JAKARTA - Terdapat sejumlah tantangan terhadap status dolar sebagai mata uang utama di pasar keuangan, menurut para peneliti dari Brookings Institution. Dalam sebuah catatan baru-baru ini, lembaga think tank ini menunjukkan pergeseran status dolar AS di pasar keuangan global, dengan penggunaan greenback yang terus menurun selama beberapa dekade terakhir.

Berdasarkan laporan Dana Moneter Internasional (IMF) Meskipun dolar masih mendominasi cadangan bank sentral dan perdagangan dunia, mata uang ini menyumbang 59% dari seluruh cadangan global pada awal 2024 turun dari 71% dari cadangan pada 1999.

AS mulai menerapkan sanksi terhadap Rusia dan sekutunya setelah Moskow memulai invasi ke Ukraina pada tahun 2022. Hal ini memicu upaya dedolarisasi di Rusia dan negara-negara BRICS lainnya, yang menunjukkan bahwa mereka ingin beralih dari dolar sebagai reaksi terhadap pembatasan perdagangan Barat.

Rusia, khususnya, telah mengambil langkah-langkah untuk mendevaluasi ekonominya secara besar-besaran, dengan negara ini mengadopsi nilai tukar yuan terhadap rubel, mengusulkan mata uang saingan terhadap dolar, dan dilaporkan memelopori platform

Pembayaran alternatif yang tidak bergantung pada dolar.

China, yang melihat perusahaan-perusahaannya terkena sanksi sekunder dari Departemen Keuangan AS minggu lalu, juga mengisyaratkan pergeseran dari dolar, dan mempromosikan yuan sebagai alternatif.

"Jika Amerika Serikat berubah-ubah dengan sanksi, bertindak secara sepihak, dan gagal mengembangkan doktrin ketatanegaraan ekonomi, maka dolar dapat dilengserkan," ujar para peneliti Brookings, mengutip komentar Menteri Keuangan AS Janet Yellen.

2. Utang AS

Meningkatnya beban utang AS dapat membuat para pemegang mata uang menjadi lebih waspada terhadap dolar, terutama jika ada kekhawatiran bahwa AS mungkin tidak dapat membayar kembali utangnya.

Meskipun neraca utang AS belum mencapai tingkat yang tidak berkelanjutan, laju pengeluaran pemerintah yang cepat tidak banyak membantu menenangkan pasar. Fitch, misalnya, menurunkan peringkat kredit AS tahun lalu, dengan alasan kemerosotan yang terus berlanjut dalam standar-standar tata kelola pemerintahan.

"Bertengkar mengenai alokasi anggaran, Kongres telah menutup pemerintahan beberapa kali. Ketidakstabilan politik lebih lanjut dapat mengikis kepercayaan investor terhadap dolar," kata para peneliti.

3. Teknologi Pembayaran

Sistem pembayaran yang lebih maju telah mempermudah pertukaran mata uang nontradisional. Hal ini dapat membebani permintaan dolar AS, yang secara tradisional dianggap sebagai alat tukar yang paling menarik.

?Biasanya, menukar mata uang tersebut ke dolar, dan sebaliknya, lebih mudah dan lebih murah daripada menukarnya dengan mata uang lain. Namun, Cina dan India, misalnya, tidak perlu lagi menukarkan mata uang mereka dengan dolar untuk melakukan perdagangan dengan murah. Sebaliknya, menukarkan renminbi dengan rupee secara langsung akan menjadi lebih murah. Akibatnya, ketergantungan pada 'mata uang kendaraan', terutama dolar, akan menurun,? Eswar Prasad, seorang peneliti senior di Brookings Institution, mengatakan dalam sebuah catatan sebelumnya.

4. Mata Uang Digital Bank Sentral

Mata uang digital yang diterbitkan oleh bank sentral juga dapat mempermudah dan membuat mata uang nontradisional menjadi lebih murah. China sedang mengembangkan salah satu CBDC, dan CIPS, sistem pembayaran Antar Bank Lintas Batas China, telah ?berkembang pesat? selama beberapa tahun terakhir, demikian catatan lembaga think-tank tersebut.

The Fed telah membuat jaringan pembayaran instan sendiri, tetapi belum bergerak untuk membuat CBDC, dengan Powell menyarankan tahun lalu bahwa mata uang digital akan membutuhkan persetujuan dari anggota parlemen. Hal ini berarti AS berisiko tertinggal dari negara-negara lain, di mana teknologi pembayaran digital berkembang pesat, kata para peneliti Brookings.

Namun, meskipun ada peringatan, sebagian besar pakar mata uang tidak percaya bahwa dedolarisasi merupakan ancaman jangka pendek bagi AS atau mata uangnya. Saat ini, tidak ada pesaing dekat greenback di pasar keuangan dan negara-negara yang mencoba melakukan dedolarisasi akan menghadapi sejumlah konsekuensi ekonomi, seperti pertumbuhan yang lebih lambat dan hilangnya nilai investasi, kata seorang pakar komoditas kepada Business Insider.

JAKARTA - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengadakan Dialog Ekonomi dengan tema Peran dan Potensi Kelas Menengah Menuju Indonesia Emas 2045.

Berdasarkan pantauan MNC Portal Indonesia, hadir beberapa Mantan Menko Perekonomian seperti Darmin Nasution, Dorodjatun Kuntjoro-Jakti , Aburizal Bakrie hingga Chairul Tanjung.

Selain itu, hadir pula Deputi Bidang Ekonomi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Amalia A Widyasanti, Wakil Menteri Keuangan I Suahasil Nazara, Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi hingga Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengakui bahwa persentase kelas menengah di Indonesia menurun. Sebab kebanyakan dari mereka beralih profesi menjadi pekerja mandiri. Namun diakui Suharso, penurunan itu tidak drastis.

Suharso menilai, budaya itu merupakan warisan dari pola kerja work from home (WFH) saat pandemi covid-19. Dalam kesempatan yang berbeda, Ekonom Senior Chatib Basri juga mengungkapkan bahwa jumlah kelas menengah di Indonesia terus merosot sejak 2019.

Menurutnya, data Bank Dunia mengungkapkan kelas menengah sebesar 23 persen dari jumlah penduduk pada 2018. Jumlah itu kemudian turun menjadi 21 persen pada 2019.

JAKARTA - Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah meluncurkan sebuah rencana kesiapsiagaan dan respons yang bertujuan untuk mengkoordinasikan upaya-upaya untuk mengatasi wabah cacar air yang mematikan dan telah menjadi keadaan darurat kesehatan global.

WHO mencari dana sebesar USD135 juta setara Rp2 triliun yang akan mencakup enam bulan pertama dari rencana tersebut yang dimulai pada bulan September, demikian dikatakan dalam sebuah pernyataan pada hari Senin (26/8).

Baca Juga: Thailand Laporkan Kasus Pertama Cacar Monyet Varian Clade 1b yang Lebih Menular

Langkah ini untuk mendukung upaya-upaya yang dilakukan oleh badan kesehatan dunia tersebut dan para mitranya untuk menghentikan rantai penularan cacar air dari manusia ke manusia. Kasus-kasus penyakit ini melanda Afrika tengah, menewaskan ratusan orang dan menginfeksi ribuan orang.

Dana yang terkumpul akan digunakan untuk meningkatkan pengawasan dan diagnosa, membantu para ilmuwan untuk lebih memahami bagaimana virus ini berubah dan apa yang sebenarnya mendorong penyebarannya.

Meskipun Afrika adalah satu-satunya benua di mana penyakit ini mewabah, Afrika tidak menerima vaksin untuk virus ini pada tahun 2022 ketika penyakit menular ini menyebar ke seluruh dunia.

Afrika juga belum mendapatkan vaksin untuk versi yang baru bermutasi yang telah ditetapkan sebagai tingkat kewaspadaan tertinggi WHO.

Sejauh ini, WHO telah merogoh dana darurat untuk keadaan darurat untuk memulai proses penanganan wabah ini, Michael Ryan, direktur eksekutif WHO untuk Keadaan Darurat Kesehatan, mengatakan pada awal bulan ini.

Baca Juga: Perbedaan Gejala Cacar Monyet dengan Cacar Air dan Campak

Dana yang terkumpul juga akan membantu negara-negara merencanakan strategi meminimalkan penularan dari hewan ke manusia, dan mendapatkan vaksin, menurut pernyataan tersebut.

Ini juga telah menjadi tuan rumah pembicaraan selama lebih dari satu tahun untuk mengembangkan perjanjian pandemi di mana semua negara anggota berkontribusi. Perjanjian ini akan memastikan akses yang adil terhadap vaksin, diagnostik, dan terapi untuk pengobatan.

"Di mana kita kalah adalah di mana tidak ada komitmen politik, di mana ada kebingungan, di mana ada kurangnya koordinasi," kata dia dikutip dari swissinfo.ch, Selasa (27/8/2024).

JAKARTA - Anggota BRICS, China, mengambil keuntungan penuh dari sanksi AS terhadap Rusia dengan mendorong yuan China untuk penyelesa ian perdagangan.

Menteri Keuangan AS Janet Yellen secara terbuka mengakui sanksi-sanksi tersebut hanya membantu mata uang lokal dan merugikan dolar. Ia mengungkapkan bahwa sanksi-sanksi itulah yang membuat aliansi BRICS mempertimbangkan untuk melakukan dedolarisasi dengan menggunakan mata uang lokal untuk transaksi lintas batas.

Baca Juga: Publik Arab Ledek Nasrallah: Roket Hizbullah Hanya Bunuh dan Lukai Ayam Israel

China sudah berhasil dalam upayanya, karena yuan telah mengungguli dolar AS sebagai mata uang yang paling banyak diperdagangkan di Rusia. Pemerintahan Xi Jinping tidak meninggalkan satu langkah pun dalam meyakinkan Rusia untuk menerima yuan untuk semua pembayaran perdagangan.

Mayoritas negara-negara berkembang sekarang membayar dalam yuan China dan rubel Rusia untuk transaksi dengan negara ini. Rusia sepenuhnya mulai menerima yuan China untuk pembayaran setelah AS menjatuhkan sanksi terhadap ekonominya pada Februari 2022.

Beberapa negara berkembang lainnya, termasuk mitra BRICS-nya India dan Brasil, menyelesaikan perdagangan dalam yuan China untuk minyak mentah. India bahkan menghemat USD7 miliar setara Rp108 triliun dalam pertukaran mata uang dengan menggunakan yuan dan bukan dolar AS untuk membeli minyak dengan harga diskon.

Baca Juga: Saling Balas, Pertarungan China dan Uni Eropa Makin Panas

Melansir Watcher Guru, Yuan menyumbang 42% dari semua transaksi internasional yang dilakukan di Rusia antara tahun 2023 hingga 2024. Dolar AS menyumbang 39,5% dari semua penyelesaian lintas batas yang dilakukan oleh anggota BRICS Rusia selama periode yang sama.

Dolar AS telah menurun sebesar 2,5% sehingga menjadikan Yuan sebagai mata uang yang paling banyak digunakan di Rusia pada tahun 2023-2024.

Baik anggota BRICS, China dan Rusia, mempelopori agenda dedolarisasi di seluruh dunia. Negara-negara berkembang menemukan prospek yang menguntungkan karena inisiatif ini memperkuat mata uang lokal yang memberikan dorongan bagi ekonomi asli mereka.

JAKARTA - Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menyoroti rendahnya realisasi penyerapan anggaran pendidikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2023. Dalam rapat yang membahas pertanggungjawaban APBN Tahun Anggaran 2023, Anggota Banggar DPR Dolfie OFP, mempertanyakan realisasi anggaran pendidikan yang hanya mencapai 16% dari pagu. Padahal, konstitusi mengamanatkan alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dalan setiap tahun anggaran.

"Nilai 4% yang tidak terealisasi mencapai Rp111 triliun, yang seharusnya dapat digunakan untuk meringankan rakyat memperoleh layanan pendidikan di semua tingkatan, SD, SMP, SMA sampai Perguruan Tinggi," ujar dia di Jakarta, Senin (26/8/2024).

Baca Juga: Akhir Masa Jabatan Presiden , Jokowi Naikkan Anggaran Pendidikan 2025 hingga Rp722,6 Triliun

Dolfie menambahkan, alokasi 4% yang tidak terserap itu juga bisa dimanfaatkan untuk menyelesaikan masalah uang kuliah bagi sebagian mahasiswa kurang beruntung di sejumlah perguruan tinggi.

"Capaian realisasi pelaksanaan anggaran pendidikan yang hanya 16% telah menghilangkan hak konstitusional rakyat memperoleh pendidikan yang baik," tegasnya.

Baca Juga: Masih Semrawut, Partai Perindo Minta Pemerintah Evaluasi Anggaran Pendidikan

Senada, Anggota Bamggar DPR RI dari Fraksi PKS Ecky Awal Mucharam menambahkan, serapan yang kurang maksimal bisa dimaknai sebagai pelanggaran konstitusi dan perlu diperbaiki ke depan.

"Komitmen pemerintah hanya sebatas penganggaran agar mencapai 20%, sedangkan komitmen realisasinya masih belum. Hal ini dapat dianggap tidak sesuai konstitusi," katanya.

JAKARTA - Pemerintah memfokuskan pengadaan alat pertahanan dan keamanan (alpahankam). Tentunya mempersiapkan anggaran industri pertahanan dalam negeri ikut agar berkembang. Apalagi pengadaan alat pertahanan dan keamananan menjadi salah satu program prioritas tahun 2025-2029.

" Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025?2045 dan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025?2029 telah menyusun sejumlah pedoman dan strategi untuk memperkuat industri pertahanan dalam negeri," Deputi Bidang Polhukam Bappenas RI Bogat Widyatmoko, dikutip Senin (26/8/2024).

Baca Juga: Ukraina Jadi Importir Senjata Terbesar Ketiga di Dunia

Dia menyebutkan, Indonesia berada di peringkat 25 sebagai negara yang paling banyak impor alat utama sistem senjata (alutsista). Terbanyak buatan Amerika, Prancis dan Korea Selatan.

"Indonesia berada di 25 besar negara yang paling banyak impor senjata. Tapi, Indonesia bukan termasuk pembeli terbesar bagi Amerika Serikat dan Perancis," kata dia.

Untuk peringkat tertinggi impor alat utama sistem senjata (alutsista) dari India, lalu kedua dari Arab Saudi dan ketiga Qatar. Ketiga negara itu impor dari Rusia, Amerika dan Perancis.

Melihat hal itu, Indonesia pun harus memperkuat industri pertahanan dalam negeri. Hal itu agar menjaga keamanan negara Indonesia.

"Saat ini mengedepankan alat pertahanan dalam negeri perlu ditingkatkan dalam menjaga keamanan negara di tengah geopolitik dunia yang memanas," bebernya.

Dia pun meminta BUMN sektor pertahanan untuk lebih banyak memproduksi alutsista. Apalagi, BUMN sektor pertahan memiliki pendapatan yang sudah naik saat ini. "Kita minta BUMN Industri pertahan meningkat hampir 3 kali lipat jadi tingkatkan produksi senjata maupun alutsista," jelasnya.

Sementara itu, Global Sales and Marketing Ammunition KNDS Patrcik Lier mengatakan bahwa persenjataan Indonesia sudah sangat maju. Hal ini berkat kerjasama Prancis dan Indonesia dalam memajukan alutsista.

"Kami sudah membantu Indonesia dalam industri senjata untuk membangun persenjataan yang lebih canggih. Apalagi, Indonesia sudah sangat maju untuk alutsista dalam negeri," bebernya.

Baca Juga: Info Lowongan CPNS 2024 di Bappenas, Cek Formasi dan Gajinya

Dia mengungkapakn bekerjsama dengan BUMN indutsri pertahanan seperti PT Pindad. Menurutnya, BUMN itu merupakan mitra penting untuk mengembangkan sistem persenjataan darat.

"Kerja sama utama yakni artileri, amunisi dan kendaraan tempur. Untuk itu kerjasama ini menjadikan adanya win win solusi yang didapatkan Indonesia dan Prancis," tandasnya.

JAKARTA - Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Bea Cukai) buka suara soal viral video yang beredar di media sosial terkait anak bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep bersama istrinya, Erina Gundono turun dari jet pribadi di Bandara Adi Soemearmo, Solo, namun langsung masuk ke mobil Alphard bersamaan dengan seluruh barang belanjaan yang dibawakan oleh seorang laki-laki.

Video itupun ramai lantaran banyak netizen yang geram karena barang-barang bawaan tersebut tidak melalui jalur pemeriksaan imigrasi dan kepabeanan.

Baca Juga: Netizen Ramai Desak University of Pennsylvania Cabut Beasiswa S2 Erina Gudono

Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai Nirwala Dwi Heriyanto pun mengungkapkan bahwa hingga kini pihaknya masih mengecek status penerbangan di video yang ramai tersebut.

"Untuk private jet, sebagaimana pada umumnya, setelah penumpang dijemput dengan mobil yang telah terotorisasi maka langsung menuju terminal untuk diproses melalui prosedur imigrasi dan kepabeanan," ujar dia saat dihubungi, Senin (26/8/2024).

Baca Juga: Kaesang Pangarep Tak Bisa Maju Pilgub, Jokowi Respons Begini

Nirwala menegaskan, sama seperti pesawat lainnya, pengguna jet pribadi juga diberlakukan mekanisme yang sama. Sehingga, apabila penerbangan berasal dari luar negeri maka akan tetap melalui proses imigrasi dan kepabeanan.

"Terkait status penerbangan di video tersebut kami masih cek, namun jika penerbangan tersebut adalah penerbangan domestik maka tidak perlu melalui Bea Cukai. Sementara jika penerbangan tersebut penerbangan Internasional maka akan melalui prosedur-prosedur international airport clearance termasuk imigrasi dan kepabeanan," tutupnya.

JAKARTA - Tarik-menarik ekonomi antara Uni Eropa dan China semakin meningkat. Keputusan Uni Eropa baru-baru ini untuk memberlakukan tarif yang berpotensi mencapai 36,3% terhadap kendaraan listrik China bukan hanya sebuah sikap proteksionis.

Hal ini menandai titik balik strategis dalam pertempuran untuk menguasai pasar energi terbarukan global. Sebagai tanggapan, Beijing dengan cepat membalas dengan investigasi anti-subsidi pada produk susu Eropa.

Langkah-langkah pembalasan ini menggambarkan meningkatnya ketegangan yang melampaui perselisihan perdagangan dan menimbulkan banyak pertanyaan tentang masa depan hubungan China dengan Eropa. Ketegangan antara Uni Eropa dan China mencapai puncaknya minggu ini ketika Uni Eropa mengumumkan pengenaan tarif impor kendaraan listrik China.

Keputusan ini diambil setelah investigasi selama sembilan bulan, berawal dari kecurigaan atas subsidi besar-besaran yang diberikan oleh Beijing kepada industri kendaraan listriknya. Menurut laporan resmi, subsidi tersebut mendistorsi persaingan dan mengancam kepentingan ekonomi Eropa. Menanggapi hal tersebut, kurang dari 24 jam setelah pengumuman ini, China membalas dengan membuka investigasi anti-subsidi terhadap produk susu yang diimpor dari Uni Eropa, yang menargetkan subsidi pertanian Eropa.

"Kami akan dengan tegas membela kepentingan industri susu Uni Eropa dan kebijakan pertanian bersama," kata Olof Gill, juru bicara Komisi Eropa dikutip dari Contribune, Senin (26/8/2024).

Dia menekankan kesediaan Uni Eropa untuk melawan tekanan eksternal. Rangkaian peristiwa ini menyoroti dinamika yang kompleks antara dua raksasa ekonomi ini. Pabrikan China, yang telah terpengaruh oleh biaya tambahan sementara yang diperkenalkan oleh UE Juli lalu, mengalami penurunan penjualan yang drastis, dengan penurunan sebesar 45% antara Juni dan Juli 2024.

Situasi di Prancis mencerminkan tren ini, di mana langkah-langkah seperti bonus lingkungan baru pada kendaraan yang diproduksi di Eropa semakin memperparah kesulitan bagi model China. MG4, kendaraan yang populer di Prancis, mencatat penurunan penjualan sebesar 33% antara Januari dan Juli tahun ini. Kedua belah pihak sekarang tampaknya terlibat dalam spiral tindakan dan tindakan balasan, dengan potensi dampak bagi industri di kedua belah pihak.

Saling Balas

China dan Uni Eropa saling balas menyerang. Konfrontasi ini dapat menandai awal dari konflik perdagangan yang lebih luas antara Uni Eropa dan China. Meskipun Brussels mengatakan siap untuk mengeksplorasi solusi alternatif sesuai dengan aturan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), Beijing tidak menunjukkan tanda-tanda akan melonggarkan strategi balasannya.

"Perang dagang ini mungkin tidak dapat dihindari," kata Josep Borrell, Perwakilan Tinggi Uni Eropa untuk Urusan Luar Negeri.

Eskalasi tersebut menimbulkan kekhawatiran tentang konsekuensi ekonomi yang lebih luas, terutama pada rantai pasokan global dan pasar keuangan yang telah dilemahkan oleh berbagai krisis ekonomi.

Bagi industri Eropa, perang dagang yang berkepanjangan dapat berarti peningkatan biaya dan hilangnya daya saing di pasar global. Sementara, taruhannya sama tingginya dengan China. Langkah-langkah proteksionis Eropa mengancam untuk memperlambat ekspansi internasional produsen otomotifnya. Dalam konteks ini, menjadi penting untuk memantau dengan seksama langkah-langkah selanjutnya dalam konflik tersebut.

Secara jangka panjang, perang seperti itu tidak hanya dapat membentuk kembali hubungan Sino-Eropa tetapi juga memiliki dampak yang mendalam pada ekonomi global, dengan penyesuaian strategis dan refleksi baru pada kebijakan perdagangan internasional.

JAKARTA - Sinyal penurunan suku bunga the Fed atau Federal Reserve ( Bank Sentral AS ) semakin kuat, seiring pernyataan bos Fed , Jerome Powell. Dalam pidato akhir pekan kemarin, Powell mengirimkan pesan langsung bahwa waktunya sudah tiba bagi bank sentral untuk mulai menurunkan suku bunga.

Berbicara pada simposium ekonomi tahunan Fed Kansas City di Jackson Hole, Wyo., Powell mengatakan: "Waktunya telah tiba untuk menyesuaikan kebijakan,".

"Arah perjalanannya jelas. Untuk waktu dan kecepatan kapan penurunan suku bunga akan tergantung pada data yang masuk, prospek yang berkembang, dan keseimbangan risiko," tambah Powell.

Powell menyampaikan pidatonya menjelang pertemuan Fed pada 17-18 September, mendatang yang diyakini bank sentral bakal mengumumkan penurunan suku bunga untuk pertama kalinya sejak 2020.

Sementara itu Powell mengakui, ada kelemahan baru-baru ini di sektor tenaga kerja dan Ia mengatakan, The Fed tidak "mencari atau mengharapkan penurunan lebih lanjut pada kondisi pasar tenaga kerja."

Laporan ketenagakerjaan pada Juli mengguncang pasar awal bulan ini, mengungkapkan bahwa hanya ada 114.000 lapangan kerja baru pada bulan lalu. Sementara itu tingkat pengangguran naik menjadi 4,3%, tertinggi sejak Oktober 2021.

Data awal pekan ini juga menunjukkan bahwa lebih sedikit orang yang dipekerjakan di ekonomi AS pada Maret pada angka 818.000, menghapus kekuatan pasar kerja selama setahun terakhir.

"Tampaknya tidak mungkin bahwa pasar tenaga kerja akan menjadi sumber tekanan inflasi yang meningkat dalam waktu dekat," kata Powell.

Menjelang pidato Powell, investor telah memperhitungkan hampir 100% kemungkinan Fed akan menurunkan suku bunga bulan depan, dengan peluang pengurangan 0,25% versus 0,50%.

"Empat setengah tahun setelah kedatangan COVID-19, yang terburuk dari distorsi ekonomi terkait pandemi sudah memudar," kata Powell.

"Inflasi sudah turun secara signifikan ... Tujuan kami adalah untuk memulihkan stabilitas harga sambil mempertahankan pasar tenaga kerja yang kuat, menghindari peningkatan tajam dalam pengangguran yang mencirikan episode disinflasi sebelumnya ketika ekspektasi inflasi kurang berlabuh dengan baik. Meskipun tugasnya belum selesai, kami telah membuat banyak kemajuan menuju hasil itu."

Pernyataan Powell pada hari Jumat mengingatkan pada pernyataan yang dia sampaikan di Jackson Hole pada tahun 2022, di mana ketua Fed menawarkan penilaian langsung tentang prospek ekonomi dan, pada saat itu, perlunya kenaikan suku bunga tambahan.

"Di podium ini dua tahun lalu, saya membahas kemungkinan bahwa mengatasi inflasi dapat berdampak dalam bentuk pengangguran yang lebih tinggi dan pertumbuhan yang lebih lambat," kata Powell.

"Beberapa berpendapat bahwa mengendalikan inflasi akan membutuhkan resesi dan periode pengangguran yang tinggi. Saya menyatakan komitmen tanpa syarat kami untuk sepenuhnya memulihkan stabilitas harga dan mempertahankan sektor tenaga kerja," terangnya.

JAKARTA - Sanksi Barat terhadap Rusia telah membuahkan hasil yang berlawanan dengan tujuan mereka. Hal itu diungkapkan miliarder Rusia, Alisher Usmanov dalam sebuah wawancara dengan surat kabar Italia, Corriere Della Sera. Dia menegaskan rezim sanksi sejauh ini lebih banyak merugikan negara-negara Uni Eropa daripada Rusia.

"Mereka ingin merusak ekonomi Rusia, dan di sini ekonomi Rusia sedang tumbuh. Mereka ingin menghukum elit bisnis, dan orang-orang Rusia membawa pulang uangnya. Ekonomi Rusia beradaptasi dengan sanksi, sementara pasar-pasar tetangganya menderita. Eropa menolak sumber daya energi Rusia dan terpaksa membelinya dengan harga yang jauh lebih tinggi," ujar dia dilansir dari Russia Today, Senin (26/8/2024).

Ekonomi Rusia berhasil tumbuh 3,6% pada 2023 meskipun ada sanksi ekonomi yang diberlakukan oleh Uni Eropa, AS, dan sekutunya sejak dimulainya operasi khusus di Ukraina pada 2022. Kekuatan ekonomi Uni Eropa, Jerman mengalami resesi tahun lalu, sementara negara besar lainnya di blok tersebut, Prancis dan Italia membukukan pertumbuhan di bawah 1%.

Menyusul sanksi dan sabotase Pipa Nord Stream pada September 2022, yang menyebabkan penurunan dramatis dalam pasokan gas Rusia ke UE, blok tersebut mulai membeli gas alam cair (LNG) dari AS. Menurut perkiraan yang diterbitkan oleh Kementerian Energi Rusia, LNG Amerika 30-40% lebih mahal daripada gas pipa Rusia.

Usmanov juga mengutuk kebijakan sanksi Uni Eropa yang menargetkan individu-individu yang dianggap dekat dengan kepemimpinan Rusia. Barat telah melakukan kesalahan besar dengan menganiaya para pengusaha Rusia karena alasan politik, karena mereka tidak mempengaruhi pengambilan keputusan.

Alisher yang lahir di Uzbekistan ditambahkan ke dalam daftar sanksi Inggris, Uni Eropa, dan AS tak lama setelah peluncuran operasi militer Moskow di Ukraina, bersama dengan beberapa tokoh bisnis terkemuka lainnya. Pembatasan ini membuat investasi Rusia di luar negeri menjadi tidak mungkin, sang miliarder mengeluh, dan menambahkan bahwa para pebisnis dari negara yang terkena sanksi kini lebih banyak berinvestasi di dalam negeri.

Usmanov dianugerahi gelar Komandan Orde Jasa Republik Italia pada 2017 karena mendanai restorasi kompleks arsitektur besar Trajan's Forum di Roma, yang dibangun pada awal abad ke-2 Masehi. "Sanksi adalah tanda ketidakberdayaan," ujar dia, seraya menambahkan bahwa perdamaian di Ukraina hanya dapat dicapai melalui kompromi dan negosiasi.

Berdasarkan laporan Forbes, Usmanov memiliki saham di perusahaan raksasa bijih besi dan baja Metalloinvest, serta perusahaan telekomunikasi MegaFon. Kekayaan bersihnya mencapai USD13,8 miliar menjadikannya salah satu dari 100 orang terkaya di dunia.

JAKARTA - Pemerintah terus mendorong ekonomi berkelanjutan yang ramah lingkungan. Salah satunya pengembangan teknologi hijau, pengelolaan sumber daya alam dan perubahan perilaku konsumen.

Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Bappenas/PPN Vivi Yulaswati
Vivi Yulaswati mengatakan investasi hijau bisa menciptakan 7-10 kali lipat lapangan kerja lebih besar dibandingkan investasi konvensional.

"Kami memproyeksikan ada 1,8 hingga 2,2 juta lapangan kerja di 2060 yang dihasilkan dari sektor energi terbarukan, teknologi kendaraan listrik (EV), efisiensi energi, pemanfaatan lahan dan peningkatan pengelolaan limbah.Lapangan kerja yang dihasilkan adalah green jobs," kata Vivi saat menghadiri diskusi pada acara Lestari Summit 2024 di Jakarta, dikutip Minggu (25/8/2024).

Dia mengungkapkan beberapa data pada 2023 ada 0,63 juta RE (renewable energy) jobs, 2030 ada 0,74 juta RE jobs, dan 2050 ada 1,07 juta RE jobs. Sebab itu, momentum tingginya kebutuhan industri akan green jobs itu tidak akan bisa dipenuhi oleh Indonesia jika tidak ada pelatihan yang mumpuni sejak saat ini.

"Kekurangan tenaga terampil akan meningkat, jika berbagai pelatihan saat ini tidak selaras dengan kemajuan teknologi," ujar Vivi.

Sementara, Head of Leadership Development and Scholarship Tanoto Foundation, Michael Susanto, juga menyampaikan bahwa tantangan terbesar untuk menyambut peluang green jobs di dunia bagi Indonesia adalah kesiapan sumber daya manusianya. Padahal peluang green jobs saat ini sudah semakin melimpah.

Platform jobseeker yang paling besar, misalnya Linkedin, zaman dulu tidak ada yang namanya pilihan green jobs. Sekarang sudah ada," ucap Michael.

Oleh karena itu, sektor pendidikan di Indonesia sangatlah penting dalam upaya mencetak manusia-manusia yang terampil untuk mengisi pekerjaan ramah lingkungan dan usaha bisnis yang berkelanjutan.

JAKARTA - Kementerian Perdagangan China pada hari Minggu (25/8/2024) menyatakan bahwa pihaknya menentang keras keputusan Amerika serikat (AS) untuk menambahkan beberapa entitas bisnis dari negara itu ke daftar kendali ekspornya karena masalah yang terkait dengan Rusia.

AS pada Jumat (23/8) menambahkan 105 perusahaan Rusia dan China ke dalam daftar pembatasan perdagangan karena dugaan dukungan mereka terhadap militer Rusia. Perusahaan-perusahaan tersebut, 42 dari China, 63 dari Rusia, dan 18 dari negara lain, menjadi sasaran karena alasan pengiriman barang elektronik AS ke pihak-pihak yang terkait dengan militer Rusia.

Diketahui, pemasok AS harus mendapatkan izin yang sulit diperoleh agar dapat mengirim ke perusahaan-perusahaan yang termasuk dalam "daftar entitas", demikian sebutannya.

Departemen Keuangan dan Departemen Luar Negeri AS mengumumkan pada Jumat terkait pembatasan-pembatasan terhadap 400 individu dan entitas di seluruh dunia termasuk di China, Turki dan Swiss.

"Rusia telah mengubah ekonominya menjadi alat untuk melayani kompleks industri militer Kremlin," ujar Wakil Menteri Keuangan Wally Adeyemo dalam siaran persnya dikutip dari Business Insider, Sabtu (24/8/2024).

"Perusahaan, lembaga keuangan, dan pemerintah di seluruh dunia perlu memastikan bahwa mereka tidak mendukung rantai pasokan industri militer Rusia," tambahnya.

Sementara itu, seperti dilansir CNBC, Sabtu (25/8/2024), Kementerian China menyatakan tindakan AS tersebut mengganggu tatanan perdagangan internasional dan menghambat pertukaran ekonomi normal. Pemerintah China juga menambahkan bahwa pihaknya akan mengambil tindakan yang diperlukan untuk melindungi hak-hak sah perusahaan-perusahaannya secara tegas.