Ottawa: Jajaran menteri luar negeri yang tergabung dalam kelompok G7, kelompok tujuh ekonomi besar dunia, menyatakan keprihatinan mereka atas keputusan parlemen Israel yang melarang kegiatan operasional Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA).

“Kami, Menteri Luar Negeri Kanada, Australia, Prancis, Jerman, Jepang, Republik Korea, dan Inggris, menyampaikan keprihatinan mendalam atas undang-undang yang saat ini sedang dipertimbangkan oleh Knesset Israel,” kata pernyataan bersama para menlu G7 tersebut.

Menurut mereka, UU yang dikeluarkan Israel itu bertujuan untuk mencabut hak istimewa dan kekebalan UNRWA, melarang segala kontak antara badan-badan negara Israel, pejabat, dan UNRWA, serta melarang segala kehadiran UNRWA di Israel.
“UNRWA menyediakan bantuan kemanusiaan yang penting dan menyelamatkan nyawa serta layanan dasar bagi para pengungsi Palestina di Gaza, Yerusalem Timur, Tepi Barat, dan di seluruh wilayah tersebut,” kata G7.

Tanpa kerja kerasnya, kata mereka, penyediaan bantuan dan layanan tersebut, termasuk pendidikan, perawatan kesehatan, dan distribusi bahan bakar di Gaza dan Tepi Barat akan sangat terhambat jika tidak mustahil.

Tidak hadirnya UNRWA di wilayah tersebut, dianggap dapat menimbulkan konsekuensi yang ‘menghancurkan pada situasi kemanusiaan’ yang sudah kritis dan memburuk dengan cepat, khususnya di Gaza utara.

Reformasi Internal UNRWA

“Sangat penting bagi UNRWA dan organisasi serta badan PBB lainnya untuk sepenuhnya mampu memberikan bantuan kemanusiaan dan bantuan mereka kepada mereka yang paling membutuhkannya, memenuhi mandat mereka secara efektif,” tegas G7.

“Kami mendesak Pemerintah Israel untuk mematuhi kewajiban internasionalnya, menjaga hak istimewa dan kekebalan UNRWA tetap utuh, dan memenuhi tanggung jawabnya untuk memfasilitasi bantuan kemanusiaan yang penuh, cepat, aman, dan tanpa hambatan dalam segala bentuknya, serta penyediaan layanan dasar yang sangat dibutuhkan bagi penduduk sipil,” desak mereka.

Mereka mengatakan, tetap mengutuk serangan teror yang brutal dan tidak dapat dibenarkan oleh Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober 2023.

“UNRWA telah mengambil langkah-langkah untuk menanggapi tuduhan mengenai dukungan karyawan perorangan terhadap organisasi teroris dan menunjukkan kesediaannya untuk mengejar dan melaksanakan reformasi proses internal sesuai dengan tinjauan independen pada bulan April 2024, yang dipimpin oleh Catherine Colonna, mengenai kenetralan UNRWA,” terang mereka.

“Kami menyerukan kepada UNRWA untuk melanjutkan jalur reformasinya sebagai prioritas, menunjukkan komitmennya terhadap prinsip kenetralan, dan memastikan bahwa kegiatannya tetap sepenuhnya sesuai dengan mandatnya. Kami akan terus memantau dan mendukung proses ini secara aktif,” tutup G7.

Perang Israel-Hamas

UNRWA dan lembaga kemanusiaan lainnya menuduh otoritas Israel membatasi aliran bantuan ke Gaza, tempat hampir seluruh dari 2,4 juta penduduk wilayah itu telah mengungsi setidaknya satu kali selama perang.

Badan itu sendiri telah menderita kerugian besar, dengan sedikitnya 223 stafnya tewas dan dua pertiga fasilitas badan itu di Gaza rusak atau hancur sejak perang dimulai.

Perang di Gaza meletus dengan serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 terhadap Israel, yang mengakibatkan kematian 1.206 orang, sebagian besar warga sipil, menurut penghitungan AFP dari angka resmi Israel.

Serangan balasan Israel telah menewaskan sedikitnya 43.020 orang di Gaza, sebagian besar dari mereka adalah warga sipil, menurut kementerian kesehatan wilayah yang dikuasai Hamas, angka yang dianggap PBB dapat diandalkan.

Baca juga: Indonesia Sebut Larangan Operasi UNRWA oleh Israel Langgar Piagam PBB


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(WIL)

Galilea: Satu warga Israel tewas dalam serangan roket dari Lebanon hari ini, di tengah eskalasi aksi saling serang antara Israel dan kelompok Hizbullah.

Mengutip dari Anadolu Agency, Selasa, 29 Oktober 2024, layanan ambulans Israel Magen David Adom mengatakan seorang pria Israel tewas akibat tembakan roket di pemukiman Ma'alot Tarshiha di wilayah Galilea di Israel utara.

Kantor siaran publik Israel, KAN, melaporkan bahwa sebuah roket menghantam satu unit rumah di Ma'alot Tarshiha, melukai satu orang dengan serius, yang kemudian dinyatakan meninggal dunia.
Sebuah pernyataan militer mengatakan sekitar 50 roket ditembakkan dari Lebanon ke wilayah Galilea Atas dan Barat sejak Selasa pagi, menyebabkan sirene berbunyi di wilayah tersebut.

Tentara Israel mengatakan beberapa proyektil berhasil dicegat, sementara yang lainnya jatuh di area terbuka.

Israel telah melancarkan kampanye udara besar-besaran di Lebanon sejak bulan lalu terhadap apa yang diklaimnya sebagai target Hizbullah dalam eskalasi perang lintas batas selama setahun antara Israel dan kelompok itu sejak dimulainya perang di Gaza.

Lebih dari 2.700 orang tewas dan hampir 12.500 orang terluka di Lebanon akibat serangan Israel sejak Oktober tahun lalu, menurut otoritas kesehatan Lebanon.

Israel memperluas konflik pada 1 Oktober tahun ini dengan melancarkan serangan darat ke Lebanon selatan.

Baca juga: Hari Paling Brutal di Lebanon, Serangan Israel Tewaskan 63 Orang


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(WIL)

Baalbek: Di hari yang disebut-sebut "paling brutal" sejauh ini, serangan udara Israel telah menewaskan sedikitnya 63 orang dan melukai puluhan lainnya di wilayah Baalbek-Hermel di Lembah Bekaa, Lebanon pada hari Senin, lapor Kementerian Kesehatan Lebanon.

Koresponden kantor berita The National menyaksikan serangkaian serangan yang menghantam wilayah tersebut pada Senin sore, dengan kepulan asap mengepul dari desa-desa di Lembah Bekaa timur di sepanjang jalan dari kota bersejarah Baalbek hingga ke ibu kota Beirut. Saksi mata mengatakan serangan meningkat tak lama setelah itu, menghantam desa-desa di sekitar Baalbek.

Gubernur Baalbek-Hermel Bachir Khodr mengatakan itu adalah "hari paling brutal” sejak Israel melancarkan serangan udara besar-besaran terhadap beberapa bagian Lebanon pada 23 September dan invasi darat ke selatan pada 1 Oktober.
"Masih ada lebih dari 15 orang yang terjebak di bawah reruntuhan yang nasibnya belum diketahui, dan pekerjaan sedang dilakukan untuk menyelamatkan mereka," tulisnya di media sosial X dan dikutip The National, Selasa, 29 Oktober 2024.

Pertahanan sipil Lebanon juga melaporkan beberapa kebakaran yang disebabkan oleh tembakan artileri Israel. Sekitar 30 serangan Israel dilaporkan di seluruh provinsi Baalbek-Hermel, menurut National News Agency (NNA) milik pemerintah Lebanon.

Banyak serangan menewaskan beberapa anggota keluarga yang sama, termasuk seorang ibu dan keempat anaknya di kota Al Ram, dan dua ibu yang meninggal bersama anak-anak mereka di Younine.

Kekerasan di Perbatasan Israel dan Lebanon

Sebanyak 16 orang dari satu keluarga, termasuk beberapa anak, tewas dalam serangan di kota Al Alaq, lapor NNA, yang merupakan jumlah korban tewas tertinggi di daerah itu pada Senin kemarin. Dua belas orang tewas dalam serangan di desa Al Hafir, dengan delapan lainnya tewas dalam serangan di Baalbek.

Serangan Israel di kota Baalbek menghantam barak Gorraud, dekat kamp pengungsi Palestina dan benteng bersejarah, kata media pemerintah.

Gempuran juga dilaporkan di sedikitnya 17 kota dan desa lainnya. Seorang anak tewas dan empat lainnya terluka dalam serangan di desa Brital.

Tim penyelamat bekerja untuk menyingkirkan puing-puing dari lokasi serangan, NNA melaporkan pada hari Selasa. Jumlah korban tewas dari serangan hari Senin diperkirakan akan meningkat, dengan NNA menggambarkan jumlah yang dilaporkan sebagai "tidak lengkap.”

Serangan juga berlanjut di seluruh Lebanon selatan semalam dan hingga Selasa pagi, dengan beberapa serangan dilaporkan di kota Jbaa di provinsi Nabatieh.

Setidaknya 2.710 orang kini telah tewas di seantero Lebanon dalam setahun terakhir serangan Israel, yang meningkat bulan lalu. Sebanyak 12.592 lainnya telah terluka di periode yang sama, menurut Kementerian Kesehatan Lebanon.

Baca juga: Israel Ajukan Syarat Akhiri Perang Lebanon, Ini Tuntutannya


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(WIL)

Jakarta: Naim Qassem adalah seorang ulama dan politisi Lebanon yang saat ini menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Hizbullah setelah menggantikan Hassan Nasrallah pada 29 Oktober 2024, setelah kematian Hashem Saffiedine, calon pengganti Nasrallah sebelumnya.

"Kami memohon kepada Allah Yang Maha Kuasa untuk memberikan bimbingan-Nya dalam tugas mulia Sheikh Naim Qassem dalam memimpin Hizbullah dan perlawanan Islaminya," tulis Hizbullah di Telegram, 29 Oktober 2024.

Sebelumnya, ia telah lama berperan sebagai Wakil Sekretaris Jenderal Hizbullah sejak tahun 1991.
Qassem dikenal sebagai salah satu tokoh utama dalam ideologi kelompok ini, serta memiliki pengaruh besar dalam menentukan arah strategis Hizbullah di Lebanon dan kawasan Timur Tengah. Berikut profilnya.

Latar Belakang dan Pendidikan

Naim Qassem lahir pada 1953 di desa Kfar Kila, Lebanon selatan. Berasal dari keluarga Syiah, ia memulai pendidikan agamanya di bawah bimbingan Ayatollah Mohammad Hussein Fadlallah, ulama terkemuka.

Selain belajar teologi, Qassem juga menempuh pendidikan formal dan meraih gelar sarjana kimia dari Universitas Lebanon pada 1970-an.

Pada 1970-an, Qassem aktif dalam gerakan politik dan menjadi anggota partai Amal yang dipimpin Musa al-Sadr.

Ia juga berperan mendirikan Persatuan Mahasiswa Muslim Lebanon dan memimpin Asosiasi Pendidikan Agama Islam dari 1974 hingga 1988. Pengalaman ini memperkuat posisinya dalam gerakan Syiah di Lebanon dan membawanya menjadi salah satu pendiri Hizbullah.

Karier di Hizbullah

Qassem memainkan peran penting dalam perkembangan awal Hizbullah sebagai kelompok milisi dan partai politik Syiah di Lebanon.

Ia dikenal memiliki hubungan dekat dengan para pendiri Hizbullah lainnya, termasuk Hassan Nasrallah, dan berperan dalam membentuk struktur ideologi dan politik kelompok tersebut.

Pada 1991, dalam konklaf kedua Hizbullah, Qassem terpilih sebagai Wakil Sekretaris Jenderal, posisi yang ia pertahankan selama lebih dari tiga dekade.

Sebagai Wakil Sekretaris Jenderal, Qassem bertanggung jawab atas pengawasan kegiatan parlemen dan pemerintahan Hizbullah serta berbagai inisiatif pendidikan.

Ia juga dikenal sebagai ideolog utama Hizbullah, menulis lebih dari selusin buku tentang isu-isu agama dan politik. Salah satu bukunya yang terkenal adalah "Hizbullah: The Story from Within" yang memberikan pandangan mendalam tentang ideologi dan sejarah kelompok tersebut.

Pada 5 Oktober 2024, Qassem dilaporkan meninggalkan Lebanon ke Iran menggunakan pesawat terbang Menteri Luar Negeri (Menlu) Iran Abbas Araghchi ditengah gempuran Israel di Lebanon dan dua hari setelah kematian Hashem Saffiedine.

Kepemimpinan Baru

Pada 29 Oktober 2024, Naim Qassem resmi menjadi Sekretaris Jenderal Hizbullah menggantikan Hassan Nasrallah. Pengangkatannya terjadi setelah Nasrallah tewas dalam serangan udara Israel pada bulan September dan penggantinya pada bulan Oktober 2024.


Gambar: Naim Qassem dan Ali Khamenei. (Telegram Hizbullah)

Qassem diangkat dengan dukungan penuh dari sayap militer dan politik Hizbullah serta didukung oleh Iran, yang memiliki pengaruh besar dalam struktur kepemimpinan Hizbullah.

Pandangan dan Kebijakan

Naim Qassem dikenal dengan pandangan kerasnya terhadap Israel dan dukungannya terhadap perjuangan Palestina.

Ia secara terbuka menolak setiap upaya normalisasi hubungan dengan Israel dan menganggap perlawanan bersenjata sebagai satu-satunya cara menghadapi pendudukan Israel di wilayah Palestina.

Selain itu, Qassem menegaskan pentingnya perlawanan terhadap dominasi Barat di kawasan Timur Tengah.

Qassem memiliki hubungan erat dengan Iran dan secara konsisten mendukung kebijakan luar negeri Iran di kawasan.

Ia sering berbicara tentang pentingnya persatuan umat Islam dalam menghadapi tantangan global dan menekankan peran Hizbullah sebagai pelindung komunitas Syiah di Lebanon dan sekitarnya.

Demikian informasinya, semoga bermanfaat.

Baca Juga:
Profil Hashem Saffiedine, Calon Ketua Hizbullah yang Dibunuh Israel
Pasukan Israel Klaim Penerus Pemimpin Hizbullah Tewas di Lebanon

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(SUR)

Jakarta: Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia mengutuk keras keputusan Parlemen Israel (Knesset) yang melarang operasi Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) di wilayah pendudukan. Keputusan ini dinilai komunitas internasional dapat memperburuk krisis kemanusiaan di kawasan.

“Pemerintah Indonesia mengutuk keras putusan Parlemen Israel (Knesset) yang melarang kegiatan UNRWA di Israel yang berimplikasi pada terhentinya kerja UNRWA di Tepi Barat, Yerusalem Timur dan Gaza,” tulis Kemenlu RI dalam pernyataan di akun media sosial X, Selasa, 29 Oktober 2024.

Keputusan ini, lanjut Kemenlu RI, jelas-jelas melanggar dan bertentangan dengan Piagam PBB dan Konvensi 1946 tentang kekebalan lembaga PBB.
UNWRA merupakan badan penerima mandat PBB yang memainkan peran tak tergantikan dalam menyediakan pendidikan, layanan kesehatan, dan bantuan bagi jutaan pengungsi Palestina.

“Indonesia menegaskan komitmen untuk terus mendukung UNRWA melaksanakan mandatnya,” tegas Kemenlu.

Indonesia juga mendesak komunitas internasional, terutama Dewan Keamanan PBB, untuk segera menghentikan tindakan Israel.

“Serta memastikannya mematuhi kewajibannya terhadap hukum internasional, resolusi DK PBB dan keputusan ICJ untuk mengakhiri penjajahan di Palestina,” tutup pernyataan itu.

Fungsi Krusial UNRWA

Kecaman atas keputusan ini juga diungkapkan Kelompok G7.

Tidak hadirnya UNRWA di wilayah tersebut, kata G7, dianggap dapat menimbulkan konsekuensi yang ‘menghancurkan pada situasi kemanusiaan’ yang sudah kritis dan memburuk dengan cepat, khususnya di Gaza utara.

“Sangat penting bagi UNRWA dan organisasi serta badan PBB lainnya untuk sepenuhnya mampu memberikan bantuan kemanusiaan dan bantuan mereka kepada mereka yang paling membutuhkannya, memenuhi mandat mereka secara efektif,” tegas G7.

“Kami mendesak Pemerintah Israel untuk mematuhi kewajiban internasionalnya, menjaga hak istimewa dan kekebalan UNRWA tetap utuh, dan memenuhi tanggung jawabnya untuk memfasilitasi bantuan kemanusiaan yang penuh, cepat, aman, dan tanpa hambatan dalam segala bentuknya, serta penyediaan layanan dasar yang sangat dibutuhkan bagi penduduk sipil,” pungkas mereka.

Baca juga: Kecam UU Israel, Guterres Sebut Melarang UNRWA Berdampak Menghancurkan


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(WIL)

St Petersburg: Guru Besar Hubungan Internasional Universitas St Petersburg, Connie Rahakundini Bakrie, memberikan pandangan terkait rencana Indonesia bergabung dengan kelompok negara-negara BRICS. Menurut dia, langkah Indonesia itu sebagai simbol adanya alternatif kekuatan baru selain Barat.

"Saya kira dengan mengirimkan Menteri Luar Negeri ke Kazan, Presiden Prabowo telah menunjukkan kepada beberapa pemimpin terkemuka BRICS, terutama Putin dan Xi, bahwa mereka 'percaya' terhadap BRICS untuk menyeimbangkan perekonomian dunia karena BRICS memberikan alternatif bagi perekonomian dunia. Sistem keuangan yang didominasi Barat," kata Connie melalui keterangan tertulis yang diterima, Selasa, 29 Oktober 2024.

Menurut dia, BRICS dapat memberikan kemandirian ekonomi yang jauh lebih besar dari dolar AS. Alasannya, organisasi tersebut bisa menyatukan perekonomian, sumber daya, dan populasi yang besar dan beragam.
"Dan tidak diragukan lagi, BRICS menawarkan penyeimbang baru dalam perdagangan, keuangan, mata uang, dan kebijakan ekonomi global," kata Connie.

Profesor asal Indonesia yang kini dipercaya mengajar di Universitas tertua di Rusia itu menunggu apakah Prabowo akan menjadikan BRICS sebagai aliansi keamanan baru. Jika iya, maka BRICS berpotensi mengimbangi aliansi Barat seperti NATO.

"Tentunya dengan memberikan pengaruh lebih besar kepada Indonesia dalam masalah keamanan regional dan mengurangi terlalu banyak kekuatan militer Barat di kawasan Asia Tenggara,” kata dia.

Pada KTT BRICS ke-16, Indonesia diakui sebagai salah satu dari 13 negara mitra BRICS. Negara-negara Asia Tenggara lainnya yang diakui sebagai negara mitra adalah Malaysia, Thailand, dan Vietnam.

Di Jakarta, Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergey Tolchenov, menjelaskan keputusan Indonesia untuk bergabung dengan BRICS dipandang sebagai langkah signifikan menuju kemandirian global dan kebijakan luar negeri yang aktif. Hal ini juga bertujuan untuk menghindari dominasi Barat.

Presiden Prabowo Subianto resmi mendaftarkan Indonesia untuk bergabung dengan BRICS. Kelompok BRICS saat ini beranggotakan Brasil, Rusia, India, China, Afrika Selatan, Mesir, Ethiopia, Iran, dan Uni Emirat Arab (UEA).

Pendaftaran itu dilakukan melalui penyampaian surat ketertarikan atau expression of interest oleh Menteri Luar Negeri Sugiono dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS Plus di Kazan, Rusia, 24 Oktober 2-24.

Selain mendaftar BRICS, Indonesia diketahui menjadi mitra resmi blok tersebut. Tak hanya Indonesia, ada 12 negara lain seperti Malaysia, Thailand, Vietnam, Aljazair, Belarus, Bolivia, Kuba, Kazakhstan, Nigeria, Turki, Uganda, dan Uzbekistan.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(UWA)

Atlanta: Mantan presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menegaskan bahwa dirinya "bukan seorang Nazi" di kampanye umum pekan terakhir di Georgia. Pernyataan tersebut merupakan bantahan atas tuduhan otoriterisme, termasuk dari eks ajudan utamanya yang melabeli Trump sebagai seorang fasis.

Trump dan Wakil Presiden Kamala Harris, rivalnya dari Partai Demokrat, memasuki babak akhir dari salah satu pemilu AS paling ketat di era modern. Masing-masing kandidat dan tim mereka telah meningkatkan retorika politik, yang mengobarkan kampanye yang sejak awal sudah tegang.

Harris, yang menuduh Trump memicu perpecahan, berkampanye di Michigan pada hari Senin, sementara Trump mengunjungi Georgia, salah satu negara bagian yang menentukan, di mana ia mengatakan para kritikus menuduhnya sebagai "Hitler" modern.
"Kalimat terbaru dari Kamala dan kampanyenya adalah bahwa setiap orang yang tidak memilihnya adalah seorang Nazi," kata Trump dalam kampanye yang riuh di Atlanta.

"Saya bukan seorang Nazi. Saya kebalikan dari seorang Nazi,” sambungnya, seperti dikutip dari The New Arab, Selasa, 29 Oktober 2024.

Komentar tersebut muncul sehari setelah Trump mengadakan kampanye besar di Madison Square Garden di New York, yang dikecam luas karena pernyataan rasis yang dilontarkan para sekutunya selama acara tersebut.

Komentar tersebut juga menyusul publikasi terbaru dari wawancara New York Times, di mana kepala staf Gedung Putih yang paling lama menjabat di bawah Trump, pensiunan jenderal John Kelly, mengatakan bahwa capres tersebut sesuai dengan definisi seorang fasis - sesuatu yang Harris pekan lalu.

Kelly juga mengatakan Trump pernah berkata bahwa "Hitler juga melakukan beberapa hal baik" dan bahwa dia "menginginkan jenderal seperti yang dimiliki Adolf Hitler."

Baca juga: Biden Sebut Pemilu AS 2024 Mungkin Tidak Akan Berlangsung Damai


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(WIL)

Washington: Sekitar 10.000 tentara Korea Utara disebut Kementerian Pertahanan Amerika Serikat atau Pentagon telah dikirim ke Rusia untuk berlatih dan berperang melawan Ukraina dalam "beberapa pekan ke depan."

Pengumuman ini secara signifikan meningkatkan perkiraan jumlah tentara yang dikerahkan Korea Utara ke Rusia, dan meningkatkan kekhawatiran bahwa perang di Ukraina dapat meluas sebagai akibat dari intervensi militer Pyongyang.

Sebagian dari 10.000 tentara Korea Utara yang dikerahkan ke Rusia timur untuk pelatihan – naik dari perkiraan awal AS sebanyak 3.000 pekan lalu – telah bergerak mendekati perbatasan Ukraina, kata juru bicara Pentagon Sabrina Singh.
“Mereka telah bergerak mendekati Ukraina, dan kami semakin khawatir bahwa Rusia bermaksud menggunakan tentara ini dalam pertempuran atau untuk mendukung operasi tempur melawan pasukan Ukraina di Oblast Kursk Rusia di dekat perbatasan dengan Ukraina,” ucapnya kepada awak media, seperti dilansir dari Al Jazeera, Selasa, 29 Oktober 2024.

Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol mengatakan pengerahan militer Korea Utara mengancam keamanan nasional negaranya dan masyarakat internasional. Ia menyebut pengiriman ini sebagai kerja sama militer "ilegal" antara Rusia dan Korea Utara.

Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte telah mengatakan bahwa pengerahan tentara Korea Utara merupakan "eskalasi signifikan" dalam konflik Ukraina, dan merupakan "perluasan perang Rusia yang berbahaya."

"Kerja sama militer yang semakin dalam antara Rusia dan Korea Utara merupakan ancaman bagi keamanan Indo-Pasifik dan Euro-Atlantik," tutur Rutte kepada wartawan setelah pembicaraan dengan delegasi Korea Selatan tentang isu Korea Utara.

Seorang pejabat Kementerian Luar Negeri Korea Utara tidak mengonfirmasi laporan media tentang pengerahan pasukan ke Rusia, tetapi mengatakan jika Pyongyang telah mengambil tindakan seperti itu, ia yakin hal tersebut tetap sejalan dengan norma-norma internasional.

Baca juga: Korut Tegaskan Tidak Pernah Kirim Pasukan untuk Bantu Rusia


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(WIL)

Jakarta:BRICS dan OECD adalah dua organisasi internasional yang memiliki karakteristik, tujuan, dan anggota yang sangat berbeda. Keduanya memainkan peran penting dalam perekonomian global, namun berfokus pada segmen ekonomi yang berbeda.

Indonesia diketahui memiliki minat untuk memasuki kedua organisasi tersebut. Indonesia menjadi kandidat anggota aksesi pertama dari Asia Tenggara pada Februari 2024 dan Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono mengumumkan keinginan Indonesia untuk bergabung dengan BRICS pada Februari 2024.

Berikut perbedaan keduanya.

1. Karakteristik Anggota

OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) dikenal sebagai "klub negara maju" yang beranggotakan 38 negara. Anggota OECD sebagian besar adalah negara-negara dengan ekonomi maju dan tingkat pembangunan manusia yang tinggi.
Negara-negara seperti Amerika Serikat, Jepang, Jerman, dan Prancis merupakan bagian dari OECD, dan organisasi ini sering dianggap sebagai forum negara-negara kaya yang berkomitmen untuk demokrasi dan ekonomi pasar.

Sebagian besar anggota OECD memiliki Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita yang tinggi dan sistem ekonomi yang matang.

BRICS (Brazil, Russia, India, China, South Africa) terdiri dari negara-negara berkembang dengan ekonomi besar dan populasi yang signifikan, yaitu Brasil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan.

Negara-negara anggota BRICS berbeda dari OECD dalam hal tingkat perkembangan ekonomi dan struktur ekonomi.

BRICS sering memposisikan dirinya sebagai "suara" bagi negara-negara di Global South, yang mencakup negara berkembang dan berpendapatan menengah.

Sebagian besar negara anggota BRICS masih dalam tahap pertumbuhan ekonomi yang cepat dan menghadapi tantangan pembangunan yang signifikan.

2. Tujuan dan Peran di Ekonomi Global

OECD didirikan pada tahun 1961 dengan tujuan untuk mempromosikan pertumbuhan ekonomi dan perdagangan dunia.

Organisasi ini berfungsi sebagai forum bagi negara-negara anggotanya untuk membandingkan kebijakan, berbagi pengalaman, dan mencari solusi atas masalah ekonomi bersama.

OECD juga mengembangkan standar internasional di berbagai bidang seperti pendidikan, perpajakan, dan kebijakan sosial. Negara-negara anggota OECD berfokus pada koordinasi kebijakan ekonomi untuk mencapai pertumbuhan yang stabil dan inklusif.

BRICS, di sisi lain, bertujuan untuk menciptakan keseimbangan dalam tatanan ekonomi global yang dianggap lebih menguntungkan negara-negara maju.

Dengan mendirikan bank pembangunan sendiri (New Development Bank), BRICS berusaha menyediakan alternatif terhadap institusi keuangan internasional seperti Bank Dunia dan IMF.

Selain itu, BRICS juga mengupayakan kerjasama yang erat di bidang perdagangan, investasi, dan teknologi antara negara anggotanya untuk memperkuat posisi negara berkembang dalam perekonomian global.

3. Pendekatan Geopolitik dan Pengaruh Internasional

OECD umumnya tidak memiliki agenda politik yang kuat, melainkan fokus pada kebijakan ekonomi dan sosial.

Sebagian besar anggota OECD memiliki hubungan yang erat dengan blok Barat, dan organisasi ini sering dipandang sebagai representasi negara-negara yang berkomitmen pada nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia, dan ekonomi pasar.

Karena itu, OECD juga dilihat sebagai alat diplomasi ekonomi untuk negara-negara maju dalam menyebarkan standar internasional yang mereka anggap baik.

BRICS lebih menonjol dalam hal agenda geopolitik. Organisasi ini berusaha mengimbangi dominasi negara-negara Barat dalam perekonomian dan politik internasional.

RICS sering dianggap lebih politis, karena negara-negara anggotanya memiliki pandangan yang berbeda terhadap tatanan dunia yang didominasi oleh Barat.

Rusia dan Tiongkok, misalnya, menggunakan platform BRICS untuk mendorong agenda anti-hegemoni dan mempromosikan tatanan dunia yang lebih multipolar. Hal ini membuat BRICS lebih berperan dalam percaturan geopolitik global dibandingkan OECD.

Demikian informasinya, semoga bermanfaat.

Baca Juga:
Indonesia jadi Mitra BRICS, Lawan Dominasi Barat
Luncurkan Portal Aksesi, Indonesia Gerak Cepat Jadi Anggota OECD
RI Ingin Gabung BRICS, Dubes Rusia: Keputusan Besar yang Selesaikan Banyak Masalah
Dukungan Penuh Jepang Agar Indonesia Jadi Anggota OECD


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(SUR)

New York: Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres menyatakan keprihatinan mendalam pada hari Senin atas Undang-Undang yang disahkan parlemen Israel, yang melarang badan bantuan PBB beroperasi di negara itu.
“
Saya sangat prihatin dengan pengesahan hari ini oleh Knesset Israel atas dua undang-undang tentang Badan Bantuan dan Pekerjaan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi Palestina di Timur Dekat (UNRWA), yang, jika dilaksanakan, kemungkinan akan mencegah UNRWA melanjutkan pekerjaan pentingnya di Wilayah Palestina yang Diduduki, termasuk Yerusalem Timur, sebagaimana diamanatkan oleh Majelis Umum PBB," kata Guterres dalam sebuah pernyataan dan dikutip Anadol Agency, Selasa, 29 Oktober 2024.

Pernyataan itu muncul setelah Parlemen Israel mengesahkan UU pada Senin kemarin, yang akan melarang UNRWA yang selama ini membantu warga Palestina beroperasi di negara itu. Hasil pemungutan suara menunjukkan 92 dari 120 anggota Knesset mendukung, dengan 10 menentang.

UU terpisah, yang disetujui anggota parlemen dengan suara 87-9, mengamanatkan Israel untuk memutus semua hubungan dengan UNRWA, kecuali kerja sama atau hak istimewa apa pun yang sebelumnya dimiliki badan tersebut.
Undang-undang tersebut akan berlaku dalam 90 hari ke depan.

"UNRWA adalah sarana utama yang digunakan untuk menyediakan bantuan penting bagi para pengungsi Palestina di Wilayah Palestina yang Diduduki. Tidak ada alternatif selain UNRWA," tegas Guterres.

Ia memperingatkan bahwa penerapan undang-undang tersebut "dapat menimbulkan konsekuensi yang menghancurkan" bagi para pengungsi di Wilayah Palestina yang Diduduki, yang "tidak dapat diterima."

"Saya menyerukan kepada Israel untuk bertindak secara konsisten dengan kewajibannya berdasarkan Piagam PBB dan kewajiban lainnya berdasarkan hukum internasional, termasuk berdasarkan hukum humaniter internasional dan yang berkaitan dengan hak istimewa dan kekebalan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Undang-undang nasional tidak dapat mengubah kewajiban tersebut," tambahnya.

Menekankan bahwa penerapan undang-undang ini akan "merugikan" penyelesaian konflik Israel-Palestina dan perdamaian serta keamanan di kawasan secara keseluruhan, Guterres menegaskan kembali bahwa UNRWA "sangat diperlukan."

"Saya sampaikan masalah ini kepada Majelis Umum PBB dan akan terus memberi informasi kepada Majelis seiring perkembangan situasi," ungkapnya.

Baca juga: Makin Menjadi, Israel Larang UNRWA Beroperasi di Palestina


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(WIL)

Oregon: Ratusan surat suara untuk pemilu Amerika Serikat (AS) 2024 hangus terbakar setelah dua kotak suara yang menyimpannya dirusak pihak tak bertanggung jawab – satu di Oregon dan satu di negara bagian Washington. Otoritas AS meyakini insiden di dua wilayah terpisah ini saling berkaitan.

Salah satu kotak suara menjadi sasaran di Portland, Oregon pada Senin kemarin, dan beberapa jam kemudian, kotak lainnya menjadi sasaran di Vancouver, Washington.

Alat pembakar dipasang di bagian luar kotak, dan Biro Investigasi Federal (FBI) telah dipanggil untuk membantu menangani kasus tersebut.
"Ini memilukan," kata Greg Kimsey, auditor terpilih di Clark County, Washington, yang meliputi Vancouver.

"Ini serangan langsung terhadap demokrasi," kata Kimsey kepada wartawan, mengutip dari laman Al Jazeera, Selasa, 29 Oktober 2024.

Kedua kotak itu memiliki sistem pencegah kebakaran. Namun, kotak yang ada di Vancouver tampaknya tidak berfungsi dengan baik sehingga ratusan surat suaranya tidak dapat diselamatkan, menurut Kimsey.

Dalam konferensi pers di Portland, para pejabat mengatakan cukup banyak material dari alat pembakar yang ditemukan untuk menunjukkan bahwa kedua kebakaran pada hari Senin itu saling terkait.

Mereka yakin bahwa kedua kebakaran itu juga terkait insiden pada 8 Oktober, ketika sebuah alat pembakar diletakkan di kotak suara lain di Vancouver. Tidak ada surat suara yang rusak dalam insiden itu.

Para pejabat di Portland yakin hanya tiga surat suara yang hancur dalam serangan kali ini.

Baca juga: Berkampanye di New York, Trump Sebut Harris Tak Layak Jadi Presiden


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(WIL)

Tel Aviv: Parlemen Israel telah melarang badan PBB untuk pengungsi Palestina (UNRWA) beroperasi di Israel dan Yerusalem timur yang diduduki. Padahal, ada keberatan dari masyarakat internasional.

Anggota parlemen meloloskan RUU tersebut dengan perolehan suara 92-10, setelah bertahun-tahun Israel mengkritik UNRWA dengan keras, yang semakin meningkat sejak dimulainya perang di Gaza menyusul serangan mematikan Hamas pada 7 Oktober tahun lalu.

Pelarangan terhadap badan PBB tersebut akan menjadi pukulan bagi kerja kemanusiaan di Gaza jika diterapkan, kata para ahli. UNRWA telah menyediakan bantuan penting dan pendampingan di seluruh wilayah Palestina dan bagi pengungsi Palestina di tempat lain selama lebih dari tujuh dekade.
Kepala UNRWA Philippe Lazzarini mengutuk keputusan tersebut. Ia mengatakan bahwa hal itu menciptakan "preseden yang berbahaya".

"Ini adalah yang terbaru dalam kampanye yang sedang berlangsung untuk mendiskreditkan UNRWA. RUU ini hanya akan memperdalam penderitaan warga Palestina," tulisnya di X, dilansir dari New Zealand Herald, Selasa, 29 Oktober 2024.

Menjelang pemungutan suara, Amerika Serikat mengatakan bahwa mereka "sangat prihatin" tentang RUU tersebut, dengan menegaskan kembali peran "kritis" yang dimainkan badan tersebut dalam mendistribusikan bantuan kemanusiaan di Jalur Gaza.

Washington memperingatkan Israel pada 15 Oktober bahwa mereka memiliki waktu 30 hari untuk meningkatkan jumlah bantuan yang mencapai Jalur Gaza atau mereka akan mempertimbangkan untuk menahan sejumlah bantuan militer kepada sekutu utamanya.

Menteri Luar Negeri Inggris David Lammy menyatakan "penyesalan yang mendalam" bahwa Israel "mempertimbangkan untuk menutup operasi UNRWA".

Pada Januari, Israel menuduh belasan karyawan UNRWA di Gaza terlibat dalam serangan pada 7 Oktober 2023 oleh Hamas, yang memicu perang paling mematikan di wilayah tersebut.

Serangkaian penyelidikan menemukan beberapa "masalah terkait netralitas" di UNRWA, dan menetapkan bahwa sembilan karyawan "mungkin terlibat" dalam serangan pada 7 Oktober, tetapi tidak menemukan bukti atas tuduhan utama Israel.

"Ada hubungan yang mendalam antara organisasi teroris (Hamas) dan UNRWA, dan Israel tidak dapat membiarkannya," kata Yuli Edelstein, seorang anggota parlemen dari Partai Likud yang berkuasa di Netanyahu dan salah satu sponsor RUU tersebut, di parlemen saat ia menyampaikan proposal tersebut.

“Tidak ada tempat bagi musuh di jantung ibu kota orang-orang Yahudi,” ujar Edelstein.

Israel mengklaim seluruh Yerusalem, termasuk wilayah timur yang dianeksasi, sebagai ibu kotanya yang tidak dapat dibagi.

Perhatian serius atas larangan tersebut

“Pekerja UNRWA yang terlibat dalam kegiatan teroris terhadap Israel harus bertanggung jawab dan bantuan kemanusiaan yang berkelanjutan harus tetap tersedia di Gaza,” kata Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.

“Kami siap bekerja sama dengan mitra internasional kami untuk memastikan Israel terus memfasilitasi bantuan kemanusiaan bagi warga sipil di Gaza dengan cara yang tidak mengancam keamanan Israel,” lanjutnya di akun X.

Sementara itu, Hamas bereaksi dengan marah terhadap larangan tersebut. “Kami menganggap ini bagian dari perang dan agresi Zionis terhadap rakyat kami,” kata kelompok itu dalam sebuah pernyataan.

Larangan tersebut, yang mulai berlaku dalam 90 hari, secara efektif akan mencegah UNRWA beroperasi di Israel dan juga menargetkan operasinya di Yerusalem timur, tempat lembaga tersebut saat ini menyediakan beberapa layanan penting seperti pembersihan, pendidikan, dan perawatan kesehatan di lingkungan tertentu.

Yang juga dikhawatirkan adalah karyawan UNRWA di Tepi Barat berpotensi menghadapi masalah dalam hal perpindahan dari satu tempat ke tempat lain serta akses ke Yerusalem timur atau Israel. Mereka akan kehilangan kemampuan untuk berkoordinasi dengan otoritas Israel untuk melewati pos pemeriksaan.

Hal yang sama berlaku untuk visa dan izin yang diberikan oleh otoritas Israel.

UNRWA dan lembaga kemanusiaan lainnya menuduh otoritas Israel membatasi aliran bantuan ke Gaza, tempat hampir seluruh dari 2,4 juta penduduk wilayah itu telah mengungsi setidaknya satu kali selama perang.

Badan itu sendiri telah menderita kerugian besar, dengan sedikitnya 223 stafnya tewas dan dua pertiga fasilitas badan itu di Gaza rusak atau hancur sejak perang dimulai.

Perang di Gaza meletus dengan serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 terhadap Israel, yang mengakibatkan kematian 1.206 orang, sebagian besar warga sipil, menurut penghitungan AFP dari angka resmi Israel.

Serangan balasan Israel telah menewaskan sedikitnya 43.020 orang di Gaza, sebagian besar dari mereka adalah warga sipil, menurut kementerian kesehatan wilayah yang dikuasai Hamas, angka yang dianggap PBB dapat diandalkan.

Selama akhir pekan, sebuah pernyataan oleh menteri luar negeri dari beberapa negara Barat mengecam undang-undang yang diusulkan yang menargetkan badan PBB tersebut.

“Kami, Menteri Luar Negeri Kanada, Australia, Prancis, Jerman, Jepang, Republik Korea, dan Inggris, menyatakan keprihatinan yang mendalam atas undang-undang tersebut,” kata pernyataan bersama itu.

UNRWA didirikan pada 1949 untuk mendukung para pengungsi Palestina di Timur Tengah.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(FJR)