Harga cabai-cabaian mulai merangkak naik pada awal pekan ini, Senin (21/10). Meski begitu, harganya masih murah dibandingkan harga normal sekitar Rp38 ribu hingga Rp40 ribu per kilogram (kg).

Berdasarkan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPS), rata-rata harga cabai merah besar naik Rp600 jadi Rp34.800 per kg. Serupa, cabai merah keriting merah juga melesat Rp600 jadi Rp35.500 per kg.

Namun, cabai rawit hijau turun Rp550 jadi Rp41.400 per kg. Begitu pula cabai rawit merah turun Rp1300 jadi Rp49.950 per kg.

Telur ayam ras segar juga turun Rp50 jadi Rp29.950 per kg.

Harga beras cenderung stabil. Beras kualitas bawah I stagnan di Rp14.050 per kg, beras kualitas bawah II naik tipis Rp50 jadi Rp13.850 per kg.

Selanjutnya, beras kualitas medium I turun sedikit Rp50 jadi Rp15.300 per kg, beras medium II pun susut Rp50 jadi Rp15.250 per kg, beras kualitas super I turun Rp50 jadi 16.650 per kg, sedangkan beras kualitas super II stabil di Rp16.250 per kg.

Komoditas minyak goreng juga cenderung stabil. Minyak goreng curah naik Rp50 jadi Rp17.600 per kg, minyak goreng kemasan bermerek I stabil di Rp21.000 per kg, serta minyak goreng kemasan bermerek II turun Rp50 jadi Rp19.750 per kg.

Adapun harga gula pasir premium naik tipis Rp50 jadi Rp19.250 per kg, tetapi gula pasir lokal stabil Rp17.950 per kg.

Beralih ke bawang merah yang pekan ini dijual lebih mahal menjadi Rp37.750 per kg dari sebelumnya Rp31.550 per kg. Bawang putih juga naik Rp150 menjadi Rp42.200 per kg.

Kemudian, daging ayam naik Rp800 jadi Rp37.750 per kg. Di sisi lain, daging sapi kualitas I turun jadi Rp138.400 per kg dari Rp138.850 per kg, serta daging sapi kualitas II turun ke Rp129.600 per kg dari Rp129.950 per kg.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait bakal membangun rumah di atas tanah PT KAI dan hasil sitaan Kejaksaan Agung (Kejagung).

Rencana ini disampaikan pria yang akrab disapa Ara ini usai resmi dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara.

Ia menegaskan butuh waktu untuk mempersiapkan segalanya, mulai dari konsep hingga aturan hukum.

Ara mengamini pengadaan lahan menjadi salah satu perhatian dalam rencana membangun 3 juta rumah per tahun. Di lain sisi, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman juga mesti menyiapkan landasan hukum yang kuat.

"Pengadaan lahan itu tentu sedapat mungkin kita menggunakan yang sudah ada. Misalnya, saya sudah koordinasi dengan Bapak Jaksa Agung (ST Burhanuddin), ada banyak (lahan) yang sitaan bagaimana itu bisa dimanfaatkan," katanya selepas pelantikan di Istana Negara, Senin (21/10).

"Bagaimana dari misalnya menteri BUMN, kereta api (PT Kereta Api Indonesia), itu banyak tanah-tanah yang bisa dipakai," tambah Ara.

Namun, Ara menegaskan masih harus mempelajari detail-detail di lapangan. Ini termasuk kesiapan anggaran untuk membangun rumah alias permukiman, baik di kota maupun desa.

Ia juga menyebut akan mengutamakan rumah bagi prajurit TNI. Menurutnya, ini salah satu target yang mesti dicapai Kementerian Perumahan.

"Intinya, kita dengan kerja sama semua pihak, kita yakin. Dan juga saya akan mendorong teman-teman pengusaha swasta, para developer, pengusaha di bidang lainnya untuk bersama-sama berlomba-lomba buat yang kebaikan, bermanfaat. Bisa bergotong royong di tempat usahanya," tutur Ara.

"Misalnya, ada lahan dari BUMN atau TNI, itu bisa dibantu teman-teman dari swasta. Jadi, kita harus bergotong royong dengan semua kekuatan, karena masih banyak sekali rakyat Indonesia yang belum memiliki rumah. Jadi memang harus masif, bergotong royong, dari aset yang ada baik dimiliki negara maupun sitaan," imbuhnya.

Maruarar Sirait mengaku siap mendengarkan masukan dari semua pihak. Ini juga mencakup pandangan dari akademisi, pengamat, pelaku usaha, hingga calon konsumen atau pemilik rumah.

Ia menekankan Kementerian Perumahan perlu mendengar segala masukan secara sistematis. Harapannya, upaya ini bisa membuat gerak kementerian yang dipimpinnya lebih komprehensif.

"Niat baik ini harus dibuat kepastian hukumnya sehingga semua merasa nyaman. Kita harus melakukan efisiensi yang kuat sehingga dananya tidak boleh dikorupsi sehingga bisa membangun lebih banyak rumah," tutup Ara.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung pertumbuhan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia.

Dukungan BRI terhadap pertumbuhan UMKM kali ini dilakukan dengan menyelenggarakan webinar eksklusif, SMEs Loyalty Talks #SMEstaTalks Episode 3 pada akhir September 2024 lalu.

Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian inisiatif BRI untuk memperluas akses pasar dan meningkatkan daya saing UMKM Indonesia di kancah internasional.

Di mana SMEstaTalk merupakan serangkaian pelatihan online yang memberikan pembekalan komprehensif kepada nasabah BRI agar dapat mengembangkan usaha mereka hingga siap untuk ekspor.

Program ini tidak hanya berfokus pada peningkatan literasi dan inklusi, tetapi juga menghadirkan para ahli kompeten untuk berdiskusi tentang topik terkini yang dapat memaksimalkan potensi usaha nasabah.

Dalam enam bulan terakhir, SMEstaTalk telah dilaksanakan sebanyak tiga kali dengan jumlah peserta hampir mendekati seribu orang.

Pelatihan online ini merupakan bagian dari kolaborasi antara BRI dan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (BBI) serta Bangga Berwisata di Indonesia (BBWI) dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Direktur Commercial, Small & Medium Business BRI Amam Sukriyanto mengatakan, untuk mendukung pengembangan UMKM agar dapat menjadi lebih tangguh dan maju, kolaborasi semua pihak terkait sangat penting.

"Tidak cukup bagi bank untuk menjadi satu-satunya pendukung, karena kebutuhan UMKM lebih dari sekadar pendanaan. Meskipun pendanaan dapat mengatasi beberapa tantangan yang dihadapi oleh UMKM, itu bukan satu-satunya faktor yang diperlukan untuk pengembangan mereka," kata Amam dikutip Senin (21/10).

Lebih penting lagi, semua stakeholders harus berkolaborasi untuk memberikan edukasi yang memadai kepada pengusaha UMKM mencakup bagaimana produksi barang dan jasa yang efisien.

Kemudian, inovasi berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, pemahaman tentang pengelolaan keuangan yang sehat, dan hal yang perlu dipersiapkan UMKM agar mampu menjangkau pasar yang lebih luas.

"Dengan inisiatif seperti SMEstaTalk, BRI terus berkomitmen menjadi mitra terpercaya bagi UMKM Indonesia, membantu mereka tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang dan siap bersaing di pasar global," ujar Amam.

Sementara itu Direktur Promosi dan Pemasaran Produk Unggulan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Kemendesa PDTT (Kementerian Desa, Pembangunan Daerah, dan Transmigrasi) Muhammad Asnawi Sabli menekankan pentingnya membangun daya saing lokal melalui kolaborasi aktif.

Ia menegaskan bahwa keunikan produk lokal adalah daya tarik utama dalam menghadapi persaingan.

Sementara CEO Maka Group dan Founder Toko Kopi Tuku Andanu Prasetyo memberikan wawasan tentang menjaga keunikan produk sambil terus berinovasi.

"Kunci sukses adalah tetap berpegang pada budaya lokal, namun berani bereksperimen. Pelanggan mencari keaslian sekaligus inovasi," ujarnya.

Kemudian CEO Restu Mande Nenden Rospiani juga berbagi pengalaman tentang bagaimana brand masakan Padang instan ini mendunia berkat dukungan KUR BRI.

"Kolaborasi dengan komunitas lokal dan partisipasi dalam pameran internasional telah membuka pintu bagi kami untuk memasuki pasar global," tuturnya.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkap segudang tugas tambahan yang dibebankan padanya di pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Menurut Airlangga, saat ini ia turut mengatur urusan energi, investasi hingga pariwisata. Artinya, ia perlu bekerja lebih keras dibandingkan sebelumnya.

"Alhamdulillah dapat amanat yang berat. Jadi kita perlu bekerja lebih keras apalagi tentu ada perubahan daripada konsentrasi dari kantor Kemenko (Kemenko Perekonomian). Saat ini energi, investasi juga masuk di bawah Kemenko (Kemenko Perekonomian) dan juga pariwisata," ujarnya di kantornya usai resmi dilantik oleh Prabowo, Senin (21/10).

Terkait dengan tugas tambahan, maka ia harus memastikan investasi yang masuk ke dalam negeri melonjak pesat serta tersedia banyak lapangan kerja bagi masyarakat.

"Sehingga pesannya jelas, harus mengumpulkan devisa, meningkatkan investasi, harus membuka lebih banyak lapangan kerja," imbuhnya.

Dalam 100 hari kerja, Airlangga menargetkan bisa kembali membangkitkan daya beli masyarakat yang tengah lesu. Pasalnya, konsumsi menjadi kunci mencapai pertumbuhan yang kuat.

"Pertama tentu dari sifat ekonomi, sifatnya jangka menengah, panjang, yang penting kita mendorong agar daya beli masyarakat terjaga," jelasnya.

Hal ini menjadi prioritas mengingat Presiden Prabowo menargetkan perekonomian bisa tumbuh hingga 8 persen selama pemerintahannya. Selama 10 tahun pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi), pertumbuhan ekonomi hanya mentok di level 5 persen.

Selain konsumsi, fokus atau strategi untuk mencapai pertumbuhan tinggi ini masih dalam proses finalisasi.

"Itu dibahas bersama masih akan ada pembahasan secara bersama termasuk tahapan-tahapannya, termasuk kebijakan fiskalnya," pungkasnya.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan mengungkap tugas khusus dari Presiden Prabowo Subianto.

Luhut mengatakan Prabowo ingin mempercepat perbaikan dan efisiensi tata kelola ekonomi melalui sistem digital.

"Presiden Prabowo meminta membantu untuk tata kelola kita lebih baik karena tata kelola itu dengan digitalisasi saya kira itu bisa membuat kita lebih efisien," kata Luhut usai pelantikan Kabinet Merah Putih di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (21/10).

Luhut mengatakan Prabowo menargetkan pemanfaatan Sistem Informasi Mineral dan Batu Bara (Simbara), Simbara Nikel, dan Simbara Kelapa Sawit. Prabowo juga meminta perbaikan e-catalog.

Menurut Luhut, pemerintahan Prabowo akan memanfaatkan sistem e-catalog versi 6. Dia yakin sistem itu bisa berjalan dam waktu dekat.

Luhut Binsar Pandjaitan sebelumnya mengejutkan publik karena muncul di pelantikan menteri Kabinet Merah Putih. Padahal, nama Luhut tak ada dalam daftar calon menteri yang diumumkan Prabowo kemarin malam.

Hari ini, Prabowo melantik Luhut sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional.

Presiden Prabowo Subianto menunjuk Todotua Pasaribu sebagai wakil menteri investasi baru mendampingi Rosan Roeslani. Pelantikan dilakukan di Istana Negara, Senin (21/10).

Bagaimana kiprah Todotua Pasaribu selama ini?

Todotua Pasaribu merupakan orang di lingkaran Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Ia adalah wakil sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024.

Ia merupakan alumni Universitas Trisakti angkatan 1998. Todotua menempuh pendidikan S1 Teknik Industri pada kampus tersebut.

Selepas itu, ia pernah menjalani beberapa pekerjaan. Ada empat jabatan yang ia cantumkan di akun LinkedIn pribadinya.

Pertama, Todotua pernah menjadi operations manager di PT Jagad Energy pada 2005-2009. Ia menjelaskan bahwa perusahaan di Batam itu bergerak di bidang importasi dan perdagangan bahan bakar.

Kedua, ia mengisi posisi direktur di PT Chatura Indonesia pada 2012-2013. Perusahaan yang berlokasi di Jakarta ini bergerak di sektor manajemen aset khusus tambang batu bara, pembangkit listrik, dan perkebunan.

Ketiga, Todotua mengklaim pernah menjabat sebagai direktur PT Thopas Artha Nauli sejak 2016 silam. Berdasarkan situs resmi perusahaan, Thopas Group melayani perawatan dan pembangunan pabrik di berbagai industri, seperti pembangkit listrik, pupuk, petrokimia, hingga semen.

Keempat, Todotua Pasaribu mengaku sebagai CEO Bomba Group. Posisi ini baru ditempatinya sejak 2021 lalu.

Bomba adalah perusahaan holding investasi yang mulanya berfokus di sektor perdagangan. Kemudian, berkembang hingga industri perkebunan, pertambangan, properti, energi, kontraktor, dan logistik.

Nama Todotua ternyata tak hanya terdaftar di empat perusahaan. Ia disebut-sebut juga menjadi government relations and director PT Tambang Mas Sangihe (TMS).

"Todotua memiliki banyak pengalaman di industri lokal untuk membantu mengelola aset (tambang) Sangihe dan Miwah di Indonesia," tulis situs resmi Baru Gold Corporation yang merupakan induk perusahaan PT TMS.

"Ia (Todotua) memiliki lebih dari 15 tahun pengalaman yang luas di industri keuangan, pertambangan, dan ketenagalistrikan. Termasuk menjabat sebagai direktur, komisaris, anggota dewan penasihat, dan analis bisnis untuk berbagai perusahaan besar," sambung penjelasan itu.

Todotua juga diklaim merupakan anggota Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) dan Kamar Dagang Industri (Kadin) Indonesia.

Selain di industri pertambangan, Todotua juga eksis di sektor financial technology (fintech) lending. Ia tercatat sebagai komisaris utama PT Rezeki Bersama Teknologi atau Finplus.

Pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) dari komunitas pengusaha ikan asap Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan, Ebi Sulastri sukses membawa produk ikan asap tradisionalnya dikenal hingga ke mancanegara.

Proses pengasapan tradisional yang diwariskan turun-temurun, menjadikan ikan ini bukan hanya sekadar makanan, tetapi juga warisan budaya yang sarat makna. Usaha ini ia dirikan pada 1999.

Keberhasilan UMKM ikan asap Bulukumba menembus pasar internasional tidak terlepas dari inovasi pemasaran digital. Awalnya mengandalkan promosi dari mulut ke mulut, Ebi kini memanfaatkan media sosial untuk memperluas jangkauan pasar.

Pendekatan ini membuat produk ikan asapnya semakin diminati, terutama karena kualitas yang selalu terjaga-dengan bahan baku segar langsung dari nelayan dan proses pengasapan yang khas.

Selain itu, proses pengasapan ikan yang memakan waktu kurang lebih tiga jam juga menjadi salah satu kunci kualitas produknya.

"Momen yang paling menantang itu pada saat banyaknya orderan, terus proses pengiriman, itu juga yang menjadi kendala karena produk kami ini kan rentan sekali, yang namanya ikan ya pasti rentan," kata Ebi dikutip Senin (21/10).

"Jadi itu salah satu strategi kami bagaimana cara bekerjasama dengan pihak pengiriman, dengan dinas perikanan juga," katanya.

Menjadi nasabah BRI sejak tahun 2009, Ebi bersama komunitas ikan asap Bulukumba merasakan banyak manfaat dari pemberdayaan yang dilakukan BRI.

Menurutnya, BRI telah menjadi mitra yang penting dalam mendukung komunitas ikan asap Bulukumba, terutama dalam hal penyediaan modal usaha.

Di mana BRI selalu memberikan kemudahan mendapatkan modal usaha dan pelatihan untuk komunitas UMKM ikan asap Bulukumba, tanpa dipersulit. Hal ini sangat membantu dalam mengembangkan usahanya dan menjaga kualitas produk.

"Saat kita sudah menjadi mitra, tidak ada lagi istilah dipersulit. Semua dipermudah, terutama dalam peminjaman modal usaha," ujar Ebi.

Tidak hanya itu, BRI juga memberikan pelatihan yang membantu Ibu Ebi dalam memasarkan produknya di era digital.

Dengan bimbingan BRI, ia mulai memanfaatkan media sosial bersama dengan komunitas ikan asap Bulukumba sebagai alat pemasaran utama, menjadikan produknya lebih dikenal hingga ke luar negeri.

Ebi berharap kemitraannya dengan BRI akan terus berlanjut dan semakin memperkuat usahanya. Dengan dukungan yang terus diberikan oleh BRI, ia optimis usahanya akan terus berkembang dan semakin dikenal, tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di pasar internasional.

Dalam menghadapi tantangan di masa depan, Ebi tetap berpegang teguh pada kualitas produk dan pelayanan yang memuaskan konsumennya.

Kemudian, dengan dedikasi dan kerja keras, ia yakin usaha ikan asap Bulukumba bersama dengan komunitasnya akan terus tumbuh dan memberikan inspirasi bagi pelaku UMKM lainnya di Indonesia.

Pada kesempatan berbeda, Direktur Bisnis Mikro Supari menjelaskan bahwa BRI akan terus menjalankan berbagai program pemberdayaan untuk mendorong UMKM Indonesia naik kelas.

"Melalui berbagai program pemberdayaan yang terintegrasi, BRI berupaya memberikan one stop solution kepada pelaku usaha mikro, tidak hanya bidang keuangan, tetapi juga non keuangan sesuai dengan kebutuhan pelaku UMKM," ungkapnya.

Presiden Prabowo Subianto mengangkat Kartika Wirjoatmodjo sebagai wakil menteri BUMN. Hal itu diumumkan Prabowo pada Minggu (20/10).

Lantas, siapa dan bagaimana sepak terjang Kartika Wirjoatmodjo?

Kartika Wirjoatmodjo adalah alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Indonesia (UI) 1996. Ia menempuh pendidikan S1 di Jurusan Akuntansi UI.

Ia lalu mendapatkan gelar Master of Business Administration (MBA) pada 2001. Gelar ini didapat usai menjalani pendidikan Business Administration di Erasmus University Rotterdam.

Pria kelahiran 18 Juli 1973 itu merupakan seorang bankir. Tiko, sapaan akrabnya, sudah malang melintang di dunia perbankan tanah air.

Salah satu kiprah menterengnya ada di bank pelat merah, yakni PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Tiko pernah menjadi direktur Finance & Strategy Mandiri 2015-2016 hingga akhirnya didapuk sebagai direktur utama Mandiri pada 2016-2019.

Ia juga pernah menjabat sebagai presiden direktur dan CEO PT Indonesia Infrastructure Finance. Posisi ini dipegang Tiko selama kurang lebih dua tahun, yakni 2011 hingga 2013.

Tiko juga punya pengalaman profesional lain di bidang keuangan. Misalnya, sebagai kepala eksekutif dan anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) 2014-2015 juga ketua Perhimpunan Bank Nasional (Perbanas) pada 2016-2020.

Pada Oktober 2019 lalu, Kartika Wirjoatmodjo diangkat menjadi wakil menteri BUMN di era Presiden Joko Widodo. Ini ditetapkan dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72/M Tahun 2019 pada 25 Oktober 2019.

Pria kelahiran Surabaya itu juga pernah menjadi komisaris utama Bank Mandiri pada 2019-2020. Lalu, Tiko bergeser menjadi komut PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sejak 2020.

Presiden Prabowo Subianto mengangkat Thomas M Djiwandono menjadi Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) mendampingi Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dalam Kabinet Merah Putih.

Pelantikan berlangsung pada Senin (21/10).

Lantas siapa dan bagaimana sepak terjangnya?

Thomas M Djiwandono, lahir di Jakarta pada 7 Mei 1972. Ia adalah anak pertama dari pasangan Soedradjad Djiwandono, mantan Gubernur Bank Indonesia, dan Biantiningsih Miderawati.

Ia juga merupakan keponakan dari Presiden RI Prabowo Subianto dan cicit dari R.M Margono Djojohadikusumo, pendiri Bank BNI 46.

Soal pendidikan, Thomas meraih gelar sarjana di bidang Sejarah dari Haverford College, Pennsylvania, dan melanjutkan studi master di Johns Hopkins University dalam bidang Hubungan Internasional dan Ekonomi Internasional.

Thomas pernah menjadi wartawan magang di Majalah Tempo dan Indonesia Business Weekly, sebelum ia beralih ke sektor keuangan sebagai analis di Whetlock NetWest Securities, Hong Kong.

Pada 2006, ia bergabung dengan Arsari Group sebagai Deputy CEO. Itu memperkuat keterlibatannya dalam bisnis keluarga yang bergerak di sektor agribisnis.

Di dunia politik, Thomas aktif di partai Gerindra. Ia merupakan bendahara umum partai tersebut.

Thomas Djiwandono sebelum diangkat pamannya menjadi wakil menkeu, sebenarnya menduduki jabatan yang sama di akhir era Jokowi. Ia dilantik Presiden Joko Widodo sebagai Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) di Istana Negara pada Rabu (18/7).

Sebagai Wakil Menteri Keuangan, Thomas memainkan peran penting dalam mendukung kebijakan fiskal dan keuangan negara serta membantu Menteri Keuangan dalam mengelola anggaran dan mendorong investasi. Selain itu, ia juga mendorong peran regional dan local expert dalam meningkatkan perekonomian daerah.

Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi era Joko Widodo (Jokowi), Luhut Binsar Pandjaitan ditunjuk menjadi Ketua Dewan Ekonomi Nasional oleh Presiden Prabowo Subianto.

Pengangkatan tertuang dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 139/P Tahun 2024 tentang Pengangkatan Ketua Dewan Ekonomi Nasional

"Dengan nama Tuhan YME Presiden RI ... kesatu, terhitung sejak saat pelantikan mengangkat Jenderal TNI Purn. Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional," bunyi keputusan itu.

Lantas apa tugas Dewan Ekonomi Nasional yang dipimpin Luhut?

Ketentuan Dewan Ekonomi Nasional diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 144 Tahun 1999 tentang Dewan Ekonomi Nasional. Beleid ini ditetapkan di era Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid.

Berdasarkan pantauan CNNIndonesia.com, belum ada beleid terbaru soal Dewan Ekonomi Nasional.

Pasal 1 menyebut Dewan Ekonomi Nasional berfungsi memberi nasihat kepada presiden di bidang ekonomi, dalam upaya mempercepat penanggulangan krisis dan penyehatan ekonomi nasional, serta kesiapan dalam menanggapi dinamika globalisasi.

"Dewan Ekonomi Nasional bertanggung jawab kepada presiden," bunyi pasal 2, dikutip Senin (21/10).

Dalam mengemban fungsinya, Dewan Ekonomi Nasional bertugas untuk mengkaji masalah-masalah ekonomi sebagai masukan baginasehat kepada presiden untuk saran tindakan lanjutnya; menanggapi masalah ekonomi yang hidup di masyarakat untuk diajukan kepada presiden; dan melaksanakan penugasan lain di bidang ekonomi dari presiden yang berkaitan dengan fungsi Dewan Ekonomi Nasional.

Pasal 6 menyebut dalam melaksanakan tugas, Dewan Ekonomi Nasional bekerjasama dengan instansi atau pejabat pemerintah pusat, pemerintah daerah, para ahli, kalangan masyarakat, dunia usaha, dan para pihak yang dianggap perlu.

"Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Dewan Ekonomi Nasional beserta Sekretariat dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara," bunyi pasal 8.

[Gambas:Instagram]

Sementara itu, Luhut juga mengungkapkan tugas Dewan Ekonomi Nasional melalui unggahan di akun Instagramnya tak lama setelah ia dilantik. Lembaga yang ia pimpin itu katanya bertugas memberikan saran dan rekomendasi agar program-program prioritas di bidang ekonomi bisa tercapai dengan baik.

Apalagi, tantangan perekonomian ke depan yang dihadapi Indonesia tidak lah ringan seperti persoalan ketahanan pangan, transisi energi, perkembangan teknologi termasuk AI, perubahan iklim, hingga dinamika geopolitik yang kian kompleks ada di depan mata.

"Dewan Ekonomi Nasional yang dibentuk Presiden Prabowo sebagai economic think tank yang akan diisi oleh para pakar ekonomi," kata Luhut.

Presiden Prabowo Subianto mengangkat Anggito Abimanyu menjadi wakil menteri keuangan (wamenkeu) mendampingi Menkeu Sri Mulyani.

Lantas, siapa sebenarnya Anggito Abimanyu?

Anggito Abimanyu bukan orang baru di Kementerian Keuangan. Ia pernah menjadi staf ahli menteri keuangan pada periode 1999 hingga 2003.

Kariernya kemudian melejit saat didapuk sebagai kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu pada 2003-2010. Ia menjabat di era Presiden Megawati Soekarnoputri sampai Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Ia merupakan jebolan S1 Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Universitas Gadjah Mada (UGM) pada 1985. Setelah itu, Anggito meraih gelar master dan doktor di University of Pennsylvania, AS pada 1990 serta 1994.

Anggito juga pernah mengajar di Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM pada 1988-2018. Setelah itu, ia bergeser menjadi dosen di Departemen Ekonomika dan Bisnis Sekolah Vokasi UGM dan mengampu sejumlah mata kuliah, seperti Ekonomi Makro hingga Keuangan Syariah.

Posisi strategis lain yang pernah diisi Anggito cukup banyak. Mulai dari direktur jenderal Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah Kementerian Agama 2012-2014, komisaris BRI Syariah 2015-2017, sampai kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) 2017-2022.

Sosok wamenkeu baru itu memang dikenal sebagai ekonom di Indonesia. Misalnya, saat Anggito menjabat sebagai chief economist Bank Rakyat Indonesia (BRI) pada 2014-2017.

Presiden Prabowo Subianto mengangkat Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah menjadi wakil menteri perumahan.

Pengangkatan diumumkan Prabowo Minggu (20/10) malam.

Lantas siapa sebenarnya Fahri Hamzah, kenapa Prabowo mempercayainya menjadi wakil menteri perumahan rakyat?

Fahri Hamzah merupakan salah satu aktivis pergerakan di masa orde baru. Ia mulai dikenal publik sejak reformasi bergulir pada awal 1998.

Ia adalah deklarator dan ketua umum pertama organisasi gerakan mahasiswa Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI).

Ia kerap terlibat aksi guna menurunkan rezim Soeharto.

Lulusan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FE UI) ini juga pernah aktif sebagai Ketua Departemen Pengembangan Cendekiawan Muda Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) Pusat.

Ia kemudian terpilih menjadi staf ahli MPR periode 1999-2002 dan ikut dalam diskusi-diskusi terkait amendemen UUD 1945.

Ia lalu terpilih sebagai DPR pada pemilihan umum legislatif Indonesia 2004 lewat daerah pemilihan NTB lewat Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Ia terpilih sebagai wakil ketua komisi III yang membidangi hukum.Pada 15 November 2011, ia dipindahkan ke komisi IV yang membidangi BUMN dan perdagangan, sekaligus ke Badan Kehormatan DPR menggantikan Ansory Siregar. Pada Mei 2013, Fahri dikembalikan ke Komisi III.

Pada 2011, Fahri sempat mengusulkan pembubaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia beralasan KPK gagal menjawab waktu delapan tahun untuk menangani korupsi sistemik dan mengklaim DPR sudah memberikan dukungan luar biasa untuk pemberantasan korupsi.

Fahri terpilih kembali menjadi anggota DPR sekaligus sebagai Wakil Ketua DPR RI periode 2014-2019. Namun pada 2016, Fahri yang saat itu duduk sebagai Wakil Ketua DPR RI dipecat oleh PKS. karena dianggap tidak disiplin dan mengikuti aturan partai.

Sejumlah hal yang disoroti di antaranya adalah pembelaannya terhadap Setya Novanto dalam kasus 'Papa Minta Saham' hingga dukungan pembubaran KPK. Sikap Fahri ini dianggap bertentangan dengan pendapat pimpinan PKS lainnya.

Fahri kemudian membentuk Partai Gelora pada 2019. Ia mengatakan pembentukan Partai Gelora merupakan permintaan dari para anggota Ormas Gerakan Arah Baru Indonesia (Garbi) yang diinisiasinya bersama mantan Presiden PKS Anis Matta.

Pada Pilpres 2024, Partai Gelora mendukung pasangan Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka.