IDXChannel - Menteri PUPR Basuki Hadimuljono memantau tes pengaliran air dari Instalasi Pengolahan Air Minum (IPA) Sepaku menuju reservoir induk IKN Nusantara yang berada di titik tertinggi. Running test ke-3 berlangsung sejak Sabtu hingga Senin dini hari (20/7/2024) sampai dengan (22/7/2024).

Tes ini merupakan bagian penting dalam pengoperasian Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Sepaku untuk melayani kebutuhan air minum di IKN Nusantara.

Setelah running test pengaliran berhasil, kini tengah dilakukan pengurasan sistem dan jaringan, sekaligus memonitor dengan ketat kualitas air dalam jaringan perpipaan untuk menjamin kualitas air minum yang baik, sesuai standar kesehatan yang berlaku.

Diharapkan pada akhir Juli 2024 mendatang, SPAM Sepaku dapat beroperasi penuh melayani persil dan gedung-gedung di IKN Nusantara.

"Ini air minum, bukan hanya air bersih. Air dari keran di apartemen dan rumah di IKN langsung dapat diminum. Kami terus mengecek kualitas airnya sebelum masuk ke reservoir. Kita berharap air minum ini sudah dapat dimanfaatkan pada beberapa hari ke depan," kata Basuki.

SPAM Sepaku terdiri dari IPA berkapasitas 300 liter/detik, pipa transmisi 16 km, reservoir dan pipa distribusi 22 km.

SPAM Sepaku tahap I ditargetkan akan melayani Kantor dan Istana Presiden, Kemensetneg, Paspampres, kompleks Kemenko 1,2,3, dan 4, Amphitheater, Galeri, Service Area, Hunian ASN, Rumah Tapak Jabatan Menteri (RTJM) dan fasilitas umum lainnya seperti hotel, sekolah, pertokoan dan rumah sakit.

(SLF)

IDXChannel - Sektor industri manufaktur di Indonesia masih berhasil tumbuh positif di tengah tekanan global. Hal ini menunjukkan konsistensi dari sektor industri manufaktur yang memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian nasional.

"Ada data yang cukup menggembirakan yang dirilis oleh World Bank, yakni pada tahun 2023 Indonesia berhasil masuk di posisi ke-12 Top Manufacturing Countries by Value Added di dunia, dengan nilai Manufacturing Value Added (MVA) USD255 miliar," kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita di Jakarta, Selasa (23/7/2024).

Posisi Indonesia tersebut menggungguli negara ASEAN lainnya seperti Thailand dan Vietnam yang nilai MVA-nya hanya setengah dari nilai MVA Indonesia.

"Di tingkat global, MVA Thailand berada di posisi ke-22 dengan nilai USD128 miliar, sedangkan Vietnam berada di posisi ke-24 dengan nilai USD102 miliar," kata dia.

Adaun nilai MVA Indonesia pada 2023 tersebut meningkat 36,4 persen (atau senilai USD68 miliar) dari 2022 yang mencapai USD187 miliar.

"Hal ini menaikkan peringkat Indonesia dari peringkat ke-14 dunia di tahun 2022 menjadi peringkat ke-12 pada 2023," kata dia.

Agus mengatakan, capaian apik itu karena struktur manufaktur yang telah dimiliki Indoensia sudah jauh lebih dalam dan tersebar merata sehingga memiliki nilai tambah (value added) yang besar daripada negara-negara kompetitor lainnya di Asean atau dunia.

"Untuk mempertahankan maupun meningkatkan prestasi ini, kuncinya hanya satu, yaitu industri manufaktur harus terus menerus berupaya untuk memperkuat daya saing," kata dia.

(NIA DEVIYANA)

IDXChannel - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marvest) Luhut Binsar Pandjaitan menyebut ada beberapa masalah yang menyebabkan produksi dan lifting migas nasional mengalami hambatan.

"Saya merasa bahwa proses perizinan dan tumpang tindih kewenangan antar Kementerian/Lembaga, sering kali menjadi hambatan. Kebijakan yang ada juga sering kali masih kurang memberikan iklim investasi yang menarik bagi para investor di sektor ini," kata Luhut dalam postingan di akun Instagram pribadinya, Selasa (23/7/2024).

Dia mengatakan ada 11 isu utama yang perlu diperbaiki di sektor hulu migas. Mulai dari lamanya persetujuan izin lingkungan, peraturan terkait ruang laut dan pertanian, perpajakan migas yang kurang kondusif, hingga kurangnya dukungan dari sebagian pemerintah daerah.

Luhut telah menegaskan kepada setiap Kementerian/Lembaga (K/L) di dalam TaskForce yang sudah dibentuk, agar terus melakukan monitoring dan evaluasi atas kegiatan investasi, produksi dan lifting migas di Indonesia.

"Komitmen untuk meningkatkan iklim investasi sektor migas, dengan mengejar kemudahan berbisnis (ease of doing business) di sektor ini. Saya yakin kita memiliki visi dan pandangan yang sama dalam upaya percepatan peningkatan produksi migas di Indonesia di tahun ini maupun di tahun-tahun mendatang," kata dia.

(NIA DEVIYANA)

IDXChannel - Vice Foreign Minister Pahala Mansury emphasized the importance of reviving the spirit of Global South solidarity, particularly between Indonesia and Africa.

This was conveyed by Pahala during a meeting with the Deputy Minister of Foreign Affairs and East African Cooperation of Tanzania, Mbarouk Nassor Mbarouk, and Tanzanian business leaders in Dar es Salaam last weekend..

"During a Breakfast Meeting with Tanzanian business leaders, Vice Foreign Minister Pahala discussed plans for the 2nd Indonesia-Africa Forum (IAF), aimed at revitalizing the spirit of Global South solidarity, especially between Indonesia and Africa," the Indonesian Foreign Ministry said in its media release on Monday (22/7/2024).

In this context, Pahala extended invitations and expressed hope for the presence and active participation of Tanzanian entrepreneurs in the 2nd IAF, particularly in country-specific business forums, exhibitions, and other related business meetings.

During this opportunity, apart from exploring various potential collaborations, especially in capacity building, critical minerals, and infrastructure, Pahala also encouraged the finalization of concrete collaborations between the two countries to be part of the deliverables of the 2nd IAF.

Furthermore, during a meeting with Deputy Minister of Foreign Affairs and East African Cooperation of Tanzania, Mbarouk Nassor Mbarouk, Pahala expressed hopes for the attendance of the President of Tanzania, government officials, and Tanzanian business community at the 2nd IAF.

During this occasion, Pahala also conveyed Indonesia's interest in exploring the establishment of a Preferential Trade Agreement and Bilateral Investment Treaty to further strengthen economic cooperation between the two countries.

Pahala also advocated for enhancing existing cooperation between the two countries in sectors such as agriculture and food security, oil and gas, and healthcare. The two deputy ministers also discussed various potential future collaborations, including palm oil production and processing, the mineral sector, EV battery supply chains, education, and capacity building. (WHY)

IDXChannel - Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Abdul Muis, mengatakan sistem pinjaman dari luar negeri terkadang mengharuskan para pekerja asing ikut dalam pekerjaan konstruksi di dalam negeri.

"Kalau kita selama ini di PU, pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya bantuan luar negeri, itu juga karena memang sudah perjanjiannya di- loan (pinjaman) -nya harus menggunakan tenaga ahli dari luar negeri," ujar Abdul Muis pada acara peluncuran Konstruksi Indonesia di Kementerian PUPR, Selasa (23/7/2024).

Meskipun, sudah banyak tenaga kerja konstruksi dari dalam negeri yang memiliki kompetensi yang cukup untuk menggarap proyek-proyek infrastruktur yang mengadopsi teknologi-teknologi baru.

"Bukan berarti menggunakan tenaga luar tapi kita tidak mampu, kita mampu. Tetapi mengikuti dari perjanjian pinjam loan-nya itu agar melibatkan, menggunakan tenaga dari luar sekaligus untuk transfer ilmu pengetahuan," kata dia.

Abdul Muis memberikan contoh misalnya rencana membangun proyek tol bawah laut di Ibu Kota Nusantara (IKN) yang mana kajian pembangunannya digarap oleh perusahaan asal Korea, Daewoo Engineering & Construction Co., Ltd bersama PT Hutama Karya (Persero).

Konstruksi ini menurutnya harus melibatkan tenaga kerja dari luar negeri, karena proses studi dilakukan oleh asing.

"Tenaga-tenaga ahli kita sebetulnya sudah mampu melakukan itu (proyek teknologi tinggi), orang Indonesia mampu di sana, tetapi kesempatannya yang selama ini belum terbuka, belum ada. Pemerintah selama 10 tahun ini memberikan kesempatan untuk mereka mengimplementasikan kemampuannya di negeri sendiri," kata dia.

Kondisi tersebut berbeda dengan proyek-proyek yang dibangun dari 100 persen dana APBN yang akhirnya dapat menggunakan tenaga kerja konstruksi dari dalam negeri. Sebab, pendanaan tersebut diharapkan punya dampak ekonomi lanjutan dari dalam sebuah proyek infrastruktur.

"Tetapi kalau pekerjaan APBN itu semua tenaga kerja dari kita tidak ada yang dari luar," tuturnya.

(Febrina Ratna)

IDXChannel - PT Citilink Indonesia (Citilink) mengapresiasi kerja sama co-branding kartu kredit PT Bank MNC Internasional Tbk (BABP). Sinergi kedua entitas bisnis ini membuka kesempatan bagi maskapai penerbangan untuk berekspansi rute mancanegara.

Direktur Niaga dan Cargo Citilink, Ichwan F. Agus, mengatakan pihaknya berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan maskapai. Besarnya permintaan kursi pesawat membuat Citilink siap membuka rute baru.

“Kami sangat menyambut kerja sama ini, karena banyak sekali manfaatnya. Ini besar. Rencananya kami juga akan mulai membuka rute ke Bangkok, dan Hong Kong,” kata Ichwan di MNC Bank Tower, Jakarta Pusat, Rabu (23/7/2024).

Diketahui MNC Bank Citilink VISA Card merupakan hasil kolaborasi co-branding kartu kredit MNC Bank dengan PT Citilink Indonesia. Seremoni penandatanganan perjanjian kerja sama dilakukan di MNC Bank Tower, Jakarta Pusat, Selasa (23/7/2024).

Ichwan menyatakan pihaknya membuka potensi kerja sama lain yang diharapkan dapat terwujud dengan entitas bisnis MNC Group.

“Insya Allah kerja sama ini tidak hanya selesai sampai launching pada hari ini,” katanya.

Rita Montagna, selaku Presiden Direktur MNC Bank menambahkan MNC Bank terus memberikan layanan terbaik bagi nasabahnya melalui berbagai inovasi yang dilakukan, termasuk menggandeng Citilink Indonesia .

“Melalui kerja sama ini, MNC Bank menghadirkan layanan Kartu Kredit Co-Branding, program loyalitas, dan solusi pembayaran digital, untuk memudahkan para pelanggan Citilink Indonesia dalam memesan tiket serta melakukan transaksi lainnya secara aman dan nyaman," katanya.

(SLF)

IDXChannel - Harga beras kembali naik di hampir seluruh wilayah di Indonesia. Berdasarkan data Panel Harga Pangan Nasional, harga beras medium secara rata-rata nasional per Selasa (23/7/2024) naik Rp10 menjadi Rp13.560/kg.

Menurut Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas), I Gusti Ketut Astawa, kenaikan harga beras terjadi lantaran masa panen raya sudah habis dan tengah memasuki masa tanam.

Dengan habisnya masa panen raya, terjadi penurunan ketersediaan beras. Hal itu berdampak pada kenaikan harga gabah kering panen (GKP) di sejumlah wilayah.

"Kenaikan harga GKP saat ini sudah mencapai Rp 6.800-7.200/kg, di sisi lain bulan ini sudah masa pasca panen raya menjadi transisi ke masa tanam selanjutnya, sehingga ada pengurangan ketersediaan," kata ketut dalam keterangan tertulis, Selasa (23/7/2024).

Selain itu, kenaikan harga beras didorong oleh jalur distribusi beras antar wilayah yang terlalu panjang. Dengan begitu, membuat ongkos transportasi membengkak.

"Dipengaruhi karakter distribusi di mana beberapa wilayah tersebut rantai pasokannya terlalu panjang dan juga saluran distribusi melalui darat, laut dan udara. Sehingga membutuhkan ongkos transportasi yang lebih besar," ujarnya.

Meski begitu, Ketut mengklaim pemerintah terus melakukan berbagai upaya untuk menstabilkan harga beras. Salah satunya dengan menggalakkan gerakan pangan murah.

"Bapanas melakukan Gerakan Pangan Murah di seluruh kabupaten kota untuk menyediakan beras SPHP. Update per 22 Juli 2024 telah dilaksanakan Gerakan Pangan Murah sebanyak 5.848 kali di 37 Provinsi dan 448 kab/kota," ujarnya.

(Febrina Ratna)

IDXChannel - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) kembali menggelar event besar Konstruksi Indonesia (KI) di tahun 2024 ini.Kegiatan ini akan melibatkan masyarakat jasa konstruksi seperti kontraktor dan penyedia jasa, hingga stakeholders konstruksi.

Direktur Jenderal Bina Konstruksi, Kementerian PUPR Abdul Muis menjelaskan industri konstruksi harus agile dalam merespon perubahan dengan cepat dan efektif, menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi, perubahan regulasi, dan dinamika pasar.

Dengan agility, peluang baru dapat diidentifikasi, hambatan teratasi, dan tetap kompetitif.

Adaptability juga berarti mampu belajar dari pengalaman serta meningkatkan kualitas untuk meningkatkan daya saing. Disinilah kesiapan rantai pasok konstruksi sangat diperlukan.

Abdul Muis berharap industri jasa konstruksi mampu menjamin kesiapan seluruh sumber daya, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas, mulai dari Badan Usaha Jasa Konstruksi, tenaga kerja, Rantai Pasok material peralatan, sampai dengan teknologi konstruksi.

"Oleh karenanya, Konstruksi Indonesia 2024 sangat tepat untuk menjadi ajang bertemunya seluruh Pelaku Konstruksi untuk bertukar pikiran dan berkolaborasi," kata Abdul Muis dalam acara peluncuran Konstruksi Indonesia di Kementerian PUPR, Selasa (23/7/2024).

Abdul Muis menyampaikan bahwa di tahun 2024 Pemerintah menetapkan anggaran infrastruktur nasional sebesar Rp423,4 triliun atau 12,73 persen dari Rp3.325,1 triliun total anggaran belanja negara.

Anggaran infrastruktur nasional tersebut, Kementerian PUPR mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp146,98 triliun atau 34,7 persen.

"Besarnya anggaran infrastruktur nasional tersebut harus diikuti dengan kesiapan industri konstruksi," katanya.

Board of Director PT. Debindo International Trade and Exhibitions Effi Setiabudi sebagai Event Organizer menambahkan, kegiatan Konstruksi Indonesia 2024 telah mulai sejak bulan Juni 2024 dan puncaknya akan dilaksanakan pada tanggal 6 – 8 November 2024 di ICE BSD Tangerang Selatan.

Adapun agenda utamanya antara lain: Konferensi; Pameran dan Penghargaan Konstruksi Indonesia 2024. Kompetisi Tenaga Kerja Konstruksi Tingkat Nasional, Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (BBI) dan Bangga Berwisata di Indonesia (BBWI), Penyusunan Buku Konstruksi Indonesia 2024 serta Lomba Foto dan Video.

(SLF)

IDXChannel - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengakui beberapa kendala menyebabkan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) terhambat. Selain faktor cuaca dengan curah hujan tinggi, serangan siber pada Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) ikut berdampak pada IKN.

Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR, Abdul Muis, mengatakan adanya gangguan pada server PDNS beberapa waktu lalu membuat proses lelang dan tender proyek di IKN dilakukan secara manual. Hal ini praktis membuat proses lelang menjadi lebih lama ketimbang sistem online yang dilakukan sebelumnya.

"Kalau kita enggak segera mengambil keputusan ke manual, maka waktu akan habis. Tentu itu akan menjadikan pembangunan infrastruktur di IKN akan mundur," ujar Abdul Muis saat ditemui di Kantor Kementerian PUPR, Selasa (23/7/2024).

Sebelumnya, Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Kementerian PUPR, Danis Hidayat Sumadilaga, mengatakan tantangan utama dalam penyelesaian konstruksi di Ibu Kota Nusantara terkait permasalahan cuaca.

Seperti proses pemasangan atap-atap atau pekerjaan yang berada di bagian atas proyek, cukup rawan dikerjakan ketika masuk musim hujan. Kemudian, pengerjaan pengaspalan juga sulit dilakukan ketika hujan datang.

"Masalahnya ini saja, hujan, kan itu di ketinggian, ada (potensi) hujan dan petir, tapi mudah-mudahan pekerjaan bisa selesai sesuai target," ujar Danis (5/7/2024) lalu.

Senada, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan pembangunan bandara VVIP di IKN terkendala masalah hujan. Sehingga aktivitas konstruksi kurang optimal dikerjakan.

Dari total 30 hari, hanya 8 hari yang cerah di kawasan IKN. Jika kondisi ini terus terjadi, lanjut Menhub, target pembangunan sejumlah fasilitas Bandara IKN berpotensi mundur dari rencana awal.

"Perlu diketahui, curah hujan di wilayah Kalimantan Timur cukup tinggi dalam satu bulan terakhir, bahkan hanya delapan hari cuaca cerah. Oleh karena itu modifikasi cuaca menjadi keharusan," kata Menhub (13/7/2024).

(Febrina Ratna)

IDXChannel - Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Abdul Muis mengatakan gangguan pada Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) akibat serangan ramsomware berdampak pada proses pengadaan sejumlah proyek pemerintah.

Sebab, proses pengadaan atau tender pemerintah saat ini dilakukan melalui sistem online. "Walaupun alhamdulillah yang terpengaruh tidak sampai 10 persen, karena lelang dan pekerjaan kita sudah 90 persen diselesaikan di tahun 2024 ini," tuturnya dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (23/7/2024)..

Abdul Muis merinci beberapa proses pengadaan lelang yang terdampak dari peretasan PDNS seperti proyek-proyek pekerjaan di Ibu Kota Nusantara (IKN) dan Proyek Strategis Nasional (PSN). Meski demikian, proses lelang sempat dilanjutkan meski menggunakan sistem manual.

"Ada (PSN), yang di IKN juga ada. Sehingga karena ada proses kendala di PDNS, maka yang tadinya kita menggunakan sistem informasi pendukung tadi kita berubah kembali ke manual," ujarnya.

Lebih lanjut, dia mengatakan proses pengadaan lelang menggunakan sistem manual ini memang tergolong memakan waktu yang lebih dibandingkan menggunakan sistem online. Hal itu akhirnya bisa berdampak pada mundurnya proses penyelesaian proyek.

Dengan kondisi tersebut, Abdul Muis menyebut pihaknya bergerak cepat dengan memutuskan mengadakan tender dengan cara manual. Dengan begitu, proses lelang tetap jalan.

“Termasuk juga proses sertifikasi, badan usaha, sertifikasi tenaga kerja konstruksi yang dilakukan LPJK juga kembali ke manual," kata dia.

Selain itu, para pekerja di sektor konstruksi turut terdampak karena terlambat mendapatkan sertifikat pekerja konstruksi. Itu lantaran sebagian data-datanya tersimpan dalam server tersebut.

"Secara keseluruhan saya enggak hafal berapanya. Tetapi yang jelas itu memiliki dampak yang cukup signifikan, terutama terkait proses sertifikasi tenaga kerja konstruksi," ujarnya.

(Febrina Ratna)

IDXChannel - PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN mengangkat Andi Arief sebagai komisaris bersama Mantan Gubernur Bank Indonesia (BI), Burhanuddin Abdullah sebagai Komisaris Utama (Komut).

Kabar Andi Arief menjadi Komisaris PLN dibenarkan oleh politisi Partai Demokrat, Syahrial Nasution. Sementara Burhanuddin ditunjuk menjadi Komut menggantikan Agus DW Martowardojo.

"Betul, (Andi Arief) diangkat menjadi salah satu komisaris," kata Syahrial saat dikonfirmasi, Selasa (23/7/2024).

Nama Andi Arief dikenal sebagai aktivis mahasiswa. Saat Orde Baru, dia aktif di sayap organisasi Partai Rakyat Demokratik (PRD), Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi (SMID) dan menjadi salah satu korban penculikan pada 1998.

Andi Arief merupakan lulusan Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Fisipol Universitas Gadjah Mada (UGM). Di kampus itu, dia pernah menjabat sebagai Ketua Umum Senat Mahasiswa Fisipol. Dia juga aktif di pers mahasiswa sebagai Pemimpin Umum Majalah Mahasiswa Fisipol.

Setelah menjadi aktivis PRD, Andi Arief bergabung bersama Partai Demokrat besutan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Andi Arief mengenalnya saat SBY menjadi Komandan Korem (Danrem) 072/Pamungkas di DIY.

Di periode kedua pemerintahan SBY, dia diangkat menjadi Staf Khusus Presiden bidang Bantuan Sosial dan Bencana Alam (2009-2014). Andi Arief tercatat juga pernah menjadi Komisaris PT Pos Indonesia (Persero) 2006-2008.

Di dunia politik, Andi Arief banyak terlibat dalam Partai Demokrat. Saat ini, dia menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Partai Demokrat. Dia pernah ikut kontestasi Pilgub Lampung sebagai Calon Wakil Gubernur, namun gagal.

Pada pemilu legislatif 2024, Andi Arief juga gagal ke Senayan. Di dapil Banten I, dia harus bersaing dengan sesama kader Demokrat yang lebih populer yakni Mantan Bupati Lebak iti Octavia Jayabaya dan anggota DPR incumbent Rizki Natakusumah.

Kini, Andi Arif ditunjuk menjadi Komisaris PLN. Penunjukkan itu didasarkan pada Surat Nomor: UND-30/Wk.MBU.01/07/2024 dari Kementerian BUMN.

(Rahmat Fiansyah)

IDX Channel - Jumlah warga Korea Selatan (Korsel) lulusan kuliah yang tak mempunyai pekerjaan atau berusaha mencari pekerjaan mencetak rekor di Juni 2024. Angkanya mencapai 4,06 juta orang.

Dikutip dari The Korea Herald, Selasa (23/7/2024), jutaan warga Korsel tersebut dikategorikan sebagai kelompok yang tidak aktif secara ekonomi. Mereka adalah warga negara berusia 15 tahun ke atas yang tidak dapat atau tidak mau bekerja. Mereka ini termasuk mahasiswa, ibu rumah tangga, mereka yang tengah menyiapkan ujian PNS, dan orang-orang yang berhenti bekerja.

Jumlah kelompok ini naik sekitar 72 ribu dari periode yang sama tahun lalu dan merupakan yang tertinggi sejak pemerintah merilis data tersebut sejak 1999. Angka ini bahkan mengalahkan rekor yang pernah terjadi sebelumnya pada 2021 saat pandemi Covid yang untuk pertama kalinya menyentuh angka empat juta.

Pada 2022, jumlah kelompok ini turun kemudian kembali naik dua tahun setelahnya. Sementara itu, rasio lulusan kuliah dalam populasi yang tak bekerja juga menyentuh rekor 25,1 persen. Artinya, satu dari empat warga Korsel yang tidak bekerja adalah lulusan kuliah.

Berdasarkan laporan CNA News Asia, sebagian besar mereka yang tak bekerja karena pasar tenaga kerja di Korsel sangat ketat di mana perusahaan tak membuka cukup lowongan pekerjaan.

Han Sung Ju, perempuan berusia 28 tahun tak kunjung mendapatkan pekerjaan meski dia lulusan universitas ternama di Seoul dengan gelar master. Dia mengikuti magang hingga tiga kali usai lulus, namun lamarannya ke 100 perusahaan tak berbalas.

"Pasar tenaga kerja sangat keras dalam beberapa tahun terakhir, bahkan situasinya makin menantang dengan penurunan kondisi ekonomi. Perusahaan menghentikan pembukaan lowongan kerja, terutama untuk posisi yang berpengalaman," katanya.

Selain itu, banyak warga Korsel yang ingin bekerja di perusahaan besar supaya bisa memperoleh gaji besar pula. Di Korsel, gap gaji antara perusahaan besar dan usaha menengah kecil amat timpang.

"Awalnya saya mengincar posisi bergaji 50 juta won (per tahun), tapi sangat jarang kecuali perusahaan besar yang bisa menawarkan gaji seperti itu. Jadi saat ini saya melamar posisi dengan gaji di atas 40 juta won saja, tapi saya juga melamar posisi dengan gaji di bawah itu," tuturnya.

Saat ini, 50 juta won setara Rp585 juta per tahun atau Rp48,75 juta sebulan. Upah minimum Korsel per Januari 2024, 9.620 per jam dengan jam kerja sebulan antara 40-50 jam.

(RFI)