Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait (Ara) mengusulkan agar tanah sitaan kasus korupsi dibangun jadi perumahan rakyat.

Usulan itu disampaikan Maruarar dalam rapat dengan Komisi V DPR di Jakarta, Selasa (29/10). Ara mengaku telah berbicara dengan Jaksa Agung dan Dirjen Kementerian Keuangan untuk membahas rencana tersebut.

"Saya sudah bicara Dirjen Menteri Keuangan, kita akan ketemu bagaimana tanah ini bisa digunakan sama rakyat. Bagaimana tanah dari koruptor bisa digunakan untuk rakyat kecil," kata Ara.

"Saya sudah ketemu Jaksa Agung di Banten saja ada 1.000 hektare," imbuh dia.

Mantan politisi PDIP itu menyoroti banyak aparatur sipil negara (ASN), TNI, dan guru yang tak memiliki rumah. Menurut Ara, rencana itu tidak sulit jika semua pemangku kebijakan menyetujui.

Ara pun meminta izin DPR agar rencana itu bisa langsung dieksekusi. Ia menuturkan pekan depan rencana itu bisa langsung dibahas bersama kementerian terkait dalam rapat di Komisi V.

"Ini harus ada keputusan politik. Bagaimana sitaan ini, boleh enggak barang sitaan ini diambil negara dan kita kembalikan buat rakyat harganya jadi sangat murah jadi kita langsung berjalan," kata Ara.

"Kalau di ruang rapat ini izinkan minggu depan ketemu di sini ada Menteri Keuangan, BPKP, ATR setengah masalah ini selesai ketua," ucapnya.

Pameran retail nasional Pertamina Small and Medium Enterprises Exhibition (SMEXPO) 2024 berhasil mencatat nilai transaksi yang fantastis, yakni sebesar Rp17,45 miliar.

Nilai transaksi ini meningkat 17 persen bila dibanding tahun sebelumnya sebesar Rp14,9 miliar. Naiknya nilai transaksi ini turut memperkuat pemberdayaan UMKM, sehingga diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Fadjar Djoko Santoso merinci, jumlah transaksi berasal dari pameran UMKM untuk masyarakat (retail) yang digelar selama enam hari, pada 22-27 Oktober 2024 di Mal Kota Kasablanka Jakarta, sebesar Rp1,53 miliar.

Sedangkan, sisanya Rp 15,91 miliar berasal dari perdagangan bisnis (business to business/B2B), yakni kesepakatan kerja sama bisnis yang biasanya untuk pembelian jumlah besar."Naiknya nilai transaksi UMKM ini mencerminkan kepercayaan masyarakat terhadap kualitas produk UMKM binaan Pertamina," ujar Fadjar dalam sesi penutupan Pertamina SMEXPO, Minggu (27/10).Adapun Pertamina SMEXPO 2024 mengangkat tema "Lokal Jadi Vokal" menghadirkan 45 UMKM binaan Pertamina dengan beragam kategori produk. Mulai dari fashion, makanan dan minuman, kerajinan tangan, hingga produk inovatif berbasis teknologi.

Selain aktivitas jual beli, pameran ini juga diperkaya dengan rangkaian workshop kreatif dan talkshow inspiratif yang memberikan nilai tambah bagi pengembangan kapasitas pelaku UMKM."Keberhasilan SMEXPO 2024 tidak hanya diukur dari nilai transaksi, tetapi juga dari terbentuknya ekosistem bisnis yang mendukung pertumbuhan UMKM," ujar Fadjar.

"Selama acaraSMEXPO, kami juga menggelar workshop dantalkshow untuk meningkatkan kapasitas dan wawasan pelakuUMKM binaan Pertamina agar mampu meningkatkan kualitas produk sertakompetensinya, untuk bersaing di pasar yang lebih luas," jelasFadjar.

alam acara ini, tercatat lebih dari 9.000 pengunjung hadir selama enam hari penyelenggaraan SMEXPO. Hal ini menunjukkan tingginya minat masyarakat terhadap produk UMKM lokal.

Pengunjung pun tak hanya dari kalangan masyarakat, tetapi juga pelaku bisnis dan potential buyer dari dalam dan luar negeri sengaja hadir untuk membuka peluang kerjasama dengan UMKM binaan Pertamina.Event yang telah memasuki tahun keempat ini merupakan bagian dari program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Pertamina yang telah berjalan sejak 2020.

SMEXPO tidak hanya berfungsi sebagai platform pemasaran, tetapi juga memfasilitasi pertumbuhan bisnis UMKM melalui berbagai program pendampingan dan pengembangan kapasitas.

Keberhasilan SMEXPO 2024 menjadi wujud nyata peran Pertamina dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui pemberdayaan UMKM. Event ini tidak hanya memberikan dampak langsung bagi peningkatan pendapatan UMKM, tetapi juga membuka peluang ekspansi bisnis melalui jaringan kemitraan yang lebih luas."Pertamina berkomitmen untuk terus mendukung pertumbuhan UMKM nasional. Kesuksesan SMEXPO 2024 menjadi motivasi bagi kami untuk menghadirkan program-program pemberdayaan yang lebih inovatif di masa mendatang," tutup Fadjar.

Pertamina sebagai perusahaan pemimpin di bidang transisi energi, berkomitmen dalam mendukung target Net Zero Emission 2060 dengan terus mendorong program-program yang berdampak langsung pada capaian Sustainable Development Goals (SDGs).

Seluruh upaya tersebut sejalan dengan penerapan Environmental, Social & Governance (ESG) di seluruh lini bisnis dan operasi Pertamina.

PT Gunbuster Nickel Industry atau PT GNI bersama PT Stardust Estate Investment (PT SEI) dan para tenant lain merayakan Hari Sumpah Pemuda 2024 dengan Pesta Kembang Api dan Festival Kuliner pada Senin (28/10).

Head of Corporate Communication PT GNI, Mellysa Tanoyo menjelaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan momentum mempererat kebersamaan dan mendorong persatuan atas beragam budaya yang ada di perusahaan.

"Melalui perayaan ini, kami berharap dapat mempererat kebersamaan serta mengapresiasi keberagaman budaya yang menjadi kekuatan utama dalam perusahaan. Bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda, acara ini menjadi momen penting untuk menanamkan semangat persatuan dalam setiap langkah kami," kata Mellysa.

Menurut Mellysa, perayaan ini bukan hanya menjadi hiburan, tetapi juga sebagai sarana guna mempererat hubungan antarkaryawan dari berbagai divisi dan budaya, sejalan dengan nilai Hari Sumpah Pemuda.

Diharapkan, kegiatan yang menjunjung kebersamaan ini dapat menciptakan lingkungan kerja yang harmonis dan solid dalam keseharian perusahaan. Bertepatan dengan momen Hari Sumpah Pemuda, PT GNI mendorong agar semangat nasionalisme dan persatuan dalam acara menjadi energi positif bagi karyawan.

"Di PT GNI, kami percaya bahwa persatuan dan kebersamaan serta toleransi antar karyawan dari berbagai latar belakang budaya adalah fondasi penting dalam mencapai kesuksesan bersama. Perayaan kembang api ini adalah simbol dari semangat itu-terang dan bersatu, untuk masa depan yang lebih baik," lanjut Mellysa.

Perayaan tersebut dimulai dengan pertunjukan kembang api, dilanjutkan sesi makan bersama. PTGNI juga menyediakan pertunjukan musik, sebelum menutup acara dengan Tarian Dero khas Sulawesi Tengah yang melambangkan kebersamaan, persatuan, dan persaudaraan.

Pada sesi terakhir itu, para peserta saling bergandengan tangan membentuk lingkaran diiringi musik, menarikan tarian yang mencerminkan nilai-nilai inklusif dan penghormatan antarindividu. Para karyawan mengikuti seluruh kegiatan dengan antusiasme tinggi dan kegembiraan.

Mellysa menambahkan, PT GNI selalu berupaya mengadakan lingkungan kerja yang hangat dengan toleransi dan rasa persatuan yang tinggi.

"Hari Sumpah Pemuda mengingatkan kita bahwa keberagaman adalah kekayaan yang menyatukan, bukan memisahkan. Semangat ini yang kami bawa dalam perayaan bersama karyawan di PT GNI, demi memperkuat solidaritas dan kerja sama di lingkungan kerja," pungkas Mellysa.

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani mengungkap tiga arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mengejar target investasi sebesar Rp1.905 triliun pada 2025.

Menurutnya, arahan tersebut disampaikan saat retreat Kabine Merah Putih di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, pekan lalu.

"Kita target tahun depan kan sesuai dengan angka dari Bappenas, kan Rp1.900 triliun ya, (arahan) strategi banyak," ujarnya dalam pre launching Gerakan Solidaritas Nasional (GSN) di Plataran Dharmawangsa, Selasa (29/10).

Pertama, ia mengatakan Prabowo ingin investasi yang masuk ke dalam negeri berorientasi ekspor atau memberikan nilai tambah bagi perekonomian bangsa.

Kedua, investasi yang masuk harus mendukung komitmen Indonesia mencapai net zero emission (NZE) pada 2060 mendatang.

"Yang clean energy," kata dia.

Ketiga, Prabowo menekankan bahwa investasi yang masuk ke Tanah Air harus menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat. Dengan demikian, tingkat pengangguran di Indonesia bisa ditekan sekecil mungkin.

"Bapak juga arahkan ketiga yang menciptakan lapangan kerja yang luas," jelasnya.

Sementara, untuk target investasi tahun ini sebesar Rp1.600 triliun, Rosan optimis bisa dicapai 100 persen.

"Insyaallah sih kita optimis tercapai," pungkasnya.

Presiden Prabowo Subianto akan meluncurkan Badan Pengelola (BP) Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) pada 8 November 2024.

BP Investasi Danantara ini nantinya menjadi lembaga pengelola investasi di Indonesia.

Prabowo pun memanggil Kepala BP Investasi Danantara Muliaman Darmansyah Hadad dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta pada hari ini, Senin (29/10) untuk mempersiapkan peluncuran itu.

"Terkait saya soal Danantara, saya diminta mempersiapkan dengan baik. Ada rencana nanti tanggal 8 (November) diluncurkan (secara) resmi (oleh) Presiden. Persiapan sedang kita lakukan," kata Muliaman usai bertemu Prabowo, dikutip Antara.

Muliaman menjelaskan bahwa peluncuran BP Investasi Danantara pada 8 November 2024 itu akan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.

Menurutnya, pembentukan Danantara dilakukan dengan merevisi Undang-Undang (UU) tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

"Iya betul. Ada nanti persiapan UU untuk Danantara," kata Muliaman menjawab pertanyaan soal revisi UU BUMN.

Sebelumnya, Muliaman sempat mengatakan BP Investasi Danantara akan menjadi badan pengelola investasi di luar APBN. Seluruh aset-aset yang dimiliki pemerintah juga akan dikelola oleh badan ini.

"Jadi semua aset-aset pemerintah yang dipisahkan itu nanti akan dikelola badan ini. Tapi tentu saja Itu bertahap ya, dibentuk badannya dulu, dibuat undang-undangnya dulu," kata Muliaman usai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto.

Adapun BP Investasi Danantara diketuai oleh Muliaman Darmansyah Hadad, sementara Kaharuddin Djenod Daeng Manyambeang bertindak sebagai wakil kepala instansi yang baru dibentuk Prabowo itu. Keduanya dilantik berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 142/P Tahun 2024.

Muliaman menyampaikan pembentukan badan ini merupakan bentuk komitmen Presiden Prabowo dalam mengoptimalkan pengelolaan investasi negara agar dapat lebih terpadu dan tidak lagi berjalan sendiri-sendiri.

Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko bakal segera mempunyai anak buah untuk membantu gelandangan, pedagang kaki lima (PKL), hingga korban pemutusan hubungan kerja (PHK).

"Kebetulan rencananya, dalam rencana peraturan presiden (perpres), di badan kami itu ada Deputi Bidang Percepatan Pemberdayaan dan Penyediaan Akses. Itu adalah deputi yang memang nanti akan lebih banyak mengurusi eksekusi," ungkap Budiman dalam CNN Indonesia Newsroom, Selasa (29/10).

"Korban PHK, buruh tani, petani miskin, nelayan, atau even gelandangan (dan) pedagang kaki lima (PKL) kami sediakan akses untuk eksekusi, misalnya kredit. Untuk eksekusi membuka pasar, seperti itu," jelasnya.

Ia mencontohkan pengentasan kemiskinan itu salah satunya ditempuh melalui 'jatah' pengadaan makan bergizi gratis. Budiman menekankan orang miskin juga harus mendapatkan porsi untuk terlibat dalam program unggulan Presiden Prabowo Subianto.

Nantinya, Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan akan bekerja sama dengan Badan Gizi Nasional selaku eksekutor program makan gratis. Budiman juga mengaku sudah berkoordinasi langsung dengan Kepala Badan Gizi Dadan Hindayana.

"Contoh kolaborasinya seperti ini, dengan penyediaan makan bergizi gratis maka dibutuhkan banyak sekali produk pangan untuk menjadi bahan makan bergizi gratis. Tugas saya adalah memastikan pasokannya sekian persen dari orang miskin yang diberdayakan," tutur Budiman.

"Kami juga besok akan bertemu dengan menteri sosial untuk bagaimana menjalankan kerja sama, misalnya karena di Kementerian Sosial punya data. Nanti kita akan merencanakan integrasi data, juga eksekusi sasaran kelompok miskin yang diselaraskan antara Kemensos dengan Badan PPK," sambungnya.

Di lain sisi, Budiman menegaskan Perpres Badan Gizi yang tengah disusun akan memuat tugas utama mereka. Ia menyebut target awal badan ini adalah menyusun rencana induk pengentasan kemiskinan untuk dijalankan di setiap kementerian/lembaga (K/L).

Lalu, sinkronisasi, koordinasi, kolaborasi antar-K/L. Budiman juga menegaskan adanya peluang eksekusi bersama dengan instansi lain untuk mengentaskan kemiskinan di tanah air.

"Persoalan di Indonesia adalah ego sektoral dan birokratisme, itu disampaikan juga oleh Pak Prabowo kepada kami," ucapnya.

"Pada waktu pembukaan Sidang Kabinet Paripurna pertama, beliau (Prabowo) mengatakan bahwa mendirikan Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan ini adalah untuk menerabas kekakuan dan kerumitan birokrasi untuk hal-hal yang sebenarnya bisa lebih cepat dilakukan. Dalam hal ini khususnya program-program pengentasan kemiskinan," tandas Budiman.

Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko mengakui warga miskin Indonesia akan melebihi 25 juta orang jika menggunakan acuan standar negara maju.

Ia mengatakan data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat orang miskin di Indonesia sekarang memang hanya 25 juta penduduk. Namun, Budiman menekankan itu terjadi karena perbedaan standar miskin yang digunakan Indonesia.

"Sebenarnya angka-angkanya kalau kita mau melihat secara jeli dan realistis, kita harus memakai standar yang dipakai negara maju. Bagaimana tingkat kemiskinan itu sebenarnya bisa lebih banyak jumlahnya (dari 25 juta orang) kalau pakai standar negara maju," aku Budiman dalam CNN Indonesia Newsroom, Selasa (29/10).

"Tantangan pertama adalah kita harus mengkonsolidasikan dulu definisi tentang miskin itu apa di era Pak Prabowo (Presiden Prabowo Subianto). Kemiskinan yang akan dicanangkan baru (standar kemiskinan) oleh Pak Prabowo," tegasnya.

Presiden Prabowo diklaim berpesan kepada Budiman Cs agar tak berpuas diri dengan statistik yang ada. Terlebih, data-data sekarang ini menunjukkan seolah kemiskinan di tanah air menurun drastis.

Budiman juga tak menutup mata bahaya munculnya kaum miskin baru. Ini terjadi imbas kerentanan serta berbagai banyak persoalan, mulai dari bencana, disrupsi teknologi, sampai perubahan struktur manajemen di perusahaan.

Oleh karena itu, Kepala Badan PPK Budiman menekankan bakal segera safari ke kementerian/lembaga (K/L) dan badan terkait. Ini dilakukan agar Kabinet Merah Putih satu suara soal definisi dan standar kemiskinan serta solusi mengatasinya.

"Konsolidasi data yang berserakan di banyak kementerian/lembaga, itu harus disinkronkan. Saya punya agenda untuk bertemu dengan beberapa kementerian ataupun badan yang menyimpan data kemiskinan untuk mengsatukatakan (mendefinisikan) apa itu miskin dan bagaimana solusinya," jelasnya.

Ia menegaskan kuncinya adalah perlindungan dan pemberdayaan. Meski hal tersebut berbeda, Budiman mengatakan keduanya merupakan satu kesatuan.

Di lain sisi, Budiman menolak mendapatkan ucapan selamat atas amanah dari Presiden Prabowo. Ia justru berharap lebih banyak doa agar bisa menjabat hingga 2029 dan menurunkan kemiskinan di tanah air.

"Ucapan selamatnya terlalu dini, nanti saja kalau saya dipercaya memimpin badan ini sampai 2029 dan kemiskinan menurun drastis, mungkin bolehlah dikasih ucapan selamat. Sekarang harus lebih baik doa, didukung," pinta Budiman.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli yakin PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) tidak akan dinyatakan pailit dalam putusan kasasi Mahkamah Agung (MA).

Yassierli mengatakan status pailit baru dinyatakan di tingkat Pengadilan Negeri (PN) Niaga Semarang. Saat ini, proses hukum masih berlangsung.

"Ini kan belum ya (pailit), artinya akan ada proses kasasi, dan kemudian kami melihat itu tidak akan terjadi rasanya," kata Yassierli usai rapat di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (29/10).

Yassierli mengatakan pemerintah telah mengkaji sejumlah langkah untuk merespons kasus Sritex. Langkah-langkah itu ditempuh untuk memastikan para tenaga kerja aman selama proses hukum berjalan.

Presiden Prabowo Subianto, kata dia, tak mau ada pemutusan hubungan kerja (PHK) di perusahaan tekstil itu. Pemerintah pun telah mendapatkan kepastian dari manajemen Sritex bahwa produksi akan terus berjalan dan tak ada PHK.

Selain itu, pemerintah dalam posisi menunggu putusa kasasi. Menurutnya, pemerintah tak perlu turun tangan terlalu dalam bila Sritex dinyatakan tidak pailit.

"Pemerintah kan belum tentu harus campur tangan. Jadi, artinya pemerintah bisa kemudian membantu mengonsolidasikan, pemerintah bisa bantu untuk memastikan bahwa proses-prosesnya itu berjalan," ujarnya.

Sebelumnya, PN Niaga Semarang menyatakan Sritex pailit. Hal itu disampaikan melalui putusan Pengadilan Niaga Semaeang dengan nomor 2/Pdt.Sus- Homologasi/2024/PN Niaga Smg.

Sritex menempuh langkah hukum dengan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA), Jumat (25/10). Mereka juga memastikan tak akan ada PHK massal.

"Tidak akan melakukan PHK massal manakala kondisi ini masih bisa dilakukan upaya hukum tadi (kasasi). Karena bukan perusahaan (Sritex) yang mempailitkan, ini kan perusahaan masih jalan, yang mempailitkan pihak ketiga. Tentu ada upaya-upaya untuk penyelesaian masalahnya," ujar GM HRD Sritex Group Haryo Ngadiyono.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengatakan PT Harum Energy Tbk akan terlibat dalam program tiga juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Ia mengatakan telah berbicara dengan Komisaris Utama Harum Energy Lawrence Barki.

"Barusan saya mendapatkan telepon dari Pak Lawrence Barki dari grup Harum Energy. Dia mengatakan juga siap membantu," katanya di Gedung Nusantara DPR, Selasa (29/10).

Harum Energy akan menambah deret perusahaan swasta yang terlibat dalam program 3 juta rumah. Perusahaan yang lebih dulu terlibat yakni Agung Sedayu Group yang dipimpin Sugianto Kusuma alias Aguan, perusahaan Prajogo Pangestu (Barito Pacific), perusahaan Boy Thohir (PT Adaro Energy Indonesia Tbk), dan perusahaan Franky Widjaja (Sinar Mas).

"Saya tadi malam mengumpulkan 4 perusahaan besar. Ada Agung Sedayu. Ada Barito, Pak Prayogo, ada Boy Thohir, ada Pak Franky dari Sinar Mas. Dan saya sangat berterima kasih semuanya berkomitmen untuk juga mendukung program perumahan untuk membangun rumah untuk rakyat," katanya.

Pria yang akrab disapa Ara itu sebelumnya mengatakan langkah gotong royong itu akan dimulai dengan groundbreaking pembangunan rumah di Tangerang pada 10 November mendatang. Tanahnya seluas 2,5 ha yang disumbangkan oleh Ara, sedangkan pembangunan akan dilakukan oleh Agung Sedayu.

"Ini enggak menggunakan uang negara, tanahnya dari swasta, yang bangun swasta. Nanti kita lihat bagaimana diserahkan kepada rakyat," imbuhnya.

Ara mengatakan skema pembangunan 3 juta rumah bisa bermacam-macam. Bisa tanahnya berasal dari swasta dan dibangun oleh swasta seperti yang akan groundbreaking pada November. Kemudian bisa juga tanahnya berasal dari tanah sitaan dan dibangun swasta.

"Modelnya beda-beda. Jadi bisa tanahnya itu dari tanah sitaan, bisa tanah dari milik negara. Ya, itu kita akan bicarakan. Nanti masuknya ke dirjen kekayaan negara dulu," katanya.

Presiden Prabowo Subianto meminta agar perusahaan tekstil PT Sri Rejeki Isman atau Sritex tetap beroperasi di tengah perusahaan yang resmi dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri (PN) Semarang karena gagal memenuhi kewajiban pembayaran kepada kreditur.

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut arahan itu disampaikan Prabowo dalam rapat terbatas bersama sejumlah menteri, di antaranya Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli hingga Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.

"Arahannya beliau agar perusahaan tetap berjalan. Kemudian nanti dicarikan jalan teknisnya dicarikan," kata Airlangga di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (29/10).

Namun, Airlangga belum bisa memastikan apakah pemerintah akan memberikan dana talangan kepada Sritex.

Sebab saat ini, Pengadilan Negeri (PN) Niaga Semarang telah menunjuk empat kurator untuk mengurus harta dan aset Sritex usai perusahaan itu dinyatakan pailit beberapa waktu lalu.

"Nanti dilihat dulu karena sekarang statusnya kan sudah ada kurator, dan tentu harus ada pembicaraan dengan kurator," ujarnya.

Sritex sebelumnya dinyatakan pailit berdasarkan putusan putusan perkara Pengadilan Negeri (PN) Niaga dengan nomor 2/Pdt.Sus- Homologasi/2024/PN Niaga Smg pada Senin (21/10) lalu.

Berdasarkan sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Semarang, pemohon pailit Sritex menyebut termohon telah lalai dalam memenuhi kewajiban pembayarannya kepada pemohon berdasarkan Putusan Homologasi tertanggal 25 Januari 2022.

Namun, operasional perusahaan masih berjalan dan belum ada kebijakan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal bagi karyawan.

Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko menegaskan bantuan sosial (bansos) bukan solusi tunggal Presiden Prabowo Subianto dalam mengentaskan kemiskinan di Indonesia.

"Solusinya (pengentasan kemiskinan) bukan sekadar bantuan langsung tunai (BLT)," kata Budiman dalam CNN Indonesia Newsroom, Selasa (29/10).

"BLT tetap ada, bansos tetap ada, tapi yang paling penting adalah penciptaan lapangan kerja. Menciptakan ekosistem ekonomi bisnis yang melibatkan orang miskin atau rentan miskin agar mereka tidak jatuh ke jurang kemiskinan," tegasnya soal strategi Presiden Prabowo.

Budiman menyebut Presiden Prabowo juga menekankan agar tak berpuas diri pada statistik yang ada. Apalagi, data-data sekarang ini menunjukkan seolah kemiskinan di tanah air menurun drastis.

Ia mewanti-wanti bahaya kemunculan orang miskin baru. Ini terjadi imbas kerentanan dan berbagai banyak persoalan, mulai dari bencana hingga disrupsi teknologi.

"Di badan ini, Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan atau Badan PPK, tugas dari Pak Prabowo adalah kita harus melihat kemiskinan bukan sekadar solusinya dengan bansos," tuturnya.

"(Melainkan) pembukaan akses dan pembukaan aset. Kalau bansos itu kan sebenarnya untuk meningkatkan pendapatan atau mengurangi beban biaya hidup, tapi peningkatan akses dan aset itu menjadi sangat penting," tutur Budiman soal langkah yang akan dilakukan.

Kepala Badan PPK itu melihat ada beberapa jenis kemiskinan di Indonesia. Setidaknya ada empat kelompok kemiskinan menurutnya.

Pertama ada yang sifatnya kultural, yakni orang tidak disabilitas dan tak kurang akses, tetapi kurang produktif. Ia menyebut solusi mengatasi kemiskinan jenis ini adalah perbaikan mental dan karakter serta perubahan mindset.

Lalu yang kedua, kemiskinan bersifat sektoral yang juga tidak disabilitas, tetapi kurang akses dan kurang produktif. Budiman mengatakan solusi mengatasinya adalah perbaikan kapasitas diri.

Budiman juga menyinggung kemiskinan yang bersifat temporal. Kelompok ketiga ini tidak disabilitas, kurang akses, dan kurang produktif.

"Miskinnya miskin sementara. Solusinya perbaikan akses dan peluang," kata Budiman.

Terakhir, kemiskinan struktural yang menurutnya banyak terjadi di Indonesia. Orang-orang di kelompok ini punya kemampuan fisik, akses, serta produktif.

Solusi untuk kemiskinan struktural adalah perbaikan ekosistem ekonomi. Budiman menegaskan pengentasan kemiskinan di Indonesia perlu menjadi mainstream.

"Makanya saya menginginkan agar ada pengarusutamaan pengentasan kemiskinan dalam setiap kebijakan pemerintah," tutupnya.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait alias Ara akan menyumbangkan lahan 2 hektare demi memancing kontribusi pengusaha untuk membantu program 3 juta rumah.

Program 3 juta rumah dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Rinciannya, 2 juta rumah di desa dan 1 juta unit apartemen di perkotaan setiap tahunnya.

"Contoh itu harus dimulai dari kita sendiri. Nanti pertengahan November (akan dimulai). Saya sebelumnya pengusaha, saya sudah bersyukur diberikan kesempatan oleh rakyat Indonesia, tentu harus mulai dengan diri kami sendiri," ujar Ara, dikutip dari detikcom, Selasa (29/10).

Ara menegaskan sumbangan tanah secara cuma-cuma itu sebagai bentuk rasa syukur. Ia mengaku bersyukur diberi kesempatan menjadi menteri di Kabinet Merah Putih dan ingin berkontribusi untuk pembangunan perumahan.

Harapannya, langkah ini bisa menjadi contoh bagi para pengusaha swasta lain. Ia mau para pengusaha terlibat dalam upaya pemerintah membangun 3 juta rumah per tahun.

"Tanah dari swasta, hibah, sumbangan, membangunnya dan isinya dari swasta juga. Yang kita mau buat adalah kepedulian (dan) kegotongroyongan. Moto kami adalah 'gotong royong membangun rumah untuk rakyat', karena enggak bisa sendiri," jelas Ara.

"Anggaran negara gak mungkin cukup. Jadi, kita akan juga mengajak teman-teman semua swasta untuk kepedulian sosial dan kita kan mulai, itu akan menjadi model. Doakan sekitar 10 November (2024) kita mulai lakukan itu," tambahnya.

Anak buah Prabowo itu merencanakan groundbreaking proyek perumahan di Tangerang, Banten pada 10 November 2024. Rumah-rumah itu dibangun di atas tanah hibah milik perusahaan Ara, lalu digarap Bos Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan.

Ia mengatakan perumahan tersebut akan diberikan untuk masyarakat. Ara bahkan menegaskan rumah itu bakal diberikan secara gratis.

"Silakan bentuknya apa. Buat siapa? Ya buat rakyat. Mau disewakan atau dijual? Enggak. Mau dikasih aja," tandasnya.