Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), menilai penerapan ekonomi hijau berpotensi membuat Indonesia keluar dari jebakan negara berpenghasilan menengah atau middle income trap.

Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Kementerian PPN/Bappenas, Vivi Yulaswati, mengatakan pemerintah sudah menyiapkan rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) yang intinya tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi tinggi tetapi diiringi dengan pengurangan intensitas emisi karbon.

"Artinya apa? Kedepan salah satu game changernya itu adalah penerapan ekonomi hijau," ujar Vivi dalam acara SDGs Annual Conference, di Jakarta, Senin (7/10).

Vivi menjelaskan, ekonomi hijau bisa menjadi suatu ide yang dapat membuat Indonesia keluar dari middle income trap. Karena jika Indonesia berusaha untuk mencapai Sustainable Development Goals (SDGs) yang ditetapkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) maka jalan untuk pengurangan emisi dan Indonesia emas pada 2045 dapat terlaksana.

Lanjutnya, ia menjelaskan ekonomi hijau merupakan menciptakan ekonomi yang tidak atau mengurangi emisi karbon yang dikeluarkan baik dari industri maupun transportasi.

"Jadi salah satunya tentunya kita dorong transisi energi, mulai dari penggunaan EV, menuju juga hidrogen, efisiensi energi, lahan, kegiatan pertanian, untuk regeneratif pertanian, karena tentunya kita ingin lahan-lahan kita yang sebetulnya cuma sepertiga, itu kembali sehat," ungkapnya..

Selain itu, dengan menerapkan ekonomi hijau juga berpotensi menciptakan pekerjaan dan atau sumber ekonomi baru seperti sirkular ekonomi. Ekonomi sirkular merupakan prinsip ekonomi yang meliputi pengurangan limbah dan polusi, menjaga produk dan material yang digunakan selama mungkin serta meregenerasi sistem alam.

"Kita sudah bergerak beyond pengurangan sampah, pengelolaan sampah yang 3R, sekarang menjadi 9R,"ucapnya.

Kekeringan ekstrem mengisolasi masyarakat Amazon di Brasil. Pelabuhan sungai mencapai level terendah sejak 1902, sehingga menghambat transportasi ekspor biji-bijian dan pasokan penting yang merupakan jalur kehidupan wilayah tersebut.

Francisco Mateus da Silva, 67 tahun, menghabiskan berjalan kaki selama satu jam untuk mengambil makanan dan air. Kekeringan terburuk yang pernah tercatat di wilayah tersebut telah melumpuhkan transportasi sungai.

"Sangat sulit bagi kami karena kami terbiasa bepergian di sini melalui sungai. Sungai adalah jalan kami, dan tanpa air kami bahkan tidak bisa pergi. Kami benar-benar terisolasi," kata Silva kepada Reuters.

Negara bagian Amazonas, Brasil, tengah berada dalam keadaan darurat karena kekeringan. Sekitar 70% dari semua kota di wilayah tersebut terkena dampak kekeringan, hampir 300 di antaranya dalam kondisi parah atau ekstrem, menurut Cemaden, pusat nasional pemerintah federal untuk memantau bencana alam.

Silva mengatakan kekeringan tahun ini dan tahun lalu sangat parah dan meninggalkan banyak kerusakan.

Ketinggian Sungai Capai Level Terendah

Pelabuhan sungai di kota terbesar di hutan hujan Amazon, Manaus, bahkan mencapai level terendah sejak 1902. Kekeringan menguras jalur air dan menghambat transportasi ekspor biji-bijian dan pasokan penting yang merupakan jalur kehidupan wilayah tersebut.

Pelabuhan Manaus mengukur ketinggian sungai Rio Negro yang mencapai 12,66 meter pada Jumat (4/10). Ini melampaui titik terendah sepanjang masa yang tercatat tahun lalu dan masih turun dengan cepat.

Curah hujan di bawah rata-rata - bahkan selama musim hujan - telah melanda Amazon dan sebagian besar Amerika Selatan sejak tahun lalu. Hal ini juga memicu kebakaran hutan terburuk dalam lebih dari satu dekade di Brasil dan Bolivia. Para peneliti mengatakan perubahan iklim adalah penyebab utamanya.

Para ilmuwan memperkirakan wilayah Amazon mungkin tidak akan sepenuhnya pulih tingkat kelembapannya hingga 2026. Tahun lalu, kekeringan menjadi krisis kemanusiaan, karena orang-orang yang bergantung pada sungai terdampar tanpa makanan, air, atau obat-obatan.

Tahun ini pihak berwenang sudah bersiaga. Di negara bagian Amazonas yang dilanda parah, setidaknya 62 kotamadya berada dalam keadaan darurat dengan lebih dari setengah juta orang terkena dampaknya, menurut korps pertahanan sipil negara bagian tersebut.

"Ini sekarang merupakan kekeringan paling parah dalam lebih dari 120 tahun pengukuran di Pelabuhan Manaus," kata Valmir Mendonca, kepala operasi pelabuhan, yang mengatakan permukaan air sungai kemungkinan akan terus turun selama satu atau dua minggu lagi.

Rio Negro adalah anak sungai utama Sungai Amazon, sungai terbesar di dunia berdasarkan volume. Pelabuhan itu terletak di dekat "pertemuan air" tempat air hitam Sungai Negro bertemu dengan Sungai Solimoes yang berwarna pasir, yang juga mencapai rekor terendah minggu lalu.

Pengiriman biji-bijian telah dihentikan di Sungai Madeira, anak sungai Amazon lainnya, karena permukaan air yang rendah, kata asosiasi pelabuhan bulan lalu.

Para peneliti sekali lagi menemukan bangkai lumba-lumba sungai air tawar Amazon. Menipisnya air yang mendorong spesies yang terancam itu untuk lebih dekat dengan manusia.

Badan pemantauan bencana nasional Cemaden telah menyebut kekeringan itu sebagai peristiwa terburuk di Brasil sejak setidaknya tahun 1950-an. Kekeringan itu juga telah menguras pembangkit listrik tenaga air, sumber listrik utama Brasil. Otoritas energi telah menyetujui penerapan kembali daylight saving

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) meluncurkan platform SDGs (Sustainable Development Goals) Investment (sdginvestment.id) untuk memfasilitasi investasi berkelanjutan. Platform ini diharapkan dapat mendukung pencapaian target SDGs pada 2030.

"Platform ini merupakan kerjasama Bappenas, UNDP, dan didukung banyak pihak, bertujuan untuk memfasilitasi investasi berkelanjutan yang fokusnya untuk proyek-proyek pencapaian SDGs di Indonesia," ujar Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Bappenas, Vivi Yulaswati, dalam Road to Sustainable Annual Conference (SAC) 2024: SDGs Festival - SDGs Action Talk, dikutip dari Antara, Senin (7/10).

Dia mengatakan, Indonesia membutuhkan enam tahun lagi memenuhi komitmen global untuk mencapai target-target SDGs pada 2030. Hingga kini, pencapaian Indonesia sebesar 62 persen dari 224 indikator, yang berarti berada di posisi terdepan di antara negara-negara berpenghasilan menengah atas.

Salah satu tantangan signifikan untuk mengakselerasi target-target tersebut adalah mengumpulkan pendanaan berkelanjutan. Karena itu, pihaknya bersama United Nations Development Programme (UNDP) dan pihak lainnya meluncurkan platform SDGs Investment guna mengumpulkan sumber-sumber pendanaan, sekaligus mempertemukan berbagai proyek dan pelaku filantropi.

"Kenapa platform? Tentunya digitalisasi, kita ingin pembelajaran, lifelonglearning itu happens to all of us, tentunya sdgsinvestment.id ini merupakan platform bukan hanya untuk mempertemukan berbagai proyek dan juga filantrofis, dan juga sumber-sumber pendanaan lainnya, tetapi tentunya ajang kita semua belajar untuk bagaimana menghasilkan impact, dan pada akhirnya kita Indonesia bisa mencapai target-target SDGs tepat waktu," ungkap Vivi.

Wakil Presiden Republik Indonesia, Ma'ruf Amin, mengatakan Indonesia menjadi salah satu negara dengan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau sustainable development goals (SDGs) paling cepat di dunia. Indonesia telah mencapai 62,5 persen dari target SDGs atau berada diatas rata-rata global yang hanya 17 persen.

“Ini adalah wujud dari komitmen kuat Indonesia dalam pelaksanaan SDGs,” ujarnya dalam acara SDGs Annual Confrence, di Jakarta, Senin (7/10).

Tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs merupakan indikator yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), terdiri dari 17 tujuan global dengan 169 capaian yang terukur. Target tersebut memiliki tenggat yang telah ditentukan oleh PBB sebagai agenda dunia pembangunan untuk perdamaian, kemakmuran manusia, serta planet bumi di masa sekarang dan masa depan.

Menurut Ma'ruf, Indonesia berhasil menjaga laju pembangunan berkelanjutan meski dihadapkan dengan tantangan pandemi COVID-19. Kemajuan ini termasuk penurunan tingkat kemiskinan ekstrem dan prevalensi stunting pada balita, yang mencerminkan komitmen Indonesia dalam menjaga kesejahteraan sosial dan kesehatan masyarakat.

Dia mengatakan, Indonesia fokus menjadikan pembanguan industri hijau dan inovasi digital berkelanjutan dalam mencapai target sustainable development goals (SDGs). Industri hijau dan inovasi digital tidak hanya berfungsi untuk mendukung ekonomi, tetapi juga berkontribusi pada pencapaian tujuan lingkungan dan sosial.

29% Target SDGs Indonesia Keluar Jalur

Sementara itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Suharso Monoarfa, mengatakan sebanyak 29,5 persen capaian SDGs Indonesia keluar jalur. Dari 222 indikator SDGs yang ditetapkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), capaian Indonesia baru mencapai 62,5 persen yang sudah sesuai jalur.

"Kita tetap harus memberikan perhatian khusus pada 29,5 persen indikator yang off track, karena stagnan bahkan memburuk," ujar Suharso.

Dia mengatakan, dunia diperkirakan membutuhkan waktu hingga 32 tahun lagi untuk mencapai seluruh target SDGs jika tidak ada upaya yang transformatif.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menargetkan terdapat tambahan 15,3 juta pekerja pada sektor hijau atau green jobs pada 2045. Menteri PPN/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa, mengatakan potensi besar pada green jobs dapat dimaksimalkan dengan meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di Indonesia.

"Dengan pendidikan berkualitas yang mampu mengantisipasi perubahan keterampilan hingga 44% kita optimis dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja," ujar Suharso dalam acara SDGs Annual Confrence, di Jakarta, Senin (7/10).

Green jobs adalah jenis pekerjaan yang layak dan berkontribusi terhadap pelestarian lingkungan. Ciri green jobs adalah memenuhi kriteria pekerjaan yang layak, seperti upah yang memadai, kondisi yang aman, dan hak-hak pekerja. Selain itu, green jobs juga mendorong kegiatan yang berkaitan dengan mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim.

Bappenas telah mempublikasikan Peta Okupasi Nasional Green Jobs dalam Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Hingga Agustus 2022, pemetaan okupasi ini telah mengidentifikasi 191 jenis green jobs.

Menurut Suharso, gerenasi muda berperan menjadi katalis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi hijau, inovasi dan digitalisasi yang berkelanjutan. Hal itu bisa dilakukan melalui pendidikan, pengembangan kompetensi, serta keterampilan kerja.

29% Target SDG Indonesia Keluar Jalur

Suharso mengatakan sebanyak 29,5 persen capaian Sustainable Development Goals (SDGs) Indonesia keluar jalur. Dari 222 indikator SDGs yang ditetapkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), capaian Indonesia baru mencapai 62,5 persen yang sudah sesuai jalur.

"Namun demikian, kita tetap harus memberikan perhatian khusus pada 29,5 persen indikator yang off track, karena stagnan bahkan memburuk," ujarnya.

Dia mengatakan, capaian Indonesia relatif lebih baik baik dibandingkan rata-rata pencapaian SDGs dunia yang tercatat sebesar 17 % dari target yang ditetapkan. Dunia diperkirakan membutuhkan waktu hingga 32 tahun lagi untuk mencapai seluruh target SDGs jika tidak ada upaya yang transformatif.

"Jadi kita 4 kali lebih hebat di rata-rata global," ujarnya.

Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) Badan Geologi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), mencatat sebanyak 195,5 juta jiwa masyarakat di Indonesia berada di kawasan rawan bencana (KRB) akibat aktivitas geologi. Jumlah itu mencapai sekitar 70 persen dari jumlah masyarakat Indonesia yang mencapai 282 juta jiwa.

Kepala PVMBG, Badan Geologi Kementerian ESDM, P. Hadi Wijaya, mengatakan Indonesia terletak di persimpangan empat lempeng tektonik utama, yaitu Lempeng Eurasia, Lempeng Indo-Australia, Lempeng Pasifik, dan Lempeng Filipina. Posisi ini menjadikan Indonesia sangat rentan terhadap aktivitas geologi seperti gempa bumi, erupsi gunung api, gerakan Tanah dan tsunami. Dalam setahun, tercatat lebih dari 800 kejadian gerakan tanah di Indonesia.

Hadi mengatakan, posisi Indonesia yang kompleks secara geografi dan aktivitas geologi berdampak terhadap luasnya kawasan rawan bencana (KRB) yang melingkupi 195,9 juta jiwa. Berdasarkan updating peta Zona Kerentanan Gerakan Tanah (ZKGT), terdapat 40,9 juta jiwa terdampak.

"Hal ini diperlukan mitigasi dan kesiapsiagaan semua pihak dengan masuknya musim hujan saat ini," ujar Hadi dikutip dari keterangan tertulis, Senin (7/10).

Dia mengatakan, mitigasi bencana geologi dapat dilakukan dengan berbagai cara antara lain dengan melakukan pendidikan dan kesadaran masyarakat melalui kampanye dan pelatihan, membangun infrastruktur yang tahan bencana, pengelolaan resiko bencana serta peringatan dini.

"Melalui pendekatan yang terstruktur dan holistik, Indonesia dapat lebih baik dalam mengantisipasi dan menghadapi tantangan bencana geologi, sehingga mengurangi kerugian dan melindungi masyarakat," ujarnya.

Penyelidik Bumi Utama PVMBG, Supartoyo, mengatakan letak Indonesia yang berada di antara empat lempeng tektonik utama berdampak pada adanya 127 gunung api aktif. Sebanyak 69 gunung aktif di antaranya dipantau selama 24 jam oleh Badan Geologi KESDM melalui PVMBG.

"Ini merupakan jumlah terbanyak di dunia, dan lagi-lagi kita mendapatkan 'medali emas' untuk hal ini," ujar Supartoyo.

Ia mengatakan, Indonesia mencatat sekitar 12-15% dari total kejadian gempa bumi di dunia sejak tahun 2000 hingga 2024, Gempa bumi di Indonesia menyumbang sekitar 12 hingga 15% dari seluruh kejadian gempa dunia. Dalam periode tersebut, Indonesia mengalami antara 5 hingga 29 kejadian gempa bumi merusak setiap tahunnya.

"Gempa bumi merusak adalah gempa yang mengakibatkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, dan kerusakan geologi permukaan," ujarnya.

Selain gempa bumi, Indonesia juga mengalami 18 kejadian tsunami dalam 29 tahun terakhir. Sedangkan gerakan tanah yang terjadi di Indonesia mencapai lebih dari 800 kejadian setiap tahunnya, sebagian besar dipicu oleh curah hujan tinggi, kemiringan lereng, dan litologi satuan batuan meskipun beberapa di antaranya juga disebabkan oleh gempa bumi.

"Kita memiliki sejarah tsunami dengan tinggi rendaman yang signifikan, seperti yang terjadi di Aceh. Yang menarik, sumber tsunami di Indonesia tidak hanya berasal dari zona megathrust, tetapi juga dari zona non-tektonik lainnya seperti erupsi gunung api," ungkapnya.

Institute for Essential Services Reform (IESR) menyoroti keputusan yang dihasilkan pada pertemuan Menteri Energi ASEAN atau ASEAN Minister on Energy Meeting (AMEM) ke-41 di Laos, yang tetap tetap mempertahankan peran batubara dan gas dalam transisi energi melalui penggunaan teknologi penyimpanan dan penangkapan karbon (carbon captured and storage/CCS). Kebijakan terseut mencerminkan sikap setengah hati negara-negara Asia Tenggara dalam melakukan transisi energi.

Direktur Eksekutif IESR, Fabby Tumiwa, mengatakan ASEAN seharusnya fokus pada upaya mempercepat transisi energi demi memitigasi naiknya suhu bumi akibat emisi dari pembakaran energi fosil.

"Langkah pengembangan energi terbarukan akan berpengaruh signifikan terhadap pencapaian target iklim global, dibandingkan mengandalkan teknologi batubara bersih (Clean Coal Technology/CCT)," ujar Fabby dikutip dari keterangan tertulis, Senin (7/10).

Manajer Program Diplomasi Iklim dan Energi IESR, Arief Rosadi, mengatakan teknologi CCS dan CCUS secara keekonomian masih mahal dengan biaya investasi yang tinggi. Biaya pengoperasiaan CCS akan semakin mahal jika gas yang diproses memiliki konsentrasi CO2 yang rendah.

"Selain itu, teknologi CCS/CCUS belum teruji kehandalannya dalam menurunkan emisi, khususnya di Indonesia," ujar Arief.

Arief menilai, negara di kawasan ASEAN seharusnya memusatkan upayanya untuk mendorong investasi yang tujuannya menurunkan emisi secara signifikan. Hal ini dapat memberikan manfaat ekonomi dalam jangka panjang, seperti dengan pemanfaatan energi terbarukan. Pasalnya, tren penurunan biaya pembangkitan energi terbarukan menunjukkan teknologi energi terbarukan semakin kompetitif.

"Sementara investasi pada CCT justru akan memperpanjang ketergantungan pada energi fosil dan memperbesar risiko aset mangkrak (stranded assets),” ungkapnya.

Temuan IESR mencatat penggunaan CCS memerlukan investasi yang sangat besar, yaitu sekitar US$ 3 miliar untuk mengurangi 25-33 juta ton CO2 dalam kurun waktu 10-15 tahun. Penggunaan CCS akan menghabiskan biaya lebih banyak dengan nilai manfaat (return value) yang minim dalam upaya mengurangi emisi karbon dan mencapai target iklim, jika dibandingkan dengan kapasitas pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batubara Indonesia yang mencapai 44,6 GigaWatt pada 2022.

Selain itu, biaya CCS enam kali lebih mahal dibandingkan pembangkitan listrik dengan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) yang didukung oleh teknologi penyimpanan energi.

Sementara itu, Koordinator Proyek Transisi Energi Asia Tenggara IESR, Agung Marsallindo, menyoroti terbatasnya keterlibatan masyarakat dalam proses AMEM. Hal ini menyebabkan kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses politik regional yang diambil.

Agung mengatakan, IESR mendorong proses AMEM yang lebih terbuka agar keterlibatan publik dapat memantau dan memberikan masukan. Pelibatan masyarakat sipil harus menjadi bagian dari transisi energi yang adil dan inklusif.

"Dimana keputusan-keputusan terkait kebijakan energi di tingkat ASEAN juga harus mengikutsertakan lembaga-lembaga masyarakat sipil independen dan tidak berpihak pada kepentingan geopolitik negara manapun," ujar Agung.

Menurutnya, keputusan politik ini akan berdampak pada masyarakat regional, sehingga partisipasi publik dalam proses ini sangat penting untuk mengedepankan aspek inklusifitas dan berkeadilan dalam transisi energi. Untuk itu, IESR mendorong negara-negara ASEAN untuk lebih proaktif mengembangkan kebijakan dan regulasi yang mendukung energi terbarukan dan infrastruktur yang berkelanjutan.

Selain itu, IESR menekankan pentingnya akses yang luas bagi publik untuk berpartisipasi pada pengambilan keputusan terkait energi di ASEAN.

Tangerang, Bekasi, dan Tangerang Selatan jadi kota dengan kualitas udara terburuk di Indonesia pada Senin (7/10). Ketiga kota tersebut memiliki kualitas udara dengan kategori tidak sehat.

Tempat pertama kota dengan kualitas udara terburuk di Indonesia diduduki oleh Tangerang, Banten. Berdasarkan data yang dihimpun website pemantau kualitas udara IQAir pada pukul 09.26 WIB, indeks kualitas udara (AQI) Tangerang Selatan mencapai 161 atau berada pada kategori kualitas udara tidak sehat.

Berikut lima kota dengan kualitas udara terburuk di Indonesia pada Senin (7/10):

1. Tangerang, Banten, dengan AQI poin 161 atau berada pada kategori udara tidak sehat.
2. Bekasi, Jawa Barat, dengan AQI poin 160 atau berada pada kategori udara tidak sehat.
3. Tangerang Selatan, Baten, dengan AQI poin 157 atau berada pada kategori udara tidak sehat
4. Jakarta dengan AQI poin sebesar 151 atau berada pada kategori udara tidak sehat.
5. Palembang, Sumatera Selatan, dengan AQI poin sebesar 132 atau berada pada kategori tidak sehat untuk kelompok sensitif.

Sedangkan, untuk kota dengan kualitas udara paling buruk di dunia ditempati oleh Hanoi di Vietnam dengan AQI poin 169 atau masuk dalam kategori tidak sehat.

Indeks AQI menunjukkan konsentrasi polutan udara yang menunjukkan kategori kualitas udara. Kategori baik memiliki rentang PM 2,5 sebesar 0-50, yakni tingkat kualitas udara yang tidak memberikan efek bagi kesehatan manusia atau hewan dan tidak berpengaruh pada tumbuhan, bangunan ataupun nilai estetika.

Kategori sedang dengan rentang PM2,5 sebesar 51-100, yakni kualitas udaranya yang tidak berpengaruh pada kesehatan manusia ataupun hewan tetapi berpengaruh pada tumbuhan yang sensitif dan nilai estetika .

Kategori tidak sehat untuk kelompok sensitif berada pada rentang PM 2,5 101-150, yakni kualitas udaranya tidak sehat bagi kelompok sensitif dan bisa menimbulkan kerusakan pada tumbuhan ataupun nilai estetika.

Kategori tidak sehat dengan rentang PM 2,5 di angka 151-200, yaitu kualitas udara di wilayah tersebut tidak sehat bagi manusia untuk beraktivitas di luar.

Kategori sangat tidak sehat dengan rentang PM2,5 sebesar 200-299 atau kualitas udaranya dapat merugikan kesehatan pada sejumlah segmen populasi yang terpapar.

Kategori berbahaya dengan rentang PM 2,5 sebesar 300-500 atau secara umum kualitas udaranya dapat merugikan kesehatan yang serius pada populasi manusia.

Tangerang, Bekasi, dan Tangerang Selatan jadi kota dengan kualitas udara terburuk di Indonesia pada Senin (7/10). Ketiga kota tersebut memiliki kualitas udara dengan kategori tidak sehat.

Tempat pertama kota dengan kualitas udara terburuk di Indonesia diduduki oleh Tangerang, Banten. Berdasarkan data yang dihimpun website pemantau kualitas udara IQAir pada pukul 09.26 WIB, indeks kualitas udara (AQI) Tangerang Selatan mencapai 161 atau berada pada kategori kualitas udara tidak sehat.

Berikut lima kota dengan kualitas udara terburuk di Indonesia pada Senin (7/10):

1. Tangerang, Banten, dengan AQI poin 161 atau berada pada kategori udara tidak sehat.
2. Bekasi, Jawa Barat, dengan AQI poin 160 atau berada pada kategori udara tidak sehat.
3. Tangerang Selatan, Baten, dengan AQI poin 157 atau berada pada kategori udara tidak sehat
4. Jakarta dengan AQI poin sebesar 151 atau berada pada kategori udara tidak sehat.
5. Palembang, Sumatera Selatan, dengan AQI poin sebesar 132 atau berada pada kategori tidak sehat untuk kelompok sensitif.

Sedangkan, untuk kota dengan kualitas udara paling buruk di dunia ditempati oleh Hanoi di Vietnam dengan AQI poin 169 atau masuk dalam kategori tidak sehat.

Indeks AQI menunjukkan konsentrasi polutan udara yang menunjukkan kategori kualitas udara. Kategori baik memiliki rentang PM 2,5 sebesar 0-50, yakni tingkat kualitas udara yang tidak memberikan efek bagi kesehatan manusia atau hewan dan tidak berpengaruh pada tumbuhan, bangunan ataupun nilai estetika.

Kategori sedang dengan rentang PM2,5 sebesar 51-100, yakni kualitas udaranya yang tidak berpengaruh pada kesehatan manusia ataupun hewan tetapi berpengaruh pada tumbuhan yang sensitif dan nilai estetika .

Kategori tidak sehat untuk kelompok sensitif berada pada rentang PM 2,5 101-150, yakni kualitas udaranya tidak sehat bagi kelompok sensitif dan bisa menimbulkan kerusakan pada tumbuhan ataupun nilai estetika.

Kategori tidak sehat dengan rentang PM 2,5 di angka 151-200, yaitu kualitas udara di wilayah tersebut tidak sehat bagi manusia untuk beraktivitas di luar.

Kategori sangat tidak sehat dengan rentang PM2,5 sebesar 200-299 atau kualitas udaranya dapat merugikan kesehatan pada sejumlah segmen populasi yang terpapar.

Kategori berbahaya dengan rentang PM 2,5 sebesar 300-500 atau secara umum kualitas udaranya dapat merugikan kesehatan yang serius pada populasi manusia.

Pemerintah segera mendistribusikan bahan bakar minyak (BBM) rendah sulfur yang lebih rendah emisi. Peluncuran BBM rendah sulfur akan dilakukan secara bertahap dimulai dari Jakarta.

Kepala Biro Komunikasi Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama (Biro Klik) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Agus Cahyono Adi, mengatakan pemerintah berkomitmen untuk mewujudkan net zero emission (NZE) pada 2060 mendatang. Indonesia berkomitmen mengurangi emisi untuk menjaga kenaikan suhu global dengan menaikkan Enhanced Nationally Determined Contribution (E-NDC) dari target pengurangan emisi karbon menjadi 32% (912 juta ton CO2) pada 2030 dari sebelumnya 29% atau setara 835 juta ton CO2.

Menurut Agus, sektor transportasi memegang kunci penting dalam upaya penurunan emisi. Penggunaan bahan bakar minyak (BBM) dengan sulfur tinggi menjadi salah satu penyumbang emisi. Oleh sebab itu, mengimplementasikan BBM rendah sulfur menjadi sebuah keharusan agar kualitas udara tidak bertambah buruk.

"Kita semua tahu kualitas udara kita saat ini kurang bagus dan salah satu penyebabnya adalah BBM kita yang mengandung sulfur yang tinggi," kata agus dikutip dari keterangan tertulis, Senin (7/10).

Agus menambahkan, pemerintah telah membuat peta jalan pelaksanaan pendistribusian BBM rendah sulfur yang akan menjadi rujukan dalam pelaksanaanya. Pendistribusian BBM jenis minyak solar rendah sulfur pada tahap awal akan mulai didistribusikan di Jakarta, Cikampek dan Balongan.

Setelah itu, distribusi BBM rendah sulfur dilanjutkan pada periode berikutnya di Nusa Tenggara dan Kalimantan. Tahap berikutnya dilanjutkan kemudian ke Sulawesi, Papua dan Maluku.

Sementara pendistribusian jenis bensin bersih bersulfur rendah tahap awal akan mulai didistribusikan di daerah Sumatera bagian utara (Sumbagut) dilanjutkan ke Sumatera bagian selatan sebagian, kemudian Banten dan Jawa Tengah bagian utara dilanjutkan kemudian pendistribusian di Kalimantan Barat.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menurunkan tim untuk menyelesaikan permasalahan pada pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) Ulumbu di Poco Leok, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Direktur Panas Bumi, Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE), Gigih Udi Atmo, mengatakan untuk menghindari konflik dengan masyarakat, Kementerian ESDM menugaskan inspektur panas bumi guna melihat situasi di proyek tersebut.

"Tim ESDM telah merespons dengan cepat. Hari ini inspektur panas bumi, Kementerian ESDM telah terjun langsung ke lapangan," ujar Gigih saat dikonfirmasi Katadata.co.id, Jumat (4/10).

Gigih mengatakan, pihaknya akan segera memberikan informasi lanjutan mengenai kondisi yang terjadi di proyek pembangunan energi baru terbarukan (EBT) di wilayah Nusa Tenggara Timur tersebut.

"Nanti kita adakan diskusi dengan rekan-rekan media, saat ini tim inspektur sedang turun ke lapangan," ujarnya.

Proyek PLN dengan Pendanaan Bank Jerman

Pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) Ulumbu unit 5-6 di Poco Leok ini dikerjakan oleh PT PLN, dan didanai oleh Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), bank pembangunan dan investasi asal Jerman.

Pendanaan dari KfW diteken pada Oktober 2018 lalu. Pembiayaan proyek ini merupakan perjanjian utang langsung tanpa jaminan antara Pemerintah Jerman dengan Perseroan Terbatas PLN, untuk pendanaan Geothermal Energy Programme sebesar EUR 150 juta atau sekitar Rp 2,5 triliun.

Manager PLN Unit Induk Pembangunan Nusa Tenggara, Wahidin, mengatakan perusahaan akan membangun PLTP berkapasitas 40 megawatt (MW) di Kabupaten Manggarai Pulau Flores, NTT.

“Pembangunan PLTP Ulumbu sebagai langkah PLN untuk mendukung transisi energi menuju pemanfaatan energi hijau berkelanjutan di Indonesia,” kata Wahidin, Selasa (19/7).

Dia menambahkan upaya persiapan pembangunan sudah dimulai, salah satunya melalui sosialisasi kepada masyarakat adat di beberapa desa di Kecamatan Satarmese, yaitu Desa Lungar, Desa Mocok, Desa Wewo, dan Desa Go Muntas melalui upacara adat yang disebut Tabe Gendang.

Sosialisasi kepada kepada masyarakat di sekitar lokasi pembangunan itu merupakan bagian dari tahapan prakonstruksi. Wahidin menjelaskan, pembangunan PLTP Ulumbu direncanakan memanfaatkan tujuh area pengeboran, di antaranya lima area sumur produksi dan dua sumur reinjeksi.

Menurut dia, pengembangan energi panas bumi PLTP Ulumbu 2 x 20 MW harus diwujudkan. Proyek itu akan menciptakan ketahanan energi melalui energi terbarukan secara mapan dan berkelanjutan.

Langkah ini, kata dia sejalan dengan rencana pemerintah untuk meningkatkan peran energi baru terbarukan (EBT) pada bauran energi nasional yang ditargetkan mencapai 23% pada 2025. Berdasarkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2021-2030, Indonesia memiliki potensi panas bumi sebesar 23,96 Gigawatt (GW).

Penolakan Warga

Berdasarkan informasi yang dikumpulkan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), warga setempat menolak perluasan proyek PLTP Ulumbu ke Poco Leok karena proyek itu akan menghilangkan lahan dan ruang hidup warga. Selain itu, mata air yang menjadi tumpuan utama warga untuk memenuhi kebutuhan air bersih sehari-hari akan rusak.

Namun, menguatnya penolakan warga atas rencana perluasan penambangan panas bumi tersebut tidak membuat pemerintah dan PLN mengurungkan rencana melanjutkan perluasan proyek PLTP Ulumbu.

Warga juga khawatir terhadap potensi kebocoran gas H2S yang mematikan. Penolakan warga Poco Leok menguat dan meluas setelah terjadi kebocoran gas mematikan H2S di beberapa lokasi tambang panas bumi, seperti di Sorik Marapi, Mandailing Natal, Sumatera Utara, yang menyebabkan lima penduduk tewas dan sedikitnya 275 orang mengalami keracunan.

Di Mataloko, yang bertetangga kabupaten dengan Poco Leok, operasi tambang panas bumi menyemburkan lumpur panas yang menyebabkan sawah warga terendam, sumber air tercemar, hingga merusak ladang pertanian warga. Semburan lumpur panas itu menyebabkan sumber mata pencaharian warga Mataloko menghilang. Selain itu, atap seng rumah warga berkarat sehingga menambah beban pengeluaran warga.

Pembongkaran wilayah Poco Leok untuk perluasan operasi tambang panas bumi yang berada dalam kawasan ring of fire, menambah deretan ancaman terhadap keselamatan warga. Aktivitas ini dikhawatirkan berpotensi memicu peristiwa gempa bumi yang dapat menghadirkan petaka bagi masyarakat.

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menilai kondisi panas terik di beberapa wilayah Indonesia dapat berdampak pada meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Ketua Pokja Informasi cuaca ekstrim, BMKG, Ida Pramuwardhani, mengatakan kondisi tersebut terutama di wilayah-wilayah dengan lahan gambut seperti sumatera dan kalimantan.

"Jika ditinjau dari potensi kebakaran hutan FDRS dan prediksi hujan sepekan kedepan, wilayah dengan potensi sangat mudah terjadi kebakaran hutan terdapat beberapa wilayah di Indonesia," ujar Ida ketika dikonfirmasi Katadata, Kamis (3/10).

Ida mengatakan, beberapa wilayah tersebut seperti Riau, Sumatra Barat, Bengkulu, Jambi, Sumatra Selatan, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I Yogyakarta, Jawa Timur, NTB, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Papua dan Papua Selatan.

Untuk itu, ia meminta masyarakat dapat melaksanakan himbauan dan langkah-langkah tertentu dalam mengurangi risiko terjadinya kebakaran hutan. Salah satunya dengan tidak membakar sampah atau merokok di hutan atau area berisiko.

"Pastikan perapian atau api unggun padam sepenuhnya setelah digunakan. Patuhi semua larangan membakar yang dikeluarkan oleh pemerintah atau otoritas setempat," ujarnya.

Ia juga meminta agar masyarakat dapat mengikuti peraturan pemadaman api saat berkemah atau berkegiatan di alam terbuka, dan berperan serta dalam penyuluhan kebakaran hutan dan lahan