Jakarta: Sejumlah pihak menduga-duga akan ke arah mana Presiden Prabowo Subianto membawa arah politik luar negeri Indonesia, setelah dirinya menunjuk Sugiono sebagai Menteri Luar Negeri RI. Nama Sugiono cukup mengejutkan karena bukan seorang diplomat karier.

Apakah polugri RI di era Prabowo akan lebih aktif dari sebelumnya di bawah komando Menlu Sugiono?

Pengamat hubungan internasional dari Synergy Policies, Dinna Prapto Raharja, menilai arah politik luar negeri pemerintahan Prabowo ke depan akan lebih bersifat nasionalistik sehingga belum tentu bisa lebih aktif di tingkat internasional.
Dinna menuturkan, ada beberapa poin dalam pidato perdana Prabowo yang memperlihatkan fokus kepemimpinannya. Hal itu antara lain, fokus memastikan pengentasan kemiskinan hingga swasembada pangan, dan memutus ketergantungan RI terhadap negara lain.

“Dari situ kelihatan arah politiknya juga tidak keluar dari yang sudah pernah dimulai oleh Jokowi,” kata Dinna.

Namun, lanjut Dinna, ada juga kecenderungan Prabowo lebih aktif di ranah internasional. Ia memprediksi Prabowo akan memimpin sendiri kebijakan luar negeri Indonesia atau tampil secara langsung di forum internasional.

Dinna menilai Sugiono ditunjuk sebagai menlu karena bisa menjadi ‘jembatan’ agar Prabowo lebih aktif di tingkat internasional. Sementara tiga wakil menteri yang ditunjuk adalah untuk mempersiapkan isu-isu yang menjadi perhatian Prabowo.

Ada tiga wakil menteri luar negeri yang ditunjuk Prabowo, termasuk Anis Matta yang diminta untuk mengurusi isu-isu dunia Islam. Dua wakil menteri luar negeri lainnya Arrmanatha Nasir dan Arif Havas Oegroseno.

Untuk Arrmanatha dan Havas, kata Dinna, keduanya merupakan diplomat Kementerian Luar Negeri yang terkenal di bidangnya. Havas dengan latar belakang hukum internasional, sedangkan Arrmanatha dinilai lebih menguasai multilateral.

“Jadi, dia mempersiapkan isu-isu (multilateral) yang bisa diangkat oleh Prabowo,” ujarnya.

Sementara itu, Sugiono langsung melakukan kunjungan ke luar negeri di hari kedua menjabat dengan terbang ke Kazan, Rusia. Ia menghadiri KTT BRICS di sana dan akan menyampaikan posisi Indonesia dalam berbagai isu global.

Baca juga: Menlu Sugiono Diyakini Mampu Kembangkan Kebijakan Sesuai Kebutuhan Strategis


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(WIL)

Jakarta: Perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) merupakan salah satu prioritas utama politik luar negeri Indonesia. Berbagai kementerian dan instansi terkait, termasuk Kementerian Luar Negeri, terus berusaha keras melakukan berbagai program dan bersinergi demi melindungi para WNI di luar negeri.

Tantangan yang dihadapi semakin kompleks, dengan meningkatnya kejahatan internasional yang semakin canggih dengan melibatkan teknologi informasi (IT). Untuk mengatasi hal ini, perlu dilakukan pembinaan di dalam negeri agar WNI lebih siap dan terlindungi sejak awal.

Perlindungan terhadap warga negara dimulai dari dalam negeri, sehingga di bawah kabinet Presiden terpilih Prabowo Subianto, harus merencanakan pelatihan-pelatihan mendalam untuk mencegah tindak perdagangan manusia yang berpotensi menimpa pekerja migran Indonesia (PMI).
Selain itu, aturan pembuatan paspor diperketat dengan memperkuat prosedur intelijen dalam negeri. Ini dilakukan agar tidak sembarang orang dapat dengan mudah pergi ke luar negeri tanpa pertimbangan matang.

"Dengan maraknya kejahatan, kita harus waspada karena banyak dari aspek lingkungan, mulai dari tingkat RT dan RW harus diperhatikan, karena sangat rentan terhadap kejahatan internasional," kata Teuku Rezasyah, pengamat Hubungan Internasional dari Unpad saat dihubungi Medcom.id, Rabu, 23 Oktober 2024.

Kekhawatiran lain muncul terkait pendidikan masyarakat Indonesia, di mana 60-70 persen dari total warga hanya mengenyam pendidikan hingga tingkat SD, SMP, atau SMA, dan bahkan tidak semuanya tamat.

Rendahnya tingkat pendidikan ini membuat pekerja migran RI lebih rentan terhadap kejahatan internasional, baik yang dilakukan di luar negeri maupun yang berdampak di dalam negeri.

Banyak kasus menunjukkan bahwa PMI di luar negeri sering kali dimanfaatkan oleh pihak asing untuk kejahatan, suatu hal yang perlu menjadi perhatian serius di masa depan.

Upaya pencegahan ini diharapkan dapat memperkuat perlindungan WNI dan mencegah kejahatan lintas negara yang semakin berkembang. (Angel Rinella)

Baca juga: Satu Dekade Perlindungan WNI: Lebih dari 200.000 Kasus Berhasil Diselesaikan


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(WIL)

Manila: Tim penyelamat Filipina menerobos banjir untuk menyelamatkan warga yang terjebak oleh Badai Tropis Trami. Banjir ini telah menewaskan tujuh orang dan memaksa ribuan orang mengungsi saat badai itu bergerak menuju pantai timur.

Hujan deras yang disebabkan oleh badai telah mengubah jalan-jalan menjadi sungai, menenggelamkan seluruh desa, dan mengubur beberapa kendaraan dalam endapan vulkanik yang dilepaskan oleh hujan deras.

Setidaknya 32.000 orang telah meninggalkan rumah mereka di Filipina utara, kata polisi, saat badai semakin dekat ke pulau utama negara Asia Tenggara itu, Luzon.
Di wilayah Bicol, sekitar 400 kilometer di tenggara ibu kota Manila, banjir yang ‘tiba-tiba tinggi’ mempersulit upaya penyelamatan.

"Kami mengirim tim penyelamat polisi tetapi mereka kesulitan memasuki beberapa daerah karena banjir tinggi dan arusnya sangat kuat," kata juru bicara polisi daerah Luisa Calubaquib kepada AFP.

Satu orang tewas tenggelam di dalam bus yang tersapu banjir di kota Bicol, Naga, tempat tiga orang lainnya juga tewas, kata petugas polisi Bryan Ortinero kepada AFP.

Polisi mengatakan, seorang wanita tua tewas tenggelam di Provinsi Quezon di tenggara ibu kota, sementara seorang balita juga tewas setelah jatuh ke kanal yang banjir.

Kantor pertahanan sipil Manila melaporkan satu orang tewas tertimpa dahan pohon yang tumbang.

Hingga pukul 14.00, pusat Trami berada 160 kilometer di timur Provinsi Aurora di Luzon dengan kecepatan angin maksimum 85 kilometer per jam, kata badan cuaca nasional. Diperkirakan akan menghantam pantai timur laut dekat kota Divilacan pada pukul 23.00.

Foto-foto yang diverifikasi oleh AFP hari ini menunjukkan jalan-jalan terendam banjir berlumpur di kotamadya Bato, Provinsi Camarines Sur, dengan hanya atap rumah dan toko-toko swalayan yang terlihat.

"Ini semakin berbahaya. Kami menunggu tim penyelamat," kata warga Karen Tabagan kepada AFP.

Warga tak berdaya

Di Naga, yang letaknya sekitar 40 kilometer dari Bato, setengah dari 600 desa terendam banjir. Pada pertemuan darurat lembaga pemerintah pagi ini, Presiden Ferdinand Marcos mengatakan bahwa “yang terburuk belum datang”.

“Saya merasa sedikit tidak berdaya di sini karena yang bisa kita lakukan hanyalah duduk diam, menunggu, berharap dan berdoa agar tidak terjadi kerusakan yang terlalu parah, agar tidak ada korban jiwa,” ucap Marcos.

Keluarga yang mengungsi dari rumah mereka di Bicol ditampung di sekitar 2.500 pusat evakuasi yang tersebar di seluruh wilayah.

“Ada juga aliran lahar di Albay akibat hujan,” kata Calubaquib, juru bicara polisi Bicol, mengacu pada endapan vulkanik yang mengalir dari gunung berapi Mayon yang terkenal di Filipina.

Lebih jauh ke utara, pihak berwenang mengevakuasi 216 orang dari pantai dekat Divilacan dan 60 lainnya dari kotamadya Palanan di dekatnya setelah badan cuaca memperingatkan tentang “risiko sedang hingga signifikan dari gelombang badai yang mengancam jiwa” atau gelombang pantai yang tinggi.

"Mereka harus melakukan evakuasi pendahuluan sebagai respons terhadap peringatan gelombang badai. Mereka harus mengevakuasi sejumlah penduduk asli yang tinggal di rumah-rumah yang terbuat dari bahan ringan," kata pejabat bencana Provinsi Isabela, Constante Foronda, kepada AFP.

Topan biasa terjadi di sekitar wilayah tersebut pada saat ini.

Namun, sebuah studi baru-baru ini menunjukkan bahwa topan semakin terbentuk di dekat garis pantai, semakin kuat dengan cepat, dan bertahan lebih lama di daratan akibat perubahan iklim.

Sekitar 20 badai dan topan besar melanda Filipina atau perairan di sekitarnya setiap tahun, merusak rumah dan infrastruktur, serta menewaskan puluhan orang.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(FJR)

Kazan: Menteri Luar Negeri RI Sugiono telah melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden New Development Bank (NDB) Dilma Rousseff di sela KTT BRICS Plus di Kazan, Rusia, Rabu, 23 Oktober 2024.

Mengawali pertemuan, Menlu RI menyampaikan berbagai program strategis nasional, di antaranya pembangunan rumah rakyat, perbaikan sanitasi sekolah, program makan siang bergizi, serta transisi energi berbasis biofuel.

Dalam keterangan di situs Kemenlu Ri, Menlu Sugiono juga menyampaikan bahwa program-program tersebut memiliki banyak kemiripan dengan program-program bantuan pendanaan NDB.

Presiden NDB menyampaikan bahwa program-program Indonesia tersebut sejalan dengan mandat NDB untuk melawan ketimpangan. Ia juga berbagi pengalaman beberapa negara BRICS, seperti Brasil, yang telah berhasil melaksanakan program-program khususnya untuk program perumahan rakyat dan transisi energi.

Rousseff mendorong Indonesia agar dapat segera bergabung dengan NDB dan menyambut baik potensi kerja sama di masa yang akan datang.

NDB merupakan multilateral development bank yang didirikan negara-negara pendiri awal BRICS untuk mendukung proyek-proyek pembangunan infrastruktur dan pembangunan berkelanjutan di negara-negara berkembang.
NDB dibentuk pada Juli 2014 dan memiliki kantor pusat di Shanghai, Tiongkok dan Pusat Regional Afrika di Johannesburg, Afrika Selatan. Indonesia telah diundang untuk bergabung dengan NDB sejak tahun 2022, dan saat ini masih dalam proses pengkajian.

Baca juga: Menlu Sugiono Diyakini Mampu Kembangkan Kebijakan Sesuai Kebutuhan Strategis


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(WIL)

Jakarta: Presiden Prabowo Subianto telah mempercayakan posisi Menteri Luar Negeri kepada Sugiono, salah satu kader Partai Gerindra. Sugiono, yang juga merupakan lulusan Norwegia University, memiliki pengalaman luas di bidang hubungan internasional, termasuk pengabdiannya sebagai anggota Komisi 1 DPR RI, yang membawahi bidang pertahanan, luar negeri, dan intelijen negara.

Keahlian khusus Sugiono dalam berkoordinasi dengan berbagai kementerian dan lembaga, seperti Kementerian Pertahanan, Kementerian Luar Negeri, dan Badan Intelijen Negara, dinilai menjadi salah satu keunggulan yang membuatnya layak menduduki posisi tersebut.

Tidak semua pejabat memiliki kemampuan ini, karena biasanya hanya memahami tugas pokok Kementerian Luar Negeri. Namun, Sugiono dianggap memiliki keahlian berpikir deduktif dan kemampuan mengembangkan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan strategis.
"Pak Sugiono sudah sangat paham bagaimana berpikir deduktif dan menerapkan 'streaming learning progress,’ sehingga kebijakan yang dihasilkan di Kemenlu langsung selaras dengan visi Prabowo," kata Teuku Rezasyah, Pengamat Hubungan Internasional asal Unpad saat dihubungi Medcom.id, Rabu, 23 Oktober 2024.

Tantangan terbesar bagi Sugiono di Kementerian Luar Negeri RI adalah mengelola koordinasi lintas kementerian dan lembaga teknis. Namun, dengan mandat kuat dari Presiden Prabowo, Sugiono diyakini dapat menjalankan tugasnya dengan baik.

Terlebih lagi, Sugiono akan didampingi oleh tiga Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu), dua di antaranya berasal dari dalam negeri dan satu dari luar negeri.

Sugiono juga dikenal memiliki pemahaman mendalam tentang hukum internasional serta jaringan hubungan internasional yang luas. Hal ini menjadi keuntungan besar bagi Prabowo dalam upayanya meningkatkan peran Indonesia di panggung global. (Angel Rinella)

Baca juga: Kehadiran di KTT BRICS Diharapkan Perkuat Posisi Global Indonesia


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(WIL)

Jakarta: Indonesia menunjukkan langkah penting dalam diplomasi internasional melalui kehadiran Menteri Luar Negeri Sugiono di pertemuan KTT BRICS pada 22-24 Oktober 2024. Momen ini tidak hanya memperlihatkan komitmen Indonesia dalam menjalankan politik bebas aktif, tetapi juga membuka peluang untuk dialog yang lebih mendalam dengan negara-negara besar.

Dalam pertemuan tingkat tinggi ini, perwakilan Indonesia menekankan bahwa meski RI dikenal sebagai negara mandiri, kehadirannya dalam BRICS membawa potensi dampak yang signifikan.

Pengamat Hubungan Internasional asap Unpad, Teuku Rezasyah mengatakan bahwa kawasan Indo-Pasifik semakin menjadi pusat perhatian global, dengan negara-negara besar berupaya memperkuat kerja sama dan mempromosikan stabilitas serta pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.
“Goldman Sachs mencatat ada banyak negara yang tertarik untuk bergabung (dengan BRICS), yang juga memiliki visi bersama terkait Indo-Pasifik,” kata Teuku Rezasyah saat dihubungi Medcom.id, Rabu, 23 Oktober 2024.

Ia juga berpendapat bahwa dengan terlibat dalam forum-forum internasional seperti BRICS, Indonesia berpotensi memainkan peran diplomasi yang lebih aktif, khususnya dalam mengatasi konflik regional dan memperkuat posisinya sebagai kekuatan penengah dalam berbagai isu global.

Namun, ada tantangan yang dihadapi Indonesia. Bergabung dengan BRICS berarti Indonesia harus beradaptasi dengan posisi baru.

“Saat ini, kita berada di kursi penumpang, sedangkan BRICS akan menjadi pengemudi. Ini berarti kita harus datang dengan gagasan dan mekanisme untuk berkontribusi dalam pembuatan isu-isu, pengambilan keputusan, dan kolaborasi tim,” tambah Teuku Rezasyah.

Penting bagi Indonesia untuk tidak terpinggirkan dalam dinamika ini. Dalam konteks global saat ini, di mana banyak negara menginginkan keanggotaan BRICS, Indonesia harus memastikan bahwa posisinya tetap relevan dan proaktif.

“Kita tidak bisa datang dengan tangan kosong, kita harus membawa ide-ide inovatif untuk menyelesaikan masalah bersama,” tutupnya.

Melalui kehadiran dan partisipasi aktif dalam BRICS, Indonesia diharapkan dapat memperkuat posisinya di tingkat global, terutama dalam forum-forum penting yang menyangkut kerja sama ekonomi dan politik di kawasan Asia-Pasifik.

Saat ini, anggota BRICS terdiri dari Brasil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan. (Angel Rinella)

Baca juga: Mendarat di Rusia, Menlu Sugiono Disambut dengan Makanan Tradisional Kazan


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(WIL)

Washington: Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Antony Blinken meminta pemerintahan Israel di bawah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk menggunakan momen kematian pemimpin kelompok pejuang Palestina Hamas, Yahya Sinwar, untuk mengamankan pembebasan sandera pada serangan 7 Oktober dan mengakhiri perang di Gaza.

Upaya ini dilakukan Blinken setelah serangkaian usaha mediasi gencatan senjata antara Israel dan Hamas mengalami kegagalan. Kunjungan ini merupakan yang ke-11 ke Timur Tengah sejak pecahnya perang Gaza, sekaligus yang terakhir sebelum pemilu presiden AS yang dapat memengaruhi kebijakan luar negeri Amerika.

Selain membahas konflik Israel-Hamas, Blinken juga berupaya meredakan ketegangan yang kian meningkat antara Israel dan kelompok Hizbullah yang didukung Iran di Lebanon. Serangan udara Israel di dekat rumah sakit utama di Beirut telah menewaskan sedikitnya 18 orang, termasuk empat anak-anak, serta melukai 60 lainnya.
Dalam pertemuannya di Israel, Blinken menyampaikan harapan AS bahwa kematian Sinwar dapat membuka peluang untuk pembebasan semua sandera dan menciptakan perdamaian jangka panjang di Gaza.

"Kematian Sinwar diharapkan dapat membuka jalan bagi pembebasan semua sandera dan mengakhiri konflik di Gaza dengan menciptakan keamanan yang langgeng bagi warga Israel dan Palestina," kata Kemenlu AS terkait pertemuan Blinken, seperti dikutip dari RNZ, Rabu, 23 Oktober 2024.

Namun, Israel tetap bersikukuh bahwa pertempuran tidak akan dihentikan hingga Hamas dihancurkan sebagai kekuatan militer dan entitas pemerintah di Gaza. Di sisi lain, Hamas menolak membebaskan sandera tanpa jaminan bahwa Israel akan mengakhiri perang dan menarik pasukannya dari Gaza.

Blinken juga menekankan pentingnya mempercepat bantuan kemanusiaan bagi warga sipil di Gaza. Meskipun demikian, pernyataan resmi Israel setelah pertemuan tersebut tidak menyinggung soal bantuan kemanusiaan.

Perjalanan Blinken ke Israel ini merupakan bagian dari lawatannya selama seminggu yang juga akan membawanya ke Arab Saudi dan Qatar.

Kunjungan ke Yordania yang semula dijadwalkan pada Rabu terpaksa ditunda oleh Kementerian Luar Negeri Yordania. (Angel Rinella)

Baca juga: Kunjungi Timur Tengah untuk Kali ke-11, Blinken Dorong Gencatan Senjata Gaza


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(WIL)

New York: Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengumumkan kehadiran Sekretaris Jenderal Antonio Guterres pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS ke-16. Kegiatan ini digelar selama tiga hari di kota Kazan, Rusia.

Kehadiran sang sekjen tersebut membuat Ukraina, negara yang diinvasi Rusia sejak Februari 2022, merasa kesal.

"Sekretaris Jenderal (Guterres) menghadiri pertemuan puncak BRICS, seperti yang dilakukan sebelumnya di Afrika Selatan," kata wakil juru bicara PBB Farhan Haq dalam sebuah konferensi pers, dilansir dari Anadolu, Rabu, 23 Oktober 2024.
"Ini adalah praktik standar dalam menghadiri pertemuan organisasi dengan sejumlah besar negara anggota penting," kata Haq.

Ia menambahkan ada sejumlah pertemuan yang sangat penting bagi Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan hal tersebut menjadi alasan kehadiran Sekjen.

“Ditambah, negara-negara BRICS yang mewakili sekitar setengah dari populasi dunia,” lanjut Haq.

Dia menambahkan, Gutteres juga akan mengadakan beberapa pertemuan bilateral di sela-sela pertemuan puncak BRICS.

Para pemimpin negara-negara BRICS telah tiba di Kazan untuk menghadiri pertemuan puncak tersebut, yang diperkirakan akan dihadiri oleh 22 kepala negara dan enam kepala organisasi internasional.

Indonesia, sebagai negara yang diundang, mengirimkan Menteri Luar Negeri Sugiono yang baru saja dilantik pada Senin kemarin. Ini menjadi tugas pertamanya sebagai Menlu RI.

Kekesalan Ukraina

Menanggapi kritik atas penerimaan undangan dari Presiden Rusia Vladimir Putin oleh Sekjen PBB, Haq mengatakan Guterres juga bermaksud untuk mengunjungi Ukraina pada waktu yang tepat. Ia menegaskan kembali bahwa pernyataan PBB sebelumnya mengenai perang Rusia-Ukraina tetap berlaku.

Kementerian Luar Negeri Ukraina mengecam kehadiran Guterres di KTT BRICS. Mereka menuduh Guterres menjauhi "pertemuan puncak perdamaian" mengenai perang di Ukraina.

“Sekretaris Jenderal PBB menolak undangan Ukraina ke Pertemuan Puncak Perdamaian Global pertama di Swiss," kata kementerian tersebut dalam sebuah posting di platform media sosial X.

“Namun, dia menerima undangan ke Kazan dari penjahat perang Putin. Ini adalah pilihan yang salah yang tidak memajukan tujuan perdamaian. Ini hanya merusak reputasi PBB,” lanjut pernyataan itu.

Selama KTT BRICS, Guterres diharapkan untuk mengangkat isu-isu yang tidak hanya menyangkut Ukraina dan Gaza, tetapi juga kebebasan navigasi di Laut Hitam.

Pertemuan puncak BRICS selama tiga hari melibatkan anggota lama kelompok tersebut, yakni Brasil, Rusia, India, Tiongkok dan Afrika Selatan, bersama dengan anggota barunya Mesir, Ethiopia, Iran dan Uni Emirat Arab.

Baca juga: Mendarat di Rusia, Menlu Sugiono Disambut dengan Makanan Tradisional Kazan


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(WIL)

Washington: Sekelompok anggota parlemen Amerika Serikat (AS) mendesak Presiden Joe Biden untuk membuka penyelidikan independen terkait serangan yang dilakukan Israel tahun lalu terhadap sekelompok jurnalis.

Serangan tersebut menewaskan satu jurnalis dan melukai enam lainnya. Salah satu korban adalah Dylan Collins, warga negara AS yang bekerja untuk kantor berita Agence France-Presse (AFP) di Lebanon.

Peristiwa terjadi pada 13 Oktober 2023, di mana sebuah tank Israel menembakkan dua peluru ke arah kelompok jurnalis yang sedang meliput di dekat perbatasan Lebanon. Meski jelas-jelas sudah teridentifikasi sebagai pers, tank tersebut melepaskan tembakan berat, termasuk peluru kaliber .50.
Serangan ini menewaskan jurnalis Reuters, Issam Abdallah, sementara Dylan Collins dan lima jurnalis lainnya terluka. Collins terkena serpihan peluru di wajah, lengan, dan punggungnya ketika berusaha menolong rekannya. Di antara mereka yang terluka adalah Christina Assi, seorang jurnalis yang kehilangan kakinya.

Kelompok parlemen, yang dipimpin Senator Vermont Bernie Sanders, Peter Welch, dan Perwakilan Becca Balint, telah menulis surat kepada Kementerian Luar Negeri AS sejak Mei lalu, meminta penyelidikan atas insiden ini. Namun, hingga kini Israel masih melakukan penyelidikan sendiri.

Pada 27 Juni, Kemenlu AS mengatakan bahwa mereka terus berkomunikasi dengan Israel terkait insiden tersebut.

Para anggota parlemen menganggap tanggapan tersebut tidak dapat diterima dan menilai serangan ini sebagai tindakan ilegal terhadap warga sipil, termasuk warga negara AS yang terlibat. Mereka menekankan bahwa AS tidak dapat bergantung pada pemerintah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk memastikan pertanggungjawaban.

"Sangat jelas bahwa Amerika Serikat tidak dapat bergantung pada pemerintah (Perdana Menteri Israel Benjamin) Netanyahu untuk memastikan pertanggungjawaban atas serangan-serangan ini. Selama bertahun-tahun, otoritas Israel telah gagal menyelidiki atau mempertanggungjawabkan serangan terhadap jurnalis," tulisan Kelompok Parlemen kepada Menteri Luar Negeri AS dan Jaksa Agung dikutip dari Anadolu, Rabu, 23 Oktober 2024.

Dalam surat mereka kepada Biden, Menteri Luar Negeri Antony Blinken dan Jaksa Agung Merrick Garland, para anggota parlemen menyerukan penyelidikan independen yang transparan oleh Kementerian Kehakiman AS. Mereka menegaskan bahwa pemerintah Netanyahu memiliki catatan buruk dalam menangani kasus-kasus serangan terhadap jurnalis.

Hingga saat ini, Israel mengeklaim bahwa penyelidikan atas serangan tersebut sedang berlangsung, tetapi anggota parlemen menyatakan bahwa belum ada saksi yang dihubungi maupun pembaruan hasil investigasi yang diterima. (Angel Rinella)

Baca juga: Serangan Udara Israel Tewaskan Jurnalis Al Jazeera di Gaza


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(WIL)

Kazan: Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono tiba di Kazan, Rusia, pada Selasa 22 Oktober 2024 untuk menghadiri KTT BRICS. Menlu Sugiono mewakili Presiden Prabowo Subianto yang berhalangan hadir.

Tiba di Bandara Kazan, Menlu Sugiono disambut oleh Duta Besar Republik Indonesia untuk Federasi Rusia Jose Antonio Tavares. Sugiono juga diterima oleh protokoler pemerintah Rusia.

Rekaman video dari Viory menunjukkan Menlu Sugiono turun dari pesawat dan menyapa para pejabat, sebelum mencicipi hidangan tradisional Rusia.
"Ini asin, dan ini manis," jelas pihak Rusia yang menyambut, seperti dikutip dari Viory, Rabu 23 Oktober 2024.

Tampak roti tradisional dan 'chak-chak', sejenis donat goreng disuguhkan untuk Menlu Sugiono.

Sebelumnya menurut keterangan Kementerian Luar Negeri RI, Menlu Sugiono ditugaskan hadir sebagai Utusan Khusus Presiden RI Prabowo Subianto pada pertemuan tersebut. Kunjungan ini adalah kunjungan resmi perdana Menlu Sugiono setelah resmi dilantik sebagai Menteri Luar Negeri RI.

“Kehadiran Menlu Sugiono di forum ini menegaskan komitmen Indonesia untuk terus berperan aktif dalam forum-forum internasional dan memperkuat hubungan dengan seluruh negara, termasuk negara-negara anggota BRICS,” lanjut pernyataan Kemenlu RI.

Dalam KTT BRICS Plus tersebut, kata Kemenlu RI, Indonesia akan menyuarakan pesan penting perdamaian serta menyerukan pentingnya negara-negara berkembang dan Global South untuk bersatu, meningkatkan solidaritas, serta memainkan peran pentingnya dalam menciptakan tatanan dunia yang lebih inklusif, adil, dan setara.

KTT BRICS ke-16 di Kazan, Rusia, dijadwalkan pada 22-24 Oktober. Para pemimpin dunia dari lebih dari 20 negara diharapkan hadir, dengan delegasi dari lebih dari 30 negara, untuk salah satu acara ekonomi, politik, dan budaya utama dalam dekade ini.

Rusia telah menjadi ketua BRICS sejak 1 Januari 2024. Kelompok ini juga berkembang tahun ini, tumbuh dalam ukuran dan pengaruh hingga hampir setengah populasi dunia dan sepertiga ekonomi global.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(FJR)

Pyongyang: Korea Utara (Korut) membantah tuduhan kirim ribuan pasukan ke Rusia. Dengan tegas mereka mengatakan, tidak mengirim pasukan ke Rusia untuk membantu Moskow memerangi Ukraina.

Salah satu perwakilannya di Perserikatan Bangsa-Bangsa menepis klaim Korea Selatan (Korsel) sebagai "rumor tak berdasar".

Badan mata-mata Korea Selatan mengatakan, Pyongyang mengirim pengerahan pasukan "berskala besar" untuk membantu sekutunya. Mereka mengklaim bahwa 1.500 pasukan khusus sudah berlatih di Timur Jauh Rusia dan siap segera menuju garis depan perang Ukraina.

"Mengenai apa yang disebut kerja sama militer dengan Rusia, delegasi saya tidak merasa perlu mengomentari rumor stereotip tak berdasar tersebut," kata seorang perwakilan Korea Utara selama Sidang Umum PBB di New York, dilansir dari Channel News Asia, Rabu, 23 Oktober 2024.

“Klaim Seoul ditujukan untuk mencoreng citra DPRK (nama resmi Korut) dan merusak hubungan yang sah, bersahabat, dan kooperatif antara dua negara berdaulat," kata perwakilan tersebut dalam rapat komite.

Pyongyang dan Moskow semakin dekat sejak invasi Rusia ke Ukraina pada 2022, dengan Seoul dan Washington mengklaim bahwa pemimpin Korea Utara Kim Jong-un telah mengirim senjata untuk digunakan di Ukraina.

Media pemerintah Korea Utara belum mengomentari dugaan pengerahan pasukan tersebut.

Rusia juga belum mengonfirmasi pengerahan pasukan tersebut, tetapi membela kerja sama militernya dengan Korea Utara.

Setelah Seoul memanggil duta besar Rusia untuk Korea Selatan untuk mengajukan keluhan, utusan tersebut "menekankan bahwa kerja sama antara Rusia dan Korea Utara tidak ditujukan untuk melawan kepentingan keamanan Korea Selatan".

Baik NATO maupun Amerika Serikat belum mengonfirmasi pengerahan tersebut, tetapi keduanya menganggapnya sebagai eskalasi yang berpotensi berbahaya dalam konflik Ukraina yang telah berlangsung lama.

Amerika Serikat dan sekutunya telah menyuarakan kekhawatiran tentang Korea Utara yang menyediakan senjata untuk Rusia.

Saudari Kim yang berkuasa merilis pernyataan pada hari Selasa, menyebut Ukraina dan Korea Selatan sebagai "anjing jahat yang dibesarkan oleh AS". Kim Yo-jong sekali lagi menuduh Seoul mengirim pesawat nirawak ke Pyongyang.

"Seoul dan Kyiv adalah mitra yang sama dalam hal mengantongi dan mengeluarkan pernyataan sembrono terhadap negara-negara bersenjata nuklir secara acak tanpa kemampuan menindaklanjutinya," kata Kim Yo-jong.

Militer Korea Selatan awalnya membantah mengirim pesawat nirawak, tetapi kemudian menolak berkomentar, bahkan setelah Pyongyang merilis gambar yang diklaimnya sebagai pesawat nirawak yang dikirim dari Seoul.

Kim Yo Jong menambahkan bahwa penyelidikan Pyongyang atas kasus tersebut masih berlangsung dan "kebenaran di balik provokasi tercela" oleh Korea Selatan akan "dianalisis lebih lanjut secara terperinci".

Baca juga: Korut Dituduh Kirim Pasukan ke Rusia, Korsel Janji Bakal Balas

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(FJR)

Baghdad: Sebanyak sembilan komandan kelompok teror Islamic State (ISIS) di Irak, termasuk pemimpin tertinggi kelompok itu di negara itu, tewas dalam serangan gabungan Amerika Serikat (AS)-Irak. Namun, Pentagon mengatakan dua tentara AS terluka.

Komando Operasi Gabungan Irak mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa pasukan antiterorisme "membunuh sembilan teroris, di antaranya yang disebut gubernur Irak" untuk ISIS. Mereka mengidentifikasi dia sebagai Jassim Al Mazrouei Abu Abdel Qader.

“Serangan di Pegunungan Hamrin utara dilakukan dengan dukungan teknis dan intelijen yang disediakan oleh koalisi pimpinan AS,” kata Komando Operasi Gabungan Irak dalam pernyataannya, dilansir dari The National, Rabu, 23 Oktober 2024.

Mereka menambahkan, sejumlah besar senjata disita dalam operasi yang masih berlangsung.

Juru bicara Pentagon Mayjen Pat Ryder mengatakan bahwa Komando Pusat AS dan pasukan Irak "melakukan serangan mitra di Irak yang menargetkan beberapa pemimpin senior ISIS" semalam.

"Serangan itu mengakibatkan kematian beberapa anggota ISIS," kata Mayjen Ryder kepada wartawan.

“Kami memang memiliki laporan tentang dua anggota angkatan bersenjata AS yang terluka,” lanjut Ryder.

ISIS menyerbu sebagian besar wilayah Irak dan negara tetangga Suriah pada 2014 dan dikalahkan di Irak pada 2017 oleh pasukan lokal yang didukung oleh koalisi militer internasional.

Pada 2019, ISIS kehilangan wilayah terakhir yang dikuasainya di Suriah kepada pasukan Kurdi yang didukung AS.

Namun, sisa-sisa kelompok tersebut masih aktif di Irak dan terus melancarkan serangan sporadis.

Baca juga: Serangan AS dan Irak Tewaskan 15 Anggota ISIS di Irak Barat

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(FJR)