IDXChannel - Indonesia dan Australia memperkuat kemitraan pembangunan ekonomi antara kedua negara, dengan fokus pada iklim dan energi.

Duta Besar Australia untuk Indonesia, Penny Williams, dan Deputi VII Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian, Edi Prio Pambudi, menandatangani kesepakatan tambahan baru untuk Kemitraan Australia Indonesia untuk Pembangunan Ekonomi (Prospera).

“Kesepakatan ini dibangun di atas lebih dari dua dekade kerja sama pembangunan ekonomi antara Indonesia dan Australia dan menyoroti perjalanan bersama yang akan dilakukan oleh negara kita melalui transisi iklim dan energi,” kata Edi dalam keterangan pers pada Kamis (25/7/2024).

“Baik Indonesia maupun Australia berkomitmen kuat untuk menerapkan KINETIK (Kemitraan Iklim dan Infrastruktur Australia-Indonesia), memperkuat kemitraan antara kedua negara, dan menarik lebih banyak investasi swasta pada energi terbarukan dan industri ramah lingkungan,” katanya.

Melalui Prospera, kata Willians, Australia dan Indonesia berkolaborasi dan berbagi pengetahuan di bidang-bidang penting bagi kedua negara, termasuk energi bersih, transformasi digital, serta kebijakan pajak dan ekonomi.

"Kami berharap dapat terus memperkuat kemitraan ini melalui kesepakatan baru ini,” kata sang duta besar.

Prospera mendukung pertumbuhan ekonomi yang kuat, berkelanjutan, dan inklusif di Indonesia, yang berkontribusi pada tujuan Invested: Australia’s Southeast Asia Economic Strategy to 2040.

Program ini berkerja sama dengan berbagai lembaga Pemerintah Indonesia, mendukung prioritas mereka dengan menyediakan bukti kebijakan yang dapat mendorong pengembangan sektor swasta, menjaga stabilitas ekonomi makro, dan berkontribusi pada peningkatan kinerja pemerintah. (Wahyu Dwi Anggoro)

IDXChannel - Pertumbuhan ekonomi AS meningkat lebih cepat dari perkiraan pada kuartal kedua.

Hal ini menunjukkan bahwa permintaan tetap kuat meskipun menghadapi kenaikan biaya pinjaman.

Produk Domestik Bruto (PDB) tumbuh sebesar 2,8 persen pada tingkat tahunan setelah naik 1,4 persen pada periode sebelumnya, menurut perkiraan awal pemerintah. Mesin pertumbuhan utama ekonomi - pengeluaran pribadi - naik 2,3 persen, juga lebih tinggi dari perkiraan.

Menurut laporan Biro Analisis Ekonomi pada hari Kamis (25/07/2024) sebuah ukuran inflasi inti yang dipantau ketat naik 2,9 persen, melambat dari kuartal pertama tetapi masih di atas perkiraan

Meskipun laju pertumbuhan meningkat dari kuartal pertama, angka tersebut masih mewakili moderasi dari tahun lalu. Pengeluaran konsumen dan aktivitas ekonomi yang lebih luas telah mendingin di bawah tekanan suku bunga tinggi, yang secara bersamaan membantu menjinakkan inflasi secara bertahap.

Hal ini menjadi pertanda baik bagi bank sentral AS atau Federal Reserve (The Fed), yang sedang berusaha mencapai soft landing bagi perekonomian dan kemungkinan akan mulai memangkas suku bunga pada bulan September.

Namun, hal ini akan menjadi keseimbangan yang sulit untuk mendinginkan pasar tenaga kerja tanpa membuat jutaan orang kehilangan pekerjaan, terutama karena pengangguran kini telah meningkat selama tiga bulan berturut-turut.

Imbal hasil Treasury naik sedikit dan saham berjangka tetap lebih rendah setelah laporan tersebut. Para pembuat kebijakan juga akan bertemu minggu depan.

(Dian Kusumo Hapsari)

IDXChannel - Amerika Serikat tidak melihat perlunya merundingkan perjanjian internasional mengenai pajak bagi orang-orang super kaya, kata Menteri Keuangan AS Janet Yellen, Kamis (25/7).

Pernyataan Yellen itu menyoroti perbedaan mengenai rencana yang menjadi agenda utama pertemuan para menteri keuangan G20 di Rio de Janeiro.

Memungut pajak dari kelompok ultrakaya adalah prioritas utama presiden sayap kiri Brazil, Luiz Inacio Lula da Silva. Brazil tahun ini menjadi ketua kelompok G20, yang terdiri dari negara-negara ekonomi utama dunia, Uni Eropa dan Uni Afrika.

“Kebijakan perpajakan sangat sulit untuk dikoordinasikan secara global,” kata Yellen pada konferensi pers di Rio de Janeiro, menjelang pertemuan malam antara para menteri keuangan untuk membahas topik tersebut.

“Kami tidak melihat adanya kebutuhan atau merasa perlu untuk mencoba menegosiasi perjanjian global mengenai hal itu. Menurut kami, semua negara harus memastikan bahwa sistem perpajakan mereka adil dan progresif,” ujar Yellen.

Yellen mengatakan AS "sangat mendukung pajak progresif, dan memastikan bahwa orang-orang sangat kaya dan berpenghasilan tinggi membayar pajak secara adil."

Yelen menyoroti kebijakan yang diusulkan Presiden Joe Biden, seperti pajak bagi miliarder, yang ia gambarkan sebagai “inisiatif yang sangat pas.”

“Masuk akal bagi sebagian besar negara untuk mengambil pendekatan pajak progresif,” cetusnya.

(Dian Kusumo Hapsari)

IDXChannel - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyampaikan optimismenya terhadap potensi Indonesia menjadi negara dengan ekonomi dominan di dunia. Hal ini sebagai respons terhadap prediksi kemajuan ekonomi nasional dari sejumlah lembaga.

“Berbagai lembaga internasional yang kredibel memprediksi Indonesia akan menjadi negara nomor empat ekonomi dominan di seluruh dunia. Saya termasuk yang optimistis dengan prediksi tersebut,” kata Tito dalam keterangannya, dikutip Jumat (26/7/2024).

Tito mengemukakan pengalamannya dalam melihat perkembangan China menjadi negara dengan kekuatan ekonomi global. Dia meyakini Indonesia juga memiliki potensi untuk mencapai tingkat kemajuan yang serupa, jika memanfaatkan sumber dayanya secara efektif dan konsisten.

Selain itu, Tito memandang dunia tidak memiliki sebuah otoritas yang mengatur secara keseluruhan. Artinya, ini adalah kesempatan bagi setiap negara untuk dapat bersaing dan berjuang mendominasi di tingkat global terutama di segi ekonomi.

“Saat ini mungkin banyak yang skeptis, banyak yang pesimis, tapi saya melihat bahwa it can happen,” kata dia.

Dia juga menyebut bahwa untuk menjadi negara dengan ekonomi dominan di dunia diperlukan produksi yang masif. Menurutnya, ada tiga syarat utama untuk mencapai produksi masif, yakni banyaknya angkatan kerja, kekayaan alam yang melimpah, dan wilayah yang luas.

“Tidak banyak negara yang memiliki tiga syarat itu, yang jelas China, India, US, Indonesia, Rusia, Meksiko, Brazil, South Africa,” ujarnya.

(Dhera Arizona)

IDXChannel - Amerika Serikat (AS) mengatakan bahwa perjanjian internasional untuk meningkatkan pajak bagi orang-orang superkaya tidak diperlukan.

Dilansir dari AFP pada Jumat (26/7/2024), hal itu disampaikan Menteri Keuangan AS Janet Yellen di sela-sela pertemuan G20 di Brasil pekan ini.

"Kebijakan pajak sangat sulit dikoordinasikan secara global," kata Yellen dalam konferensi pers di Rio de Janeiro.

Pajak bagi orang-orang superkaya merupakan isu prioritas dalam Presidensi G20 Brasil. Pernyataan Yellen menunjukkan perpecahan di antara anggota blok ekonomi tersebut.

Di satu sisi, proposal Brasil didukung Prancis, Afrika Selatan, dan Uni Afrika. Di sisi lain, AS sebagai ekonomi terbesar di dunia menolaknya.

"Kami tidak melihat perlunya perjanjian global tentang hal itu. Kami pikir semua negara hanya perlu memastikan bahwa sistem perpajakan mereka adil dan progresif," kata Yellen.

Yellen mengatakan Washington sangat mendukung kebijakan perpajakan progresif di level nasional. Ia menyinggung kebijakan pajak miliarder yang diusulkan Presiden AS Joe Biden.

"Masuk akal bagi sebagian besar negara untuk menjalankan kebijakan perpajakan progresif," kata Yellen. (Wahyu Dwi Anggoro)

IDXChannel - PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Lembar memastikan persiapan Pelabuhan Lembar dan Padangbai dalam kondisi operasional yang baik menjelang perhelatan Asian Road Racing Championship (ARRC) yang diselenggarakan di Mandalika pada Jumat-Minggu (26-28 Juli 2024).

Corporate Secretary ASDP, Shelvy Arifin mengatakan, perseroan berkomitmen dalam menjamin kelancaran transportasi dan kenyamanan pengguna jasa sebagai wujud komitmen ASDP untuk memastikan kepentingan umum terlayani dengan baik.

“Menjelang ARRC 2024 di Mandalika, ASDP telah mempersiapkan aspek operasional dan pelayanan di pelabuhan. ASDP berkoordinasi aktif baik dengan BPTD selaku regulator dalam penentuan jadwal kapal, dan dengan pihak Kepolisian terkait dengan pengaturan lalu lintas jalur dari dan ke pelabuhan, demi menjaga kelancaran, keamanan dan ketertiban selama perhelatan ARRC 2024 berlangsung," ujar Shelvy dalam keterangan resminya, Jakarta, Jumat (26/7).

Di lintasan Lembar-Padangbai, terdapat 23 unit kapal yang siap beroperasi sesuai dengan penjadwalan oleh BPTD. Adapun armada milik ASDP yang beroperasi di lintas ini adalah KMP Rodhita dan KMP Portlink II.

Shelvy menambahkan, dengan persiapan yang telah dilakukan menjelang perhelatan ARRC ini, ASDP memperkirakan peningkatan trafik sebesar 10 persen bila dibandingkan kondisi normal.

Hal ini dipicu antusiasme masyarakat untuk menyaksikan event ARRC 2024, sehingga mendorong pergerakan masyarakat dari dan ke Mandalika, termasuk mobilisasi pengangkutan logistik alat dan material untuk mendukung kegiatan tersebut.

Shelvy mengatakan, seluruh pengguna jasa diharapkan untuk memiliki tiket sebelum tiba di pelabuhan dan memastikan bahwa data diri yang dimasukkan ke dalam aplikasi telah sesuai dengan data identitas diri yang berlaku.

Sementara itu, General Manager ASDP Cabang Lembar, Agus Djoko mengatakan, untuk kondisi normal, lintasan Lembar-Padangbai dilayani oleh 13 kapal per 24 jam dengan 13 trip pp per hari.

"Berkoordinasi aktif dengan BPTD dan stakeholder lainnya dalam mendukung kelancaran layanan juga telah disiapkan skenario apabila terjadi lonjakan penumpang, maka sesuai dengan kewenangan BPTD, jumlah kapal yang beroperasi akan ditingkatkan menjadi 18 unit per jam, dengan total 18 trip," lanjutnya.

"Dan jika kondisi sangat padat, maka akan menggunakan skenario pengoperasian seluruh kapal yang standby operasi sebanyak 23 unit kapal sesuai pengaturan BPTD, dengan total 23 trip pp yang akan mengangkut seluruh penumpang dan kendaraan,” tutur Agus.

Selain memastikan operasional pelabuhan, ASDP juga menghadirkan layanan customer service (CS) di Pelabuhan Lembar dalam rangka meningkatkan kenyamanan para pengguna jasa. Layanan ini bertujuan untuk merespons keluhan pelanggan terkait layanan di area pelabuhan dan kapal secara langsung.

“Dengan menyediakan layanan customer service ini, kami berharap keluhan atau masukan penumpang yang berkaitan dengan layanan pelabuhan maupun penyeberangan dapat disampaikan secara langsung, sehingga mampu diselesaikan lebih cepat,” ujar Agus.

Sebagai langkah awal, CS Pelabuhan Lembar akan melayani penumpang hingga pukul 22.00 WITA. Ke depan, layanan CS akan dibuka selama 24 jam penuh dengan petugas jaga secara bergantian.

(Fiki Ariyanti)

IDXChannel - Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non subsidi PT Pertamina (Persero) belum mengalami perubahan. Untuk hari ini (26/7) apakah harga Pertamax dan harga Pertalite terjadi kenaikan atau penurunan?

Harga Pertamax saat ini masih dibanderol sama dengan harga bulan sebelumnya, yakni sebesar Rp12.950 per liter, Pertamax Green 95 sebesar Rp13.900 per liter, Pertamax Turbo sebesar Rp14.400 per liter, Dexlite Rp14.550 per liter, dan Pertamina Dex sebesar Rp15.100 per liter.

Harga ini berlaku untuk wilayah Jawa dan wilayah dengan besaran pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) sebesar 5 persen.

Pun dengan harga BBM jenis Pertalite dan BioSolar tidak mengalami perubahan atau tetap. Rinciannya, Pertalite tetap Rp10.000 per liter dan BioSolar Rp6.800 per liter.

Namun demikian, harga BBM Pertamina di masing-masing provinsi atau daerah berbeda lantaran dipengaruhi berbagai faktor. Salah satunya adalah biaya distribusi.

Berikut daftar harga terbaru BBM Pertamina di SPBU seluruh Indonesia per hari ini, Jumat (26/7)

Aceh
Pertamax Rp13.200
Pertamax Turbo Rp14.400
Dexlite Rp14.550
Pertamina Dex Rp15.100

Free Trade Zone (FTZ) Sabang
Pertamax Rp12.100
Dexlite Rp13.200

Sumatera Utara
Pertamax Rp13.500
Pertamax Turbo Rp14.750
Dexlite Rp14.900
Pertamina Dex Rp15.450

Sumatera Barat
Pertamax Rp13.000
Pertamax Turbo Rp14.750
Dexlite Rp14.900
Pertamina Dex Rp15.450

Riau
Pertamax Rp13.800
Pertamax Turbo Rp15.100
Dexlite Rp15.250
Pertamina Dex Rp15.800

Kepulauan Riau
Pertamax Rp13.800
Pertamax Turbo Rp15.100
Dexlite Rp15.250
Pertamina Dex Rp15.800

Free Trade Zone (FTZ) Batam
Pertamax Rp12.600
Pertamax Turbo Rp13.500
Dexlite Rp13.800
Pertamina Dex Rp14.400

Jambi
Pertamax Rp13.500
Pertamax Turbo Rp14.750
Dexlite Rp14.900
Pertamina Dex Rp15.450

Bengkulu
Pertamax Rp13.800
Pertamax Turbo Rp15.100
Dexlite Rp15.250
Pertamina Dex Rp15.800

Sumatera Selatan
Pertamax Rp13.500
Pertamax Turbo Rp14.750
Dexlite Rp14.900
Pertamina Dex Rp15.450

Bangka Belitung
Pertamax Rp13.500
Pertamax Turbo Rp14.750
Dexlite Rp14.900
Pertamina Dex Rp15.450

Lampung
Pertamax Rp13.500
Pertamax Turbo Rp14.750
Dexlite Rp14.900
Pertamina Dex Rp15.450

Banten
Pertamax Rp12.950
Pertamax Turbo Rp14.400
Dexlite Rp14.550
Pertamina Dex Rp15.100

DKI Jakarta
Pertamax Rp12.950
Pertamax Turbo Rp14.400
Pertamax Green 95 Rp13.900
Dexlite Rp14.550
Pertamina Dex Rp15.100

Jawa Barat
Pertamax Rp12.950
Pertamax Turbo Rp14.400
Dexlite Rp14.500
Pertamina Dex Rp15.100

Jawa Tengah
Pertamax Rp12.950
Pertamax Turbo Rp14.400
Dexlite Rp14.550
Pertamina Dex Rp15.100

DI Yogyakarta
Pertamax Rp12.950
Pertamax Turbo Rp14.400
Dexlite Rp14.550
Pertamina Dex Rp15.100

Jawa Timur
Pertamax Rp12.950
Pertamax Turbo Rp14.400
Pertamax Green 95 Rp13.900
Dexlite Rp14.550
Pertamina Dex Rp15.100

Bali
Pertamax Rp13.200
Pertamax Turbo Rp14.400
Dexlite Rp14.550
Pertamina Dex Rp15.100

Nusa Tenggara Barat
Pertamax Rp13.200
Pertamax Turbo Rp14.400
Dexlite Rp14.500
Pertamina Dex Rp15.100

Nusa Tenggara Timur
Pertamax Rp13.200
Pertamax Turbo Rp14.400
Dexlite Rp14.550
Pertamina Dex Rp15.100
Solar Non Subsidi Rp14.450

Kalimantan Barat
Pertamax Rp13.500
Pertamax Turbo Rp14.750
Dexlite Rp14.900
Pertamina Dex Rp15.450

Kalimantan Tengah
Pertamax Rp13.500
Pertamax Turbo Rp14.750
Dexlite Rp14.900
Pertamina Dex Rp15.450

Kalimantan Selatan
Pertamax Rp13.500
Pertamax Turbo Rp14.750
Dexlite Rp14.900
Pertamina Dex Rp15.450

Kalimantan Utara
Pertamax Rp13.500
Pertamax Turbo Rp14.750
Dexlite Rp14.900
Pertamina Dex Rp15.450

Kalimantan Timur
Pertamax Rp13.500
Pertamax Turbo Rp14.750
Dexlite Rp14.900
Pertamina Dex Rp15.450

Sulawesi Utara
Pertamax Rp13.500
Pertamax Turbo Rp14.750
Dexlite Rp14.900
Pertamina Dex Rp15.450

Gorontalo
Pertamax Rp13.500
Pertamax Turbo Rp14.750
Dexlite Rp14.900
Pertamina Dex Rp15.450

Sulawesi Tengah
Pertamax Rp13.500
Pertamax Turbo Rp14.750
Dexlite Rp14.900
Pertamina Dex Rp15.450

Sulawesi Selatan
Pertamax Rp13.500
Pertamax Turbo Rp14.750
Dexlite Rp14.90
Pertamina Dex Rp15.450

Sulawesi Barat
Pertamax Rp13.500
Pertamax Turbo Rp14.750
Dexlite Rp14.900
Pertamina Dex Rp15.450

Maluku
Pertamax Rp13.500
Dexlite Rp14.900

Maluku Utara
Pertamax Rp13.500
Dexlite Rp14.900

Papua
Pertamax Rp13.500
Pertamax Turbo Rp14.750
Dexlite Rp14.900

Papua Barat
Pertamax Rp13.500
Dexlite Rp14.900
Pertamina Dex Rp15.450

Papua Selatan
Pertamax Rp13.500
Dexlite Rp14.900

Papua Pegunungan
Pertamax Rp13.500
Dexlite Rp14.900

Papua Tengah
Pertamax Rp13.500
Dexlite Rp14.900

Papua Barat Daya
Pertamax Rp13.500
Dexlite Rp14.900
Pertamina Dex Rp15.450.

(Fiki Ariyanti)

IDXChannel - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menggelontorkan Rp170 miliar untuk melakukan penataan Taman Balekambang di Kota Surakarta, Jawa Tengah.

Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono mengatakan, penataan Taman Balekambang dilaksanakan oleh Kementerian PUPR melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Jawa Tengah, Ditjen Cipta Karya dengan kontraktor pelaksana PT Pembangunan Perumahan dengan biaya APBN 2023-2024 senilai Rp170 miliar.

"Meski sekarang tampil dengan wajah baru, saya pribadi ingin tetap menjaga Taman Balekambang sebagai destinasi wisata rakyat. Masyarakat bisa datang gelar kloso (tikar)," kata Basuki dalam keterangan resminya, ditulis Jumat (26/7).

Anggaran tersebut digunakan untuk pembangunan panggung pertunjukan terbuka (amphitheater), revitalisasi gedung pertunjukan indoor, pendopo kedatangan, gastronomi, minapadi, lanskap, pagar keliling, drainase, skywalk, dan embung serta penataan kolam partini.

Taman Balekambang dibangun pada masa pemerintahan KGPAA Mangkunegoro VIII yani 26 Oktober 1921. Pembangunan taman sebagai wujud kasih sayang KGPAA Mangkunegoro VII kepada kedua putrinya, GRAy Partini dan GRAy Partinah.

Menurut Basuki, penataan Taman Balekambang bagian dari dukungan Kementerian PUPR terhadap pengembangan wisata edukasi yang berwawasan lingkungan serta pelestarian seni dan budaya.

Kehadiran Taman Balekambang diharapkan dapat berperan penting dalam menjaga ekologis dan kelestarian lingkungan serta mampu menjadi daya tarik wisata baru bagi wisatawan domestik maupun mancanegara, sehingga membawa manfaat yang signifikan bagi masyarakat, lingkungan serta perekonomian, khususnya Kota Surakarta.

(Fiki Ariyanti)

IDXChannel - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bakal mengandalkan Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta dan Pelabuhan Patimban Subang sebagai hub logistik untuk menyaingi Singapura dan Malaysia.

Menteri Perhubungan (Menhub), Budi Karya Sumadi mengatakan, kehadiran hub ini sanggat penting dalam upaya pemerintah menekan biaya logistik nasional sehingga daya saing meningkat.

"Apa yang terjadi di Indonesia sebenarnya semua pihak itu melakukan upaya-upaya agar indeks logistik menjadi lebih baik, menghasilkan suatu pertumbuhan, tapi ada tantangan-tantangannya," ucap Menhub dikutip Jumat (26/7/2024).

Pernyataan itu disampaikan Menhub saat mengisi seminar bertajuk "Peningkatan Kinerja Logistik di Indonesia: Refleksi, Tantangan, dan Peluang Sistem Logistik Nasional" di Aula Barat ITB, Bandung, Jawa Barat.

Menurut Menhub, efisiensi logistik di Indonesia dapat dicapai salah satunya dengan menjadikan Pelabuhan Tanjung Priok dan Patimban sebagai hub logistik. Dengan begitu, seluruh kegiatan ekspor akan berpusat di kedua pelabuhan tersebut.

"Kita harus sepakat menjadikan Priok dan Patimban jadi hub. Saat itulah tak akan terjadi ke Singapura atau Malaysia, melainkan langsung ke Amerika, China, dan lain-lain," katanya.

Mantan direktur utama PT Angkasa Pura II (Persero) itu menilai, para pengusaha selama ini kerap menggunakan pelabuhan di Singapura. "Memang jangka pendek kirim ke negara tetangga menguntungkan, namun jangka panjang ubah pemikiran itu," katanya.

Dia menambahkan, hub logistik ini penting karena ekspor harus menjadi salah satu pendorong utama pertumbuhan ekonomi. Presiden Jokowi, kata dia, selalu menekankan pertumbuhan ekonomi nasional harus mencapai minimal lima persen itu minimal.

"Pertumbuhan itu salah satunya melalui ekspor. Kalau ekspor tak terjadi, maka pertumbuhan itu tak terjadi juga," ujarnya.

(Rahmat Fiansyah)

IDXChannel - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan catatan atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tahun 2023 meski diberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

"Atas laporan keuangan Pemprov DKI Jakarta 2023 yang telah dilakukan, BPK masih menemukan terkait masalah keuangan daerah," kata Anggota V BPK Ahmadi Noor Supit saat rapat paripurna dikutip Jumat (26/7/2024).

Pertama, aset tetap tanah di lokasi Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT) berpotensi tercatat ganda. BPK menilai, pencatatan bidang tanah pada lokasi SIPPT belum sepenuhnya didukung Berita Acara Serah Terima (BAST) dari pengembang dan penyelesaian pengerjaan aaset tetap dalam konstruksi kerap berlarut-larut.

Kedua, kata Supit, Pemprov DKI belum menerima pendapatan sewa lahan dari PT Jakarta Propertindo (Jakpro), Bank DKI, dan pihak ketiga lainnya serta potensi atas pemanfaatan barang milik daerah yang belum didukung perjanjian kerja sama.

Ketiga, kekurangan volume atas pelaksanaan beberapa paket pekerjaan dan keterlambatan penyelesaian pekerjaan belum dikenakan denda.

"Keempat, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum memiliki mekanisme pencatatan atas penerimaan hibah langsung dari pemerintah pusat dan kelima, penyaluran bansos kepada penerima tidak memenuhi kriteria Dinsos dan Disdik," ucapnya.

Dia menilai, berdasarkan analisis BPK, termasuk temuan dan rencana perbaikan yang akan dilakukan, maka laporan keuangan tersebut diberikan opini WTP. Opini ini diraih untuk ketujuh kalinya berturut-turut.

Terkait temuan tersebut, Penjabat (PJ) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan, Pemprov DKI akan menindaklanjuti temuan-temuan BPK tersebut. Dia mencontohkan, temuan soal penyaluran bansos akan disinkronkan dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE)

"Makanya itu kan perlunya selalu data disinkronkan DTKS dan PPPKE, Dinsos melakukan itu, statistik itu selalu sinkron. Namanya penduduk itu ada yang masuk Jakarta, ada yang keluar Jakarta, bahkan ada yang sudah wafat dan lainnya itu kita sesuaikan," kata Heru.

(Rahmat Fiansyah)

IDXChannel - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima kunjungan delegasi World Bank di Istana Merdeka Jakarta, pada Kamis, 25 Juli 2024. Pertemuan tersebut membahas berbagai isu terkait perekonomian Indonesia dan berbagai program yang telah dijalankan oleh pemerintah, termasuk masalah stunting.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan World Bank mengapresiasi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang stabil di atas 5 persen dengan tingkat inflasi sebesar 2,58 persen. Selain itu, World Bank mengapresiasi sejumlah program yang telah dilakukan pemerintah Indonesia.

“Antara lain pengurangan kemiskinan dan juga program-program yang terkait dengan infrastruktur untuk pertanian termasuk dengan irigasi yang tadi delegasi World Bank dari Lombok dan melihat bagaimana pendapatan petani meningkat dan juga irigasi berjalan dengan baik kemudian juga hasil daripada pertanian mendongkrak nilai tukar petani,” ujar Airlangga dalam keterangannya usai pertemuan.

Selain itu, World Bank mengapresiasi program penurunan stunting_yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia melalui program early childhood. Presiden menyebut bahwa terjadi penurunan angka stunting di Indonesia dari 37 persen menjadi 21 persen, penurunan tingkat kemiskinan ekstrem dari 6,2 persen menjadi 0,8 persen.

"Nah terkait dengan program tersebut, Bapak Presiden juga bercerita mengenai program dana desa di mana dana desa sebesar Rp71 triliun dipergunakan untuk berbagai kegiatan di pedesaan termasuk untuk mengurangi dari pada stunting,” ujar Airlangga.

Dalam pertemuan tersebut, Presiden Jokowi juga menekankan pentingnya resiliensi pangan dan energi hijau untuk masa depan Indonesia. Menurut Presiden, Indonesia memiliki program terkait dengan energi bersih antara lain hydro solar geothermal.

“Dan juga dari World Bank mengatakan pentingnya untuk pengembangan transmisi infrastruktur, transmisi listrik. Dan tentu ini menjadi prioritas prioritas yang perlu dilakukan oleh pemerintah,” kata dia.

Presiden juga mengingatkan transisi energi perlu mempertimbangkan harga yang terjangkau bagi masyarakat. Oleh karena itu, multiple source of energy dengan transmisi yang ter-conectivity antar pulau diharapkan dapat membuat harga yang terjangkau bagi masyarakat.

“Tentunya berbagai subsidi yang dilakukan oleh pemerintah juga tentunya ke depan subsidi ini akan ditujukan kepada mereka yang berhak," tutur Airlangga.

Tidak hanya itu, Presiden Jokowi turut menyoroti pentingnya pengembangan sumber daya manusia, serta dukungan untuk usaha kecil dan menengah. Delegasi World Bank juga mencatat berbagai program untuk mendukung infrastruktur listrik dan praktik terbaik yang telah dilakukan di negara lain seperti India.

"Ada beberapa best practice yang dilakukan di India, di mana India juga bisa mencari fund sejenis PLN namun fund tersebut di-back up atau didukung oleh World Bank," ujar Airlangga.

Terakhir, Airlangga mengatakan Presiden Jokowi mendorong kebijakan penanganan keberlanjutan, termasuk pengembangan nursery untuk tanaman dalam skala besar di tanah air, di antaranya Ibu Kota Nusantara (IKN) dan Bali.

"Dari World Bank merasa bahwa program yang dilakukan oleh Indonesia adalah program yang sifatnya masif, skala besar, dan juga dengan masif dan skala besar itu diharapkan bisa menjadi percontohan untuk negara-negara lain di luar Indonesia," kata Airlangga.

Turut mendampingi Presiden dalam pertemuan tersebut adalah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan serta Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Sementara itu, delegasi World Bank yang hadir adalah Anna Bjerde selaku Managing Director of Operations World Bank, Manuela V. Ferro selaku Regional Vice President, Carolyn Turk selaku Country Director Indonesia & Timor-Leste serta Seynabou Sakho selaku Director of Operations.

(Febrina Ratna)

IDXChannel - Pemerintah melalui Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian bakal mengkaji pemberian insentif pajak penjualan atas barang mewah ditanggung pemerintah (PPnBM-DTP) untuk pembelian mobil.

Sekretaris Kemenko Bidang Perekonomian mengatakan kajian ini akan dilakukan setelah pemerintah menerima usulan dari Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo).

"Skema PPnBM-DTP itu sangat efektif untuk menjaga demand market. Mereka (Gaikindo) menyampaikan kemarin semester I, evaluasi mereka turunnya agak signifikan untuk otomotif dari sisi demand," tuturnya ketika ditemui usai acara Perayaan Hari Jadi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian ke-58 di kantornya, Jakarta, Kamis (25/7/2024).

Menurutnya, Gaikindo telah memberikan laporan kepada Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian mengenai penjualan mobil yang turun signifikan tersebut. Ia mengatakan dalam laporan itu terdapat dua faktor yang menyebabkan penjualan mobil menurun.

Pertama, insentif PPnBM-DTP yang memang telah berakhir pada 2023 dan kedua aturan leasing yang saat ini dinilai lebih ketat.

Sebelumnya, Gaikindo juga telah mengatakan penjualan mobil di Indonesia memang menurun signifikan pada 2024. Hal ini pun yang membuat Gaikindo harus merevisi target penjualan mobil. Bahkan diprediksi angkatnya tidak akan sampai 1 juta unit pada akhir tahun ini.

Ketua Umum Gaikindo, Johannes Nangoi menyebutkan sejak Januari sampai Juni 2024, pihaknya mencatatkan penjualan mobil secara wholesales atau pengiriman dari pabrik ke diler sebesar 408.102 unit. Angka tersebut turun 19,43 persen pada periode yang sama tahun lalu dengan penjualan sebanyak 506.427 unit.

"Revisi target harus kita lakukan karena sampai dengan bulan Juni, penjualan baru 400.000 lebih. Mungkin nanti segera setelah selesai atau dalam (GIIAS) ini kita sedang membahas," kata Nangoi di ICE BSD City, Tangerang, Kamis (18/7/2024) lalu.

Nangoi memastikan bakal melakukan pertemuan dengan para anggota Gaikindo pada di sela ajang GIIAS 2024. Nantinya, akan diputuskan apakah target penjualan mobil pada 2024 bakal direvisi.

"Kita akan coba lihat sebelum GIIAS ini berakhir, apakah kita akan revisi atau tidak. Tapi kemungkinan besar kita akan revisi," tuturnya.

(Febrina Ratna)