Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir siap mendukung penggunaan mobil Maung produksi PT Pindad (Persero) sebagai kendaraan dinas setiap menteri pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

"Tentu kita mendukung ya (menteri menggunakan kendaraan dinas buatan Pindad), memang bagaimana penggunaan dari pada tadi, produksi dalam negeri harus kita tingkatkan," kata Erick di Jakarta dalam keterangan tertulisnya, Selasa(29/10).

Erick mengatakan dalam penerapannya nanti ada tahapan yang harus dilakukan karena menyangkut lini produksi di PT Pindad.

"Tapi pasti ada tahapannya, ndak bisa harus langsung hari ini, karena line of produksinya harus didata, tapi dirut (direktur utama) Pindad yang lebih ngerti, yang pasti saya mendukung," imbuhnya.

Erick ia menegaskan pihaknya mendukung jika menteri nantinya menggunakan kendaraan dinas karya anak bangsa.

"Ya, kita mendukung rencana program pemerintah," ucapnya.

Di samping itu, Erick juga mengungkapkan sejauh ini Pindad sudah menyiapkan kendaraan sesuai dengan pesanan dari Kementerian Pertahanan, sebanyak kurang lebih 4.600 Maung untuk dua tahun ke depan.

"Dan tentu alokasi daripada produksinya ya nanti di situ. Apakah nanti ada tambahan order tadi untuk kementerian, ya kembali mohon tanyakan kepada dirut Pindad supaya ini kan line of produksinya harus diproyeksikan jangan sampai itu menjadi isu yang lain," ujar Erick.

Sebelumnya, Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu menyatakan mobil Maung buatan Pindad akan dijadikan kendaraan dinas para menteri dan pejabat eselon I. Menurut Anggito, kendaraan Maung akan menggantikan kendaraan impor, seperti Toyota Alphard yang kini juga dipakai dirinya.

"Minggu depan saya akan pakai mobilnya Maung itu, mobilnya Pindad itu," katanya.

"Karena Pak Prabowo sudah bilang, minggu depan tidak ada lagi barang impor untuk mobil eselon I sama menteri, luar biasa," sambung Anggito.

Namun pernyataan Anggito itu telah diklarifikasi oleh pihak Kementerian Keuangan, yang menyebut bahwa hal itu hanya sebatas contoh, bukan sebagai perencanaan.

"Pernyataan tersebut disampaikan bukan dalam rangka sebagai perencanaan, namun dalam rangka memberikan contoh penggunaan produksi dalam negeri sebagai semangat untuk memperkuat dan mendukung industri dalam negeri," tulis pernyataan klarifikasi Kemenkeu yang dibagikan Humas UGM, Senin (28/10).

Namun di sisi lain, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi pun mengakui Prabowo telah mengarahkan para menteri dan wakil menterinya untuk menggunakan Maung buatan Pindad sebagai mobil dinasnya.

"Arahan Pak Prabowo waktu retreat agar seluruh menteri, wakil menteri, dan kepala badan menggunakan mobil dinas Maung buatan Pindad," kata Hasan ketika dikonfirmasi, Senin (28/10).

Hasan mengatakan Prabowo bangga menggunakan Maung Limosin Garuda sebagai kendaraan dinasnya sebagai presiden.

"TKDN (tingkat komponen dalam negeri) Maung sekarang sudah 70 persen," kata Hasan.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyampaikan wacana penggunaan mobil Maung produksi PT Pindad (Persero) sebagai kendaraan dinas setiap menteri pemerintahan Presiden Prabowo Subianto harus melalui sejumlah tahapan terlebih dahulu.

Menurut Erick, pihaknya harus melakukan pendataan terlebih dahulu untuk menentukan jumlah produksi nantinya. Tetapi, ia mengaku siap mendukung wacana tersebut.

"Tentu kita mendukung ya (menteri menggunakan kendaraan dinas buatan Pindad), memang bagaimana penggunaan dari pada tadi, produksi dalam negeri harus kita tingkatkan," kata Erick di Jakarta, Selasa (29/10), melansir Antara.

"Tapi pasti ada tahapannya, ndak bisa harus langsung hari ini, karena line of produksinya harus didata, tapi dirut (direktur utama) Pindad yang lebih ngerti, yang pasti saya mendukung," imbuhnya.

Erick tak menyebut apakah sudah mendapat arahan langsung dari Prabowo terkait penggunaan mobil dinas menteri pakai produksi Pindad. Akan tetapi, ia menegaskan pihaknya mendukung jika menteri nantinya menggunakan kendaraan dinas karya anak bangsa.

"Ya, kita mendukung rencana program pemerintah," ucapnya.

Di samping itu, Erick juga mengungkapkan sejauh ini Pindad sudah menyiapkan kendaraan sesuai dengan pesanan dari Kementerian Pertahanan, sebanyak kurang lebih 4.600 Maung untuk dua tahun ke depan.

"Dan tentu alokasi daripada produksinya ya nanti di situ. Apakah nanti ada tambahan order tadi untuk kementerian, ya kembali mohon tanyakan kepada dirut Pindad supaya ini kan line of produksinya harus diproyeksikan jangan sampai itu menjadi isu yang lain," ujar Erick.

Sebelumnya, Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu menyatakan mobil Maung buatan Pindad akan dijadikan kendaraan dinas para menteri dan pejabat eselon I. Menurut Anggito, kendaraan Maung akan menggantikan kendaraan impor, seperti Toyota Alphard yang kini juga dipakai dirinya.

"Minggu depan saya akan pakai mobilnya Maung itu, mobilnya Pindad itu," katanya.

"Karena Pak Prabowo sudah bilang, minggu depan tidak ada lagi barang impor untuk mobil eselon I sama menteri, luar biasa," sambung Anggito.

Namun pernyataan Anggito itu telah diklarifikasi oleh pihak Kementerian Keuangan, yang menyebut bahwa hal itu hanya sebatas contoh, bukan sebagai perencanaan.

"Pernyataan tersebut disampaikan bukan dalam rangka sebagai perencanaan, namun dalam rangka memberikan contoh penggunaan produksi dalam negeri sebagai semangat untuk memperkuat dan mendukung industri dalam negeri," tulis pernyataan klarifikasi Kemenkeu yang dibagikan Humas UGM, Senin (28/10).

Namun di sisi lain, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi pun mengakui Prabowo telah mengarahkan para menteri dan wakil menterinya untuk menggunakan Maung buatan Pindad sebagai mobil dinasnya.

"Arahan Pak Prabowo waktu retreat agar seluruh menteri, wakil menteri, dan kepala badan menggunakan mobil dinas Maung buatan Pindad," kata Hasan ketika dikonfirmasi, Senin (28/10).

Hasan mengatakan Prabowo bangga menggunakan Maung Limosin Garuda sebagai kendaraan dinasnya sebagai presiden.

"TKDN (tingkat komponen dalam negeri) Maung sekarang sudah 70 persen," kata Hasan.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyebut ada dugaan mismanagement dalam kasus pailit Sritex.

Yassierli mengatakan memang ada diskusi soal industri tekstil lesu. Namun, ia berkata hal itu terbantahkan dengan permintaan tekstil yang masih besar secara nasional.

"Ada diskusi seperti itu, tapi kemudian kami melihat enggak juga. Buktinya kan kalau kita lihat needs-nya dalam negeri itu besar ya. Jadi, enggak ke sana. Mungkin ya ada terkait tentang mismanagement atau apalah," kata Yassierli di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (29/10).

Yassierli tak menjelaskan lebih lanjut mengenai dugaan itu. Dia berkata pemerintah hanya ingin memastikan kondisi ini bisa tertangani dengan baik.

Pemerintah saat ini masih menunggu putusan kasasi terhadap status pailit Sritex. Di saat bersamaan, pemerintah memastikan Sritex tetap berproduksi dan tidak ada pemutusan hubungan kerja (PHK).

"Statusnya pailit itu kan baru putusan (Pengadilan Niaga Semarang), ya ini kan masih ada proses kasasi. Kalau kasasi menyatakan tidak, kan enggak masalah," ujarnya.

Sritex dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Semarang. Putusan itu terjadi di tengah menurunnya kinerja Sritex.

Berdasarkan laporan keuangan per Juni 2024, utang PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) mencapai US$1,6 miliar atau Rp25,1 triliun (kurs Rp15.735 per dolar AS). Sebesar US$618,9 juta atau Rp9,7 triliun di antaranya berasal dari 28 bank.

 Sritex merespons putusan nomor 2/Pdt.Sus- Homologasi/2024/PN Niaga Smg itu dengan mengajukan kasasi.

Pengacara Otto Cornelis (O.C) Kaligis menyurati Presiden Prabowo Subianto sebanyak dua kali terkait dengan kasus gagal bayar Jiwasraya yang menimpa dirinya dan banyak korban lainnya.

Menurut Otto, surat tersebut dikirimkan sebelum dan sesudah Prabowo dilantik pada 13 Oktober dan 21 Oktober 2024.

"Kalau berkirim surat ke Pak Prabowo itu sudah dua kali, sebelum dan sesudah dilantik. Sudah ada tanda terimanya," ujarnya dalam diskusi media di kantornya, Jakarta, Selasa (29/10).

"Sebelum tanggal 20 Oktober, saya coba tulis surat (ke Prabowo), saya kirim ke Kartanegara. Setelah 21 Oktober saya kirim ke Sekretariat Presiden," imbuhnya.

Namun, ia mengatakan sampai saat ini belum ada balasan dari surat-surat tersebut. Sebelumnya, surat yang ia sampaikan ke Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) diklaim tak pernah dibales.

"Saya sudah 23 kali menulis surat kepada Presiden Jokowi, tanpa dibales, untuk meminta supaya keadilan dilaksanakan," kata dia.

O.C Kaligis adalah salah satu nasabah Jiwasraya yang ikut menjadi korban gagal bayar. Ia mengaku tabungannya di asuransi itu dan belum kunjung dibayarkan sebesar Rp35 miliar.

"Saya mohon kepada Bapak Presiden agar putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum dilaksanakan, agar uang tabungan saya sebesar Rp35 miliar dikembalikan," kata O.C dalam suratnya ke Prabowo.

PT Asuransi Jiwasraya (Persero) santer menjadi sorotan sejak 2018 lalu akibat kasus gagal bayar terhadap klaim dari nasabah. Totalnya sekitar Rp802 miliar pada 2018 dan membengkak menjadi Rp12,4 triliun pada akhir 2019.

Hal ini terjadi karena 'seretnya' likuiditas perusahaan. Perusahaan pun mau tidak mau harus menunda pembayaran klaim hingga akhirnya mendapat kecaman dari para nasabahnya.

Di sisi lain, masalah juga muncul karena asuransi BUMN itu menempatkan investasi pada saham-saham 'gorengan'. Salah penempatan ini membuat perusahaan rugi mencapai Rp10,4 triliun.

Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 dituding menjadi biang kerok kehancuran PT Sri Rejeki Isman atau Sritex yang kini diputus pailit maupun perusahaan tekstil lain.

Komisaris Utama PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) Iwan Setiawan menyebut Permendag 8/2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor itu telah mengganggu operasional industri tekstil dalam negeri.

"Kalau itu (mengganggu operasional) secara nyata pasti iya. Karena teman-teman kita juga kena, banyak teman-teman di tekstil ini," ujarnya di Gedung Kementerian Perindustrian, Jakarta Selatan, Senin (28/10).

Ia menuding lahirnya Permendag 8/2024 telah membuat sejumlah pelaku usaha industri tekstil terpukul secara signifikan hingga pada akhirnya gulung tikar.

"Kalau Permendag 8 itu kan masalah klasik yang sudah tahu. Jadi, lihat aja pelaku industri tekstil ini, banyak yang kena, banyak yang terdisrupsi yang terlalu dalam sampai ada yang tutup," ujarnya.

Lantas, apa isi Permendag 8/2024 yang menghantam industri tekstil lokal itu?

Mei lalu, Kemendag pernah menggelar sosialisasi Permendag Nomor 8 Tahun 2024 kepada para pelaku usaha, termasuk importir dan importir produsen. Pada sosialisasi tersebut, ada tujuh substansi dalam Permendag Pengaturan Impor tersebut.

Pertama, ada relaksasi persyaratan permohonan Persetujuan impor (PI) oleh Importir pemilik Angka Pengenal Importir-Produsen (API-P) bagi barang komplementer, tes pasar, dan purnajual untuk 18 komoditas yang dibatasi impornya menjadi tanpa memerlukan pertimbangan teknis.

Kedua, adanya relaksasi pengaturan impor untuk sebelas kelompok komoditas, yaitu elektronik, obat tradisional dan suplemen kesehatan, kosmetik dan perbekalan kesehatan rumah tangga, bahan baku pelumas dan katup.

Selanjutnya, alas kaki, pakaian jadi dan aksesoris pakaian jadi, tas, bahan kimia tertentu (1 HS), tekstil dan produk tekstil (2 HS), dan barang tekstil sudah jadi lainnya (1 HS).

Ketiga, relaksasi pengaturan pengeluaran barang impor khusus untuk komoditas yang tiba di pelabuhan tujuan mulai 10 Maret 2024 sampai 17 Mei 2024 dan tertahan di pelabuhan tujuan. Soal ini, ada sekitar 26 ribu kontainer yang menumpuk.

Keempat, pengecualian larangan dan pembatasan (lartas) impor barang kiriman komoditas besi, baja, dan produk turunan untuk kegiatan usaha maksimal US$1.500 per pengiriman yang diimpor oleh Importir Pemilik API-P tanpa batasan frekuensi pengiriman.

Kelima, penyederhanaan persyaratan pengajuan surat keterangan untuk pengecualian lartas impor barang contoh yang bukan untuk diperdagangkan, serta barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan produk oleh importir pemilik API-P.

Keenam, penambahan ketentuan pengecualian lartas tidak untuk kegiatan usaha berupa barang kiriman pribadi, dapat diimpor dalam keadaan baru maupun tidak baru, tanpa batasan jenis dan jumlah barang, kecuali untuk barang dilarang impor, barang berbahaya, dan kendaraan bermotor tidak diberikan pengecualian lartas impor.

Untuk barang kiriman pribadi berupa telepon seluler, komputer genggam (handheld), dan komputer tablet dari luar daerah pabean ke dalam Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB), paling banyak dua unit per pengiriman.

Ketujuh, penambahan ketentuan impor barang bawaan pribadi berupa telepon seluler, komputer genggam dan komputer tablet (HKT) dari luar daerah pabean ke dalam Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) paling banyak dua unit untuk satu kali kedatangan dalamsatu tahun.

"Kami harap, langkah cepat pemerintah menerbitkan Permendag Nomor 8 Tahun 2024 ini dapat mengatasi berbagai hambatan dalam proses impor dan mendukung kelancaran perdagangan di Indonesia," Direktur Impor Kemendag Arif Sulistiyo dalam keterangan resmi.

Ia menyebut penerbitan Permendag Impor 8 Tahun 2024 merupakan tindak lanjut arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar merevisi Permendag 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor.

"Hal ini dilakukan untuk menyelesaikan kendala perizinan impor dan penumpukan kontainer di pelabuhan utama seperti Tanjung Priok dan Tanjung Perak," ungkap Arif.

Sebab, berdasarkan data Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu pada 17 Mei 2024 terdapat 17.304 kontainer di Pelabuhan Tanjung Priok, serta 9.111 kontainer di Pelabuhan Tanjung Perak yang belum bisa mengajukan Dokumen Pabean Impor karena kendala perizinan impor.

Kontainer tersebut terdiri atas komoditas besi baja, tekstil, produk tekstil, produk kimia, produk elektronik, dan sejumlah komoditas lainnya. Relaksasi impor dalam Permendag 8 bak karpet merah untuk para importir produk jadi.

Direktur Eksekutif Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Danang Girindrawardana menyebut penerbitan Permendag 8 adalah 'kecelakaan parah' dalam sejarah Indonesia.

Ia menuturkan aturan itu memicu keluarnya pasal yang menjadi 'lubang besar' yang memungkinkan barang-barang impor masuk tanpa persetujuan teknis (pertek). Hal ini melanggar kewenangan serta peraturan dari kementerian/lembaga lain.

"Ini menjadi sesuatu bad practices di Indonesia gitu. Tidak bisa dibayangkan sebuah regulasi dari sebuah kementerian teknis mengacaukan kementerian yang lain," tegas Danang dalam diskusi publik INDEF secara daring bertajuk 'Industri Tekstil Menjerit, PHK Melejit', Kamis (8/8).

Ia pun menduga 26 ribu kontainer itu tak mengikuti prosedur aturan impor sehingga tertahan dan memicu antrean di pelabuhan. Yang seharusnya dilakukan adalah penindakan hukum, bukan meloloskan puluhan ribu kontainer itu.

Menurutnya, merilis kontainer seolah membebaskan para bandit importir untuk masuk menjajah pasar dalam negeri.

"Ini menurut saya sebuah kecelakaan berpikir yang cukup parah, yang seharusnya bisa diatasi dengan penindakan hukum, tapi malah melahirkan sebuah regulasi yang mengacaukan kementerian lain dan mengacaukan industri kita," ujarnya.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli membeberkan alasan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian khusus kepada perusahaan tekstil PT Sri Rejeki Isman (Sritex) yang dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri (PN) Semarang karena gagal memenuhi kewajiban pembayaran kepada kreditur.

Yassierli menyebut perhatian itu diberikan karena Sritex merupakan perusahaan padat karya yang banyak menyerap tenaga kerja dalam negeri. Selain itu, ia menyebut Prabowo tak ingin awal pemerintahannya diawali dengan 'berita duka' di sektor produksi dan ketenagakerjaan.

"Tentu kita ingin starting-nya ini baik," di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (29/10).

Yassierli juga berharap perusahaan dapat menangkap maksud pemerintah yang terus berupaya hadir untuk melindungi para pekerja.

"Bahwa kami dari pemerintah hadir dan tidak akan membiarkan isu macam-macam membuat ekonomi bermasalah, dan karyawan itu jadi terganggu," imbuhnya.

Dalam kesempatan itu, Yassierli juga menekankan bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tidak boleh terjadi di Sritex kendati kondisi perusahaan tengah dihantam badai.

Ia mengatakan saat ini penyelesaian Sritex masih dalam proses hukum. Pengadilan Niaga Semarang telah menunjuk empat kurator untuk mengurus harta dan aset Sritex usai perusahaan itu dinyatakan pailit beberapa waktu lalu.

"Jadi kita juga meminta Sritex tetap berproduksi seperti biasa, kemudian kita juga minta agar semua karyawan tetap tenang karena pemerintah akan memberi solusi terbaik," ujarnya.

Sritex sedang terlilit masalah. Beberapa waktu lalu, Pengadilan Niaga Semarang memutus pailit perusahaan tersebut.

Sebelum putusan ini pun, Sritex sempat tenggelam karena terlilit utang yang menggunung. Hingga Juni 2024, total utang Sritex mencapai US$1,6 miliar atau Rp25,1 triliun (kurs Rp15.735 per dolar AS).

Masalah itu pun dikhawatirkan berdampak ke pekerja.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mendesak Mahkamah Agung (MA) untuk mengabulkan kasasi PT Sri Rejeki Isman Tbk alias Sritex atas putusan pailit oleh Pengadilan Negeri (PN) Niaga Semarang.

Menurut Said, jika pengajuan kasasi Sritex dikabulkan, hal itu akan membatalkan pailit sehingga para tenaga kerja terlindungi dari ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK).

"Kalau urusan PHK, kasasi Sritex dimenangkan saja, membatalkan pailit. Dengan pailit dibatalkan Sritex bisa jalan lagi," ujar dia dalam konferensi pers di kanal YouTube Bicaralah Buruh, Selasa (29/10).

Namun, Said yang juga Presiden Partai Buruh itu menolak jika skema penyelamatan Sritex yang dilakukan pemerintah dengan menggelontorkan dana talangan atau bailout. Ia mempertanyakan jika utang raksasa tekstil yang mencapai Rp25,1 triliun itu akan ditalangi dengan uang kas negara yang merupakan hasil pajak buruh.

"Masa pajak buruh untuk membayar pengusaha raksasa? Utang Sritex itu Rp16-Rp20 triliun katanya. dari mana uangnya? Masa uang negara?" tegas Said.

Maka itu, Said menyarankan agar pihak Sritex melanjutkan kesepakatan homologasi skema pembayaran utang kepada para kreditur di depan pengadilan. Menurutnya, pihak Sritex mampu untuk membayar seluruh utang tersebut.

Said pun meminta agar pemerintah memberlakukan perlakuan khusus terhadap seluruh perusahaan yang juga diterpa masalah finansial, tak hanya Sritex.

"Tidak akan PHK, kalau kasasinya membatalkan pailit dan Sritex bayar utang. Orang dia mampu," tutur dia.

Dalam permohonan kasasi, pihak Sritex menjelaskan para karyawan masih bekerja dan manajemen belum akan mengambil langkah PHK.

"Hari ini sudah melayangkan kasasi ke Mahkamah Agung," ujar GM HRD Sritex Group Haryo Ngadiyono di Menara Wijaya Setda Sukoharjo, Jumat (25/10), melansir Detik Jateng.

Haryo menjelaskan Sritex Group terdiri dari PT Sritex yang ada di Sukoharjo, PT Primayudha Mandirijaya di Boyolali, serta PT Sinar Pantja Djaja dan PT Bitratex Industries di Semarang.

Menurutnya, ada puluhan ribu karyawan yang bekerja di raksasa tekstil Tanah Air itu, jika diputuskan pailit dan tutup, ratusan ribu orang bakal terdampak.

"Kalau tiba-tiba ini harus pailit dan tutup, sekitar puluhan ribu karyawan ini, kalau beserta keluarga mungkin mencapai ratusan ribu, orang yang bernaung pada perusahaan Sritex ini," ungkapnya.

Ia menegaskan hingga saat ini Sritex belum akan melakukan PHK massal selama masih ada upaya hukum yang bisa ditempuh. Sritex masih berusaha agar perusahaan tidak tutup.

"Tidak akan melakukan PHK massal manakala kondisi ini masih bisa dilakukan upaya hukum tadi (kasasi). Karena bukan perusahaan (Sritex) yang mempailitkan, ini kan perusahaan masih jalan, yang mempailitkan pihak ketiga. Tentu ada upaya-upaya untuk penyelesaian masalahnya," pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengungkap Presiden Prabowo Subianto memerintahkan empat kementerian untuk mengkaji sejumlah opsi dan skema penyelamatan pekerja Sritex dari ancaman PHK usai dinyatakan pailit.

Keempat kementerian yang dimaksud yakni Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Kementerian Tenaga Kerja.

"Opsi dan skema penyelamatan ini akan disampaikan dalam waktu secepatnya, setelah empat kementerian selesai merumuskan cara penyelamatan," ujar Agus dalam keterangan resmi, Jumat (25/10).

Pernyataan pailit Sritex berdasarkan putusan perkara dengan nomor 2/Pdt.Sus- Homologasi/2024/PN Niaga Smg oleh Hakim Ketua Moch Ansor padai Senin (21/10) lalu.

Berdasarkan sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Semarang, pemohon yang merupakan debitur, menyebut termohon yaitu Sritex, telah lalai dalam memenuhi kewajiban pembayarannya kepada pemohon berdasarkan Putusan Homologasi tertanggal 25 Januari 2022.

Kemudian, pemohon meminta Putusan Pengadilan Niaga Semarang Nomor No. 12/ Pdt.Sus-PKPU/2021.PN.Niaga.Smg tanggal 25 Januari 2022 mengenai Pengesahan Rencana Perdamaian (Homologasi) dibatalkan. Pemohon meminta para termohon dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya.

Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) menargetkan penerimaan pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 sebesar Rp2.189,3 triliun.

Target tersebut tumbuh 10,07 persen dari target APBN 2024 yang sebesar Rp1.988,8 triliun.

Sejak awal kepemimpinan Jokowi, reformasi pajak menjadi fokus utama dalam upaya meningkatkan penerimaan negara.

Langkah-langkah seperti pemberian insentif pajak, reformasi administrasi perpajakan, dan peningkatan kepatuhan pajak telah menjadi bagian dari strategi untuk memperkuat basis pajak dan mengurangi kesenjangan antara potensi penerimaan dan realisasi pajak.

Reformasi perpajakan, kata dia, akan dilanjutkan melalui perluasan basis pajak dan peningkatan kepatuhan wajib pajak. Tak hanya itu, kata Jokowi, perbaikan tata kelola dan administrasi perpajakan, serta pemberian insentif perpajakan yang terarah dan terukur.

Kendati, di tengah dinamika ekonomi global dan dalam negeri, tantangan dalam efektivitas kebijakan pajak tetap menjadi perhatian, terutama terkait dengan perubahan regulasi, pertumbuhan ekonomi yang belum merata, dan tantangan digitalisasi dalam perekonomian. Jokowi juga membeberkan target pendapatan negara dalam pidato tahunan terakhirnya, Agustus lalu.

"Pendapatan negara pada tahun 2025 dirancang sebesar Rp2.996,9 triliun, yang terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp2.490,9 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp505,4 triliun dengan tetap menjaga iklim investasi dan kelestarian lingkungan serta keterjangkauan layanan publik," kata Jokowi dalam pidato nota keuangan di Ruang Rapat Paripurna pada Agustus lalu.

Kebijakan pengampunan pajak alias tax amnesty merupakan bagian dari kebijakan pemerintah di bidang perpajakan.

Kebijakan tersebut guna memberikan pengampunan atau penghapusan pajak yang seharusnya terutang kepada wajib pajak (WP) dengan tidak mengenakan sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana perpajakan bagi WP.

Pada 2016, DPR RI mengesahkan Rancangan Undang Pengampunan Pajak yang kemudian Jokowi meluncurkan Program Pengampunan Pajak.

Menurutnya kala itu, tax amnesty bukan semata-mata memberikan pengampunan pajak tapi repatriasi aset, yakni pengembalian modal yang tersimpan di bank luar negeri atau di cabang bank luar negeri ke Indonesia.

Diharapkan mereka nantinya bisa menaruh kembali asetnya di Indonesia seiring dengan perkembangan kerja sama perpajakan internasional di level G20, OECD, dan non OECD.

Pada penutupan program tax amnesty ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani saat itu mengaku tak puas dengan jumlah peserta tax amnesty. Sebab, jumlahnya jauh di bawah total WP yang mencapai 32 juta.

Pada 2022, pemerintahan Jokowi melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112 Tahun 2022 tentang NPWP bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan, dan Wajib Pajak Instansi pemerintah mengatur format NPWP menggunakan format baru yakni 16 digit.

Berdasarkan aturan itu, wajib pajak yang tidak memadankan NIK dengan NPWP akan mendapatkan sanksi berupa kesulitan mengakses sejumlah layanan yang berkaitan dengan perpajakan.

Salah satu alasan pengintegrasian NIK-NPWP adalah untuk mendapatkan data akurat WP pribadi dan badan. Penggabungan ini dinilai sebagai langkah efektif untuk menertibkan administrasi perpajakan pada seluruh lapisan masyarakat WP.

Jelang genapnya 10 tahun Jokowi, rasio pajak terhadap produk domestik bruto (PDB) tak kunjung mendekati 12,2 persen sebagaimana janjinya pada Pilpres 2019.

Bila diperhatikan, tren penurunan rasio pajak justru terjadi kala penerimaan perpajakan yang pemerintah kantongi semakin tebal.

Saat awal Jokowi menjabat pada 2015, realisasi penerimaan perpajakan berada di angka Rp1.240,42 triliun dengan rasio 10,76 persen terhadap PDB. Sementara pada 2023 silam, perpajakan berhasil mengumpulkan Rp2.154,2 triliun, namun rasionya hanya 10,2 persen.

Sementara berdasarkan data Kementerian Keuangan, pemerintahan tahun pertama Jokowi pada 2015 mencatatkan rasio perpajakan sebesar 10,76 persen terhadap PDB. Angka itu turun dari 2014 yang sebesar 10,85 persen.

Penurunan berlanjut hingga 2017 ke level 9,89 persen, kemudian naik ke 10,24 persen pada 2018 sebelum kembali terjun menurun ke level 8,33 persen pada 2020, bahkan menjadi capaian terendah dalam dua era kepemimpinan Jokowi.

Jokowi kemudian mengeluarkan jurus Program Pengungkapan Sukarela (PPS) alias tax amnesty jilid II pada 2022. Program tersebut berhasil mengerek tax ratio menjadi 10,39 persen. Tanpa PPS, tax ratio 2022 hanya mencapai 10,08 persen.

Bersambung ke halaman selanjutnya...

Sebelum dilantik sebagai presiden, mencuat wacana Prabowo bakal memisahkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dari Kementerian Keuangan dengan membentuk Badan Penerimaan Negara.

Pemisahan tersebut bertujuan untuk meningkatkan rasio pajak yang bagai jalan di tempat dalam 10 tahun terakhir.

Dalam Pilpres 2024, Prabowo memang pernah berjanji memisahkan DJP dari Kemenkeu. Janji tersebut tertuang dalam '8 Program Hasil Terbaik Cepat' yang akan jadi fokus Prabowo-Gibran. Pemisahan itu mulanya direncanakan berujung pada Badan Penerimaan Negara (BPN).

Pembentukan BPN tadinya dilakukan dengan niat menggenjot penerimaan negara, baik itu dari pajak maupun penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Namun, BPN dikabarkan batal dibentuk karena dianggap sangat kompleks. Ketua Relawan Pengusaha Muda Nasional (Repnas) Anggawira mengatakan integrasi antar lembaga yang berbeda ini memerlukan waktu, koordinasi, dan penyesuaian birokrasi yang tidak sederhana.

Terlepas dari pembatalan pembentukan BPN, Prabowo mengangkat tiga wakil menteri keuangan untuk mendampingi Sri Mulyani bertugas sebagai Bendahara Negara.

Anggawira mengatakan dengan adanya tiga wakil menteri, Kementerian Keuangan bisa lebih lincah dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi global dan domestik, baik di ranah kebijakan fiskal maupun dalam operasionalisasi penerimaan dan pengelolaan anggaran negara.

"Dengan adanya tiga wamen, masing-masing dapat memiliki fokus yang lebih spesifik untuk menangani berbagai aspek tersebut. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengambilan keputusan serta pelaksanaan kebijakan," katanya kepada CNNIndonesia.com, Kamis (17/10).

Selain itu, ada pula rencana tarif pajak pertambahan nilai (PPN) dikerek menjadi 12 persen yang berlaku mulai Januari 2025. Kenaikan ini disebut bertujuan untuk meningkatkan pendapatan negara.

Sementara itu, ada juga pajak karbon yang direncanakan berlaku mulai 2025 dan dikenakan atas aktivitas yang menghasilkan polusi udara. Tarifnya dipatok paling rendah Rp30 ribu per ton karbon dioksida yang dihasilkan.

Sebagai catatan, Indonesia menghasilkan setidaknya 1,3 miliar ton karbon dioksida ekuivalen sepanjang 2022. Dengan tarif paling rendah saja, pajak karbon berpotensi menambah penerimaan negara sebesar Rp39 triliun.

Namun, sejumlah warga mengatakan jika terjadi kenaikan PPN pada 2025, itu akan memberatkan mereka. "Kebutuhan meningkat dan pajak naik, maka itu lumayan (memberatkan)"," kata Pauline salah satu warga.

Warga lainnya, Mario mengatakan kenaikan pajak hal yang tak disukainya. "Saya tak suka, tapi bagaimana pun ini demi pembangunan lebih baik." katanya.

[Gambas:Photo CNN]

Aksi lainnya adalah penguatan implementasi coretax administration system (CTAS). Sistem coretax tersebut telah dibangun sejak 2022 dengan realisasi anggaran senilai Rp977 miliar.

Ditargetkan berlaku mulai Januari 2025, sistem CTAS nantinya menyatukan seluruh layanan perpajakan ke dalam portal daring (online) yang bersifat tunggal.

Penyederhanaan administrasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan perpajakan secara sukarela di masyarakat. Sistem CTAS juga diyakini akan meningkatkan efisiensi otoritas pajak dalam mengawasi kepatuhan pajak.

Selain meneruskan kebijakan pajak era Jokowi, pemerintahan Prabowo juga telah menyiapkan sejumlah kebijakan pajak baru. Sampai saat ini, kebijakan pajak yang dikabarkan akan berlaku di awal pemerintahan Prabowo utamanya berbasis insentif.

Pertama, ada rencana memangkas tarif pajak penghasilan (PPh) perusahaan dari semula 22 persen menjadi 20 persen. Kedua, pemerintah Prabowo juga berwacana menghapus pajak atas pembelian rumah dan properti.

Presiden Prabowo Subianto tidak mau ada satu pekerja pun di Sritex yang di PHK buntut masalah pailit yang menimpa raksasa tekstil tersebut.

Prabowo karena itu meminta Sritex tetap berproduksi meskipun mereka tengah menghadapi masalah. Selain itu, pemerintah menjamin hak-hak para pekerja di tengah isu perusahaan pailit.

"Pak Presiden minta memang tidak akan ada PHK, dan tidak akan kita biarkan terjadi PHK," kata Menteri Ketenagakerjaan Yassierli usai rapat di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (29/10).

Pemerintah telah mengutus Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer ke Sritex. Immanuel memastikan proses produksi telah berjalan.

Dari hasil komunikasi pemerintah dengan mereka, Kemnaker memastikan komitmen para petinggi Sritex untuk tak melakukan PHK.

Yassierli mengatakan ada dua alasan pemerintahan Prabowo turun tangan di kasus Sritex. Pemerintah memberi perhatian karena banyak tenaga kerja di perusahaan itu.

"(Padat karya) salah satu tentu. itu salah satu tentu. Teman-teman juga paham kita ini berada di awal pemerintahan, tentu kita ingin starting-nya ini baik dan kita ingin memberi sinyal ke perusahaan bahwa kami dari pemerintah hadir dan tidak akan membiarkan isu macam-macam membuat ekonomi bermasalah dan karyawan itu jadi terganggu," ujarnya.

Sritex dinyatakan pailit melalui putusan Pengadilan Niaga Semaeang dengan nomor 2/Pdt.Sus- Homologasi/2024/PN Niaga Smg oleh Hakim Ketua Moch Ansor padai Senin (21/10). Sritex melawan dengan mengajukan kasasi.

Manajemen Sritex mengatakan dari 50 ribu karyawan, sebanyak 14.112 orang akan terdampak langsung akibat putusan pailit tersebut.

"Saat ini ada sekitar 14.112 karyawan SRIL yang terdampak langsung, 50 ribu karyawan dalam Grup Sritex, dan tak terhitung usaha kecil dan menengah lain yang keberlangsungan usahanya tergantung pada aktivitas bisnis Sritex," ucap manajemen melalui keterangan resmi pada Sabtu (26/10).

Direktur Utama PT LEN Industri (Persero) Holding Defend ID Bobby Rasyidin mengungkapkan asal-usul mobil maung buatan PT Pindad yang digunakan Presiden Prabowo Subianto usai pelantikan pada 20 Oktober lalu.

Ia mengungkapkan pembuatan mobil maung tersebut telah ditugaskan oleh pemerintah sejak tiga tahun lalu. Artinya, pembuatan itu tidak dilakukan secara tiba-tiba melainkan bagian dari rencana panjang Prabowo untuk membangun kembali industri otomotif nasional.

"Sudah dari tiga tahun yang lalu PT Pindad di bawah Defend ID itu ditugaskan untuk membuat mobil maung. Itu kan memang desainnya dari kita, dari ahli-ahli kita yang dipimpin Prof Sigit (dari Institut Teknologi Bandung)," ujar Bobby, saat menghadiri peresmian Kantor Persatuan Becak Listrik Indonesia (PBLI) di Denpasar, Bali, Selasa (29/10).

"Ini sudah banyak dipakai oleh TNI, juga oleh Kementerian Pertahanan, bukan tiba-tiba, sekonyong-konyong ada gitu loh. Rencana beliau (Presiden Prabowo) jangka panjang itu, membangun kembali industri otomotif nasional," imbuhnya.

Bobby juga menyampaikan sudah ada pembicaraan dengan berbagai kementerian terkait penyediaan mobil maung bagi para menteri dan para eselon l. Namun, jumlah unit yang diperlukan K/L masih dalam tahap diskusi.

"Yang jelas beberapa kementerian sudah bicara intens sekarang dengan PT Pindad untuk mulai penyediaan dari kendaraan-kendaran itu. Kita harus bangga dong, kan ini Indonesia banget," imbuhnya.

Menurut Bobby, penggunaan mobil maung untuk mewujudkan kemandirian industri otomotif di dalam negeri yang sudah ketinggalan jauh dengan negara lainnya.

"Sekarang ini soal kemandirian industri kita, kita bangkitkan industri kita kembali terutama dengan industri otomotif kita yang sudah jauh juga ketinggalan," sebutnya.

Bobby juga menjelaskan spesifikasi mobil maung yang akan digunakan oleh para menteri dan pejabat di bawahnya akan berbeda dengan yang dikendarai Prabowo. Saat ini, Pindad sudah memiliki lima versi spesifikasi mobil maung.

"Yang namanya mobil itu kan ada namanya spesifikasi masing-masing untuk peruntukan, kalau (untuk) Pak Prabowo anti peluru karena memang spesifikasinya adalah untuk presiden, kalau untuk menteri nggak mungkin anti peluru-kan," jelasnya.

Kemudian, ia juga memastikan desain industri mobil maung 100 persen dibuat oleh PT Pindad meskipun dari sisi rantai produksi tidak sepenuhnya.

"Kalau kita bicara teknologi sekarang, teknologi itu jangan rekan-rekannya dia berpikir bahwa A sampai Z, kita bikin semua, enggak. Yang penting dari sebuah teknologi itu sekarang adalah yang kita disebut dengan intelektual propertinya, desain industrinya itu 100 persen di desain dan direncanakan oleh Pindad," ujarnya.

"Kalau orang bilang ini adalah produk Pindad, iya produk Pindad, karena memang kita desain sendiri, intelektual propertinya dari kita. Kita daftar juga desain industrinya dan yang namanya komponen suplainya didesain oleh Pindad, quality control-nya dilakukan oleh Pindad. (Versinya) macem-macem ada 1 hingga 5 versi," jelasnya.

Hingga saat ini, LEN selaku induk holding DEFEND ID masih belum bertemu dengan Presiden Prabowo untuk membahas pembuatan mobil maung bagi para menteri.

"Saya sendiri belum dapat panggilan dari beliau untuk membahas. Tapi yang jelas sebagai industri kita siap," ujarnya.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan Pindad menargetkan untuk memproduksi sebanyak 600 hingga 1000 unit mobil maung dalam sebulan.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI kembali mengadakan BRI UMKM EXPO(RT) 2025 untuk keenam kalinya. Sebelumnya, program yang dilaksanakan sejak 2019 ini bertajuk UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR.

Kali ini, BRI UMKM EXPO(RT) 2025 mengusung tema 'Broadening MSME's Global Outreach', menandai upaya perseroan mendorong keterlibatan UMKM di pasar internasional, sekaligus meningkatkan daya saing untuk memperoleh berbagai peluang bisnis baru.

Direktur Commercial, Small, and Medium Business BRI, Amam Sukriyanto menegaskan bahwa BRI akan terus melanjutkan komitmen memajukan UMKM, baik dari sisi pemberian pembiayaan, pendampingan bisnis, program pemberdayaan sampai ke pasar global.

"BRI UMKM EXPO(RT) menjadi momentum strategis bagi UMKM baik yang sekarang sudah bermitra dengan BRI maupun yang baru berminat untuk bergabung untuk memperluas jangkauan pasar mereka dan mempertemukan mereka dengan potential buyer internasional," ujar Amam.

Program BRI UMKM EXPO(RT) merupakan wujud semangat BRI mendorong penguatan merek dan bisnis UMKM dengan mengikuti perkembangan zaman. Terlebih, BRI menyadari produk-produk lokal memiliki potensi besar untuk bersaing di pasar global.

Pada BRI UMKM EXPO(RT) 2025, terdapat lima kategori, yakni Home Decor & Craft, Food & Beverage, Accessories & Beauty, dan Fashion & Wastra, serta Healthcare/Wellness. Kegiatan ini juga memiliki serangkaian agenda, seperti Expo & Showcase UMKM terkurasi, Business Matching, UMKM Award, Entertainment & Art Installation, dan program lainnya.

Pendaftaran bisa dilakukan di sini, dan akan ditutup pada 30 Oktober 2024. Adapun syaratnya antara lain memiliki usaha yang telah berjalan minimal dua tahun, merupakan produsen bukan reseller produk, serta memiliki local value dan menggunakan material dari dalam negeri.

Kemudian, UMKM juga harus memenuhi unsur ESG (Environment, Social, Governance), menerapkan gerakan go green dan berorientasi ekspor, dan dapat mengikuti serangkaian kurasi yang dilaksanakan setelah pendaftaran resmi ditutup.

Sejak berdiri pada 2009, PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) telah menyalurkan pembiayaan infrastruktur secara nasional senilai lebih dari Rp 1.058 triliun.

Sebagai fiscal tool Kementerian Keuangan, PT SMI membantu penyediaan sarana dan prasarana lintas sektor, yang telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Dengan bertransformasi menjadi Development Finance Institution (DFI), PT SMI siap menjadi agen pembangunan berkelanjutan demi meningkatkan kesejahteraan bangsa.