Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 2024-2029 hari ini telah mengambil sumpah jabatan. Usai pelantikan para pimpinan sementara bakal mengadakan rapat konsultasi, salah satunya membahas pemilihan pimpinan.

“Hari ini akan diadakan rapat konsultasi antara pimpinan sementara DPR RI dengan pimpinan perwakilan partai politik, masing-masing tiga orang,” kata Ketua DPR RI sementara Guntur Sasono di DPR, Jakarta, Selasa (1/10).

Rapat itu bakal berlangsung pukul 15.00 di Ruang Rapat Pansus B, Gedung Nusantara II. Bakal ada enam acara dalam rapat ini, yakni:

1. Pembahasan jadwal acara rapat-rapat DPR RI
2. Penetapan pembentukan fraksi-fraksi DPR RI
3. Pembahasan tata cara penetapan calon ketua dan calon wakil ketua DPR RI
4. Persiapan pengucapan sumpah janji pimpinan DPR RI dipandu ketua Mahkamah Agung.
5. Penyerahan kepemimpinan DPR RI dari pimpinan sementara kepada pimpinan terpilih, penyerahan palu dan buku memori.
6. Pidato dari ketua DPR RI terpilih

Adapun saat ini posisi Ketua DPR sementara diemban oleh anggota Partai Demokrat dapil Jawa Timur VIII, Guntur Sasono. Wakilnya adalah anggota Partai Gerindra dapil Banten II, Annisa Mahesa.

Sebelumnya Ketua DPP PDIP Said Abdullah memberi sinyal Puan Maharani bakal kembali jadi Ketua DPR RI. Hal ini menurutnya sudah sesuai dengan UU MD3.

“Dari PDIP, sesuai dengan UU MD3, insha Allah kalau tidak ada halangan, tidak ada hambatan, Mbak Puan Maharani untuk kedua kalinya memimpin DPR RI,” kata Said di DPR, Jakarta, Selasa (1/10).

Selain Puan, Said menilai tokoh lain yang berpotensi jadi pimpinan DPR adalah Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, politisi Golkar Adies Kadir, dan politisi NasDem Saan Mustofa. Ada juga nama eks Ketua Komisi VI dari PKB, Faisol Riza.

Untuk posisi Ketua MPR RI, Said menilai nama yang tepat ialah Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani.

“Kalau dari pandangan PDIP yang paling pas Pak Muzani,” ujar Said.

Masa kerja Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 2024-2029 dimulai usai pelantikan yang digelar Selasa (1/10). Sebanyak 580 politikus yang berasal dari delapan partai politik bakal melakukan tugasnya sebagai wakil rakyat. Tiga fungsi utama DPR adalah legislasi atau pembuatan Undang-Undang, fungsi anggaran dan pengawasan.

Usai dilantik deretan pekerjaan menanti anggota DPR terpilih. Terlebih pemerintahan baru, akan mulai bertugas usai pelantikan presiden terpilih Prabowo Subianto pada 20 Oktober mendatang.

Hingga kini Prabowo belum mengumumkan susunan kabinet yang akan membantu kerjanya bersama Gibran Rakabuming Raka. Namun Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan Prabowo telah mengantongi kandidat menteri.

Selain sosok menteri, kabinet Prabowo disebut juga akan mengalami penggemukan hingga 44 kementerian dan lembaga. Seiring dengan penambahan kementerian itu, wacana penambahan fraksi di DPR juga bergulir.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terpilih Dapil Jakarta I fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera menyampaikan penambahan komisi di DPR itu berpotensi terwujud. Menurutnya, penambahan komisi di DPR akan mengikuti pemekaran jumlah kementerian pada kabinet pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto nantinya.

"Jumlah komisi tentunya akan sangat ditentukan dengan jumlah kementerian," ujar Mardani kepada wartawan di sela-sela agenda pelantikan anggota DPR di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta pada Selasa (1/10).

Dia berharap penambahan jumlah komisi nantinya tidak terlalu besar. Mardani beranggapan, pembentukkan komisi baru dalam menyesuaikan mitra kerja kementerian dapat berpotensi menghambat gerak dan laju pemerintahan.

"Kalau harapan saya tidak terlalu membengkak karena terkadang membuat kementerian baru itu urusan nomenklatur, dipa, struktur organisasi, itu macam-macam," ujar Mardani.

Meski begitu, dia menyebut upaya penambahan kementerian dan komisi DPR dapat berjalan baik jika telah dikaji secara mendalam. Menurut Mardani, bila persiapan sudah diperhitungkan dengan baik maka akan bisa dijalankan dengan mulus.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan penambahan komisi DPR akan dilakukan secara bersamaan dengan peningkatan jumlah kementerian atau lembaga. Muzani mengatakan DPR berpotensi mengalami penambahan beban kerja jika sebelas komisi yang ada dipertahankan. Apalagi, Prabowo Subianto berencana menambah kementerian.

"Karena itu ada pemikiran jumlah komisi ditambah," kata Muzani seusai menghadiri sidang akhir Majelis Permusyawaratan Rakyat periode 2019-2024 pada Rabu (25/9).

Ketua Fraksi Partai Gerindra di DPR periode 2019-2024 ini mengatakan, kabar mengenai adanya penambahan jumlah kementerian memunculkan wacana membesarkan jumlah komisi di DPR. Namun keputusan akhir akan bergantung lobi setelah pelantikan anggota DPR periode 2024-2029.

"Berapa tambahnya? Nanti akan bergantung pada lobi komisi-komisi yang akan berlangsung setelah DPR dilantik," ujar Muzani.

Sinyal penambahan jumlah komisi di DPR kian menguat seiring langkah DPR yang telah menyetujui revisi Undang-Undang (UU) Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Revisi UU Kementerian Negara memberikan keleluasaan bagi presiden untuk menentukan jumlah kementerian.

Ketentuan teranyar pada baleid Pasal 15 revisi UU Kementerian Negara menetapkan jumlah keseluruhan kementerian disesuaikan dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan oleh presiden. Aturan terbaru ini merevisi Pasal 15 UU Nomor 39 Tahun 2008, yang sebelumnya membatasi jumlah kementerian maksimal sebanyak 34 kementerian.

Sebanyak 152 anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) resmi dilantik untuk masa jabatan 2024-2029 pada Selasa (1/10). Nama komedian Alfiansyah Komeng termasuk di dalamnya.

Pengucapan sumpah itu dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung (MA) Muhammad Syarifuddin. Ia meminta ketersediaan seluruh calon anggota untuk mengucapkan sumpah saat pelantikan.

"Apakah saudara-saudara bersedia bersumpah berjanji menurut agama saudara?" Tanya Syarifuddin diikuti ketersediaan para calon anggota.

Syarifuddin mengatakan, sumpah yang diucapkan para calon anggota merupakan tanggung jawab pada bangsa dan negara. Serta tanggung jawab memelihara Undang-Undang Dasar 1945.

"Sumpah janji ini adalah terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan manusia yang harus ditepati dengan segala keikhlasan dan kejujuran," kata Syarifuddin.

Pemantapan Nilai Kebangsaan Calon Anggota DPR dan DPD Terpilih 2 (ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/YU)

Adapun sumpah yang diucapkan sebagai berikut.

Bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan UUD 1945.

Bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sunguh-sungguh demi tegaknya kehidupan demokrasi serta mengutamakan bangsa negara dan daerah daripada kepentingan pribadi seseorang dan golongan.

Bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi daerah yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terpilih 2024-2029 Said Abdullah menyebutkan sejumlah politisi yang berpotensi kuat menduduki kursi pimpinan legislatif dalam lima tahun ke depan.

Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP PDIP) ini menyampaikan ada lima anggota DPR terpilih yang kemungkinan bakal menjadi pimpinan.

Mereka adalah anggota DPR Derah Pemilihan (Dapil) Jawa Tengah V fraksi PDIP Puan Maharani, anggota DPR Dapil Banten III fraksi Partai Gerindra Sufmi Ahmad Dasco, anggota DPR Dapil Jawa Timur I fraksi Partai Golkar Adies Kadir, anggota DPR Dapil Jawa Barat VII fraksi Partai NasDem Saan Mustopa, dan anggota DPR Dapil Jawa Timur II fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKN) Faisol Riza.

"Sekelumit tentu dari Gerindra Pak Dasco, Golkar nampaknya menurut hemat saya Adies Kadir, dari NasDem saya dengar juga ada Saan Mustopa. Dari PKB mantan ketua Komisi VI adinda Riza," kata Said kepada wartawan di kompleks DPR Senayan Jakarta pada Selasa (1/10).

Said juga mengatakan bahwa sosok yang dianggap cocok untuk menjabatan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) adalah anggota DPR Dapil Lampung I fraksi Partai Gerindra Ahmad Muzani. "Kalau dari pandangan PDIP yang paling pas Pak Muzani," ujar Said.

Pada kesempatan itu, Said pun optmistis Ketua DPP PDIP Puan Maharani akan tetap menjabat sebagai Ketua DPR periode 2024-2029. Menurutnya, hal itu sesuai aturan yang telah ada.

"Sesuai dengan UU MD3 Insyaallah kalau tidak ada aral, tidak ada halangan, tidak ada hambatan, maka Mbak Puan untuk kedua kalinya memimpin DPR," kata Said.

Puan Maharani merupakan Ketua DPR periode 2019-2024. Sedangkan Sufmi Dasco adalah Wakil Ketua DPR periode 2019-2024.

Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara atau KSPN menilai angka Pemutusan Hubungan Kerja pada Januari-September 2024 lebih lebih besar dari data pemerintah. Kementerian Ketenagakerjaan mencatat, hampir 53.000 orang terkena PHK.

Kementerian Ketenagakerjaan mendata tenaga kerja yang terkena PHK hingga 26 September 2024 mencapai 52.993 orang. Sebanyak 45,31% atau 24.013 tenaga kerja berasal dari industri pengolahan.

"Saya meyakini data PHK di lapangan jauh lebih besar dari yang dimasukkan Kemenaker. Dari industri tekstil dan produk tekstil saja bisa tembus 50.000 orang pada Januari-September 2024," kata Presiden KSPN Ristadi kepada Katadata.co.id, Selasa (1/10).

PHK paling banyak terjadi di Jawa Tengah mencapai 14.767 orang. Angka tersebut diikuti oleh Banten sejumlah 9.114 orang dan DKI Jakarta sebanyak 7.469 orang.

Ristadi menjelaskan, angka PHK berpotensi jauh lebih besar lantaran pemerintah hanya mencatat PHK yang telah dilaporkan. Menurutnya, sebagian besar pabrik tidak akan melaporkan PHK jika tidak ada perselisihan antara manajemen dan tenaga kerja.

Ia menilai kemudahan impor sejak tahun 2000-an menjadi penyebab PHK marak terjadi. Keputusan PHK diambil lantaran pabrikan terpaksa menghentikan produksi setelah pasar domestik dipenuhi barang impor.

Menurutnya, kondisi tersebut disebabkan oleh harga produk industri pengolahan lokal yang tidak kompetitif dengan barang impor di pasar domestik. Kondisi ini diperburuk dengan karakter konsumen nasional yang sensitif dengan harga.

Ristadi mencatat, ada tujuh subsektor manufaktur yang paling terdampak dari maraknya barang impor di pasar lokal, yakni tekstil, keramik, alas kaki, pakaian jadi, kosmetika, elektronika, dan pakaian jadi lainnya. Karena itu, pemerintah meluncurkan Satuan Tugas Pengawasan Barang Tertentu atau Impor Ilegal.

"Sektor-sektor tersebut diawasi karena pemerintah tahu produk-produk lokal kalah bersaing. Secara harga, produk lokal memang kalah bersaing dengan produk-produk dari Cina," katanya.

Ristadi menilai, pandemi Covid-19 telah memperburuk kondisi pasar eksisting yang telah dibanjiri produk impor. Sebab, Ristadi menduga produk impor yang kini ada di pasar bukan hasil importasi tahun ini.

Sementara itu, barang yang diimpor pada tahun ini tidak langsung dijual di pasar dan mengendap di kawasan pergudang. Menurutnya, praktik tersebut dipilih agar arus produk impor di pasar lokal tidak terputus.

"Kondisi ini terjadi di banyak subsektor manufaktur dan kami sudah kalang kabut menghadapinya, terutama barang impor dari Cina," ujarnya.

Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) mendorong masyarakat agar bisa memiliki rumah sendiri dari pembiayaan Tapera. Sebagai operator investasi pemerintah, BP Tapera juga mengusahakan kemudahan akses masyarakat dalam pembiayaan Tapera.

Sejauh ini, BP Tapera telah mengupayakan pembiayaan itu bisa diakses dengan mudah oleh masyarakat. Kemudahan akses telah dirasakan oleh salah satu penerima manfaat Tapera, yaitu seorang aparatur sipil negara (ASN) dari Kementerian Kesehatan Nurhadi Saputro.

Keinginan Nurhadi untuk memiliki rumah akhirnya terwujud dengan Tapera. Dia menuturkan bahwa proses pengajuan pembiayaan Tapera sangat cepat, hanya membutuhkan waktu dua bulan untuk proses pencairan.

”Saya senang karena akhirnya bisa memiliki rumah yang layak untuk kami sekeluarga. Program ini sangat membantu saya, juga teman-teman PNS lainnya yang belum memiliki rumah bisa memanfaatkan program ini,” kata dia berdasarkan keterangan tertulis, Jumat (27/9).

Adapun, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho mengungkapkan, penyelenggaraan Tapera tak terlepas dari sinergi dengan asosiasi pengembang dan perbankan. Kerja sama ini dapat mengurangi angka backlog atau rumah tangga yang belum memiliki rumah di masa kini maupun mendatang.

“Melalui sinergi ini, kami berharap program pembiayaan perumahan dalam mengurangi angka backlog kepemilikan rumah di Indonesia dapat terwujud secara optimal,” kata Heru, dalam kesempatan terpisah.

Saat ini, penyaluran pembiayaan melalui Tapera tercatat sebanyak 4.036 unit rumah yang senilai Rp 708,31 miliar bagi para peserta Tapera. Penyaluran itu telah tersebar di 33 provinsi, 390 kabupaten atau kota, yang disalurkan oleh 37 bank penyalur dan dibangun oleh 6.880 pengembang di 10.325 perumahan.

Selain mengusahakan penambahan kuota FLPP sebanyak 34 ribu unit, BP Tapera juga berkomitmen penuh dalam Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk mewujudkan pemerataan kepemilikan rumah lebih luas.

Tahun ini, BP Tapera ditargetkan menyalurkan dana FLPP sebanyak 166 ribu unit rumah senilai Rp 21,6 triliun. BP Tapera saat ini juga telah berhasil menyalurkan dana FLPP sebanyak 151.902 unit rumah.

Heru menambahkan, penyaluran dana FLPP itu berasal dari revisi dokumen anggaran (DIPA) 2024 sebesar Rp13,72 triliun. Selain itu, BP Tapera juga telah melakukan pengembalian pokok sebesar Rp7,32 triliun, yang saldo awalnya pada 2024 sebesar Rp655,20 miliar.

“Terhitung, total bank penyalur sebanyak 33 bank yang terdiri dari 17 bank konvensional dan 16 bank syariah,” tambah Heru.

Heru melanjutkan, serapan dana DIPA pada saat ini telah mencapai 100 persen. Dari situ, pengembalian pokok yang diterima setiap bulannya akan disalurkan ke masyarakat melalui bank penyalur.

“Perlu juga kami sampaikan bahwa sebagai OIP, BP Tapera akan terus menggulirkan dana yang diterima kepada masyarakat kembali,” jelas dia.

Sementara itu, sejak 24 September 2024, BP Tapera telah menyalurkan pembiayaan perumahan melalui BP Tapera sebanyak 4.036 unit rumah senilai Rp708,31 miliar bagi peserta Tapera.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 2024-2029 telah resmi bekerja hari ini. Hal tersebut setelah mereka mengambil sumpah dan janji Anggota DPR.

Pembacaan sumpah dipimpin oleh Ketua Mahkamah Agung (MA) Muhammad Syarifuddin di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/10). Hadir pula Presiden Joko Widodo dalam pembacaan sumpah tersebut.

"Bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya," demikian sumpah yang dibacakan Anggota DPR.

Mereka juga bersumpah akan menjaga tegaknya demokrasi serta mengutamakan kepentingan bangsa ketimbang pribadi. Berikut bunyi sumpah jabatan DPR:

"Bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya sesuai peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada PAncasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh demi tegaknya kehidupan demokrasi serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi seseorang dan golongan.

Bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia."

Setelah itu, 580 Anggota DPR menandatangani berita acara. Adapun, pimpinan sementara yang memimpin sidang adalah Annisa Mahesa sebagai anggota termuda dan Zulfikar Ahmad sebagai anggota tertua.

Adapun saat ini, Anggota DPR RI yang terpilih bertambah dari 575 anggota menjadi 580 anggota karena adanya pemekaran provinsi di daerah Papua. Kemudian partai politik yang lolos ke DPR RI berkurang dari 9 partai politik menjadi 8 partai politik.

Surya Utama alias Uya Kuya dilantik menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Selasa (1/10). Uya yang maju dari Partai Amanat Nasional (PAN) itu mendapat suara tinggi di daerah pemilihan (Dapil) Jakarta II yakni 33.109 suara pada saat Pemilu Legislatif 2024.

Usai dilantik Uya berkomitmen memberikan jawaban atas kepercayaan yang diberikan masyarakat padanya. Ia berjanji kehadirannya di Senayan tak akan mengecewakan para pemilihnya.

Uya mengklaim saat ini ia tidak dalam k dalam keadaan makmur secara finansial. Hal itu yang menjadi alasan mengapa ia baru terjun ke dunia pilitik meski dirinya merupakan sarjana politik.

"Saya sarjana politik Universitas Indonesia. Tapi kenapa baru sekarang terjun? Karena sekarang saya udah makmur. Alhamdulillah saya udah selesai dengan duniawi," kata Uya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/10).

Ia juga menjadikan nama besarnya di dunia hiburan Tanah Air sebagai jaminan dirinya tak akan merusak citranya usai masuk menjadi anggota dewan. "Saya ingin bermanfaat buat masyarakat. Intinya itu. Ya, susah-susah saya punya nama baik selama ini di dunia entertainment. Nama saya alhamdulillah tidak jelek. Masa saya mesti rusak dengan urusan korupsi?" kata dia.

Uya mengaku dirinya menyoroti isu-isu hukum dan pendidikan di Indonesia. Melalui program di kanal YouTube-nya, Uya kerap membicarakan masalah ini meski mengaku kerap mendapat intimidasi.

"Kalau lihat podcast saya, apa yang saya lakukan itu mungkin bisa lebih berani daripada anggota DPR yang ada. Dan tidak pernah ada sejarah podcast-podcast saya yang mengawal kasus hukum, ada oknum-oknum aparat, apapun saya take down," katanya.

Kementerian Perhubungan atau Kemenhub menyatakan maskapai BlueBird Nordic Airlines atau BBN Airlines resmi mengudara di Indonesia. Maskapai ini melayani tiga rute penerbangan domestik, salah satunya Cengkareng - Surabaya.

Ketiga rute penerbangan domestik BlueBird Nordic Airlines atau BBN Airlines Indonesia, yakni:

1. Cengkareng – Surabaya: tujuh kali per minggu sejak 27 September
2. Cengkareng – Balikpapan: tujuh kali per minggu mulai 30 September
3. Cengkareng – Denpasar: tujuh kali per minggu mulai 2 Oktober

"Maskapai BlueBird Nordic Airlines atau BBN Airlines Indonesia mulai beroperasi sejak 27 September,” kata Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati di Jakarta, Senin malam (30/9).

BlueBird Nordic Airlines atau BBN Airlines Indonesia mendapatkan penambahan Sertifikat Operasi Udara atau AOC penerbangan komersial penumpang dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan alias Kemenhub.

"Dengan adanya AOC, Kemenhub menyatakan BBN Airlines Indonesia layak dan memenuhi standar regulasi untuk membuka layanan penerbangan komersial penumpang yang akan mulai beroperasi segera pada Maret 2024," kata Chairman BBN Airlines Indonesia Martynas Grigas melalui keterangan pers, dua pekan lalu (11/3).

Penambahan sertifikat itu menegaskan kesiapan maskapai BlueBird Nordic Airlines atau BBN Airlines Indonesia untuk mengoperasikan pesawat udara dengan tujuan komersial, serta memperkuat komitmen dalam memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia atas layanan penerbangan aman, handal, dan efisien.

" BlueBird Nordic Airlines atau BBN Airlines Indonesia akan menghadirkan pengalaman perjalanan udara dengan standar keamanan dan pelayanan yang tinggi," kata Martynas.

Menurut dia, penambahan sertifikasi tersebut menjadi langkah awal bagi BlueBird Nordic Airlines atau BBN Airlines Indonesia memenuhi permintaan penerbangan yang besar, terutama menjelang hari raya besar seperti Idul Fitri dan musim liburan di Indonesia.

"Selain permintaan penerbangan domestik yang cukup besar, permintaan penerbangan yang tinggi datang dari India dan Cina. Untuk itu, BBN Airlines Indonesia telah mengatur area operasional yang meliputi Asia dan wilayah Oseania, sehingga perusahaan tidak hanya melayani kebutuhan domestik, tetapi juga permintaan dari negara-negara tetangga di wilayah tersebut," kata dia.

BlueBird Nordic Airlines atau BBN Airlines Indonesia menyiapkan tiga armada Boeing 737-800 untuk melayani permintaan carter passenger penumpang dan tiga pesawat kargo dengan armada Boeing 737-800 dan Boeing 737-400 untuk melayani penerbangan domestik maupun internasional.

Dengan armada yang telah tersedia dan permintaan yang tinggi, BBN Airlines Indonesia menargetkan untuk mengoperasikan 40 pesawat armada pada 2027.

BBN Airlines Indonesia merupakan bagian dari Avia Solutions Group, penyedia aircraft, crew, maintenance, dan insurance (ACMI) yang berlokasi di Bandara Internasional Soekarno-Hatta (Soetta).

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM Bahlil Lahadalia meminta agar biaya pengangkutan gas alias toll fee proyek pipa gas transmisi Cirebon – Semarang atau Pipa Cisem murah.

Bahlil menyebut toll fee merupakan salah satu hal yang dipakai untuk menarik investor masuk ke Kawasan Industri Terpadu Batang atau KITB yang dilalui langsung oleh pipa Cirebon - Semarang.

“Kalau ingin lahan kawasan industri cepat laku lahannya, jangan mahal harga gasnya. Karena ini sudah investasi dari negara,” kata Bahlil dalam sambutan saat meresmikan proyek Cisem tahap II di KITB, Senin (30/9).

Bahlil mengatakan proyek pipa Cirebon - Semarang atau Cisem I dan II sepenuhnya dibiayai oleh pemerintah melalui APBN. Anggaran Cisem tahap II RP 2,7 triliun dikelola secara tahun jamak atau multiyears contract.

Kementerian ESDM mengatakan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi alias BPH Migas menetapkan besaran toll fee untuk pipa Cisem I US$ 0,31 per juta metrik british thermal unit (MMBtu).

Bahlil menyebut, saat menjabat Menteri Investasi, dia berdiskusi bersama Menteri ESDM terdahulu yakni Arifin Tasrif terkait pipa Cirebon - Semarang.

Dari diskusi tersebut diketahui bahwa besaran toll fee pipa Cisem bisa lebih mahal, jika proyek didanai oleh swasta ataupun BUMN seperti PT PGN Tbk. “Kalau tidak diintervensi oleh negara, pasti PGN menerapkan toll fee gas yang mahal,” ujarnya.

Bahlil pun berencana ikut dalam pembahasan terkait besaran toll fee proyek Cirebon - Semarang. “Ini supaya semua tumbuh. Industri, PGN, pemilik gas, dan negara bisa mewujudkan tujuan yang sudah direncanakan,” ujar dia.

Proyek pipa Cisem II memiliki panjang 245 kilometer. Proyek ini terbentang dari ruas Batang - Cirebon - Semarang hingga Kandang Haur Timur.

Proses tender proyek Cisem II dimulai pada April dan diumumkan pada 4 Juli dengan pelaksana proyek oelh konsorsium KSO PT Timas Suplindo - PT Pratiwi Putri Sulung .

Durasi pelaksanaan proyek ditetapkan selama 18 bulan, terhitung sejak penandatanganan kontrak 2 Agustus. Pembangunan pipa transmisi gas bumi Cisem diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 dan perubahan terbarunya melalui Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 sebagai Proyek Strategis Nasional.

Sumber gas proyek Cisem II berasal dari Lapangan Jambaran Tiung Biru atau JTB dan rencana jangka panjang berasal dari potensi seluruh wilayah kerja miga yang ada di Jawa Timur seperti WK Agung dan WK Bulu.

Penerima manfaat dari pembangunan proyek Cisem II yakni Kilang Balongan, berbagai industri di wilayah Jawa Barat, Jargas rumah tangga, serta tambahan kebutuhan dari Pupuk Kujang.

Keberadaan proyek Cisem Tahap II akan melengkapi Cisem Tahap I dengan panjang 60 km yang telah selesai dibangun pada 2023. Tahap I proyek ini sudah beroperasi untuk memasok kebutuhan gas bumi di Kawasan Industri Kendal per 17 November 2023, serta Kawasan Industri Batang per 27 Juli 2024.

Menteri Badan usaha Milik Negara atau BUMN Erick Thohir menyebut Anindya Bakrie sebagai Ketua Umum Kadin alias Kamar Dagang Industri alias Kadin. Keduanya bertemu di Gedung Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (30/9).

"Bersilaturahmi dengan Ketua Umum Kadin Anindya Bakrie dan pengurus Kadin lainnya," tulis Erick dalam caption Instagram resmi @erickthohir, Senin (30/9).

Erick turut menuliskan Kadin sangat penting untuk menjaga iklim kondusif berbisnis Indonesia, serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional bersama pemerintah.

Internal Kadin Indonesia sempat berseteru terkait dualisme kepemimpinan. Musyawarah Nasional Luar Biasa atau Munaslub di Hotel St Regis, Jakarta, pada 14 September, mengangkat Anindya Bakrie sebagai Ketua Umum Kadin menggantikan Arsjad Rasjid yang menjabat selama 2021 - 2026.

Usai Munaslub, Anindya menyatakan penunjukan dirinya sebagai Ketua Umum Kadin dalam Munaslub 2024 bukanlah upaya perebutan kekuasaan. Menurut dia, hal ini sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga alias AD/ART.

Anindya dan Arsjad Rasjid sempat bertemu dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM Bahlil Lahadalia pada Jumat (27/9). Pertemuan membahas perseteruan dualisme kepemimpinan Kadin.

Keduanya mengaku sudah berdamai, tetapi tak memberikan pernyataan bersama terkait siapa kini Ketua Umum Kadin yang sah.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia memastikan pembatasan bahan bakar minyak atau BBM subsidi belum akan dilaksanakan pada 1 Oktober 2024.

“Saya mau sampaikan bahwa sampai Oktober belum ada pembatasan BBM, tetapi pemerintah saat ini sedang mengkaji agar subsidi BBM tepat sasaran,” kata Bahlil saat ditemui di Batang, Jawa Tengah pada Senin (30/9).

Hal ini dilakukan agar masyarakat yang seharusnya mendapatkan BBM subsidi tidak direnggut haknya. Bahlil menyebut, kajian ini nantinya akan menghasil aturan terkait BBM subsidi.

“Aturan sedang kami siapkan. Selain itu juga kami akan menyiapkan metodologi dan melakukan tes kasus,” ujarnya.

Bahlil enggan berkomentar banyak ketika ditanya tidak adanya pembatasan pada Oktober besok diartikan sebagai penundaan wacana pembatasan BBM subsidi.

Rencana pembatasan BBM bersubsidi 1 Oktober 2024 pertama kali disebut oleh Bahlil saat ditemui di gedung DPR RI pada akhir Agustus 2024. Padahal, pemerintah sebelumnya mengatakan akan melakukannya pada 1 September.

Namun, Bahlil Lahadalia menyebut 1 September adalah waktu untuk sosialisasi pembatasan BBM. “Iya, memang ada rencana begitu 1 Oktober. Karena begitu aturan pembatasan keluar, ada waktu untuk sosialisasi. Nah, sosialisasi ini yang sekarang sedang saya bahas,” kata Bahlil saat itu.

Aturan pembatasan BBM subsidi ini akan berbentuk peraturan menteri atau Permen ESDM. “Kalau yang berhak menerima subsidi itu kan masyarakat yang golongan ekonominya menengah ke bawah. Kalau seperti kami masih menerima BBM bersubsidi, apa kata dunia, bos?” ujarnya.

Istana Kepresidenan sebelumnya mengatakan, belum ada keputusan final terkait rencana pengetatan seleksi konsumen penerima BBM bersubsidi Pertalite dan Bio Solar. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menyampaikan belum ada keputusan dari kabinet terkait pembatasan distribusi BBM bersubsidi.

“Kalau itu masih dikaji. Belum ada keputusan sampai sekarang,” kata Hasan Nasbi saat ditemui di Kantor Komunikasi Kepresidenan Jakarta Pusat, pada 10 September lalu

Dia juga menyampaikan diskusi pengetatan penjualan BBM bersubsidi belum menjadi bahasan khusus di internal rapat menteri Kabinet Indonesia Maju. “Sampai sekarang belum ada keputusan,” ujar Hasan Nasbi.