JAKARTA - Bank Dunia (World Bank) mengungkapkan harga beras di Indonesia 20% lebih tinggi daripada harga beras di pasar global dan konsisten menjadi yang termahal di ASEAN.

"Tingginya harga beras terjadi karena beberapa hal, seperti kebijakan pemerintah terkait pembatasan impor dan kenaikan biaya produksi hingga pengetatan tata niaga melalui non tarif," ungkap Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor-Leste Carolyn Turk, dikutip, Selasa (24/9/2024).

Baca Juga: Bank Dunia Sebut Harga Beras di Indonesia Paling Mahal di ASEAN

Dia menegaskan kebijakan yang mendistorsi harga ini menaikkan harga produk dan mengurangi daya saing pertanian. Meski demikian, tingginya harga beras dalam negeri tak sebanding dengan pendapatan petani lokal.

Berdasarkan hasil Survei Pertanian Terpadu, Badan Pusat Statistik (BPS), pendapatan rata-rata petani kecil kurang dari USD1 atau Rp15.199 per hari. Sementara, pendapatan petani per tahun hanya mencapai USD341 atau Rp5,2 juta.

Pendapatan petani tanaman pangan khususnya beras jauh lebih rendah dibandingkan dengan tanaman perkebunan atau pertanian hortikultura.

"Jadi petani mendapat keuntungan rendah, padahal di lain sisi konsumen membayar harga beras dengan harga tinggi," ujar Carolyn.

Baca Juga: 108 Negara Berisiko Terjebak Middle Income Trap, Ada Indonesia?

Bank Dunia melaporkan, saat ini hanya 31% penduduk Indonesia yang mampu mendapatkan makanan sehat lantaran sulit membeli makanan bergizi seperti daging, telur, ikan dan sayuran. Bank Dunia mengingatkan, seharusnya dengan harga beras yang sangat tinggi ini petani menjadi semakin sejahtera.

Melalui harga pangan yang terjangkau gizi lebih mudah terpenuhi sebagai modal penting Indonesia menjadi negara maju.

JAKARTA - Aliran dana Barat ke dalam anggaran negara Ukraina telah berkurang hampir setengahnya dibandingkan tahun lalu, surat kabar Rusia Vedomosti telah menghitung setelah meninjau data dari Kementerian Keuangan Kiev.

Antara Januari dan Juni tahun ini, AS dan sekutunya, yang telah mendukung Kiev selama konfliknya dengan Moskow, hanya membiayai 27% dari pengeluaran anggaran negara, dibandingkan dengan 50% pada paruh pertama tahun 2023, surat kabar itu mengatakan dalam sebuah artikel pada hari Senin.

"Dalam hal moneter, bantuan keuangan Barat ke Kiev menurun USD7,9 miliar atau Rp170 triliun dari sebelumnya USD19,1 miliar menjadi USD10,6 miliar, selama periode tersebut," kata Vedomosti dilansir dari Russia Today, Selasa (24/9/2024).

Baca Juga: Serangan Besar Dimulai, Israel Minta Warga Lebanon Mengungsi

Menurut artikel tersebut, pihak berwenang di Kiev diperkirakan akan menarik USD37 miliar dalam bentuk pinjaman dari luar pada 2024 untuk menutupi anggaran hampir seluruhnya, tetapi pada paruh pertama tahun ini mereka hanya berhasil menerima seperempat dari jumlah tersebut.

Pada saat yang sama, beban anggaran Ukraina meningkat, karena biaya pembayaran utang yang sebelumnya masih harus dibayar telah melonjak dari USD900.000 menjadi USD5,2 miliar tahun ini, kata surat kabar tersebut. Jumlah ini lebih besar daripada total pengeluaran untuk pendidikan, kesehatan, dan mendukung perekonomian, tulis surat kabar tersebut.

Para analis yang berbicara dengan Vedomosti menyatakan bahwa menunda tenggat waktu pembayaran dan restrukturisasi hutang hanya akan membuat Kiev menunda gagal bayar, namun tidak menghindarinya. Ukraina bangkrut dan tidak akan mampu membayar kembali pinjaman luar negerinya, tegas mereka.

Lebih dari seminggu yang lalu, pemerintah Ukraina mengadopsi rancangan anggaran untuk tahun 2025, dengan prediksi defisit sebesar 75%. Menurut sebuah laporan di Sunday Times, bantuan keuangan internasional yang berkelanjutan untuk Kiev adalah salah satu pilar utama dari apa yang disebut 'rencana kemenangan' pemimpin Ukraina Vladimir Zelensky.

Zelensky saat ini sedang berada di Amerika Serikat, di mana ia diperkirakan akan mempresentasikan inisiatifnya kepada Presiden Joe Biden, para anggota Kongres, dan kepada kedua kandidat presiden AS pada pemilu 2024 Kamala Harris dan Donald Trump.

Ia mengklaim bahwa skema ini dapat memfasilitasi penyelesaian konflik Ukraina pada akhir tahun ini jika Washington dan para sekutunya membuat keputusan cepat untuk meningkatkan dukungan mereka pada Kiev.

Baca Juga: 23 Negara Resmi Daftar Anggota BRICS, Tetangga Indonesia Ikut Antre

Wakil tetap pertama Rusia untuk PBB, Dmitry Polyansky, mengatakan bahwa Moskow tidak mengetahui isi proposal Zelensky dan belum diundang untuk mendiskusikan. "Sulit bagi kami untuk memahami apa yang ada di pikiran orang gila itu," katanya.

JAKARTA - Penurunan nilai dolar Amerika Serikat (AS) semakin cepat dengan menipisnya daya beli pada 2024. Penurunan daya beli dolar AS dapat menyebabkan hiperinflasi di dalam negeri yang berdampak pada pasar saham dan komoditas yang lebih luas. Daya beli dolar AS menurun di saat aliansi BRICS ingin menggulingkan dolar AS dari status mata uang cadangan dunia.

CEO Zang Enterprises Lynette Zang menekankan bahwa daya beli dolar AS semakin terkikis. Federal Reserve mendokumentasikan bahwa hanya 3% dari daya beli asli dolar AS yang tersisa pada tahun 2024.

"Inilah yang akan disampaikan oleh data resmi pemerintah," ujar Zang dikutip dari WatcherGuru, Selasa (23/9/2024). Hal itu memberikan BRICS lebih banyak jarak tempuh untuk menghadapi dolar AS karena daya belinya semakin berkurang.

Baca Juga: 23 Negara Resmi Daftar Anggota BRICS, Tetangga Indonesia Ikut Antre

Selain itu, Zang menjelaskan bahwa daya beli sebesar 3% di 2024 dan diproyeksikan berubah menjadi 0% di 2025. Hal ini dapat menyebabkan hiperinflasi yang menyebabkan hilangnya pekerjaan dan gangguan di pasar AS. "Hal ini akan menjadi sangat jelas pada 2025," katanya.

Dia mengatakan agenda dedolarisasi BRICS sebentar lagi akan dimatangkan dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) di Kawan Rusia. Konferensi internasional ini akan mendorong dedolarisasi ke arah yang lebih konkret.

"Saya percaya dengan sepenuh hati dan semua yang saya ketahui bahwa kita telah memulai transisi menuju hiperinflasi," kata Zang kepada Kitco News.

"Kita akan melihat lebih banyak pinjaman, lebih banyak pencetakan uang, lebih banyak inflasi karena mereka belum membunuh binatang buas yang mereka ciptakan dan terus ciptakan," katanya.

Baca Juga: Israel Bombardir Lebanon: Hampir 500 Orang Tewas, Targetkan Rumah Sakit

Di sisi lain, sekitar 134 negara sedang berupaya membangun CBDC dan 66 di antaranya berada dalam mode pengujian lanjutan. Negara-negara lainnya belum melewati tahap uji coba dan membutuhkan waktu dua hingga tiga tahun untuk membuat mata uang digital berfungsi penuh, demikian laporan Atlantic Council.

JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan belum akan melakukan penyesuaian cukai hasil tembakau (CHT) pada tahun 2025.Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu Askolani mengungkapkan, hal itu berdasarkan pembahasan terakhir dengan DPR.

"Kebijakan CHT 2025, sampai dengan penutupan pembahasan RUU APBN 2025 yang sebelumnya sudah ditetapkan DPR posisi pemerintah untuk penetapan CHT, penyesuaian CHT 2025 belum akan dilaksanakan," jelas Askolani dalam APBN KiTA di Jakarta, Senin (23/9/2024).

Namun demikian diakui Askolani, pemerintah masih akan melihat alternatif kebijakan lainnya seperti penyesuaian harga jual khususnya di level industri.

"Dan nanti juga akan direview dalam beberapa bulan ke depan untuk bisa dipastikan penetapan kebijakan yang akan ditetapkan pemerintah," lanjut Askolani.

Diungkapkan Askolani, kebijakan dari CHT 2025 ini juga tentunya akan mempertimbangkan kebijakan down trading yang hingga kini masih terjadi.

Down trading itu perbedaan antara rokok golongan 1, 2, 3 relatif tinggi karena menjadi salah satu penyebab yang dapat menyebabkan adanya down trading di industri rokok.

"Dan tentunya evaluasi dari beberapa tahun ini kebijakan CHT menjadi salah satu basis yang kemudian arah kebijakan CHT 2025 akan direview kembali oleh pemerintah untuk penetapannya," pungkas Askolani.

Sebelumnya, Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI mengusulkan agar tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT) pada tahun 2025 dinaikan sebesar 5%. Kenaikan tarif itu lebih rendah dari kenaikan tahun 2023 dan 2024 yang rata-rata 10%.

"BAKN mendorong pemerintah untuk menaikan CHT jenis Sigaret Putih Mesin (SPM) dan Sigaret Kretek Mesin (SKM) minimal 5% setiap tahun untuk dua tahun ke depan," kata Ketua BAKN DPR RI Wahyu Sanjaya dalam rapat kerja dengan Kementerian Keuangan, Selasa, (10/9/2024) lalu.

Wahyu mengatakan DPR merekomendasikan kenaikan CHT untuk jenis SKT harus dibatasi. BAKN menilai varian rokok yang dibuat dengan tangan ini telah mendorong penyerapan tenaga kerja.

JAKARTA - BRICS terus melakukan ekspansi, dari hanya digawangi oleh lima negara yakni Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan. Kini kelompok negara-negara berkembang utama di dunia itu makin luas, dengan masuknya Mesir, Iran, Uni Emirat Arab (UEA), dan Ethiopia sebagai anggota baru.

Kehadiran BRICS untuk beberapa orang dianggap sebagai ancaman, ketika group yang digawangi Rusia dan China digadang-gadang sebagai pesaing Barat. Kekuatan negara-negara berkembang tentu tidak dapat disangkal lagi di panggung besar politik dunia.

BRICS menjelma menjadi kekuatan yang harus diperhitungkan dan siap untuk membentuk tatanan dunia global. Setelah babak ekspansi terakhir, BRICS kini mewakili hampir separuh populasi dunia dan menyumbang 36% Produk Domestik Bruto dunia ? lebih banyak dari G7.

BRICS dengan jelas mendefinisikan kepentingan ekonomi bersama dan keinginan bersama untuk mengubah model kelembagaan global, yang selama ini mereka rasakan terpinggirkan selama beberapa dekade. Kelompok ini bertujuan untuk memiliki suara yang setara dalam politik global, ekonomi dunia, dan sistem keuangan.

Guna mewujudkan agenda tersebut, BRICS telah mendirikan Bank Pembangunan Baru , sebuah lembaga keuangan yang menyediakan bantuan keuangan bagi negara-negara berkembang.

Selain itu, mereka juga mendirikan mekanisme untuk mendukung negara-negara anggota dalam menghadapi krisis keuangan dan tengah mengupayakan sistem pembayaran alternatif dalam mata uang BRICS sendiri.

Berikut 3negara yang diyakini merasa terganggu dengan kehadiran BRICS.

1. Amerika Serikat

Semangat dedolarisasi yang diusung BRICS, kemungkinan membuat Amerika Serikat (AS) merasa terganggu. Keberadaan BRICS telah memberikan alternatif bagi negara-negara berkembang untuk mencari mitra dan sumber investasi di luar hubungan tradisional dengan negara Barat.

Terlebih BRICS dipimpin oleh duo Rusia dan China yang punya hubungan kurang baik dengan AS, seiring dengan pecahnya perang di Ukraina hingga perang dagang.

Dipimpin oleh China dan didukung penuh oleh Brasil, BRICS sedang berjuang menuju perubahan paradigma dalam hierarki mata uang global yang didominasi oleh dolar AS, yang oleh negara-negara BRICS dianggap sebagai hambatan utama bagi kapasitas ekonomi mereka untuk berkembang.

Presiden Brasil, Lula da Silva sempat menyatakan, mengakhiri ketergantungan pada dolar sebagai salah satu prioritas BRICS. Belakangan saat dolar AS dipakai sebagai senjata untuk menghukum Rusia atas perangnya di Ukraina, menjadi salah satu alasan memudarnya hegemoni mata uang utama tersebut.

Ketidakpuasan negara-negara berkembang terhadap model pembiayaan Barat mungkin dapat menjelaskan sebagian dari meningkatnya daya tarik BRICS. Bagi Presiden Prancis Emanuel Macron, BRICS merupakan perwujudan dari fragmentasi sistem politik global yang membawa ?risiko melemahnya Barat dan khususnya Eropa.?

2. Negara Eropa

Kehadiran BRICS yang terus meluas dianggap sebagai penantang buat Uni Eropa (UE). Blok Uni Eropa saat ini berjumlah 27 negara, yakni Austria, Belgia, Bulgaria, Kroasia, Republik Siprus, Republik Ceko, Denmark, Estonia, Finlandia, Prancis, Jerman, Yunani, Hungaria, Irlandia, Italia, Latvia, Lithuania, Luksemburg, Malta, Belanda, Polandia, Portugal, Rumania, Slowakia, Slovenia, Spanyol, dan Swedia.

Uni Eropa juga menjadi salah satu blok kekuatan ekonomi dunia. Perluasan BRICS mungkin mencerminkan proses fragmentasi global yang sedang berlangsung. Gerakan ini membawa momentum kuat, dan yang paling menyatukan BRICS adalah penolakan mereka terhadap tatanan yang didominasi Barat.

Kini Barat dan khususnya Uni Eropa, dinilai harus menindaklanjuti dan memikirkan kembali model kerja sama dan pembangunan mereka dengan negara-negara berkembang. Jika tidak, mereka berisiko kehilangan negara-negara berkembang di masa meningkatnya ketegangan geopolitik dan tantangan transformasi global.

3. Negara Penerima Bantuan Barat

Kepala Pejabat Administratif enCore Energy Corp, Gregory Zerzan dikutip dari TheRiponForum, menerangkan bahwa BRICS tidak bermaksud menantang kerja sama multinasional. BRICS difokuskan untuk melemahkan Amerika Serikat.

Meski begitu kemunculan BRICS bisa menjadi ancaman bagi negara-negara penerima bantuan Barat, atau bahkan bisa menjadi solusi.

BRICS secara aktif berupaya memperluas peminjaman di seluruh Asia, Afrika, dan Amerika Selatan melalui pendirian Bank Pembangunan Baru (NDB), sebuah bank multilateral yang didirikan oleh kelompok tersebut pada tahun 2014.

Selain berfungsi sebagai sumber pembiayaan alternatif bagi IMF dan Bank Dunia, yang khususnya dipandang oleh China sebagai upaya memajukan kepentingan Amerika dan Barat, NDB memberikan pengaruh terhadap negara-negara berkembang yang dapat memfasilitasi peluang komersial dan penempatan kemampuan militer di luar negeri.

Beberapa pihak telah mengabaikan ancaman BRICS dengan alasan bahwa para anggotanya memiliki kepentingan yang berbeda, dan terkadang bertentangan.

"Ini tidak tepat; meskipun keanggotaannya dapat berubah, BRICS pada dasarnya akan tetap menjadi koalisi negara-negara yang menentang peran Amerika di dunia. Hingga saat ini, belum cukup perhatian yang diberikan pada ancaman yang masih muncul ini," tulis Gregory Zerzan.

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyebut bahwa regulasi yang berbelit menjadi penyebab utama Indonesia terancam middle income trap atau jebakan kelas menengah. Hal ini ia ungkapkan dalam Rakornas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah, di Jakarta, Senin, (23/9/2024).

"Karena untuk bisa mencapai high income country, maka Indonesia harus bisa menghindarkan dari middle income trap. Dan middle income trap itu biasanya muncul dalam bentuk regulasi dan policy yang membuat rumit suatu perekonomian dan makin membebankan kepada masyarakat," katanya.

Bendahara negara itu pun meminta agar dilakukan sinkronisasi data antara Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD) lewat digitalisasi lebih disempurnakan. Menurutnya ini penting agar pemadanan data antara APBN dan APBD lebih akurat untuk pengelolaan birokrasi yang lebih efektif.

Lebih lanjut disampaikan, Pemerintah telah berupaya menyederhanakan regulasi melalui Undang-Undang Nomor 1 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD). Sri Mulyani menyebut UU ini akan mengharmonisasi antara belanja pusat dan daerah.

"Kita terus melakukan sinergi untuk membangun Bagan Akun Standar (BAS) dan pemanfaatan platform digital. Tapi, itu (BAS) penting sekali sebagai backbone di dalam pengelolaan APBD dan bagaimana transparansi serta informasi yang bisa di-share secara tepat waktu," ujar Sri Mulyani.

"Sinergi ini tentu kita harapkan akan memberikan dampak yang selaras dengan apa yang tadi dilakukan di dalam e-government, yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat," jelasnya.

JAKARTA - Kementerian Keuangan mencatat realisasi penerimaan pajak sampai dengan Agustus 2024 mencapai Rp1.196,54 triliun atau sekitar 60,16 persen dari target APBN 2024.

"Terdapat berita positif bahwa penerimaan bulan ini mampu menjaga momentum pertumbuhan yang sudah tercipta selama 2 bulan sebelumnya dan diharapkan tren positif tetap terjaga di bulan-bulan selanjutnya," jelas Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono dalam konferensi pers APBN KiTA periode September 2024 di Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (23/9/2024).

Pria yang akrab disapa Tommy itu menuturkan PPh Non migas realisasinya sebesar Rp665,52 triliun atau 62,58 persen dari target APBN dengan pertumbuhan bruto negatif 2,46 persen.

"Meskipun masih mengalami kontraksi namun kinerja sektor ini menunjukkan perbaikan yang terlihat dari negatif growth melandai dibandingkan bulan-bulan sebelumnya," imbuhnya.

Kemudian PPN dan PPnBM realisasinya sebesar Rp470,81 triliun atau 58,03 persen dari target APBN dengan pertumbuhan bruto 7,36 persen. Menurutnya, pertumbuhan bruto ini menunjukan sinyal ekonomi Indonesia yang juga sedang mengalami pertumbuhan.

Selanjutnya PBB dan Pajak lainnya sebesar Rp15,76 triliun atau 41,78 persen dari target APBN dengan pertumbuhan bruto 34,18 persen.

"PPh Migas realisasinya Rp44,45 triliun atau 58,20 persen dari target dengan pertumbuhan bruto minus 10,23 persen yang terkontraksi akibat penurunan lifting minyak bumi," pungkasnya

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyebut bahwa produktivitas menjadi salah satu faktor kunci untuk keluar dari middle income trap atau jebakan pendapatan menengah. Menurutnya untuk mencapai status negara berpendapatan tinggi, Indonesia harus meningkatkan produktivitas.

Dalam acara The International Seminar ASEAN Global Development and the Middle Income Trap and Growth Academy ASEAN yang digelar di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat pada Senin (23/9/2024), Sri Mulyani memaparkan sejumlah strategi untuk keluar dari middle income trap.

Ia berpendapat, meskipun Indonesia memiliki komposisi demografis yang muda dan sumber daya alam yang melimpah serta posisi strategis di peta geopolitik global, namun yang paling penting untuk dilakukan adalah dengan peningkatan produktivitas melalui investasi di faktor produksi seperti tenaga kerja dan teknologi.

"Bagaimana investasi dan faktor produksi masing-masing dan bersama-sama dapat menciptakan sesuatu yang jauh lebih produktif, dalam hal output, tetapi juga dalam kualitas hidup. Dan dengan sekarang, secara global, kita menghadapi perubahan iklim, kita juga harus merawat Bumi. Jadi, ini semua menjadi salah satu bahan terpenting untuk keluar dari middle income trap," kata Sri Mulyani.

Berbicara soal produktivitas Sri Mulyani berpendapat bahwa hal pertama yang harus dibenahi adalah dari sisi tenaga kerja. Menkeu menilai tenaga kerja adalah modal utama. Namun menurutnya ini semua tidak bisa hanya bergantung pada jumlah penduduk yang besar, tapi juga harus berkualitas.

Peningkatan kualitas tenaga kerja sendiri disampaikan olehnya bisa dilakukan dengan pendidikan dan peningkatan kesehatan. Isu seperti stunting dan perbaikan layanan kesehatan dikatakan Sri Mulyani menjadi tantangan penting untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja di Indonesia.

Kemudian peran teknologi dan pendidikan vokasi. Ia berpendapat bahwa pendidikan yang relevan dengan era digital, pelatihan vokasi, dan program beasiswa menjadi alat penting dalam pengembangan tenaga kerja, dengan fokus pada keterampilan yang diperlukan untuk industri modern.

"Kita menyadari bahwa ada banyak aspek lain dari pendidikan. Kita sedang membahas tentang stunting sekarang, jadi ini bukan hanya tentang pertumbuhan penduduk, tetapi juga kualitas anak-anak di bawah lima tahun di Indonesia yang terbebas dari stunting. Kita juga menekankan pada penyediaan layanan yang lebih baik bagi masyarakat, terutama di bidang kesehatan," kata Sri Mulyani.

"Ini adalah hal yang sangat penting untuk membangun pertumbuhan yang berkelanjutan dan keluar dari perangkap pendapatan. Sumber daya manusia sangat penting. Tetapi pendidikan dan kesehatan sebagai tajuk utamanya. Pembahasannya harus lebih mendalam," tegasnya.

JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( APBN ) pada akhir Agustus 2024 mengalami defisit sebesar Rp153,7 triliun atau 0,68% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, defisit APBN 2024 ini masih dalam track sesuai dengan RUU APBN 2024. Defisit juga sejalan dengan pendapatan dan belanja negara.

"Dengan pendapatan dan belanja negara tersebut kita lihat defisit APBN adalah Rp153,7 triliun, atau 0,68 persen dari PDB,? kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN KiTa Edisi September 2024, Senin (23/9/2024).

Selain itu, keseimbangan primer per Agustus 2024 masih dalam posisi surplus atau tercatat Rp161,8 triliun. Kemudian belanja negara sebesar Rp1.930,7 triliun atau 58,1% dari pagu. Belanja ini tumbuh 15,3% (yoy) dari periode yang sama tahun lalu.

"Ini artinya kita sudah membelanjakan 58,1 persen dari total pagu belanja negara tahun ini telah dibelanjakan, dan pertumbuhannya masih sangat kuat," ujar Sri Mulyani.

Adapun pendapatan negara dari pajak, bea cukai, PNBP serta hibah sebesar Rp1.777,0 triliun atau 2,5% (yoy) atau sudah 63,4% dari target tahun 2024.

JAKARTA - Di tengah upaya aliansi ini untuk mengurangi ketergantungan pada greenback, seorang pejabat BRICS telah mengkonfirmasi bahwa perdagangan mata uang lokal telah melebihi transaksi yang diselesaikan dalam dolar Amerika Serikat (AS). Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri BRICS, Sameep Shastri, mengkonfirmasi bahwa aliansi-aliansi ini terus bergerak menjauh dari perdagangan mata uang Barat.

Dedolarisasi tetap menjadi fokus bagi blok BRICS. Dengan semakin dekatnya Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS 2024, sektor geopolitik mengharapkan pengumuman besar-besaran dari kelompok ini. Secara khusus, ada antisipasi bahwa sistem pembayaran blockchain dapat diatur untuk memulai debutnya.

Baca Juga: 23 Negara Resmi Daftar Anggota BRICS, Tetangga Indonesia Ikut Antre

Sepanjang tahun lalu, blok BRICS telah menantang dominasi dolar AS. Blok ini telah berkomitmen untuk mengurangi ketergantungan internasional pada aset tersebut. Hal ini telah mendorong pergeseran global. Berdasarkan laporan Atlantic CouncilSejak tahun 2002, cadangan global yang disimpan dalam greenback turun 14%. Adapun metrik tersebut sejalan dengan tahun pertama operasi penuh untuk kolektif lima negara.

Blok ini telah berkembang pesat sejak saat itu. Sekarang, seorang pejabat BRICS telah mengkonfirmasi bahwa perdagangan mata uang nasional telah melebihi kesepakatan yang diselesaikan dalam dolar AS.

Shastri mencatat bahwa perjanjian perdagangan bergantung pada penyelesaian dalam mata uang lokal sebagai langkah yang hemat biaya. Sesuatu yang hanya dapat dilacak lebih cepat oleh sanksi-sanksi Barat terhadap negara-negara aliansi.

"Saya sudah merasa bahwa hal ini sudah disalip karena negara-negara tersebut sangat senang melakukan perdagangan dalam mata uang mereka sendiri," kata Shastri disitir dari WatcherGuru, Senin (22/9/2024).

"Ketika Anda melihat pada tingkat mikro yang sangat sederhana, saya membeli produk X dari Rusia, membayar dengan nilai tukar dolar di India, dan kemudian memberikan layanan kembali, membayar dengan nilai tukar dolar. Jadi ada biaya tambahan di belakangnya, yang sekarang dihilangkan ketika saya langsung membayar dengan Rubel atau Rupee," tambahnya.

Baca Juga: Rudal Nuklir Setan-2 Rusia Meledak saat Uji Coba, Pukulan Telak bagi Putin

Hal itu tampaknya menjadi tujuan akhir dari aliansi ekonomi ini. Pengembangan pembayaran BRICS tampaknya menjadi cara untuk memajukan infrastruktur. Sistem ini akan memungkinkan negara-negara di belahan bumi selatan untuk menciptakan metode penyelesaian perdagangan yang mirip dengan SWIFT di Barat.

Dengan blok yang sudah merangkul perdagangan semacam ini, sistem tersebut seharusnya dapat mendorong perdagangan lebih jauh lagi. Hal ini akan mendorong penggunaan dolar AS menjadi lebih rendah. Menurut Shastri aliansi ini juga sedang mempertimbangkan untuk menerima sejumlah mata uang digital sesuai dengan standar aturan negara-negara yang berpartisipasi.

JAKARTA - Perdana Menteri Perancis Michel Barnier mengatakan pemerintah membuka peluang untuk menaikkan pajak bagi orang-orang terkaya dan beberapa perusahaan besar di Perancis. Hal ini dilakukan untuk memperbaiki defisit anggaran yang tak terkendali.

Barnier mengatakan kepada lembaga penyiaran France 2 bahwa situasi keuangan pemerintah sangat serius. Namun, pihaknya tidak mau membebani pajak kepada kelas menengah dan bawah.

"Saya tidak akan menaikkan pajak lebih jauh lagi bagi seluruh rakyat Prancis, baik bagi masyarakat yang paling sederhana, atau bagi mereka yang bekerja, maupun bagi kelas menengah. Namun saya tidak bisa mengecualikan orang-orang terkaya dari upaya nasional untuk memperbaiki situasi ini," Kata Barnier dikuitp dari Reuters, Senin (23/9/2024)

Total utang Perancis mencapai 110% dari PDB atau mendekati 3,2 juta euro. Pendapatan pajak yang lebih lemah dari perkiraan dan belanja pemerintah daerah yang lebih tinggi telah menyebabkan defisit anggaran sektor publik meningkat menjadi 6,2% dari output perekonomian tahun depan jika tidak ada upaya yang dilakukan untuk mengendalikannya.

?Sebagian besar utang kami ditempatkan di pasar internasional dan luar negeri. Kami harus menjaga kredibilitas Prancis,? kata Barnier.

Menurutnya, situasi ini memerlukan langkah-langkah untuk mengendalikan pengeluaran dan meningkatkan pendapatan. Untuk itu masyarakat dengan penghasilan tinggi harus melakukan bagian mereka agar membantu pemulihan keuangan Perancis.

Namun, Lanjut Barnier, tidak akan ada kenaikan pajak penghasilan bagi orang-orang dengan pendapatan rendah, penerima upah, atau kelas berpenghasilan menengah.

?Saya tidak akan menambah beban pajak bagi seluruh rakyat Prancis, mereka sudah membayar pajak tertinggi di antara semua mitra UE,? ujarnya.

Tugas besar pertama Barnier adalah mengajukan rencana anggaran tahun 2025 yang menangani situasi keuangan Prancis bulan depan. Prancis telah ditempatkan di bawah prosedur formal karena melanggar aturan anggaran Uni Eropa.

JAKARTA - Bank Indonesia (BI) mencatat likuiditas perekonomian atau uang beredar dalam arti luas (M2) tetap tumbuh pada Agustus 2024.Posisi M2 pada Agustus 2024 tercatat sebesar Rp8.973,7 triliun atau tumbuh sebesar 7,3 persen (yoy), lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 7,6 persen (yoy).

"Perkembangan tersebut terutama didorong oleh pertumbuhan uang beredar sempit (M1) sebesar 7,0% (yoy) dan uang kuasi sebesar 5,6% (yoy)," ujar Asisten Gubernur BI, Erwin Haryono dalam keterangan resmi, Senin (23/9/2024).

Erwin menjelaskan perkembangan M2 pada Agustus 2024 terutama dipengaruhi oleh perkembangan penyaluran kredit dan aktiva luar negeri bersih.

"Penyaluran kredit pada Agustus 2024 tumbuh sebesar 10,9% (yoy), relatif stabil dibandingkan pertumbuhan bulan sebelumnya sebesar 11,7% (yoy)," ungkap Erwin.

Kredit tersebut yang diberikan hanya dalam bentuk Pinjaman (Loans), dan tidak termasuk instrumen keuangan yang dipersamakan dengan pinjaman, seperti surat berharga (Debt Securities), tagihan akseptasi (Banker's Acceptances), dan Tagihan Repo.

Selain itu, kredit yang diberikan tidak termasuk kredit yang diberikan oleh kantor Bank Umum yang berkedudukan di Luar Negeri, dan kredit yang disalurkan kepada Pemerintah Pusat dan Bukan Penduduk.

Aktiva luar negeri bersih terkontraksi sebesar 1,1 persen (yoy), setelah tumbuh sebesar 0,1 persen (yoy) pada Juli 2024.Sementara itu, tagihan bersih kepada Pemerintah Pusat tumbuh sebesar 12,5 persen (yoy), setelah tumbuh sebesar 15,9 persen (yoy) pada Juli 2024.