Pengacara Otto Cornelis (O.C) Kaligis beserta 70 orang nasabah korban gagal bayar Jiwasraya, termasuk dirinya dengan tegas menolak restrukturisasi. Mereka tetap menuntut agar uangnya bisa kembali 100 persen.

Adapun total uang puluhan orang tersebut yang belum dikembalikan mencapai Rp205 miliar. O.C Kaligis sendiri mengaku uangnya yang belum dibayarkan sekitar Rp35 triliun.

"Ada 70 orang yang masih bertahan nilainya Rp200 miliar kurang lebih. Kita yang masih bertahan menolak restrukturisasi. Kita tidak tandatangan karena menolak restrukturisasi," ujarnya dalam diskusi media di kantornya, Jakarta, Selasa (29/10).

Ia pun meminta agar Jiwasraya menjalankan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum dilaksanakan. Berbagai langkah pun telah ditempuh untuk mendapatkan uangnya kembali.

Langkah yang telah ditempuh diantaranya, mengirimkan surat ke Presiden Prabowo Subianto sebanyak dua kali pada 13 Oktober dan 21 Oktober 2024.

Sebelumnya, ia juga telah mengirimkan surat kepada Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) sebanyak 23 kali. Namun, hingga lengser dan ganti pemerintahan, ia tak kunjung mendapatkan uangnya.

Selain itu, ia juga mengaku telah mengirimkan surat ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hingga DPR RI untuk dilakukan audiensi bersama pemerintah.

"IFG Life sama Jiwasraya selalu lempar bola. Saya bilang Anda mau laksanakan putusan pengadilan atau tidak? Itu saja. Kalau tidak, Anda melakukan pembiaran terhadap kejahatan," kata O.C Kaligis.

Ia juga mengaku kerap ditawarkan menyetujui restrukturisasi. Namun, dengan tegas menolak dan tetap pada pendiriannya beserta puluhan nasabah lainnya.

"Kalau saya terima ini, saya mengkhianati yang 70 orang karena kita cuma minta uang kita kembali, bukan uang negara," pungkasnya.

Sebelumnya, Jiwasraya mencatat hingga awal Oktober 2024, program restrukturisasi telah diikuti oleh 313.775 pemegang polis.

Angka tersebut berasal dari pemegang polis kategori korporasi sebanyak 5.680 polis, pemegang polis kategori ritel mencapai 290.763 polis, dan sekitar 17.332 polis berasal dari pemegang polis kategori bancassurance.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait memamparkan rancangan struktur kementeriannya.

Ia mengatakan sejauh ini direncanakan akan ada empat direktorat jenderal (ditjen), yakni Ditjen Pengembangan Kawasan Permukiman, Ditjen Pembiayaan dan Pembinaan Usaha Perumahan dan Kawasan Permukiman, Ditjen Pembangunan Perumahan, dan Ditjen Rumah Swadaya.

"Jadi enggak usah terlalu banyak lagi lintas dirjen bolak balik, kita membuat yang sederhana," katanya dalam Diskusi Program 3 Juta Rumah di Kementerian PUPR, Senin (28/10).

Pria yang akrab disapa Ara itu mengatakan ia masih harus berdiskusi dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini terkait struktur organisasi kementeriannya.

"Hari Kamis saya akan diterima Menpan RB karena SOTK (Struktur Organisasi dan Tata Kelola) ini harus ditandatangani oleh presiden (Prabowo Subianto)," katanya.

Maruarar juga memaparkan kementeriannya mendapatkan alokasi anggaran Rp5,078 triliun pada 2025. Padahal kementerian diminta membangun 3 juta rumah.

"Bayangkan ini anggaran kami Rp5 triliun di 2025, diminta bangun 3 juta rumah," katanya.

"Kalau 2024 dikasih anggaranya Rp14 triliun, tapi yang terbangun 200 ribuan (rumah)," imbuhnya.

Ara memaparkan anggaran Rp5,08 triliun itu akan digunakan untuk lima prioritas. Pertama, pembangunan rumah susun senilai Rp3,53 triliun di antaranya untuk lanjutan pembangunan hunian vertikal untuk personil Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Ibu Kota Nusantara (IKN) sebanyak 240 unit, lanjutan pembangunan rusun aparatur sipil negara (ASN), dan pertahanan keamanan (Hankam) sebanyak 2.820 unit.

Kemudian, pembangunan rumah susun masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) rendah terdampak IKN sebanyak 44 unit, lanjutan pembangunan rumah susun mendukung daerah otonomi baru (DOB) sebanyak 460 unit, lanjutan pembangunan rumah susun direktif sebanyak 701 unit, serta lanjutan renovasi tower rumah susun Wisma Atlet Kemayoran sebanyak 10 tower.

Lalu, pembangunan baru rumah susun ASN/TNI/Polri, MBR, pekerja, lembaga perguruan tinggi, dan lembaga perguruan berasrama sebanyak 1.376 unit.

Prioritas kedua adalah rumah swadaya senilai Rp0,747 triliun yang akan digunakan untuk pembangunan rumah dengan skema Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) melalui program padat karya sebanyak 34.289 unit.

Ketiga, rumah khusus senilai Rp0,105 triliun. Anggaran akan digunakan untuk lanjutan pembangunan rumah khusus (rusus) untuk DOB sebanyak 50 unit, pembangunan rumah susun Suku Moi sebanyak 72 unit, lanjutan pembangunan rusus pascabencana di Ternate sebanyak 49 unit, pembangunan rusus Malawei sebanyak 100 unit (tahap I), pembangunan rusus pasca-bencana di Lebak sebanyak 94 unit.

Keempat, rumah umum dan komersial senilai Rp0,121 triliun yang digunakan untuk pembangunan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) sebanyak 10.550 unit untuk perumahan MBR yang tersebar di seluruh provinsi.

Kelima, dukungan manajemen dan teknis lainnya senilai Rp0,575 triliun untuk pelaksanaan kegiatan pengaturan, pembinaan dan pengawasan kebijakan dan program penyelenggaraan perumahan. Lalu, gaji dan tunjangan, operasional kantor dan administrasi kesatkeran.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan alias Zulhas mengungkap pemerintah berencana menambah kuota impor beras sebanyak 1 juta ton untuk menambah kebutuhan cadangan beras pemerintah (CBP).

"Memang kita terutang, harusnya kan kita impro 1 juta ton lagi, tapi karena awalnya India melarang, jadi pakai skema business to business (B2B)," ucap Zulhas di Jakarta, Selasa (29/10), melansir Antara.

Adapun pemerintah telah menetapkan akan mengimpor sebanyak 3,6 juta ton beras pada 2024. Sementara realisasi impor beras pada Januari-Agustus 2024 tercatat hanya 2,9 juta ton.

Maka itu, pada September-Desember, pemerintah berencana kembali mengimpor sebanyak 1 juta ton beras.

Sementara itu, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo menegaskan rencana penambahan impor akan dilakukan seiring melihat jumlah produksi beras nasional. Jika produksi beras menurun, maka impor beras akan dilakukan untuk menyiapkan dan mengamankan cadangan pangan.

"BPS (Badan Pusat Statistik) menyampaikan untuk menyiapkan cadangan pangan lagi ke depan sambil kita memperkuat produksi dalam negeri," ujar Arief.

Ia berharap melalui kolaborasi antar kementerian/lembaga, dalam hal ini Kementerian Pertanian dapat mendukung peningkatan produksi beras sehingga cadangan dalam negeri mampu meningkat.

Adapun berdasarkan Kerangka Sampel Area (KSA) BPS per 22 Agustus, produksi beras pada periode September-Oktober 2024 akan meningkat masing-masing menjadi 2,87 juta ton dan 2,59 juta ton.

Jumlah tersebut meningkat dibandingkan produksi beras pada Juni yang tercatat 2,06 juta ton dan Juli 2,05 juta ton.

Selain itu, menurut survei BPS, produksi beras pada September-Oktober diperkirakan melampaui konsumsi beras nasional yang hanya 2,58 juta ton dalam periode yang sama, menunjukkan adanya surplus produksi.

Badan Karantina Indonesia (Barantin) RI memperketat pengawasan karantina buntut temuan kontaminasi residu pestisida pada anggur Shine Muscat di Thailand.

Kepala Barantin Sahat M Panggabean melakukan sidak ke tempat pemeriksaan karantina (TPK) di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya dengan tujuan memastikan seluruh komoditas tumbuhan yang masuk ke Indonesia telah memenuhi prosedur karantina sesuai regulasi keamanan pangan.

"Kami memastikan bahwa setiap komoditas yang masuk melalui pintu-pintu pemasukan sudah melalui pengawasan yang ketat, serta memenuhi persyaratan karantina tumbuhan termasuk standar keamanan pangan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan," ujar Sahat melalui keterangan resmi, Selasa (29/10).

Dalam kesempatan itu, Sahat juga menekankan fungsi pencegahan masuknya organisme pengganggu tumbuhan karantina (OPTK) dan pengawasan keamanan pangan segar asal tumbuhan terhadap pemasukan komoditas tersebut telah dilakukan melalui sistem karantina yang sudah terintegrasi.

"Sistem pengawasan kami dilengkapi dengan layanan digitalisasi, yaitu Prior Notice. Melalui sistem ini, dokumen terkait komoditas telah kami peroleh sebelum barangnya sampai di pelabuhan. Ini merupakan bagian dari sistem pre-border yang terus kami tingkatkan," jelas dia.

Dalam sistem Prior Notice, seluruh pelaku usaha di negara asal wajib mengirimkan dokumen pendukung sebagai langkah antisipasi sebelum komoditas tersebut sampai di Indonesia.

Dengan begitu, prosedur pemasukan komoditas ke Indonesia tidak hanya lebih cepat, tetapi juga lebih aman dan memenuhi aspek biosecurity protection.

Selain sistem Prior Notice, Sahat menegaskan bahwa setiap prosedur pemasukan komoditas di pelabuhan harus sesuai dengan regulasi karantina yang berlaku, termasuk tahap verifikasi dokumen dan inspeksi fisik terhadap komoditas.

Setiap komoditas yang masuk akan melalui pengecekan ketat untuk memastikan kepatuhan terhadap standar karantina dan keamanan pangan.

"Prosedur ini tidak hanya memastikan keamanan pangan, tetapi juga meminimalisir risiko masuknya OPTK yang bisa berdampak pada kelestarian tanaman lokal dan keseimbangan ekosistem," ucapnya lebih lanjut.

Sahat menambahkan bahwa komoditas tumbuhan yang masuk sudah melalui proses Analisis Risiko Organisme Pengganggu Tumbuhan (AROPT) untuk menentukan manajemen risiko yang tepat dalam mencegah masuknya OPTK yang mungkin terbawa pada komoditas.

Selain itu, penilaian risiko aspek keamanan pangan juga dilakukan dan hasilnya telah diterapkan dalam bentuk pengawasan keamanan pangan segar asal tumbuhan, baik melalui mekanisme rekognisi/pengakuan sistem keamanan pangan negara asal maupun registrasi laboratorium penguji keamanan pangan di negara asal.

Dengan pengawasan ketat ini, Sahat berharap dapat memastikan bahwa setiap komoditas yang masuk ke Indonesia aman dikonsumsi dan tidak membawa risiko bagi kesehatan manusia serta ekosistem hayati di dalam negeri.

Nilai tukar rupiah dibuka berada di posisi Rp15.736 per dolar AS pada Rabu (30/10). Mata uang Garuda menguat 35 poin atau plus 0,22 persen dari perdagangan sebelumnya.

Senada, mata uang di kawasan Asia terpantau dominan hijau. Tercatat, won Korea Selatan menguat 0,09 persen, peso Filipina menguat 0,04 persen, baht Thailand plus 0,01 persen.

Kemudian yen Jepang menguat 0,10 persen dan dolar Hong Kong plus 0,01 persen. Di sisi lain ringgit Malaysia melemah 0,03 persen.

Sementara, dolar Singapura dan yuan China stagnan di posisi sebelumnya.

Sementara itu, mata uang di negara maju terpantau bergerak bervariasi. Dolar Australia menguat 0,05 persen, dolar Kanada menguat 0,01 persen dan euro Eropa menguat 0,01 persen.

Di sisi lain, poundsterling Inggris melemah 0,05 persen dan franc Swiss minus 0,03 persen.

Pengamat pasar keuangan Ariston Tjendra mengatakan hasil data lowongan pekerjaan AS pada September sedikit lebih banyak mendorong pelemahan dolar AS untuk sementara dan mungkin bisa mendorong penguatan rupiah untuk hari ini.

Hal itu di tengah sentimen-sentimen yang masih bisa mendorong penguatan dolar AS kembali, seperti potensi perang di Timur Tengah dan potensi kemenangan Donald Trump dalam Pilpres AS pekan depan.

"Berbagai data tenaga kerja AS yang akan dirilis malam ini hingga akhir pekan menjadi data yang paling ditunggu pelaku pasar pekan ini sehingga hasil data ini akan mengubah arah pergerakan asset terutama dolar AS," kata Ariston kepada CNNIndonesia.com.

Berdasarkan sentimen di atas, ia pun memproyeksikan rupiah bergerak di kisaran Rp15.700 sampai Rp15.730 per dolar AS pada hari ini.

Harga minyak menguat tipis pada Rabu (30/10) setelah data industri menunjukkan penurunan mengejutkan dalam persediaan minyak mentah dan bensin AS.

Dilansir Reuters, harga minyak mentah Brent naik 21 sen, atau 0,3 persen, menjadi US$71,33 per barel pada pukul 00.02 GMT. Harga minyak mentah West Texas Intermediate AS naik 22 sen, atau 0,3 persen, menjadi US$67,43 per barel.

Sumber pasar Reuters yang mengutip data American Petroleum Institue (API) mengungkapkan stok minyak mentah dan bahan bakar AS merosot pekan lalu.

Stok minyak mentah turun 573 ribu barel dalam pekan yang berakhir pada 25 Oktober, sumber tersebut mengatakan dengan syarat anonim. Kemudian, persediaan bensin turun 282 ribu barel, dan stok sulingan turun 1,46 juta barel.

Sembilan analis yang disurvei oleh Reuters memperkirakan kenaikan persediaan minyak mentah sebesar 2,2 juta barel.

Data resmi pemerintah AS dijadwalkan akan dirilis pada Rabu ini pada waktu setempat. Laporan API membantu membalikkan keadaan harga setelah penurunan lebih dari 6 persen dalam dua sesi gabungan sebelumnya.

Harga turun pada Selasa ini ketika seorang reporter Axios mengatakan pada X bahwa Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu segera menggelar pertemuan dengan beberapa menteri, kepala militer dan komunitas intelijen tentang pembicaraan solusi diplomatik untuk perang di Lebanon.

Pada awal pekan ini, harga turun sekitar 6 persen setelah serangan balasan Israel terhadap Iran selama akhir pekan gagal mengenai infrastruktur minyak Teheran.

Eks Menteri Perdagangan Thomas Lembong ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi impor gula yang membuat rugi negara Rp400 miliar.

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Abdul Qohar menuturkan pria yang akrab disapa Tom Lembong itu menyalahgunakan wewenang dalam menangani kebijakan importasi gula periode 2015-2016.

"Menteri Perdagangan yaitu saudara TTL memberikan izin persetujuan impor gula kristal mentah sebanyak 105 ribu ton yang kemudian gula kristal mentah (GKM) tersebut diolah menjadi gula kristal putih (GKP)," ujar Abdul Qohar dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Selasa (29/10).

Sesuai Keputusan Menteri Perdagangan dan Menteri Perindustrian Nomor 257 Tahun 2014, yang diperbolehkan melakukan impor gula kristal putih adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Akan tetapi, Tom Lembong sebagai menteri perdagangan saat itu disebut justru memberikan persetujuan ke perusahaan swasta untuk melakukan impor.

"Dan impor gula kristal tersebut tidak melalui rapat koordinasi atau rakor dengan instansi terkait, serta tanpa adanya rekomendasi dari Kementerian Perindustrian guna mengetahui kebutuhan riil gula di dalam negeri," kata Abdul Qohar.

Ia menuturkan pada 28 Desember 2015 dilakukan rakor yang dihadiri oleh jajaran di bawah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Salah satu pembahasannya yaitu Indonesia pada 2016 kekurangan gula kristal putih sebanyak 200 ribu ton.

Kemudian pada November-Desember 2015, tersangka CS selaku Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) memerintahkan staf senior manajer bahan pokok PT PPI atas nama P untuk melakukan pertemuan dengan delapan perusahaan swasta yang bergerak di bidang gula.

"Padahal, dalam rangka pemenuhan stok dan stabilisasi harga seharusnya diimpor adalah gula impor putih secara langsung dan yang boleh melakukan impor tersebut hanya BUMN," imbuhnya.

Abdul Qohar mengungkapkan izin industri kedelapan perusahaan swasta yang mengelola gula kristal mentah menjadi gula kristal putih tersebut sebenarnya adalah gula kristal rafinasi yang diperuntukkan untuk industri makanan, minuman dan farmasi.

"Setelah kedelapan perusahaan tersebut mengimpor dan mengelola gula kristal mentah menjadi gula kristal putih, selanjutnya PT PPI seolah-olah membeli gula tersebut padahal senyatanya gula tersebut dijual oleh perusahaan swasta ke pasaran atau masyarakat melalui distributor yang terafiliasi dengannya, dengan harga Rp26 ribu per kilogram, lebih tinggi dari HET (Harga Eceran Tertinggi) saat itu Rp13 ribu per kilogram dan tidak dilakukan operasi pasar," tutur Abdul Qohar.

PT PPI diduga mendapatkan fee dari delapan perusahaan yang mengimpor dan mengolah gula sebesar Rp105 per kilogram (kg).

Kasus ini diduga merugikan keuangan negara sejumlah Rp400 miliar.

Tom Lembong dan tersangka CS disangka melanggar Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Keduanya langsung ditahan untuk waktu 20 hari pertama di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Salemba.

Tom Lembong sempat menjabat Menteri Perdagangan dari 12 Agustus 2015 hingga 27 Juli 2016. Dia juga pernah ditunjuk sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) di periode pertama Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Kejagung tengah mengusut kasus dugaan korupsi berupa penyalahgunaan wewenang dalam kegiatan impor gula oleh Kemendag.

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kuntadi mengatakan dugaan penyalahgunaan wewenang tersebut di antaranya dilakukan dalam rangka pemenuhan stok gula nasional dan stabilisasi harga gula nasional.

Dalam kasus tersebut, Kuntadi mengatakan Kemendag diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menerbitkan persetujuan impor GKM untuk diolah menjadi GKP kepada pihak-pihak yang tidak berwenang.

"Selain itu Kemendag juga diduga telah memberikan izin impor yang melebihi batas kuota maksimal yang dibutuhkan oleh pemerintah," jelasnya.

Pengumuman hasil seleksi administrasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) 2024 periode I keluar mulai hari ini, Rabu (30/10).

Seleksi pengadaan PPPK tahun ini dibuka dua periode pendaftaran. Periode I diperuntukkan bagi pelamar prioritas (pelamar prioritas guru dan d-IV bidan pendidik tahun 2023), eks tenaga honorer kategori II (eks THK-II) sesuai pangkalan data (database) THK-II di Badan Kepegawaian Negara (BKN), serta tenaga non-ASN yang terdata dalam database BKN.

Sementara pendaftaran periode II yang dijadwalkan pada 17 November hingga 31 Desember 2024 diperuntukkan bagi pelamar tenaga non-ASN yang aktif bekerja di instansi pemerintah (termasuk lulusan PPG untuk formasi guru di instansi daerah).

Cara cek pengumuman hasil seleksi administrasi PPPK 2024 dapat dilakukan melalui portal SSCASN BKN dan laman resmi instansi. Berikut tahapannya:

- Buka link https://sscasn.bkn.go.id/.

- Masuk dengan NIK dan password yang sudah didaftarkan, lalu klik Login Akan muncul informasi mengenai lolos tidaknya peserta dalam tahap seleksi administrasi PPPK 2024.

- Bagi peserta yang dinyatakan lolos administrasi PPPK 2024 akan mengikuti seleksi kompetensi.

Hasil administrasi PPPK 2024 juga akan diumumkan melalui laman resmi atau kanal resmi instansi yang dilamar. Sebagai contoh, jika Anda melamar PPPK di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, maka dapat mengunjungi https://bkd.jabarprov.go.id.

Selanjutnya cari hasil seleksi administrasi, kemudian download file dan cari nama Anda di pengumuman tersebut.

Peserta yang tidak mendapati status MS (memenuhi syarat) berarti semua data maupun dokumen yang diunggah saat pendaftaran dinyatakan memenuhi syarat oleh instansi yang dilamar.

Sebaliknya, jika mendapat TMS berarti pelamar tidak memenuhi syarat dari instansi. Pelamar dengan status TMS dapat mengajukan sanggahan kepada verifikator. Jika sanggahan ditolak maka telah lolos dalam seleksi administrasi PPPK 2024.

Industri tekstil dalam negeri sedang sakit. Hal itu semakin jelas terlihat saat raksasa tekstil PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) dinyatakan pailit.

Komisaris Utama Sritex Iwan Setiawan menyebut ambruknya industri tekstil domestik tak terlepas dari Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor.

Menurut Iwan, beleid itu membuat sejumlah pelaku usaha industri tekstil terpukul secara signifikan hingga pada akhirnya gulung tikar.

Pasalnya, aturan itu disebut-sebut membuat Indonesia terkena tsunami impor tekstil dari China.

"Kalau Permendag 8/2024 itu kan masalah klasik yang sudah tahu. Jadi, lihat aja pelaku industri tekstil ini, banyak yang kena, banyak yang terdisrupsi yang terlalu dalam sampai ada yang tutup," ujarnya.

Direktur Eksekutif Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Danang Girindrawardana juga menyebut penerbitan Permendag 8/2024 adalah 'kecelakaan parah' dalam sejarah Indonesia.

Ia menuturkan aturan itu memicu keluarnya pasal yang menjadi 'lubang besar' yang memungkinkan barang-barang impor masuk tanpa persetujuan teknis (pertek). Hal ini melanggar kewenangan serta peraturan dari kementerian/lembaga lain.

"Ini menjadi sesuatu bad practices di Indonesia gitu. Tidak bisa dibayangkan sebuah regulasi dari sebuah kementerian teknis mengacaukan kementerian yang lain," tegas Danang dalam diskusi publik INDEF secara daring bertajuk 'Industri Tekstil Menjerit, PHK Melejit', Kamis (8/8) lalu.

Ia pun menduga 26 ribu kontainer itu tak mengikuti prosedur aturan impor sehingga tertahan dan memicu antrean di pelabuhan. Yang seharusnya dilakukan adalah penindakan hukum, bukan meloloskan puluhan ribu kontainer itu.

Menurutnya, merilis kontainer seolah membebaskan para bandit importir untuk masuk menjajah pasar dalam negeri.

Awalnya, aturan impor diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor.

Namun, kemudian diubah menjadi Permendag 8/2024 untuk mengatasi terhambatnya penyaluran bahan baku akibat diperlukannya pertimbangan teknis (pertek) sebagai salah satu persyaratan persetujuan impor.

"Sebagaimana kita ketahui, terdapat penumpukan kontainer di pelabuhan yang disebabkan antara lain kendala perizinan pertimbangan teknis untuk komoditas tertentu," ujar mantan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Budi Santoso, Mei lalu.

Ia mengatakan bahwa dibutuhkannya pertek sebagai salah satu persyaratan persetujuan impor komoditas tertentu sebelumnya diusulkan oleh Kementerian Perindustrian yang kemudian dicantumkan dalam Permendag Nomor 36 Tahun 2023.

Namun, peraturan yang baru berlaku pada 10 Maret 2024 tersebut ternyata menimbulkan penumpukan kontainer di beberapa pelabuhan utama, seperti Tanjung Priok (Jakarta), Tanjung Perak (Surabaya, Jawa Timur), dan Tanjung Emas (Semarang, Jawa Tengah).

Untuk menyelesaikan masalah tersebut, sambung Budi, pihaknya pun merevisi Permendag 36/2023 melalui Permendag 8/2024 sesuai arahan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi).

"Relaksasi dalam pengaturan impor melalui Permendag Nomor 8 Tahun 2024 dengan tidak mempersyaratkan pertek lagi dalam proses pengurusan perizinan impornya sehingga permasalahan kontainer yang menumpuk tersebut dapat diselesaikan," kata Budi.

Dengan peraturan baru tersebut, ia menuturkan bahwa impor komoditas elektronik, obat tradisional dan suplemen kesehatan, kosmetik dan perbekalan rumah tangga, alas kaki, pakaian jadi dan aksesoris pakaian jadi, serta tas dan katup, tidak lagi memerlukan pertek.

Namun, ia menyampaikan bahwa aturan baru tersebut dikecualikan untuk komoditas dengan kode HS tertentu.

"Selain itu, mengembalikan pengaturan persetujuan impor bagi barang komplementer serta barang untuk keperluan tes pasar dan purnajual sesuai Permendag Nomor 20 Tahun 2021 Jo 25/2022 tanpa memerlukan pertek lagi dari Kementerian Perindustrian," imbuh Budi.

Lantas apakah benar Permendag 8/2024 mengganggu industri tekstil dalam negeri?

Kepala Pusat Industri, Perdagangan, dan Investasi INDEF Andry Satrio Nugroho mengatakan Permendag 8/2024 memang mengancam industri tekstil domestik karena memudahkan barang impor masuk imbas dihapusnya pertek. Padahal, katanya, saat itu Kementerian Perindustrian sudah menolak pertek dihapus.

"Barang impor yang masuk ke Indonesia harus memenuhi aturan yang berlaku, salah satunya pertek. Ini kan proses penghilangan pertek dilakukan di Permendag 8," katanya.

Karena itu, ia menilai Permendag 8/2024 harus direvisi. Ia mengatakan beleid ini telah memakan korban sebelum Sritex dengan skala usaha yang lebih kecil.

Bersambung ke halaman berikutnya...

Menurut Andry, barang impor boleh saja masuk ke dalam negeri tetapi tetap harus dibatasi. Terlebih, industri tekstil cukup banyak menyerap tenaga kerja.

"Ini cukup kompleks, tidak bisa satu dua kementerian saja yang ikut campur. Semua harus berkolaborasi. Jangan sampai hanya melihat Sritex, harus dilihat juga industri tekstil secara keseluruhan persoalannya di mana ," katanya.

Senada, Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda mengatakan terdapat perubahan dalam persyaratan impor tekstil dan produk tekstil (TPT) di Permendag 8/2024.

"Salah satunya ketentuan kemudahan impor TPT dimana setelah terbitnya aturan tersebut, importasi TPT dari Tiongkok melonjak tajam. Yang menyebabkan permintaan produk dalam negeri menurun tajam," katanya.

Jika kita tarik lebih jauh, sambungnya, Permendag 8/2024 diterbitkan untuk mengatasi tumpukan kontainer di pelabuhan. Ia mencurigai ini ada hubungannya dengan kondisi oversupply di China sehingga barang dikirim ke negara lain, termasuk Indonesia.

Jika syarat yang diatur dalam Permendag 36/2023 susah dipenuhi, sambungnya, harusnya importir tidak perlu memesan barangnya karena akan sulit masuk sehingga tidak akan ada tumpukan di kontainer.

"Tapi ini sengaja tertumpuk di pelabuhan yang artinya importir sudah tau akan ada perubahan Permendag 36/2023 ke Permendag 8/2024. Jika importirnya tidak tahu akan diubah, mereka tidak akan memesan barang tersebut. Tapi mereka tetap memesan dan seakan akan tahu bahwa barangnya bisa masuk dengan mudah. Atau bisa jadi barang dikirim sebelum ada pembeli, maka terjadi penumpukan, imbuhnya.

Senada, Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P Sasmita menilai relaksasi impor terutama untuk barang-barang berkategori sama dengan yang dihasilkan industri tekstil dalam negeri jelas ikut berperan besar dalam mendisrupsi sektor manufaktur, utamanya tekstil (TPT).

Pasalnya pasar domestik industri tekstil dalam negeri akan berkurang. Padahal di level Internasional, pasar industri tekstil Indonesia juga tergusur sejak lama, karena kalah bersaing dengan produk dari China, Bangladesh, India, Vietnam, dan lainya.

"Permendag ini memang kurang mewakili persoalan yang ada, justru mempercepat proses deindustrialisasi di sektor tekstil dan sektor manufaktur kita. Nampaknya dikeluarkan untuk kepentingan jangka pendek importir semata, yang ingin mendapatkan keuntungan besar dari barang impor murah," katanya.

Sementara bagi pemerintah, sambungnya, Permendag 8/2024 dianggap cukup membantu untuk menekan angka inflasi, karena produk-produk dari impor biasanya memiliki harga yang jauh lebih rendah, Dengan begitu, harga jual barang-barang di dalam negeri turun yang ujungnya membuat inflasi rendah, bahkan deflasi.

"Perpaduan dua kepentingan jangka pendeknya, diakui atau tidak, telah merusak sendi-sendi sektor manufaktur kita, terutama tekstil. Karena dua kepentingan ini, pemerintah abai kepada sektor manufaktur kita selama ini. Dan imbasnya mulai terasa sejak beberapa tahun belakangan, di mana satu per satu perusahaan tekstil gulung tikar dan mem-PHK karyawannya," katanya.

[Gambas:Photo CNN]

Di lain sisi, Ekonom UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat mengatakan Permendag 8/2024 bukan satu-satunya masalah yang dihadapi industri tekstil nasional. Masalah lainnya adalah tingginya biaya produksi, termasuk harga listrik dan bahan baku, menjadi tantangan berat bagi para produsen lokal.

Ia mengatakan di negara-negara pesaing seperti Vietnam dan Bangladesh, biaya produksi tekstil jauh lebih rendah. Hal ini memberi keuntungan bagi produk mereka di pasar global. Sementara produk RI sulit bersaing karena harganya yang tidak kompetitif.

Pemerintah, katanya, bisa membantu menurunkan biaya produksi dengan memberikan subsidi energi atau insentif bagi produsen tekstil, sehingga mereka bisa lebih bersaing di pasar.

Selain biaya produksi, industri tekstil dalam negeri katanya juga menghadapi masalah dalam akses ke bahan baku berkualitas. Banyak perusahaan terpaksa mengimpor bahan baku karena kualitas bahan baku lokal sering kali tidak memenuhi standar.

"Untuk mengatasi ini, pemerintah bisa membantu mengembangkan industri bahan baku dalam negeri atau memperkuat kerja sama dengan pemasok lokal agar perusahaan tekstil tidak terlalu bergantung pada impor bahan baku," imbuhnya.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengatakan pihaknya hanya mendapatkan alokasi anggaran Rp5,078 triliun pada 2025.

Padahal, kementerian diminta membangun 3 juta rumah.

"Bayangkan ini anggaran kami Rp5 triliun di 2025, diminta bangun 3 juta rumah," katanya dalam Diskusi Program 3 Juta Rumah di Kementerian PUPR, Selasa (29/10).

"Kalau 2024 dikasih anggaranya Rp14 triliun, tapi yang terbangun 200 ribuan (rumah)," imbuhnya.

Pria yang akrab disapa Ara itu memaparkan angaran Rp5,08 triliun itu akan digunakan untuk lima prioritas. Pertama, pembangunan rumah susun senilai Rp3,53 triliun di antaranya untuk lanjutan pembangunan hunian vertikal untuk personil Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Ibu Kota Nusantara (IKN) sebanyak 240 unit, lanjutan pembangunan rusun aparatur sipil negara (ASN), dan pertahanan keamanan (Hankam) sebanyak 2.820 unit.

Kemudian, pembangunan rumah susun masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) rendah terdampak IKN sebanyak 44 unit, lanjutan pembangunan rumah susun mendukung daerah otonomi baru (DOB) sebanyak 460 unit, lanjutan pembangunan rumah susun direktif sebanyak 701 unit, serta lanjutan renovasi tower rumah susun Wisma Atlet Kemayoran sebanyak 10 tower.

Lalu, pembangunan baru rumah susun ASN/TNI/Polri, MBR, pekerja, lembaga perguruan tinggi, dan lembaga perguruan berasrama sebanyak 1.376 unit.

Prioritas kedua adalah rumah swadaya senilai Rp0,747 triliun yang akan digunakan untuk pembangunan rumah dengan skema Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) melalui program padat karya sebanyak 34.289 unit.

Ketiga, rumah khusus senilai Rp0,105 triliun. Anggaran akan digunakan untuk lanjutan pembangunan rumah khusus (rusus) untuk DOB sebanyak 50 unit, pembangunan rumah susun Suku Moi sebanyak 72 unit, lanjutan pembangunan rusus pascabencana di Ternate sebanyak 49 unit, pembangunan rusus Malawei sebanyak 100 unit (tahap I), pembangunan rusus pasca-bencana di Lebak sebanyak 94 unit.

Keempat, rumah umum dan komersial senilai Rp0,121 triliun yang digunakan untuk pembangunan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) sebanyak 10.550 unit untuk perumahan MBR yang tersebar di seluruh provinsi.

Kelima, dukungan manajemen dan teknis lainnya senilai Rp0,575 triliun untuk pelaksanaan kegiatan pengaturan, pembinaan dan pengawasan kebijakan dan program penyelenggaraan perumahan. Lalu, gaji dan tunjangan, operasional kantor dan administrasi kesatkeran.

Terkait program 3 juta rumah, Ara mengatakan akan menggunakan lahan sitaan dan BUMN. Ia mengatakan akan bertemu dengan Kementerian Keuangan, Jaksa Agung, dan Kementerian Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertahanan terkait aturan hukum penggunaan lahan itu.

"Supaya ada keputusan dan kepastian hukum, yang penting kan itu. Supaya tanah-tanah ini kalau saya maunya diberikan kepada rakyat, semoga yang lain setuju," katanya.

Terkait siapa yang akan membangun rumah di tanah sitaan itu, sambung Ara, masih akan dibuat aturannya. Ia mengatakan yang membangun rumah bisa pemerintah atau swasta.

"Kita harus taat aturan tapi juga ada fleksibilitas. Yang bangun bisa swasta, bisa negara," katanya.

Namun, terkait keputusan pasti skema pembangunan 3 juta rumah, ia masih harus rapat dengan kementerian/lembaga lainnya.

"Langkah selanjutnya rapat dengan Jaksa Agung, Menteri Keuangan, Menteri ATR supaya ini bisa enggak dilegalkan, diserahkan ke rakyat," katanya.

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diproyeksi menguat pada pembukaan perdagangan Rabu (30/10).

CEO Yugen Bertumbuh Sekuritas William Surya Wijaya melihat pergerakan indeks saham masih dalam proses perjalanan menguji support sehingga rentang konsolidasi wajar masih perlu dilalui oleh IHSG.

"Koreksi minor masih dapat dimanfaatkan oleh investor untuk melakukan akumulasi pembelian di tengah kondisi perekonomian yang masih terlihat stabil. Hari ini IHSG berpotensi menguat," ucap William seperti dikutip dari riset hariannya.

Dengan sentimen tersebut, William memproyeksikan IHSG bergerak di rentang support 7.589 dan resistance 7.707.

Ia pun merekomendasikan sejumlah saham, yakni ASII, ASRI, PWON, SMRA, BSDE, CTRA, APLN, JSMR, TLKM, dan UNVR.

Sementara itu, Analis Binaartha Sekuritas Ivan Rosanova memperkirakan IHSG akan memulai pembalikan tren apabila tetap berada di atas support Fibonacci 7.858.

"Meski demikian, adanya penembusan di bawah 7.858 akan membuka jalan untuk melanjutkan struktur koreksi wave (ii) menuju 7.500-7.550," ujar Ivan.

Dia pun memprediksi IHSG bergerak di level support 7.585 dan resistance 7.666 hari ini.

IHSG ditutup di level 7.606 pada Selasa (29/10) sore. Indeks saham melemah 28,03 poin atau minus 0,37 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp10,78 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 28,74 miliar saham.

Pada penutupan kemarin, 249 saham menguat, 305 terkoreksi, dan 232 lainnya stagnan.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait meminta sekretaris jenderal (sekjen) kementeriannya berasal dari Kementerian Keuangan. Usulan itu katanya telah ia sampaikan ke Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Tak hanya itu, pria yang akrab disapa Ara itu juga meminta inspektur jenderal (irjen) kementeriannya dari Kejaksaan Agung (Kejagung).

"Saya sudah minta (sekjen) sama Ibu Menteri Keuangan dan Irjennya dari Kejaksaan Agung. Kenapa? Supaya nanti sinerginya bagus karena banyak nanti menyangkut manajemen anggaran dengan Departemen Keuangan (Kementerian Keuangan), pengawasan dengan Jaksa Agung," katanya di Gedung Nusantara DPR, Selasa (29/10).

Ia juga memaparkan bahwa akan ada empat direktorat jenderal (ditjen) di kementeriannya, yakni Ditjen Pengembangan Kawasan Permukiman, Ditjen Pembiayaan dan Pembinaan Usaha Perumahan dan Kawasan Permukiman, Ditjen Pembangunan Perumahan, dan Ditjen Rumah Swadaya. Ia mengatakan rancangan struktur itu masih usulan.

"Jadi ini bukan sosialisasi, ini usulan kami, tolong kritisi struktur ini. Kalau ada yang kurang saya pengen sekali disampaikan," katanya.

Sementara itu untuk anggaran Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman ditetakan sebesar Rp5,078 triliun pada 2025. Anggaran itu turun drastis dibandingkan tahun lalu sebesar Rp14 triliun.

Padahal kementerian diminta membangun 3 juta rumah

"Anggaran kami dari Rp14 triliun jadi Rp5 triliun, mesti bangun 3 juta rumah. Kalau data ini benar, berarti kita mesti kerja bayangkan 25 kali lipat untuk mencapai 3 juta," imbuhnya.