JAKARTA - Kredit Pemilikan Rumah (KPR) biasanya ikut menyesuaikan seiring dengan penurunan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI) dan juga The Fed.

Praktisi Sistem Pembayaran dan Pengamat Perbankan Arianto Muditomo menilai bahwa KPR dengan suku bunga mengambang (floating) akan segera terpengaruh, sedangkan KPR dengan suku bunga tetap (fixed) mungkin baru akan terpengaruh ketika masa suku bunga tetap selesai.

"Secara umum, turunnya suku bunga BI dapat membuat KPR lebih terjangkau, sehingga meningkatkan minat masyarakat untuk membeli rumah," kata Arianto, Jumat (20/9/2024).

Baca Juga: Gubernur BI Ramal The Fed Pangkas Suku Bunga 3 Kali Tahun Ini

Secara keseluruhan, lanjut Arianto, penurunan suku bunga memberikan peluang bagi sektor perbankan untuk menawarkan kredit dengan biaya yang lebih rendah, sekaligus menjadi dorongan positif bagi perekonomian.

Menurut Arianto, penurunan suku bunga BI cenderung memengaruhi suku bunga perbankan, namun dampaknya tidak selalu langsung terasa.

"Bank akan menyesuaikan suku bunga kredit setelah mempertimbangkan beberapa faktor, termasuk likuiditas, risiko kredit, dan kondisi ekonomi secara keseluruhan," ujar Arianto.

Selain itu, dalam beberapa bulan setelah BI menurunkan suku bunga, bank akan mulai menurunkan suku bunga pinjaman dan deposito. Namun, Arianto bilang percepatan penyesuaian bisa berbeda antarbank, tergantung pada strategi masing-masing.

Baca Juga: Ekonom: BI Berpeluang Lanjutkan Pemangkasan BI Rate hingga 5,50% Akhir 2024

Untuk sentimen, ada dampak positif dari penurunan suku bunga umumnya terjadi di pasar keuangan dan sektor riil. Penurunan suku bunga dapat mendorong permintaan kredit, meningkatkan investasi, dan mendorong konsumsi, sehingga memicu pertumbuhan ekonomi.

Di pasar saham, penurunan suku bunga sering dianggap sebagai sinyal yang baik karena dapat mengurangi beban biaya pinjaman perusahaan dan meningkatkan keuntungan. "Selain itu, bagi sektor properti dan otomotif, penurunan suku bunga dapat meningkatkan permintaan konsumen," jelas Arianto.

Sebelumnya, Bank Indonesia (BI) memutuskan menurunkan BI Rate 25 basis poin (bps) menjadi 6 persen. Gubernur BI Perry Warjiyo menyebutkan keputusan ini konsisten dengan tetap rendahnya prakiraan inflasi pada 2024 dan 2025 yang terkendali dalam sasaran yang ditetapkan pemerintah.

"Rapat dewan gubernur BI 17-18 September 2024 memutuskan untuk menurunkan BI Rate 25 basis poin menjadi 6 persen demikian deposit facility turun 25 bps menjadi 5,25 persen lending facility 25 bps jadi 6,75 persen," kata dia dalam konferensi pers, Rabu (18/9).

JAKARTA - Pemerintah kembali memberikan insentif PPN DTP (ditanggung Pemerintah) 100% untuk pembelian rumah tapak atau satuan rumah susun yang berlaku hingga akhir Desember 2024.

Hal ini berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61 Tahun 2024 tentang Insentif Tambahan Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Rumah Tapak dan Satuan Rumah Susun yang ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2024.

Dalam beleid tersebut dijelaskan bahwa rumah tapak atau satuan rumah susun sebagaimana dimaksud harus memenuhi setidaknya 2 persyaratan, yakni harga jual paling banyak Rp5 miliar dan merupakan rumah tapak atau rumah baru satuan rumah susun yang diserahkan dalam kondisi siap huni.

"PPN ditanggung pemerintah sebagaimana dimaksud pasal 2 dimanfaatkan untuk setiap 1 orang pribadi atas perolehan 1 rumah tapak atau 1 satuan rumah susun," tulis pasal 5 ayat (1) dikutip, Jumat (20/9/2024).

Lebih lanjut, dalam pasal 7 dijelaskan PPN ditanggung Pemerintah diberikan untuk masa pajak September 2024 sampai dengan masa pajak Desember 2024.

Masa pajak September yang diatur dalam peraturan tersebut mencakup transaksi properti untuk rumah tapak atau satuan rumah susun sejak 1 September hingga 30 September mendatang. Sehingga transaksi yang sudah dilakukan pada awal September lalu masih bisa mendapatkan insentif PPN DTP meski peraturan baru terbit saat ini.

Adapun PPN atas penyerahan rumah tapak dan satuan rumah susun sebagaimana dimaksud tidak ditanggung Pemerintah dalam hal:

1. objek yang diserahkan bukan merupakan rumah tapak atau satuan rumah susun
2. telah dilakukan pembayaran uang muka atau cicilan pertama sebelum tanggal 1 September 2024
3. penyerahannya dilakukan sebelum tanggal 1 September 2024 atau setelah tanggal 31 Desember 2024
4. perolehan lebih dari 1 (satu) rumah tapak atau 1 (satu) satuan rumah susun oleh 1 (satu) orang pribadi
5. rumah tapak atau satuan rumah susun dipindahtangankan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak penyerahan
6. penyerahannya tidak menggunakan Faktur Pajak sebagaimana
7. Pengusaha Kena Pajak tidak mendaftarkan berita acara serah terima.

JAKARTA - Data Nomor Pokok Wajib Pajak ( NPWP ) 6 juta warga Indonesia bocor, termasuk milik Presiden Joko Widodo (Jokowi), Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani hingga putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka.

Menanggapi kebocoran data ini, Pengamat Keamanan Siber Vaksin.com, Alfons Tanujaya menegaskan, pengelola data harus disiplin menjalankan standar pengelolaan dan pengamanan data untuk mencegah kebocoran.

Alfons menggarisbawahi bahwa sisi terlemah dari sistem keamanan data adalah pengguna atau user. Untuk itu, pihak pengelola data diharapkan juga turut andil dalam melindungi user dengan melakukan scanning pada setiap perangkat.

?Mereka perlu dilindungi dengan cara melakukan scanning terhadap perangkat mereka. Jika perangkat tidak sesuai standar keamanan, akses harus ditolak,? kata Alfons dalam Market Review IDX Channel pada Jumat (20/9/2024).

Di samping itu, Alfons juga menyoroti perlunya peningkatan kesadaran dan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dalam pengelolaan data. Ia menyebut, instansi dan lembaga seringkali berebut tanggung jawab pengelolaan data dengan tujuan anggaran, bukan keamanan.

?Jadi sikap dasar yang harus dimiliki adalah amanah, bukan berkah. Dengan sikap amanah, pengelolaan data akan lebih aman,? ujar Alfons.

Lebih jauh Alfons berharap pemerintah lebih serius dalam menangani pengelolaan data dengan menempatkan orang-orang profesional di posisi yang relevan. Menurutnya, jika yang ditempatkan untuk bertanggung jawab adalah orang yang kurang mengerti soal pengelolaan data, maka kebocoran akan terus terjadi.

?Kalau bisa ya diutamakan milenial atau yang lebih muda lagi,? imbuh Alfons.

JAKARTA - Dolar Amerika Serikat (USD) telah menjadi mata uang cadangan dunia dalam waktu yang lama. Berkat king dolar, Amerika Serikat (AS) yang semakin kuat memaksa sejumlah negara melakukan dedolarisasi.

Dalam konteks tersebut, yuan muncul sebagai alternatif juga pesaing utama dalam perlombaan mata uang cadangan dunia. Bloomberg melaporkan pada bulan April 2024, yuan China berhasil mengungguli Euro. Menurut statistik terbaru dari sistem pesan pembayaran SWIFT, nilai yuan mendekati 6% pada April 2024.

China jelas memanfaatkan situasi ini untuk mempromosikan yuan dan tujuan dedolarisasi secara global. Saat ini, yuan adalah salah satu mata uang yang paling banyak digunakan di Rusia. Direktur Asosiasi di Pusat GeoEkonomi Atlantic Council, Maia Nikoladze mengatakan;

"Berdagang dalam yuan sangat nyaman bagi Rusia dan China. Rusia tidak memiliki terlalu banyak alternatif mata uang lain, sementara China mendapatkan keuntungan dari memberikan pengaruh ekonomi yang lebih besar terhadap Moskow, dan juga membuat kemajuan dalam menginternasionalkan yuan."

Meskipun akan membutuhkan waktu lebih lama dari yang diperkirakan untuk yuan Cina untuk menurunkan dolar, tampaknya yuan bergerak pada kecepatan yang tepat. Selain itu, upaya negara-negara BRICS juga dapat menurunkan dolar.

JAKARTA - Reformasi pajak menjadi langkah krusial bagi perekonomian negara, terutama dalam konteks keadilan sosial dan distribusi kekayaan. Pandangan ini diungkap oleh Fuad Bawazier, mantan Menteri Keuangan Indonesia, sebagai respons atas rencana Prabowo Subianto, presiden terpilih, membentuk Badan Penerimaan Negara (BPN).

Menurut Fuad, sistem perpajakan yang adil tidak hanya mendukung pertumbuhan ekonomi, tetapi juga berfungsi sebagai alat untuk mengurangi ketimpangan sosial.

"Dalam menghadapi tantangan globalisasi dan perubahan ekonomi yang cepat, penting bagi negara untuk menyesuaikan kebijakan perpajakan mereka agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang," ujar Fuad, dikutip Kamis (19/9/2024).

Disebutkan Fuad Bawazier, reformasi pajak yang adil memerlukan pendekatan yang komprehensif dan beragam strategi untuk dapat diterapkan secara efektif. Salah satu langkah awal adalah melakukan analisis kebijakan perpajakan yang ada saat ini.

"Hal ini dilakukan untuk mengidentifikasi celah dan ketidakadilan yang mungkin ada dalam sistem perpajakan saat ini," sebutnya.

Baca Juga: Data NIK dan NPWP Gibran hingga Jokowi Bocor? Begini Respons DJP

Fuad juga mengemukakan pentingnya memperbarui kebijakan perpajakan agar sesuai dengan dinamika ekonomi dan sosial yang terus berkembang. Penilaian yang teliti terhadap kebijakan dapat menjadi pendorong awal untuk melakukan perubahan.

Selanjutnya, penerapan teknologi memainkan peranan penting dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi sistem pajak. Dengan memanfaatkan teknologi informasi, badan penerimaan negara dapat mengoptimalkan pengumpulan pajak dan mengurangi potensi kebocoran pendapatan.

"Misalnya, penerapan sistem e-filing yang memungkinkan wajib pajak untuk melakukan pelaporan pajak secara online dapat mempercepat proses dan mengurangi kesalahan," ujarnya memberi contoh.

Teknologi dapat menjadi alat yang efektif untuk memastikan bahwa semua wajib pajak membayar kewajiban mereka dengan adil, sehingga meningkatkan akuntabilitas.

Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan juga menjadi sangat krusial. Masyarakat berhak mendapat informasi yang jelas dan transparan mengenai kebijakan perpajakan yang akan diterapkan. Diskusi publik dan konsultasi dengan berbagai pemangku kepentingan dapat membantu membangun legitimasi kebijakan perpajakan.

"Contoh dari negara lain yang berhasil menerapkan reformasi pajak, seperti di beberapa negara Skandinavia, menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pajak dapat membantu menciptakan sistem yang lebih adil dan efektif," sarannya.

Dalam konteks ini, tambah Fuad, BPN harus mengambil inisiatif untuk menjembatani komunikasi antara pemerintah dan masyarakat untuk mencapai tujuan reformasi pajak yang diinginkan.

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Rapat Paripurna mengungkapkan apresiasi dan permohonan maafnya selama bekerja sama dengan DPR RI. Sri Mulyani mengatakan bahwa hari ini ia telah menyelesaikan tugas konstitusi sebagai Menkeu.

"Alhamdulillah hari ini saya telah menyelesaikan tugas konstitusi saya sebagai seorang Menteri Keuangan dalam menyusun APBN 2025," tulis Sri Mulyani dikutip dari Instagram resmi, Kamis (19/9/2024).

Baca Juga: DPR Setujui APBN Tahun Pertama Prabowo, Makan Siang Gratis Rp71 Triliun

Rapat Paripurna DPR tersebut tentang Pengambilan Keputusan terhadap RUU APBN 2025 selesai dilaksanakan. APBN 2025 dinilainya adalah APBN transisi.

"Komunikasi dan konsultasi politik terus dilakukan sehingga APBN 2025 dapat mengakomodir seluruh prioritas pemerintahan baru. Namun, pada saat yang sama tetap waspada terhadap berbagai resiko dan dinamika baik global maupun domestik," jelasnya.

Dia menyampaikan terima kasih yang tulus kepada DPR atas segala upaya, dialog, dan dedikasi yang telah dijalin selama ini dalam mengelola keuangan negara demi kemajuan Indonesia.

Menurut Menkeu, sebuah manifestasi kecintaan kepada negeri yang sangat nyata. Masa depan kita tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran, namun juga oleh seberapa bijak kita mengelolanya.

"Dalam tiap-tiap keputusan fiskal, terselip untaian doa akan masa depan Indonesia yang penuh peluang dan harapan. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk dan ridho bagi kita dalam merawat Tanah Air serta kehidupan bangsa Indonesia tercinta," pungkasnya.

Berikut asumsi dasar ekonomi makro APBN 2025 yang disepakati bersama DPR;

- Pertumbuhan ekonomi: 5,2 persen
- Inflasi: 2,5 persen
- Nilai tukar Rupiah: Rp16.000,00/USD
- Suku bunga SBN 10 tahun: 7 persen
- ICP: USD82/Barel
- Lifting minyak: 605 rbph
- Lifting gas: 1,005 juta bsmph
- Tingkat kemiskinan: 7,0-8,0 persen
- Tingkat kemiskinan ekstrem: 0 persen
- Gini ratio: 0,379-0,382
- Nilai Tukar Petani: 115-120
- Nilai Tukar Nelayan: 105-108

Baca Juga: DPR Setujui APBN 2025 Pertama Prabowo, Pertumbuhan Ekonomi Dipatok 5,2%

Total Belanja Negara tahun 2025 dianggarkan Rp3.621,3 triliun, terdiri dari Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) Rp1.160,1 triliun, Belanja Non-K/L Rp1.541,4 triliun dan Transfer ke Daerah Rp919,9 triliun. Untuk memenuhi seluruh tujuan pembangunan dan program prioritas pemerintah tersebut, pendapatan negara ditargetkan mencapai Rp3.005,1 triliun.

Didukung oleh Penerimaan Perpajakan Rp2.490,9 triliun dan PNBP Rp513,6 triliun. Defisit APBN 2025 ditetapkan sebesar 2,53 persen PDB atau sebesar Rp616,2 triliun. Tingkat yang moderat untuk mengakomodasi periode transisi dengan tetap menjaga keberlanjutan yang baik.

JAKARTA - Presiden Jokowi mengatakan sebanyak 85 juta pekerjaan akan hilang di tahun 2025. Penyebabnya, adanya peningkatan otomasi di berbagai sektor kerja hingga munculnya Artificial Intelligence (AI).

"Peningkatan otomasi di berbagai sektor kerja. semua sekarang ini mulai masuk ke sana semua ke otomasi semua. Awal kita hanya otomasi mekanik, kemudian sekarang muncul AI, muncul analis, muncul otomasi analytic. Setiap hari muncul hal-hal baru," kata Jokowi saat menghadiri Kongres Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia XXII & Seminar Nasional 2024 di Surakarta, Kamis (19/9/2024).

Baca Juga: Pasien IMF Mengerikan, Jokowi Sebut 85 Juta Pekerjaan Akan Hilang di 2025

"Dan kalau kita baca 2025, pekerjaan yang akan hilang itu ada 85 juta. Pekerjaan akan hilang 85 juta, sebuah jumlah yang tidak kecil. Kita dituntut membuka lapangan kerja, justru di 2025, 85 juta pekerjaan akan hilang, karena tadi adanya peningkatan otomasi di berbagai sektor," ujarnya.

Tidak hanya itu, Jokowi juga mengingatkan terkait gig economy yakni sebuah pasar tenaga kerja yang identik dengan karyawan kontrak jangka pendek atau pekerja lepas (freelancer). Pasalnya, gig economy bisa menjadi tren yang akan mengurangi jumlah lapangan kerja.

"Gig economy. Hati-hati dengan ini ekonomi serabutan, ekonomi paruh waktu. Kalau tidak dikelola dengan baik, ini akan jadi menjadi tren, perusahaan lebih memilih pekerja independen. Perusahaan memilih pekerja freelancer, perusahaan memilih kontrak jangka pendek untuk mengurangi risiko ketidakpastian global yang sedang terjadi. Ini trennya kita lihat menuju ke sana," kata Jokowi.

Baca Juga: Raksasa Otomotif Jerman VW Bakal PHK 15 Ribu Karyawan

Jokowi pun kembali mengingatkan jumlah lapangan kerja yang semakin berkurang harus segera diatasi. "Dan yang bekerja itu bisa bekerja di sini bisa bekerja di negara lain. Sehingga, sekali lagi kesempatan kerja semakin sempit dan semakin berkurang," pungkasnya.

JAKARTA - Ketua Badan Anggaran DPR, Said Abdullah mendoakan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati agar tetap di dalam pemerintahan yang otomatis adalah pemerintah baru Prabowo Subianto.

Bukan tanpa sebab, hal tersebut karena Banggar dan Kementerian Keuangan khususnya telah bekerja sama selama 9 tahun ini.

"Bagi kami, Ibu Menteri Keuangan itu jujur kami sampaikan adalah guru kami, sahabat kami, mitra kerja kami, insya Allah, semoga kita semua meridhoi, Tuhan mengizinkan agar beliau tetap di dalam pemerintahan. Amin," jelas Said dalam konferensi pers Rapat Paripurna Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2025 di Kompleks Parlemen DPR, Jakarta, Kamis (19/9/2024).

Menanggapi hal tersebut, Sri Mulyani yang mengenakan batik selaras dengan celana berwarna merah itu mengecualikan doa Said yang terakhir.

"Terima kasih pak Said, kecuali bagian yang paling akhir tadi ya (tetap di dalam pemerintahan)," ucap Sri Mulyani.

Adapun Sri Mulyani menyampaikan telah menyelesaikan tugas konstitusi sebagai Menkeu atau wakil pemerintah. Menyusun APBN 2025 yang merupakan APBN transisi karena disusun oleh pemerintah saat ini utk dilaksanakan oleh pemerintah terpilih dari pemilu 2024 yang lalu.

"APBN 2025 kita harapkan menjadi instrumen yang tetap sehat kredibel dan efektif utk membangun fondasi Indonesia menuju visi Indonesia emas 2045. Banyak fokus di dalam APBN yang selama ini telah kita sampaikan dan akan diteruskan, yaitu collecting mind? Spending better prudent serta innovative financing," jelas Sri Mulyani.

Sejauh ini, kursi Bendahara Negara masih jadi perdebatan di banyak kalangan. Nama sosok pengganti pun banyak disebut dari kalangan Prabowo.

JAKARTA - Presiden Jokowi meresmikan pembukaan Kongres Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) XXII dan Seminar Nasional, Surakarta, pada hari ini Kamis (19/9/2024). Dalam sambutannya, Jokowi mengatakan bahwa saat ini dunia mengahadapi gejolak ketidakpastian dan tantangan yang tidak mudah.

"Dunia sekarang ini menghadapi gejolak ketidakpastian tantangan yang tidak mudah. Semua negara mengalami termasuk kita, bahkan negara maju kalau kita lihat sudah masuk, banyak yang masuk jurang resesi. Terakhir Inggris masuk ke jurang resesi. Terakhir 96 negara sudah menjadi pasien IMF, ini juga sebuah angka yang kalau menurut saya sangat mengerikan," kata Jokowi.

Baca Juga: Raksasa Otomotif Jerman VW Bakal PHK 15 Ribu Karyawan

Jokowi juga mengingatkan pada tahun 2030 Indonesia akan mendapatkan bonus demografi. Hal itu, katanya bisa menjadi kekuatan dan beban bagi Indonesia. Maka dari itu, kata Jokowi, pada saat bonus demokrasi tersebut dibutuhkan pembukaan lapangan kerja sebesar-besarnya.

"Ini tantangan paling besar yang akan melompatkan kita menjadi negara maju atau tidak. Sehingga sekali lagi bonus demografi ini membutuhkan pembukaan kesempatan kerja sebesar-besarnya," kata Jokowi.

Menurut Jokowi saat ini semua negara sedang mengalami beberapa tantangan yang sama. Tantangan pertama, yakni perlambatan ekonomi global.

"Kita tahu 2023 dari world bank ini global hanya tumbuh 2,7, kemudian 2024 ini diperkirakan hanya muncul 2,6 tahun depan dari World Bank muncul naik sedikit 2,7 tapi masih jauh yang diharapkan oleh semua negara Dan kita seperti yang disampaikan bapak ketua umum, bisa tumbuh di 5 kurang lebih 5,1, ini sebuah hal yang patut kita syukuri karena ekonomi global hanya tumbuh 2,6-2,7," jelasnya.

Tantangan kedua yakni peningkatan otomasi diberbagai sektor kerja. Menurutnya saat ini semua serba otomasi termasuk kemunculan otomasi analitik.

"Setiap hari muncul hal-hal baru. Dan kalau kita baca 2025 pekerjaan yang hilang itu ada 85 juta sebuah jumlah yang tidak kecil. Kita dituntut membuka lapangan kerja, justru di 2025 85 juta pkerjaan akan hilan, karena tadi adanya peningkatan otomasi diberbagai sektor," ungkapnya.

Baca Juga: Banyak Pekerja Tersapu Badai PHK, Pemerintah Perlu Bertindak Cepat

Tantangan lainnya yakni ekonomi serabutan atau paruh waktu. Menurutnya jika tidak bisa dikelola dengan baik makan akan menjadi sebuah tren dan perusahaan akan memilih pekerja independen.

"Perusahaan memilih pekerja freelancer, perusahaan memilih kontrak jangka pendek untuk mengurangi risiko ketidakpastian global yang sedang terjadi, ini trennya kita lhat menuju ke sana. Dan yang bekerja itu bisa bekerja di sini bisa bekerja di negara lain. Sehingga sekali lagi kesempatan kerja semakin sempit dan semakin berkurang," kata Jokowi.

"Oleh sebab itu, saya berharap dari ISEI tadi sudah menyampaikan kajiannya ada sebuah desain tapi desain taktis, rencana tapi rencana taktis, strategi tapi strategi taktis yang detail. Kalau ada ini kita harus belok kemana, kalau di cegat di sini kita harus menuju kemana itu hal-hal taktis seperti ini yang kita perlukan," tandasnya.

JAKARTA - DPR RI menyepakati Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) tahun anggaran 2025 menjadi Undang-Undang (UU). Kesepakatan itu, diambil dalam forum Rapat Paripurna ke-7 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025 yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/9/2024).

"Apakah RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2025 dapat disetujui untuk disahkan menjadi UU?" tanya Wakil Ketua DPR RI Lodewijk F. Paulus yang bertindak sebagai pimpinan rapat.

Baca Juga: DPR Setujui APBN 2025 Pertama Prabowo, Pertumbuhan Ekonomi Dipatok 5,2%

Sementara itu, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menjelaskan, pihaknya dan Pemerintah sepakat penambahan alokasi belanja negara untuk pemerintahan baru Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Selain itu, Said menyampaikan, pihaknya juga sepakat memberikan keleluasaan realokasi anggaran bagi kebutuhan anggaran kementerian/lembaga yang baru.

"Sebab hal itu kewenangan konstitusional presiden dan wakil presiden terpilih untuk menyusun jumlah kementerian/lembaga dalam pemerintahannya," kata Said.

Baca Juga: Banggar DPR Sepakati RUU APBN 2025, Belanja Tahun Pertama Prabowo Rp3.621 Triliun

Adapun alokasi anggaran yang disepakati untuk program pemerintahan Prabowo-Gibran sebagai berikut;

1. Program makan siang bergizi gratis: Rp71 triliun.
2. Pemeriksaan kesehatan gratis untuk pemeriksaan tensi, gula darah, foto rontgen dan skrining penyakit katastropik: Rp3,2 triliun.
3. Pembangunan rumah sakit (RS) lengkap berkualitas di daerah dengan meningkatkan RS di daerah dari tipe D menjadi tipe C beserta sarana dan prasarana, serta alat kesehatannya: Rp1,8 triliun.
4. Renovasi sekolah sebanyak 22 ribu sekolah: Rp20 triliun.
5. Membangun sekolah unggulan terintegrasi: Rp4 triliun.
6. Membangun lumbung pangan nasional daerah dan desa dengan intensifikasi lahan pertanian seluas 80 ribu hektar dan cetak sawah baru 150 ribu hektar, serta dukungan sarana prasarana pendukung: Rp15 triliun.

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memandang penurunan suku bunga Federal Reserve atau The Fed sebesar 50 basis poin pada Rabu (18/9/2024) waktu setempat, diharapkan positif bagi perekonomian global.

Keputusan FOMC untuk memangkas suku bunga sebesar 50 bps ke kisaran 4,75 persen hingga 5 persen karena bank sentral memulai siklus tersebut untuk menopang perekonomian setelah pertempuran panjang melawan lonjakan inflasi.

"Ya itu adalah suatu langkah yang sudah diantisipasi tentu dampaknya terhadap perekonomian diharapkan positif baik pada perekonomian AS dan juga kepada seluruh dunia," jelas Sri Mulyani usai konferensi pers di Kompleks Parlemen DPR, Jakarta, Kamis (19/9/2024).

Ia menuturkan keputusan the fed untuk menurunkan suku bunga adalah langkah yang memang diharapkan.

"Karena higher for longer memang salah satu faktor yang memberikan dampak sangat besar terhadap kinerja perekonomian di negara-negara berkembang, jadi penurunan ini adalah langkah yang memang kita harapkan," imbuhnya.

Mengutip Investing, Federal Reserve memulai siklus pemotongan suku bunga dengan pemotongan suku bunga besar-besaran pada Rabu kemarin, tetapi ekonom percaya bahwa pemotongan suku bunga sebesar 50 basis poin bukanlah 25 bps yang baru, mengharapkan kecepatan pemotongan yang lebih terukur di masa mendatang.

"Fed bertindak besar saat siklus pemotongan suku bunga dimulai
The Fed memang memangkas suku bunga kebijakannya sebesar 50bps hari ini, menjadi antara 4,75 persen dan 5,00 persen, tetapi pemungutan suara tidak bulat dan proyeksi suku bunga baru menunjukkan pemotongan yang lebih kecil sebesar 25bps pada dua pertemuan FOMC yang tersisa tahun ini," ujar Capital Economics dalam catatan.

Ada perbedaan pendapat dari salah satu anggota Komite Pasar Terbuka Federal, Gubernur Michelle Bowman, yang lebih suka memotong sebesar 25 bps.

Pemotongan suku bunga yang besar dan berani untuk memulai siklus pemotongan suku bunga, mendorong banyak orang untuk berspekulasi apakah kecepatan pemotongan suku bunga sebesar 50 basis poin akan dipertahankan untuk pertemuan-pertemuan mendatang.

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati buka suara soal kebocoran 6 juta data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), termasuk milik Menteri Kabinet Indonesia Maju, Presiden Joko Widodo (Jokowi) hingga Wakil Presiden Terpilih Gibran Rakabuming Raka.

Menurut Sri Mulyani, perihal kebocoran data tersebut dirinya sudah meminta jajaran Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo untuk melakukan pengecekkan dengan tim IT.

"Kita sedang, saya sudah minta pak Dirjen Pajak dan seluruh pihak di Kemenkeu untuk melakukan evaluasi terhadap persoalannya, nanti akan disampaikan penjelasannya ya, oleh pak Dirjen Pajak dan tim IT-nya," ungkap Sri Mulyani usai konferensi pers di Kompleks Parlemen DPR, Jakarta, Kamis (19/9/2024).

Sebelumnya, ramai dugaan kebocoran 6 juta data NPWP yang kemudian diperjualbelikan di Breach Forums diungkap pendiri Ethical Hacker Indonesia, Teguh Aprianto dalam unggahannya di media sosial X, Rabu (18/9) lalu.

Selain NPWP, data yang juga terseret di antaranya nomor induk kependudukan (NIK), alamat, nomor handphone, email, dan data lainnya. Harga jual seluruh data itu mencapai Rp150 juta.

Dalam cuitan yang sama, Teguh mengatakan bahwa data yang bocor juga termasuk milik Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) serta putranya Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep.

Daftar kebocoran data selain petinggi negara adalah sejumlah menteri juga termasuk dalam daftar seperti Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) Budi Arie Setiadi, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas, Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan, hingga Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Informasi mengenai kebocoran data NPWP itu juga diunggah oleh perusahaan keamanan siber Falcon Feeds di platform X. Namun, dalam pernyataannya, mereka menyebut keaslian informasi itu belum terverifikasi.