Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) telah mengeluarkan peringatan soal potensi gempa di dua zona megathrust yang dapat memicu tsunami.

Menurut pernyataan Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono gempa di dua megathrust di Indonesia hanya tinggal menunggu waktu.

Adapun dua zona megathrust yang dimaksud yaitu Megathrust Selat Sunda dan Megathrust Mentawai-Siberut dimana keduanya sudah lama tak melepaskan energinya.

Berdasarkan pernyataaan dari BMKG tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta telah memitigasi potensi gempa megathrust segmen Selat Sunda.

Kepala Pusat Data dan Informasi (Kapusdatin) BPBD DKI Jakarta, Mohamad Yohan menyebut Jakarta rentan terkena dampak sekunder dari gempa besar yang dihasilkan oleh zona megathrust, meskipun pusat gempa dari zona megathrust itu terletak di sepanjang pantai barat Sumatra dan selatan Jawa.

Ia juga menyatakan bahwa Jakarta tidak berada tepat di atas zona megathrust, tetapi guncangan dari gempa besar di zona ini masih bisa terasa. Terlebih lagi karena posisi Jakarta yang relatif dekat dengan patahan selatan Jawa.

Poin-poin Peringatan BPBD DKI soal Potensi Megathrust Selat Sunda

Berikut ini poin-poin peringatan BPBD DKI soal potensi megatrust Selat Sunda yang penting diketahui:

Poin-poin Peringatan BPBD DKI soal Potensi Megathrust Selat Sunda (ANTARA FOTO/AHMAD SUBAIDI)

Sosialisasi

BPBD DKI Jakarta melakukan sosialisasi ke kantor-kantor kelurahan hingga gedung-gedung perusahaan tentang gempa megathrust segmen Selat Sunda tersebut.

Yohan mengatakan isu megathrust Selat Sunda membuat warga Jakarta sadar bahwa bencana ini harus diwaspadai.

Menurutnya, peringatan soal megathrust Selat Sunda perlu digencarkan agar warga tidak menganggap sepele.

Siapkan Ina-TEWS

Yohan mengatakan BPBD DKI Jakarta telah mempersiapkan terkait potensi megatrust Selat Sunda dengan memasang Ina-TEWS atau Indonesia-Tsunami Early Warning System.

Yohan mengatakan bahwa Ina-TEWS ini mengcover seluruh wilayah di Indonesia. Adaoun cara kerjanya yaitu setiap ada gempa maka Ina-TEWS akan berbunyi sebagai bentuk notifikasi.

Ia juga melanjutkan bahwa BPBD DKI Jakarta akan terus memantau dan berkoordinasi dengan Badan Metereorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) terkait potensi megatrust Selat Sunda.

Gelar Simulasi

Menurut pernyataan Ketua Sub-kelompok kedaruratan dan penanganan pengungsi BPBD DKI Jakarta, Wardaya., BPBD DKI Jakarta berencana akan menggelar simulasi bencana secara serentak dalam waktu dekat.

Hal tersebut dilakukan untuk mengurangi risiko bencana megathrust yang kembali menjadi perhatian.

Wardaya menjelaskan bahwa BPBD DKI Jakarta telah menyiapkan berbagai skenario simulas agar bisa menjangkau semua kalangan warga Jakarta.

Dari mulai skenario cara masyarakat menghadapi bencana gempa di rumah sakit, pemukiman padat penduduk, pasar, sekolah, hingga gedung perkantoran.

Itulah ulasan lengkap mengenai poin-poin peringatan BPBD DKI soal potensi megathrust Selat Sunda yang penting diketahui.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengapresiasi pembangunan fasilitas transportasi berkonsep 10 minutes city di Kawasan Citra Raya ,Tangerang, Banten. Budi Karya menyebut, konsep ini dapat diaplikasikan di daerah lain.

Apa sebenarnya 10 minutes city?

Konsep kota 10 menit dalam sebuah kota terpadu diimplementasikan di berbagai kota metropolitan global untuk mengurangi emisi transportasi dan meningkatkan kesejahteraan serta keamanan masyarakat. Managing Director Ciputra Group Budiarsa Sastrawinata menjelaskan, pembangunan fasilitas transportasi berkonsep '10 Minutes City' ditujukan untuk memberikan kemudahan akses bagi penghuninya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari hanya dalam waktu 10 menit dengan berjalan kaki, bersepeda, atau menggunakan transportasi umum.

"Pemerintah Indonesia bahkan menerapkan prinsip 10 Minute City dalam pembangunan IKN," ujar Budiarsa dikutip dari Antara, Jumat (20/9).

Ia menjelaskan, fasilitas utama yang dapat dijangkau dalam 10 menit di Citra Raya Tangerang, di antaranya:

• Fasilitas kesehatan berupa Ciputra Hospital, Klinik Citra Sehat, Klinik Eco Medika. Fasilitas pendidikan, di antaranya Universitas Esa Unggul, Sekolah Citra Berkat, Sekolah Tarakanita, Sekolah Citra Islami, dan STIE Putra Perdana Indonesia.
• Fasilitas komersial dan perbelanjaan, di antaranya Mal Ciputra Tangerang, EcoPlaza, Hypermart, Citra Food Festival, Citra City Square dan City Market.
• Fasilitas rekreasi, di antaranya World of Wonders Theme Park, Water World, dan Little Kyoto EcoPark.
• Fasilitas olahraga, di antaranya Citra Raya Sports Club, EcoClub, dan lainnya.
• Sarana ibadah, di antaranya Masjid Al Ikhawan, Masjid At-Taqwa, Gereja Katholik St Odilia, Gereja Bersama, dan Masjid Ash Shomad.

Citra Raya Tangerang menghadirkan Citra Connect, shuttle bus yang beroperasi setiap 10 menit dengan rute ke 25 halte yang tersebar di seluruh kawasan Citra Raya Tangerang.

Budi Karya berharap banyak daerah lain yang dapat menggunakan konsep ini. Pemenuhan fasilitas transportasi terpadu yang dibangun di kawasan pengembangan mencapai 2.760 hektare ini, dinilai akan berdampak positif bagi masyarakat sekitar untuk mendukung mobilitas sehari-hari.

"Ini adalah bagian eksekusi konsep makro dari pemerintah, sehingga bisa dikatakan mereka yang akan ke Jakarta sampai ke angkutan massal itu cukup dengan menikmati fasilitas dan kendaraan ini. Dan ini disediakan gratis istilahnya forsmale," katanya.

Sebanyak 33 calon duta besar (dubes) luar biasa dan berkuasa penuh (LBBP) RI mengikuti uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) pada Selasa (17/9) hingga Rabu (18/9) oleh Komisi I DPR.

Daftar yang mengikuti uji kelayakan dan kepatutan ini berbeda dari usulan 47 calon duta besar yang diajukan pemerintah. Ada sembilan nama dari daftar pemerintah yang menghilang dan tak mengikuti uji kelayakan di antaranya mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wisnhutama Kusubandio sebagai calon duta besar untuk Amerika Serikat. Komisaris Utama Telkomsel pernah juga dikabarkan sebagai pengganti Rosan Roeslani pada tahun lalu.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Teuku Riefky Harsya msngonfirmasi calon dubes LBBP yang mengikuti uji kelayakan berjumlah 33 nama. "Iya (33 nama)," kata Riefky di kompleks parlemen DPR.

Sebanyak 33 calon dubes LBBP itu diberi kesempatan untuk menyampaikan visi misinya dalam uji kelayakan dan kepatutan tersebut. "Hal-hal yang berkaitan dengan subjek-subjek global juga kami bahas," kata dia.

Berdasarkan daftar nama yang diperoleh, calon dubes berasal dari beragam latar belakang dari mulai anggota DPR RI, mantan hakim konstitusi, hingga nama-nama di lingkungan Kementerian Luar Negeri.

Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi I DPR, Sugiono menyebut hasil dari uji kelayakan tak dapat diumumkan lantaran bersifat rahasia. "Itu semua adalah keputusan yang sifatnya tertutup," kata dia.

Berikut daftar sembilan calon dubes usulan pemerintah yang menghilang dari daftar uji kelayakan dan kepatutan:

1. Tri Tharyat, untuk Kerajaan Thailand, berkedudukan di Bangkok;
2. Imam As'ari, untuk Korea Utara, berkedudukan di Pyongyang;
3. Daniel Tumpal Simanjuntak, untuk Republik Rakyat China, berkedudukan di Beijing;
4. Abdul Kadir Jailani, untuk Republik Federal Jerman, berkedudukan di Berlin;
5. Wishnutama Kusubandio, untuk Amerika Serikat, berkedudukan di Washington DC.
6. Gina Yoginda, untuk Kerajaan Arab Suriah, berkedudukan di Damaskus;
7. Andy Rachmianto, untuk Meksiko Serikat, berkedudukan di Mexico City;
8. Ayodhya GL Kalake, untuk Kanada, berkedudukan di Ottawa;
9. Andhika Chrisnayudhanto, untuk Negara Merdeka Papua Nugini, berkedudukan di Port Moresby;

.

Berikut daftar lengkap 33 nama calon dubes yang mengikuti uji kelayakan dan kepatutan di DPR:
1. Cecep Herawan, untuk Republik Korea, berkedudukan di Seoul.
2. Chandra Warsenanto Sukotjo, untuk Republik Islam Pakistan, berkedudukan di Islamabad.
3. Junimart Girsang, untuk Italia, berkedudukan di Roma.
4. Muhsin Syihab, untuk Republik Federasi Brasil, berkedudukan di Brasilia.
5. Orias Petrus Moedak, untuk Jepang, berkedudukan di Tokyo.
6. Yuyu Sutisna, untuk Kerajaan Maroko, berkedudukan di Rabat.
7. Andreano Erwin, untuk Republik Serbia, berkedudukan di Beograd.
8. Didik Eko Pujianto, untuk Republik Irak, berkedudukan di Baghdad.
9. Fikry Cassidy, untuk Republik Bolivariana Venezuela, berkedudukan di Caracas.
10. Franciscus De Salles Toferry Primanda Soetikno, untuk Republik Sosialis Vietnam, berkedudukan di Hanoi.
11. Rolliansyah Soemirat, untuk Republik Islam Iran, berkedudukan di Tehran.
12. Vedi Kurnia Buana, untuk Republik Chile, berkedudukan di Santiago.
13. Hersindaru Arwityo Ibnu Wiwoho Wahyutomo, untuk Republik Finlandia, berkedudukan di Helsinki.
14. Listiana Operananta, untuk Republik Bulgaria, berkedudukan di Sofia.
15. Penny Dewi Herasati, untuk Hungaria, berkedudukan di Budapest.
16. Rina Prihtyasmiarsi Soemarno, untuk Republik Ceko, berkedudukan di Praha.
17. Siti Nugraha Mauludiah, untuk Kerajaan Denmark, berkedudukan di Kopenhagen.
18. Yayan Ganda Hayat Mulyana, untuk Kerajaan Swedia, berkedudukan di Stockholm.
19. Agung Cahaya Sumirat, untuk Republik Kamerun, berkedudukan di Yaonde.
20. Hendra Halim, untuk Republik Panama, berkedudukan di Panama City.
21. Kartika Candra Negara, untuk Republik Mozambik, berkedudukan di Maputo.
22. Mirza Nurhidayat, untuk Republik Namibia, berkedudukan di Windhoek.
23. Tyas Baskoro Her Witjaksono Adji, untuk Republik Kenya, berkedudukan di Nairobi.
24. Ardian Wicaksono, untuk Republik Senegal, berkedudukan di Dakar.
25. Arief Hidayat, untuk Republik Zimbabwe, berkedudukan di Harare.
26. Bambang Suharto, untuk Republik Federal Nigeria, berkedudukan di Abuja.
27. Chery Sidharta, untuk Republik Demokratik Federal Ethiopia, berkedudukan di Addis Ababa.
28. Simon Djatko Irwantoro Soekarno, untuk Republik Kuba, berkedudukan di Havana.
29. Agus Priono, untuk Republik Suriname, berkedudukan di Paramaribo.
30. Dicky Komar, untuk Republik Lebanon, berkedudukan di Beirut.
31. Manahan MP Sitompul, untuk Bosnia dan Herzegovina, berkedudukan di Sarajevo.
32. Siti Ruhaini Dzuhayatin, untuk Republik Uzbekistan, berkedudukan di Tashkent.
33. Susi Marleny Bachsin, untuk Portugal, berkedudukan di Lisbon.

PT Pertamina Patra Niaga terus memperkuat perannya dalam mendukung transisi energi di sektor penerbangan melalui distribusi Sustainable Aviation Fuel (SAF).

Pada perhelatan Bali International Airshow 2024 di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Pertamina Patra Niaga menyalurkan SAF kepada maskapai nasional Citilink, sebagai bagian dari komitmen bersama terhadap peta jalan SAF yang ditetapkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenkomarives).

Distribusi SAF ini menunjukkan komitmen Pertamina Patra Niaga dalam menyediakan solusi bahan bakar berkelanjutan untuk industri penerbangan, yang sejalan dengan upaya global untuk menekan emisi karbon dan mencapai target dekarbonisasi.

Momen penyaluran pertama SAF di Bandara Ngurah Rai ini menandai bahwa Indonesia dapat beradaptasi dengan tuntutan bauran energi di industri penerbangan internasional.

"Saat ini SAF menjadi solusi jangka menengah bagi penerbangan untuk mengurangi jejak karbon, tanpa memerlukan perubahan pada pesawat, infrastruktur bandara, atau rantai pasokan bahan bakar jet,” ungkap Riva Siahaan, Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, dalam keterangan resmi, Jumat (20/9).

Pertamina SAF telah memenuhi berbagai standar internasional, termasuk sertifikasi International Sustainability and Carbon Certification (ISCC) untuk program Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation (CORSIA) dan Renewable Energy Directive-European Union (RED-EU).

Pertamina juga memastikan bahwa SAF ini aman digunakan, memenuhi standar yang ditetapkan oleh American Society of Testing and Materials (ASTM), dan terdaftar sebagai Corsia Eligible Fuel (CEF) oleh International Civil Aviation Organization (ICAO).

“Langkah baru menuju penerbangan berkelanjutan ini mampu mengurangi emisi karbon dari bahan bakar fosil, sebab Pertamina SAF merupakan campuran dari bahan baku terbarukan yaitu Used Cooking Oil (UCO) atau minyak jelantah,” tambah Riva.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama PT Citilink Indonesia, Dewa Rai, menyatakan bahwa kemitraan dengan Pertamina Patra Niaga merupakan langkah strategis bagi Citilink dalam mendukung pengurangan emisi karbon, khususnya di sektor penerbangan yang semakin penting untuk menjaga kelestarian lingkungan.

“Komitmen kami untuk mengurangi emisi karbon didukung sepenuhnya oleh Pertamina Patra Niaga. Kami berharap, di masa mendatang Pertamina Patra Niaga akan terus meningkatkan penggunaan SAF, guna mendorong keberlanjutan industri penerbangan, tidak hanya di Indonesia tetapi juga di tingkat global,” ujar Dewa Rai.

Lebih lanjut, Dewa Rai menjelaskan bahwa pada tahap awal kerja sama ini, Citilink telah berhasil melakukan uplifting SAF sebesar 30 KL untuk empat hari kegiatan selama penyelenggaraan Bali International Airshow 2024.

Pencapaian ini menjadi langkah awal yang menunjukkan potensi besar SAF sebagai bahan bakar alternatif yang lebih ramah lingkungan untuk masa depan penerbangan.

VP Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso di tempat terpisah menyampaikan bahwa setelah sebelumnya Pertamina Patra Niaga bermitra dengan perusahaan maskapai internasional, kini pemasaran Pertamina SAF juga telah dilakukan ke perusahaan maskapai nasional dalam rangka mendorong penggunaan SAF di tanah air.

“Jika sebelumnya Pertamina Patra Niaga telah mendistribusikan SAF kepada Virgin Australia Airlines, kini dengan Citilink. Harapannya kedepan SAF akan semakin diminati dan tentunya akan memberikan dampak baik pengurangan emisi karbon di industri aviasi baik Indonesia dan global,” jelas Fadjar.

Pesawat tempur Israel gencar melancarkan serangan ke Lebanon Selatan pada Kamis malam (19/9) di tengah seruan negara-negara Barat untuk menahan diri. Inggris menyerukan gencatan senjata antara Israel dan Hizbullah, sedangkan Amerika Serikat mendesak untuk mencapai solusi diplomatik.

"AS takut dan khawatir tentang potensi eskalasi," kata juru bicara Gedung Putih Karine Jean-Pierre seperti dikutip dari Reuters, Jumat (20/9).

Serangan hebat ini menyusul serangan-serangan radio dan pager Hizbullah pada awal pekan ini yang dikaitkan oleh Lebanon dan Hizbullah dengan Israel. Serangan tersebut menewaskan 37 orang dan melukai sekitar 3.000 orang di Lebanon.

Dalam operasi Kamis malam (19/9), militer Israel mengatakan jet-jet tempurnya selama dua jam menghantam ratusan laras peluncur roket ganda di Lebanon selatan yang akan segera ditembakkan ke Israel.

Kantor berita Lebanon menyebut, pengeboman itu mencakup lebih dari 52 serangan di Lebanon selatan setelah pukul 9 malam waktu setempat. Tiga sumber keamanan Lebanon mengatakan ini adalah serangan udara terberat sejak konflik dimulai pada Oktober. Namun, belum ada laporan langsung tentang korban.

Militer Israel bersumpah untuk terus menyerang Hizbullah dan mengatakan serangannya sepanjang Kamis menghantam sekitar 100 peluncur roket ditambah target-target lain di Lebanon selatan.

Dalam pidato di TV pada Kamis (19/9), pemimpin Hizbullah Hassan Nasrallah mengatakan ledakan perangkat pada hari Selasa dan Rabu melewati semua batasan. Ia menyebut serangan tersebut dapat dianggap sebagai kejahatan perang atau deklarasi perang.

"Musuh telah melampaui semua kendali, hukum, dan moral," katanya.

Israel belum mengomentari secara langsung ledakan pager dan radio, yang menurut sumber keamanan kemungkinan dilakukan oleh badan mata-mata Mossad. Mereka memiliki sejarah panjang dalam melakukan serangan canggih di tanah asing.

Misi Lebanon untuk PBB mengatakan dalam sebuah surat kepada Dewan Keamanan PBB bahwa Israel bertanggung jawab atas peledakan perangkat tersebut. Dewan Keamanan yang beranggotakan 15 orang akan bertemu pada hari Jumat untuk membahas ledakan tersebut. Perdana Menteri Lebanon Najib Mikati meminta Dewan Keamanan untuk mengambil sikap tegas guna menghentikan agresi dan perang teknologi Israel.

Saat siaran Nasrallah disiarkan, ledakan sonik yang memekakkan telinga dari pesawat tempur Israel mengguncang Beirut. Suara tersebut sudah biasa dalam beberapa bulan terakhir tetapi menjadi lebih penting karena ancaman perang habis-habisan meningkat.

Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant mengatakan bahwa Israel akan terus melakukan aksi militer terhadap Hizbullah.

"Dalam fase baru perang ini ada peluang yang signifikan tetapi juga risiko yang signifikan. Hizbullah merasa bahwa mereka sedang dianiaya dan serangkaian aksi militer akan terus berlanjut," kata Gallant dalam sebuah pernyataan.

"Tujuan kami adalah untuk memastikan kembalinya masyarakat utara Israel ke rumah mereka dengan aman. Seiring berjalannya waktu, Hizbullah akan membayar harga yang semakin mahal," kata Gallant.

Dewan Perwakilan Rakyat telah mengetuk palu Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara. Dengan aturan ini, maka tak ada lagi batasan jumlah kementerian yang bisa dibentuk.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mengatakan perubahan ini akan membuat pemerintah fleksibel dan adaptif dalam merespons perubahan zaman.

"Memberikan fleksibilitas bagi presiden untuk membentuk kementerian sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional," kata Azwar dalam rapat paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (19/9) dikutip dari Antara.

RUU tentang Kementerian Negara sebelumnya telah disetujui Badan Legislasi (Baleg) untuk dibawa ke Rapat Paripurna. Perubahan UU ini dilakukan di tengah kabar rencana presiden terpilih Prabowo Subianto menambah jumlah kementerian.

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan Prabowo memiliki alasan khusus membuat kabinet yang gemuk. Prabowo, kata Muzani, berharap penggemukan kabinet nantinya akan lebih memfokuskan pada pelaksanaan programnya.

"Harapan Pak Prabowo adalah menteri-menteri yang akan datang lebih fokus kepada penanganan program yang itu dilakukan dengan cara melakukan pemisahan dari kementerian-kementerian lain," kata Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/9).

Berikut poin perubahan aturan tersebut:

Tak Ada Batasan Jumlah Kementerian

Dengan revisi ini, tidak ada lagi batasan jumlah kementerian. Presiden bisa membentuk sebanyak-banyaknya kementerian sesuai keperluannya. Dalam Pasal 15 UU Nomor 39 Tahun 2008, jumlah kementerian dibatasi hanya 34.

Perubahan Organisasi

Dalam Pasal 9A, Presiden juga bisa mengubah organisasi sesuai kebutuhan pemerintahan. Hal ini jika terdapat UU yang menuliskan, mencantumkan, serta mengatur unsur organisasi.

Lembaga Nonstruktural

Perubahan UU ini juga mengatur keberadaan lembaga nonstruktural atau lembaga pemerintah lainnya. Dalam Pasal 25 lembaga nonstruktural atau lembaga pemerintah lainnya berkedudukan dan bertanggung jawab sesuai ditentukan Presiden atau perundangan.

Dewan Perwakilan Rakyat telah mengetuk palu Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara. Dengan aturan ini, maka tak ada lagi batasan jumlah kementerian yang bisa dibentuk.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mengatakan perubahan ini akan membuat pemerintah fleksibel dan adaptif dalam merespons perubahan zaman.

"Memberikan fleksibilitas bagi presiden untuk membentuk kementerian sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional," kata Azwar dalam rapat paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (19/9) dikutip dari Antara.

RUU tentang Kementerian Negara sebelumnya telah disetujui Badan Legislasi (Baleg) untuk dibawa ke Rapat Paripurna. Perubahan UU ini dilakukan di tengah kabar rencana presiden terpilih Prabowo Subianto menambah jumlah kementerian.

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan Prabowo memiliki alasan khusus membuat kabinet yang gemuk. Prabowo, kata Muzani, berharap penggemukan kabinet nantinya akan lebih memfokuskan pada pelaksanaan programnya.

"Harapan Pak Prabowo adalah menteri-menteri yang akan datang lebih fokus kepada penanganan program yang itu dilakukan dengan cara melakukan pemisahan dari kementerian-kementerian lain," kata Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/9).

Berikut poin perubahan aturan tersebut:

Tak Ada Batasan Jumlah Kementerian

Dengan revisi ini, tidak ada lagi batasan jumlah kementerian. Presiden bisa membentuk sebanyak-banyaknya kementerian sesuai keperluannya. Dalam Pasal 15 UU Nomor 39 Tahun 2008, jumlah kementerian dibatasi hanya 34.

Perubahan Organisasi

Dalam Pasal 9A, Presiden juga bisa mengubah organisasi sesuai kebutuhan pemerintahan. Hal ini jika terdapat UU yang menuliskan, mencantumkan, serta mengatur unsur organisasi.

Lembaga Nonstruktural

Perubahan UU ini juga mengatur keberadaan lembaga nonstruktural atau lembaga pemerintah lainnya. Dalam Pasal 25 lembaga nonstruktural atau lembaga pemerintah lainnya berkedudukan dan bertanggung jawab sesuai ditentukan Presiden atau perundangan.

Katadata Insight Center (KIC) merilis hasi survei yang menunjukkan keterikatan perilaku telekomunikasi dan digital pemilih dengan elektabilitas calon kepala daerah dalam Pilkada 2024.

Survei tersebut dilakukan di enam provinsi, yaitu Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat (Jabar), Jawa Tengah (Jateng), Jawa Timur (Jatim), dan Sumatera Utara (Sumut).

Survei menunjukkan, dari 6 provinsi, Jakarta dan Jawa Tengah menjadi daerah dengan pertarungan yang cair. Meskipun ada satu pasangan yang
memenangi elektabilitas, pasangan lain ternyata bisa unggul pada beberapa segmen telekomunikasi pemilih.

"Hal ini menunjukkan bahwa elektabilitas tidak dikuasai oleh satu pasangan." demikian keterangan KIC dalam hasil survei mereka seperti dirilis pada Kamis (19/9).

Survei KIC bertajuk 'Elektabilitas Pilkada Enam Provinsi & Kepuasan Terhadap Pemerintah' ini dilakukan pada 4-9 September 2024 dengan menyasar kepada 800 responden pada tiap provinsi.

Populasi sampel merupakan penduduk yang memiliki hak pilih dan menggunakan nomor telepon selular Telkomsel. Penarikan data survei dilakukan dengan sambungan telepon melalui platform survei daring dari Telkomsel, tSurvey. Platform pengumpulan data ini mampu menjangkau responden secara akurat dengan memanfaatkan kapabilitas telco data insight.

Dengan menggunakan metode pembangkitan nomor telepon secara acak atau random digit dialing (RDD), temuan survei itu memiliki toleransi kesalahan 3.5% pada tingkat kepercayaan 95% di tiap provinsi.

Uraian singkat mengenai korelasi perilaku pemilih terhadap prediksi hasil pemilihan gubernur (Pilgub) di enam wilayah sebagai berikut:

Banten

Berdasarkan hasil sampel, segmentasi pemilih di pemilihan gubernur (Pilgub) Banten didominasi responden yang memiliki perilaku dengan minat atau kecenderungan kuat terhadap hal-hal yang terkait dengan kemasyarakatan.

Responden tersebut cenderung doyan membaca berita, menggunakan media sosial, perhatian terhadap politik hingga budaya populer alias pop culture. Ada 54,6% responden Banten yang menyatakan diri mereka berorientasi kepada isu kemasyarakatan.

Airin Rachmi-Ade Sumardi usai mendaftar Pilgub Banten (ANTARA FOTO/Galih Pradipta/foc.)

Dari angka tersebut, sebanyak 51,4% responden memilih pasangan Airin Rachmi Diany-Ade Sumardi. Sementara pemilih pasangan Andra Soni-Dimyati Natakusumah di angka 10,3%. Sementara sisanya 38,3% menjawab tidah tahu.

Jakarta

KIC mengambil dua sampel perilaku telekomunikasi masyarakat di Jakarta. Sampel pertama adalah masyarakat yang cenderung mengikuti isu keagamaan dan budaya yakni 3,9%. Sedangkan sampel kedua adalah masyarakat yang gemar mengikuti gaya hidup serta kecantikan yakni 8,9%.

Pemilih pada sampel pertama cenderung memilih pasangan Pramono Anung-Rano Karno (28,5%), sedangkan 25,3% memilih Ridwan Kamil-Suswono. Adapun Dharma Pongrekun-Kun Wardana dipilih 6,1% pada responden sampel pertama. Masih ada 40,1% kelompok ini yang belum menentukan pilihan.

Relawan Jaran Emas deklarasi dukungan bagi pasangan RIDO (ANTARA FOTO)

Sedangkan Ridwan Kamil-Suswono memimpin elektabilitas pada sampel kedua yakni 40,9%. Di bawahnya adalah Pramono-Rano dengan 28,9%, Dharma-Kun sebesar 1,2%, dan 29% belum menentukan pilihan.

Jawa Barat

Ada dua sampel yang digunakan KIC dalam menentukan perilaku telekomunikasi masyarakat dan kaitannya dalam pilihan di Pilgub Jawa Barat. Aspek pertama adalah pemilih yang fokus kepada konsumen (45,6%). Sedangkan aspek kedua adalah pemilih yang berorientasi bisnis (16,5%).

Kelompok pemilih yang memiliki minat khusus pada keuangan dan bisnis ini cenderung menaruh pilihan kepada pasangan Dedi Mulyadi-Erwan Setiawan dengan tingkat keterpilihan 45,7%. Komunitas pemilih ini umumnya dekat dengan topik investasi, asuransi, perbankan daring, dan manajemen keuangan.

Di sisi lain, pasangan calon Acep Adang Ruchiat - Gitalis Dwi Natarina hanya mendapatkan atensi 3,8% suara. Selanjutnya duet Ahmad Syaihku - Ilham Habibie 1,1% dan Jeje Wiradinata - Ronal Surapradja 2,2%. Sementara masih ada sekitar 47,2% yang belum menunjukkan pilihannya.

Bakal calon gubernur Jabar Dedi Mulyadi bertemu Bima Arya (ANTARA FOTO/Arif Firmansyah/foc.)

Dedi-Erwan juga unggul dalam segmen pemilih yang cenderung konsumtif, mencari keuntungan dari promosi dan kemudahan belanja. Mereka termasuk orang-orang yang aktif mencari diskon dan penawaran alias promo-seeker, serta menggunakan metode pembayaran tanpa uang tunai (cashless), dan sering berbelanja melalui platform e-commerce.

Pada sektor pemilih ini, Pasangan Dedi Mulyadi-Erwan Setiawan punya angka keterpilihan mencapai 51,5%. Sementara para saingannya yakni Ahmad Syaihku - Ilham Habibie 5%, Acep Adang Ruchiat - Gitalis Dwi Natarina 3%, Jeje Wiradinata - Ronal Surapradja 0,8%. Sementara masih ada sekitar 39,8% yang belum menunjukkan pilihannya.

Jawa Tengah

Pilkada Jawa Tengah yang tahun ini diikuti oleh dua pasangan calon juga memunculkan beragam kelompok pemilih. Basis pemilih yang menaruh perhatian pada isu kesehatan dan kebugaran lebih banyak memilih pasangan Andika Perkasa-Hendrar Prihadi dengan tingkat keterpilihan 37%.

Di sisi lain, saingannya Ahmad Luthfi - Taj Yasin Maimoen mencatat angka keterpilihan 29,6%. Adapun masih ada sekitar 33,4% yang belum menunjukkan pilihannya.

Pemeriksaan kesehatan pasangan Ahmad Luthfi - Taj Yasin (ANTARA FOTO/Makna Zaezar/aww.)

Sementara itu, basis pemilih yang cenderung muda dan memiliki minat pada dunia digital dan gim cenderung lebih melekat kepada pasangan Ahmad Luthfi-Taj Yasin Maimoen dengan tingkat keterpilihan 37,8%.

Adapun pasangan Andika Perkasa-Hendrar Prihadi memeroleh angka keterpilihan 28,3% dan sebanyak 34% masih melum menentukan pilihannya atau tidak tahu.

Jawa Timur

Pilkada Jawa Timur yang tahun ini diikuti oleh tiga pasangan calon pun turut memunculkan kelompok pemilih yang punya preferensi politik tertentu. Pemilih yang memiliki ketertarikan pada teknologi terbaru mengasosiasikan diri sebagai pemilih pasangan Khofifah Indah Parawansa-Emil Elestianto Dardak dengan angka keterpilihan 50%.

Sementara dua pasangan lainnya, yakni Tri Rismaharini-Zahrul Azhar Asumta 18%, dan Luluk Nur Hamidah-Lukmanul Khakim 5%. Adapun masih ada sekitar 27% yang belum menunjukkan pilihannya.

Pemeriksaan kesehatan Khofifah-Emil (ANTARA FOTO/Didik Suhartono/aww.)

Pasangan Khofifah-Emil juga unggul dalam kelompok pemilih penyuka bepergian (travel) dan peminat otomotif, serta mereka yang aktif berbelanja secara daring. Pada sektor pemilih ini, Khofifah-Emil mengantongi angka keterpilihan mencapai 50,7%.

Di sisi lain, pasangan Tri Rismaharini-Zahrul Azhar Asumta berada di urutan nomor dua dengan 16,3%, dan Luluk Nur Hamidah-Lukmanul Khakim 3,2%. Sementara masih ada sekitar 29,8% yang belum menunjukkan pilihannya.

Sumatera Utara

KIC mengambil sampel kepada segmen pemilih yang menyenangi isu keluarga dan rumah tangga. Ada 3,9% responden yang menyatakan gemar mencari hal-hal terkait berkebun, memelihara hewan, hingga memasak.

PON XXI Aceh-Sumut: Kirab api PON di Kota Medan (ANTARA FOTO/Makna Zaezar/rwa.)

Pasangan Bobby Nasution - Surya tercatat menjaring 44,7% angka keterpilihan pada segmen ini. Sementara duet Edy Rahmayadi-Hasan Basri Sagala dengan 21,4% tingkat keterpilihan. Adapun masih ada sekitar 33,9% yang belum menunjukkan pilihannya.

Nama Airin Rachmi Diany menjadi kandidat kuat Gubernur Banten mengalahkan Andra Soni. Hal tersebut terlihat dalam survei terbaru Katadata Insight Center (KIC).

KIC memotret gambaran peta Pilkada di Banten dan lima daerah lain dalam survei terbarunya. Berdasarkan hasil survei bertajuk Katadata Telco Survey itu, pasangan Airin-Ade Sumardi masih memimpin dengan elektabilitas tertinggi.

Airin-Ade dipilih oleh 49,3% responden, terpaut jauh dari Andra Soni-Dimyati Natakusumah yang memiliki elektabilitas 11,3%. Selain itu, masih ada 39,4% responden yang belum menentukan pilihan.

Dalam simulasi top of mind, Airin dipilih oleh 32,1% responden, sedangkan Andra Soni dipilih 7,3% responden. Mantan Wali Kota Tangerang Selatan itu juga memiliki tingkat popularitas 71,1%. Sedangkan Andra Soni, yang diusung Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus hanya dikenali 35,2% responden.

Survei bertajuk 'Elektabilitas Pilkada Enam Provinsi & Kepuasan Terhadap Pemerintah' ini dilakukan pada 4-9 September 2024 dengan menyasar kepada 800 responden pada tiap provinsi. Populasi sampel merupakan penduduk yang memiliki hak pilih dan menggunakan nomor telepon selular Telkomsel.

Penarikan data survei dilakukan dengan sambungan telepon melalui platform survei daring dari Telkomsel, tSurvey. Platform pengumpulan data ini mampu menjangkau responden secara akurat dengan memanfaatkan kapabilitas telco data insight.

Dengan menggunakan metode pembangkitan nomor telepon secara acak atau random digit dialing (RDD), temuan survei itu memiliki toleransi kesalahan 3.5% pada tingkat kepercayaan 95% di tiap provinsi.

Airin merupakan kader Golkar dan pernah menjadi Wali Kota Tangsel pada 2011 hingga 2021. Sedangkan Andra Soni merupakan politisi Partai Gerindra dan merupakan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Banten.

Airin sebelumnya nyaris tak mendapatkan tiket berlaga di Pilkada Banten. Hal ini setelah Golkar, anggota KIM Plus, memilih untuk mendukung Andra Soni.

Meski demikian, adik ipar Ratu Atut Chosiyah itu akhirnya mendapatkan tiket usai diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Partai berlambang banteng itu bisa mengusung calon usai putusan Mahkamah Konstitusi yang merelaksasi syarat pencalonan pilkada.

Belakangan Partai Golkar berbalik arah untuk mendukung Airin dan meninggalkan KIM Plus pada Pilkada Banten.

Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Jakarta menetapkan tiga tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan PT. Indofarma Tbk dan anak perusahaan tahun 2020-2023.

Ketiga tersangka yang ditetapkan yakni Direktur Utama PT. Indofarma Tbk tahun 2019-2023 berinisial AP atau Arief Pramuhanto, kemudian Direktur PT. Indofarma Global Medika (PT. IGM) tahun 2020-2023 berinisial GSR, lalu Head of Finance PT. IGM tahun 2019-2021 berinisial CSY.

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Jakarta Syahron Hasibuan mengatakan AP diduga memanipulasi laporan keuangan PT. Indofarma Tbk tahun 2020. Caranya dengan membuat piutang/hutang dan uang muka pembelian produk alkes fiktif sehingga seolah-olah target perusahaan terpenuhi.

Kemudian, GSR melakukan penjualan Panbio ke PT. Promedik yang merupakan anak perusahaan PT. IGM. Padahal PT. Promedik tidak memiliki kemampuan untuk melakukan pembelian, sehingga merugikan PT. IGM.

GSR juga memerintahkan CSY selaku Head of Finance PT. IGM untuk membuat klaim diskon fiktif dari beberapa vendor. CSY juga diperintahkan mencari pendanaan non-perbankan untuk memenuhi operasional PT. Indofarma Tbk dan PT. IGM serta membentuk unit baru FMCG untuk melakukan transaksi fiktif.

Selaku Head of Finance PT. IGM tahun 2019-2021, CSY membuat laporan keuangan PT. IGM seolah-olah sehat dengan cara membuat klaim diskon fiktif. Ia bersama dengan Manager Finance PT. Indofarma Tbk tahun 2020-2021 berinisial BBE mencari pendanaan non-perbankan dan menitipkan dana ke vendor-vendor yang seolah-olah kesalahan transfer.

Dana yang terkumpul selain digunakan untuk menutupi defisit anggaran juga digunakan untuk kepentingan pribadi CSY. "Para tersangka telah merugikan negara sejumlah Rp. 371.000.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu miliar rupiah) yang saat ini masih dalam penghitungan kerugian keuangan negara oleh BPK RI," kata Syahron dalam keterangannya, Kamis (19/9).

Ketiganya diancam pidana Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, juncto Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Syahron mengatakan, untuk keperluan penyidikan, AP ditahan di Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Jakarta Pusat, GSR di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung, dan CSY di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan selama 20 hari kedepan.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi memberikan peringatan tentang minimnya lapangan pekerjaan di masa mendatang. Dia menyoroti pentingnya penciptaan lapangan pekerjaan untuk mengelola ekonomi nasional.

Jokowi menyampaikan hal tersebut saat memberikan sambutan pembukaan kongres Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) di Surakarta, Jawa Tengah pada Kamis (19/9).

Jokowi mengakui adanya kekhawatiran kondisi ketidakseimbangan antara jumlah lapangan kerja dan tenaga kerja yang dapat menimbulkan masalah sosial dan ekonomi serius.

"Kalau bapak-ibu bertanya kepada saya fokus kemana, saya sekarang maupun ke depan kita harus fokus pada pasar kerja," kata Jokowi saat meresmikan pembukaan Kongres ISEI, sebagaimana disiarkan oleh kanal Youtube Sekretariat Presiden.

Jokowi menjelaskan, merosotnya lapangan pekerjaan nantinya dipengaruhi oleh perlambatan ekonomi global yang tertahan di angka 2,6-2,7%. "Ini masih jauh yang diharapkan oleh semua negara," ujarnya.

Di samping itu, kebijakan moneter ketat yang diterapkan oleh bank sentral di berbagai negara untuk mengendalikan laju inflasi menyebabkan penurunan produksi industri. Hal ini disebabkan karena biaya pinjaman yang lebih tinggi mengurangi minat investasi dan serapan konsumsi.

Kebijakan moneter yang ketat untuk menahan inflasi pada gilirannya dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. "Industri turun produksinya, otomatis perdagangan global juga akan turun kapasitasnya," kata Jokowi.

Lebih jauh, Jokowi juga mewaspadai dampak peningkatan otomasi di berbagai sektor kerja. Penggunaan kecerdasan buatan dan otomasi diprediksi makin mengikis para pekerja.

"Kita dituntut untuk membuka lapangan kerja, justru 85 juta pekerjaan akan hilang pada 2025 karena peningkatan otomasi di berbagai sektor. Sebuah jumlah yang tidak kecil," ujar Jokowi.

Di sisi lain, Jokowi juga memberi peringatan khusus ihwal tren 'gig economy' yang merujuk pada jenis lapangan pekerjaan yang bersifat serabutan atau paruh waktu. Jokowi mewanti-wanti gig economy bisa menjadi fenomena yang semakin umum.

"Perusahaan lebih memilih pekerja freelancer dan perusahaan lebih memilih kontrak kerja jangka pendek untuk mengurangi ketidakpastian global yang sedang terjadi. Ini trennya menuju ke sana," kata Jokowi.

Lebih jauh, Jokowi mengaitkan situasi minimnya lapangan pekerjaan dengan bonus demografi yang akan terjadi pada 2030 mendatang. Menurutnya, kondisi itu dapat menjadi kekuatan jika dikelola dengan baik, namun juga bisa menjadi beban jika tidak ada kesempatan kerja yang mencukupi.

"Sehingga sekali lagi bonus demografi ini membutuhkan pembukaan kesempatan kerja sebesar-sebesarnya. Padahal saat ini untuk membuka lapangan kerja itu kita menghadapi tantangan yang sangat berat, semua negara menghadapi tantangan ini," ujar Jokowi.

Kementerian Perindustrian mengantongi komitmen dari perusahaan-perusahaan besar untuk melakukan investasi energi baru terbarukan atau EBT sebagai sumber listrik di pabrik mereka. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan hal ini untuk mendukung tercapainya emisi nol bersih atau net zero emission untuk sektor manufaktur pada 2050.

Agus menyebut, salah satu sumber energi yang dipertimbangkan dalam investasi perusahaan adalah solar panel. Guna memuluskan rencana investasi ini, Agus mengatakan perlu kesesuaian regulasi. “Kami berharap ada regulasi yang lebih fleksibel berkaitan dengan penggunaan listrik pada proses produksi di pabrik-pabrik,” kata Agus saat ditemui di Jakarta pada Kamis (19/9).

Selain membahas fleksibilitas regulasi, Agus juga menyebut terdapat dua tantangan yang dihadapi untuk mewujudkan industri hijau yakni pendanaan dan aspek teknologi. Menurut dia, transformasi menuju industri hijau dapat terwujud apabila ada akses pendanaan yang cukup. Adapun terpenuhinya akses pendanaan ini akan memudahkan proses pembelian teknologi bagi masing-masing industri.

Agus menyampaikan, pihaknya kini juga tengah menyiapkan ekosistem industri hijau. Konsep ini diberi nama Green Industry Service Company (GISCO). Agus menyebut, konsep ini adalah jalan keluar yang ditawarkan Kemenperin terhadap masalah akses pendanaan yang selama ini dihadapi perusahaan. Ini karena investasi menuju industri hijau menelan biaya yang mahal.

“Saya tidak mau transformasi menuju industri hijau ini dianggap sebagai pengeluaraan, termasuk pengadaan dari teknologinya. Harus kita anggap sebagai investasi yang berkelanjutan dan jangka panjang,” ujarnya.

Kemenperin mendorong perusahaan manufaktur di Indonesia untuk menerapkan prinsip industri hijau dalam proses produksinya. Hal ini untuk mendorong proses industri yang lebih efisien dan efektif.

Dengan strategi tersebut, Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Andi Rizaldi berharap, adanya penyelarasan pembangunan industri dengan kelestarian pada fungsi-fungsi lingkungan hidup.

"Industri hijau memberikan banyak manfaat diantaranya dapat mengurangi biaya operasi termasuk penghematan energi dan air, menghemat sumber daya alam yang terbatas," kata Andi dalam keterangan resmi dikutip Senin (4/2).

Selain itu, kata Andi, dapat mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan menjaga keseimbangan ekosistem. Kemudian dapat mendorong pengembangan teknologi yang ramah lingkungan.

Sementara untuk mengatur pemanfaatan sumber daya energi, pemerintah juga telah menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 33 Tahun 2023 tentang Konservasi Energi.