JAKARTA - Menteri Keuangan atau Menkeu Sri Mulyani Indrawati kembali memberikan kode 'pamitan' dan tidak lagi menjabat sebagai Bendahara Negara di periode baru pemerintah presiden terpilih Prabowo Subianto . Sri Mulyani menyebut dirinya I'm Gone dalam acara peringatan Hari Pajak Nasional yakni Spextacular, Minggu (14/7/2024).

Lalu siapakah sosok menteri keuangan selanjutnya yang digadang-gadang menggantikan Sri Mulyani? Adapun ada sejumlah nama yang dibidik langsung oleh Prabowo, dan dari beberapa sumber mengungkapkan bila Sri Mulyani tidak ada dalam daftar.

Nama-nama tersebut di antaranya Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar, dan Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) Royke Tumilaar.

Selain empat nama tersebut, berembus kabar juga bahwa sosok Thomas Djiwandono yang merupakan keponakan Prabowo juga diperhitungkan sebagai calon menkeu. Tommy, sapaan Thomas selama ini dipercaya oleh Prabowo mengelola keuangan Partai Gerindra dan kampanye pamannya tersebut.

Thomas juga diperkenalkan langsung oleh Sri Mulyani saat keterangan pers usai usai menerima kunjungan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Jumat (31/5/2024) lalu.

Nama lain yang juga digadang menjadi menkeu selanjutnya adalah ekonom sekaligus mantan menteri Chatib Basri dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo.

7 sosokcalon menteri keuangan kabinet Prabowo Subianto

1. Budi Gunadi Sadikin

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menjabat sejak Desember 2020 dan disebut berhasil mengendalikan penyebaran Covid-19 di Indonesia dengan memanfaatkan jaringan internasional dan sumber daya dalam negeri untuk mendapatkan tes dan vaksin. Sebelumnya Budi sempat menjadi Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Direktur Utama Bank Mandiri.



Lulusan fisika nuklir Institut Teknologi Bandung ini sempat berkarier sektor swasta yaitu di Asia-Pasifik IBM. Dia menjabat sebagai staf teknologi informasi sebelum memulai kariernya di PT Bank Bali. Budi juga pernah menjabat sebagai presiden PT Indonesia Asahan Aluminium sebelum meninggalkan sektor swasta untuk pemerintahan.

2. Kartika Wirjoatmodjo

Pria yang akrab disapa Tiko ini merupakan pengganti Budi Gunadi Sadikin sebagai Direktur Utama Bank Mandiri. Sebelumnya, Tiko merupakan Kepala Eksekutif Lembaga Penjaminan Simpanan dan sempat memimpin PT Indonesia Infrastructure Finance.



Pada 2019, Tiko diangkat menjadi Wakil Menteri BUMN. Tiko diketahui meraih gelar sarjana akuntansi dari Universitas Indonesia dan meraih gelar magisternya (MBA) dari Universitas Erasmus Rotterdam pada 2001.

3. Mahendra Siregar

Mahendra adalah seorang ekonom, ia tidak asing lagi dengan Kementerian Keuangan. Di bawah kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, tepatnya pada 2011-2013, Mahendra menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan.



Mahendra juga pernah menjadi duta besar Indonesia untuk AS. Sejak 2022, ia telah memimpin Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mengawasi peraturan di sektor perbankan dan pasar modal.Mahendra meraih gelar sarjana ekonomi dari Universitas Indonesia dan gelar master di bidang yang sama dari Monash University.

4. Royke Tumilaar

Royke memimpin Bank Mandiri dari 2019 hingga 2020 setelah menjabat berbagai posisi di departemen mulai dari wholesale banking, korporat, hingga manajemen aset. Dia pertama kali bergabung dengan bank pada tahun 1998 setelah Krisis Keuangan Asia, setelah memulai karier bankir sebagai analis kredit di Bank Dagang Negara.



Setelah meninggalkan Mandiri, Royke bergabung dengan PT Bank Negara Indonesia (BNI) sebagai Direktur Utama. Royke meraih gelar ekonomi dari Universitas Trisakti dan gelar magister bidang keuangan bisnis dari University of Technology Sydney.

5. Chatib Basri

Menteri Keuangan di era Presiden SBY pada periode 2013-2014 ini sebelumnya menjabat sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) pada 2012-2013.



Chatib dikenal sebagai akademisi, dosen dan ekonom yang cemerlang dan berpengalaman. Saat ini dirinya tengah menjabat sebagai Direktur Utama PT Bank Mandiri Tbk. Tidak hanya itu, dia ditunjuk sebagai Governing Board Co-Chair untuk Pandemic Fund pada 2022.

6. Perry Warjiyo

Perry menjadi Gubernur BI setelah Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengusulkan calon tunggal ke Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR pada Maret 2023.

Perry pernah menempuh pendidikan di Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada pada 1982. Perry kemudian melanjutkan pendidikan di Iowa State University hingga meraih gelar Master pada 1989 dan meraih gelar Ph.D di tahun 1991.



Perry berkarir di BI sejak tahun 1984, khususnya di area riset ekonomi dan kebijakan moneter, isu-isu internasional, transformasi organisasi dan strategi kebijakan moneter, pendidikan dan riset kebanksentralan, pengelolaan devisa dan utang luar negeri, serta Biro Gubernur. Sebelum menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia, Perry menjabat sebagai Deputi Gubernur BI periode 2013-2018.

7. Thomas Djiwandono

Thomas termasuk keluarga berpendidikan dan berada. Dia sekolah di SMP Kanisius, Menteng, Jakarta. Sementara kuliahnya di luar negeri. Ia kuliah di bidang studi sejarah di Haverford Colloge, Pennsylvania, Amerika Serikat, dan mengambil master di bidang International Relations and International Economics di Johns Hopkins University School of Advanced International Studies, Washington, Amerika Serikat.



Kariernya dimulai sebagai wartawan magang di Majalah Tempo pada tahun 1993 dan pada tahun 1994 di Indonesia Business Weekly. Selain itu, Tommy pun pernah berkerja sebagai analisis keuangan di Whetlock NatWest Securities, Hong Kong.

Pada tahun 2006, kariernya terus meningkat saat pamannya Hashim memintanya untuk membantu di Arsari Group dan ia menjabat sebagai Deputy CEO Arsari Group, perusahaan agrobisnis.

JAKARTA - Banyak orang super kaya Prancis diramalkan bakal meninggalkan negara itu, seiring kekhawatiran soal ketidakstabilan politik dan prospek pajak yang lebih tinggi. Hal ini setelah koalisi dari kubu sayap kiri Prancis meraih jumlah kursi parlemen terbanyak dalam pemilu pada Minggu (7/7), mengalahkan kubu sayap kanan yang tengah bangkit.

Namun koalisi sayap kiri itu masih belum berhasil meraih suara mayoritas. Kondisi tersebut membuat Prancis, yang merupakan pilar Uni Eropa dan tuan rumah Olimpade musim panas mendatang, kemungkinan menghadapi situasi parlemen gantung dan kelumpuhan politik.

Beberapa manajer kekayaan seperti dilansir Bloomberg, mengatakan banyak klien mereka yang panik dan sudah mulai mentransfer modal ke luar negeri. Bahkan tidak sedikit miliarder yang berpikir untuk mulai mencari kemungkinan ekspatriasi.

Mayoritas kalangan crazy rich Prancis ini khawatir bahwa, ketika sayap kanan maupun kiri jauh tidak segera memenangkan pemilihan secara langsung, beberapa usulan seperti pajak yang lebih tinggi dapat segera menjadi undang-undang.

"Kami memiliki klien baru seperti eksekutif perusahaan yang bertanya apa yang dapat mereka lakukan untuk melindungi diri mereka sendiri. Setelah Brexit, banyak bankir masuk ke Prancis, tetapi orang-orang berpenghasilan tinggi ini akan pergi karena mereka tidak ingin membayar pajak lebih banyak," ungkap Xenia Legendre, mitra pengelola yang berbasis di Paris di firma hukum Hogan Lovells.

Koalisi sayap kiri New Popular Fron yang memenangkan kursi terbanyak dalam pemilihan, berjanji bakal mengenakan pajak tinggi atas keuntungan perusahaan dan orang kaya.

Undang-undang semacam itu akan bertentangan dengan kebijakan yang diberlakukan oleh Presiden Emmanuel Macron, yang dianggap lebih ramah kepada orang kaya dan bahkan membuatnya mendapat julukan "presiden orang kaya."

"Banyak orang kemungkinan bakal pergi, jika kebijakan ekstrem diadopsi. Prancis tidak akan lagi menarik bagi orang asing, dan orang kaya akan pergi," ungkap Emmanuel Angelier, kepala perusahaan manajemen kekayaan La Financiere d'Orion, memprediksi.

Sedangkan Julien Magitteri, penasihat kekayaan pribadi di Barnes Family Office by C�me mengungkapkan, beberapa orang mulai pindah dari ibu kota Prancis tersebut, bahkan sebelum putaran kedua pemungutan suara. Sebagian besar memilih hijrah ke negara-negara seperti Swiss dan Luksemburg.

Sebagian besar manajer kekayaan mengatakan bahwa tempat-tempat seperti Italia, Dubai, Singapura, dan AS (Amerika Serikat) juga merupakan salah satu tujuan yang dipertimbangkan oleh banyak orang super kaya Prancis.

Prancis merupakan rumah bagi beberapa orang terkaya di dunia , termasuk Bernard Arnault, orang terkaya di Eropa dan kepala perusahaan barang mewah LVMH. Lalu ada Francoise Bettencourt Meyers dari kerajaan kecantikan L'Or�al, yang dianggap sebagai wanita terkaya di dunia; dan Wertheimer bersaudara, yang mengendalikan rumah mode Paris Chanel.

Menurut jejak pendapat yang dilakukan oleh badan Elabe awal pekan ini, tujuh dari sepuluh orang Prancis tidak puas dengan hasil pemilihan dan komposisi Majelis Nasional yang baru, dengan mengatakan bahwa negara itu sekarang "tidak dapat diatur."

JAKARTA - Ekonomi China tumbuh jauh lebih lambat dari perkiraan banyak pihak di kuartal II-2024, disebabkan penurunan properti yang berkepanjangan dan ketidakpastian pekerjaan yang menghambat pemulihan. Beijing diperkirakan terpaksa harus mengeluarkan lebih banyak stimulus guna memacu pertumbuhan ekonomi.

Perekonomian terbesar kedua di dunia itu hanya tumbuh sebesar 4,7% pada April-Juni, pertumbuhan paling lambat sejak kuartal I-2023 dan gagal mencapai perkiraan analis sebesar 5,1% dalam jajak pendapat Reuters. Pertumbuhan pada periode ini juga melambat dari pertumbuhan di kuartal sebelumnya yang sebesar 5,3%. Yang menjadi perhatian khusus adalah sektor konsumen, dengan pertumbuhan penjualan ritel merosot ke level terendah dalam 18 bulan karena tekanan deflasi memaksa bisnis memangkas harga mulai dari mobil hingga makanan dan pakaian.

"Secara keseluruhan, data PDB yang mengecewakan menunjukkan bahwa jalan untuk mencapai target pertumbuhan 5% tetap menantang," kata Lynn Song, kepala ekonom untuk China Raya di ING, seperti dilansir Reuters, Senin (15/7/2024). "Efek negatif terhadap kekayaan akibat jatuhnya harga properti dan saham, serta pertumbuhan upah yang rendah di tengah pemangkasan biaya berbagai industri menyeret konsumsi dan menyebabkan peralihan dari pembelian tiket mahal ke konsumsi bertema dasar 'makan, minum, dan bermain'," tambahnya.

Krisis properti yang telah berlangsung selama bertahun-tahun semakin dalam pada bulan Juni karena harga rumah baru turun pada laju tercepat dalam sembilan tahun, menghancurkan kepercayaan konsumen dan membatasi kemampuan pemerintah daerah yang terlilit utang untuk menghasilkan dana segar melalui penjualan tanah.

Analis memperkirakan pemangkasan utang dan peningkatan kepercayaan akan menjadi fokus utama pertemuan kepemimpinan ekonomi utama di Beijing minggu ini, meskipun menyelesaikan salah satu masalah tersebut dapat menyulitkan untuk memperbaiki masalah lainnya.

Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sekitar 5,0% untuk tahun 2024, target yang menurut banyak analis ambisius dan mungkin memerlukan lebih banyak stimulus. "Sisa tahun 2024 akan ditentukan oleh keberhasilan pejabat dalam menahan jatuhnya pasar properti dan mendorong belanja domestik," kata Harry Murphy Cruise, ekonom di Moody's Analytics.

Berdasarkan data triwulanan, pertumbuhan ekonomi mencapai 0,7% dari 1,5% yang direvisi turun dalam tiga bulan sebelumnya, menurut data dari Biro Statistik Nasional (NBS). Untuk mengatasi permintaan domestik yang lemah dan krisis properti, China telah meningkatkan investasi infrastruktur dan menggelontorkan dana ke manufaktur berteknologi tinggi.

NBS mengatakan meskipun kondisi yang buruk menjadi salah satu faktor yang menyebabkan terpukulnya pertumbuhan pada kuartal kedua, perekonomian menghadapi ketidakpastian eksternal dan kesulitan domestik yang meningkat pada paruh kedua.
Pertumbuhan ekonomi di China tidak merata dengan produksi industri yang melampaui konsumsi domestik, yang meningkatkan risiko deflasi di tengah penurunan properti dan meningkatnya utang pemerintah daerah.

Meskipun ekspor yang solid telah memberikan dukungan, meningkatnya ketegangan perdagangan kini menjadi ancaman.
Mencerminkan tren tersebut, data terpisah menunjukkan pertumbuhan produksi pabrik yang melampaui ekspektasi pada bulan Juni tetapi masih melambat dari bulan Mei.

Hal tersebut mengikuti data yang dirilis awal bulan ini yang menunjukkan ekspor China naik 8,6% pada bulan Juni dari tahun sebelumnya, dan impor secara tak terduga menyusut 2,3%, yang menunjukkan produsen melakukan pemesanan lebih awal untuk menghindari tarif dari mitra dagang. Namun, titik lemah yang lebih besar terlihat pada penjualan ritel, yang naik 2,0% tahun-ke-tahun, meleset dari perkiraan dan pertumbuhan paling lambat sejak Desember 2022.

"Di antara semua angka bulanan yang dirilis hari ini, yang menjadi sorotan adalah penjualan ritel yang lemah," kata Xing Zhaopeng, ahli strategi senior China di ANZ. "Konsumsi rumah tangga masih sangat lemah dengan para pengusaha memangkas gaji dan tingginya pengangguran kaum muda, rumah tangga akan tetap berhati-hati ke depannya," tambah Xing.

Investasi properti turun 10,1% pada paruh pertama tahun 2024 dari tahun sebelumnya, dan penjualan rumah berdasarkan luas lantai turun 19,0%. Peminjaman bank untuk bulan Juni yang dirilis minggu lalu menunjukkan permintaan kembali melemah, dengan beberapa ukuran utama yang mencapai rekor terendah.

Untuk menopang pertumbuhan, gubernur Bank Sentral China bulan lalu berjanji untuk tetap berpegang pada sikap kebijakan moneter yang mendukung. Analis yang disurvei oleh Reuters memperkirakan penurunan suku bunga acuan pinjaman satu tahun di China sebesar 10 basis poin serta penurunan rasio persyaratan cadangan bank sebesar 25 basis poin pada kuartal ketiga.

Analis Citi memperkirakan pemerintah akan meluncurkan putaran lain dari langkah-langkah pendukung properti setelah pertemuan Politbiro, pengambilan keputusan utama Partai Komunis yang berkuasa yang diharapkan berlangsung pada akhir Juli. Pada bulan Mei, otoritas mengizinkan perusahaan milik negara setempat untuk membeli rumah jadi yang belum terjual, dengan bank sentral menyiapkan fasilitas pinjaman ulang sebesar 300 miliar yuan untuk perumahan yang terjangkau.

"Perubahan kebijakan yang besar dapat dianggap sebagai pengakuan kegagalan dan cara yang pasti untuk kehilangan muka. Dengan asumsi reformasi hanya sederhana, kami memperkirakan China hanya akan berhasil mencapai target (pertumbuhan) sekitar 5% untuk tahun ini," kata Murphy Cruise dari Moody's Analytics.

JAKARTA - Posisi Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia per Mei 2024 tercatat sebesar USD407,3 miliar yang setara Rp6.567 triliun (Kurs Rp16.124 per USD) atau tumbuh 1,8% dibandingkan Mei 2023 (year-on-year/yoy). Sebelumnya utang luar negeri RI mengalami kontraksi 1,5% (yoy) pada April 2024.

Bank Indonesia (BI) melaporkan, perkembangan tersebut bersumber dari ULN sektor publik, baik pemerintah maupun bank sentral, serta sektor swasta.

"ULN pemerintah tetap terjaga. Posisi ULN pemerintah pada Mei 2024 tercatat sebesar USD191,0 miliar, atau secara tahunan mencatat kontraksi pertumbuhan sebesar 0,8 persen (yoy), setelah pada April 2024 terkontraksi sebesar 2,6 persen(yoy)," ujar Kepala Departemen Komunikasi BI, Erwin Haryono dalam keterangan resminya di Jakarta, Senin (15/7/2024).

Dia mengatakan, perkembangan ULN tersebut terutama dipengaruhi oleh peningkatan aliran masuk modal asing pada Surat Berharga Negara (SBN) internasional dan domestik, seiring dengan sentimen positif kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia.

Pemerintah berkomitmen tetap menjaga kredibilitas dengan memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu, serta mengelola ULN secara prudensial, terukur, oportunistik, dan fleksibel untuk mendapatkan pembiayaan yang paling efisien dan optimal.

Sebagai salah satu komponen dalam instrumen pembiayaan APBN, pemanfaatan ULN terus diarahkan untuk mendukung pembiayaan sektor produktif dan prioritas yang diantaranya mencakup Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (21 persen dari total ULN pemerintah), Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib (18,7 persen), Jasa Pendidikan (16,8 persen), Konstruksi (13,6 persen), serta Jasa Keuangan dan Asuransi (9,5 persen).

"Posisi ULN pemerintah relatif aman dan terkendali mengingat hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,99 persen dari total ULN pemerintah," sambung Erwin.

Tak hanya itu, dia menyebut bahwa ULN swasta juga tetap terjaga. Posisi ULN swasta pada Mei 2024 tercatat USD197,6 miliar, atau secara tahunan mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 0,4% (yoy), melanjutkan kontraksi pada April 2024 sebesar 2,8% (yoy).

Perkembangan ULN tersebut terutama bersumber dari lembaga keuangan (financial corporations) yang terkontraksi sebesar 2,6% (yoy). Sementara itu, ULN perusahaan bukan lembaga keuangan (non financial corporations) tumbuh sebesar 0,1% (yoy).

Berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terbesar berasal dari Sektor Industri Pengolahan; Jasa Keuangan dan Asuransi, Pengadaan Listrik dan Gas, serta Pertambangan dan Penggalian, dengan pangsa mencapai 78,9 persen dari total ULN swasta.

"ULN swasta juga tetap didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 76,1 persen terhadap total ULN swasta," tutur Erwin.

Dia mengatakan, struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Hal ini tercermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang tercatat sebesar 29,8 persen, serta didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 85,9% dari total ULN.

"Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, Bank Indonesia dan Pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN. Peran ULN juga akan terus dioptimalkan untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Upaya tersebut dilakukan dengan meminimalkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian," pungkasnya.

JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat neraca perdagangan RI pada Juni 2024 mengalami suprlus USD2,39 miliar atau turun USD0,54 miliar secara bulanan. Surplus Juni 2024 ini tentunya lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya maupun pada periode yang sama pada tahun lalu.

"Dengan demikian neraca perdagangan Indonesia telah mencatatkan surplus selama 50 bulan berturut-turut sejak Mei 2020," jelas Plt Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia W Widyasanti dalam konferensi pers, Senin (15/7/2024).

" Surplus neraca dagang Juni 2024 ini leebih ditopang oleh surplus oleh komoditas non migas yaitu sebesar USD4,43 miliar, dimana komoditas yang memberikan sumbangan surplus yaitu bahan bakar mineral HS 27, minyak dan hewan nabati HS 15, serta besi baja HS 72 dan beberapa komoditas lainnya," tutur Amalia.

Ia menyebutkan, surplus negara perdagangan nonmigas lebih tinggi jika dibandingkan dengan surplus bulan lalu maupun bulan yang sama tahun lalu. Ditambahkan, pada saat yang sama neraca perdagangan komoditas migas tercatat defisit USD2,04 miliar dengan komoditas penyumbang defisit berasal dari hasil minyak dan minyak mentah.

"Defisit neraca perdagangan migas pada Juni 2024 lebih dalam dari bulan sebelumnya maupun dibandingkan bulan yang sama tahun lalu," tutup Amalia.

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan penerimaan pajak telah tumbuh signifikan jika dibandingkan pada 1983 di era Presiden Soeharto. Pada tahun tersebut, penerimaan pajak hanya Rp13 triliun selanjutnya naik Rp 400 triliun di era reformasi, yakni pada tahun 1999 atau tahun 2000 dan sekarang penerimaan pajak dari UU APBN 2024 ditargetkan sebesar Rp1.998.9 triliun.

"Sekarang teman-teman DJP bertanggung jawab mencapai target Rp1.998,9 triliun. Kalau dibulatkan Rp1.999 triliun," ujar dia dalam acara Spectaxcular 2024 yang digelar di Plaza Tenggara GBK, Jakarta, Minggu (14/2/2024).

Menurut Sri Mulyani, DJP memiliki tanggung jawab yang besar serta pekerjaan yang tidak mudah. Apalagi beban yang ditanggung juga sangat berat, ditambah lagi persepsi dan opini publik terhadap DJP sendiri.

"Saya tau pekerjaan Anda tidak mudah, bukan pekerjaan kaleng-kaleng istilahnya. Pekerjaan ini memberikan sebuah tanggung jawab luar biasa besar dan juga menimbulkan beban yang sangat-sangat besar, belum lagi persepsi dan opini publik ke kita," urainya.

"Tidak ada orang yang senang dipajaki tidak ada. Tapi ini adalah tugas konstitusi dan tugas negara dan bukan untuk kita. Tapi kembali, ini manfaatnya untuk masyarakat," kata dia.

"Jadi anda melakukan sebuah tugas yang luar biasa, tugas negara, amanat konstitusi yang tidak menyenangkan, tapi manfaatnya luar biasa, untuk masyarakat, publik dan perekonomian, itu tugas yang tidak mudah."

JAKARTA - Sri Mulyani memberikan kode tidak lagi menjabat sebagai menteri di era pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto. Awalnya, Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo membawakan persembahan lagu She's Gone yang dipopulerkan oleh band rock asal Amerika Serikat yang dipopulerkan oleh band rock asal Amerika Serikat (AS) Steelheart.



Bahkan sempat ramai beberapa waktu lalu, sebuah unggahan ramai di media sosial yang menyebutkan bahwa Sri Mulyani akan mundur dari Kabinet Indonesia Maju.

JAKARTA - Pemerintah di seluruh dunia semakin khawatir dengan kebangkitan ekonomi china yang tak terbendung. Penaklukan Tiongkok dalam skala global ditandai dengan ekspor barang secara besar-besaran, menciptakan ketidakseimbangan perdagangan yang mengkhawatirkan. Surplus perdagangan China yang sangat besar telah menimbulkan banyak reaksi internasional.

Pada Juni, ekspor China secara global mencapai USD308 miliar atau setara Rp4.972 triliun, menandai peningkatan selama tiga bulan berturut-turut, sementara impor turun menjadi USD209 miliar. Situasi ini menciptakan rekor surplus perdagangan sebesar USD99 miliar, yang memperburuk ketidakseimbangan ekonomi dengan mitra dagang China. Surplus ini sebagian besar dipicu oleh lemahnya permintaan domestik, yang mendorong China untuk beralih ke pasar luar negeri untuk menjual produknya.

Namun, dinamika ini harus dibayar mahal. Menanggapi banjirnya produk China ini, beberapa negara, termasuk Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Brasil, telah memberlakukan pajak baru untuk impor China, terutama untuk kendaraan listrik dan peralatan rumah tangga. Ketegangan perdagangan ini adalah gejala dari kelesuan yang lebih dalam. China menggunakan surplus perdagangannya untuk mengimbangi permintaan domestik yang lemah dan pasar real estat yang dilanda krisis. Jatuhnya harga apartemen, yang merupakan bagian besar dari tabungan rumah tangga china, telah mengurangi konsumsi domestik, memaksa negara ini untuk mengekspor lebih banyak agar ekonominya tetap bertahan.

Strategi Keuangan

Keuangan memainkan peran sentral dalam strategi RRT untuk mempertahankan pertumbuhan ekonominya. Dengan jutaan orang yang ingin menabung sebagai respons terhadap krisis real estat, Pemerintah China telah mengalihkan pinjaman bank dari sektor real estat ke industri manufaktur.

Pinjaman bank baru untuk peminjam industri mencapai USD614 miliar selama dua belas bulan hingga Maret, enam kali lebih banyak daripada pinjaman tahunan untuk peminjam ini sebelum pandemi. Realokasi besar-besaran sumber daya keuangan ini merupakan upaya untuk mengimbangi perlambatan pasar real estat dengan meningkatkan produksi industri.

Namun, kebijakan ini bukannya tanpa risiko. Kelebihan kapasitas manufaktur dapat menyebabkan penurunan harga produk ekspor, memperburuk ketegangan perdagangan yang sudah ada dengan mitra-mitra asing. Selain itu, berfokus pada ekspansi industri daripada menstimulasi permintaan domestik dapat memperpanjang masalah ekonomi RRT dalam jangka panjang.

Para pejabat China berharap bahwa peningkatan ekspor akan membuat pabrik-pabrik tetap beroperasi dan menciptakan lapangan kerja, tetapi ketergantungan yang berlebihan pada pasar luar negeri dapat menjadi bumerang jika hubungan perdagangan terus memburuk. Sebuah kutipan dari pakar ekonomi Bruce Pang merangkum situasi ini dengan baik:

"Rekor surplus juga dapat memicu mereka yang cepat menilai kelebihan kapasitas manufaktur China dan praktik dumping yang dirasakan untuk meningkatkan perdagangan," kata dia dilasnir dari Contribune, Senin (15/7/2024).

"Pernyataan ini menggambarkan tantangan yang dihadapi China, yang baru-baru ini tertarik pada penambangan bitcoin (BTC), dalam upayanya untuk menavigasi ekonomi global yang semakin tidak bersahabat."

Dampak terhadap Ekonomi Global

Dampak dari surplus perdagangan China terhadap ekonomi global sangat signifikan. Ekspor China yang sangat besar, dikombinasikan dengan permintaan domestik yang lemah, berarti bahwa negara-negara lain harus menyerap lebih banyak barang China, sehingga membahayakan industri lokal mereka sendiri.

Sebagai tanggapan, banyak pemerintah telah mengintensifkan langkah-langkah proteksionis, menaikkan tarif dan memberlakukan hambatan perdagangan untuk melindungi industri nasional mereka. Tindakan-tindakan ini berisiko meningkat menjadi perang dagang besar-besaran, dengan konsekuensi yang berpotensi menghancurkan ekonomi global.

Ketidakseimbangan perdagangan dengan China tidak hanya terjadi di Amerika Serikat dan Uni Eropa. Negara-negara seperti India, Turki, dan bahkan Brasil, yang merupakan anggota BRICS, juga merasakan dampak dari membanjirnya produk-produk China di pasar mereka.

JAKARTA - Menteri Keuangan Amerika Serikat Janet Yellen baru-baru ini sepakat dengan fakta bahwa persenjataan mata uang AS melalui sanksi Barat bisa meruntuhkan dominasi dolar AS . Yellen memberikan kesaksian di hadapan Komite Jasa Keuangan DPR pada hari Selasa, dengan menambahkan komentarnya mengenai proses sanksi terhadap sejumlah negara.

Dia menyuarakan keprihatinan tentang melindungi status internasional dolar AS, menekankan fakta bahwa beberapa negara telah mempercepat upaya untuk menggagalkan dolar AS karena kemampuan AS untuk memberikan sanksi kepada negara lain. Hal itu disampaikan Yellen terkait perhatian utamanya terhadap dolar AS.

Mata uang Amerika secara perlahan-lahan menarik musuh-musuh baru karena beberapa negara melakukan diversifikasi dan memilih alternatif mata uang lain. Perkembangan ini secara signifikan dapat menghambat pamor dolar AS, menambah tekanan pada perekonomian AS.

Yellen mengatakan bahwa kebiasaan AS dalam memberikan sanksi kepada negara-negara merupakan salah satu kontributor utama dalam akselerator dedolarisasi. Sejumlah ahli berpendapat, amukan sanksi AS memaksa negara-negara untuk memilih alternatif daripada terlibat secara aktif dengan dolar AS.

VOA kemudian melaporkan bahwa Yellen dengan cepat mencatat dampak buruk dari AS yang terus menjatuhkan sanksi terhadap sejumlah negara. Ia menegaskan, negara-negara tersebut akan terus memilih alternatif mata uang jika AS tetap melanjutkan gagasan untuk mengenakan sanksi terhadap negara-negara tersebut. Sebuah laporan dari Global Times menunjukkan bahwa dedolarisasi bukan hanya sebuah fase yang berlalu, namun kini menjadi kenyataan.

Tindakan konsisten AS dalam memberikan sanksi terhadap sebuah negara mendorong mereka untuk mencari narasi mata uang lokal untuk menyelesaikan hasil perdagangan. Menurut seorang ahli keuangan veteran yang berbasis di Beijing, Zhao Qingming praktik sanksi mampu melemahkan dolar AS secara signifikan. Dengan aliansi BRICS yang mendapatkan momentum, upaya untuk menggagalkan dolar AS sudah mulai terbentuk.

China dan Rusia sekarang memilih untuk melakukan transaksi mata uang lokal daripada menggunakan dolar AS untuk melakukan perdagangan internasional. Demikian pula, jaringan ASEAN, yang merupakan jaringan sepuluh blok terkemuka juga mempersiapkan sistem mata uangnya untuk menyaingi prestise dan reputasi dolar AS.

JAKARTA - Utang publik konsolidasi global telah menembus lebih USD100 triliun pada 2023 tumbuh lebih cepat daripada ekonomi dunia , menurut perhitungan Sputnik berdasarkan data dari Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF).

Perhitungan tersebut mencakup data dari 178 negara yang menerbitkan laporan Produk Domestik Bruto (PDB) pada pertengahan 2023. Angka utang publik yang dikonsolidasikan mencakup utang pemerintah pusat, daerah, dan kotamadya.

Utang global meningkat 5,8% pada 2023 dan mencapai USD101 triliun, sementara PDB global tumbuh lebih lambat sebesar 4,2% secara nominal dan mencapai USD105,4 triliun. Utang publik global mencapai 95,8% dari PDB global dibandingkan 94,5% dari tahun sebelumnya.

Utang nasional terbesar mencapai USD37,5 triliun tercatat di Amerika Serikat (AS) menyumbang 35,6% dari ekonomi global. China berada di posisi kedua dengan USD14,9 triliun, atau 14,1% dari PDB global. Utang nasional kedua negara ini meningkat tahun lalu masing-masing sebesar 6% dan 8%.

Jepang berada di posisi ketiga dengan utang nasionalnya turun 3% menjadi USD10,6 triliun pada tahun 2023. Pada saat yang sama, pangsa utang Jepang terhadap PDB global turun menjadi 10,1% dari 10,8% tahun lalu.

Inggris, Prancis, Italia, India, Jerman, Kanada, Brasil, dan Spanyol termasuk di antara negara-negara yang utang publiknya melebihi 1% dari ekonomi global tahun lalu. Rusia berada di peringkat ke-28 dalam hal utang publik turun 12% pada tahun 2023 menjadi USD321,3 miliar dan menyumbang 0,3% dari ekonomi global.

JAKARTA - Aliansi BRICS memulai agenda dedolarisasi pada 2022 setelah AS memberikan sanksi kepada Rusia akibat konflik dengan Ukraina. Rusia dan China memulai agenda dedolarisasi dengan menunjukkan kepada negara-negara berkembang bahwa ekonomi mereka terancam oleh AS.

Mereka meyakinkan negara-negara lain bahwa AS dapat menjatuhkan sanksi terhadap ekonomi mereka kapan saja. Hal ini menyebabkan kekhawatiran bahwa ekonomi mereka tidak aman dan kebutuhan untuk melindungi mata uang mereka dari dolar AS.

BRICS maju dalam agenda dedolarisasi dengan menempatkan mata uang lokal di atas dolar AS untuk perdagangan global. Laporan dari watcher guru, sejumlah negara ingin memperkuat ekonomi asli mereka dan meningkatkan mata uang lokal mereka di pasar internasional.

Menurut mereka, blok BRICS adalah satu-satunya secercah harapan yang dapat membuat mereka mencapai hasil dari dedolarisasi. Berikut ini adalah tiga cara BRICS melakukan proses dedolarisasi;

1. Penyelesaian Pembayaran dalam Mata Uang Lokal

Para anggota BRICS sedang mengerjakan kembali kesepakatan perdagangan bilateral dan menyelesaikan transaksi lintas batas dalam mata uang lokal. Mereka menunjukkan kepada negara-negara lain bagaimana dedolarisasi perlu dilakukan.

2. Meyakinkan Negara Lain untuk Meninggalkan Dolar AS

Rusia dan China sedang melakukan tur dunia untuk meyakinkan negara-negara berkembang lainnya agar mulai melakukan perdagangan dengan mata uang lokal. Mereka mengedukasi negara-negara berkembang tentang perlunya memperkuat ekonomi lokal dan meningkatkan mata uang mereka di panggung global.

3. Mengintegrasikan Sistem Pembayaran Baru Tanpa Dolar AS

Negara-negara anggota BRICS juga mengintegrasikan mekanisme pembayaran baru untuk kelancaran transaksi mata uang lokal. Sistem pembayaran baru ini tidak akan menyertakan dolar AS untuk transaksi sehingga mendorong agenda dedolarisasi.

JAKARTA - Perluasan blok BRICS dengan bergagungnya Arab Saudi diharapkan dapat menawarkan peluang investasi baru sekaligus meningkatkan pengaruh global.

Arab Saudi bergabung dengan BRICS pada 1 Januari 2024 bersaman dengan Uni Emirate Arab (UEA), Mesir, Iran, dan Ethiopia. Masuknya mereka Aliansi BRICS menggandakan kekuatannya menjadi 10 negara di antaranya Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan.

"Penambahan dua negara Teluk utama ke dalam blok ini akan meningkatkan tingkat keterkaitan antara kawasan tersebut dan seluruh dunia untuk menarik investasi," ujar Direktur Dana Moneter Internasional (IMF) untuk wilayah Mena, Jihad Azour kepada The National dikutip, Sabtu (12/7/2024).

Sementara, asisten profesor keuangan di Edinburgh Business School, Heriot-Watt University Ullas Rao mengatakan perluasan blok multilateral BRICS dengan menyertakan Arab Saudi dan UEA merupakan pertanda baik di tengah tantangan geopolitik dan ekonomi yang sedang berlangsung yang dihadapi ekonomi dunia.

"Baik Saudi maupun UEA sebagai negara-negara terkaya dalam hal per kapita dan rumah bagi dana kekayaan negara terbesar, menciptakan peluang pertumbuhan yang sangat besar melalui investasi, perdagangan dan perdagangan," tandasnya.

Menurut IMF, Arab Saudi terus mencatatkan pertumbuhan ekonomi meskipun ada ketidakpastian termasuk suku bunga tinggi, inflasi, dan ketegangan geopolitik karena mereka fokus pada diversifikasi ekonomi mereka.

Ekonomi Arab Saudi, yang tumbuh sebesar 8,7% pada tahun 2022, tingkat pertumbuhan tahunan tertinggi di antara 20 negara dengan ekonomi terbesar di dunia. Kerajaan ini juga sangat fokus pada ekonomi non-minyak sebagai bagian dari agenda diversifikasi visi 2030.

Sementara itu, ekonomi UEA pada 2023 dengan pertumbuhan PDB minyak diproyeksikan sebesar 0,7% dan PDB non-minyak sebesar 4,5%, didukung kinerja yang kuat di bidang pariwisata, real estat, konstruksi, transportasi, manufaktur, dan lonjakan belanja modal, menurut sebuah laporan baru-baru ini dari Bank Dunia.

Negara dengan ekonomi terbesar kedua di dunia Arab ini menandatangani kesepakatan perdagangan untuk memperkuat hubungannya dengan negara-negara di sekitarnya. Negara ini sedang berupaya untuk menandatangani 26 perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif karena ingin menarik lebih banyak investasi dan mendiversifikasi ekonominya.

"Citra negara-negara Brics di masa lalu adalah kelompok yang rentan secara finansial, yang terikat pada negara-negara adidaya politik global. Kekuatan finansial Saudi dan UEA sebagai eksportir neto modal ke seluruh dunia akan secara substansial mengubah persepsi tersebut," ujar Gary Dugan, kepala investasi di Dalma Capital.

"Juga sebagai sebuah kelompok, kami berharap Arab Saudi dan UEA akan mendapatkan akses yang lebih mudah ke pasar-pasar yang sedang bertumbuh di negara-negara Brics dengan persyaratan yang menguntungkan."

"Penambahan dua eksportir minyak utama ke dalam kelompok ini akan memperkuat daya tawar dan pengaruh mereka di OPEC+ sekaligus menawarkan ruang bagi mereka untuk menyelaraskan strategi mereka dengan anggota Brics lainnya," kata Ehsan Khoman, kepala riset ESG, komoditas dan pasar negara berkembang di MUFG.

OPEC+, yang telah memainkan peran penting dalam menyeimbangkan pasar minyak, mencakup beberapa produsen minyak mentah terbesar di dunia termasuk Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Rusia.

China dan India, dua anggota utama BRICS, adalah konsumen minyak terbesar kedua dan ketiga di dunia dengan hubungan energi yang kuat dengan negara-negara Teluk. Lebih banyak perdagangan bilateral dalam mata uang lokal juga diharapkan seiring dengan bergabungnya negara-negara baru ke dalam kelompok ini.

"Implikasi yang kami amati dengan seksama dari bergabungnya Arab Saudi, UEA dan Mesir ke dalam Brics adalah potensi untuk lebih banyak perdagangan bilateral dalam mata uang lokal, terutama setelah kesepakatan UEA dan India yang dicapai pada bulan Juli, dan Mesir yang telah melakukan diskusi yang sama dengan India," kata Carla Slim, seorang ekonom di Standard Chartered Bank.

Tahun lalu, UEA dan India menandatangani perjanjian untuk membuat kerangka kerja untuk mempromosikan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi lintas batas dan meningkatkan kerja sama dalam mengaitkan sistem pembayaran dan pengiriman pesan mereka.

Tatanan Dunia Baru

Seruan untuk perombakan sistem moneter internasional dan pengembangan mata uang alternatif untuk dolar AS diperkirakan akan berkembang pesat seiring adanya BRICS.

"Ketika dunia mencari alternatif untuk dolar AS, meskipun kurang relevan saat ini, kemunculan mata uang bersama Brics dapat menjadi pertanda utama dalam mendiversifikasi risiko dari kekuatan dolar," kata Rao.

BRICS siap untuk mengasumsikan pengaruh yang lebih besar sebagai suara yang kuat. Kepala Mena di Eurasia Group Ayham Kamel juga optimistis bahwa blok ini akan memiliki pengaruh yang lebih besar secara global.

"Prospek bergabungnya Arab Saudi, UEA, Iran, dan Mesir ke dalam BRICS menciptakan mekanisme baru yang memaksa kerja sama politik yang lebih erat di antara negara-negara tersebut," ujarnya.

"Negara-negara Arab ingin meningkatkan pengaruh geopolitik global mereka dan terlihat berkomitmen untuk menghindari pelepasan diri dari Barat."