IDXChannel - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) resmi mengangkat Simon Aloysius Mantiri sebagai Direktur Utama PT Pertamina (Persero), menggantikan Nicke Widyawati yang sebelumnya mengisi posisi tersebut.

Pergantian orang nomor satu di BUMN minyak dan gas bumi (migas) diumumkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang digelar pada Senin (4/11/2024).

Sebelumnya, Simon menjabat sebagai Komisaris Utama Pertamina berdasarkan Keputusan (SK) Menteri BUMN Nomor SK-128/MBU/06/2024 per 10 Juni 2024.

Pria kelahiran Tomohon, Sulawesi Utara ini bukanlah orang baru di industri Tanah Air. Tercatat, Simon pernah menjabat sebagai Personal Assistant CEO hingga Direktur di PT Nusantara Energi.

Untuk diketahui, Nusantara Energi merupakan perusahaan yang fokus di berbagai sektor bisnis. Perusahaan ini memiliki lini bisnis di bidang kehutanan dan pertanian, pertambangan, perikanan komersial, hingga jasa pelayanan profesional.

Simon juga pernah menjadi Direktur Keuangan PT Agro Industri Nasional (Agrinas), perusahaan yang menjalankan proyek Food Estate di Kalimantan Tengah.

Agrinas dibentuk oleh Yayasan Pengembangan Potensi Sumber Daya Pertahanan (YPPSDP). Melalui pembinaan Kementerian Pertahanan (Kemenhan), perusahaan menjalankan peran ketahanan pangan, ketahanan energi, dan ketahanan air lewat usaha di bidang produksi tanaman pangan, produksi perikanan, bioenergi, konservasi, distribusi pangan dan teknologi produksi pangan.

(NIA DEVIYANA)

IDXChannel – Harga pangan pada awal pekan ini, Senin (4/11/2024), terpantau mengalami pergerakan dibandingkan dengan pekan sebelumnya. Harga sejumlah komoditas utama naik cukup signifikan.

Berdasarkan data Badan Pangan Nasional (Bapanas), beras premium mengalami kenaikan harga 0,78 persen menjadi Rp15.550 per kg. Sementara harga beras medium naik di angka 0,22 persen menjadi Rp13.450 per kg.

Harga kedelai biji juga melonjak 0,22 persen menjadi Rp10.740 per kg. Berikutnya, bawang merah dan bawang putih masing-masing naik 5,64 persen dan 2,47 persen menjadi Rp33.910 dan Rp42.070 per kg.

Kenaikan harga juga meliputi cabai merah keriting naik 0,49 persen menjadi Rp28.640 per kg. Selanjutnya, cabai rawit merah melonjak hingga 1,95 persen menjadi Rp40.800 per kg.

Daging ayam ras juga mengalami kenaikan harga 1,16 persen menjadi Rp36.710 per kg. Berikutnya disusul juga dengan komoditas telur ayam ras yang naik 2,11 persen menjadi Rp29.060 per kg.

Harga gula konsumsi juga naik 0,73 persen menjadi Rp18.060 per kg. Minyak goreng kemasan sederhana dan jagung peternak juga masing-masing naik 0,11 persen dan 0,34 persen menjadi Rp18.200 dan Rp5.960 per kg.

Kenaikan harga juga berlaku untuk komoditas ikan. Salah satunya ikan kembung yang naik 2,31 persen menjadi Rp37.220 per kg. Berikutnya, ikan tongkol naik 1,59 persen menjadi Rp31.290 per kg dan ikan bandeng naik 1,92 persen menjadi Rp33.480 per kg.

Penurunan harga hanya berlaku untuk daging sapi impor, yang turun 0,84 persen menjadi Rp133.910 per kg. Selanjutnya tepung terigu curah 0,79 persen menjadi Rp10.060 per kg.

Harga minyak goreng curah juga turun 1,08 persen menjadi Rp16.550 per kg. Selanjutnya tepung terigu kemasan turun 0,15 persen menjadi Rp13.070 per kg. Penurunan harga juga berlaku untuk beras SPHP, turun 0,24 persen menjadi Rp12.530 per kg.

(Ahmad Islamy Jamil)

IDXChannel – Inggris belum merasakan 60 persen dampak ekonomi dari keputusannya untuk keluar dari Uni Eropa, beberapa tahun silam. Hal itu diungkapkan Sekretaris Ekonomi Kementerian Keuangan Inggris, Tulip Siddiq, akhir pekan kemarin.

The Independent pada Minggu (3/11/2024) melansir, ini adalah pertama kalinya London mengukur seberapa besar dampak dari Brexit yang telah mereka rasakan sejauh ini. Angka itu diperoleh Siddiq dari data yang dirilis Kantor Pertanggungjawaban Anggaran Inggris (OBR).

Menurut prediksi tersebut, ekonomi akan terkontraksi hingga 4 persen dalam jangka panjang akibat Brexit. Siddiq pun meramalkan ekspor dan impor Inggris pada akhirnya bakal menjadi 15 persen lebih rendah daripada jika negara itu tetap berada di Uni Eropa.

Pada 2016, hasil referendum menunjukkan sebanyak 51,8 persen warga Inggris memilih negaranya untuk keluar dari Uni Eropa. Sementara 48,1 persen memilih untuk tetap berada di blok supranasional itu.

Peristiwa lantas dikenal dengan istilah Brexit, yang merupakan singkatan dari “British exit” yang berarti keluarnya orang-orang Inggris dari Uni Eropa.

Penarikan diri resmi Inggris dari Uni Eropa direalisasikan pada 31 Januari 2020. Langkah itu kemudian diikuti oleh masa transisi pasca-Brexit, yang berakhir pada 31 Desember 2021, mengakhiri secara penuh keanggotaan Inggris di blok tersebut selama 47 tahun.

(Ahmad Islamy Jamil)

IDXChannel – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan pemerintah bakal memperpanjang pemberian insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk pembelian rumah pada 2025. Dengan begitu, insentif tersebut tetap akan diberikan di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Dikatakan Airlangga, pertimbangan perpanjangan itu lantaran pemerintah memperhatikan daya beli masyarakat yang saat ini memang relatif masih redah.

"Sehingga kita perlu memacu untuk pertumbuhan. Nah, untuk memacu pertumbuhan itu karena insentif terkait dengan PPN DTP itu adalah komponen yang sangat diperlukan oleh kelas menengah," ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta, Minggu (3/11/2024).

Politikus Partai Golkar itu mengatakan, pemerintah juga akan kembali memperpanjang insentif PPN DTP dan pajak penjualan atas barang mewah (PPN/PPnBM DTP) untuk kendaraan bermotor berbasis listrik dan mobil berbasis listrik. Menurut dia, selain rumah, masyarakat kelas menengah juga tentunya membutuhkan kendaraan sebagai alat mobilitas untuk bekerja.

"Oleh karena itu kedua hal tersebut kami akan usulkan untuk diperpanjang," ujarnya.

Kendati demikian, Airlangga juga mengakui perpanjangan semua insentif tersebut masih akan dibahas bersama dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati. Karenanya, dia belum dapat memastikan berapa lama insentif tersebut akan diperpanjang.

(Ahmad Islamy Jamil)

IDXChannel – Rencana yang digulirkan pemerintah untuk menyelamatkan PT Sritex (SRIL) masih menyisakan polemik. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Anindya Novyan Bakrie beranggapan, ada tiga prinsip yang perlu dilakukan pemerintah dalam upaya penyelamatan emiten tekstil itu.

Menurut dia, penyelamatan PT Sritex dapat menjadi pintu masuk mengurai polemik benang kusut industri manufaktur nasional. Hal itu disampaikannya selepas menggelar kajian dan komunikasi secara intens dengan berbagai pihak terkait, termasuk Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API).

"Agar penyelamatan Sritex mendatangkan kemaslahatan bagi rakyat banyak, ada tiga prinsip yang mesti dipegang," kata Anindya seperti dikutip dalam keterangan resminya, Minggu (3/11/2024).

Prinsip pertama, menurut dia, pemerintah harus tetap mengedepankan kepentingan rakyat dengan mengindahkan hukum yang berlaku. Berikutnya, prinsip kedua, diperlukan pembenahan regulasi-regulasi yang menghambat industri TPT seiring dengan dinamika global sehingga sektor TPT tetap dapat memberikan dampak positif dalam perekonomian nasional.

"Prinsip ketiga, stakeholders atau pemangku kepentingan di industri dan perdagangan TPT, baik pemerintah, pengusaha, dan pekerja memiliki semangat kebersamaan dalam menggiatkan kembali industri tekstil dan garmen nasional ini," ujar Anindya.

Dia berpendapat, tiga prinsip itu dapat disebut sebagai tiga upaya middle ground atau jalan tengah dalam upaya penyelamatan PT Sritex. Ketiganya harus menjadi landasan semua pihak untuk mengambil solusi yang terbaik.

Anindya menjelaskan, Kadin Indonesia mendukung upaya pemerintah mencegah tumbangnya perusahaan-perusahaan besar. Sebab, jika tidak dilakukan, itu akan memicu hilangnya lapangan pekerjaan rakyat banyak.

"Kepentingan ekonomi nasional dan kesejahtaraan rakyat harus dilindungi. Kami juga mengimbau dunia usaha untuk tetap mengedepankan hal ini di atas urusan keuntungan bisnis," kata Anindya Bakrie.

(Ahmad Islamy Jamil)

IDXChannel – Presiden Prabowo Subianto meminta agar regulasi devisa hasil ekspor (DHE) untuk kegiatan pengusahaan, pengelolaan, dan pengolahan sumber daya alam (SDA) segera direvisi.

Permintaan kepala negara dikonfirmasi oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto. Dia menyebut, revisi aturan tersebut mencakup perpanjangan jangka waktu kewajiban eksportir dalam menyimpan DHE SDA

“Terkait DHE, PP (peraturan pemerintah) itu arahan Bapak Presiden (Prabowo) adalah untuk diperpanjang tidak hanya tiga bulan,” ujar Airlangga saat konferensi pers di kawasan Jakarta Selatan, Minggu (3/11/2024).

Lantaran aturan masih digodok, Airlangga belum dapat menjelaskan secara perinci. Dia juga tidak bisa mengungkapkan berapa lama persisnya waktu yang diperpanjang untuk kewajiban eksportir dalam menyimpan DHE SDA.

Kendati demikian, Airlangga memastikan waktu yang diatur akan jauh lebih lama dari ketentuan saat ini. Dia berjanji bakal mengumumkan hasilnya, jika regulasi yang dimaksudkan telah rampung.

“Jadi kami sedang persiapkan PP-nya dan sedang dirapatkan. Kemudian nanti setelah siap nanti kami akan tunjukkan. Lebih lama, tetapi bisa digunakan untuk modal kerja,” katanya.

DHE SDA saat ini diatur melalui PP Nomor 36 Tahun 2023. Di dalamnya disebutkan bahwa menaruh DHE hasil SDA pada sistem keuangan minimal tiga bulan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan cadangan devisa negara dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Sebelumnya, dikatakan bahwa PP 36 Tahun 2023 bisa meningkatkan investasi dan kualitas SDA, termasuk menjaga stabilitas makro dan pasar keuangan domestik.

Pemerintah kini tengah membidik potensi SDA dari empat sektor, yakni pertambangan, perkebunan, perhutanan, perikanan mencapai USD203 miliar atau sebesar 69,5 persen dari total ekspor. Dengan ketentuan DHE SDA, minimal 30 persen dari USD203 miliar itu nilainya USD60 miliar dalam setahun.

(Ahmad Islamy Jamil)

IDXChannel – Presiden Prabowo Subianto dikabarkan segera meluncurkan Badan Pengelolaan Investasi Daya Anagata Nusantara atau BP Investasi Danantara. Dikatakan bahwa peluncuran badan baru itu akan dilangsungkan pada 8 November 2024.

Terkait kabar tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut rencana itu masih dalam tahap pembahasan. Karenanya, dia belum dapat memberikan konfirmasi soal tanggal itu.

“Nanti kita akan bahas secara khusus, tunggu tanggal mainnya,” ujar Airlangga saat konferensi pers di Jakarta Selatan, Minggu (3/11/2024).

BP Investasi Danantara bakal mengubah salah satu aset gedung milik PT Bank Mandiri Tbk untuk dijadikan kantor pusat.

Hal ini disampaikan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, seusai melakukan pertemuan dengan BP Danantara. Soal aset fisik tersebut, dia tidak merinci lebih jauh.

“Udah (ketemu), karena nanti salah satu gedung yang dipergunakan oleh Danantara itu kan asetnya Bank Mandiri, buat kantornya,” ucap Erick.

Keberadaan lembaga baru itu digadang-gadang menjadi cikal bakal superholding BUMN. Pasalnya, BP Danantara akan mengelola investasi yang kerap dijalankan perusahaan pelat merah.

Tak hanya itu, semua aset pemerintah yang dipisahkan juga dikelola lembaga tersebut. Aset pemerintah di kementerian bakal digabung menjadi satu dan dikelola langsung.

Pendirian Danantara menjadi superholding harus dilakukan dengan merevisi Undang-Undang (UU) BUMN.Konsep badan itu sebagai superholding akan semakin jelas setelah Presiden Prabowo menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) ihwal tugas dan wewenang badan baru tersebut.

Keberadaan BP Danantara sebagai superholding tidak serta-merta menggantikan posisi Kementerian BUMN selaku pemegang saham perseroan negara.

Ekonom Indef, Tauhid Ahmad, memandang posisi Kementerian BUMN tetap diperlukan sebagai regulator. Sementara, superholding bertindak selaku induk BUMN yang mengelola aksi korporasi, termasuk investasi perusahaan.

Menurutnya, pembagian wewenang itu harus didasarkan pada revisi Undang-Undang BUMN. Dengan begitu, tidak terjadi tumpang tindih antara Kementerian BUMN dan superholding.

(Ahmad Islamy Jamil)

IDXChannel – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian), Airlangga Hartarto, mengungkapkan rencana pemerintah untuk menurunkan harga tiket pesawat domestik. Hal itu sebagai respons atas keluhan masyarakat soal mahalnya tarif transportasi penerbangan saat ini.

Pembahasan dan evaluasi soal harga tiket pesawat akan dilakukan pemerintah melalui satuan tugas (satgas) atau project management office (PMO). Di dalamnya juga melibatkan PT Pertamina (Persero) selaku BUMN pemasok bahan bakar avtur untuk pesawat.

“Nah, tentu akan dirapatkan dengan kementerian terkait yang masuk dalam satgas, yaitu Perhubungan dan juga Pertamina,” ujar Airlangga saat konferensi pers di kawasan Jakarta Selatan, Minggu (3/11/2024).

Di lain sisi, dia memastikan satgas yang terdiri atas beberapa kementerian teknis di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tetap melanjutkan program yang sudah dikerjakan tim satgas sebelumnya, yakni Komite Supervisi Harga Tiket Angkutan Penerbangan Nasional.

Perlu diketahui, komite itu dibentuk Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves)--yang dipimpin Luhut Pandjaitan--pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Jadi yang pertama terkait dengan satgas itu akan terus berlanjut, terutama terkait dengan tadi saya sudah sebut, mengenai tarif penerbangan domestik,” katanya.

Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menilai tingginya harga tiket pesawat tidak bisa dilihat secara sederhana. Dia menyebut tingginya harga tiket pesawat dorong oleh banyak faktor, termasuk regulasi yang mengikat.

Karena itu, upaya menurunkan harga tiket pesawat, harus dibarengi dengan merevisi aturan yang berlaku saat ini. “Kompleksitasnya tidak bisa dilihat sesimpel itu karena kalau kita mau buat perubahan pasti aturannya, policy-nya yang selama ini mengikat kita, itu yang kita harus lepas,” kata Erick saat ditemui di Kementerian BUMN.

Menurut dia, Kementerian BUMN dan Kementerian Perhubungan memang menyoroti harga tiket pesawat. Erick mengatakan, mereka sepakat membentuk satgas untuk mencari solusi atas persoalan tersebut.

Adapun satgas atay PMO yang dibentuk nanti difokuskan untuk menyelaraskan berbagai kebijakan antarkementerian terkait. Menurut dia, masalah harga tiket pesawat tidak hanya menyangkut isu perhubungan semara, tetapi persoalan lain juga seperti sektor pariwisata.

“Kalau dulu bicara satgas atau versi saya PMO, itu sama aja tujuannya untuk menyelaraskan semua kebijakan untuk menjadi sebuah satu keputusan yang bisa memberikan solusi, termasuk tadi mengenai harga tiket,” ucap Erick.

(Ahmad Islamy Jamil)

IDXChannel – Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Anindya Novyan Bakrie, menilai pemerintah harus mengambil langkah bijaksana dalam penyelamatan sengkarut polemik PT Sritex (SRIL).

Anindya menjelaskan, Kadin percaya pemerintah tidak akan gegabah dalam mengambil kebijakan penyelamatan PT Sritex. Menurut dia, pemerintah secara bijaksana akan mengambil keputusan berdasarkan undang-undang yang berlaku, bukan dengan cara intervensi langsung.

"Intervensi langsung bisa menimbulkan kegaduhan di dunia usaha dan menjadi moral hazard yang memicu reaksi negatif bagi pelaku industri yang lain," ujarnya dalam keterangan resmi, Minggu (3/11/2024).

Bagi Anindya, penyelematan PT Sritex dapat menjadi pintu masuk mengurai polemik benang kusut industri manufaktur nasional. Hal itu disampaikannya selepas mengadakan kajian dan komunikasi secara intens dengan berbagai pihak terkait, termasuk Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API).

"Ini momentum untuk memperbaiki tata kelola industri dan perdagangan nasional. Tujuan besarnya untuk melindungi dan menjaga stabilitas perekonomian nasional agar pertumbuhan ekonomi benar-benar untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia," katanya.

Sebelumnya, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengklaim Permendag Nomor 8 Tahun 2024 dikeluarkan untuk melindungi industri tekstil. Pernyataan itu menjawab tudingan sejumlah pihak, termasuk klaim bos Sritex yang menyebut regulasi itu menyengsarakan pelaku usaha tekstil.

"Kita sudah klarifikasi kalau Permendag 8 itu sebenarnya melindungi industri tekstil," kata Budi saat ditemui di Hotel Four Seasons, Jakarta Selatan, Minggu (3/11/2024).

(Ahmad Islamy Jamil)

IDXChannel – Pemerintah berencana untuk menerapkan hapus buku dan hapus kredit macet untuk segmen usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menilai kebijakan itu sebagai langkah moratorium.

Maksudnya, kata dia, pemutihan utang di lembaga perbankan, termasuk Himbara, adalah moratorium bagi mereka yang bermasalah dalam melunasi kewajibannya. Mereka yang dimaksud di sini adalah UMKM, petani, dan nelayan yang menjadi debitur perbankan.

“Nah, oleh karena itu ini semacam dalam tanda petik moratorium kepada mereka (UMKM) yang pernah bermasalah,” ujar Airlangga saat konferensi pers di kawasan Jakarta Selatan, Minggu (3/11/2024).

Dia mencatat, sebelum adanyaUndang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) beserta aturan turunannya, hapus buku sebenarnya telah dilakukan bank BUMN. Namun langkah itu tanpa disertai hapus tagih.

Yang menjadi masalah, UMKM, petani, dan nelayan masih tetap tidak bisa memperoleh pembiayaan dari Himbara, akibat kredit macet dan tanpa peraturan hapus tagih.Karena itu, dengan penerapan kebijakan hapus buku dan hapus tagih, pemerintah berharap bisa mendorong bank menyalurkan kredit kepada masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro.

"Sehingga dengan hapus buku hapus tagih ini diharapkan kredit untuk masyarakat bisa bergulir kembali, dan kalau bank swasta bisa melakukan itu karena itu swasta sehingga mereka bisa menghapus buku sekaligus menghapus tagih," ujar dia.

Adapun rancangan peraturan pemerintah (RPP) perihal hapus buku dan hapus tagih dari bank dan kementerian/lembaga tengah digodok otoritas terkait. Airlangga memastikan regulasi itu segera dirampungkan.

"Jadi mudah-mudahan dalam waktu tidak terlalu lama ini bisa diselesaikan," katanya.

(Ahmad Islamy Jamil)

IDXChannel - Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengagendakan rapat bersama Kementerian Keuangan untuk membahas anggaran Indonesia Tourism Fund (ITF).

Bersama kementerian yang dipimpin Menteri Keuangan Sri Mulyani, pemerintah akan menyiapkan bentuk dan besaran nilai dari dana pariwisata berkelanjutan itu.

"Tourism fund, kita akan terus rapatkan dengan Kementerian Keuangan, karena kita bicara mengenai wadah dan juga jumlah," kata Airlangga di Hotel Four Seasons, Jakarta Selatan, Minggu (3/11/2024).

Menteri Pariwisata Kabinet Merah Putih, Widiyanti Putri Wardhana, sebelumnya memastikan akan melanjutkan inisiatif ITF demi mendukung pengembangan pariwisata nasional.

Alokasi dana ini disebut bakal mendukung kegiatan pariwisata berskala internasional, serta merancang sinergi dengan instansi kelas dunia dalam mewujudkan sekolah unggulan pariwisata bertaraf internasional.

"Kami masih mengkaji, tapi intinya akan diteruskan," kata Widiyanti pada Kamis (31/10/2024).

Inisiatif dana pariwisata telah dicanangkan pada masa pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Kabarnya, terdapat rancangan Peraturan Presiden (Perpres) yang telah sampai di meja Presiden Jokowi, meski sampai saat ini belum diteken.

(NIA DEVIYANA)

IDXChannel - Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso memastikan Permendag Nomor 8 tahun 2024 justru melindungi industri tekstil. Pernyataan ini menjawab tudingan sejumlah pihak, termasuk Komisaris Utama PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex), Iwan S Lukminto yang menyebut aturan itu menyengsarakan pelaku usaha tekstil.

"Kita sudah klarifikasi kalau Permendag 8 itu sebenarnya melindungi industri tekstil," kata Budi saat ditemui di Hotel Four Seasons, Jakarta Selatan, Minggu (3/11/2024).

Budi menyebut aturan impor tekstil dan pakaian tekstil (TPT) itu telah dibuat dengan pertimbangan teknis (pertek). Demikian juga kuota impor pakaian jadi, yang diatur oleh peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Nomor 7 tahun 2024.

Mendag menyebut impor TPT juga dikenakan bea masuk pengamanan perdagangan.

"Per meter sekian ribu (pengamanan perdagangan). Pakaian jadi juga dikenakan bea masuk pengamanan perdagangan," kata dia.

Sebelumnya Komisaris Utama PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL), Iwan S Lukminto, mengatakan keterpurukan perusahaan tak terlepas dari Permendag 8 Nomor 2024.

"Jadi begini, Permendag 8 itu masalah klasik yang sudah tahu ya semuanya. Lihat saja pelaku industri tekstil ini banyak yang kena, banyak yang terdisrupsi yang dalam sampai ada yang tutup," kata Iwan di Kantor Kemenperin, Jakarta, Senin (28/10/2024).

(NIA DEVIYANA)