Founder Berikan Protein Yogie Arry menyatakan, pabrik susu ikan di Indramayu, Jawa Barat dapat mengelola 30 ton bahan aktif susu ikan. Jumlah tersebut setara dengan 3,5 juta botol susu siap minum kemasan 120 mililiter.

“Jumlah tersebut bisa mencukupi kebutuhan susu ikan bagi 167 ribu anak SD dalam sebulan. Jadi kalau baru mencoba simulasi itu cukup untuk anak sd satu kabupaten Indramayu,” kata Yogi dalam acara Bincang Bahari dengan topik “Apa Itu Susu Ikan?” di Kementerian Kelautan dan Perikanan pada Selasa (17/9).

Yogie mengatakan, kapasitas produksi ini ditopang oleh kemampuan dan teknologi yang dimiliki pabrik di Indramayu. Ia optimistis industri ini dapat berkembang jika ada komitmen pasar dari pemerintah.

“Saya yakin dengan ini kita bisa segera menyiapkan industri untuk mensuplai susu ikan,” ujarnya.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengatakan, tengah mendorong pengembangan industri hilirisasi susu ikan. Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan KKP Budi Sulistyo menyebut, pihaknya sudah membicarakan industri ini kepada beberapa pelaku usaha.

“Kami jelaskan sumbernya, bahan bakunya. Kami juga sudah minta kepada para ahli terkait produk ini,” kata Budi yang bergabung secara virtual pada Selasa (17/9).

Budi menyebut dukungan pengembangan industri susu ikan juga diberikan KKP melalui kemudahan pelayanan terkait perizinan dan komunikasi antar pihak.

“Kami sudah menyusun satu tim kerja nasional tim fortifikasi yang melibatkan unsur internal KKP, beserta unsur eksternal dengan para perguruan tinggi, Kementerian lembaga riset dan pelaku usaha supaya kita bergeraknya bersama,” ujarnya.

Selain Indramayu, pemerintah sedang membangun pabrik percontohan serupa di Pekalongan, Jawa Tengah. Kapasitas pabrik itu mencapai 50 ton per bulan dan akan rampung pada November 2024.

"Kami melihat investor yang berminat di industri susu ikan ada di Pantai Utara Pulau Jawa dan pantai-pantai di Papua," kata Budi di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (12/9).

Dengan adanya pabrik baru, kapasitas produksi susu ikan di kawasan Pantura pada akhir tahun nanti menjadi 80 juta ton per bulan. Targetnya, kapasitas produksi dalam negeri akan mencapai 100 ton per bulan.

Pabrik di Pekalongan akan memproduksi susu ikan berupa hidrosilat protein ikan atau HPI. Produk ini merupakan ekstrak protein ikan berbentuk bubuk putih. Untuk menjadi susu, bubuk ini kemudian diseduh dengan air hangat.

Budi mengatakan salah satu tujuan pendirian pabrik susu ikan adalah meningkatkan pendapatan para nelayan. Sebab, bahan bakunya berasal dari ikan bernilai rendah, seperti petek, selar, tamban, dan belok.

Dengan memakai jenis ikan-ikan tersebut, harga susu ikan dapat terjaga stabil. Untuk per gelasnya sekitar Rp 5 ribu atau lebih rendah Rp 1.400 per gelas dibandingkan susu sapi segar.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) secara resmi membuka pendaftaran Kelompok Kerja Pemungutan Suara (KPPS) untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024. Pendaftaran dibuka mulai Selasa (17/9).

Ketua Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan dan Penelitian dan Pengembangan KPU Parsadaan Harahap memaparkan persyaratan yang akan diberlakukan dalam pembentukan KPPS Pilkada 2024 masih sama seperti persyaratan pembentukan KPPS pada Pemilu 2024. Ia menyebut perbedaan terdapat pada jumlah honor yang diterima.

“Kita mendasarkan kepada surat dari Menteri Keuangan perihal tahapan pemilu dan tahapan pemilihan. Ini dengan pertimbangan memang kotak suaranya lebih sedikit. Hanya 2 (saat Pilkada) berbeda saat Pemilu lalu ada 5 kotak suara,” ujar Parsadaan seperti dikutip Selasa (17/9).

Menurut Parsadaan, KPU telah menyiapkan strategi untuk mengatasi kekurangan anggota KPPS selama penyelenggaraan Pilkada 2024. Strategi disiapkan berdasarkan pengalaman KPPS pada pemilu 2024.

“Kami punya strategi khusus yakni melalui apa yang kami sebut hunting talent,” kata Parsadaan lagi.

Ia mengatakan, KPU yang ada di daerah akan langsung menemui jaringan untuk membangun komunikasi kepada pihak yang dinilai berkompeten merekomendasikan anggota KPPS di tingkat desa dan kelurahan. Selain itu, KPU menyiapkan pihaknya melakukan perpanjangan waktu selama tiga hari jika jumlah anggota KPPS masih belum memenuhi jumlah yang diinginkan.

Pada Pilkada 2024 jumlah anggota KPPS yang dibutuhkan kurang lebih sebanyak 3.450.623 orang yang akan bertugas di 435.809 Tempat Pemungutan Suara (TPS). "Ini juga menjadi dinamika sendiri khususnya di daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar). Memang biasanya agak sulit mencari anggota KPPS di sana,” kata Parsa.

Jadwal Pendaftaran KPPS Pilkada 2024

Pada pilkada 2024 nanti KPPS yang bertugas di masing-masing TPS akan melayani hingga paling banyak 600 pemilih. Jumlah ini dua kali lipat lebih tinggi ketimbang kapasitas TPS pada Pemilu Serentak 2024 yang dapat diisi paling banyak 300 pemilih saja.

Berikut tahapan dan jadwal rekrutmen KPPS Pilkada 2024 yang diatur melalui Keputusan KPU Nomor 475 Tahun 2024, yaitu:

1. 17–21 September 2024: Pengumuman pendaftaran calon anggota KPPS
2. 17–28 September 2024: Penerimaan pendaftaran calon anggota KPPS
3. 18–29 September 2024: Penelitian administrasi calon anggota KPPS
4. 30 September–2 Oktober 2024: Pengumuman hasil penelitian administrasi calon anggota KKPS
5. 30 September–5 Oktober 2024: Tanggapan dan masukan masyarakat terhadap calon anggota
6. KPPS 5–7 Oktober 2024: Pengumuman hasil seleksi calon anggota KPPS
7. 7 November 2024: Penetapan dan pelantikan anggota KPPS
8. 7 November–8 Desember 2024: Masa kerja KPPS.

Gaji KPPS di Pilkada 2024

Mengenai gaji KPPS pada pilkada 2024, Parsadaan mengatakan uang honorarium yang akan diterima sekitar Rp 850 ribu. Sedangkan posisi ketua mencapai Rp 900 ribu untuk Pilkada Serentak 2024.

Parsadaan mengatakan honor yang diterima KPPS pada Pilkada 2024 lebih rendah dibanding honor pada pemilu 2024. Pada pemilu 2024 Ketua KPPS berhak atas honorarium Rp1,2 juta dan anggota KPPS Rp1,1 juta.

"Untuk pelaksanaan pilkada melalui surat menkeu disetujui sebesar Rp900 ribu untuk ketua dan anggota sebesar 850 ribu," kata Parsadaan.

Menurutnya, penurunan honorarium ini didasarkan pada pertimbangan bahwa beban kerja KPPS Pilkada 2024 tidak seberat Pemilu Serentak 2024. Ia menyebut, pada Pemilu Serentak 2024 KPPS mengurus lima kotak suara. Sementara pada Pilkada Serentak 2024, KPPS akan berhadapan dengan dua kotak suara saja.

Syarat Pendaftaran KPPS Pilkada 2024

Berikut syarat daftar KPPS Pilkada serentak 2024:

• Warga negara Indonesia (WNI)
• Berusia paling rendah 17 tahun
• Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, UUD 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945
• Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil
• Tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurang kurangnya dalam waktu 5 tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan
• Berdomisili dalam wilayah kerja PPK, PPS, dan KPPS
• Mampu secara jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan Narkotika
• Berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas (SMA) atau sederajat
• Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih.
• Sebagai informasi, untuk batas usia calon pendaftar anggota KPPS Pilkada 2024 ini dipertimbangkan dalam rentang usia minimal 17 tahun sampai maksimal 55 tahun. Pertimbangan ini terhitung pada hari pemungutan suara Pilkada 2024.

Cara Daftar KPPS Pilkada 2024

Seiring dengan dibukanya pendaftaran untuk KPPS pada pilkada 2024, KPU pun mengumumkan cara yang perlu ditempuh. Pendaftaran KPPS terbuka untuk masyarakat dari berbagai kalangan yang memenuhi syarat.

Pendaftaran calon anggota KPPS Pilkada 2024 dapat dilakukan dengan cara mendatangi langsung ke kantor sekretariat PPS di masing-masing kelurahan sesuai wilayah kerjanya. Dengan membawa berkas atau dokumen yang menjadi persyaratannya, yaitu:

• Surat pendaftaran sebagai calon anggota KPPS
• Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP)
• Fotokopi ijazah SMA/sederajat atau ijazah terakhir
• Surat pernyataan dalam satu dokumen
• Surat keterangan dari partai politik yang bersangkutan bagi calon yang paling singkat 5 tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik
• Surat keterangan sehat jasmani yang dikeluarkan oleh Puskesmas, rumah sakit, atau klinik, yang termasuk di dalamnya terdapat hasil pemeriksaan tensi darah, kadar gula darah, dan kolesterol
• Daftar Riwayat Hidup
• Pasfoto berwarna 4x6 sebanyak 1 lembar.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) secara resmi membuka pendaftaran Kelompok Kerja Pemungutan Suara (KPPS) untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024. Pendaftaran dibuka mulai Selasa (17/9).

Ketua Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan dan Penelitian dan Pengembangan KPU Parsadaan Harahap memaparkan persyaratan yang akan diberlakukan dalam pembentukan KPPS Pilkada 2024 masih sama seperti persyaratan pembentukan KPPS pada Pemilu 2024. Ia menyebut perbedaan terdapat pada jumlah honor yang diterima.

“Kita mendasarkan kepada surat dari Menteri Keuangan perihal tahapan pemilu dan tahapan pemilihan. Ini dengan pertimbangan memang kotak suaranya lebih sedikit. Hanya 2 (saat Pilkada) berbeda saat Pemilu lalu ada 5 kotak suara,” ujar Parsadaan seperti dikutip Selasa (17/9).

Menurut Parsadaan, KPU telah menyiapkan strategi untuk mengatasi kekurangan anggota KPPS selama penyelenggaraan Pilkada 2024. Strategi disiapkan berdasarkan pengalaman KPPS pada pemilu 2024.

“Kami punya strategi khusus yakni melalui apa yang kami sebut hunting talent,” kata Parsadaan lagi.

Ia mengatakan, KPU yang ada di daerah akan langsung menemui jaringan untuk membangun komunikasi kepada pihak yang dinilai berkompeten merekomendasikan anggota KPPS di tingkat desa dan kelurahan. Selain itu, KPU menyiapkan pihaknya melakukan perpanjangan waktu selama tiga hari jika jumlah anggota KPPS masih belum memenuhi jumlah yang diinginkan.

Pada Pilkada 2024 jumlah anggota KPPS yang dibutuhkan kurang lebih sebanyak 3.450.623 orang yang akan bertugas di 435.809 Tempat Pemungutan Suara (TPS). "Ini juga menjadi dinamika sendiri khususnya di daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar). Memang biasanya agak sulit mencari anggota KPPS di sana,” kata Parsa.

Jadwal Pendaftaran KPPS Pilkada 2024

Pada pilkada 2024 nanti KPPS yang bertugas di masing-masing TPS akan melayani hingga paling banyak 600 pemilih. Jumlah ini dua kali lipat lebih tinggi ketimbang kapasitas TPS pada Pemilu Serentak 2024 yang dapat diisi paling banyak 300 pemilih saja.

Berikut tahapan dan jadwal rekrutmen KPPS Pilkada 2024 yang diatur melalui Keputusan KPU Nomor 475 Tahun 2024, yaitu:

1. 17–21 September 2024: Pengumuman pendaftaran calon anggota KPPS
2. 17–28 September 2024: Penerimaan pendaftaran calon anggota KPPS
3. 18–29 September 2024: Penelitian administrasi calon anggota KPPS
4. 30 September–2 Oktober 2024: Pengumuman hasil penelitian administrasi calon anggota KKPS
5. 30 September–5 Oktober 2024: Tanggapan dan masukan masyarakat terhadap calon anggota
6. KPPS 5–7 Oktober 2024: Pengumuman hasil seleksi calon anggota KPPS
7. 7 November 2024: Penetapan dan pelantikan anggota KPPS
8. 7 November–8 Desember 2024: Masa kerja KPPS.

Gaji KPPS di Pilkada 2024

Mengenai gaji KPPS pada pilkada 2024, Parsadaan mengatakan uang honorarium yang akan diterima sekitar Rp 850 ribu. Sedangkan posisi ketua mencapai Rp 900 ribu untuk Pilkada Serentak 2024.

Parsadaan mengatakan honor yang diterima KPPS pada Pilkada 2024 lebih rendah dibanding honor pada pemilu 2024. Pada pemilu 2024 Ketua KPPS berhak atas honorarium Rp1,2 juta dan anggota KPPS Rp1,1 juta.

"Untuk pelaksanaan pilkada melalui surat menkeu disetujui sebesar Rp900 ribu untuk ketua dan anggota sebesar 850 ribu," kata Parsadaan.

Menurutnya, penurunan honorarium ini didasarkan pada pertimbangan bahwa beban kerja KPPS Pilkada 2024 tidak seberat Pemilu Serentak 2024. Ia menyebut, pada Pemilu Serentak 2024 KPPS mengurus lima kotak suara. Sementara pada Pilkada Serentak 2024, KPPS akan berhadapan dengan dua kotak suara saja.

Syarat Pendaftaran KPPS Pilkada 2024

Berikut syarat daftar KPPS Pilkada serentak 2024:

• Warga negara Indonesia (WNI)
• Berusia paling rendah 17 tahun
• Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, UUD 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945
• Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil
• Tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurang kurangnya dalam waktu 5 tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan
• Berdomisili dalam wilayah kerja PPK, PPS, dan KPPS
• Mampu secara jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan Narkotika
• Berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas (SMA) atau sederajat
• Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih.
• Sebagai informasi, untuk batas usia calon pendaftar anggota KPPS Pilkada 2024 ini dipertimbangkan dalam rentang usia minimal 17 tahun sampai maksimal 55 tahun. Pertimbangan ini terhitung pada hari pemungutan suara Pilkada 2024.

Cara Daftar KPPS Pilkada 2024

Seiring dengan dibukanya pendaftaran untuk KPPS pada pilkada 2024, KPU pun mengumumkan cara yang perlu ditempuh. Pendaftaran KPPS terbuka untuk masyarakat dari berbagai kalangan yang memenuhi syarat.

Pendaftaran calon anggota KPPS Pilkada 2024 dapat dilakukan dengan cara mendatangi langsung ke kantor sekretariat PPS di masing-masing kelurahan sesuai wilayah kerjanya. Dengan membawa berkas atau dokumen yang menjadi persyaratannya, yaitu:

• Surat pendaftaran sebagai calon anggota KPPS
• Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP)
• Fotokopi ijazah SMA/sederajat atau ijazah terakhir
• Surat pernyataan dalam satu dokumen
• Surat keterangan dari partai politik yang bersangkutan bagi calon yang paling singkat 5 tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik
• Surat keterangan sehat jasmani yang dikeluarkan oleh Puskesmas, rumah sakit, atau klinik, yang termasuk di dalamnya terdapat hasil pemeriksaan tensi darah, kadar gula darah, dan kolesterol
• Daftar Riwayat Hidup
• Pasfoto berwarna 4x6 sebanyak 1 lembar.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengenalkan produk susu ikan bermerek Surikan. Minuman protein ikan ini hadir dalam dua varian rasa, yakni stroberi dan coklat.

Dalam kemasan susu varian coklat tertulis dalam satu takaran saji susu ikan setara dengan tiga sendok makan atau 35 gram. Dari setiap takaran saji total energi yang didapatkan sebanyak 123 kilo kalori (kkaL). Produk ini juga mengandung 6 gram protein, 17 gram karbohidrat, 3 gram lemak, 1 gram natrium, dan gula sukrosa mencapai 8,4 gram dalam setiap takaran sajinya.

Pada kemasan juga tertulis bahwa produk ini mengandung vitamin A, vitamin B1, vitamin C, kalsium, zat besi, seng, asam dokosaheksaenoat atau DHA 33 miligram (mg), asam eikosapentanoat atau EPA 9 mg, omega-3 49 miligram (mg), dan omega-6 5 mg. Selain itu, dalam susu ikan ini juga terkandung 4.380 mg asam amino.

Katadata.co.id mencoba membandingkan produk susu ikan dengan susu sapi berdasarkan angka kecukupan gizi/AKG 2.150 kkal. Melansir dari situs susu bubuk Frisian Flag, dalam satu gelas atau 35 gram bubuk produk ini kandungan gizinya sebanyak 130 kkal, protein 5 gram, kalsium 50%, zat besi 15%, gula 20 gram (terdiri dari gula sukrosa 10 gram dan gula laktosa 10 gram), 10 vitamin, dan 4 mineral.

Founder Berikan Protein Yogie Arry mengatakan kandungan gizi susu ikan tidak bisa dibandingkan secara langsung dengan susu sapi. Sebab, dua produk ini memiliki sumber bahan baku yang berbeda.

Selain itu, menurut dia, proses pengelolaan dua susu ini juga berbeda. “Cuma yang membedakan adalah kalau susu sapi jelas itu dari protein laktos yang mengandung laktosa. Tapi kalau dari susu ikan ini kami memang free laktos,” kata Yogie saat ditemui di KKP pada Selasa (17/9).

Yogie menyampaikan dua produk ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dengan kondisi 70% orang Asia yang memiliki laktos intoleran, susu ikan bisa menjadi alternatif konsumsi susu.

Susu ikan, ia menyebut, diciptakan untuk mendorong hormon pertumbuhan. Hormon ini dibutuhkan untuk menurunkan tingkat stunting di Indonesia. “Nah, susu ikan mengandung asam amino yang tertingginya adalah lesin dan lisin. Dua asam amino ini penting untuk pertumbuhan,” ujarnya.

Selain itu, produksi susu ikan yang memakai teknologi hidrosilat dapat memutus protein menjadi asam amino peptida. Metode ini membuat daya serapnya menjadi lebih tinggi, ketimbang susu sapi. “Ketika diserap oleh tubuh lebih cepat, harapannya juga pertumbuhan ke badan anak-anak ini juga lebih cepat,” ucapnya.

Melansir dari situs resminya, Berikan Protein adalah organisasi non-profit berbasis teknologi pertama di Indonesia. Organisasi ini bergerak di bidang pengentasan gizi buruk secara terintegrasi dari hulu ke hilir.

Kata Ahli Gizi Soal Susu Ikan

Sebelumnya, Dokter Spesialis Gizi Klinik Jovita Amelia mengatakan susu ikan memang memiliki kandungan protein. Namun, untuk memastikan apakah susu ini dapat memenuhi kebutuhan dan besaran jumlah protein per sajinya tergantung pada jenis dan jumlah konsentrat ikan yang dipakai.

“Kalau melihat dari proses pembuatannya konsentrat protein ikan ini memiliki kandungan protein yang tinggi dan lebih mudah dicerna. Protein tinggi ini dibutuhkan terutama untuk anak-anak pada masa pertumbuhan,” kata Jovita kepada Katadata.co.id pada Rabu pekan lalu.

Jovita menyebut, kandungan gizi susu ikan berpotensi berbeda dibandingkan susu sapi. Sebab, berdasarkan beberapa jurnal pembuatan konsentrat protein ikan, kadar lemaknya tidak terlalu tinggi.

“Otomatis, konsentrat protein ikan lebih rendah kalori daripada susu sapi. Hal ini perlu diwaspadai karena anak-anak terutama dengan berat badan kurang selain dibutuhkan kecukupan protein diperlukan juga pemenuhan kalori hariannya,” ujarnya.

Rencana menjadikan susu ikan sebagai alternatif pengganti susu sapi dapat efektif terutama dalam membantu pemenuhan kebutuhan protein. “Jika susu ikan ini dapat diperoleh dengan harga yang terjangkau,” ucapnya.

Lain dengan Jovita, Dokter dan Ahli Gizi Masyarakat Tan Shot Yen justru mempertanyakan mengapa hal ini menjadi alternatif. “Jika bisa makan ikannya, kenapa mesti ada pabrik susu ikan? Di daerah tidak ada ikan? Ada aneka telur, unggas. Kita butuh literasi dan edukasi, bukan menambah industri. Ikan segar kaya manfaat dan bukan produk ultra proses,” kata Tan saat dihubungi Katadata.co.id.

Tan juga memberikan rangkuman informasi yang berisi bahwa ikan merupakan sumber protein terbaik untuk tumbuh kembang, mencegah kegemukan, membantu produksi hormon tubuh, serta sebagai sumber iodium.

Ikan juga disebut dapat menurunkan risiko stroke dan penyakit jantung. Sumber protein ini juga mampu meningkatkan kecerdasan dan penglihatan pada tumbuh kembang anak. Sekaligus mencegah pikun dan penuaan dini.

“Terapkan ekonomi sirkular, dengan memakmurkan rakyat lokal. Bukan bikin cuan segelintir lingkaran elite,” ujarnya.

Kementerian Kesehatan atau Kemenkes berkomitmen untuk mengikuti proses hukum setelah Menteri Kesehatan Gunadi Sadikin dan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Azhar Jaya dilaporkan ke Bareskrim Polri oleh Komite Solidaritas Profesi pada Kamis (12/9), pekan lalu.

Komite Solidaritas Profesi melaporkan Budi Gunadi dan Azhar Jaya karena dianggap telah menyebarkan berita palsu terkait kasus perundungan atau bullying yang berakibat kematian calon dokter spesialis di Universitas Diponegoro (Undip).

Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes Siti Nadia Tarmizi mengatakan, pihaknya telah menerima info bahwa Komite Solidaritas Profesi sebagai pihak pelapor diminta melakukan mediasi dengan Kemenkes. “Kami hanya mengikuti prosedurnya,” kata Nadia lewat pesan singkat WhatsApp pada Selasa (17/9).

Nadia menambahkan, Kemenkes akan menunggu proses lebih lanjut sambil tetap berkomitmen untuk memastikan tidak ada pihak yang mencoba menutupi atau menghalangi upaya menghentikan pengusutan kasus perundungan yang memicu insiden bunuh diri dokter Aulia Risma Lestari, mahasiswi Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Anestesi di Undip.

Nadia menegaskan bahwa Kemenkes tegas untuk menjaga transparansi dan keadilan dalam menangani kasus perundungan. “Kita tunggu saja proses selanjutnya, komitmen kami tetap jangan sampai ada perudungan terjadi ataupun jangan sampai ada pihak yang berusaha menutupi atau menghalangi upaya menghentikan perudungan,” ujar Nadia.

Sebelumnya, Perwakilan Komite Solidaritas Profesi M. Nasser melaporkan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Azhar Jaya dilaporkan ke Bareskrim Polri atas tuduhan penyebaran berita bohong terkait kematian dokter Aulia.

Nasser mengatakan bahwa berita bohong yang disampaikan oleh Kemenkes adalah pernyataan yang menyebutkan bahwa dr. Aulia meninggal akibat bunuh diri. Dalam laporan tersebut, Nasser menuntut kedua pejabat Kemenkes berdasarkan Pasal 45 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) terkait penyebaran berita bohong.

Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia kubu Arsjad Rasjid mengambil langkah cepat untuk membatalkan hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa atau Munaslub Kadin Indonesia. Mereka mengirimkan bukti bahwa Munaslub Kadin 2024 dilakukan secara ilegal keKementerian Huku dan HAM hingga Presiden Joko Widodo.

Kuasa Hukum Dewan Pengurus Kadin Indonesia Hamdan Zoelva menilai penyampaian bukti tersebut dapat mencegah Kementerian Hukum dan HAM menerbitkan aturan yang mengesahkan hasil Munaslub Kadin 2024. Hamdan mengatakan cara yang sama terbukti berhasil saat menangani kasus yang serupa.

"Kami cepat-cepat mengirimkan surat ke Kemenkumham beserta data dan fakta yang ada untuk membuktikan Munaslub Kadin 2024 ilegal. Saya harap Kementerian Hukum dan HAM mengerti," kata Hamdan di Hotel JS Luwansa, Selasa (17/9).

Dalam suratnya, Hamdan memaparkan Munaslub Kadin 2024 dilakukan secara ilegal karena tidak memenuhi dua syarat penyelenggaraan Munaslub. Pertama, pengurus Kadin tidak menerima surat protes olah Kadin tingkat provinsi.

Berdasarkan AD Kadin Indonesia, Munaslub dapat digelar jika setengah dari jumlah Kadin Provinsi dan setengah jumlah Anggota Luar Biasa Tingkat Nasional telah memberikan dua kali peringatan tertulis. Peringatan pertama tersebut harus direspons selambatnya 30 hari setelah peringatan diterima.

Adapun jika peringatan tidak diindahkan, setengah Anggota Luar Biasa Tingkat Nasional harus memberikan surat peringatan kedua. Peringatan kedua pun harus direspons selambatnya 30 hari setelah peringatan diterima.

Pengajuan Munaslub baru dapat dilayangkan jika kedua peringatan tertulis tidak diindahkan. Dengan kata lain, ada jeda 60 hari sebelum permohonan Munaslub disampaikan kepada Dewan Pertimbangan Kadin.

Kedua, Munaslub Kadin 2024 tidak memenuhi kuorum. Kuorum yang dimaksud adalah lebih dari setengah Kadin tingkat Provinsi dan setengah Anggota Luar Biasa atau ALB Kadin hadir. ALB Kadin adalah asosiasi industri yang tergabung dalam Kadin.

Munaslub Kadin 2024 mengklaim ada 28 Kadin tingkat Provinsi yang menyetujui sidang tersebut. Pada saat yang sama, Kadin Indonesia menunjukkan 21 surat penolakan penyelenggaraan sidang yang sama.

Di sisi lain, Hamdan juga mengonfirmasi Kadin telah menyurati Presiden Joko Widodo terkait legalitas Munaslub Kadin 2024. Pada intinya, surat tersebut memohon pemerintah untuk melakukan pembinaan pada Kadin sesuai fungsinya sebagai pengawas.

Merespons perpecahan di Kadin, Presiden Joko Widodo meminta mereka meyelesaikan masalah internalnya tanpa melibatkan dirinya. "Jangan nanti bola panasnya disorong ke saya," kata Jokowi usai meresmikan Kawasan Indonesia Islamic Financial Center di Menara Danareksa hari ini, Selasa (17/9).

Oleh karena itu, Hamdan berniat menyelesaikan masalah Munaslub Kadin 2024 secara internal. Walau demikian, Hamdan mengaku tidak mengabaikan penyelesaian dengan jalur hukum.

Maka dari itu, ia berencana melakukan tindakan-tindakan organisatoris pada anggota yang melanggar hukum. Walau demikian, Hamdan menekankan butuh proses untuk menentukan pelanggaran apa yang dilanggar anggota tersebut.

Ia mengaku akan mengenakan hukum pidana pada anggota yang ternyata terbukti melakukan pemalsuan dokumen. Adapun dokumen yang dimaksud adalah persetujuan Kadin Provinsi terhadap Munaslub Kadin 2024.

"Lalu, siapa yang mewakili Kadin Provinsi di Munaslub Kadin 2024? Kami sedang melakukan penelitian atas dokumen-dokumen terkait dan berkoordinasi dengan Kadin Provinsi," kata Hamdan.

Langkah ketiga yang disiapkan Hamdan adalah membatalkan Munaslub Kadin 2024 secara perdata melalui pengadilan. Walau demikian, Hamdan menekankan pembatalan melalui pengadilan merupakan langkah terakhir Kadin jika semua langkah tidak berhasil.

Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan mengumumkan 12 nama yang lolos rangkaian seleksi calon anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) periode 2024–2028. Berdasarkan pengumuman resmi nama-nama calon anggota Kompolnas terdiri atas unsur pakar kepolisian dan tokoh masyarakat.

Sebanyak 12 nama pilihan pansel selanjutnya akan diajukan kepada Presiden Joko Widodo untuk selanjutnya dipilih enam orang untuk menjadi anggota Kompolnas periode 2024–2028.

Sebelumnya, Ketua Panitia Seleksi Calon Anggota Kompolnas Hermawan Sulistyo mengatakan bahwa pansel telah menerima 137 orang. Para calon terdiri atas pakar kepolisian dan tokoh masyarakat yang mendaftar sebagai calon anggota Kompolnas.

Pendaftaran calon anggota Kompolnas periode 2024–2028 akan ditutup pada tanggal 19 Juli 2024. Hermawan mengapresiasi antusiasme masyarakat dengan mau mendaftar menjadi calon anggota Kompolnas.

Ia menambahkan 137 orang tersebut terdiri atas 37 calon peserta berlatar belakang pakar kepolisian dan 100 orang dari tokoh masyarakat. Para pendaftar ini kemudian melewati seleksi administrasi, lalu ikut tes tertulis dilanjut tes kesehatan dan kejiwaan.

Daftar Nama Calon Anggota Kompolnas Pilihan Pansel

Calon Anggota Kompolnas Unsur Pakar Kepolisian

1. Irjen Pol. (Purn) Drs. Arief Wicaksono Sudiutomo
2. Irjen Pol. (Purn) Ida Oetari Poernamasasi S.AP.,M.A.
3. Michael Marcus Iskandar Pohan S.H., M.H.
4. Raden Indah Pangestu Amaritasari S.IP., M.A.
5. Dr. Supardi Hamid, M.Si
6. Dr. Y.A. Triana Ohoiwutun, S.H., M.H.

Calon Anggota Kompolnas Unsur Tokoh Masyarakat

1. Prof. Dr. Deni S.B. Yuherawan, S.H., M.Si.
2. Fitriana Sidikah Rachman, S.Sos., M.Si
3. Gufron S.H.
4. Mochammad Choirul Anam, S.H.
5. Mustholih S.H.I., M.H., CLA
6. Dr. Yusuf, S.Ag., S.H., M.H.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) melangsungkan pertemuan terbatas bersama pimpinan Muhammadiyah di Istana Merdeka Jakarta pada Selasa (17/9). Pejabat teras Muhammadiyah yang menemui Jokowi kali ini adalah Ketua Umum Muhammadiyah Haedar Nashir dan Sekretaris Umum Abdul Mu'ti.

Mereka didampingi Ketua Muhammadiyah Bidang Ekonomi Muhadjir Effendy, Ketua Bidang Tabligh Saad Ibrahim dan Ketua Bidang UMKM Anwar Abbas.

Haedar Nashir menyampaikan pertemuan pimpinan Muhammadiyah dengan Presiden Jokowi kali ini lebih banyak membahas dialog kebangsaan dan silaturahmi, seiring dengan mendekatnya akhir masa jabatan Jokowi sebagai presiden pada 20 Oktober mendatang.

Selain itu, pertemuan tersebut juga menyisir rencana pemerintah untuk memberikan konsesi tambang batu bara kepada Muhammadiyah. Kendati demikian, Haedar Nashir menyatakan perbincangan mengenai tambang masih berada di tahapan awal.

Dia mengatakan perlu peningkatan pemahaman masyarakat mengenai industri tambang. Menurutnya, pengelolaan tambang saat ini mulai terbuka untuk pihak umum setelah sebelumnya merupakan bagian dari proses bisnis yang lebih banyak dikuasai oleh konglomerat.

Haedar Nashi mengatakan Muhammadiyah memiliki kapasitas untuk mengelola proyek berskala besar seperti konsesi tambang. Menurutnya, hal ini didasari atas pengalaman Muhammadiyah yang selama ini telah aktif di dalam sektor pendidikan dan kesehatan.

"Jangan underestimate begitu, kami Muhammadiyah bisa bangun sekolah, lembaga pendidikan tinggi, rumah sakit, dan usaha hotel. Insya Allah bisa juga menjalankan program-program berskala besar," kata Haedar Nashir saat ditemui wartawan seusai pertemuan dengan Jokowi.

Dia menekankan pengelolaan tambang oleh Muhammadiyah nantinya akan berfokus pada kesejahteraan masyarakat dan akan melakukan pengelolaan pertambangan dengan prinsip profesionalitas dan orientasi pada kepentingan publik.

"Semangatnya sama, bahwa pengelolaan tambang yang betul-betul profesional, perusahaannya juga good governance, dan juga dikelola oleh tenaga-tenaga ahli yang bertanggung jawab," ujar Haedar Nashir.

Ketua Muhammadiyah Bidang Ekonomi sekaligus Ketua Tim Pengelola Tambang Muhammadiyah, Muhadjir Effendy, mengatakan bahwa pihaknya tengah melaksanakan proses survei awal untuk mengelola tambang baru bara yang akan diberikan oleh pemerintah.

Proses itu mencakup studi geologi, pemetaan, penilaian ekonomi hingga studi lingkungan sebelum memulai eksplorasi atau pengembangan tambang batu bara. Tujuannya untuk mengumpulkan informasi dasar yang diperlukan mengenai potensi dan kelayakan suatu area untuk penambangan.

Muhadjir mengatakan pihaknya telah membentuk dua badan usaha milik Muhammadiyah (BUMM) untuk menjalani proses pengelolaan konsesi tambang batu bara. Badan usaha tersebut yakni strategic company sebagai perusahaan yang bertindak sebagai holding atau perusahaan induk yang memiliki peran strategis dalam pengelolaan tambang.

Selain itu, Muhammadiyah juga sudah menyiapkan operating company yang akan menangani operasi tambang secara langsung. Menurut Muhadjir, perusahaan-perusahaan ini akan dikelola oleh jamaah Muhammadiyah dan ahli tambang yang memiliki pengalaman di bidang tersebut.

"Survei awal sudah bekerja. Oleh karena itu kami libatkan lima fakultas jurusan pertambangan yang ada di perguruan tinggi Muhammadiyah," kata Muhadjir di Istana Merdeka Jakarta pada Rabu (11/9).

Muhadjir menguraikan BUMM strategic company nantinya berfungsi untuk mengelola berbagai anak perusahaan tambang batu bara atau unit bisnis di bawahnya. Sementara BUMM operating company akan bertugas menjalankan kegiatan bisnis harian produksi dan layanan terkait tambang batu bara.

"Operating company ini yang nanti akan bekerja sama dengan pihak kontraktor, termasuk yang melakukan survei awal untuk menentukan kelayakan pertambangannya sampai rancangan bisnisnya betul-betul mantap," ujar Muhadjir.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendorong agar polemik dualisme kepemimpinan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) segera diselesaikan. Ia meminta persoalan itu diselesaikan oleh para pengurus di internal organisasi.

Jokowi pun meminta agar dinamika Kadin saat ini tidak mencatut atau diteruskan kepada pihak luar, termasuk dirinya sebagai presiden. Menurut Jokowi, Kadin adalah organisasi pengusaha, bukan organisasi politik sehingga harus berfokus pada kepentingan bisnis dan ekonomi, bukan politik.

Jokowi berharap Kadin dapat menyelesaikan masalah internalnya tanpa harus melibatkan atau mengaitkannya dengan sosok presiden. "Jangan nanti bola panasnya disorong ke saya," kata Jokowi kepada wartawan seusai meresmikan Kawasan Indonesia Islamic Financial Center di Menara Danareksa, Jakarta pada Selasa (17/9).

Pada kesempatan tersebut, Jokowi menyampaikan dirinya punya hubungan baik dengan sejumlah pimpinan Kadin seperti Suryo Bambang Sulisto, Rosan Roeslani, hingga Arsyad Rasjid. Jokowi juga mengakui punya relasi baik dengan Ketua Umum Kadin hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) 2024 Anindya Bakrie.

"Selama sepuluh tahun saya menjabat, saya dekat dengan Kadin. Tidak sekali dua kali saya datang di acara Kadin," ujar Jokowi.

Lebih jauh, ia mengatakan bersedia bertemu dengan para pimpinan Kadin di tengah situasi politik internal saat ini. Dia kembali menegaskan agar Kadin mengurus permasalahan internalnya secara mandiri dan tidak menjadikannya sebagai persoalan yang harus diselesaikan oleh pemerintah.

"Siapapun bertemu dengan saya. Saya terbuka, tidak ada masalah. Tapi sekali lagi, selesaikan masalah Kadin ini di internal Kadin. Jangan menyorong bola panasnya ke presiden, itu saja," kata Jokowi.

Pada kesempatan tersebut, Jokowi mengatakan belum menerima surat yang disampaikan oleh Ketua Umum Kadin Kepengurusan 2021-2026 Arsjad Rasjid. "Belum sampai di meja saja," ujarnya.

Sebelumnya, Arsjad Rasjid telah menyurati Presiden Jokowi terkait dinamika yang terjadi akibat Munaslub Kadin 2024. Menurut Arsyad, pemerintah adalah pengawas dalam organisasi Kadin sebagaimana tertulis dalam Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1987 dan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 18 Tahun 2022. Arsjad memohon bantuan pemerintah untuk memberikan atensi terhadap kisruh yang terjadi.

“Keluarga besar Kadin Indonesia memohon dukungan pemerintah sebagai pengawas sesuai dengan UU No 1 Tahun 1987 dan Keppres No 18 Tahun 2022 untuk memastikan Kadin Indonesia tetap berjalan sesuai kepentingan nasional dan AD ART yang sudah ditetapkan,” kata Arsjad dalam keterangan resminya, Ahad (15/9).

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Kawasan Indonesia Islamic Financial Center di Menara Danareksa Jakarta pada Selasa (17/9). Jokowi berharap kawasan ini dapat menjadi modal penggerak ekosistem ekonomi syariah dalam negeri.

Menurut Jokowi, Indonesia punya aset potensial dengan populasi umat muslim terbesar dunia sebanyak 236 juta jiwa. Basis tersebut dapat menjadi pasar yang menjanjikan serta menghadirkan potensi ekonomi yang besar, terutama bagi industri yang terkait dengan produk dan layanan halal.

"Sebuah potensi besar yang harus kita pikirkan agar peluang yang ada ini tidak lepas ke negara lain," kata Jokowi saat menyampaikan sambutan peresmian sebagaimana disiarkan oleh kanal Youtube Sekretariat Presiden.

Jokowi menguraikan bahwa Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi pusat industri halal global dan pusat ekosistem halal dunia. Namun, untuk mencapai hal tersebut, Indonesia perlu memperkuat ekosistem ekonomi syariah multisektor yang mencakup keuangan syariah, produk halal, serta layanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Jokowi menekankan pentingnya mempersiapkan para profesional di industri halal. Dia juga menyebutkan bahwa pertumbuhan aset bank syariah domestik saat ini lebih tinggi dibandingkan bank nasional.

Lebih lanjut, Jokowi menguraikan aset bank syariah tumbuh sebesar 9,07%, lebih tinggi dibandingkan aset bank nasional yang tumbuh 8,9%. Selain itu, dana pihak ketiga di bank syariah juga tumbuh 10,41%. Capaian itu lebih tinggi dari dana ketiga di bank nasional yang hanya tumbuh 8,43%.

Melalui torehan tersebut, Jokowi menyebut Bank Syariah Indonesia merupakan bagian penting dari ekosistem ekonomi syariah nasional. Dia menginstruksikan agar bank syariah harus dikelola dengan metode dan teknologi terkini agar dapat bersaing dengan bank lain.

"Harus memiliki manajemen modern, harus kompetitif dan profesional untuk menjangkau pasar potensial yang kita miliki 236 juta penduduk muslim," ujar Jokowi.

Jokowi berharap peresmian Kawasan Indonesia Islamic Financial Center dapat menperkuat perkembangan ekonomi syariah secara menyeluruh mulai dari industri fashion muslim, wisata halal, industri halal serta industri makanan dan minuman halal.

"Ini akan terdukung semuanya, sehingga semua potensi yang ada tidak lepas lari ke kawasan lain atau ke negara lain," ujar Jokowi.

Istana Kepresidenan menyampaikan telah menerima surat dari Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) yang ditujukan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Ahad (15/9). Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menegaskan bahwa Jokowi tidak ikut campur atau terlibat dalam urusan internal Kadin.

"Tidak ada 'cawe-cawe' dari presiden. Itu urusan internal Kadin," ujar Ari lewat keterangan tertulis kepada wartawan, Ahad (15/9).

Ari menyampaikan bahwa Presiden Jokowi menghormati Kadin sebagai lembaga yang mandiri dan memiliki aturan. Kadin memiliki mekanisme internal yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).

Menurut dia, surat tersebut masih berada di Kementerian Sekretariat Negara dan akan segera diproses lebih lanjut.

"Belum disampaikan kepada Bapak Presiden. Saya belum mengetahui isi dari surat tersebut, karena surat itu ditujukan kepada Bapak Presiden," kata Ari

Kadin kini terbelah menjadi dua kubu setelah Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) 2024 secara aklamasi menunjuk Anindya Bakrie sebagai Ketua Umum Kadin. Kubu Kadin kepengurusan 2021-2026 pimpinan Arsyad Rasyid menyebut Munaslub yang menetapkan Anindya Bakrie sebagai Ketua Umum Kadin pada Sabtu, (14/9) tidak sah.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Hukum dan HAM Kadin Dhaniswara K Hardjono mengatakan Munaslub tersebut tak dijalankan sesuai aturan Kadin yang tertulis dalam Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2022.

Dhanis mengatakan sesuai AD/ART, Munaslub seharusnya diselenggarakan setelah melalui dua tahapan. Pertama adanya peringatan tertulis awal kepada Dewan Pengurus Kadin sekaligus memberikan batas waktu paling lama 30 hari untuk perbaikan.

Setelah itu, ada peringatan tertulis kedua yang dilayangkan pengurus Kadin Provinsi hingga organisasi pengusaha tingkat nasional untuk meminta Munaslub digelar. "Tidak pernah ada surat peringatan ke kami," kata Dhanis kepada Katadata.co.id, Sabtu (14/9).

Ketua Umum Kadin Arsjad Rasjid telah menyurati Presiden Joko Widodo terkait dinamika yang terjadi akibat Munaslub Kadin 2024. Menurut Arsyad, pemerintah adalah pengawas dalam keorganisasian Kadin sebagaimana tertulis dalam Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1987 dan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 18 Tahun 2022.

Karena itu, pihaknya memohon bantuan pemerintah untuk memberikan atensi terhadap kisruh yang terjadi. “Keluarga besar Kadin Indonesia memohon dukungan pemerintah sebagai pengawas sesuai dengan UU No 1 Tahun 1987 dan Keppres No 18 Tahun 2022 untuk memastikan Kadin Indonesia tetap berjalan sesuai kepentingan nasional dan AD ART yang sudah ditetapkan,” kata Arsjad dalam keterangan resminya, Ahad (15/9).

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia kubu Arsjad Rasjid memindahkan lokasi konferensi pers terkait Musyawarah Nasional luar Biasa (Munaslub). Menurut Arsjad, pihaknya dihalangi untuk masuk Menara Kadin di Jalan Rasuna Said, Jakarta.

Rencananya acara ini dilakukan pada lantai tiga menara Kadin Indonesia pada pukul 13.00 WIB. Namun, saat menuju lokasi konferensi pers, Katadata.co.id diminta untuk berpindah ke Hotel JS Luwansa. Acara yang sedianya digelar di Menara Kadin pukul 13.00 WIB baru dimulai pada 13.50 WIB.

“Sayang sekali, pengurus sah Kadin Indonesia 2021-2026 dihalangi untuk masuk kesana. Oleh oknum-oknum tidak berkepentingan dengan keberlanjutan Kadin Indonesia,” kata Arsjad dalam konferensi pers di Hotel JS Luwansa pada Minggu (15/9).

Berdasarkan pantauan Katadata.co.id, sejumlah petugas keamanan berseragam hitam tampak hadir memenuhi sudut-sudut menara Kadin dan tidak memberi akses. Arsjad mengatakan, meskipun aksesnya dihalangi dia memastikan bahwa hal ini tidak menghambat operasional Kadin.

“Tadi dengan keadaan kantor yang ada sudah ambil alih, gedung perkantoran, kami jalan terus, yang penting program Kadin jalan terus,” ujar Arsjad saat ditemui usai konferensi pers.

Dia juga menyebut bahwa dinamika yang terjadi saat ini akan terus dikomunikasikan dengan Kadin Provinis. Dia menyebt kondisi saat ini dijadikan sebagai tantangan.

“Tapi balik lagi kita fokus terhadap apa yang kami kerjakan,” katanya.

Sebagai informasi, Munaslub telah menetapkan Anindya Bakrie menjadi Ketua Umum Kadin. Forum tersebut juga Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid telah melakukan pelanggaran AD/ART Kadin.

Namun, Arsjad Rasjid melawan pendongkelan yang dilakukan kubu Anindya Bakrie. Mereka menyebut Munaslub yang dilakukan pada Sabtu (14/9) tidak sah.