IDXChannel - PT Bukit Asam Tbk (PTBA) menggandeng Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Kali ini, keduanya memulai pilot project konversi batu bara menjadi Artificial Graphite dan Anode Sheet untuk bahan baku baterai Lithium-ion (Li-ion).

Konversi batu bara menjadi Artificial Graphite dan Anode Sheet yang dilakukan oleh anggota Grup MIND ID.

Direktur Portofolio dan Pengembangan Usaha MIND ID, Dilo Seno Widagdo mengatakan, seluruh perusahaan di bawah Grup MIND ID senantiasa berkomitmen dalam mengoptimalkan nilai tambah sumber daya mineral dan batu bara Indonesia.

"MIND ID memiliki fokus mendukung ekosistem baterai kendaraan listrik. Karena itu, potensi ini harus didukung sepenuhnya oleh seluruh Grup MIND ID," kata Dilo lewat keterangan tertulisnyal, Rabu (24/7/2024).

Dia menambahkan, pilot project ini diharapkan dapat terus berlanjut hingga ke tahap komersial. Keberlanjutan proyek ini sangat memerlukan dukungan dan kajian mendalam dari aspek keekonomiannya.

"Proyek ini merupakan langkah strategis yang tidak hanya mendukung diversifikasi usaha PTBA, tetapi juga memperkuat posisi kita dalam rantai pasok baterai kendaraan listrik di masa mendatang," kata Dilo.

Konversi batu bara menjadi Artificial Graphite dan Anode Sheet dilakukan melalui beberapa tahapan. Tahapan pertama yaitu proses karbonisasi batu bara menjadi batu bara semikokas atau Coalite.

Kemudian Coalite dihaluskan menjadi serbuk, lalu melalui proses perendaman, pemanasan, pencucian, pengeringan dan penghalusan hingga menjadi Artificial Graphite yang merupakan bahan utama Anode Sheet.

Pembuatan Anode Sheet dimulai dari pencampuran Artificial Graphite dengan bahan-bahan lain. Campuran tersebut dipanaskan, lalu dilakukan pencetakan sehingga membentuk lembaran di atas kertas tembaga.

Sementara itu, Direktur Utama PT Bukit Asam Tbk (PTBA), Arsal Ismail mengatakan, pengembangan batu bara menjadi Artificial Graphite dan Anode Sheet merupakan wujud komitmen PTBA dalam mendukung kebijakan Pemerintah untuk mendorong hilirisasi batu bara serta menjaga ketahanan energi nasional.

"Bukit Asam ingin menghadirkan energi tanpa henti untuk negeri. Salah satu upaya yang kami lakukan yakni dengan mewujudkan industri batu bara dengan clean technology di Indonesia," kata Arsal.

Dia melanjutkan, implementasi Anode Sheet berbahan baku batu bara ini merupakan yang pertama di dunia, sehingga dapat menjadi salah satu terobosan penting dalam hilirisasi batu bara.

"Pengembangan batu bara menjadi Artificial Graphite dan Anode Sheet juga akan mendukung kemajuan industri kendaraan listrik di dalam negeri," kata Arsal.

Menurutnya, kebutuhan Artificial Graphite dan Anode Sheet akan semakin meningkat di masa mendatang, seiring dengan pertumbuhan industri kendaraan listrik.

(Nur Ichsan Yuniarto)

IDXChannel - Penenggelaman kapal yang terbukti melakukan illegal fishing atau penangkapan ikan ilegal dinilai kurang efektif. Staff Ahli Menteri Kelautan Bidang Ekologi dan Sumber Daya Laut, Hendra Yusran Siry, menilai banyak kapal hasil rampasan yang sebenarnya bisa memberikan manfaat.

Hendra mengatakan kapal rampasan tersebut bisa dipergunakan kembali.

"Banyak kapal yang bisa dimanfaatkan seperti untuk pendidikan, penyelidikan, bahkan untuk wisata. Sangat disayangkan kalau dihancurkan atau ditenggelamkan," kata dia dalam konferensi pers, Rabu (24/7/2024).

Hendra mencontohkan, kapal yang berhasil ditangkap di sekitar perairan Papua telah dimanfaatkan untuk pendapatan negara.

"Akhirnya kita bisa menjadikan itu sebagai produk yang bisa dijual kembali untuk pendapatan negara," ujar dia.

Untuk diketahui, penenggelaman kapal sering dilakukan oleh Menteri KKP di era sebelumnya, Susi Pudjiastuti. Selain untuk memberikan efek jera, penenggelaman kapal dianggap berguna untuk menciptakan rumah-rumah baru bagi ikan.

(NIA DEVIYANA)

IDXChannel - Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) menegaskan, proses suatu barang yang akan ditetapkan menjadi barang kena cukai harus melalui proses sangat panjang dan melalui banyak tahap. Hal ini termasuk mendengarkan aspirasi masyarakat.

"Prosesnya dimulai dari penyampaian rencana ekstensifikasi cukai ke DPR, penentuan target penerimaan dalam RAPBN bersama DPR, dan penyusunan peraturan pemerintah sebagai payung hukum pengaturan ekstensifikasi tersebut," kata Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai Nirwala Dwi Heriyanto dalam keterangan resminya, Jakarta, Rabu (24/7/2024).

Menurutnya, pemerintah juga sangat hati-hati dalam menetapkan suatu barang sebagai barang kena cukai. Sebagai contoh, pengenaan cukai terhadap minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) dan plastik, yang penerimaannya sudah dicantumkan dalam APBN, belum diimplementasikan.

"Karena, pemerintah sangat prudent dan betul-betul mempertimbangkan berbagai aspek, seperti kondisi ekonomi masyarakat, nasional, industri, aspek kesehatan, lingkungan, dan lainnya. Kami akan mendengarkan aspirasi stakeholders, dalam hal ini DPR dan masyarakat luas," ujarnya.

Sebelumnya, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) kini tengah melakukan prakajian ekstensifikasi cukai. Tiket konser musik hingga detergen menjadi objek yang masuk ke dalam tahap prakajian ini.

Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai DJBC Iyan Rubiyanto mengatakan, tiket konser musik masuk ke dalam prakajian ekstensifikasi cukai karena melihat banyak masyarakat Indonesia masuk ke dalam kategori kaya. Sebab, banyak yang rela merogoh koceknya dalam-dalam demi konser artis di suatu negara.

"Tiket konser, kayak kemarin sold out di mana-mana, konser di Singapore, dan itu dibeli dan saya rasa masyarakat Indonesia kaya-kaya," ujar Iyan dalam Kuliah Umum Menggali Potensi Cukai di STAN, dikutip Rabu (24/7/2024).

Selain tiket konser musik, makanan cepat saji (fastfood), tisu, smartphone, MSG, batu bara, dan detergen masuk ke dalam daftar objek prakajian ekstensifikasi cukai.

(Dhera Arizona)

IDXChannel - Realisasi anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) masih di bawah 50 persen hingga di Semester I-2024.

Hal ini dikatakan oleh Staff Ahli Menteri Kelautan Bidang Ekologi dan Sumber Daya Laut, Hendra Yusran Siry.

Dia menuturkan, hingga 22 Juli 2024, KKP hanya menggunakan anggaran sebesar Rp3.245.042.300.906. Angka tersebut masih belum sampai separuhnya dari total anggaran.

"Realisasi anggaran KKP per tanggal 22 Juli 2024 sebesar Rp 3.245.042.300.906 atau 49,74% dari total anggaran sebesar Rp 6.524.266.143.000," kata Hendra, Rabu (24/7/2024).

Selain anggaran yang masih belum mencapai setengahnya di pertengahan tahun, Hendra juga menyampaikan bahwa nilai ekspor hasil perikanan Indonesia di paruh pertama 2024 telah menyentuh angka USD2,71 miliar atau setara Rp44,24 triliun.

Hendra memaparkan telah terjadi kenaikan sebesar 1,0 persen dibanding periode yang sama tahun lalu. Sehingga mengukuhkan Indonesia sebagai negara net exporter produk perikanan.

"Ekspor hasil perikanan kita USD2,71 miliar atau naik 1,0 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya," katanya.

Lebih lanjut disampaikan, nilai impor perikanan Indonesia pada periode Januari sampai Juni 2024 hanya sebesar Rp3,58 triliun. Capaian ini berarti hanya 8,09 persen.

"Dengan demikian neraca perdagangan kita mengalami surplus US$2,49 miliar (Rp 40,67 triliun) atau naik 6,2% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya," kata dia.

(Nur Ichsan Yuniarto)

IDXChannel - Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) buka suara atas isu beredar di tengah masyarakat terkait akan adanya ekstensifikasi cukai atau perluasan/penambahan jenis barang yang akan dikenakan cukai.

Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai Nirwala Dwi Heriyanto mengatakan, daftar objek yang masuk ke dalam kebijakan prakajian ekstensifikasi cukai tersebut masih bersifat usulan dari berbagai pihak. Artinya, belum masuk tahapan kajian.

"Bahasan kebijakan ekstensifikasi cukai itu mengemuka di acara kuliah umum PKN STAN yang mengangkat tema Menggali Potensi Cukai: Hadapi Tantangan, Wujudkan Masa Depan Berkelanjutan. Jadi, sifat kebijakan ekstensifikasi tersebut masih usulan-usulan dari berbagai pihak, belum masuk kajian, dan juga dalam rangka untuk mendapatkan masukan dari kalangan akademisi," ujarnya dalam keterangan resminya, Jakarta, Rabu (24/7/2024).

Pada dasarnya, Nirwala menjelaskan, kriteria barang yang dikenakan cukai ialah barang yang mempunyai sifat atau karakteristik konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup, atau pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan.

Hal itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai. Hingga saat ini, barang yang dikenakan cukai baru ada tiga jenis, yaitu etil alkohol atau etanol, minuman yang mengandung etil alkohol, dan hasil tembakau.

Kemudian terkait wacana optimalisasi penerimaan negara melalui ekstensifikasi objek cukai, Nirwala menerangkan, proses suatu barang yang akan ditetapkan menjadi barang kena cukai itu sangat panjang dan melalui banyak tahap, termasuk mendengarkan aspirasi masyarakat.

"Prosesnya dimulai dari penyampaian rencana ekstensifikasi cukai ke DPR, penentuan target penerimaan dalam RAPBN bersama DPR, dan penyusunan peraturan pemerintah sebagai payung hukum pengaturan ekstensifikasi tersebut," kata dia.

Dia menegaskan, pemerintah juga sangat hati-hati dalam menetapkan suatu barang sebagai barang kena cukai. Sebagai contoh, pengenaan cukai terhadap minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) dan plastik, yang penerimaannya sudah dicantumkan dalam APBN, belum diimplementasikan.

"Karena, pemerintah sangat prudent dan betul-betul mempertimbangkan berbagai aspek, seperti kondisi ekonomi masyarakat, nasional, industri, aspek kesehatan, lingkungan, dan lainnya. Kami akan mendengarkan aspirasi stakeholders, dalam hal ini DPR dan masyarakat luas," ujarnya.

Sebelumnya, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) kini tengah melakukan prakajian ekstensifikasi cukai. Tiket konser musik hingga detergen menjadi objek yang masuk ke dalam tahap prakajian ini.

Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai DJBC Iyan Rubiyanto mengatakan, tiket konser musik masuk ke dalam prakajian ekstensifikasi cukai karena melihat banyak masyarakat Indonesia masuk ke dalam kategori kaya. Sebab, banyak yang rela merogoh koceknya dalam-dalam demi konser artis di suatu negara.

"Tiket konser, kayak kemarin sold out di mana-mana, konser di Singapore, dan itu dibeli dan saya rasa masyarakat Indonesia kaya-kaya," ujar Iyan dalam Kuliah Umum Menggali Potensi Cukai di STAN, dikutip Rabu (24/7/2024).

Selain tiket konser musik, makanan cepat saji (fastfood), tisu, smartphone, MSG, batu bara, dan detergen masuk ke dalam daftar objek prakajian ekstensifikasi cukai.

(Dhera Arizona)

IDXChannel – Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI) kembali melakukan penguasaan fisik aset properti eks BLBI serta penyitaan harta kekayaan lain terkait debitur/obligor dengan estimasi nilai Rp115.220.748.000.

Ketua Satgas BLBI Rionald Silaban mengatakan, Satgas BLBI akan terus melakukan upaya berkelanjutan untuk memastikan pengembalian hak tagih negara melalui serangkaian upaya seperti pemblokiran, penyitaan, dan penjualan aset-aset obligor/debitur yang merupakan jaminan maupun harta kekayaan lain yang dimiliki obligor/debitur.

"Barang jaminan milik debitur/obligor yang telah dilakukan penyitaan akan dilanjutkan proses pengurusannya melalui mekanisme PUPN, yaitu dilakukan penjualan secara terbuka melalui lelang dan/atau penyelesaian lainnya," ujar Rionald dalam keterangan resmi, Jakarta, Rabu (24/7/2024).

Adapun terhadap aset properti eks BLBI yang telah dilakukan penguasaan fisik, selanjutnya akan dilakukan optimalisasi pengelolaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Untuk tahap berikutnya, Satgas BLBI telah merencanakan tindakan penguasaan fisik atas aset properti yang tersebar di berbagai kota/kabupaten di Indonesia," katanya.

Berikut rincian kegiatan penyitaan aset Satgas BLBI di minggu ketiga Juli 2024.

1. Penyitaan atas harta kekayaan lain debitur eks South East Asia Bank (Dalam Likuidasi) atas nama Drs. Soemito Mitosima berupa 1 (satu) bidang tanah seluas 128 m2 dan segala sesuatu diatasnya yang terletak di Jalan Kalibaru Timur VIII/G 40 RT 008 RW 014, Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara a.n. Doktorandus SOEMITO MITOSIMA dengan estimasi nilai Rp421.248.000.

Penyitaan ini dilakukan dalam rangka penyelesaian utang kepada Negara yang hingga saat ini belum diselesaikan sebesar Rp24.978.656.076,91 tidak termasuk Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara 10 persen.

2. Penyitaan atas Harta Kekayaan Lain PT Putra Surya Perkasa Intiutama berupa:
a. Tiga bidang tanah seluas 2.439 m2 dan segala sesuatu diatasnya yang sesuai dokumen tercatat terletak di Desa Cihuni Kec. Pagedangan Kabupaten Tangerang dengan estimasi nilai SP-10/Satgas/2024 sebesar Rp31.889.925.000.
b. Dua bidang tanah seluas 5.533 m2 dan segala sesuatu diatasnya yang sesuai dokumen tercatat terletak di Desa Pakulonan Barat Kec. Kelapa Dua Kabupaten Tangerang dengan estimasi nilai sebesar Rp72.343.975.000; dan
c. Tiga bidang tanah seluas 2.468 m2 terletak di Desa Lengkong Kulon Kec. Pagedangan Kabupaten Tangerang dengan estimasi nilai sebesar Rp10.365.600.000.

Penyitaan ini dilakukan dalam rangka penyelesaian utang kepada Negara yang hingga saat ini belum diselesaikan sebesar Rp80.587.414.500,16 sudah termasuk Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara 10 persen.

3. Penguasaan fisik aset properti eks BPPN melalui pemasangan plang atas 1 (satu) bidang tanah seluas 11.300 m2, yang terletak di Kampung Kadu Bali, Desa Cibungur, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten yang berasal dari Barang Jaminan Diambil Alih (BJDA) eks Bank Central Dagang, dengan estimasi nilai sebesar Rp200.000.000.

(Dhera Arizona)

IDXChannel - Berdasarkan data ekspor produk makanan dan minuman korea, baru-baru ini ekspor K-Food ke Indonesia terus mengalami peningkatan yang sangat luar biasa.

"Peringkat pertama yang menduduki kenaikan produk ekspor K-Food ini adalah olahan kopi asal Korea Selatan yaitu sebesar USD34juta, naik 17,3 persen secara tahunan (year on year/YoY), ujar Kepala Perwakilan Korea Agro-Trade Center, Jakarta, Lee Seung Hoon, dalam keterangan resminya, Rabu (24/7/2024).

Tren makanan dan minuman korea yang semakin mendunia berkat Hallyu atau Korean Wave berhasil menarik perhatian Kementerian Pertanian, Pangan dan Pedesaan Korea bersama dengan Korea Agro-Fisheries & Food Trade Corporation untuk mendongkrak ekspor Korean Food ke pasar Indonesia.

Melalui acara pameran makanan internasional terbesar di Indonesia yaitu Food & Hospitality Indonesia (FHI) 2024, Menteri Pertanian, Pangan dan Pedesaan (Song Mi-Ryeong) bersama dengan ketua dari Korea Agro-Fisheries & Food Trade Corporation (Kim Chun-jin) memberikan kesempatan emas kepada 12 perusahaan ekspor makanan dan minuman asal korea untuk mendongkrak penjualan mereka ke Indonesia.

Dari total 7 internasional pavilion yang ada di acara tersebut, pavilion korea yang terdiri dari 12 perusahaan ekspor makanan & minuman ini berhasil menarik perhatian visitor yang hadir untuk datang dan menggali informasi produk apa saja yang di tampilkan.

Meski Indonesia memiliki olahan kopi yang juga diminati oleh banyak kalangan masyarakat, lanjutnya, tapi kopi olahan korea tak mau kalah untuk menduduki peringkat dan kualitasnya di pasar Indonesia.

Selain olahan kopi, produk minuman juga mengalami kenaikan sebesar USD13juta (15,8 persen) dan produk mie instan korea yang saat ini sangat digemari masyarakan Indonesia juga mengalami peningkatan sebesar USD7juta (25,8 persen).

Data tersebut di dapatkan berdasarkan data ekspor produk makanan dan minuman korea pada akhir Juni 2024.

Kenaikan angka ekspor produk makanan dan minuman tersebut dilandasi oleh kerjasama yang terjalin antara Korea dengan Indonesia mengenai Serfitikasi Halal dan akan di resmikan pada bulan Oktober 2024 mendatang.

Seperti yang diketahui masyarakat pada umumnya bahwa label Halal sangat penting untuk produk-produk makanan dan minuman di Indoensia sebagaimana angka Umat Muslim di negara ini memiliki angka yang tinggi.

Karenanya, Pemerintah Indonesia juga berencana memimpin pasar sertifikasi halal ke arah yang lebih terstandarisasi dengan menggandeng negara-negara lain termasuk Korea Selatan untuk mengembangkan pasar Sertifikasi Halal Indonesia ke tingkat yang lebih Internasional dengan menerima standar Sertifikasi Halal Internasional yang dimiliki oleh negara lain.

"Kami sangat antusias untuk mengikuti pameran makanan internasional terbesar di Indonesia ini. Melalui pameran ini, kami telah berhasil mengukuhkan potensi perluasan ekspor produk K-Food di pasar Indonesia. Kami juga akan mendengarkan ide-ide dan tantangan terkait
prosedur sertifikasi halal dari para ekspotir dan memberikan mereka dukungan yang ada. Kami
yakin bahwa kami bisa terus memperluas peta distribusi produk agrikultur Korea melalui business matching atau pameran-pameran dengan para importir lokal dan vendor lokal untuk mencapai kinerja ekspor yang maksimal," ujar Hoon.

Tingginya antusiasme masyarakat Indonesia dengan produk makanan dan minuman korea menarik perhatian perusahaan-perusahaan K-Food asal Negri Gingseng untuk semakin yakin bahwa market ekspor ke pasar Indonesia dapat lebih mendongkrak penjualan mereka di tahun- tahun yang akan datang dan mereka bisa memiliki inovasi-inovasi baru untuk produk yang akan di distribusikan ke depannya.

(Khunti Fahmar Sandy)

IDXChannel - Boeing Co mengatakan pihaknya telah melanjutkan pengiriman pesawat 737 Max ke maskapai penerbangan di China; sebuah dorongan yang sangat dibutuhkan bagi perusahaan yang terkepung dan keuangannya yang sedang mengalami kesulitan itu.

Lampu hijau ini muncul setelah regulator penerbangan di China diberi jeda sekitar dua bulan untuk meninjau informasi tambahan tentang baterai yang digunakan dalam perekam suara kokpit di pesawat Boeing.

Membuka kembali pasar China bagi perusahaan-perusahaan Boeing yang hanya mengandalkan uang tunai akan membantu meringankan beberapa tekanan pada keuangan Boeing.

Produsen pesawat tersebut memperkirakan akan menghabiskan dana sebesar USD3,9 miliar atau lebih pada kuartal kedua, dengan penghentian pengiriman dari China sebagai salah satu faktor penyebabnya.

Boeing pada akhir Juni diperkirakan akan menerima izin untuk pengiriman 737 Max ke China dalam beberapa pekan, kata orang yang mengetahui masalah tersebut kepada Bloomberg pada saat itu.

Saham Boeing sedikit berubah dalam perdagangan setelah jam kerja pada Selasa. Aviation Week melaporkan dimulainya kembali sebelumnya.

(Dian Kusumo Hapsari)

IDXChannel - Ada peluang yang semakin besar bagi Federal Reserve untuk mempertahankan suku bunga hingga akhir tahun akibat medan persaingan Pilpres AS yang semakin memanas, menurut kepala investasi Mercer LLC.

"Anda akan tergoda jika Anda adalah seorang gubernur The Fed untuk mengatakan 'mari kita tetap seperti sekarang ini, tetap bertahan hingga setelah Pemilu presiden'," kata Hooman Kaveh.

Manajer aset ini masih memperkirakan dua kali penurunan suku bunga AS sebelum akhir tahun, kata Kaveh. Namun, kabar Presiden Joe Biden yang mundur dari persaingan Pemilu dan calon dari Partai Republik Donald Trump yang kemungkinan besar akan menghadapi lawannya dari Partai Demokrat, Kamala Harris, ada potensi skenario tersebut akan berubah, ujarnya.

"Pertumbuhan ekonomi solid, lapangan kerja baik-baik saja meskipun sedikit menurun, dan inflasi berperilaku baik," ujar Kaveh. "Selama segala sesuatunya terlihat baik-baik saja, yang tampaknya memang demikian, dan kebijakan The Fed saat ini tidak memberikan tekanan yang tidak semestinya pada faktor domestik atau internasional tertentu, maka saya pikir mereka mungkin merasa nyaman untuk tetap tenang."

Dalam sebuah wawancara dengan Bloomberg bulan lalu, Trump mengatakan bahwa jika terpilih kembali, ia akan mengizinkan Jerome Powell untuk menjalani masa jabatannya sebagai Gubernur The Fed, yang akan berlangsung hingga Mei 2026.

Mercer, bagian dari konsultan dan perusahaan asuransi Marsh McLennan, dan dengan dana kelolaan USD492 miliar di seluruh dunia, akan mengumpulkan para klien di Melbourne minggu ini untuk menghadiri Forum Investasi Global Pasifik, di mana pertanyaan-pertanyaan mengenai perubahan politik akan menjadi salah satu perhatian utama dalam investasi, ujar Kaveh.

"The Fed ingin meminimalisasi campur tangan dalam apa yang jelas-jelas akan menjadi sebuah pemilihan yang penuh dengan perdebatan," ujarnya.

(Dian Kusumo Hapsari)

IDXChannel - Angkasa Pura (AP) akan berganti nama seiring proses penggabungan usaha alias merger. Saat ini, terdapat tiga entitas yakni PT Angkasa Pura I, PT Angkasa Pura II, dan PT Angkasa Pura Indonesia.

Dalam dokumen Tambahan Informasi dan/atau Perubahan Atas Ringkasan Rancangan Penggabungan PT Angkasa Pura I, PT Angkasa Pura II dan PT Angkasa Pura Indonesia, terdapat usulan nama PT Angkasa Pura Nusantara.

Mekanisme penggabungan entitasnya, pertama adalah PT Angkasa Pura Indonesia akan diubah nama menjadi PT Angkasa Pura Nusantara. Nama ini menunggu persetujuan PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) alias InJourney.

"Atau nama lain sebagaimana disetujui PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero)," demikian diakses dari keterbukaan informasi, Rabu (24/7/2024).

Setelah perubahan nama perusahaan itu selesai dilakukan, proses selanjutnya adalah mengubah nama PT Angkasa Pura II menjadi PT Angkasa Pura Indonesia.

Selanjutnya, akan dilakukan penggabungan PT Angkasa Pura I ke dalam PT Angkasa Pura Indonesia yang sebelumnya bernama PT Angkasa Pura II.

PT Angkasa Pura Indonesia tersebut akan bertindak sebagai perusahaan penerima penggabungan.

Adapun tanggal efektif merger saat ini menanti penerbitan persetujuan perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas perubahan anggaran dasar PT Angkasa Pura Indonesia.

Rencananya, laporan posisi keuangan penutupan (closing account) masing-masing PT Angkasa Pura I dan PT Angkasa Pura Indonesia, sebelum pelaksanaan merger adalah per 31 Agustus 2024, sedangkan laporan posisi keuangan pembukaan (opening account) PT Angkasa Pura Indonesia setelah efektifnya merger adalah per tanggal 1 September 2024.

Secara hukum, merger ini akan menghapus status badan hukum AP I, termasuk kegiatan usaha di bidang jasa kebandarudaraan dan jasa terkait bandar udara. Ini akan dilanjutkan oleh PT Angkasa Pura Indonesia yang sebelumnya bernama PT Angkasa Pura II sebagai perusahaan penerima merger.

Alasan Merger

Manajemen mengungkap rencana merger ini dilandasi rencana menjadikan perusahaan berada dalam pasar utama aviasi dan pariwisata. Ini didukung oleh kondisi Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di Asia Tenggara sekaligus memiliki pertumbuhan konsumen.

"Faktor tersebut berpengaruh terhadap jumlah kontribusi pariwisata penumpang domestik dan internasional, wisatawan asing, serta airfreight cargo yang ada dan dikelola di Indonesia," kata manajemen.

Manajemen meyakini merger ini sejaan dengan visi pemerintah untuk meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas dalam negeri, yang diharapkan dapat memacu pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya saing sektor pariwisata.

Rencana merger ini juga akan menjadikan API sebagai pengelola bandar udara terbesar ke-5 dunia dengan 36 bandara di seluruh Indonesia. Estimasinya dapat melayani 550-700 juta penumpang per tahun pada 2045.

"Melalui integrasi, rencana pengembangan infrastruktur bandara akan terkoordinasi dengan lebih baik, khususnya alokasi investasi, termasuk peningkatan signifikan dalam pelayanan dan efisiensi penerbangan," kata dia.

(NIA DEVIYANA)

IDXChannel - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengungkapkan, air di Ibu Kota Nusantara (IKN) bisa langsung diminum dari keran. Sebab, kulitas airnya telah memenuhi standar kesehatan, sehingga aman untuk langsung diminum.

Basuki menegaskan, tes pengaliran air (running test ke-3) dari Instalasi Pengolahan Air Minum (IPA) Sepaku menuju reservoir induk IKN Nusantara yang berada di titik tertinggi sudah dilakukan sejak Sabtu (20/7/2024) sampai dengan Senin (22/7/2024) dini hari.

Tes ini merupakan bagian penting dalam pengoperasian Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Sepaku untuk melayani kebutuhan air minum di IKN yang diharapkan dapat beroperasi penuh melayani masyarakat pada akhir Juli 2024 mendatang.

"Ini air minum, bukan hanya air bersih. Air dari keran di apartemen dan rumah di IKN Nusantara langsung dapat diminum. Kami terus mengecek kualitas airnya sebelum masuk ke reservoir. Kita berharap air minum ini sudah dapat dimanfaatkan pada beberapa hari ke depan," katanya dalam keterangannya, Rabu (24/7/2024).

Setelah running test pengaliran berhasil, jelas Basuki, kini tengah dilakukan pengurasan sistem dan jaringan, sekaligus memonitor dengan ketat kualitas air dalam jaringan perpipaan. Ini dilakukan untuk menjamin kualitas air minum yang baik, sesuai standar kesehatan yang berlaku.

Untuk diketahui, SPAM Sepaku terdiri dari IPA berkapasitas 300 liter/detik, pipa transimisi 16 km, reservoir dan pipa distribusi 22 km.

SPAM Sepaku tahap I ditargetkan akan melayani Kantor dan Istana Presiden, Kemensetneg, Paspampres, kompleks Kemenko 1,2,3, dan 4, Amphiteather, Galeri, Service Area, Hunian ASN, Rumah Tapak Jabatan Menteri (RTJM) dan fasilitas umum lainnya seperti hotel, sekolah, pertokoan dan rumah sakit.

(Dhera Arizona)

IDXChannel - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyatakan, Indonesia merupakan net exporter produk perikanan. Ekspor hasil perikanan Indonesia hingga paruh pertama tahun ini mencapai USD2,71 miliar atau setara Rp44,24 triliun.

Staf Ahli Menteri Kelautan Bidang Ekologi dan Sumber Daya Laut KKP Hendra Yusran Siry mengatakan, nilai ekspor hasil perikanan tersebut naik satu persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

"Ekspor hasil perikanan kita USD2,71 miliar atau naik 1,0 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Nilai impor perikanan Indonesia pada periode Januari sampai Juni 2024 hanya sebesar USD0,22 miliar atau Rp3,58 triliun," katanya, Rabu (24/7/2024).

Dengan demikian, porsi impor produk perikanan dibandingkan ekspor hanya 8,09 persen. Dengan demikian, neraca perdagangan produk perikanan Indonesia surplus USD2,49 miliar atau Rp40,67 triliun atau naik 6,2 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.

Menurut Hendra, kenaikan kinerja ekspor produk perikanan tersebut terjadi di tengah penggunaan anggaran KKP yang efisien. Hingga 22 Juli 2024, KKP baru menyerap anggaran Rp3,24 triliun atau 49,74 persen dari pagu Rp6,52 triliun.

"Turun dibanding tahun lalu yang mencapai Rp 6,39 triliun atau 98.15 persen dari total anggaran Rp6,45 triliun," ujarnya.

(Rahmat Fiansyah)