JAKARTA - Menteri Keuangan atau Menkeu Sri Mulyani Indrawati dalam unggahan Instagram terbarunya memperlihatkan keakraban dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto . Sama-sama mengenakan atasan putih dan celana hitam, Sri Mulyani mengucapkan selamat ulang tahun ke Prabowo yang memasuki usia 73 tahun pada hari ini.

?Selamat ulang tahun Presiden Terpilih 2024-2029, Jenderal TNI (Purn) H. Prabowo Subianto ulang tahun ke 73,? tulis Sri Mulyani, Kamis (17/10/2024).

Tak lupa bendahara negara ini memanjatkan doa agar Prabowo tetap sehat dan kuat untuk memimpin Indonesia di pemerintahan selanjutnya.

?Semoga senantiasa dikaruniai Allah SWT dengan kesuksesan, kesehatan, kekuatan, dan kesabaran dalam memimpin Indonesia menjadi negara maju bermartabat, adil dan sejahtera,? imbuhnya.

Kedekatan Sri Mulyani dan Prabowo ini jelas bukan tanpa sebab. Sri Mulyani memang menjadi salah satu sosok yang dipastikan akan kembali menjabat sebagai menteri keuangan di pemerintahan Prabowo-Gibran .

Hal tersebut ia ungkapkan usai dipanggil ke kediaman Ketua Umum Partai Gerindra tersebut ke Kertanegara. ?Beliau minta saya untuk jadi menkeu kembali," kata Sri Mulyani, Senin (14/10).

Mantan direktur pelaksana Bank Dunia itupun turut hadir untuk mengikuti pembekalan calon menteri Prabowo di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, pada Rabu (16/10), bersama ratusan orang terpilih lainnya.

JAKARTA - Rusia akan menjadi tuan rumah saat menggelar pertemuan puncak para pemimpin BRICS pada pekan depan. KTT BRICS bakal digunakan Rusia untuk mencari dukungan untuk mengalami sanksi Barat yang terus diperluas.

Rusia mengatakan acara itu akan dihadiri oleh para pemimpin dari Brasil, India, China, Afrika Selatan, Mesir, Ethiopia, Iran dan UEA, dan Arab Saudi ? yang telah diundang untuk bergabung ? . Namun kabarnya Arab Saudi akan diwakili oleh menteri luar negerinya.

BRICS yang mengakili sekitar sepertiga dari output ekonomi global, cari kesempatan Rusia buat melawan sanksi Barat yang belum pernah terjadi sebelumnya sebagai respons atas perang Ukraina. Diyakini Rusia telah menyiapkan beberapa proposal untuk mencari dukungan saat KTT BRICS.

Fakta-fakta beberapa proposal yang akan diajukan Rusia saat KTT BRICS:

1. Inisiatif Pembayaran Lintas Batas BRICS

Sistem pembayaran alternatif dalam mata uang BRICS yang akan mencakup sistem pesan baru dan jaringan bank komersial nasional yang terhubung satu sama lain melalui bank sentral BRICS. Hal ini akan menghilangkan kebutuhan untuk menukar mata uang lokal melalui dolar AS.

Sistem ini diyakini kebal terhadap tekanan eksternal dan akan menggunakan teknologi blockchain untuk menyimpan dan mentransfer token digital, yang didukung oleh mata uang nasional, untuk membuatnya lebih aman dan mengurangi biaya transaksi.

Tujuannya adalah untuk menjaga arus perdagangan antar negara anggota BRICS berjalan lancar, bahkan jika satu atau lebih anggota ditolak akses ke sistem keuangan internasional.

2. BRICS Clear

Infrastruktur transaksi dan penyimpanan internasional yang menurut Rusia akan meningkatkan perdagangan lintas batas dalam sekuritas nasional. Idenya adalah memungkinkan semua anggota mempertahankan akses penuh ke pasar keuangan BRICS, bahkan jika mereka terputus dari infrastruktur keuangan Barat.

3. Reasuransi BRICS

Proposalnya adalah untuk mendirikan perusahaan reasuransi BRICS, sehingga memungkinkan pengiriman barang dan komoditas utama tanpa gangguan antar anggota jika perusahaan reasuransi Barat, yang mendominasi perdagangan internasional, menolak untuk memberikan layanan mereka.

Masalah ini sangat relevan dengan Rusia karena negara-negara Barat sejak 2022 telah menerapkan pembatasan harga minyaknya, serta memblokir akses ke layanan pengiriman dan asuransi Barat jika minyak dijual lebih mahal dari patokan harga USD60 per barel.

4. Dana Cadangan Anggota BRICS

Fasilitas keuangan internasional yang ditujukan untuk mendukung negara-negara anggota selama krisis ekonomi yang akan berfungsi sebagai alternatif pendanaan dari Dana Moneter Internasional (IMF).

5. Bursa Perdagangan Biji-bijian BRICS

Proposal tersebut menyerukan pembentukan platform perdagangan untuk biji-bijian dan komoditas utama lainnya, dengan agen penetapan harga terkait yang akan menyediakan data harga dan analitik pasar. Saat ini, harga internasional untuk komoditas utama ditetapkan oleh bursa Barat.

6. Kerja Sama Pemeringkat Kredit

Komunikasi yang lebih baik dan berbagi pengalaman antara lembaga pemeringkat kredit negara-negara anggota, dengan penggunaan kecerdasan buatan untuk membantu menghilangkan bias manusia. Langkah ini akan melindungi pasar BRICS dari penarikan oleh lembaga pemeringkat kredit Barat.

MOSKOW - Rusia berusaha meyakinkan negara-negara anggota BRICS untuk membangun platform alternatif pembayaran internasional yang akan kebal terhadap sanksi Barat ketika menjadi tuan rumah KTT BRICS yang akan digelar pekan depan.

Presiden Rusia, Vladimir Putin ingin membangun BRICS sebagai penyeimbang yang kuat bagi Barat dalam politik dan perdagangan global. Seeperti diketahui BRICS saat ini sudah meluas mencakup Mesir, Ethiopia, Iran dan Uni Emirat Arab serta Brasil, Rusia, India, China hingga Afrika Selatan.

KTT BRICS selanjutnya bakal berlangsung di Kota Kazan pada 22-24 Oktober 2024, untuk membuktikan bahwa sanksi Barat dalam upaya mengisolasi Rusia telah gagal. Rusia ingin menggemakan agar negara-negara lain ikut bekerja sama dengannya untuk merombak sistem keuangan global dan mengakhiri dominasi dolar AS .

Proposal terkait sistem pembayaran baru berdasarkan jaringan bank komersial yang terhubung satu sama lain melalui bank sentral BRICS, menurut sebuah dokumen yang disiapkan oleh kementerian keuangan dan bank sentral Rusia, bakal didistribusikan kepada wartawan menjelang KTT.

Sistem ini akan menggunakan teknologi blockchain untuk menyimpan dan mentransfer token digital yang didukung oleh mata uang nasional. Pada gilirannya, kemudian akan memungkinkan mata uang tersebut untuk ditukar dengan mudah dan aman, melewati kebutuhan akan transaksi dolar.

Rusia melihatnya sebagai cara untuk menyelesaikan masalah dalam menyelesaikan pembayaran perdagangan, bahkan dengan negara-negara sahabat seperti China, saat bank-bank lokal mulai khawatir mereka dapat terkena sanksi sekunder oleh Amerika Serikat.

Yaroslav Lissovolik, selaku pendiri think tank BRICS + Analytics, mengatakan menciptakan sistem semacam ini secara teknis layak diperjuangkan, akan tetapi memang akan memakan waktu.

"Setelah perluasan keanggotaan BRICS yang signifikan tahun lalu, pencapaian konsensus bisa dibilang lebih sulit," katanya seperti dilansir Reuters.

Perdagangan Biji-bijian

Dokumen Rusia menuduh lembaga-lembaga yang ada seperti Dana Moneter Internasional (IMF) hanya melayani kepentingan negara-negara Barat. Lantaran itu Ia mengatakan, dibutuhkan "perbaikan untuk melayani ekonomi global yang berkembang dengan lebih baik".

Menteri Keuangan Rusia, Anton Siluanov meminta anggota BRICS pekan lalu untuk menciptakan alternatif bagi IMF. Di antara inisiatif lain untuk memfasilitasi perdagangan dan investasi, Rusia juga mengusulkan untuk membuat platform "BRICS Clear" untuk menyelesaikan perdagangan sekuritas.

Dokumen tersebut menyerukan komunikasi yang lebih baik antara lembaga pemeringkat kredit di negara-negara anggota dan untuk metodologi pemeringkatan umum. Akan etapi tidak mengusulkan lembaga pemeringkat BRICS bersama, sebuah gagasan yang telah dibahas kelompok sebelumnya.

Rusia, sebagai eksportir gandum terbesar dunia, juga mendesak pembentukan bursa perdagangan biji-bijian BRICS, yang didukung oleh agen harga, untuk menciptakan alternatif bagi bursa Barat di mana harga internasional untuk komoditas pertanian ditetapkan.

Dalam artian Rusia ingin menetapkan sendiri harga untuk beberapa komoditas pertanian. Tetapi sebagai tanda bahwa Moskow perlu bekerja keras untuk mendorong proposalnya, lantaran sebagian besar anggota BRICS hanya mengirim pejabat tingkat rendah - bukan menteri keuangan atau bankir sentral - saat pertemuan persiapan pada pekan lalu.

Untuk KTT BRICS sendiri, Rusia mengatakan pihaknya berharap bisa menyambut para pemimpin dari sembilan anggota BRICS dan sekitar 15 negara lain yang ingin bekerja sebagai mitra dengan kelompok tersebut. Ditambah serta menteri luar negeri Arab Saudi, yang telah diundang untuk bergabung.

"BRICS adalah struktur yang tidak dapat diabaikan," kata wakil Kremlin Yuri Ushakov kepada wartawan pekan lalu.

MOSKOW - Kejelasan seputar keanggotaan Arab Saudi di dalam BRICS dipertanyakan, ketika wakil kerajaan belum dipastikan hadir dalam KTT BRICS di Rusia minggu depan. Sebelumnya Arab Saudi telah dinyatakan secara resmi sebagai salah satu member terbaru BRICS pada awal 2024 lalu.

Kabar ini diperkuat saat perwakilan Kremlin, Yuri Ushakov menggambarkan Arab Saudi sebagai anggota BRICS dan mengatakan menteri luar negerinya akan menghadiri KTT di kota Kazan, Rusia.

"KTT akan berlangsung, kami akan memberikan informasi tambahan tentang siapa yang akan mewakili Arab Saudi, apakah akan diwakili pada KTT ini, dan kami akan menarik kesimpulan dari ini," ungkap juru bicara Kremlin Dmitry Peskov saat diminta klarifikasi status Arab Saudi di BRICS seperti dilansir Reuters.



Keterlibatan Saudi dalam KTT BRICS yang akan digelar pada 22-24 Oktober 2024, mendatang bakal menjadi dorongan bagi Rusia, yang pekan lalu menyerukan mitranya dalam kelompok itu untuk bekerja sama menciptakan lembaga keuangan global baru sebagai alternatif Dana Moneter Internasional (IMF).

Pada awal berdirinya, BRICS hanya terdiri dari Brasil, Rusia, India, dan China, untuk kemudian terus berkembang mencakup Afrika Selatan, Mesir, Ethiopia, Iran, dan Uni Emirat Arab. Moskow melihat pengembangan BRICS sebagai bagian penting dari strateginya melawan pengaruh global AS.

Serta sebagai langkah melumpuhkan upaya Barat untuk mengisolasinya dengan sanksi atas perang di Ukraina. "Rusia tidak terisolasi. Di dunia modern, sangat sulit untuk mengisolasi negara mana pun, terutama negara seperti Federasi Rusia," kata Peskov.

Arab Saudi merupakan mitra utama Rusia, dimana kedua negara sudah bekerja sama cukup erat dalam kelompok negara-negara penghasil minyak atau yang disebut OPEC+.

Selain itu Presiden Vladimir Putin juga telah memupuk hubungan pribadi yang hangat dengan Putra Mahkota Saudi Mohammed bin Salman dan mengunjunginya di Riyadh, pada Desember lalu. Saat itu, Putin menyatakan bahwa hubungan Rusia dengan kerajaan berada pada "tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya".

JAKARTA - Target pertumbuhan ekonomi8% yang digadang-gadang pemerintahan Prabowo Subianto dinilai sangat tidak realistis oleh pengamat ekonomi Nailul Huda. Menurut Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) tersebut, target itu ibarat sebuahhalusinasi.

Huda mengatakan, meski Prabowo telah menyiapkan kabinet gemuk, namun upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi 8% secara natural sangat sulit untuk diwujudkan."Target tersebut bukan mimpi siang bolong, namun merupakan sebuah kehaluan dari pikiran presiden yang disusupin oleh data surga yang pada akhirnya menimbulkan delusi," kata Huda, Rabu (16/10/2024).

Huda menegaskan, secara historikal Indonesia belum pernah mencapai pertumbuhan ekonomi 8% sejak reformasi. Angka tersebut hanya berhasil digapai sebelum reformasi, di mana kala itu memang sedang terjadi fenomena kenaikan harga minyak dunia atau oil bonanza.

Setelah itu, kata Huda, Indonesia hanya mampu menyentuh angka pertumbuhan ekonomi tertinggi sebesar 7%. Hal ini terjadi ketika low based effect oleh pandemi. Huda yakin ke depan tidak ada lagi low based effect karena kondisi yang sudah normal.

"Jokowi juga sama menargetkan pertumbuhan ekonomi rata-rata 7%. Ekonomi kita tumbuh hanya 5% rata-rata. Itu saja sudah syukur bisa tumbuh 5%. Ini 8%, saya ragu Prabowo berhalusinasi menyebut angka tersebut. Saya rasa sebagus apapun timnya, jika secara natural tidak mungkin dilakukan, saya rasa sangat berat," tandasnya.

Sebelumnya, Prabowo Subianto dalam sebuah forum investasi mengaku dirinya kerapkali diejek lantaran menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia 8% dalam lima tahun ke depan. Namun, presiden terpilih itu mengaku optimistis target tersebut akan dapat dicapai. Prabowo mengungkapkan bahwa Indonesia memiliki modal besar untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi tersebut.

"Jadi, siapa tahu nanti tidak 8%. Kalau 9% bagaimana? Lu enggak percaya kan? Benar enggak? Tunggu tanggal mainnya. Saya optimistis. Semakin saya belajar, semakin dikaji, saya optimis," tegas Prabowo.

STOCKHOLM - Tiga profesor yang berbasis di AS (Amerika Serikat) yakni Daron Acemoglu, Simon Johnson dan James A. Robinson dianugerahi hadiah nobel ekonomi tahun ini. Hadiah nobel di bidang ekonomi ini dianugerahkan untuk penelitian mereka mengenai alasan mengapa beberapa negara berhasil dan yang lainnya jadi negara gagal .

Mereka juga menunjukkan bagaimana sistem politik dan ekonomi yang diperkenalkan oleh penjajah dapat menentukan apakah suatu negara menjadi kaya atau miskin saat ini.

Penjelasan yang dikemukakan oleh para profesor menemukan bahwa di negara-negara yang tujuannya adalah untuk mengeksploitasi penduduk asli dan mengekstraksi sumber daya untuk kepentingan penjajah, dampaknya merugikan, dan mengakibatkan masyarakat yang jauh lebih miskin, membuat beberapa negara terjebak dalam siklus pertumbuhan ekonomi yang rendah.

Ketiga ekonom tersebut ?telah menunjukkan pentingnya lembaga-lembaga kemasyarakatan bagi kemakmuran suatu negara,? kata komite Nobel dari Akademi Ilmu Pengetahuan Kerajaan Swedia dalam pengumumannya di Stockholm.

?Masyarakat dengan aturan hukum yang buruk dan lembaga-lembaga yang mengeksploitasi penduduk tidak akan menghasilkan pertumbuhan atau perubahan ke arah yang lebih baik. Penelitian para pemenang membantu kita memahami mengapa demikian,? tambahnya.

Acemoglu dan Johnson bekerja di Massachusetts Institute of Technology dan Robinson melakukan penelitiannya di University of Chicago.

?Mengurangi kesenjangan pendapatan yang sangat besar di antara -negara negara merupakan salah satu tantangan terbesar saat ini. Para pemenang telah menunjukkan pentingnya lembaga-lembaga masyarakat untuk mencapai hal ini,? kata Jakob Svensson, Ketua Komite Penghargaan dalam Ilmu Ekonomi.

Dalam penelitian juga dipaparkan mengalami penyebab mengapa suatu negara gagal atau berhasil. "Para pemenang menunjukkan tempat-tempat yang relatif kaya pada masa penjajahan, sekarang termasuk yang termiskin," kata pengumuman hadiah Nobel.

"Ini adalah alasan penting mengapa bekas koloni yang dulunya kaya sekarang miskin, dan sebaliknya," tambahnya.

Acemo?lu, berbicara pada konferensi pers setelah dinobatkan sebagai salah satu pemenang hadiah, mengatakan: "Daripada bertanya apakah kolonialisme itu baik atau buruk, kami mencatat bahwa strategi kolonial yang berbeda telah menyebabkan pola kelembagaan yang berbeda dari waktu ke waktu. Secara umum, pekerjaan yang telah kami lakukan mendukung demokrasi."

Contoh penelitian yang menarik perhatian para juri mencakup nasib Meksiko dan AS yang kontras sejak penjajahan. Spanyol menggunakan penindasan pada abad ke-16 untuk menjarah kekaisaran Aztec Meksiko, sedangkan kurang padat penduduk di utara menarik lebih banyak pemukim ke AS, yang mengarah ke sistem pemerintahan yang lebih demokratis.

Sedangkan daerah yang menjadi Meksiko lebih kaya daripada AS pada saat penjajahan, hari ini AS lebih makmur.

Namun, para akademisi mengatakan efek penjajahan dapat dibalikkan jika sebuah negara dapat "membebaskan diri dari institusi warisannya untuk membangun demokrasi dan supremasi hukum. Dalam jangka panjang, perubahan ini juga mengarah pada pengurangan kemiskinan."

Sementara terkait dengan penghargaan ini, Acemoglu mengaku terkejut dan kaget. ?Anda tidak pernah mengharapkan sesuatu seperti ini,? katanya.

Acemo?lu (57 tahun), dan Johnson (61 tahun), keduanya adalah profesor di Massachusetts Institute of Technology, di Cambridge, AS. Bersama-sama, mereka ikut menulis sebuah buku tahun lalu, berjudul Power and Progress: Our Thousand-Year Struggle Over Technology and Prosperity.

Johnson juga dikenal usai sempat bertugas secara singkat di Dana Moneter Internasional (IMF) dari Maret 2007 hingga Agustus 2008.

Selanjutnya ada Robinson (64) yang merupakan, seorang profesor di University of Chicago, menulis sebuah buku dengan Acemo?lu ? Why Nations Fail: the Origins of Power, Prosperity and Poverty? yang pertama kali diterbitkan pada tahun 2012.

Penghargaan ekonomi ini secara resmi dikenal sebagai Penghargaan Bank Swedia dalam Ilmu Ekonomi untuk Mengenang Alfred Nobel. Bank sentral tersebut mendirikannya pada tahun 1968 untuk mengenang Nobel, pengusaha dan ahli kimia Swedia abad ke-19 yang menemukan dinamit dan mendirikan lima Hadiah Nobel.

Meskipun mereka yang mempertahankan tradisi Nobel menekankan bahwa penghargaan ekonomi secara teknis bukanlah Penghargaan Nobel, penghargaan ini selalu diberikan bersama dengan penghargaan lainnya pada tanggal 10 Desember, yaitu hari ulang tahun wafatnya Nobel pada tahun 1896. Penghargaan Nobel diumumkan minggu lalu untuk bidang kedokteran, fisika, kimia, sastra, dan perdamaian.

BEIJING - Investor dan analis memperkirakan China bakal mengucurkan stimulus fiskal terbaru senilai USD283 miliar atau setara Rp4.378 triliun (kurs Rp15.470 per USD), ketika Beijing sedang berusaha menopang ekonomi terbesar kedua di dunia dan meningkatkan kepercayaan.

Mayoritas dari 23 pelaku pasar yang disurvei oleh Bloomberg, menyakini Menteri Keuangan China bakal mengumumkan stimulus jumbo tersebut pada akhir pekan ini. Sebagian besar responden mengharapkan pendanaan dalam bentuk obligasi pemerintah.

Di luar jumlah paket fiskal apapun, target dukungan akan menunjukkan di mana pemerintah ingin mengarahkan ekonominya setelah bertahun-tahun ekspansi yang didorong oleh utang melalui investasi, terutama di real estate dan infrastruktur.

"Stimulus harus multi-tahunan dan ditargetkan menyasar rumah tangga dan tidak memulai kembali kisah pertumbuhan yang dipimpin oleh investasi real estate," kata Pushan Dutt, profesor ekonomi di INSEAD.

"Ini membuat fokus stimulus lebih penting daripada ukuran," ungkapnya.

Konferensi pers akhir pekan, pemerintah akan memperkenalkan langkah-langkah untuk memperkuat kebijakan fiskal, ketika investor menilai seberapa jauh pihak berwenang berencana melangkah. Para pejabat juga merencanakan pengarahan pada hari Senin untuk meningkatkan dukungan kepada perusahaan.

China diketahui sudah memangkas suku bunga dan meningkatkan dukungan untuk pasar properti dan saham dalam rentetan langkah yang diumumkan akhir September. Tetapi investor masih terus teriak untuk intervensi fiskal yang diyakini para ekonom sangat penting untuk mengangkat kepercayaan.

"Lembaga pemerintah sekarang diharapkan bisa merasakan denyut nadi pasar sebelum menerbitkan kebijakan," kata Ding Shuang, chief economist for Greater China and North Asia at Standard Chartered Plc.

"Mereka harus menghindari membiarkan ekspektasi naik dan jatuh untuk memberikan pukulan pada sentimen pasar," sambungnya.

Sebagian besar responden, termasuk ekonom, ahli strategi dan manajer dana, mengharapkan stimulus fiskal terbaru segera diumumkan dalam enam bulan ke depan jika Menteri Keuangan Lan Fo'an tidak mengumumkannya pada hari Sabtu.

Mereka memperkirakan China akan menjual lebih banyak utang pemerintah untuk memperluas belanja publik hingga akhir tahun depan, dengan obligasi khusus menjadi pilihan yang paling mungkin. Empat responden mengantisipasi paket kebijakan terbaru melebihi 3 triliun yuan.

Sebagian dari stimulus diperkirakan akan menargetkan konsumsi, yang telah menjadi titik lemah dalam pemulihan pasca-pandemi China. Responden mengatakan, langkah-langkah tersebut mungkin termasuk: lebih banyak subsidi untuk kelompok, seperti lansia dan orang miskin.

Voucher konsumsi, lebih banyak dukungan terhadap keluarga dengan anak-anak, jaring pengaman sosial yang lebih besar, ditambah serta lebih banyak subsidi untuk membeli barang konsumsi.

Meningkatkan konsumsi akan membantu menyeimbangkan kembali ekonomi dan mengurangi ketergantungannya pada ekspor untuk mendorong pertumbuhan di tengah meningkatnya ketegangan perdagangan, meskipun Beijing telah menahan diri dari pemberian langsung dalam skala besar-besaran karena kekhawatiran atas apa yang disebutnya "welfarisme."

China biasanya mengandalkan investasi infrastruktur untuk mengangkat ekonomi keluar dari penurunan di masa lalu. Tetapi kejenuhan infrastruktur setelah beberapa dekade urbanisasi berarti membuang uang ke sektor ini mungkin kurang efektif dalam memacu pertumbuhan ekonomi untuk kali ini.

JAKARTA - PT Sinergi Dinamis Konsultindo menyoroti peran penting Core Tax Administration System dalam mengintegrasikan berbagai elemen perpajakan , meningkatkan efisiensi pengelolaan data wajib pajak , serta memberikan pelayanan yang lebih responsif kepada masyarakat.

"Sosialisasi ini menjadi momen penting dalam memperkenalkan sistem perpajakan yang baru secara menyeluruh," ungkap Direktur Utama PT Sinergi Dinamis Konsultindo, Vinanda Langgeng Kencana saat memberikan sambutan di Jakarta, Selasa (15/10).

Hal ini disampaikan saat Seminar Sosialisasi Core Tax Administration System yang mengusung tema "New Tax Era 2025: Synergy in Simplifying Tax Administration with Core Tax System". Seminar ini digelar oleh inergi Dinamis Konsultindo dengan tujuan mempererat hubungan dengan para klien serta memberikan informasi dan pelatihan terkait implementasi sistem perpajakan terbaru di Indonesia, yaitu Core Tax Administration System.

Latar belakang pengembangan Core Tax Administration System adalah kebutuhan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak, yang menjadi penyumbang terbesar bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dengan kontribusi sebesar 73% pada 2019.

"Pajak tidak hanya mendanai pembangunan nasional, tetapi juga digunakan untuk melaksanakan perlindungan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, modernisasi administrasi perpajakan menjadi kebutuhan mendesak agar ketahanan fiskal nasional tetap terjaga," tambah Angga.

Sistem yang lama yaitu Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) yang sudah berusia lebih dari 15 tahun, dianggap tidak lagi memadai untuk mendukung bisnis perpajakan modern.

Ketidakmampuan sistem lama untuk diupgrade, serta kebutuhan akan integrasi yang lebih baik, memicu pemerintah untuk beralih ke Core Tax Administration System. Sistem ini akan menjadi landasan reformasi administrasi perpajakan yang mengacu pada praktik terbaik internasional.

Seminar ini mencakup pembahasan aspek teknis implementasi Core Tax Administration System, serta kolaborasi antara sektor publik dan swasta untuk memastikan kepatuhan dan transparansi perpajakan di Indonesia.

Selain itu, acara ini juga menghadirkan Core Tax Application Showcase yang memperkenalkan solusi teknologi terbaru untuk administrasi perpajakan. Acara akan ditutup dengan sesi networking, memberikan kesempatan bagi para peserta untuk bertukar pandangan, menjalin kerja sama.

JAKARTA - Ekonomi perang Rusia diramalkan bakal mengalami kesulitan untuk mengamankan pendapatan dari minyak yang selama ini menjadi andalan Kremlin. Alasannya lantaran Arab Saudi menebar ancaman bakal menekan harga minyak mentah global.

Kerajaan dilaporkan telah mengisyaratkan bahwa minyak mentah bisa turun ke level terendah USD50 per barel, jika Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC) tidak berkomitmen untuk mengurangi produksi minyak.

Dengan kata lain menurut para analis, Riyadh memberikan sinyal bahwa mereka dapat membanjiri pasar dengan pasokan minyak mentah. Langkah itu akan memangkas harga dan menghukum anggota OPEC yang tidak bekerja sama dalam mengurangi aliran minyak - termasuk Rusia.

"Dengan Rusia sudah menjual minyaknya dengan harga diskon dan dengan biaya produksi yang lebih tinggi, lingkungan harga rendah di pasar minyak dapat memengaruhi kemampuannya untuk membiayai perang di Ukraina," tulis Luke Cooper, seorang peneliti di London School of Economics, untuk IPS Journal.

Arab Saudi yang pemimpin de facto OPEC, telah berusaha untuk menjaga minyak di atas level USD100 per barel dengan mendorong negara-negara anggota untuk memangkas produksi.

Tetapi dengan kondisi minyak mentah internasional saat ini yang masih melayang di bawah angka USD80, maka target itu tidak berhasil dijalankan. Untuk mengubah strategi, disampaikan sumber kepada Financial Times bahwa Riyadh saat ini berencana membuka kerannya pada bulan Desember.

"Arab Saudi muak," kata Simon Henderson, direktur Program Bernstein tentang Kebijakan Teluk dan Energi di The Washington Institute, kepada Business Insider.

"Kepemimpinan OPEC adalah tanggung jawab multifaset. Ini bisa bekerja dengan baik, tetapi juga seperti menggembalakan kucing ? sangat mustahil, setidaknya untuk beberapa waktu."

Data Peringkat Global S & P menghitung Rusia berada di antara produsen yang memproduksi secara berlebihan di OPEC+. Menurut data terakhir yang tersedia, Moskow memproduksi 122.000 barel di atas kuota hariannya pada bulan Juli. Selain itu Iran dan Kazakhstan juga melanggar ambang batas yang disepakati.

Dilema Kremlin

Henderson memperkirakan, bahwa beberapa anggota OPEC mungkin melakukan ini untuk memaksimalkan keuntungan.

Dalam kasus Rusia, Moskow menghadapi tekanan untuk meraup sebanyak yang dimiliki, karena perangnya di Ukraina telah menggelembung pengeluaran pertahanan dan keamanan dalam perang yang sudah berjalan tiga tahun. Sektor-sektor ini secara kolektif akan menyumbang 40% dari semua pengeluaran federal di Rusia tahun depan.

Sementara itu, keuangan Rusia sangat bergantung pada pendapatan minyak. Beberapa tahun yang lalu, produksi gas dan minyak menyumbang 35% hingga 40% dari pendapatan anggaran negara, kata menteri keuangan Rusia minggu ini.

Karena alasan inilah Barat begitu fokus untuk mengekang keuntungan minyak Rusia. Pembatasan harga minyak Rusia USD60 diperkenalkan, meski inisiatif tersebut tidak berjalan seperti yang diharapkan.

Menghadapi pembatasan harga itu, Rusia mampu menghindarinya dengan menggunakan kapal tanker "bayangan" yang tidak terdaftar. Akan tetapi ancaman Riyadh membuat harga minyak jadi USD50 per barel, mungkin lebih sulit untuk diatasi.

Keadaan bisa berubah menjadi buruk jika pasokan Arab Saudi menyalakan kembali perang harga minyak antara Rusia dan kerajaan. Henderson mengutarakan hal itu bisa terjadi, mengacu pada peristiwa serupa pada tahun 2020.

Tahun itu, ketidaksepakatan pemotongan produksi mendorong kedua negara untuk melepaskan pasokan, menguji siapa yang bisa bertahan lebih lama dari pelemahan harga.

Namun saat kondisi ekonomi perang, Rusia diyakini bakal menghindari perang harga dengan Riyadh. Namun jika hal itu dilakukan bakal menjadi dilema buat Rusia karena bisa mempengaruhi pendapatan, dengan produksi yang terbatas.

Jika hal-hal berubah menjadi yang terburuk, potensi perang harga menjadi berita buruk bagi Rusia.

"Tidak seperti Arab Saudi, minyaknya tidak murah untuk diekstraksi, membuatnya kurang siap untuk menghadapi kondisi harga rendah. Ini mendorong logika eskalasi jangka pendek untuk perang Rusia di Ukraina, yang membutuhkan keberhasilan yang cepat sebelum munculnya kondisi pasar minyak harga rendah."

JAKARTA - Perekonomian Israel tumbuh lebih lambat pada kuartal kedua daripada yang diperkirakan sebelumnya, akibat dampak perangIsrael di Gaza melawan pejuang Hamas Palestina yang terus membebani pertumbuhan.

Produk domestik bruto (PDB) negara Zionis itu hanya tumbuh sebesar 0,3% per tahun pada periode April-Juni, ungkap Biro Statistik Pusat dalam estimasi ketiganya, seperti dilansir Reuters, Selasa (15/10/2024). Angka itu di bawah perkiraan sebesar 0,7% yang dilaporkan sebulan lalu dan dari 1,2% awal yang dipublikasikan pada Agustus lalu.

Perekonomian didukung oleh kenaikan belanja konsumen dan negara serta investasi dalam aset tetap, sementara ekspor turun.
Pekan lalu, Bank Israel memangkas estimasi pertumbuhan ekonomi negara tersebut untuktahun 2024 menjadi 0,5% dari estimasi sebelumnya sebesar 1,5%.

Seiring dengan melemahnya ekonomi, inflasi telah melonjak dan pejabat bank sentral telah memperingatkan kemungkinan kenaikan suku bunga. Bank mempertahankan suku bunga tetap minggu lalu untuk pertemuan kebijakan keenam berturut-turut.

Pertumbuhan PDB kuartal pertama tidak direvisi sebesar 17,2%, karena ekonomi bangkit kembali dari kontraksi tajam pada kuartal keempat tahun 2023 ketika perang dimulai.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich mengatakan bahwaekonomi negara tersebut akanmenanggung beban perang terpanjang dan termahal sepanjang sejarah negara Zionis tersebut. Ketika konflik meluas ke wilayah lain, biaya ekonomi juga akan meningkat.

"Ekonomi Israel menanggung beban perang terpanjang dan termahal dalam sejarah negara itu," kata Smotrich akhir September lalu. Namun begitu Smotrich mengaku tetap optimistis ekonomi Israel masih kuat untuk tetap bertahan dan masih menarik untuk menggaet investasi.

Sebelum serangan 7 Oktober dan perang Israel-Hamas selanjutnya, Dana Moneter Internasional (IMF) memperkirakan bahwa ekonomi Israel akan tumbuh sebesar 3,4% di tahun 2024. Saat ini proyeksi ekonom hanya berkisar antara 1% hingga 1,9%. Pertumbuhan tahun depan juga diperkirakan akan lebih lemah dari proyeksi sebelumnya.

Bank of Israel memperkirakan pada bulan Mei bahwa biaya yang ditimbulkan oleh perang bakal mencapai USD66 miliar hingga akhir tahun depan. Angka tersebut termasuk pengeluaran militer dan biaya sipil, seperti untuk perumahan bagi ribuan orang Israel yang terpaksa meninggalkan rumah mereka di bagian utara dan selatan.

Semua itu setara dengan sekitar 12% dari PDB Israel. Biaya itu tampaknya akan terus membengkak karena pertempuran Iran dan proksinya bakal semakin sengit, termasuk Hizbullah di Lebanon. Kondisi ini membuat warga Israel menunda kembali ke rumah mereka di bagian utara negara tersebut.

JAKARTA - Sejak ditetapkan sebagai pandemi Covid-19 pada 11 Maret 2020 oleh Badan Kesehatan Dunia (WHO) lalu, virus corona telah menyebar luas ke seluruh dunia. Tak hanya berdampak pada krisis kesehatan, pandemi Covid-19 juga menyebabkan perekonomian sebagian besar negara-negara di dunia tumbuh negatif bahkan resesi. Hanya sebagian kecil negara di dunia yang masih bertahan dan ekonominya tumbuh.

Pandemi Covid-19 telah menyebabkan krisis ekonomi di seantero jagat. Tidak hanya dialami negara-negara berkembang dan miskin, negara-negara maju juga merasakan dampak negatif merebaknya Covid-19. Sebagian besar negara maju bahkan terperangkap dalam resesi ekonomi yang cukup dalam. Begitu pula negara berkembang.

Sejumlah lembaga internasional memperkirakan pertumbuhan ekonomi global pada 2020 diprediksi akan turun lebih dalam dari tahun-tahun sebelumnya. Pada Januari 2021, IMF mengestimasi pertumbuhan ekonomi global di angka minus 3,5%. Sementara Bank Dunia pada Januari 2021 dan OECD pada Desember 2020 masing-masing memprediksi penurunan pertumbuhan ekonomi global lebih dalam menjadi minus 5,2% dan minus 4,2%.

Lesunya perekonomian global tersebut tak lepas dari efek pandemi Covid-19 yang menjalar hingga ke persoalan ekonomi dan keuangan dunia. Kedatangannya yang tiba-tiba memberikan tekanan yang besar dari sisi penawaran dan permintaan.

Rantai produksi dunia bukan hanya terganggu, bahkan terputus, karena banyak negara memilih karantina wilayah (lockdown) untuk menahan laju penyebaran Covid-19. Gangguan suplai juga menjalar ke sisi permintaan, konsumsi turun signifikan, investasi merosot drastis, dan perdagangan dunia sangat lesu.

Turunnya aktivitas perekonomian dan terbatasnya mobilitas barang dan jasa, serta pembatasan ruang gerak penduduk, pada akhirnya memukul pula pendapatan perusahaan dan masyarakat. Akibatnya, pemutusan hubungan kerja dan merumahkan karyawan terjadi di mana-mana di dunia.

Penerapan kebijakan pembatasan mobilitas untuk menekan penyebaran Covid-19 menimbulkan pula goncangan baik di pasar keuangan maupun sektor riil. Di sisi penanganan dampak ekonomi, berbagai kebijakan diarahkan pada tiga prioritas, yaitu menyediakan dana untuk penanganan kesehatan, menyalurkan bantuan jaringan pengaman sosial, dan memberikan stimulus/dukungan ekonomi kepada dunia usaha.

Indonesia menunjukkan kemampuan yang baik selama mengelola pandemi Covid-19 di bawah kepemipinan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Bukan hanya angka kematian per kapita yang rendah, tapi juga didukung kebijakan fiskal yang tepat.

"Kebijakan 'Gas dan Rem' waktu itu 90% sukses karena waktu korban pandemi dapat dikendalikan, daya beli masyarakat masih mampu dan bertahan," ujar Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah, saat dihubungi SINDOnews baru-baru ini.

Senada, ekonom Muhammadiyah, yang juga Direktur Program Pascasarjana Institut Teknologi dan Bisnis (ITB) Ahmad Dahlan Jakarta, Mukhaer Pakkana mengamini bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang tercepat dalam proses pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19.

"Indonesia sebagai salah satu negara yang tercepat dalam proses recovery bahkan tumbuh lebih cepat di atas rata-rata ekonomi dunia," ujarnya.

Keberhasilan melewati masa sulit ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu dari sedikit negara yang berhasil menangani krisis global akibat Covid-19 dengan cepat. Presiden Jokowi saat itu menerapkan strategi pendekatan 'Gas dan Rem' untuk menanggulangi krisis.

Keseimbangan antara penanganan kesehatan dan stabilitas ekonomi diupayakan, sehingga sekali waktu pembatasan ketat dilakukan namun juga diselingi pelonggaran bagi aktivitas masyarakat. Ada 3 roda penting dalam mengoperasikan 'Gas dan Rem'. Pertama, stimulus ekonomi yang menjamin masyarakat tidak kehilangan pekerjaan. Kedua, perlindungan sosial agar masyarakat tidak kelaparan dan ketiga penanganan kesehatan untuk meminimalisir korban. Di samping itu juga memberikan dukungan digitalisasi bagi UMKM.

Berdasarkan riset yang dirilis pada 2024 oleh WHO, Indonesia mengalami resesi yang rendah. Indikatornya, Indonesia hanya terkontraksi 2,07% pada 2020. Inggris terkontraksi 9,9%. Jepang menyusut 4,8% sedangkan Perancis dan Italia menutup tahun 2020 dengan kontraksi masing-masing 8,2% dan 8,9%.

Di kawasan Asia Tenggara Singapura tercatat terkontraksi 5,4%, Malaysia minus 5,6%, dan Thailand minus 6,1%. Sementara, Filipina menjadi yang paling buruk lantaran perekonomiannya terkontraksi hingga 9,5% pada 2020. Pemerintahan Presiden Joko Widodo dipandang berhasil menjaga stabilitas ekonomi, terutama di masa Pandemi Covid-19.

Melalui kebijakan Gas-Rem, pemerintah berhasil mengontrol jalannya roda perekonomian dan juga kesehatan masyarakat di masa pandemi, melalui satu komando dari pusat sampai ke daerah, serta penerapan PPKM dan micro management yang menyesuaikan tingkat positif Covid di setiap provinsi.

Dunia Memuji Jokowi

Strategi 'Gas dan Rem' yang dilakukan Indonesia diapresiasi dunia. Dari hasil asesmen IMF yang disampaikan dalam laporan Article IV Consultation tahun 2021 yang dirilis Rabu, 23 Maret 2022 menilai Indonesia berhasil menjaga stabilitas ekonomi dan sektor keuangan di tengah pandemi Covid-19, didukung oleh kinerja makroekonomi yang kuat, serta respons kebijakan yang tegas dan menyeluruh.

Tak hanya IMF, strategi 'Gas dan Rem' diapresiasi oleh Presiden Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Abdulla Shahid saat menghadiri The 7th Global Platform for Disaster Risk Reduction (GPDRR) 2022, yang digelar di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Kabupaten Badung, Bali, pada Rabu, 25 Mei 2022.

"Ini merupakan bukti komitmen kuat dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia, di bawah kepemimpinan Yang Mulia Presiden Joko Widodo untuk memerangi Covid-19 dan mengembalikan negara ke jalur pemulihan," ujar Abdulla Shahid saat itu.

Deputi Sekretaris Jenderal PBB Amina Jane Mohammed saat itu juga mengapresiasi langkah dan kebijakan yang diambil pemerintah Indonesia dalam penanganan pandemi Covid-19 di Tanah Air, termasuk capaian vaksinasi Covid-19 di Indonesia yang cakupannya lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia.

Bank Dunia dan IMF juga memuji penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia, khususnya paket kebijakan yang tertuang dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), kebijakan moneter yang akomodatif, dan upaya di sektor keuangan untuk mendorong kredit.

Pujian itu dilontarkan Direktur Pelaksana IMF Kristalina Georgieva, Direktur Departemen Asia dan Pasifik IMF Krishna Srinivasan, dan Representatif Senior IMF untuk Indonesia James Walsh saat bertemu langsung dengan Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor, Minggu, 17 Juli 2022.

Menteri Keuangan Sri Mulyani yang mendampingi Jokowi saat itu mengatakan, IMF menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Indonesia dalam penanganan Covid-19 dan menjaga stabilitas ekonomi. Dia menyampaikan bahwa IMF menilai perekonomian Indonesia dalam kondisi baik meskipun sejumlah negara sedang berada di pinggir jurang resesi akibat pandemi Covid-19.

IMF juga melihat bahwa kondisi membaiknya ekonomi Indonesia saat itu terlihat dari beberapa sisi seperti kinerja ekonomi, sisi pertumbuhan, sisi neraca pembayaran yang mengalami surplus perdagangan selama 26 bulan berturut-turut, dan sisi inflasi yang berada di bawah 5 persen.

Pujian strategi pemulihan ekonomi Indonesia dari gempuran pandemi Covid-19 pun dilontarkan oleh Direktur Pelaksana IMF Kristalina Georgieva saat bertemu Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 4 September 2023.

Kala itu, Menteri Luar Negeri (Menlu) Indonesia, Retno Marsudi yang mendampingi Presiden Jokowi bertemu Kristalina, bahwa Bank Dunia juga IMF mengapresiasi atas prestasi ekonomi Indonesia di tengah gempuran pandemi Covid-19. Bahkan, Bank Dunia dan IMF juga memuji ekonomi Indonesia yang tidak masuk ke dalam jurang inflasi.

"Managing Director IMF bahkan mengatakan bahwa ASEAN is a bright spot di tengah situasi dunia yang sulit dan Indonesia dikatakan sebagai source of joy, source of hope. Dan ini juga memberikan pelajaran juga bagi negara-negara berkembang, kalau Indonesia bisa maka negara berkembang lain juga harus bisa," pungkasnya.

JAKARTA - Presiden China Xi Jinpingmenyatakan bahwa negaranya bersedia bekerja sama dengan Indonesia untuk bersama-sama mempromosikan kerja sama Sabuk dan Jalan yang bermutu tinggi, memastikan pengoperasian Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang berkelanjutan, dan menciptakan lebih banyak hal penting dalam kerja sama untuk memberi manfaat yang lebih baik bagi rakyat kedua negara.

Dilansir Global Times, Selasa (15/10/2024), Xi menyampaikan pernyataan tersebut dalam pembicaraan melalui telepon dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Selama 10 tahun menjabat sebagai presiden Indonesia, Jokowi telah mengunjungi China sebanyak8 kali dan bertemu dengan Xi sebanyak 12 kali.

"Melalui pertemuan-pertemuan tersebut, kedua negara telah membuka babak baru dalam membangun bersama komunitas dengan masa depan bersama, serta membangun pola baru kerja sama strategis yang menyeluruh. China, sangat menghargai kontribusi penting Presiden Joko Widodo terhadap persahabatan kedua negara," tegasnya.

Xi menambahkan, dirinya meyakini bahwa pemerintah Indonesia yang baru akan melanjutkan kebijakannya yang bersahabat terhadap China dan mendorong pembangunan komunitas China -Indonesia dengan masa depan bersama ke tingkat yang lebih tinggi.

Mencatat bahwa tahun depan menandai peringatan 70 tahun Konferensi Bandung, Xi mengatakan, China siap bekerja sama dengan Indonesia untuk meneruskan Lima Prinsip Hidup Berdampingan Secara Damai dan Semangat Bandung, memperkuat solidaritas dan kerja sama di antara negara-negara Selatan, menjaga kepentingan bersama negara-negara berkembang, dan mendorong pembangunan, kemakmuran, dan stabilitas regional dan global.

Sementara itu, Presiden Jokowi dilaporkan mengatakan bahwa selama dekade terakhir, ia telah menjalin persahabatan yang mendalam dengan Presiden Xi, yang menghasilkan pencapaian signifikan dalam kemitraan strategis yang komprehensif dan kerja sama yang saling menguntungkan antara kedua negara di berbagai bidang.

Jokowi pun dikatakan menyampaikan rasa terima kasih kepada China atas kontribusinya terhadap pembangunan ekonomi Indonesia, dengan mencatat bahwa Kereta Cepat Jakarta-Bandung telah menjadi model kerja sama Sabuk dan Jalan antara kedua belah pihak.

"Widodo juga menyatakan keyakinannya bahwa di bawah kepemimpinan pemerintahan baru Indonesia, hubungan Indonesia-China akan melanjutkan momentum pertumbuhannya yang kuat," tutup Xi.