JAKARTA - Kebijakan menghentikan angkutan atau truk logistik sumbu 3 atau lebih di hari-hari peak atau hari besar keagamaan sebaiknya sudah mulai dihapuskan. Seharusnya, pemerintah cukup hanya melakukan pengaturan traffic-nya saja.

Anggota Dewan Pakar Gerindra sekaligus praktisi transportasi dan logistik, Bambang Haryo Soekartono menilai kebijakan pelarangan terhadap truk-truk sumbu 3 atau lebih yang diberlakukan pemerintah ini hanya akan mengakibatkan harga barang maupun komoditas di saat libur hari-hari besar menjadi mahal. Hal itu terjadi karena persediaan atau inventory yang ada di daerah-daerah berkurang.

?Bila terjadi kelangkaan barang maka harga barang tentu akan mahal dan bisa terjadi inflasi. Dan ini pasti akan terjadi hukum supply dan demand, di mana kebutuhan konsumen lebih banyak daripada supply-nya. Tentu yang dirugikan adalah masyarakat dan negara,? ujarnya.

Seharusnya, menurut Bambang, pemerintah cukup melakukan pengaturan trafficnya saja. Misalnya, untuk lintasan menuju Jawa yang bisa dilalui melalui 3 jalur yaitu Utara, Tengah, dan Selatan, itu diatur saja kendaraan-kendaraan mana yang akan melintas di sana.

?Truk-truk sumbu 3 misalnya bisa diarahkan di jalur Utara karena langsung terkoneksi atau terintegrasi ke pelabuhan besar yang terletak di Jawa sebelah Utara. Sedangkan kendaraan kecil dan sepeda motor bisa dilewatkan di jalur Tengah dan Selatan sehingga kepadatan bisa terbagi,? tukas caleg DPR terpilih dari Dapil Jawa Timur I ini.

Sementara untuk jalur ke Sumatera, lanjutnya, jalur Barat bisa diarahkan untuk kendaraan kecil dan sepeda motor, sedang jalur Timur bisa digunakan untuk jalur truk.

Selain itu, menurutnya, bisa juga diatur melalui pembagian waktu. Misalnya, angkutan truk bisa jalan pada malam hari sampai pagi hari. Sedangkan kendaraan kecil dan sepeda motor bisa jalan pada pagi hari sampai malam hari.

?Sehingga tidak berbarengan. Karena, jika berbarengan, itu timbul kepadatan yang mengakibatkan kemacetan,? katanya.

Lanjutnya, tugas dari pemerintah dalam hal ini Kemenhub dibantu dishub-dishub di daerah dan kepolisian adalah secara bersama-sama untuk mengarahkan kendaraan itu pada jalur-jalur yang tidak padat.

?Jadi bukan malah menghentikan atau melarang semua angkutan logistik truk sumbu 3 untuk seluruh Indonesia seperti yang terjadi saat ini. Padahal, selama ini juga yang terjadi kemacetan itu kan hanya di Jawa sebelah Utara,? katanya.

Dia mengutarakan jumlah truk di Indonesia ada 5 juta truk. Dari jumlah tersebut, truk sumbu 3 atau lebih itu banyaknya hanya sekitar 20% dari total truk yang ada di Indonesia.

?Nah, kalau ini dilarang, akan berdampak pada kelancaran produksi dan akan berdampak terhadap perekonomian kita. Karena, mereka itu juga ikut melancarkan perputaran ekonomi kita. Jadi, kalau dihambat, perekonomian juga akan terhambat,? ucapnya.

Ditegaskan olehnya baik pemudik dan truk-truk logistik harus sama-sama diprioritaskan pada musim mudik di saat libur hari-hari besar keagamaan. ?Pemudik dan truk harus keduanya jalan. Dua-duanya harus jalan. Bukan salah satu dikorbankan,? tandasnya.

Katanya, jika hanya pemudik yang didahulukan akan terjadi kesulitan barang di daerah-daerah. Begitu juga sebaliknya, kalau pemudik yang dikorbankan, pemudik kehilangan momen untuk merayakan hari besar keagamaan di kampung halamannya. ?Itu artinya, keduanya harus bisa diakomodir bersamaan dan itu menurut saya bisa dilakukan,? ujarnya.

Jadi, tegasnya, perlu adanya kajian ulang untuk pengaturannya bagaimana cara melancarkan arus mudik yang bersamaan dengan arus barang/logistik. ?Tidak boleh logistik berhenti. Di sebagian besar seluruh negara dunia, semua logistik mereka juga tetap jalan kok semua meski ada hari-hari besar keagamaan. Intinya, jika logistik berhenti maka perekonomian akan berhenti juga,? katanya.

Sebelumnya, pakar transportasi dari Institut Transportasi & Logistik Trisakti, Suripno mengatakan, selama ini belum ada bukti yang mengemuka di media-media mengenai kajian dari Kemenhub berapa besar kerugian ekonomi yang disebabkan kebijakan pelarangan tersebut.

Kalau ada larangan-larangan terhadap angkutan logistik, menurutnya, prinsip kerugian ekonomi yang ditimbulkannya juga harus dihitung. Padahal, lanjutnya, kalau barang dihentikan misalkan tiga hari saja, itu sudah terdampak terhadap perekonomian. ?Apa Kemenhub mau bertanggung jawab terhadap kerugian ekonominya, kan tidak?? pungkasnya.

Jadi, menurut mantan Direktur Keselamatan Kementerian Perhubungan ini, jika Kemenhub berani menghentikan angkutan logistik tersebut, mereka juga harus memiliki hitung-hitungan ekonominya. ?Mereka kan bisa minta bantuan ke perguruan tinggi untuk menghitung akibatnya,? tambahnya.

JAKARTA - Dalam rangka mewujudkan kegiatan sosial kemasyarakatan melalui Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan BUMN , Kementerian BUMN kembali mengadakan aksi Program Relawan Bakti BUMN batch VI. Program tersebut serentak dilaksanakan pada 14 sampai dengan 17 Agustus 2024 di 10 lokasi berbeda, antara lain; Halmahera, Likupang, Lembata, Pasuruan, Jembrana, Solo, Subang, Bangka, Nias, Banda Neira.

Menteri BUMN, Erick Thohir, menyampaikan bahwa pelaksanaan Program Relawan Bakti BUMN Batch VI ini memiliki makna yang sangat mendalam karena bertepatan dengan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 2024.

Dalam momentum bersejarah ini, program tersebut diharapkan tidak hanya memperkuat semangat gotong royong dan kepedulian sosial di kalangan karyawan BUMN, tetapi juga menjadi bukti nyata kontribusi BUMN dalam membangun bangsa.

Program ini sejalan dengan isu-isu utama yang menjadi perhatian di masyarakat yang diselaraskan dengan Fokus Prioritas Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan BUMN yang ditetapkan oleh Menteri BUMN, Erick Thohir, yaitu Sosial, Pendidikan, Lingkungan dan Pengembangan UMK.

Dari rangkaian tahapan seleksi, terdapat empat Askrindo Muda yang terpilih menjadi bagian dari 100 Relawan BUMN yang berkontribusi bagi Indonesia. Empat Askrindo Muda yang diberangkatkan sebagai Relawan di berbagai wilayah Indonesia, yaitu Yuni Naomi (Nias, Sumatera Utara), Rizki Kurniawan (Bangka, Kep. Bangka Belitung), Sri Rejeki Retno (Lembata, Nusa tenggara Timur), dan Laili Ana (Halmahera, Maluku Utara).

Yuni Naomi, salah satu perwakilan Askrindo Muda sebagai Relawan Bakti BUMN Batch VI di Nias, Sumatera Utara, mengatakan bahwa kegiatan Program Bakti BUMN mendukung berbagai program pemberdayaan dan pembangunan di Desa Hilisimaetano.

?Mewakili Askrindo sebagai Relawan Bakti BUMN, saya dapat langsung berkontribusi dalam mengajar siswa, melakukan pengecatan ruang kelas, memberikan edukasi pengelolaan sampah, mendampingi diskusi terkait UMKM, serta ikut serta dalam revitalisasi gedung sekolah dan rumah warga,? kata Yuni.

Dalam partisipasinya, kegiatan-kegiatan tersebut memiliki dampak langsung terhadap peningkatan fasilitas pendidikan, pengelolaan lingkungan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat di Desa Hilisimaetano.

Di sisi lain, Sri Rejeki Retno, perwakilan Askrindo Muda yang menjadi Relawan di Desa Hadakewa, Nusa Tenggara Timur, mengatakan bahwa menjadi bagian dari Relawan Bakti BUMN dapat langsung untuk memberikan kontribusi kepada masyarakat setempat.

?Di Desa Hadakewa, kegiatan diisi dengan program pertanian berkelanjutan, pelatihan tata rias dan penampilan, revitalisasi taman literasi, serta perlombaan dan sharing bersama warga. Selain itu juga berfokus pada pelatihan pengembangan wastra dan tenun, serta digitalisasi pariwisata. Kami juga mengadakan pelatihan mitigasi bencana, perlombaan 17 Agustus, dan menutup acara dengan pesta rakyat bersama warga Desa Wowong,? tutur Sri.

Kegiatan ini mencerminkan upaya BUMN dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui edukasi, pemberdayaan ekonomi, pelestarian budaya, dan pengembangan sektor pariwisata lokal.

Para relawan Bakti BUMN Batch VI berharap agar keterlibatan ini dapat memberikan kontribusi nyata bagi Indonesia melalui Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, baik dari Askrindo maupun BUMN lainnya. Kegiatan seperti ini harus terus berlanjut dan memberikan inspirasi bagi seluruh Insan BUMN tergerak untuk ikut serta, dan menumbuhkan jiwa sosial yang kuat dalam mendukung kemajuan masyarakat Indonesia.

Selain kembali mengirimkan Askrindo Muda untuk program ini, Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) PT Askrindo juga mendukung digitalisasi pemasaran para UMKM dalam Relawan Bakti BUMN di Banda Neira, Maluku.

Direktur Utama PT Askrindo, Fankar Umran menyatakan, bahwa keterlibatan Askrindo dalam Program Relawan Bakti BUMN merupakan wujud nyata komitmen perusahaan dalam berkontribusi terhadap pembangunan sosial dan ekonomi di berbagai daerah di Indonesia.

?Melalui program ini, kami tidak hanya berfokus pada peningkatan fasilitas dan pemberdayaan ekonomi, tetapi juga menanamkan nilai-nilai kepedulian, kerja sama, dan tanggung jawab sosial,? ujar Fankar.

Fankar juga menyatakan bahwa partisipasi para Askrindo Muda dalam kegiatan ini, karena tidak hanya membantu masyarakat setempat, tetapi juga memperkuat nilai-nilai gotong royong dan tanggung jawab sosial di kalangan karyawan.

?Semoga semangat ini terus menyebar dan menginspirasi lebih banyak pihak untuk turut berkontribusi dalam membangun Indonesia," tutup Fankar.

JAKARTA - Manajemen Rumah Sakit (RS) Medistra Jakarta Selatan meminta maaf soal kabar dugaan diskriminasi hijab yang dialami oleh salah seorang kandidat dokter umum dalam proses rekrutmen.

Direktur RS Medistra Agung Budisatria menyesali terjadinya kesalahpahaman dari proses interview atau wawancara yang dilakukan oleh salah satu karyawan RS Medistra tersebut.

"Manajemen RS Medistra menyampaikan permohonan maaf dan menyesali terjadinya kesalahpahaman dari proses interview yang dilakukan oleh salah satu karyawan kami," ujar Agung melalui keterangan resmi yang diterima SINDOnews, Senin (2/9/2024).

Baca Juga: RS Medistra Sampaikan Permintaan Maaf Soal Larangan Jilbab

Dia memastikan sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan, RS Medistra selalu patuh dan tunduk terhadap peraturan yang berlaku serta berkomitmen untuk menghargai keberagaman serta memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh calon pekerja dan pekerja.

"RS Medistra telah memiliki peraturan kepegawaian yang mengatur tentang standar penampilan dan perilaku yang sama sekali tidak melarang penggunaan hijab bagi para pegawainya," kata dia.

Menurut dia aturan itu telah diterapkan dalam kegiatan sehari-hari di RS Medistra. Ia menyebut banyak dokter spesialis maupun karyawan yakni dokter umum, perawat, tenaga penunjang medis maupun tenaga non medis, yang menggunakan hijab saat bertugas.

Baca Juga: 4 Fakta RS Medistra Larang Hijab Dokter dan Perawat yang Berujung Permintaan Maaf

Pihaknya sangat menghormati dan menghargai atas semua perbedaan keyakinan, serta menjamin hak seluruh karyawan untuk beribadah sesuai keyakinan masing-masing, salah satunya adalah dengan menyediakan sarana beribadah seperti masjid dan mushola, serta menyelenggarakan kegiatan kerohanian.

Labih lanjut, RS Medistra akan berkomitmen untuk terus meningkatkan proses rekrutmen karyawan serta operasional rumah sakit agar dapat memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh masyarakat.

"Atas kesalahpahaman yang terjadi, saat ini manajemen telah mengambil tindakan tegas dengan memberikan peringatan dan pembinaan kepada karyawan dimaksud, serta tidak lagi mengikutsertakan yang bersangkutan dalam tim interview calon karyawan RS Medistra," jelasnya.

JAKARTA - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengaku telah menemui Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin guna membahas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Aturan ini tengah menjadi sorotan dikarenakan banyaknya pasal yang dianggap merugikan para pelaku usaha.

Ketua Umum Apindo Shinta Kamdani mengungkap, usai pihaknya bertemu Budi, para pengusaha akan diberikan ruang untuk konsultasi lebih lanjut. "Jadi dalam diskusi kami, menkes akan membuka ruang untuk konsultasi lebih lanjut," katanya belum lama ini.

Pihaknya memahami bahwa PP Kesehatan Nomor 28 Tahun 2024 dibuat karena berkaitan dengan aspek kesehatan seperti pelarangan iklan pada makanan olahan yang melebihi ketentuan batas maksimum kandungan gula, garam, dan lemak (GGL).

Pemerintah sendiri menerapkan aturan tersebut demi memaksimalkan upaya pembatasan kandungan GGL di pangan olahan maupun siap saji. Bagi Shinta, pemerintah perlu meninjau ulang apakah pelarangan tersebut benar akan memberi dampak yang diinginkan atau tidak.

"Kami sekarang sedang menyiapkan hasil data-data karena kami melihat pada akhirnya kita mesti tunjukan gitu loh, sebenarnya apa sih pengaruhnya itu, apakah benar bisa membantu," imbuhnya.

Di sisi lain, pihaknya mengapresiasi PP Kesehatan Nomor 28 Tahun 2024 yang dinilai akan menimbulkan sejumlah hal positif bagi masyarakat jika diterapkan dengan adil. Namun, dia juga meminta pemerintah untuk memperhatikan dampaknya bagi para pelaku usaha, karena menurutnya hal ini akan mempengaruhi eksekusi di lapangan.

Di antara poin PP Kesehatan Nomor 28 Tahun 2024 yang menjadi kekhawatiran industri adalah Bab II Bagian Kedua Puluh Satu Pengamanan Zat Adiktif, dari Pasal 429 sampai Pasal 463 PP 28/2024. Bagian tersebut mengatur soal pengendalian zat adiktif produk yang mengandung tembakau atau tidak mengandung tembakau, baik rokok atau bentuk lain yang bersifat adiktif.

Contohnya seperti Pasal 434 ayat (1) yang berbunyi, setiap orang dilarang menjual produk tembakau dan rokok elektronik yang menggunakan mesin layan diri, menjual tembakau dan rokok elektrik kepada setiap orang di bawah usia 21 (dua puluh satu) tahun dan perempuan hamil;

Kemudian, menjual tembakau dan rokok elektrik secara eceran satuan per batang, kecuali bagi produk tembakau berupa cerutu dan rokok elektronik; Lalu menjual tembakau dan rokok elektrik dengan menempatkan produk tembakau dan rokok elektronik pada area sekitar pintu masuk dan keluar atau pada tempat yang sering dilalui.

Baca Juga: Penjelasan Gappri terkait Menolak PP 28/2024

Berikutnya, menjual tembakau dan rokok elektrik alam radius 200 (dua ratus) meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak; serta menjual tembakau dan rokok elektrik menggunakan jasa situs web atau aplikasi elektronik komersial dan media sosial.

Selain itu, poin PP 28/2024 yang dijadikan sorotan pelaku industri adalah soal pelarangan adanya iklan pada makanan olahan yang melebihi ketentuan batas maksimum kandungan gula, garam, dan lemak. Aturan ini demi memaksimalkan upaya pemerintah terkait pembatasan kandungan gula, garam, dan lemak di pangan olahan maupun siap saji.

Selain iklan, pemerintah juga melarang adanya promosi dan sponsor dari pangan olahan dalam suatu acara ketika memiliki kandungan gula, garam, dan lemak melebihi batas.

"Menetapkan ketentuan pelarangan iklan, promosi, dan sponsor pada pangan olahan termasuk olahan siap saji," bunyi Pasal 200 huruf b pada salinan PP Kesehatan.

Baca Juga: Soal PP Kesehatan, Pemerintah Seharusnya Mengayomi Petani Tembakau

Melalui aturan itu, setiap orang atau pelaku usaha yang memproduksi, mengimpor, hingga mengedarkan pangan olahan wajib mencantumkan label kandungan di dalamnya. Apabila melanggar, maka para pelaku usaha bakal diberi sanksi berupa peringatan tertulis, denda administrasi, hingga yang paling berat yaitu pencabutan izin produksi.

JAKARTA - Indonesia menjadi tuan rumah Asean Railway CEOs? Conference (ARCEOs? Conference) ke-44. Para CEO Transportasi kawasan Asean akan berkumpul di Bandung 2-5 September 2024.

LRT Jabodebek telah mempersiapkan diri untuk menerima kunjungan para CEO transportasi yang mengikuti ARCEOs? Conference ke-44 dengan menyediakan perjalanan yang lancar dan nyaman dari Stasiun Halim ke Stasiun Dukuh Atas.

Manager Public Relations LRT Jabodebek Mahendro Trang Bawono mengungkapkan merasa terhormat dan bangga LRT Jabodebek bisa terlibat dalam ARCEO's Conference ke-44, serta melihatnya sebagai kesempatan yang luar biasa untuk menunjukkan kemajuan dan kecanggihan sistem transportasi umum di Indonesia kepada para pemimpin industri dari seluruh Asia Tenggara.

"Kami juga telah mengatur dekorasi khusus bertema ARCEOs? Conference di stasiun dan dalam trainset LRT Jabodebek sebagai bentuk dukungan kepada kegiatan ARCEO's Conference dan memeriahkan suasana serta memberikan pengalaman yang berkesan bagi para tamu," ujar Mahendro dalam pernyataannya dikutip, Senin (2/9/2024).

Selain itu, LRT Jabodebek juga akan membuka booth interaktif di lokasi konferensi yang akan menyediakan informasi tentang layanan dan inisiatif terbaru dari LRT Jabodebek. LRT Jabodebek berkomitmen mendukung keberhasilan ARCEOs? Conference dengan transportasi yang mencerminkan kemajuan teknologi dan keberlanjutan.

Partisipasi LRT Jabodebek dalam ARCEOs? Conference adalah kesempatan untuk memperlihatkan kualitas layanan dan kontribusi LRT Jabodebek pada pengembangan transportasi berkelanjutan di kawasan Asia Tenggara.

JAKARTA - Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo memastikan pembentukan tim likuidasi untuk membubarkan PT Jiwasraya (Persero) dilaksanakan pada September 2024. Adapun, target likuidasi perseroan pun dilakukan bulan ini

"Dalam proses, targetnya bulan ini kita terbentuk tim likuidasi," ujar pria yang akrab Tiko, di Gedung DPR, Senin (2/9/2024).

Sebagai tahapan, Kementerian BUMN dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga tengah membahas beberapa poin penting ihwal pembubaran Jiwasraya.

"Kami sedang diskusi dengan OJK karena likuidasi Jiwasraya ini beda dengan pengadilan niaga seperti yang lain ya," paparnya.

Baca Juga: Penyelewengan Jiwasraya Hampir Rp50 Triliun, Bulan Depan Dibubarkan

Perihal aset perseroan, pemegang saham akan menyerahkan kepada tim likuidasi. Di mana, tim akan mengatur mengenai pembagian hasil penjualan aset perusahaan. Misalnya kepada pemegang polis yang menolak dipindahkan ke IFG Life hingga peserta Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) Jiwasraya.

"Jadi nanti akan dibentuk tim likuidasi, nanti tim likuidasi akan mengatur mengenai pembagian hasil penjualan aset, apakah kepada pembangunan polis, apakah juga dari untuk setoran tambahan untuk DPPK-nya," beber dia.

Sebelum sampai ke tahap likuidasi, perusahaan melewati beberapa tahapan terlebih dahulu. Direktur Utama Jiwasraya R. Mahelan Prabantarikso merinci tahapan yang dimaksud, diantaranya pembatasan kegiatan usaha, pencabutan izin usaha, proses likuidasi hingga pelaporan likuidasi.

"Mungkin pertama diawali dengan pembatasan kegiatan usaha. Setelah itu ada proses pencabutan izin usaha, dan proses likuidasi sampai pelaporan likuidasi, kita mengikuti ketentuan yang berlaku saja, intinya begitu," ujar Mahelan saat ditemui di Kementerian BUMN.

Baca Juga: Erick Thohir Pastikan Perkara Jiwasraya Rampung di Semester I/2024

Dia memastikan, likuidasi Jiwasraya sejalan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 28 Tahun 2015 tentang Pembubaran, Likuidasi, Dan Kepailitan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, Dan Perusahaan Reasuransi Syariah.

JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) berencana menerapkan subsidi tarif kereta rel listrik (KRL) berdasarkan nomor induk kependudukan (NIK) mulai 2025 mendatang. Kendati, kebijakan ini bakal diberlakukan bertahap.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir memastikan, dirinya mendukung penuh aturan subsidi tarif KRL berbasis NIK, namun sistem tersebut harus dibahas bersama sebelum resmi ditetapkan.

?Kalau memang ada kebijakan seperti itu, ya saya rasa harus duduk bersama. Dan saya selalu mendukung kebijakan apapun yang diambil pemerintah, karena kami kan bagian dari pemerintah, jadi kita tidak pernah bilang salah dan benar,? ujar Erick usai rapat kerja (raker) bersama Komisi VI DPR RI, Senin (2/9/2024).

Dia mengaku, rencana tersebut belum dibahas dalam rapat terbatas (ratas) antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri terkait. Sehingga, informasi perihal subsidi KRL berdasarkan NIK baru diperoleh lewat media massa.

?Kami belum, belum. kan biasanya ada ratas-nya dan biasanya, kan kami mengikuti. Sepertinya, saya nggak tahu, soalnya saya baca di media juga,? paparnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga mengaku belum mengetahui wacana penerapan tarif KRL subsidi berbasis NIK. "Saya nggak tahu, karena belum ada rapat mengenai itu," kata Jokowi dalam keterangannya di RS Persahabatan, Jakarta, Jumat (30/8/2024).

Seperti diketahui, Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, Risal Wasal sebelumnya menyebut bahwa penetapan tarif KRL berbasis NIK akan diterapkan secara bertahap.

Menurutnya, tujuan kebijakan tersebut untuk mengurangi beban public service obligation (PSO) yang ditanggung pemerintah, termasuk akan menaikan tarif KRL.

?Guna memastikan skema tarif ini betul-betul tepat sasaran, saat ini kami masih terus melakukan pembahasan dengan pihak-pihak terkait. Nantinya skema ini akan diberlakukan secara bertahap, dan akan dilakukan sosialisasi kepada masyarakat sebelum ditetapkan," kata Risal dalam keterangan resmi.

Risal menambahkan, pihaknya masih membuka ruang diskusi untuk menerima berbagai macam masukan dari para akademisi maupun masyarakat untuk mereview kebijakan baru itu. Harapannya aturan ini tidak memberatkan pengguna jasa layanan KRL.

JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mulai bersih-bersih rumah dinas di Jakarta, jelang berakhirnya pemerintahan Jokowi-Ma'ruf pada Oktober mendatang. Dia mengaku, sudah menginstruksikan kepada tim agar rumah dinas Menteri BUMN dibersihkan.

"Kalau saya komit untuk menyelesaikan masa jabatan sampai Oktober, bahkan saya udah minta tim saya, udah mulai bersih-bersih rumah dinas, ya kan, ya iya dong, itu bagian dari komitmen dan tanggung jawab," ujar Erick saat ditemui wartawan di Gedung DPR/MPR, Senin (2/9/2024).

Baca Juga: 5 Menteri Jokowi Berpeluang Masuk Kabinet Prabowo Subianto, Siapa Saja?

Tak hanya itu, dia juga sudah menghadap Presiden Jokowi untuk memberikan laporan terkait hasil kerjanya selama 5 tahun sebagai orang yang memimpin Kementerian BUMN.

"Saya sudah melaporkan secara terbuka, data baik ke Komisi VI, baik kepada presiden. Saya udah menghadap beliau, udah laporannya. Saya ngucapin terima kasih, mempercayai kita semua untuk bisa bekerja," paparnya.

Semula hal ini diungkapkan Erick setelah rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI siang tadi. Dia mengungkapkan terima kasih kepada Komisi VI yang telah memberikan dukungan politik selama 5 tahun kebelakang.

"Tadi DPR bilang ini rapat terakhir, ternyata dikoreksi ini ada masih sekali lagi rapat, ya saya tentu mengucapkan terima kasih dengan kinerja yang kita lakukan bersama, dan siapapun Menteri-nya ke depan, itu kan pilihan hak prerogatif Presiden," beber dia.

Baca Juga: Target Dividen BUMN 2025 Naik Jadi Rp90 Triliun, Erick Thohir Bilang Begini

Erick menegaskan, saat ini hanya akan fokus bekerja hingga akhir masa jabatannya. Dia pun tak memikirkan jabatan di pemerintahan Prabowo Subianto nanti.

JAKARTA - Menjelang pergantian pemerintahan pada 20 Oktober mendatang, isu energi dinilai akan terus menjadi beban pemerintah baru di bawah Presiden Prabowo Subianto. Salah satunya akibat tingginya biaya impor LPG yang selama ini dikonsumsi jutaan rumah tangga dan pelaku usaha di Indonesia.

Berdasarkan data Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU, subsidi gas sejak 2019 sampai tahun ini mencapai Rp460 triliun. Nilai impor LPG pada 2019-2023 senilai Rp288 triliun, sedangkan total subsidi gas pada periode yang sama senilai Rp373 triliun. Dengan kata lain, 77% subsidi LPG dipakai untuk mengimpor LPG.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet menilai besarnya subsidi energi, khususnya LPG akan menjadi beban bagi pemerintah baru. Oleh karena itu ia menyarankan pemerintah untuk melakukan terobosan dengan mengoptimalkan sumber daya alam domestik. Seperti gas bumi yang produksi dan cadangannya masih sangat besar di Indonesia.

"Kami kira upaya melakukan diversifikasi sumber energi menjadi penting untuk dilakukan oleh pemerintahan yang baru nanti terutama dalam upaya mencapai target penurunan emisi gas buang di beberapa tahun mendatang dan juga dalam upaya mengurangi subsidi yang relatif besar," kata dia, di Jakarta, Senin (2/9/2024).

Baca Juga: Subsidi Listrik 2025 Disepakati Rp90,22 Triliun, Bahlil Ungkap Penyebab Kenaikan

Lebih jauh Yusuf menilai bahwa gas bumi akan semakin memiliki peran strategis bagi pemenuhan energi nasional ke depan. Selain berperan sebagai energi transisi menuju net zero emission pada 2060 seperti ditargetkan pemerintah, gas bumi juga paling banyak ditemukan di Indonesia saat ini.

"Indonesia menjadi negara yang masuk ke dalam salah satu negara yang mempunyai cadangan gas yang besar di dunia," lanjutnya.

Salah satu aset strategis yang harus segera dioptimalkan pemerintahan baru adalah perluasan jaringan gas bumi untuk rumah tangga (Jargas). Dengan memanfaatkan jaringan gas kota, bisa membuka peluang pemerintah untuk memperkecil subsidi dibandingkan impor LPG yang selama ini punya share relatif besar dalam subsidi di APBN.

"Di sisi lain optimalisasi gas bumi tidak hanya bisa dilakukan melalui pemasangan jaringan gas tetapi juga mendorong perusahaan BUMN seperti PLN untuk menggunakan energi gas sebagai sumber pembangkit di luar batubara," Yusuf menambahkan.

Dengan begitu serapan yang dilakukan oleh PLN tentu bisa menjaga daya saing harga dari gas nasional dan pada saat yang sama memperkecil penggunaan batubara yang dinilai relatif tidak ramah lingkungan.

"Potensi gas bumi yang relatif besar akan sangat disayangkan ketika tidak mampu digunakan untuk berbagai aktivitas perekonomian yang sifatnya bisa mendorong pembangunan ekonomi termasuk di dalamnya pembangunan industri dari jangka menengah hingga panjang," imbuhnya.

Hal tersebut sejalan dengan inisiatif yang sedang diupayakan Kementerian ESDM agar pemanfaatan Jargas bisa lebih maksimal.

"Kita bisa memanfaatkan produksi gas dalam negeri untuk pengganti LPG, serta bisa mengurangi impor dan subsidi," ungkap Direktur Teknik dan Lingkungan Migas Kementerian ESDM, Noor Arifin Muhammad.

Ke depan pihaknya berharap bahwa program jargas bisa diekspansi lebih luas dan penetrasinya bisa lebih dimasifkan, mengingat menggunakan gas bumi sejalan dengan peta jalan yang digagas pemerintah dalam hal transisi menuju energi bersih.

Sejauh ini, pelaksanaan pembangunan Jargas dilakukan melalui pembiayaan APBN dan Non-APBN (Badan Usaha). Sampai dengan akhir tahun 2023, total Jargas yang telah terbangun mencapai sebanyak 992 ribu SR yang tersebesar di 17 Provinsi.

Direktur Eksekutif ReforMiner Institute, Komaidi Notonegoro, mengungkapkan optimalisasi gas bumi sebagai solusi beban berat LPG bagi negara adalah keniscayaan. Terlebih dalam kurun 10 tahun terakhir, konsumsi LPG untuk rumah tangga di Indonesia meningkat hingga 200%.

Baca Juga: Subsidi dan Kompensasi Energi Meroket Jadi Rp394,3 Triliun di 2025

Dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2024, porsi subsidi LPG merupakan yang terbesar yaitu 44,55% atau senilai Rp83,27 triliun dalam komposisi subsidi energi senilai Rp186,90 triliun. ?Peningkatan alokasi anggaran subsidi LPG mulai terjadi sejak 2006, seiring konversi penggunaan minyak tanah ke LPG,? Komaidi menjelaskan, baru-baru ini.

Ketika itu LPG memang solusi karena beban subsidi minyak tanah terus meningkat. Mencapai 50% dari total subsidi BBM pada 2006.

"Jika dibandingkan dengan minyak tanah, penggunaan LPG memang telah terbukti memberikan sejumlah manfaat ekonomi, salah satunya perbaikan kondisi fiskal melalui penghematan anggaran subsidi di APBN untuk setiap tahun anggaran," terusnya.

Dalam perkembangannya, ketergantungan cukup besar terhadap impor menyebabkan penggunaan LPG di dalam negeri justru memberikan tekanan secara langsung terhadap kondisi fiskal dan stabilitas nilai tukar rupiah.

Konsumsi LPG di dalam negeri meningkat signifikan dari sekitar 1,27 juta ton pada 2007 menjadi sekitar 9 juta ton pada 2023 sedangkan pada saat yang sama kemampuan produksi LPG dalam negeri hanya meningkat dari 1,40 juta ton pada 2007 menjadi 1,98 juta ton pada 2023.

"Konversi penggunaan LPG dengan meningkatkan pemanfaatan gas bumi dapat menjadi solusi atas sejumlah kendala dalam penggunaan LPG di dalam negeri. Untuk aspek fiskal, misalnya, kondisi keuangan negara atau APBN berpotensi lebih baik karena harga gas bumi untuk satuan yang sama lebih rendah dibandingkan dengan harga LPG," sarannya.

JAKARTA - Laporan S&P Global menyebut Purchasing Manager?s Index (PMI) manufaktur Indonesia untuk Agustus 2024 kembali merosot dari posisi Juli 2024. PMI manufaktur Indonesia tercatat 48,9 atau turun 0,4 poin dari Juli 2024 yang sebesar 49,3.

Kontraksi PMI manufaktur Indonesia pada Agustus 2024 dipengaruhi oleh penurunan pada output dan dan permintaan baru yang paling tajam sejak Agustus 2021. Permintaan asing juga turun semakin cepat hingga paling tajam sejak bulan Januari 2023.

Menanggapi laporan tersebut, Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menyebutnya sebagai hal wajar. Ia menilai, fenomena ini akan terus terjadi jika Kementerian dan lembaga lain tak juga menerbitkan kebijakan yang efektif.

?Sekali lagi kami tidak kaget dengan kontraksi lebih dalam industri manufaktur Indonesia. Penurunan nilai PMI manufaktur bulan Agustus 2024 terjadi akibat belum ada kebijakan signifikan dari Kementerian/Lembaga lain yang mampu meningkatkan kinerja industri manufaktur,? katanya, Senin (2/9/2024).

S&P Global juga menyebutkan adanya pelemahan penjualan yang menyebabkan peningkatan stok barang jadi selama dua bulan berjalan. Menperin mengatakan bahwa melemahnya penjualan dipengaruhi oleh masuknya barang impor murah dalam jumlah besar ke pasar dalam negeri terutama sejak bulan Mei 2024.

?Adanya barang impor murah membuat masyarakat lebih memilih produk-produk tersebut dengan alasan ekonomis. Hal ini dapat menyebabkan industri di dalam negeri semakin menurun penjualan produknya serta utilisasi mesin produksinya,? ujarnya.

Menambahkan pernyataan Menteri, Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arif menyebut para pelaku industri mengamati perkembangan penerapan aturan oleh pemerintah. Hal ini dapat berpengaruh pada perlambatan ekspansi pada subsektor industri.

?Misalnya, pada industri makanan dan minuman, para pelaku usaha nampak menahan diri dengan adanya rencana pemberlakuan cukai untuk minuman berpemanis dalam kemasan,? katanya.

Begitu juga dengan ketidakjelasan isi data 26.415 kontainer dari Kemenkeu yang sampai saat ini belum menemukan titik terang. Menurutnya, Kemenperin saat ini belum bisa menyusun kebijakan atau langkah-langkah mengantisipasi banjirnya pasar domestik oleh produk jadi impor tersebut.

"Kemenko Perekonomian memang telah memfasilitasi pertemuan antar Kementerian/Lembaga terkait, namun realisasi datanya masih belum ada," imbuhnya.

Di sisi lain, importir juga semakin mempercepat proses impor barang jadi untuk mengantisipasi pemberlakuan kebijakan pembatasan impor ke depan, seperti pemberlakuan BMAD, Lartas, atau pengalihan pintu masuk barang impor untuk tujuh komoditas ke tiga pelabuhan Indonesia Timur, yaitu Pelabuhan Sorong, Bitung, dan Kupang.

JAKARTA - Sejumlah asosiasi industri dan pedagang di Indonesia secara tegas menolak Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Penolakan ini disuarakan atas kehadiran beleid yang dinilai akan sangat merugikan berbagai pihak.

Ketua Umum Gabungan Produsen Makanan dan Minuman Indonesia (GAPMMI), Adhi S. Lukman, memandang bahwa aturan ini seakan-akan menjadikan gula sebagai barang haram. Padahal, gula merupakan kebutuhan penting bagi tubuh manusia, terutama selama masa pertumbuhan. Sehingga, konsumen perlu memiliki kesadaran untuk mengontrol asupannya.

Adhi menyatakan bahwa gula bisa diperoleh dari berbagai sumber, seperti makanan, nasi, buah-buahan, dan lainnya. Dia mencatat bahwa industri makanan dan minuman pun telah berupaya melakukan reformulasi dengan mengurangi kadar gula dalam produk mereka. Namun, masalah muncul ketika konsumen justru menambah gula sendiri pada produk tersebut.

"Meskipun kami sudah mengurangi kadar gula dalam produk, pada akhirnya, konsumen menambahkan gula sendiri di rumah, terutama pada minuman tanpa gula yang kami jual," jelas Adhi melalui pernyataannya, dikutip Senin (2/9/2024).

Baca Juga: Penjelasan Gappri terkait Menolak PP 28/2024

Adhi menegaskan bahwa fokus utama dalam menangani masalah ini adalah meningkatkan kesadaran konsumen tentang jumlah gula yang sebaiknya dikonsumsi dalam sehari. ?Hal yang terpenting adalah memberikan kesadaran ke konsumen mengenai jumlah gula yang baik untuk dikonsumsi dalam sehari,? paparnya belum lama ini.

Penyesalan atas disahkannya PP 28/2024 pun disuarakan oleh Ketua Umum Asosiasi Pasar Rakyat Seluruh Indonesia (APARSI), Suhendro, yang secara khusus menolak pasal 434 di PP tersebut yang di antaranya mengatur larangan penjualan produk tembakau dalam radius 200 meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak. Bagi pihaknya, aturan ini akan berdampak sangat besar bagi para pelaku usaha kecil.

?Ekonomi kerakyatan kita sangat terpukul, kita baru kena masalah pandemi, ditambah ekonomi sedang naik turun. Kami berharap sekali pemerintahan baru bisa mendengarkan suara kami dan PP ini bisa ditinjau ulang,? tegas Suhendro.

Dia juga menyoroti bahwa tujuan utama dari peraturan ini, yakni mengurangi konsumsi rokok di kalangan anak di bawah umur, belum tentu dapat tercapai dengan efektif. Yang malah menjadi persoalan baru, yakni akan adanya beban tambahan yang ditanggung oleh pedagang kecil. Sehingga, ia menilai aturan tersebut sedianya masih perlu dipertimbangkan secara lebih bijaksana.

Suhendro turut menyesalkan bahwa suara dan aspirasi pedagang pasar serta pengusaha kelontong tidak mendapatkan perhatian yang layak selama proses penyusunan PP 28/2024. Pihaknya telah mengajukan permohonan agar larangan penjualan rokok dalam radius 200 meter dihapuskan dari Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Kesehatan, namun permohonan tersebut tidak diakomodir.

?Dengan latar belakang tersebut, APARSI menegaskan komitmennya untuk menolak dengan tegas PP 28/2024 demi keberlangsungan usaha para anggotanya dan ekonomi kerakyatan pada umumnya,? ujarnya.

Pemerintah Akan Dalami Masukan Atas PP Kesehatan

Menanggapi kontroversi dan perdebatan di masyarakat atas PP 28/2024, Wakil Presiden Ma?ruf Amin pun menekankan pentingnya pendalaman lebih lanjut serta diskusi mendalam dengan berbagai pihak terkait penerapan PP ini.

Wapres mengungkapkan bahwa selain memerlukan aturan teknis, penting juga untuk melibatkan berbagai pihak dalam proses diskusi agar tidak terjadi benturan dalam pelaksanaannya.

?Penting untuk mendalami dan merundingkan hal ini dengan serius. Kami perlu mendengarkan berbagai pihak agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar dan tidak menimbulkan konflik,? tegas Wapres.

Wapres turut menyoroti Pasal 103 pada PP 28/2024 yang mencakup upaya kesehatan sistem reproduksi usia sekolah dan remaja mengenai penyediaan alat kontrasepsi. Aturan ini juga telah menuai kontroversi di masyarakat. Menurutnya, di Indonesia, yang memiliki budaya ketimuran dan nilai-nilai agama yang kuat, aspek keagamaan harus menjadi pertimbangan dalam penerapan aturan ini.

"Jangan sampai hanya fokus pada aspek kesehatan saja. Aspek keagamaan juga sangat penting untuk dipertimbangkan dalam sebuah kebijakan," imbuhnya.

Baca Juga: PP Kesehatan Dinilai Mengancam Tenaga Kerja

Ia mengimbau pihak terkait untuk segera melakukan pendalaman dan konsultasi dengan lembaga-lembaga keagamaan agar kontroversi mengenai PP ini tidak berkembang lebih jauh. Pihaknya perlu mendengarkan dan berkonsultasi dengan lembaga keagamaan untuk menghindari potensi masalah.

Dalam penutup keterangan persnya, Wapres mengingatkan pentingnya kesepakatan dan mufakat dalam penerapan PP ini. Kesepakatan yang solid akan memungkinkan pelaksanaan yang lebih baik, penerimaan yang lebih luas dari masyarakat, serta pencapaian tujuan kebijakan yang diinginkan.

"Jika terjadi ketidaksamaan pendapat atau konflik, hal ini justru akan menjadi kontraproduktif," tandasnya.

JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melaporkan sebanyak 46.240 pekerja di seluruh Indonesia mengalami pemutusan hubungan kerja ( PHK ) sepanjang Januari hingga Agustus 2024 meningkat 7,87% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Korban PHK paing banyak terjadi di Jawa Tengah, Jakarta dan Banten.

"Bulan Agustus kemarin, Jawa Tengah masuk nomor satu tertinggi PHK-nya. Diikuti DKI Jakarta, lalu Banten," ungkap Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker, Indah Anggoro Putri saat ditemui di Kompleks DPR RI, Senin (2/9/2024).

Baca Juga: PP 28 Tahun 2024 soal Zonasi Iklan Rokok Dinilai Berpotensi Picu PHK Massal

Dia mengatakan, di Jateng sektor yang terdampak secara dominan yakni industri manufaktur yang padat karya.

"Untuk di Jateng, sektor bilang terdampak PHK yakni manufaktur, tekstil, garmen dan alas kaki," ucap Indah.

Lebih lanjut, DKI Jakarta menjadi provinsi kedua terbanyak PHK setelah Jawa Tengah yakni di Jakarta mencapai 7.400 orang lebih.

"Kalau di DKI Jakarta kebanyakan jasa seperti restoran, kafe, Itu jasa banyak totalnya 7.400 lebih," ungkap Indah.

Baca Juga: Waduh! Menaker Akui Angka PHK Meningkat, 46 ribu Pegawai Sudah Dirumahkan

Menaker Ida Fauziyah mengungkapkan adanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di Indonesia hingga Agustus 2024 mencapai 46.240 orang.

Kemnaker tengah melakukan mitigasi atas maraknya PHK massal dari sejumlah industri di Indonesia. Dia menyebutkan upaya mediasi juga dilakukan untuk menekan total angka PHK yang terus meningkat saat ini.

"Memang kita banyak mengalami, akhir-akhir ini banyak mengalami PHK," katanya.