Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan presiden terpilih Prabowo Subianto memberikan perhatian serius terhadap pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Menurut Dasco, Ketua Umum Partai Gerindra itu bahkan telah meminta informasi progres pembangunan dari Menteri Pembangunan Umum dan Perumahan Rakyat, kini menjabat Kepala Orotitas IKN, Basuki Hadimuljono.

“Pak Prabowo sudah minta kepada tim IKN, Menteri PU (Basuki) untuk melakukan paparan-paparan tentang pembangunan infrastruktur secara menyeluruh termasuk IKN," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (9/10).

Pada kesempatan sama, Dasco juga memastikan Prabowo nantinya yang akan meneken surat Keputusan Presiden (Keppres) pemindahan ibu kota. Penandatangan Keppres menurut Dasco masih akan menunggu berbagai persiapan termasuk ketersediaan aturan pelaksanaan yang diperlukan.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan Keppres pemindahan ibu kota sepatutnya diteken oleh Prabowo selaku presiden terpilih. Jokowi menyebut Keppres bisa ditekan ketika segala hal terkait kesiapan di ibu kota baru sudah terpenuhi.

“Seharusnya begitu. Presiden baru Prabowo yang menandatangani," kata Jokowi usai membuka Nusantara TNI Fun Run di IKN, Kalimantan Timur, Minggu (6/10).

Presiden Jokowi sebelumnya menyampaikan tidak dapat memutuskan keputusan strategis di penghujung masa jabatan yang tersisa tiga pekan lagi, termasuk pemindahan ibu kota ke IKN. Alasannya, pemindahan ibu kota ke IKN terkait dengan pembangunan infrastruktur fisik dan ekosistem.

Jokowi mengatakan pemindahan ibu kota harus memastikan kesiapan segala infrastruktur pendukung seperti rumah sakit, sarana pendidikan mulai TK, SD, SMP/SMK hingga universitas, serta perlu ada pusat keramaian seperti restoran dan warung. Oleh karena itu, menurut dia semestinya Keppres ditandatangani saat semua hal itu siap yakni pada era kepemimpinan Prabowo Subianto.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar makan malam empat mata dengan presiden terpilih hasil pemilu 2024 Prabowo Subianto pada Selasa (8/10) malam. Pertemuan yang berlangsung di sebuah restoran di kawasan Jakarta itu terungkap ke publik setelah diunggah Jokowi dalam media sosial Instagram @jokowi miliknya.

"Diskusi santai sambil santap malam bersama Presiden Terpilih Pak @prabowo. Tidak terasa dua jam lebih," tulis Jokowi dalam unggahannya.

Dalam media sosial itu diunggah foto Presiden Jokowi duduk berhadap-hadapan dengan Prabowo Subianto di meja makan. Mereka terlihat akrab satu sama lain.

Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad membenarkan pertemuan tersebut. Ia mengatakan salah satu isu yang mungkin saja dibahas dalam pertemuan itu adalah berkaitan dengan penyusunan kabinet.

Walaupun begitu, dia mengaku belum mengetahui persis isi pembicaraan antara kedua tokoh bangsa itu lantaran belum bertemu langsung dengan Prabowo. “Biasanya secara umum mungkin ada satu dua disampaikan (soal kabinet) dan saya juga belum tahu responnya bagaimana," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (9/10).

Dasco yang kembali terpilih menjadi Wakil Ketua DPR itu mengatakan pembicaraan yang berlangsung selama dua jam itu menjadi momentum untuk kedua tokoh saling bertukar informasi. Terlebih lagi transisi pemerintahan segera terjadi saat Prabowo dilantik pada Minggu (20/10) mendatang.

"Kalau dibilang pertemuan dalam rangka apa, kedua tokoh ini memang kerap bertemu dan sesekali bertemu di luar makan," kata Dasco lagi.

Di samping itu, menurut dia, dalam pertemuan tersebut tidak ada pembicaraan tentang wacana pertemuan antara Prabowo dengan Presiden Ke-5 Megawati Soekarnoputri. Keyakinan itu disampaikan Dasco lantaran selama ini belum ada pembicaraan lanjutan dari Prabowo mengenai rencana pertemuan dengan Megawati yang merupakan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). asa (8/10) malam.

Dasco mengungkapkan, Prabowo dan Jokowi sering bertemu. Tak jarang sesekali makan bersama. Kendati demikian, Dasco belum dapat memastikan pembicaraan di antara kedua tokoh tersebut lantaran belum bertemu langsung dengan Prabowo usai pertemuan.

Wakil Presiden RI Terpilih Gibran Rakabuming Raka mengatakan akan memperhatikan dan menyediakan menu makan siang bergizi gratis untuk anak-anak yang memiliki alergi terhadap makanan tertentu. Menu makanan menjadi perhatian karena Gibran mengalami alergi makanan.

“Untuk anak-anak yang memiliki alergi, saya sendiri punya alergi. Jadi ini akan ada atensi khusus. Menunya dibedakan dan itu tidak masalah,” kata Gibran saat memantau uji coba makan bergizi gratis di SMA Negeri 70 Jakarta Selatan, Rabu (9/10).

Gibran menjelaskan uji coba program tersebut sudah dijalankan selama tiga bulan di beberapa kota. Dari uji coba tersebut, menu makanan yang diberikan harus menyesuaikan dengan murid masing-masing.

Tim Gibran dan Prabowo masih mencari formulasi terbaik untuk program makan bergizi.Mereka masih uji coba terkait anggaran, dapur pusat (central kitchen), hingga memanfaatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). "Nanti akan segera kami putuskan,” kata Gibran.

Pemberian uji coba makan siang bergizi gratis di SMAN 70, menu yang diberikan adalah nasi putih, ayam teriyaki, salad sayur, tahu, perkedel, telur hingga buah pisang dengan total 781.58 kilokalori (Kkal) per kotaknya.

Jumlah porsi yang diberikan di SMAN 70 sebanyak 1.075 kotak makan dengan harga Rp25.000 per porsi. Terkait anggaran untuk tiap kotak (box) makanan, Gibran menyatakan akan terus melakukan uji coba dengan harga yang berbeda beda.
"Ini masih uji coba. Kami masih membutuhkan masukan-masukan berbagai pihak,” kata Gibran.

Anggaran Makanan Bergizi Rp800 M tiap Hari

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menyatakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan membelanjakan anggaran senilai Rp800 miliar per hari. Program ini, jika diimplementasikan secara penuh, akan menjangkau hingga 82,9 juta penerima dan memakan anggaran sebesar Rp400 triliun.

“Kalau program ini sudah jalan, maka Badan Gizi Nasional akan belanja Rp1,2 triliun setiap hari untuk investasi SDM masa depan. Sekitar 75 persen dari Rp1,2 triliun itu untuk intervensi Makan Bergizi Gratis, itu kurang lebih Rp800 miliar setiap hari,” kata Dadan kegiatan BNI Investor Daily Summit 2024 di Jakarta, Selasa.

Anggaran Rp800 miliar itu akan digunakan untuk membeli bahan baku menu makanan dari produk pertanian, yang berarti memicu peredaran uang dalam jumlah besar di masyarakat.

“Salah satu kelemahan ekonomi Indonesia selama ini adalah kurangnya likuiditas di pedesaan. Melalui program investasi masa depan ini, likuiditas desa akan ditingkatkan,” ujarnya.

Dari hasil percobaan, dengan melibatkan 3.000 anak dalam satuan pelayanan, dibutuhkan sekitar 200 kg beras, 350 kg ayam atau 3.000 butir telur, 350 kg sayuran, serta 600 liter susu per hari.

“Ini baru untuk satu satuan pelayanan. Jika program ini berjalan penuh, akan ada sekitar 30.000 satuan pelayanan di seluruh Indonesia yang melayani ibu hamil, ibu menyusui, balita, anak sekolah dari PAUD hingga SMA, termasuk santri dan sekolah-sekolah keagamaan. Ini adalah skala yang sangat besar,” ujarnya.

Menteri Koordinator. Bidang Kemaritiman dan investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengaku masih menghitung kuota atau pembatasan ekspor sedimen laut. Perhitunagan kuota akan dilakukan berdasarkan pada dampak ekspor pasir laut tersebut kepada lingkungan.

"Kami semua hati-hati. Tak ada satu gerakan pun yang tidak ada dampak negatifnya. Nah, bagaimana dampak negatif itu yang ditekan sekecil mungkin," ujar Luhut pada Selasa (8/10), seperti dikutip dari Antara.

Luhut memastikan, pemerintah pedulit terhadap lingkungan dan telah menghitung dampak negarif dari ekspor pasir laut. "Nanti pasir atau sedimen laut yang diambil pasti diisi lagi oleh alam," katanya.

Ia menilai, ekspor sedimen laut dapat menguntungkan negara. "Kalau itu mendapatkan keuntungan buat negara kenapa tidak? Asalkan tidak merusak lingkungan," kata Luhut.

Presiden Joko Widodo sebelumnya menegaskan bahwa ekspor yang dibuka adalah sedimen laut yang mengganggu alur jalannya kapal. "Sekali lagi, itu bukan pasir laut ya, yang dibuka, adalah sedimen. Sedimen yang mengganggu alur jalannya kapal," katanya.

Aturan mengenai ekspor hasil sedimentasi di laut berupa pasir laut itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut, serta tindak lanjut dari usulan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP dengan merevisi dua Peraturan Menteri Perdagangan di bidang ekspor.

Revisi tersebut tertuang dalam Permendag Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Permendag Nomor 22 Tahun 2023 tentang Barang yang Dilarang untuk Diekspor dan Permendag Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Permendag Nomor 23 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor.

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengungkap agen obat bahan alam alias obat tradisional ilegal di Kota Bandung dan Cimahi, Jawa Barat pada 25 September 2024.

Produk ilegal ini diperoleh agen dari sumber ilegal yang masih ditelusuri BPOM. Produk tersebut lalu diedarkan ke toko jamu seduh yang ada di Bandung, Cimahi, Purwakarta, Subang, dan Depok.

Jumlah barang bukti yang disita sebanyak 218 item dengan nilai mencapai Rp 8,1 miliar. BPOM lalu mengingatkan potensi bahaya bahan-bahan ilegal tersebut.

"Konsumsi obat bahan alam tanpa izin atau mengandung BKO berisiko. Bisa mengakibatkan gagal ginjal, kerusakan hati, gangguan kesehatan lainnya, bahkan kematian," kata Kepala BPOM Taruna Ikrar dalam keterangan tertulis, Selasa (9/10).

Obat yang yang disita merupakan produk tanpa izin edar yang diduga mengandung bahan kimia obat (BKO) seperti parasetamol, fenilbutazon, sildenafil sitrat, mitampiron, hingga deksametason.

Beberapa produk yang disita juga masuk dalam peringatan BPOM. Ini daftar obat yang disita:

1. Cobra X
2. Spider
3. Africa Black Ant
4. Cobra India
5. Tawon Liar
6. Wan Tong
7. Kapsul Asam Urat TCU
8. Antanan
9. Tongkat Arab
10. Xian Ling

Taruna mengingatkan pelaku usaha obat bahan alam untuk patu terhadap regulasi yang ditetapkan. Kepatuhan juga harus ditunjukkan olebh distributor hingga produsen.

"Berperan aktif dan menunjukkan komitmen konsisten dalam memastikan jaminan keamanan, manfaat, dan mutu obat bahan alam yang diproduksi," katanya.

BPOM juga meminta masyarakat agar cerdas dalam memilih obat bahan alam. Masyarakat diminta mengingat “Cek KLIK” (Cek Kemasan, Label, Izin Edar, dan Kedaluwarsa).

Pemerintah akan membangun proyek kereta api ringan atau light rail transit (LRT) di Pulau Bali. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyebut, studi pembangunan proyek yang diperkirakan membutuhkan anggaran mencapai ratusan triliun rupiah ini sedang berlangsung.

"Pembahasan pembiayaan sudah semua jalan, dan saya kira studinya lagi dilakukan," kata Luhut di Jakarta, Selasa (8/10), seperti dikutip dari Antara.

Ia menjelaskan, studi sedang dilakukan secara menyeluruh untuk memastikan seluruh aspeknya, termasuk pembiayaan sesuai dengan kebutuhan. Meski begitu, ia tidak memberikan gambaran terkait rencana pembiayaan dari pada rencana proyek pembangunan LRT tersebut.

Ia menjelaskan, tahap studi saat ini mencakup penyelesaian desain LRT bawah tanah atau underground yang akan menghubungkan Bandara Ngurah Rai dengan kawasan ekonomi khusus di wilayah Bali. Kawasan-kawasan yang akan dilalui LRT, meliputi Kura-Kura Bali, Sanur, dan potensi perluasan ke daerah Canggu.

Luhut sebelumnya mengatakan LRT Bali perlu dibangun untuk menghindari terjadinya penumpukan atau stuck penumpang pada 2026. Pada tahun tersebut, Bandara Ngurah Rai akan melayani sekitar 24 juta penumpang per tahun.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Bali Dewa Made Indra mengatakan, sudah mulai melakukan rapat persiapan menjelang dimulainya pembangunan kereta bawah tanah Bali Subway.

“Ya kemarin sudah diadakan rapat persiapan untuk peletakan batu pertama pembangunan LRT, nanti setelah pasti tanggalnya akan dilaksanakan,” kata dia di Denpasar, Kamis (8/8).

KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi mengumumkan telah memulai penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam pencairan kredit usaha pada PT Bank Perkreditan Rakyat atau bank Jepara Artha 2022 - 2024.

"Per 24 September, KPK telah memulai penyidikan untuk dugaan tindak pidana korupsi untuk perkara Bank Jepara Artha dan telah menetapkan lima orang sebagai tersangka," kata juru bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto dikutip dari Antara, Rabu (9/10).

Tessa mengatakan nama dan jabatan tersangka belum dapat disampaikan karena proses penyidikan yang sedang berjalan.

Pada 26 September, penyidik KPK mengeluarkan surat larangan bepergian ke luar negeri terhadap lima orang warga negara Indonesia berinisial JH, IN, AN, AS dan MIA.

Larangan bepergian keluar negeri tersebut dilakukan oleh Penyidik karena keberadaan yang bersangkutan di wilayah Indonesia dibutuhkan dalam rangka proses penyidikan dugaan tindak pidana korupsi sebagaimana tersebut di atas.

Larangan bepergian ke luar negeri tersebut berlaku selama enam bulan.

Bursa Efek Indonesia (BEI) sedang berusaha mempercepat proses voluntary delisting atau penghapusan emiten dari bursa saham, kepada emiten bermasalah.

BEI kini aktif berkomunikasi dengan berbagai pihak untuk melakukan buyback saham, sebagai langkah membeli kembali saham emiten bermasalah. Selain itu, BEI juga tengah mencari pihak yang dapat diminta melakukan aksi tersebut.

OJK sebelumnya mengumumkan delapan emiten di BEI telah dinyatakan pailit atau bangkrut. BEI juga menjatuhkan sanksi dan denda hingga Rp 50 juta kepada enam emiten karena lalai dalam menyampaikan laporan keuangan.

Denda dan sanksi terhadap emiten bermasalah serta bangkrut menjadi salah satu artikel Top News Katadata.co.id. Selain itu, simak juga penjelasan BEI terkait aksi borong saham Prajogo Pangestu, serta Kominfo yang keberatan Bukalapak diakuisisi aplikasi asal Cina.

1. Delapan Emiten Bangkrut Didenda dan Diminta Minggat dari BEI, Ini Daftarnya

Direktur Penilaian Perusahaan Bursa Efek Indonesia (BEI), I Gede Nyoman Yetna, mengatakan bahwa pihaknya sedang berusaha untuk mempercepat proses voluntary delisting atau penghapusan emiten dari bursa saham.

BEI kini aktif berkomunikasi dengan berbagai pihak untuk melakukan buyback saham, yang merupakan langkah membeli kembali saham emiten yang bermasalah. Selain itu, BEI juga tengah mencari pihak yang dapat diminta untuk melakukan buyback saham tersebut.

“Karena ujungnya kita sangat mengharapkan bahwa pelaksanaan voluntary delisting itu berhasil," kata Nyoman kepada wartawan di Gedung Bursa Indonesia, Jakarta, Selasa (8/10).

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebelumnya mengumumkan delapan emiten di BEI telah dinyatakan pailit atau bangkrut. BEI juga menjatuhkan sanksi dan denda hingga Rp 50 juta kepada enam emiten karena lalai dalam menyampaikan laporan keuangan.

Emiten tersebut di antaranya:

• PT Hanson International Tbk (MYRX),
• PT Grand Kartech Tbk (KRAH),
• PT Surabaya Agung Industri Pulp & Kertas Tbk (SAIP),
• PT Cottonindo Ariesta Tbk (KPAS),
• PT Steadfast Marine Tbk (KPAL),
• PT Texmaco Perkasa Engineering Tbk (TPEN),
• PT Prima Alloy Steel Universal Tbk (PRAS),
• PT Nipress Tbk (NIPS).

2. BEI Buka Suara Soal Prajogo Pangestu Borong Saham BREN

Bursa Efek Indonesia (BEI) memberikan penjelasan terkait langkah orang terkaya di Indonesia yaitu Prajogo Pangestu yang memutuskan untuk memborong saham PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN).

Aksi tersebut menyebabkan jumlah saham yang beredar, atau yang dikenal dengan istilah free float, mengalami penurunan signifikan.

Imbasnya, BREN harus keluar dari indeks bergengsi Financial Times Stock Exchange (FTSE) karena tidak lagi memenuhi persyaratan free float yang ditetapkan.

Free float merujuk pada jumlah saham yang tersedia untuk diperdagangkan di pasar sekunder oleh publik. Salah satu syarat agar saham dapat tetap berada dalam FTSE Global Equity Index adalah perusahaan harus memiliki minimal 5% saham yang diperdagangkan publik.

Namun, FTSE Russell mengumumkan bahwa BREN dikeluarkan dari indeks tersebut setelah empat pemegang saham utama menguasai 97% saham perusahaan, yang membuat free float jauh di bawah ambang batas.

3. Kominfo Keberatan jika Bukalapak Diakuisisi Aplikasi Asal Cina

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) memberikan tanggapan terkait rencana aplikasi belanja asal Cina, Temu, yang akan masuk ke Indonesia melalui akuisisi PT Bukalapak.com Tbk (BUKA).

Menteri Kominfo Budi Arie Setiadi menyatakan keberatan jika Temu benar-benar jadi mengakuisisi Bukalapak. Menurutnya, Temu adalah aplikasi belanja yang menghubungkan konsumen langsung dengan pabrik, dan kedua entitas tersebut berlokasi di luar negeri, tepatnya di China.

Budi Arie menekankan pentingnya mempertimbangkan dampak dari pengaruh asing dalam ekosistem e-commerce Indonesia.

"Kalau mereka begitu model bisnisnya akan menghancurkan UMKM kami," kata Budi Arie saat ditemui wartawan di Jakarta, Selasa (8/10).

Ia menilai Indonesia perlu meningkatkan produksi dalam negeri. Jika negara menggenjot produksi dalam negeri, maka turut membuka peluang tersedianya lapangan pekerjaan bagi masyarakat.

4. Kata Bukalapak soal Kabar Akan Diakuisisi E-Commerce Cina yang Dilarang Masuk RI

Bukalapak dikabarkan akan diakuisisi oleh e-commerce asal Cina Temu. Aplikasi belanja online ini sudah tiga kali mengajukan izin ke Indonesia, namun selalu ditolak. AVP of Media & Communication at Bukalapak Fairuza Ahmad Iqbal enggan berkomentar mengenai rumor.

Informasi resmi terkait Bukalapak akan disampaikan lewat laman keterbukaan informasi OJK atau Otoritas Jasa Keuangan, lantaran sudah menjadi perusahaan terbuka dengan ticker BUKA.

E-commerce Indonesia lainnya yakni Tokopedia diambil alih oleh TikTok yang memiliki induk usaha di Cina ByteDance pada akhir tahun lalu.

Di sisi lain, Menteri Kominfo Budi Arie Setiadi keberatan jika Temu benar-benar mengakuisisi Bukalapak.com. Alasannya, model bisnis Temu yang menghubungkan langsung konsumen dengan pabrik.

5. Survei Terbaru Usai Debat Pilkada Jakarta, Siapa yang Dinilai Tampil Unggul?

Debat perdana tiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur di pemilihan kepala daerah (Pilkada) Jakarta pada Minggu (6/10) menarik perhatian publik. Ketiga pasangan yang berlaga tampil percaya diri memaparkan visi dan misi yang akan dijalankan bila terpilih memimpin Jakarta.

Berdasarkan survei terbaru Katadata Telco Survey yang digelar Katadata Insight Center bekerja sama dengan tSurvey, debat pilkada Jakarta tersebut ditonton oleh 71,1% pemilih Jakarta. Adapun survei digelar pada 6-7 Oktober usai dengan tingkat kepercayaan 95%. Survei dilakukan dengan model online survei lewat broadcast.

Pada survei yang melibatkan 1.081 responden tersebut sebanyak 72% menilai aspek yang mempengaruhi penilaian terhadap calon adalah kejelasan gagasan. Selanjutnya sebanyak 69,4% memperhatikan penguasaan materi, 61,3% memperhatikan inovasi dan gagasan dan 60,6% memperhatikan sikap terhadap lawan debat.

Secara umum, survei menunjukkan pasangan nomor 1 Ridwan kamil - Suswono dinilai tampil lebih menarik dibanding pasangan Dharma Pongrekun - Kun Wardana dan Pramono Anung - Rano Karno. Pasangan RK - Suswono yang mendapat nomor urut 1 mengantongi kepuasan dari 45,5% pemilih.

Vietnam saat ini tengah menikmati pertumbuhan ekonomi yang meningkat pesat. Berdasarkan data resmi, Produk Domestik Bruto atau PDB Vietnam tumbuh mencapai 7,4% secara tahunan pada kuartal III tahun ini.

Peningkatan PDB Vietnam itu bahkan menjadi yang tertinggi dalam dua tahun terakhir meskipun terdampak oleh badai Typhoon Yagi yang melanda negara tersebut bulan lalu. Kinerja ekspor dan industri menjadi penopang utama dari melesatnya ekonomi Vietnam.

Hal itu tercermin dari sektor industri dan konstruksi Vietnam yang tumbuh 9,11%. Sementara itu, industri pengolahan dan manufaktur mencapai rekor enam tahun dengan peningkatan 11,41%.

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal mengatakan, pertumbuhan PDB yang tinggi itu memperlihatkan Vietnam menjadi salah satu contoh negara yang bisa mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi karena industrialisasi. Hal itu menurut Faisal sama seperti yang terjadi di Cona.

“Menarik investasi masuk ke Vietnam termasuk investasi asing untuk masuk ke sektor-sektor terutama di industri manufaktur," kata Faisal kepada Katadata.co.id, Selasa (8/10).

Investasi ke Vietnam menurut Faisal bukan hanya terjadi pada industri padat karya seperti tekstil atau sepatu saja, namun sampai ke teknologi ke tingkat lebih tinggi. Hal ini memberikan nilai tambah langsung ke industri elektronika Vietnam.

Meskipun pertumbuhannya tidak semasif Cina, Faisal menilai Vietnam memang mendorong industrialisasi lebih tinggi. Dengan kondisi Vietnam saat ini, Faisal menilai Vietnam bisa menjadi kekuatan baru di ASEAN meskipun secara kekuatan ekonomi, masih paling besar dipegang Indonesia, Thailand, Singapura, dan Malaysia. Di sisi lain, jika melihat dari sisi PDB per kapita, Vietnam sudah melampaui Filipina.

"Jadi kalau menurut tingkat kesejahteraannya, Vietnam hanya sedikit di bawah Indonesia dan yang tertinggi tentu saja Singapura, Brunei, Malaysia, Thailand, Indonesia, Vietnam, dan Filipina di bawahnya," ujar Faisal.

Faisal mengatakan perubahan peta itu karena percepatan pertumbuhan ekonomi Vietnam sehingga bisa menyalip Filipina. Sebentar lagi, Faisal mengatakan bisa saja Vietnam secara besaran ekonomi berpotensi menyalip Malaysia yang berarti akan menyalip Indonesia.

"PDB per kapitanya kalau nanti bisa menyalip Indonesia, Vietnam dari sisi nominalnya memang masih jauh kalau dengan Indonesia. Tapi tingkat kesejahteraannya tidak menutup kemungkinan terus tinggi kalau dia terus tumbuh 7% dan kalau Indonesia hanya terus 5% bisa disalip oleh Vietnam," kata Faisal.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira juga menilai Vietnam bisa menjadi super star dan menjadi motor kekuatan yang menjadi pesaing berat Indonesia. Bahkan, Bhima menyebut Vietnam jauh di atas Indonesia dalam kapasitas industri bernilai tambah dan berteknologi tinggi.

Hal itu dikarenakan Indonesia masih terjebak pada pengolahan dan pengolahan di Indonesia basisnya sumber daya alam. "Jadi kalau kita produksi nikel setengah jadi, kirimnya ke Vietnam diolah sama mereka jadi baterai kendaraan listrik jadi VinFast. Nah nanti VinFast masuk ke Indonesia jadi nilai tambahnya sebenarnya banyak dinikmati Vietnam," kata Bhima.

Bhima melihat Indonesia memiliki potensi pasar domestik yang besar, namun PMI manufakturnya melemah. PHK massal justru terjadi di sektor manufaktur padat karya.

Kondisi itu menurut Bhima menjadi salah satu peringatan yang berarti ada kesalahan dalam pengelolaan manajemen industri manufaktur. Hal ini baik orientasi domestik yang pasarnya harusnya besar maupun pasar pada ekspor.

"Mungkin karena kita kebijakan daya saingnya, dukungan investasi untuk mesin dan teknologi tidak sebesar dukungan pemerintah Vietnam dan juga terkesan Indonesia relatif lebih proteksionisme dibandingkan Vietnam," ujar Bhima.

Menurutnya hal itu terlihat dari derasnya impor ilegal ke Indonesia dan merusak industri manufaktur. Padahal jika dilihat dari sumber daya, jumlah tenaga kerja, dan konsumen seharusnya Indonesia bisa lebih unggul daripada Vietnam.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka opsi untuk menerbitkan daftar pencarian orang (DPO) untuk Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor. Opsi itu dimungkinkan setelah Sahbirin ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan penyidik akan terlebih dulu melakukan pemanggilan terhadap yang bersangkutan. DPO akan diterbitkan apabila yang bersangkutan bersikap tidak kooperatif dengan tidak memenuhi panggilan penyidik.

"Kami akan lakukan prosedur pemanggilan. Tidak hadir, kami panggil kembali. Tidak hadir lagi akan kami DPO," kata Ghufron di Gedung Merah Putih KPK, Selasa (8/10).

Ghufron mengatakan penyidik tidak langsung menerbitkan DPO terhadap Sahbirin karena ada prosedur yang harus dijalankan sebelum dilakukan penerbitan DPO. Sebelumnya penyidik KPK telah menetapkan tujuh orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa terkait tiga proyek pembangunan di Provinsi Kalimantan Selatan.

Para tersangka tersebut adalah Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor (SHB), Kadis PUPR Kalimantan Selatan Ahmad Solhan (SOL), Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Kalimantan Selatan Yulianti Erlynah (YUL), Bendahara Rumah Tahfidz Darussalam Ahmad (AMD), dan Plt. Kabag Rumah Tangga Gubernur Kalimantan Selatan Agustya Febry Andrean (FEB). Selain itu, masih ada dua tersangka lainnya yang berasal dari pihak swasta yakni Sugeng Wahyudi (YUD) dan Andi Susanto (AND).

Sita Uang Rp 12 Miliar

Dalam pengusutan dugaan perkara ini, tim penyidik KPK menyita uang tunai sebanyak Rp 12 miliar dan US$ 500. Menurut Nurul Ghufron uang tersebut ditemukan penyidik KPK pada tersangka YUL, FEB dan AMD.

“Uang tersebut merupakan bagian dari fee 5 persen untuk SHB (Gubernur Kalsel Sahbirin Noor) terkait pekerjaan lainnya di Dinas PUPR Provinsi Kalsel," kata Nurul Ghufron.

Sedangkan proyek yang menjadi objek perkara tersebut adalah pembangunan lapangan sepak bola di Kawasan Olahraga Terintegrasi Provinsi Kalimantan Selatan senilai Rp 23 miliar. Proyek lainnya adalah pembangunan gedung Samsat Terpadu senilai Rp 22 miliar, dan pembangunan kolam renang di Kawasan Olahraga Terintegrasi Provinsi Kalimantan Selatan dengan nilai Rp 9 miliar.

Atas penerimaan suap tersebut, para tersangka kemudian melakukan rekayasa agar proses lelang dimenangkan oleh pihak yang memberikan fee. Rekayasa tersebut dilakukan, antara lain dengan cara membocorkan harga perkiraan sendiri dan kualifikasi perusahaan yang disyaratkan pada lelang.

Kemudian merekayasa proses pemilihan e-katalog agar hanya perusahaan tertentu yang dapat melakukan penawaran. Modus lain adalah menunjuk konsultan yang terafiliasi dengan pemberi suap, dan pelaksanaan pekerjaan sudah dikerjakan lebih dulu sebelum tanda tangan kontrak.

"Terdapat fee sebesar 2,5 persen untuk PPK (pejabat pembuat komitmen) dan 5 persen untuk SHB," ujar Ghufron.

Keenam orang yang berstatus sebagai penyelenggara negara tersebut dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau b, Pasal 11, atau 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan dua pihak swasta tersebut dijerat dengan Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Universitas Diponegoro (Undip) bersama dengan Australian National University (ANU) merancang teknologi pengubah air payau menjadi air bersih layak minum dengan menggunakan tenaga surya. Kerja sama ini terlaksana dari dana hibah penelitian dari Knowledge Partnership Platform Australia-Indonesia (Koneksi) dari pemerintah Australia.

Direktur Direktorat Science Techno Park (DSTP) UNDIP, I Nyoman Widiasa, mengatakan sistem desalinasi ini mengubah air payau menjadi air minum. Tak hanya itu, sistem ini juga memberikan dampak nyata bagi mahasiswa dan masyarakat sekitar.

"Mesin ini diharapkan tidak hanya menghasilkan air yang bisa dinikmati oleh masyarakat tapi juga menjadi sarana untuk pendidikan bagi mahasiswa, anak SMK, kemudian masyarakat," ujar Widiasa saat ditemui di sela acara SDGs Annual Confrence 2024, di Jakarta, Selasa (8/10).

Widiasa mengatakan, air payau yang diolah oleh mesin desalinasi milik Undip dan ANU sangat layak untuk dapat dikonsumsi masyarakat. Mesin desalinasi ini dapat menyaring hingga 200 ribu liter air layak minum dalam sehari dengan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) seluas 20x15 meter.

"30 ribu kilovolt, teknologi desalinasi ini dapat menyaring hingga 200 ribu liter air layak minum dalam sehari," ujarnya.

Widiasa melanjutkan, Undip akan terus melanjutkan program yang bermanfaat untuk masyarakat meskipun program dari Koneksi sudah selesai dilaksanakan. Ia berharap selanjutnya akan ada universitas lain seperti di Universitas Negeri Semarang dan Universitas General Sudirman yang bisa berkontribusi.

Sementara itu, Head of Strategic Communication and Public Discourse, Koneksi, Adek Media Roza, mengatakan riset yang dilakukan oleh Undip merupakan salah satu harapan Koneksi. Ia menyebut, riset yang didanai Koneksi tersebut bisa dapat diaplikasikan untuk menghadapi tantangan kekurangan air bersih.

"Karena perubahan iklim, kita menghadapi tantangan kekurangan air bersih. Nah salah satunya adalah melalui salinitas ini juga kita dukung dengan harapan nanti ini akan menjadi prototipe yang mungkin bisa diaplikasikan di tempat-tempat lain," ujar Adek.

Sebagaimana diketahui, merupakan hibah Pemerintah Australia dengan nilai komitmen mencapai AUD 50 juta, yang akan dilaksanakan selama lima tahun, yakni 2023-2027.

Calon gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengaku optimistis menghadapi debat perdana pada 18 Oktober 2024 mendatang. Mantan Menteri Sosial periode pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu mengaku tak terbebani jelang adu gagasan dengan dua kandidat lainnya.

"Biasa aja. Kan itu, kita kan sudah menjalankan 5 tahun lalu. Jadi kalau saya kebetulan tiap hari makan data," kata Khofifah di kantor Katadata.co.id, Blok M Plaza, Jakarta Selatan, Selasa (8/10).

Adapun, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur akan menggelar debat perdana calon gubernur Jawa Timur pada 18 Oktober mendatang. Tema yang diangkat yakni kebutuhan dasar dengan sub-tema sektor pendidikan, kesehatan, kependudukan, dan kedaulatan pangan.

Khofifah yang mendapat nomor urut 2 sebelumnya sudah mulai turun menyerap aspirasi dari masyarakat. Ia mengaku menerima banyak masukan seperti dari pedagang saat blusukan ke Pasar Sayur 1 Magetan, Minggu (6/10) lalu.

Pilkada Jawa Timur 2024 diikuti tiga pasangan calon, yakni Nur Hamidah-Lukmanul Khakim dengan nomor urut 1. Lalu Khofifah Indar Parawansa-Emil Elestianto Dardak dengan nomor urut 2, dan Tri Rismaharini-Zahrul Azhar Asumta dengan nomor urut 3.

Masa kampanye pilkada berjalan mulai 25 September hingga 23 November 2024. Tahapan pemungutan suara Pilkada 2024 berlangsung pada 27 November sedangkan penghitungan suara serta rekapitulasi hasil penghitungan suara dimulai pada 27 November hingga 16 Desember 2024.