman Soebagyo menyebut, aspek diskriminatif yang disorot adalah adanya peraturan yang dinilai mengabaikan hak-hak hidup masyarakat luas. Dua kebijakan ini berpotensi mendiskriminasi berbagai kelompok masyarakat, termasuk pedagang ritel dan petani tembakau.

Menurut Firman, peraturan tersebut jelas akan berdampak pada kelompok masyarakat kecil, seperti pedagang asongan, dan industri hasil tembakau yang telah berkontribusi besar pada pendapatan negara melalui cukai. Dampak ini terasa signifikan bagi tenaga kerja dan petani tembakau, yang selama ini menggantungkan hidup pada industri ini.

"Hal tersebut menunjukkan adanya ketidakadilan dalam proses pembuatan peraturan, yang seharusnya melibatkan semua stakeholder, termasuk menteri-menteri terkait, tanpa adanya unsur diskriminatif," ujarnya dalam sebuah diskusi publik, dikutip (18/9/2024).

Baca Juga: Indef Sebut Kebijakan Kemasan Rokok Polos Tanpa Merek Dibuat Terburu-buru

Menurut dia, Mahkamah Konstitusi (MK) berperan penting dalam menjaga agar kebijakan pemerintah tidak merugikan masyarakat. MK diharapkan dapat memeriksa dan menilai apakah terdapat unsur subjektivitas dalam aturan-aturan baru tersebut.

Jika terdapat ketidakadilan, masyarakat memiliki hak untuk mengajukan gugatan dan meminta peninjauan ulang terhadap regulasi yang dianggap tidak sesuai dengan kaidah perundang-undangan. Apalagi, belakangan banyak suara yang menilai bahwa peraturan tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar pembuatan undang-undang yang harus dapat dilaksanakan, tidak diskriminatif, dan tidak bertentangan dengan konstitusi.

Sementara itu, di tingkat legislatif, DPR RI terus memantau dan mempertimbangkan berbagai keluhan dari pemangku kepentingan terkait. Langkah-langkah yang mungkin diambil termasuk pengajuan judicial review jika ditemukan adanya ketidakadilan dalam peraturan.

"Ini termasuk kemungkinan untuk meninjau kembali atau bahkan membatalkan kebijakan yang tidak berpihak pada kepentingan umum," kata dia.

Di samping itu, Firman mengkritik RPMK karena bertentangan dengan RUU Komoditas Strategis Nasional (RUU KSN). Ia menyebutkan bahwa RPMK, sebagai turunan dari undang-undang, tidak boleh mengintervensi atau menganulir ketentuan yang sudah diatur dalam undang-undang utama.

Firman mengungkapkan bahwa DPR RI akan mengambil sejumlah langkah untuk memastikan RPMK sesuai dengan ketentuan undang-undang, Ke depan, pihaknya akan memeriksa setiap pasal dalam RPMK untuk memastikan kesesuaiannya dengan RUU KSN dan undang-undang lainnya.

"Jika terdapat kontradiksi yang signifikan, DPR RI akan mendorong pihak-pihak yang merasa dirugikan untuk mengajukan gugatan ke Mahkamah Agung," jelasnya.

Lebih lanjut, Firman memperingatkan potensi adanya agenda tersembunyi yang dapat merugikan industri lokal melalui dua aturan Kemenkes, terutama dalam kasus rokok kretek, yang merupakan produk unggulan Indonesia. DPR RI mengajak pemerintah untuk mempertimbangkan semua dampak kebijakan terhadap perekonomian dan budaya lokal.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Gabungan Produsen Rokok Putih Indonesia (Gaprindo), Benny Wachjudi menyebut proses penyusunan RPMK tidak melibatkan partisipasi yang berarti dari industri. Ia bilang, bahwa undangan untuk public hearing hanya mencakup beberapa asosiasi dan tidak melibatkan kementerian terkait, seperti Kementerian Perindustrian (Kemenperin).

"Proses yang terburu-buru ini juga dinilai tidak memberikan ruang yang cukup bagi masukan dari pelaku usaha," tegas dia.

Adapun yang dikhawatirkan, para pelaku industri tembakau, lanjut Benny, implementasi kebijakan ini bisa menjadi pintu masuk bagi peningkatan rokok ilegal. Kasus terbaru menunjukkan bahwa rokok ilegal dapat dengan mudah dijual dan didistribusikan meskipun ada penangkapan dan denda.

"Hal ini memunculkan kekhawatiran bahwa regulasi yang ada malah mempermudah peredaran rokok ilegal dan merugikan industri yang mematuhi hukum," tegas dia.

Kekhawatiran serupa pun disampaikan Ketum Asosiasi Penguasa Ritel Indonesia (Aprindo), Roy Nicholas Mandey. Ia mengkritik penegakan hukum terkait peredaran rokok ilegal di Indonesia. Menurutnya, kasus terbaru menunjukkan tidak efektinya penegakan hukum, yang berdampak negatif pada industri tembakau yang sah.

Baca Juga: DPR Minta PP 28/2024 dan RPMK Ditinjau Ulang

Roy bercerita, pada 27 Agustus 2024, aparat penegak hukum di Lampung menangkap 72 ribu batang rokok ilegal dan menangkap tiga pedagang besar yang terlibat. Namun, keesokan harinya, ketiga pelaku dibebaskan setelah membayar denda sebesar Rp150 juta.

Roy menilai bahwa kebijakan ini menciptakan ketidakadilan, di mana pelaku usaha yang mematuhi hukum harus menghadapi regulasi yang ketat, sementara pelanggar hukum dapat dengan mudah meloloskan diri dengan membayar denda.

"Jika pelanggaran hukum seperti ini bisa dibayar dengan denda dan terus berlanjut, maka tidak ada gunanya bagi kami yang menjual rokok legal untuk terus mematuhi aturan. Jika yang ilegal lebih banyak dan tidak membayar cukai, bagaimana kami bertahan dengan peraturan yang semakin ketat?" pungkasnya.

JAKARTA - Subholding PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) mencatatkan berbagai pencapaian dalammendorong transisi energi hijau melalui pemanfaatan biomassa untuk mengurangi emisi karbon yang dihasilkan dari penggunaan batu bara.

Direktur Utama PLN EPI Iwan Agung Firstantara mengatakan, hal itu tak lepas dari arahan Menteri BUMN Erick Thohir dalam pengembangan energi hijau di Indonesia. Pemanfaatan biomassa oleh PLN EPI tersebut direalisasikan melalui teknologi co-firing pada PLTU. Program ini, jelasnya, tidak hanya mengurangi ketergantungan pada batu bara, tetapi juga memberdayakan ekonomi lokal.

"Program co-firing yang kami terapkan merupakan bagian dari komitmen PLN untuk mendukung transisi energi bersih. Dengan memanfaatkan biomassa lokal, kami mampu menurunkan emisi karbon hingga 2,9 juta ton CO2 hingga bulan Agustus tahun ini," ungkap Iwan melalui keterangan pers, Kamis (18/9/2024).

Pada tahun 2021, jelas Iwan, PLN EPI telah mensubstitusi 250.000 ton batu bara dengan biomassa, yang kemudian meningkat menjadi 580.000 ton pada tahun 2022, dan mencapai 1 juta ton pada tahun 2023. "Pada tahun ini, kami menargetkan pemanfaatan lebih dari 2 juta ton biomassa," tambahnya.

Iwan menambahkan, program ini juga mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat lokal melalui penyediaan bahan bakar biomassa. Dalam mengembangkan pemanfaatan biomassa, kata dia, PLN EPI menggandeng berbagai mitra lokal untuk menciptakan dampak positif bagi masyarakat.

"Kami terus mengembangkan kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan masyarakat lokal untuk memperkuat rantai pasok biomassa. Ini sejalan dengan tujuan kami untuk mendukung pencapaian Net Zero Emission pada tahun 2060," paparnya.

Dia mencontohkan, PLN EPI telah bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau dalam pengembangan potensi biomassa sebagai sumber energi terbarukan. Kerja sama ini melibatkan pengembangan lahan-lahan kritis di wilayah tersebut untuk memproduksi biomassa, juga mencari potensi limbah yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku biomassa. "Melalui kerja sama seperti ini, tidak hanya membantu transisi energi tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar," tandasnya.

PLN EPI, lanjut dia, juga telah melakukan uji bakar co-firing di PLTU Bengkayang, Kalimantan Barat, dengan memanfaatkan serbuk kayu sebagai biomassa. Program ini berhasil menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat lokal dan mengurangi polusi yang sebelumnya dihasilkan dari pembakaran limbah kayu. "Sebanyak 50 orang telah bekerja di titik-titik pengumpulan dan pemrosesan serbuk kayu di sekitar PLTU," tuturnya.

Iwan menegaskan, selain berdampak positif bagi lingkungan, inisiatif co-firing ini juga telah mendorong ekonomi sirkular di berbagai daerah. "Kami telah melibatkan lebih dari 1,25 juta masyarakat dalam rantai pasok biomassa, dengan nilai ekonomi mencapai Rp9,43 triliun," paparnya.

Iwan juga menekankan bahwa pemanfaatan biomassa tidak mendorong deforestasi. Biomassa yang digunakan, tegas dia, merupakan limbah pertanian dan perkebunan yang didaur ulang. "Kami memastikan bahwa biomassa yang digunakan berasal dari sumber yang berkelanjutan, sehingga tidak hanya mendukung energi bersih tetapi juga menjaga kelestarian lingkungan," tandasnya.

Sebagai bagian dari strategi jangka panjang, lanjut dia, PLN EPI berkomitmen untuk terus meningkatkan penggunaan biomassa dalam pembangkit listrik. "Kami berupaya mencapai target bauran energi terbarukan sebesar 23% pada tahun 2025, dengan pemanfaatan hingga 10,2 juta ton biomassa per tahun pada 2031," tutupnya.

JAKARTA - Pengelolaan sistem ketenagalistrikan selain oleh PLN dinilai merupakan pelanggaran konstitusi dan menyalahi putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Seharusnya, penguasaan jaringan transmisi ketenagalistrikan dikuasai negara melalui BUMN, yaitu PLN.

"Itu amanat konstitusi yang diturunkan dalam Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional/RUKN dan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik/RUPTL," kata pengamat Energi dari Indonesia Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara, dikutip Rabu (18/9/2024).

Baca Juga: Power Wheeling Berisiko Ganggu Program Strategis Pemerintah Baru

Menurut Marwan, sistem ketenagalistrikan sebaiknya dijalankan sesuai aturan saja. Dalam hal ini, yang bisa menjual listrik ke masyarakat hanya PLN. "Jadi sekali lagi, aturan jangan diakal-akali. Nanti melanggar. Jangan seolah-olah boleh, tapi melanggar," kata Marwan.

Pernyataan Marwan tersebut merespons upaya beberapa pihak swasta dan bahkan BUMN lain non-ketenagalistrikan yang ingin menumpang jaringan ketenagalistrikan yang selama ini dikelola negara melalui PLN. Keinginan itu muncul bersamaan saat DPR dan pemerintah membahas RUU Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBET) yang masih alot karena power wheeling yang membolehkan perusahaan lain menumpang jaringan ketenagalistrikan yang saat ini dikelola PLN. "Beberapa kali skema power wheeling disusupkan dalam RUU EBET," katanya.

Power wheeling, menurut Marwan, merupakan aturan yang menabrak Pasal 33 UUD 1945. Meski skema power wheeling sudah berkali-kali dibatalkan MK, tetap saja muncul. "Memaksakan power wheeling lagi, ya melanggar konstitusi lagi," katanya.

Lebih lanjut, Marwan menjabarkan, bahwa putusan MK No.36/2012 telah menjelaskan dan mempertegas peran penguasaan negara menguasai sektor strategis dan menyangkut hajat hidup orang banyak. "Melalui ketentuan bahwa pengelola hajat hidup rakyat tersebut adalah PLN," katanya.

Baca Juga: Anggota DPR Tolak Pasal Power Wheeling dalam RUU EBET, Ini Alasannya

Selanjutnya, papar Marwan, ada Putusan MK No. Putusan 001-021-022/PUU-I/2003 yang menyatakan bahwa kebijakan pemisahan usaha penyediaan tenaga listrik dengan sistem unbundling (dalam UU No.20/2002) mereduksi makna dikuasai negara yang terkandung dalam Pasal 33 UUD 1945.

"Terbaru, putusan MK No.111/PUU-XIII/2015 menyatakan usaha ketenagalistrikan yang dilakukan secara kompetitif dan unbundling bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945," tegas Marwan.

Lebih jauh, skema power wheeling sangat berisiko mewariskan tarif listrik yang tidak lagi terjangkau bagi rakyat, apalagi jika power wheeling dibuka untuk swasta. Selain itu, negara juga dirugikan karena jaringan transmisi listriknya digunakan juga oleh swasta.

"Investasi jaringan listrik itu mahal," katanya.

JAKARTA - PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) mengungkapkan kereta cepat Whoosh, kini sudah kembali beroperasi normal. Sebelumnya, kereta cepat Whoosh dihentikan operasionalnya akibat gempa bumi 5.0 Magnitudo di Kabupaten Bandung.

General Manager Corporate Secretary KCIC Eva Chairunisa menjelaskan perjalanan kereta Whoosh sudah beroperasi normal sejak pukul 15.02 WIB. Jalur operasional kereta dilaksanakan kembali setelah pemeriksaan usai dilakukan, dan jalur dinyatakan dapat dilalui dengan kecepatan terbatas.

"Kami menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi setelah sebelumnya beberapa jadwal Whoosh sempat dihentikan sementara akibat adanya gempa berkekuatan 5 SR di wilayah Kabupaten Bandung dan terjadi berulang hingga 8 kali gempa susulan sehingga pemeriksaan menyeluruh juga harus dilakukan untuk kondisi eksternal yakni area di luar jalur rel," terang Eva dalam keterangan resminya, Rabu (18/9/2024).

Baca Juga: Kereta Cepat Whoosh Delay Imbas Gempa, Tiket Dikembalikan 100%

Eva mengungkapkan pemeriksaan area di luar jalur rel dilakukan karena khawatir ada titik longsor atau potensi gangguan eksternal lain yang berdampak ke jalur kereta cepat Whoosh. Meski sudah beroperasi, Eva mengatakan kereta cepat Whoosh hanya dapat berjalan di kecepatan terbatas.

"Saat ini secara bertahap perjalanan Whoosh Sudah dapat dioperasikan dengan kecepatan terbatas yaitu maksimum 160kmh tujuannya untuk lebih memastikan keselamatan perjalanan Whoosh pasca pemeriksaan. Dengan penyesuaian ini perjalanan dari Halim menuju Padalarang menjadi 55 menit dan tiba di Tegalluar menjadi hingga 75 menit," ujarnya.

Selain itu, Eva menututkan perihal pembatalan tiket perjalanan yang sudah dipesan, kini dapat berjalan lancar kembali. Hal ini dilakukan dengan cara pengerahan puluhan petugas tambahan guna memperlancar pembatalan tiket penumpang yang perjalanannya dibatalkan.

"Secara total terdapat total 16 perjalanan Whoosh yang sebelumnya dibatalkan dari pukul 09.47 hingga 14.32 WIB dengan rincian 8 perjalanan dari Halim dan 8 perjalanan dari Tegalluar Summarecon," terang Eva.

Sekadar informasi, untuk masyarakat yang sudah membeli tiket dan terdampak pembatalan jadwal dapat melakukan proses pembatalan dengan bea tiket yang akan dikembalikan 100 persen.

Proses pembatalan dapat dilakukan di seluruh loket Stasiun Whoosh Halim, Padalarang, Tegalluar Summarecon dan Hall KA Feeder Stasiun Bandung.

Proses pembatalan dapat dilakukan di seluruh loket Stasiun Whoosh Halim, Padalarang, Tegalluar Summarecon dan Hall KA Feeder Stasiun Bandung.

"Pembatalan dapat dilakukan hingga 3 hari setelah jadwal keberangkatan, pengguna yang tidak menunggu disarankan dapat melanjutkan perjalanannya menggunakan moda lain dan melakukan proses pembatalan di hari selanjutnya," tegas Eva.

Baca Juga: Ini Rute Perjalanan Kereta Cepat Whoosh yang Dibatalkan Akibat Gempa Bandung

Sebelumnya, PT KCIC telah melakukan pembatalan sejumlah perjalanan Kereta Cepat Whoosh imbas terjadinya gempa bumi 5.0 Magnitudo di Kabupaten Bandung.

Pembatalan tersebut dilakukan untuk memastikan keselamatan dan keamanan seluruh perjalanan kereta cepat Whoosh. Sesuai SOP Keselamatan dan Keamanan Tim Kerja KCIC langsung melakukan pemeriksaan menggunakan Rail Car atau kereta perawatan.

Pemeriksaan menyeluruh membutuhkan waktu sekitar 4 jam untuk memastikan tidak ada faktor eksternal yang dapat mengganggu Jalur KCJB, seperti longsoran bukit batu di kanan kiri trase, longsoran tanah atau dampak alam lainnya.

JAKARTA - Ketua Umum Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia (HPJI), Hedy Rahadian mengungkapkan berbagai kendala penyaluran logistik yang perlu dibenahi pemerintahan Prabowo Subianto.

Paparan itu disampaikan Hedy dalam seminar publik bertajuk "Membedah Program Strategis Pemerintah Baru dan Solusi Tantangan Menuju Indonesia Emas 2045" yang digelar, di Kampus Universitas Indonesia (UI), Salemba, Jakarta, Rabu (18/9/2024).

Baca Juga: Pramono Pastikan Pertemuan Megawati dan Prabowo Terlaksana: Ditunggu Aja

Masalah pertama adalah pada infrastruktur jalur logistik itu sendiri yang belum memadai di seluruh wilayah. "Saat ini jalur logistik di Indonesia pada jalan nasional baru dimiliki oleh Pulau Sumatera dan Pulau Jawa," kata Hedy.

Masalah kedua adalah kemacetan, yang mempengaruhi waktu pengiriman, serta berimplikasi pada peningkatan biaya logistik. Kerugian yang disebabkan akibat kondisi ini, menurut Bank Dunia, mencapai USD4 miliar atau setara dengan 0,5% Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia

Selain itu, masalah pada banyaknya truk yang kelebihan dimensi dan muatan, alias Over Dimension Over Load (ODOL). Survei Ditjen Bina Marga 2017-2022, terdapat lebih dari 50 persen kendaraan ODOL.

"Banyak jalan kita dalam keadaan rusak ya, ini masalah ODOL ini sampai sekarang enggak selesai," kata Mantan Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR ini.

Dengan banyaknya berbagai masalah penyaluran logistik via jalan raya itu, Hedy pun mendorong pemerintahan Prabowo-Gibran mendatang untuk mengoptimalkan jalur lain, misalnya via kereta api atau jalur laut. Dia mencontohkan penyaluran logistik di negara-negara maju di Eropa.

Baca Juga: Prabowo Bakal Pidato di Peringatan 3 Tahun Kebangkitan Kelas Pekerja

Di sana, penyaluran logistik yang melalui jalan raya hanya 70%. Sisanya, 20% menggunakan kereta api dan 10% melalui laut. Di sisi lain, Indonesia 90% masih mengandalkan penyaluran logistik via jalan raya.

"Kalau jarak dekat itu jalan memang efisien, tapi kalau jarak menengah itu adalah kereta api yang lebih efisien. Kalau jarak jauh itu laut yang lebih efisien dengan angkutan masalahnya," kata Hedy.

Dia optimistis, pemerintahan Prabowo-Gibran yang punya visi melanjutkan pemerintahan Jokowi, dapat menciptakan berbagai perbaikan agar penyaluran logistik lebih optimal lagi demi mewujudkan Indonesia Emas 2045.

"Sekarang ini, sedang disiapkan Keppres tentang sistem logistik nasional nanti kita harapkan ini bahwa akan bisa dilanjutkan oleh pemerintahan yang baru ya," kata dia.

JAKARTA - PT Pertamina Patra Niaga terus memperluas distribusi Sustainable Aviation Fuel (SAF) ke jaringan global. Virgin Australia Airlines, menjadi maskapai internasional pertama yang menikmati layanan SAF dari Aviation Fuel Terminal (AFT) Ngurah Rai, yang ditandai dengan seremoni "First International Uplift" pada perhelatan Bali International Airshow di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai.

"Momen penyaluran pertama SAF di Bandara Ngurah Rai ini menandai bahwa Indonesia dapat beradaptasi dengan tuntutan bauran energi di industri penerbangan internasional, di mana saat ini SAF menjadi solusi jangka menengah bagi penerbangan untuk mengurangi jejak karbon, tanpa memerlukan perubahan pada pesawat, infrastruktur bandara, atau rantai pasokan bahan bakar jet," ujar Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga Pertamina Patra Niaga, Maya Kusmaya, dalam keterangan resmi, Rabu (18/9/2024).

Baca Juga: Pertamina NRE Perkuat Kolaborasi Ambil Peluang dalam Transisi Energi

Dia memastikan, SAF yang disalurkan sudah mengacu framework sertifikasi International Sustainability and Carbon Certification (ISCC) untuk Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation( CORSIA) dan Renewable Energy Directive-European Union (RED-EU).

Selain itu, SAF telah memenuhi standar internasional yang diatur oleh American Society of Testing and Materials (ASTM) dan terjamin aman karena sudah termasuk sebagai Corsia Eligible Fuel (CEF) yang dapat diklaim kepada International Civil Aviation Organization (ICAO).

"Langkah baru menuju penerbangan berkelanjutan ini mampu mengurangi emisi karbon dari bahan bakar fosil, karena SAF Pertamina merupakan perpaduan dari 38,43% synthetic kerosene yang diproduksi dari minyak jelantah atau Used Cooking Oil (UCO) dan 61,57% avtur yang berasal dari fosil," tambahnya.

General Manager Sustainability Virgin Australia, Fiona Walmsley, menegaskan bahwa kerja sama ini merupakan langkah awal antara Indonesia dan Australia dalam upaya mewujudkan target Net Zero Emission di kedua negara.

"Dengan bergandengan tangan, Indonesia dan Australia berkomitmen untuk mengurangi jejak karbon dan mengimplementasikan solusi ramah lingkungan yang inovatif. Kolaborasi ini menunjukkan tekad untuk membangun masa depan sektor aviasi yang lebih berkelanjutan dan bersih," kata Fiona.

Sebanyak kurang lebih 160 kiloliter SAF disalurkan kepada Pesawat Boeing 737 milik Virgin Australia pada gelaran Bali International Airshow untuk dua hari penerbangan Virgin Australia di Ngurah Rai, yaitu pada 18 hingga 19 September 2024. Sebagai informasi, Virgin Australia turut melayani rute penerbangan dari Denpasar ke Brisbane, Melbourne, Sydney, dan Gold Coast.

Baca Juga: Pertamina Patra Niaga dan Lion Group Jajaki Perluasan Layanan Avtur

SAF yang disalurkan di Aviation Fuel Terminal Ngurah Rai dikelola menggunakan metode chain of custody tipe mass balance. Dalam metode ini, produk avtur konvensional berbahan bakar fosil dicampurkan dengan bahan bakar terbarukan (SAF) dalam tangki yang sama karena keduanya memiliki spesifikasi teknis yang serupa. Meskipun dicampur, pencatatan dan pembukuan avtur dan SAF dilakukan secara terpisah.

Penyaluran SAF ke pasar global menjadi komitmen nyata Pertamina Patra Niaga yang secara agresif mendorong transisi energi di sektor aviasi dan mendukung target Net Zero Emission Indonesia tahun 2060. SAF, yang diproduksi dari limbah, diolah di kilang bersamaan dengan bahan bakar fosil untuk menghasilkan bahan bakar sintetis rendah karbon, mengurangi emisi karbon hingga 84% dibandingkan bahan bakar jet konvensional, serta telah disertifikasi ISCC CORSIA dan ISCC RED-EU.

JAKARTA - Pertamina New & Renewable Energy (PNRE) menyebut bahwa kunci agar Indonesia bisa mewujudkan transisi energi adalah dengan menjalin kolaborasi. Menurut perusahaan plat merah tersebut, visi untuk melakukan transisi energi tidak bisa diraih sendiri.

"Partnership itu menjadi salah satu cara yang bisa dilakukan untuk mempercepat, untuk pembangunan maupun inovasi energi terbarukan di Indonesia baik dari segi capital maupun segi teknologi," ujar Direktur Keuangan PNRE, Nelwin Andriansyah saat berkunjung ke iNews Media Group, di iNews Tower, Jakarta, Rabu (18/9/2024).

Baca Juga: Calon Pengganti Pertalite, Ini Kendala Penerapan Bioetanol di Indonesia

Menurut dia sinergi diperlukan karena mengembangkan energi terbarukan tidak bisa berdiri sendiri mengingat butuh modal yang sangat besar dan butuh inovasi teknologi dengan biaya yang tinggi.

Lebih lanjut, saat ini bauran energi terbarukan baru 15% disumbang dari air, matahari, angin, maupun geothermal. Sementara, pemerintah menargetkan untuk bisa mencapai Net Zero Emission (NZE) di 2060.

Pemerintah menargetkan Net Zero Emission sebesar 30% di 2029, yang artinya waktu yang tersisa untuk menggapai target tersebut hanya 5 tahun. Nelwin menyebut, sulit untuk menggapai target itu jika dilakukan sendiri.

Baca Juga: Penjualan Kredit Karbon Pertamina NRE Naik Capai 565.000 Ton CO2e

Dalam mengambil peluang mendorong transisi energi menuju nol emisi karbon, PNRE telah menjalin kerja sama dengan sejumlah mitra untuk bisa mempercepat transisi energi.

"Kita juga sedang menjajaki bahkan menandatangani beberapa MoU dengan perusahaan skala global, misalnya untuk pengembangan green energi di daerah Sulawesi Utara. Kemudian dengan salah satu Solar EV manufaktur terbesar membangun pabrik perakitan solar panel," pungkasnya.

JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengungkapkan ada 2 miliar serangan ciber dalam waktu 25 jam. Menurutnya, digitalisasi memainkan peranan yang menyeramkan. Sistem teknologi memang bisa dimanfaatkan untuk kebaikan manusia, sebaliknya dapat digunakan untuk kejahatan bagi manusia itu sendiri.

?Tadi Bank Mandiri presentasi ke saya di kurun waktu 25 jam ada 2 miliar serangan (ciber), dan waktu di kasih lihat saya gak aneh, karena kebetulan waktu saya ketua Asean Games waktu itu sama, kita bikin platform, sistem, sama itu bagaimana serang, supaya apa? Data statistik pemain rusak, siarannya juga terganggu, memang itu ada,? ujar Erick saat ditemui di Mandiri Digital Tower, Rabu (18/9/2024).

Menurutnya,cyber security menjadi sebuah hal yang harus dimaksimalkan sebelum dikembangkan. Dalam konteks ini, dia meminta perusahaan pelat merah terus mengembangkan talenta digitalnya.

?Tidak mungkin transformasi bisa berhasil tanpa talenta yang baik dan digitalisasi sekarang menjadi kunci, menjadi sebuah persaingan, dan tentu cyber security menjadi sebuah hal yang harus dimaksimalkan sebelum dikembangkan,? paparnya.

Digitalisasi mengubah tatanan dunia secara ekstrim, baik di bidang sosial, ekonomi, lingkungan, hingga politik. Erick pun menyinggung kasus pager yang meledak di seantero Lebanon pada Selasa (17/9/2024) kemarin. Insiden tersebut pun menewaskan sekitar sembilan orang dan hamper 3.000 orang luka-luka, termasuk Duta Besar Iran untuk Lebanon.

?Kita bisa lihat pemberitaan beberapa hari terakhir pager pun bisa dipakai untuk alat membunuh, itu meledak bersamaan,? ucap dia.

Atas persoalan yang ada, dia menekan pentingnya cyber security sebagai perisai utama mengamankan data BUMN, khususnya di sektor perbankan pelat merah.

?Memang banyak yang gak percaya. Jadi memang cyber security ini benar-benar harus menjadi perisai utama bila Bank Mandiri mau maju,? tutur Erick.

JAKARTA - Pertamina New & Renewable Energy (NRE) mengidentifikasi tantangan dalam penerapan dan penyaluran bioetanol di Indonesia, alias bahan bakar nabati (BBN) yang berpotensi untuk digunakan sebagai pengganti Pertalite.

Direktur Perencanaan Strategis dan Pengembangan Bisnis di Pertamina New & Renewable Energy (NRE) Fadli Rahman mengungkapkan produksi bahan bakar bioetanol masih menjadi tantangan lantaran bahan baku pembuatan bahan bakar nol kandungan sulfur tersebut masih harus impor.

"Bioetnol bisa mengurangi impor BBM, emisi, tapi yang harus kita lihat bahwa bioetanol berasal dari jagung, gula, yang semuanya impor. Jadi kurang semua bahan-bahannya dan akhirnya berperang sama ketahanan pangan," ujar Fadli saat berkunjung ke iNews Media Group, di iNews Tower, Jakarta, Rabu (18/9/2024).

Baca Juga: Penjualan Kredit Karbon Pertamina NRE Naik Capai 565.000 Ton CO2e

Selain karena kurangnya ketersediaan bahan baku, produksi bioetanol di Indonesia sulit dilakukan karena belum adanya industri yang masif. Selain itu, butuh waktu yang cukup lama untuk bisa meramu bioetanol secara sempurna.

"Itu butuh waktu bisa 20 tahun. Jadi memang akuisisi itu penting untuk memastikan adanya supplier," ujarnya.

Sebagaimana diketahui, implementasi bioetanol sebagai campuran BBM telah dimulai oleh Pertamina melalui produk Pertamax Green 95 yang secara resmi rencananya akan diluncurkan tahun ini. Langkah tersebut sejalan dengan rencana pemerintah untuk mengurangi Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) di sektor transportasi melalui penyediaan BBN.

Baca Juga: Pertamina-Toyota Kolaborasi Bangun Ekosistem Hidrogen di Indonesia, Untuk Apa?

Pemerintah mendorong penggunaan bioetanol sebagai bahan bakar transportasi dengan harapan langkah ini dapat mengurangi impor BBM nasional, menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan GDP serta berkontribusi pada penurunan emisi dalam jangka panjang.