Kontroversi soal tunjangan kembali muncul dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Kali ini, tiap anggota dewan akan mendapatkan tunjangan rumah karena tak ada lagi pemberian rumah dinas.

"Semua mendapatkan pengganti untuk rumah tempat tinggal itu sama, kecuali itu Pimpinan DPR karena sudah mendapat rumah dinas dari Sekretariat Negara," kata Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar di RJA DPR, Kalibata, Jakarta, Senin (7/10) dikutip dari Antara.

Indra menjelaskan alasan pemberian tunjangan dan meniadakan rumah dinas. Ia mengatakan lebih dari separuh rumah yang ada di Komples Rumah Jabatan Anggota (RJA) DPR tak layak dihuni.

Sejumlah masalah yang muncul antara lain rembok rembes, atap bocor, hingga tikus. Ia menduga, keberadaan tikus karena posisi rumah dinas yang dekat dengan sungai dan tempat pembuangan sampah.

"Kalau musim hujan, baru ketahuan tak nyaman," katanya.

Rencana ini menuai kritik. Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menilai kondisi ekonomi masyarakat saat ini tengah menurun. Maka tidak bijak dan tidak layak jika muncul wacana pemberian tunjangan kepada wakil rakyat yang hidup dari uang pajak rakyat.

“Wacana ini menunjukkan ketidakempatian Sekretariat (DPR) maupun wakil rakyat terhadap kondisi ekonomi Indonesia yang melemah,” kata Huda kepada Katadata.co.id, Senin (7/10).

Tunjangan ini nantinya menambah tunjangan yang telah diterima wakil rakyat. Beberapa yang telah didapatkan antara lain tunjangan kehormatan senilai Rp 1,5 juta, tunjangan komunikasi Rp 15,5 juta, tunjangan listrik Rp 7,7 juta, hingga tunjangan fungsi pengawasan Rp 3,7 juta.

Mereka juga mendapatkan tunjangan jabatan Rp 9,7 juta hingga tunjangan PPh Pasal 21 sebesar Rp 2,6 juta. Dengan angka tersebut, anggota DPR bisa mendapatkan gaji di atas Rp 50 juta per bulan.

Model tunjangan ternyata juga berlaku di parlemen negara tetangga. Di Malaysia, anggota parlemen bisa mendapatkan tunjangan hiburan, sopir, hingga komunikasi.

Di Singapuraa, penghasilan wakil rakyat Negeri Singa itu hanya ditambahkan bonus tahunan, Tunjangan hanya diberikan bagi anggota parlemen untuk menggaji stafnya.

Berikut model tunjangan anggota parlemen sejumlah negara di Asia Tenggara:

Singapura

Negeri Singa mengatur gaji anggota parlemen mereka dengan jelas. Dikutip dari laman resmi Pemerintahan Singapura, anggota parlemen mereka digaji dengan biaya SGD 13,750 atau setara Rp 165,1 juta tiap bulan.

Mereka juga menghitung biaya gaji secara keseluruhan yang meliputi 13 gaji ditambah bonus. Secara total, anggota parlemen Singapura mendapatkan upah SGD 192.500 atau setara Rp 2,3 miliar tiap tahunnya.

Sebagai tambahan, tiap anggota parlemen Singapura mendapatkan tunjangan SGD 1.300 atau setara Rp 18 juta sebulan untuk untuk gaji asisten legislatif dan SGD 500 atau setara Rp 6 juta untuk asisten sekretaris

Malaysia

Jiran Indonesia ini menggaji anggota parlemennya di angka 16 ribu ringgit atau setara Rp 58,4 juta tiap bulannya. Tak hanya itu, anggota parlemen Malaysia juga mendapatkan berbagai tunjangan seperti bahan bakar hingga rapat.

Dikutip dari New Straits Times, beberapa tunjangan yang didapatkan di antaranya:

Tunjangan kehadiran rapat: 400 ringgit atau Rp 1,4 juta tiap rapat
Tunjangan hiburan: 2.500 ringgit atau Rp 9,1 juta tiap bulan
Tunjangan bahan bakar: 1.500 ringgit atau Rp 5,4 juta per bulan
Tunjangan supir: 1.500 ringgit atau Rp 5,4 juta per bulan
Tunjangan tagihan biaya telekomunikasi: 900 ringgit atau Rp 3,2 juta per bulan
Tunjangan tarif tol: 300 ringgit atau Rp 1 juta per bulan

Filipina

Gaji parlemen serta aparatur pemerintahan di Filipina dibagi berbagai jenjang. Anggota dewan, yang berada dalam jenjang 31 memikiki gaji 278.434 peso hingga 318.806 peso. Angka ini setara mencapai 955,585 peso atau setara Rp 76,6 juta hingga Rp 87,7 juta tiap bulan.

Anggota Kongres Filipina juga mendapatkan beragam tunjangan. Dari laman Komisi Audit Filipina, dewan mendapatkan tunjangan untuk konsultan kontrak, perjalanan, komunikasi, fungsi representasi, dana urusan publik, kantor, hingga tunjangan lainnya.

Tak ada penjelasan soal berapa besar tambahan tunjangan ini. Namun, berdasarkan data 2020, total anggota dewan Filipina mendapatkan dana-dana tambahan sebesar 21,5 juta peso atau total Rp 5,9 miliar per orang tiap tahun.

Thailand

Dari laman IPU Parline, laman data parlemen internasional, Thailand menggaji anggota parlemen mereka sebesar 854,760 baht atau hampir Rp 400 juta per tahunnya.

Namun mereka juga memberikan tunjangan dasar yang tak kalah besar yakni sebesar 507 baht, setara Rp 237 juta per tahun. Mereka juga memberikan tunjangan kehadiran senilai 1.500 baht atau setara Rp 701 ribu setiap rapat.

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) mengungkapkan masih adanya temuan pelanggaran pada tahapan pemilihan kepala daerah atau Pilkada 2024. Anggota Bawaslu Puadi mengatakan masalah itu berkaitan dengan netralitas penyelenggara negara atau ASN dan kepala desa.

"Peristiwa yang paling banyak ditemukan adalah pelanggaran yang tertuang pada Pasal 71 ayat (1) UU Pilkada," kata Puadi seperti dikutip, Selasa (8/10).

Menurut Puadi Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Pilkada menyangkut beberapa poin pelanggaran terutama terkait netralitas aparatur sipil negeri (ASN) dan kepala desa. Aturan tersebut juga melarang petahana yang kembali ikut dalam pesta demokrasi 5 tahunan mengganti pejabat di lingkungan pemerintah setempat.

Puadi mengatakan saat ini sudah menerima beberapa aduan terkait pelanggaran berkaitan dengan netralitas. Menurut Puadi keduanya merupakan dugaan tindak pidana pemilihan.

Puadi menambahkan bahwa pihaknya saat ini sedang menangani pelanggaran berkaitan dengan netralitas. "Beberapa daerah sudah pada tahap penyidikan seperti di Kabupaten Malaka, NTT serta Kabupaten Pinrang dan Enrekang di Sulawesi Selatan," ujar Puadi.

Tahapan Pilkada 2024 saat ini memasuki masa kampanye yang berlangsung sejak 25 September hingga 23 November 2024. Dalam 3 hari terhitung mulai 24 hingga 26 November 2024 masuk pada masa tenang.

KPU telah menetapkan hari pencoblosan pada 27 November 2024. Tahapan selanjutnya yaitu 27 November sampai dengan 16 Desember 2024 penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara di seluruh daerah penyelenggara Pilkada 2024.

Sebelumnya KPU telah mengumumkan sebanyak 1.553 pasangan calon yang mengikuti Pilkada Serentak 2024 di 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota. Sebelumnya terdapat 1.561 pasangan calon yang mendaftar ke KPU.

Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor sebagai tersangka dugaan korupsi di Pemerintah Provinsi Kalsel. Penyidik telah menemukan bukti awal untuk menetapkan Sahbirin jadi tersangka kasus suap.

"Ditemukan bukti permulaan yang cukup terkait dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara atau yang mewakilinya," kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron di Gedung Merah Putih, Jakarta, Selasa (8/10) dikutip dari Antara.

Tersangka lainnya adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kalsel Ahmad Solhan, Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Kalsel Yulianti Erlynah, Bendahara Rumah Tahfudz Darussalam Ahmad, serta Plt Kepala Bagian Rumah Tangga Gubernur Kalsel Agustya Febry Andrean.

Sahbirin dan empat bawahannya dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau b, Pasal 11, atau 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

KPK juga menetapkan dua tersangka dari pihak swasta yang diduga terlibat. Keduanya adalah Sugeng Wahyudi dan Andi Susanto. Enam tersangka sudah ditahan KPK, sedangkan Sahbirin belum ditahan.

"Penyidik masih berupaya mengamankan pihak-pihak lain yang bertanggung jawab," kata Nurul.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah ruang kerja Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) Sahbirin Noor pada Selasa (8/10). Penggeledahan dilakukan usai menangkap empat pejabat Dinas PUPR Kalsel dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Minggu (6/10) malam.

Dalam OTT tersebut, KPK turut menyita uang tunai sekitar Rp 10 miliar. Uang tersebut diduga sebagai uang suap dalam proyek pengadaan barang dan jasa di Kalimantan Selatan.

Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) menyiapkan tiket pesawat komersil tujuan Solo untuk kepulangan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Ibu Negara Iriana setelah lengser dari jabatannya pada 20 Oktober mendatang.

Menteri Sekretaris Kabinet Pratikno mengatakan Jokowi dan Iriana akan berangkat ke Solo setelah acara lepas-sambut presiden di Istana Merdeka Jakarta.

Pada momen itu, Jokowi akan menyambut kedatangan Prabowo setelah dilantik menjadi presiden di Gedung Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Jakarta.

“Nanti kami atur, jadi pokoknya komersil sudah siap,” kata Pratikno kepada wartawan di ruang media atau press room Istana Merdeka Jakarta pada Selasa (8/10).

Kendati berencana untuk menggunakan pesawat komersil untuk bertolak ke Solo, Jokowi akan tetap mendapatkan fasilitas keprotokolan dan pengawalan dari pasukan pengaman presiden atau Paspampres.

"Sebagai mantan presiden tetap berhak untuk memperoleh dukungan pengamanan Paspampres, dan ada grup tersendiri untuk mantan presiden dan mantan wakil presiden," ujar Pratikno.

Pada kesempatan tersebut, Pratikno juga mengatakan Jokowi belum bisa menempati rumah pensiun yang berlokasi di Jalan Adi Sucipto, Desa Blulukan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Ini karena rumah seluas 1,2 hektare alias 12.000 meter persegi itu masih dalam proses pembangunan. "Kelihatannya belum menempati,” kata Pratikno.

Dia menguraikan Jokowi kerap menolak saat ditawari fasilitas rumah pensiun oleh Kementerian Sekretariat Negara. Jokowi baru mengiyakan tawaran tersebut ketika memasuki tahun ketiga periode kedua pemerintahannya. “Pembangunannya tertunda karena keinginan beliau,” ujar Pratikno.

Rumah pensiun merupakan hadiah dari negara atas kinerja Jokowi selama menjabat sebagai Presiden. Hal itu selaras dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pengadaan dan Standar Rumah bagi Mantan Presiden dan/atau Mantan Wakil Presiden Republik Indonesia.

Pergerakan harga minyak dunia pada sore ini turun 2% usai sepekan terakhir melonjak 8%. Melansir Reuters pada sore ini, harga minyak Brent turun 2% menjadi US$ 79,31 per barel dan West Texas Intermediate turun 2,07% menjadi US$ 75,54 per barel.

Kenaikan harga minyak terhenti pada hari ini karena pasar menunggu respon Israel terhadap serangan roket Iran pada minggu lalu. Pengamat Energi Universitas Gadjah Mada Fahmy Radhi mengatakan kenaikan harga minyak terjadi akibat dampak serangan Iran.

Lonjakannya dapat terus terjadi apabila konflik geopolítik di Timur Tengah memanas. "Kalau eskalasi perang meluas, tidak menutup kemungkinan angkanya di atas US$ 100 per barel. Kondisi ini akan sangat mempengaruhi Indonesia karena negara net importer minyak," katanya saat dihubungi Katadata.co.id, Selasa (8/10).

Untuk mengantisipasi hal itu, pemerintah perlu mengambil dua langkah. Pertama, menaikkan harga bahan bakar minyak nonsubsidi pada bulan depan. Kedua, melakukan pembatasan BBM bersubsidi untuk menghemat anggaran negara.

Dalam catatan Reuters, harga minyak Brent naik lebih 8% dan WTI melonjak 9% pada pekan lalu. Angka kenaikannya menjadi yang tertinggi secara mingguan dalam setahun terakhir.

Lonjakan itu terjadi setelah serangan rudal Iran pada 1 Oktober terhadap Israel. Pelaku pasar khawatir Israel meresponnya dengan menyerang infrastruktur minyak di Teheran. "Jika itu terjadi harga minyak bisa naik US$ 3 hingga US$ 5 per barel," kata Presiden Lipow Oil Associates Andrew Lipow, dikutip Reuters.

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mengatakan ada tiga program yang akan tetap dilanjutkan pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

Pertama, kredit usaha rakyat. "Selanjutnya, KUR akan menggunakan skema penilaian kredit inovatif," kata Deputi Bidang Usaha Mikro Kemenkop UKM Yulius dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Selasa (10/8).

Skema tersebut, harapannya, dapat meningkatkan penyaluran KUR dan mempertahankan rasio kredit bermasalah atau NPL. Kementerian telah menguji skema penilaian kredit inovatif atau ICS. Hasilnya, nilai kredit naik 5% dan rasio kredit bermasalah stabil di level 5,5%.

Program yang kedua adalah pelaku UMKM memiliki nomor induk berusaha (NIB). “Sehingga bisa menjadi bukti dan mereka dapat melakukan pinjaman,” ujarnya.

Yulius menyebut, hingga saat ini secara nasional tercatat ada 10 juta UMKM yang telah mendapatkan NIB. Dia merinci angkanya terdiri atas 98% skala usaha mikro dan 2% merupakan usaha kecil.

“Per Kementerian sebetulnya menargetkan ada pertumbuhan 4% NIB per tahun atau 2,5 juta UMKM dari total 64 juta UMKM,” ucapnya.

Program ketiga adalah sertifikasi produk untuk melengkapi kemampuan produk UMKM di pasar global. “Sertifikasi produk tetap akan kami dorong untuk meningkatkan produktivitas produk daya saing UMKM,” kata Yulius.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sepakat mengakomodir keluhan para hakim yang diwakili Solidaritas Hakim Indonesia (SHI) lewat Rancangan Undang-Undang Jabatan Hakim. Kesepakatan itu diputuskan usai DPR melakukan audiensi dengan SHI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (8/10).

"Ada beberapa hal yang kami akan perbaiki termasuk tadi kita akan secepatnya dalam periode DPR yang baru pada saat ini untuk kemudian meluncurkan kembali RUU Jabatan Hakim," kata Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad.

Di sisi lain, Wakil Ketua DPR Adies Kadir memaparkan, dalam RUU Jabatan Hakim mencakup contempt of court atau penghinaan terhadap pengadilan. Juga akan ada ketentuan mengenai jaminan keamanan hakim, jaminan kesehatan, serta fasilitas perumahan.

Adapun, SHI mengadakan pertemuan dengan pimpinan DPR RI untuk menyampaikan tuntutan para hakim, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa (8/10). Koordinator SHI Rangga Lukita Desnata menyampaikan tiga tuntutan dalam pertemuan itu. Pertama, meminta kenaikan gaji pokok dan tunjangan sebesar 142 persen.

"Apabila Sri Mulyani memperjuangkan anak-anaknya naik 300 persen kami hanya minta 142 persen," kata Rangga.

Poin kedua, para hakim meminta mempercepat rancangan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di Bawah Mahkamah Agung. Ia berharap agar peraturan itu segera ditandatangani oleh presiden terpilih Prabowo Subianto.

Poin tuntutan terakhir ditujukan pada eksekutif dan legislatif agar menambah anggaran MA untuk kesejahteraan hakim. "Bukan untuk bangun gedung, bukan untuk bangun aplikasi, bukan bangun sarana dan prasarana lainnya yang tidak berhubungan dengan kesejahteraan hakim, karena itu ada postur anggaran tersendiri," kata dia.

Sementara itu Prabowo yang turut hadir secara dalam pertemuan antara perwakilan hakim dan DPR mengatakan akan lebih memperhatikan nasib hakim. Ia bahkan berjanji untuk mengupayakan kenaikan gaji hakim.

Total realisasi pembayaran subsidi kredit usaha rakyat sejak 2015 hingga 30 September 2024 mencapai Rp 163 triliun. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah menyebut realisasi penyaluran KUR selama periode tersebut mencapai Rp 1.739 triliun.

Kredit tersebut disalurkan ke 48 juta debitur usaha mikro, kecil, dan menengah. "Subsidi bunga KUR juga diberikan untuk meringankan beban biaya pinjaman, terutama yang terdampak pandemi Covid-19," kata Deputi Bidang Usaha Mikro Kemenkop UKM Yulius, dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Selasa (10/8).

Penyaluran KUR terbesar pada periode tersebut, yakni Rp 365 triliun, terjadi pada 2022. Totalnya mencapai 7,6 juta debitur.

Pada kuartal pertama tahun ini terjadi peningkatan kualitas kredit. Sebanyak 90,74% merupakan debitur baru, yang beralih ke skema pembiayaan tinggi 18,76% dan penyaluran KUR ke sektor produksi sebanyak 55%. Namun, Yulius tidak merinci besaran pembiayaan kredit tersebut.

Total realisasi pembayaran subsidi kredit usaha rakyat sejak 2015 hingga 30 September 2024 mencapai Rp 163 triliun. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah menyebut realisasi penyaluran KUR selama periode tersebut mencapai Rp 1.739 triliun.

Kredit tersebut disalurkan ke 48 juta debitur usaha mikro, kecil, dan menengah. "Subsidi bunga KUR juga diberikan untuk meringankan beban biaya pinjaman, terutama yang terdampak pandemi Covid-19," kata Deputi Bidang Usaha Mikro Kemenkop UKM Yulius, dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Selasa (10/8).

Penyaluran KUR terbesar pada periode tersebut, yakni Rp 365 triliun, terjadi pada 2022. Totalnya mencapai 7,6 juta debitur.

Pada kuartal pertama tahun ini terjadi peningkatan kualitas kredit. Sebanyak 90,74% merupakan debitur baru, yang beralih ke skema pembiayaan tinggi 18,76% dan penyaluran KUR ke sektor produksi sebanyak 55%. Namun, Yulius tidak merinci besaran pembiayaan kredit tersebut.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mulai mengemasi atau packing barang-barang pribadi di Istana Merdeka Jakarta maupun di Istana Bogor, Jawa Barat. Ini karena masa jabatannya akan berakhir pada 20 Oktober mendatang.

Istana Merdeka Jakarta merupakan tempat kerja Jokowi untuk segala aktivitas resmi kepresidenan. Sementara Istana Bogor menjadi kediaman atau tempat tinggal resmi Jokowi beserta keluarganya, lebih tepatnya di Wisma Dyah Bayurini.

Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengatakan Jokowi sudah mulai mengemasi barang-barang pribadinya. “Sudah mulai packing. Ada foto, buku, segala macam. Banyak,” kata Pratikno kepada wartawan di ruang media atau press room Istana Merdeka Jakarta pada Selasa (8/10).

Sembari melempar canda kepada wartawan, Pratikno mengatakan telah berbicara dengan Jokowi untuk meminta salah satu batik koleksi Presiden Jokowi. “Saya lihat di setiap acara, batiknya Pak Presiden itu relatif berganti ya. Saya juga berminat, saya minta satu belum dikasih,” ujarnya, dengan tawa.

Mantan Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta mengatakan, beberapa barang pribadi presiden telah dikirim ke rumah Jokowi di Solo. “Dikirim ke Solo, sebagian sudah dikirim,” kata Pratikno.

Pratikno memastikan kehadiran Jokowi pada pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka. Pelantikan akan dilakukan di Gedung Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Jakarta pada 20 Oktober mendatang. P

enjelasan Pratikno itu sekaligus mengoreksi pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang sebelumnya bilang tak akan datang dan mengikuti prosesi pelantikan Prabowo-Gibran di Gedung MPR.

“Pak presiden memang sejak awal sudah mengatakan datang di pelantikan. Jadi pasti Pak Presiden hadir di pelantikan 20 Oktober nanti,” katanya.

Menurut Pratikno, seusai pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih, Jokowi akan lebih dulu meninggalkan gedung parlemen untuk menuju ke Istana Merdeka Jakarta. Di sana, Jokowi akan menyambut kedatangan Prabowo.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengklaim telah mengajak Asosiasi Pengusaha Indonesia atau Apindo dalam pembahasan Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Kesehatan. Budi memastikan telah meminta masukan pengusaha terkait pengaturan penjualan rokok.

RPKM Kesehatan merupakan aturan turunan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan. Adapun PP Kesehatan melarang penjualan rokok kurang dari 200 meter dari pusat pendidikan dan tempat bermain anak.

"Kami sebenarnya melibatkan Apindo untuk diskusi RPP Kesehatan, dan saat ini RPP Kesehatan dalam proses finalisasi dengan Apindo," kata Budi di Sheraton Grand Jakarta Gandaria City Hotel, Selasa (8/10).

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia Roy N Mandey sebelumnya mengaku pihaknya tidak dilibatkan dalam penggodokan PP Kesehatan yang mengatur penjualan rokok. Ia pun menilai pembuatan PP cenderung arogan dan tidak relevan dengan praktik ritel.

Ia, antara lain menyoroti salah satu pasal karet dalam Draf Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penanggulangan Penyakit Tidak Menular, Kesehatan Penglihatan & Pendengaran, dan Zat Adiktif. Pasal karet tersebut mengatur penjualan rokok setidaknya berjarak 200 meter dari pusat pendidikan.

Roy mendapatkan informasi bahwa pasal tersebut diatur dalam PMK. Padahal, pasal tersebut sebelumnya dikeluarkan dari Draf PP lantaran dinilai tendensius.

"Arogansi ini sudah bukan zamannya, perlu seluruh pihak untuk berjalan bersama. Mudah-mudahan ini bisa jadi masukan bahwa poin-poin pasal karet ini sebaiknya tidak ada di RPP Undang-Undang Kesehatan," kata Roy dalam detikcom Leaders Forum: Arah Industri Tembakau dan Pengaturan Akses Anak, Rabu (29/5).

Roy menilai, pasal terkait lokasi penjualan memiliki interpretasi ganda. Menurut dia, pasal tersebut tidak menjelaskan proses penghitungan jarak antara lokasi penjualan rokok dan pusat pendidikan.

Ia berpendapat pasal tersebut tidak memperhatikan lokasi usaha ritel yang notabenenya berada di pusat kawasan publik. Dengan demikian, usaha ritel selalu berdekatan dengan tempat-tempat publik, termasuk sekolah.

Di sisi lain, Sekretaris Umum Perkumpulan Pengusaha Kelontong Seluruh Indonesia Anang Zunaedi menyatakan 60% toko kelontong di dalam negeri berpotensi gulung tikar dalam waktu dekat. Ini karena penjualan rokok berkontribusi sekitar 65% dari total penjualan harian. Adapun rata-rata keuntungan yang didapatkan setiap toko kelontong hanya sekitar Rp 5 juta per bulan.

"Kalau PP Kesehatan diterapkan, sudah sekitar Rp 3,5 juta per bulan yang hilang. Bagaimana pengusaha kelontong menghidupi keluarganya. PP Kesehatan itu sangat memukul bagi kami pengusaha kelontong," kata Wahid di Jakarta Pusat, Selasa (13/8).

Wahid menjelaskan, rokok di toko kelontong umumnya dijual secara eceran per batang untuk mengikuti daya beli masyarakat. Pada saat yang sama, Wahid menjelaskan rokok merupakan produk yang membuat konsumen datang ke warung atau traffic puller.

Dengan demikian, Wahid mengatakan implementasi PP Kesehatan rokok dapat membuat mayoritas toko kelontong maupun warung di dalam negeri. "Kalau tidak ada rokok di toko kelontong, 60% pasti mati," ujarnya.

Program Makan Bergizi Gratis yang dilakukan di era Pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto akan mencakup sarapan dan makan siang. Program ini diperkirakan menyerap 82 juta butir telur ayam per hari dengan kebutuhan anggaran mencapai Rp 450 triliun per tahun.

Ketua Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional Prabowo-Subianto-Gibran Rakabuming Raka Hashim Djojohadikusumo mengatakan serapan telur ayam tidak akan langsung mencapai 82 juta butir pada tahun pertama. Menurutnya, serapan telur ayam baru maksimal secepatnya pada tahun ketiga pemerintahan selanjutnya atau pada 2027.

"Tahun pertama tidak mungkin serapan telur ayam untuk program Makan Bergizi Gratis maksimal. Tahun ketiga atau keempat 82 juta butir telur ayam dapat kami salurkan secara gratis untuk makan dua kali sehari," kata Hashim di Menara Kadin, Senin (7/10).

Hashim yang juga merupakan adik kandung presiden terpilih Prabowo Subianto menyampaikan anggaran yang disiapkan untuk program Makan Bergizi Gratis mencapai Rp 450 triliun per tahun. Menurutnya, program Makan Bergizi Gratis telah direncanakan sejak 2006. Prabowo saat itu melihat data penderita tengkes atau stunting mencapai 30% pada anak di bawah umur lima tahun.

Hashim juga mencatat 41% anak sekolah belajar dengan kondisi lapar setiap hari. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mendata jumlah siswa sekolah pada semester ganjil tahun ajaran 2023/2024 mencapai 53,14 juta. Siswa terbanyak ada di tingkat Sekolah Dasar atau mencapai 24,04 juta orang.

Menurutnya, kondisi tersebut berkontribusi pada rendahnya urutan Indonesia pada Program Penilaian Siswa Internasional atau PISA. PISA merupakan program yang digelar Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi atau PECD untuk mengukur kemampuan siswa berusia 15 tahun. Hashim menyampaikan, Indonesia konsisten menduduki peringkat ke-63 dari 70 negara dalam daftar tersebut.

Total sekitar 21,78 juta siswa di dalam negeri belajar di sekolah dengan kondisi lapar. Hashim menduga angka anak yang kelaparan kemungkinan lebih besar lantaran sebagian siswa yang bersekolah memiliki saudara yang juga kelaparan di rumah.

"Melihat data ini, saya semakin bertekad Prabowo harus jadi presiden yang mengisi perut semua anak di Indonesia, termasuk anak di rumah yang belum masuk sekolah," katanya.

Hashim mengatakan program Makan Bergizi Gratis juga mencakup ibu hamil. Ia mengutip data, 50 ribu bayi lahir dalam kondisi cacat akibat minimnya nutrisi yang diserap ibu saat hamil.

Hashim berargumen program Makan Bergizi Gratis pada akhirnya akan menyelamatkan sektor perekonomian. Menurutnya, program tersebut pada akhirnya akan menjaga kualitas tenaga kerja saat para siswa tersebut masuk angkatan kerja.

"Selain itu, dampak ke perekonomian dalam jangka pendek luar biasa karena anggaran program tersebut akan beredar di dalam negeri, khususnya di kampung-kampung dan pedesaan," ujarnya.