IDXChannel - Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus menggalakkan implementasi Standar Nasional Indonesia (SNI).

Menurut Menteri Perindustrian (Menperin), Agus Gumiwang Kartasasmita, langkah ini merupakan sebuah keharusan, demi menjaga hak konsumen dan juga menciptakan persaingan yang sehat.

Dalam paparannya pada Jumat (19/8/2024), pengawasan terhadap produk industri adalah langkah penting untuk menegakkan ketertiban dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku dalam rangka keamanan, kesehatan, keselamatan dan lingkungan hidup (K3L).

"Kami akan terus memastikan bahwa produk-produk yang beredar di Indonesia memenuhi standar yang telah ditetapkan," ujar Agus.

Sebelumnya, Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Kemenperin telah melakukan pengawasan terhadap produk-produk elektronik yang beredar di Provinsi DKI Jakarta. Ditemukan sebanyak 25.257 unit speaker aktif yang diamankan dari tiga perusahaan tidak memiliki SPPT-SNI.

Speaker-speaker tersebut kemudian disita lantaran jika ini dibiarkan akan berpotensi merugikan konsumen dan menimbulkan persaingan usaha tidak sehat.

Diketahui, speaker diamankan dari tiga perusahaan yakni PT BSR sebanyak 24.099 unit dengan nilai sekitar Rp8,6 miliar, PT SEI sebanyak 353 unit dengan nilai sekitar Rp1,4 miliar, dan PT PIS sebanyak 805 unit dengan nilai sekitar Rp281,7 juta.

Temuan ini terkait ketidakpatuhan pelaku usaha dalam memenuhi ketentuan SNI yang dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian dan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan SNI Audio Video dan Elektronika Sejenis secara wajib. (TSA)

IDXChannel - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menggelar operasi mendadak (sidak) sebagai bentuk penertiban penerapan azas keamanan, kesehatan, keselamatan dan lingkungan hidup (K3L) di kalangan pelaku industri.

Sidak dilakukan melalui Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Kemenperin, dengan menyasar jalur distribusi produk elektronik yang beredar di wilayah Provinsi DKI Jakarta.

Dalam aksi tersebut, sebanyak puluhan ribu speaker dengan nilai jual hingga Rp10,2 miliar telah diamankan, lantaran tidak memenuhi standar yang telah ditetapkan.

Menurut Menteri Perindustrian (Menperin), Agus Gumiwang Kartasasmita, sebanyak 25.257 unit speaker aktif yang diamankan dari tiga perusahaan tidak memiliki Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) dan Standar Nasional Indonesia (SNI).

Karenanya, jika dibiarkan tetap beredar, maka berpotensi merugikan konsumen dan menimbulkan persaingan usaha tidak sehat.

"Kami akan terus memastikan bahwa produk-produk yang beredar di Indonesia memenuhi standar yang telah ditetapkan," ujar Agus, dalam keterangan resminya, Jumat (19/7/2024).

Agus menjelaskan, pengawasan terhadap produk industri merupakan langkah penting untuk menegakkan ketertiban dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku terkait azas K3L.

Sebelumnya, Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Kemenperin telah melakukan pengawasan terhadap produk-produk elektronik yang beredar di Provinsi DKI Jakarta.

Terdapat produk di luar standar yang berasal dari tiga perusahaan yakni PT BSR sebanyak 24.099 unit dengan nilai sekitar Rp8,6 miliar, PT SEI sebanyak 353 unit dengan nilai sekitar Rp1,4 miliar, dan PT PIS sebanyak 805 unit dengan nilai sekitar Rp281,7 juta.

"Ketiganya diwajibkan untuk menghentikan kegiatan impor dan dilarang untuk mengedarkan produk tersebut," ujar Kepala BSKJI Kemenperin, Andi Rizaldi, dalam konferensi pers terkait hasil pengawasan Kemenperin.

Menurut Andi, temuan ini terkait ketidakpatuhan pelaku usaha dalam memenuhi ketentuan SNI yang dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian dan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan SNI Audio Video dan Elektronika Sejenis secara wajib.

Hasil pengawasan terhadap PT BSR, PT SEI, dan PT PIS pada bulan Juli 2024 di Jakarta, menunjukkan adanya produk speaker aktif hasil importasi dari RRT yang tidak memiliki SPPT-SNI.

"Kami mengimbau seluruh pelaku usaha untuk mematuhi regulasi yang telah ditetapkan, termasuk keharusan pelaku usaha memiliki SPPT-SNI pada produk yang diwajibkan," ujar Andi. (TSA)

IDXChannel - PT Permodalan Nasional Madani (PNM) memberikan bantuan dana untuk perbaikan sarana rumah ibadah di Bali melalui program PNM Peduli, pada Kamis (18/7/2024) lalu.

Bantuan ini sebagai bentuk dukungan Perseroan untuk mendukung terciptanya fasilitas rumah ibadah yang nyaman bagi masyarakat sekitar.
Bantuan berupa dana hibah ini diberikan kepada pengempon Pura Paibon Bendesa Manik Mas, di Banjar Tegal Gede, Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar Bali, dan diserahkan kepada Ketua Panitia Pembangunan Pura Paibon Bendesa Manik Mas, I Nyoman Siladarma.

Direktur Operasional PNM, Sunar Basuki, berharap bantuan ini dapat meningkatkan iman dan kebersamaan masyarakat bersama Keluarga Besar PNM di Bali.

"Kami coba fasilitasi rumah ibadah agar kenyamanan ibadah masyarakat meningkat. Apalagi di Bali sendiri ada lebih dari 75 ribu nasabah Mekaar aktif," ujar Sunar, dalam keterangan resminya.

Menurut Sunar, solidaritas dan kepedulian sosial juga perlu dipupuk antara karyawan dengan lingkungan sekitar.

Sunar turut mendorong karyawan PNM di wilayah Bali untuk berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan sosial masyarakat di berbagai rumah ibadah.

"Hubungan yang mengedepankan kekeluargaan selalu kami junjung tinggi dalam memberikan pelayanan kepada pelaku usaha ultra mikro. Lewat kegiatan sosial seperti ini saya harap memicu anak-anak muda khususnya karyawan PNM turut andil di berbagai kegiatan kemasyarakatan," ujar Sunar. (TSA)

IDXChannel - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan pembangunan jalan tol Probolinggo-Banyuwangi bakal rampung secara bertahap. Pembangunan tahap I sepanjang 49,7 km dari Gendingan ke Besuki ditargetkan rampung seluruhnya pada 2025.

Jalan tol tersebut merupakan bagian dari Jalan Tol Trans Jawa yang menjadi konektivitas penghubung di wilayah timur Pulau Jawa yang nantinya akan tersambung dari Merak hingga ke Banyuwangi, mengutip laman resmi Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR, Jumat (19/7).

Penyelesaian konstruksi tahap I Gending-Besuki terbagi menjadi 3 Seksi. Seksi 1 Gending-Kraksaan sepanjang (12,88 Km) dengan progres konstruksi 60,08 persen yang ditargetkan selesai konstruksi pada kuartal 4-2024.

Seksi 2 Kraksaan-Paiton (11,20 Km) dengan progres konstruksi 40,40 persen ditargetkan selesa konstruksi pada kuartal I-2025. Seksi 3 Paiton-Besuki (25,6 Km) dengan progres konstruksi 31,38 persen yang ditargetkan selesai konstruksi pada kuartal III-2025.

Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi tahap I Ruas Probolinggo-Besuki akan memangkas waktu tempuh Probolinggo sampai Besuki yang sebelumnya sekitar 1 jam 15 menit perjalanan menjadi 30 menit perjalanan dengan kecepatan rata-rata waktu tempuh berkendara 80-100 Km per jam.

Tol Probolinggo-Banyuwangi tahap 1 akan memiliki 3 simpang susun, yaitu Simpang Susun Kraksaan, Simpang Susun Paiton, dan Simpang Susun Besuki, serta 3 Gerbang Tol, yaitu Gerbang Tol Kraksaan, Gerbang Tol Paiton, dan Gerbang Tol Besuki.

Selanjutnya pada tahap II selanjutnya terdiri dari 4 Seksi, di antaranya Seksi 4 Besuki-Situbondo (42,30 Km), Seksi 5 Situbondo-Asembagus (16,76 Km), Seksi 6 Asembagus-Bajulmati (37,45 Km) dan Seksi 7 Bajulmati-Ketapang (29,21 Km).

Untuk tahap II dari ruas Besuki hingga Banyuwangi sepanjang 125,72 Km ditargetkan konstruksinya selesai setelah 2024.

(FAY)

IDXChannel - Menteri Perdagangan (Mendag), Zulkifli Hasan mengungkapkan salah satu penyebab merebaknya barang impor di Indonesia karena lemahnya pengawasan di sektor pelabuhan. Hal ini terjadi karena beberapa pelabuhan terlalu sibuk menangani banyaknya barang yang masuk.

Sehingga menurutnya, barang impor yang masuk ke Indonesia itu menjadi luput dari pengawasan dan akhirnya membanjiri pasar dalam negeri.

"Di Jawa itu pelabuhan sudah padat, terutama di Pulau Jawa, misal di Priok, Surabaya, sehingga mungkin melakukan pemeriksaan secara detail ada kendala," ujar Zulkifli di Kantornya, Jakarta, Jumat (19/7).

Menurut dia, saat ini pengaturan barang impor yang masuk ke Indonesia memang masih terlalu longgar. Hal ini membuat barang impor ilegal mudah masuk ke Indonesia dan berdampak pada keberlangsungan industri di dalam negeri.

Zulkifli memberikan contoh beberapa negara seperti Amerika atau China yang cukup ketat membatasi impor, utamanya untuk produk jadi dengan cara melarang masuk atau meninggikan bea impor produk yang masuk.

"Coba saja selundupkan misalnya ke Amerika, ke negara-negara Barat. Wah habis sudah. Kalau di kita ini memang masih terlalu longgar aturan-aturan soal itu," katanya

Belum lagi, sambungnya, kehadiran platform belanja online menjadi pintu masuk barang impor ilegal yang membanjiri pasar. Hal itu memberikan tekanan terhadap pelaku industri dalam negeri mapun penerimaan negara lewat potensi pajak.

Industri dalam negeri tertekan akibat masuknya barang impor ilegal karena sudah pasti akan kalah saing dari sisi harga produk. Sebab barang impor ilegal ini menjual barang tanpa penghitungan komponen pajak dan lainnya.

"Negara dirugikan, tidak bayar pajak, industri dalam negeri hancur. Di manapun pasti negara-negara akan membatasi barang impor ilegal," kata Zulkifli.

Oleh sebab itu, dia bilang, pemerintah berencana untuk membagi pintu barang impor ke beberapa pelabuhan yang ada di luar Pulau Jawa. Sehingga, para petugas bisa bergerak lebih leluasa dan mengawasi ketat barang-barang impor yang masuk.

"Ada seperti di Makasar, Bitung, Sorong. Banyak pintu masuk kita tidak hanya Jawa, ada Sumatera dan lain lain. Ini yang bisa kita lakukan cepat," ujar Zulkifli.

(FAY)

IDXChannel - Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mengungkapkan ada perusahaan besar yang ternyata memainkan Persetujuan Impor (PI) dari pemerintah. Informasi ini Agus dapatkan ketika berbincang dengan Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan.

Agus menjelaskan, modus yang dilakukan perusahaan tersebut yakni dengan memainkan jumlah kuota yang disetujui pemerintah. Misalnya, persetujuan impor yang ditetapkan sebesar 1 juta ton, namun yang masuk sebesar 4 juta ton.

"Saya dengar cerita dari Pak Mendag, bahwa ada satu perusahaan besar yang dia mendapatkan Persetujuan Impor (PI) 1 juta, satuannya saya enggak tahu 1 juta unit atau ton. Ton ya? Ton. Tapi di lapangan ditemukan dengan PI yang sama mereka masuknya 4 juta," kata Agus di Kantor Kementerian Perindustrian, Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jumat (19/7/2024).

Agus merasa kecewa dengan perusahaan besar tersebut. Namun, dia tidak ingin membeberkan nama perusahaan itu.

"Perusahaan besar loh. Saya sangat-sangat kaget dan sebenarnya kecewa sama perusahaan itu. Besar. Dia manufaktur juga. Manufaktur," katanya.

Tak hanya itu, Agus juga menyebut ada satu lagi cara yang dilakukan pelaku usaha nakal dengan memanfaatkan master list investasi. Melalui cara ini, pemain curang memanfaatkan master list investasi dengan memasukkan barang kemudahan untuk pembangunan investasi lebih banyak dari jumlah yang dilaporkan.

"Master list memberikan kemudahan, ini banyak diselewengkan. Misalnya dalam masterlist ada kemudahan untuk memudahkan berapa ribu ton fasilitas pabriknya. Nah itu menggunakan masterlist itu memalsukan barang lebih banyak dari yang sudah ditetapkan, dijual ke market. Dijual ke luar," ujarnya.

Agus menambahkan, pihaknya sudah mengetahui modus tersebut, namun pihaknya tidak bisa berbuat apa-apa karena bukan penegak hukum.

"Kami dan Kemendag sudah tahu modus dan masuknya di sebelah mana. Tetapi kami bukan penegak hukum," ujar Agus.

(YNA)

IDXChannel - SKK Migas mencatat realisasi kegiatan pemboran sumur pengembangan mencapai 358 sumur hingga Juni 2024. Jumlah ini baru tercapai 61,5 persen dari outlook akhir tahun yang ditargetkan akan bisa diselesaikan sebanyak 931 sumur.

Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto mengatakan, untuk kegiatan workover, hingga Juni 2024 berhasil diselesaikan 489 sumur atau meningkat 107 persen dan kegiatan well service mencapai 17.941 kegiatan atau 101 persen dari target.

“Upaya kegiatan pemboran sumur eksploitasi secara masif masih belum diimbangi dengan ketersediaan rig. Namun, kami optimistis hingga akhir tahun 2024 bisa menyelesaikan hingga 931 pemboran sumur pengembangan atau nantinya lebih tinggi dibandingkan realisasi tahun 2023 yang sebanyak 799 sumur," ujar Dwi dalam konferensi pers capaian tengah tahun industri hulu migas di Jakarta, Jumat (19/7/2024).

Menurut Dwi, SKK Migas juga secara konsisten mendukung program pemerintah dalam penggunaan produk lokal. Hingga Juni 2024, realisasi pengadaan barang/jasa hulu migas mencapai USD4,35 miliar.

"Dengan angka TKDN mencapai 57,52 persen atau USD2,26 miliar yang setara dengan Rp40 triliun yang dinikmati oleh pengusaha dalam negeri," ujar Dwi.

Terkait transisi energi dan upaya mengurangi emisi karbon, SKK Migas dan KKKS terus melaksanakan program low carbon initiative (LCI), salah satunya adalah kegiatan penanaman pohon yang hingga Juni 2024 sudah ditanam sebanyak 455,3 ribu pohon atau 28,5 persen dari target 1,6 juta pohon, dengan potensi penyerapan emisi karbon sebanyak 885,4 ribu ton CO2 per tahun.

(YNA)

IDXChannel - Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menekankan pentingnya penegakan hukum dalam memberantas impor ilegal. Sebab, pembentukan satuan tugas (satgas) impor ilegal bergantung pada penegakan hukum.

“Saya selalu menggarisbawahi sejak kami merespons usulan dari Kemendag untuk membentuk tim satgas, berhasil tidak berhasilnya satgas tergantung penegakan hukum,” kata Agus di Kantor Kementerian Perindustrian, Jakarta, Jumat (19/7/2024).

Agus menyampaikan, dirinya sudah bertemu Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan membahas masalah barang impor ilegal. Hal itu termasuk pembentukan satuan tugas (Satgas) menangani masalah tersebut, di mana Kementerian Perindustrian (Kemenperin) juga terlibat dalamnya.

“Saya selalu stressing penegakan hukum dan karena Kemendag sudah sangat punya komitmen membantu industri, jadi penegakan hukum benar-benar ya penegakan hukumnya,” ujar Agus.

Satgas ini diketuai oleh Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, sedangkan posisi Agus adalah sebagai pengarah bersama dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Agus menegaskan, Kemenperin sudah mendapat laporan berbagai modus penyeludupan barang impor ilegal. Mulai dari pelarian HS Code, permainan di level Persetujuan Impor (PI), dan berbagai hal lainnya.

Dia juga menyoroti banyaknya modus operandi yang dilakukan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab. Bahkan, dirinya juga mengaku telah mengetahui lokasi pintu masuk produk-produk impor tersebut.

“Pintu masuknya seperti apa, modusnya, karena macem-macem yang mereka pakai untuk memasukkan barang-barang ilegal di Indonesia. Kita tahu itu, praktik-praktik itu, akhirnya karena penegakan hukumnya tidak serius jadi masalah klasik," katanya.

(YNA)

IDXChannel - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) melakukan penyitaan sementara terhadap produk impor elektronik berupa speaker aktif. Total produk speaker yang disita sementara itu sebanyak 25.257 unit dengan nilai Rp10,2 miliar.

Penyitaan sementara dilakukan Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Kemenperin karena menemukan pelanggaran terhadap produk impor tersebut. Produk speaker aktif itu tidak memiliki Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI (SPPT-SNI).

"Kami akan terus memastikan bahwa produk-produk yang beredar di Indonesia memenuhi standar yang telah ditetapkan," ujar Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita di Jakarta, Jumat (19/7/2024).

Dalam kasus ini, ada tiga pelaku usaha terlibat yaitu PT BSR sebanyak 24.099 unit dengan nilai sekitar Rp8.570.245.316, PT SEI sebanyak 353 unit dengan nilai sekitar Rp1.401.825.000, dan PT PIS sebanyak 805 unit dengan nilai sekitar Rp281.750.000. Ketiganya diwajibkan untuk menghentikan kegiatan impor dan dilarang untuk mengedarkan produk tersebut.

Temuan ini terkait ketidakpatuhan pelaku usaha dalam memenuhi ketentuan SNI yang dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian dan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan SNI Audio Video dan Elektronika Sejenis secara wajib.

"Pelaku usaha ini tidak bisa menunjukkan bahwa barang-barang ini memiliki SPPT SNI, sehingga ini merupakan pelanggaran dari ketentuan yang sudah diatur di dalam perlakuan SNI untuk produk sedekat ini," kata Agus.

Sementara itu, Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri Andi Rizaldi mengungkapkan, semua produk speaker aktif impor ini 100 persen berasal dari negara China. Barang-barang ini tidak bisa dipasarkan sampai perusahaan memiliki SPPT SNI.

"Barang ini berasal tiga gudang dari tiga PT tersebut. Dan ini 100 persen berasal dari China. Sampai saat ini masih dalam tahap pengawasan, ini tidak boleh diedarkan sampai mereka punya SPPT SNI," ujarnya.

Dia menambahkan, pihaknya berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pengawasan dan memastikan setiap produk yang beredar di pasar memenuhi standar yang telah ditetapkan. Hal ini dilakukan agar memberikan level of playing field yang sama antara barang lokal dan impor.

“Pengawasan adalah kunci untuk melindungi konsumen dan industri dalam negeri,” kata Andi.

(YNA)

IDXChannel - PT JULO Teknologi Finansial (JULO) sukses mencatatkan hasil kinerja moncer di sepanjang 2023 lalu.

Sebagai penopang atas capaian positif tersebut, perusahaan teknologi finansial berizin, terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) itu mengandalkan produk JULO Biaya Pendidikan, yang mampu tumbuh sebesar 40 persen di sepanjang tahun.

Dengan porsi pertumbuhan sebesar itu, JULO Biaya Pendidikan pun diklaim telah berkontribusi terhadap pertumbuhan penyaluran kredit digital secara keseluruhan hingga 84 persen pada 2023.

"Pertumbuhan tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan industri fintek yang dipublikasikan OJK yaitu sebesar 22 persen," ujar Head of Marketing JULO, Mikhal Anindita, dalam keterangan resminya, Jumat (19/7/2024).

Menurut Mikhal, Indonesia saat ini memiliki sistem pendidikan terbesar keempat di dunia, dengan lebih dari 50 juta siswa di lebih dari 250.000 sekolah.

"Selain inovasi kami pada JULO Biaya Pendidikan, komitmen kami untuk terus berdampak pada masyarakat melalui bidang pendidikan salah satunya juga adalah bekerjasama dengan UNICEF Indonesia melalui program 'Corporate Fellowship'," ujar Mikhal.

Melalui kerja sama tersebut, Mikhal menjelaskan, pihaknya berupaya mendukung peningkatan kualitas hidup anak-anak di seluruh Indonesia secara komprehensif dalam aspek kesehatan, gizi, pendidikan, dan lingkungan tumbuh yang kondusif.

"Biaya Pendidikan merupakan komitmen nyata untuk membantu jutaan orang Indonesia mengakses produk kredit digital melalui financial super app dari JULO," ujar Mikhal.

Dikatakan Mikhal, fitur JULO Biaya Pendidikan memberikan kemudahan kepada pada nasabah dalam pembayaran SPP, uang sekolah, biaya kuliah, kursus, hingga uang gedung, seragam, dan buku.

Semua kebutuhan tersebut dapat terpenuhi dalam satu aplikasi JULO dengan bunga ringan serta tenor yang fleksibel.

Sejak diluncurkan pada 2023, JULO Biaya Pendidikan telah menjadi salah satu metode transaksi non-tunai populer bagi nasabah JULO.
"Fitur ini telah membantu lebih dari 12.000 nasabah di seluruh Indonesia untuk memenuhi biaya pendidikan mereka," ujar Mikhal.

Sejak 2016, JULO telah fokus pada kepuasan nasabah dengan secara konsisten menawarkan produk dan layanan keuangan yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui produk kredit digital yang dapat diakses di seluruh wilayah Indonesia.

Di 2023, JULO secara strategis memperluas jangkauannya hingga sektor pembiayaan pendidikan untuk mengantisipasi potensi pertumbuhan perusahaan yang signifikan.

Menurut Chief Executive Officer sekaligus Co-founder JULO, Adrianus Hitijahubessy, berbagai inovasi dari JULO Kredit Digital akan terus disajikan guna meningkatkan pelayanan kepada nasabah JULO di seluruh Indonesia.

"JULO akan menggandeng lebih banyak kerja sama dengan berbagai partner strategis ke depannya. Dengan demikian, semakin banyak lapisan masyarakat yang dapat terjangkau oleh akses kredit dan menjadi lebih berdaya secara finansial untuk kualitas hidup yang lebih baik," ujar Adrianus.

Atas membaiknya kinerja perseroan, menurut Adrianus, JULO berhasil meraih penghargaan Financial Inclusion of the Year dan Consumer Lending Product of the Year" oleh Asian Banking & Finance Retail Banking Awards 2024.

Penghargaan internasional ini merupakan penghargaan untuk industri perbankan dan keuangan di tingkat Asia sekaligus pengakuan kepada perusahaan yang memiliki produk dan jasa keuangan di Kawasan Asia yang dinilai mampu mengubah lanskap ritel layanan jasa keuangan.

"JULO adalah satu-satunya perusahaan fintech dari Indonesia yang menerima penghargaan sektor ritel," ujar Adrianus.

Adrianus juga menyatakan bahwa penghargaan ini merupakan hasil kerja keras dan kontribusi tim JULO terhadap industri teknologi finansial melalui produk JULO kredit digital, yang memfasilitasi pinjaman tunai dan transaksi non-tunai dengan fasilitas cicilan ringan untuk seluruh masyarakat Indonesia.

"Setelah melewati proses nominasi, penilaian, dan panel juri oleh para Editor dan perusahaan media industri keuangan di wilayah Asia Tenggara, kami sangat senang dianugerahkannya penghargaan internasional ini kepada JULO," ujar Adrianus.

Bagi Adrianus, penghargaan tersebut juga sekaligus mengafirmasi inovasi layanan finansial berbasis teknologi yang ditawarkan JULO, terbukti telah mampu memberikan dampak positif dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. (TSA)

IDXChannel - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengajak industri kecil untuk mengikuti sertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri bagi Industri Kecil (TKDN IK). Dengan memiliki TKDN IK, pelaku industri kecil dapat memaksimalkan potensi pengadaan belanja barang dan jasa pemerintah.

"Sertifikat TKDN IK juga akan meningkatkan kepercayaan bagi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bahwa produk yang dibeli melalui proses pengadaan barang/jasa merupakan barang/jasa produk dalam negeri. Hal tersebut yang mendorong kami untuk terus menyosialisasikan kepada pelaku industri tentang tata cara pengajuan Sertifikasi TKDN-IK," kata Reni dalam keterangan tertulis, Jumat (19/7/2024).

Bimbingan teknis Sertifikasi TKDN-IK menjadi sarana bertukar informasi dan wawasan tentang potensi belanja pemerintah bagi industri kecil.

Sekretaris Ditjen IKMA Riefky Yuswandi mengatakan, data pada dashboard monitoring TKDN-IK per 16 Juli 2024, dari sebanyak 37.110 permohonan sertifikasi TKDN-IK yang masuk, telah terbit 14.068 sertifikat dengan 17.066 produk.

Reifky menyampaikan bahwa potensi pengadaan barang dan jasa pemerintah dan BUMN sangat besar. Hal tersebut tercermin pada pelaksanaan Acara Business Matching 2024 yang berhasil mencatatkan nilai komitmen pembelian produk dalam negeri pada pengadaan barang/jasa pemerintah sebesar Rp1.428,25 triliun.

"Angka ini berasal dari komitmen dari Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah sebesar Rp585,69 triliun, serta komitmen dari BUMN sebesar Rp842,56 triliun," kata dia.

Menurut Riefky, data tersebut menjadi gambaran tentang potensi pasar yang harus dimanfaatkan dan dimaksimalkan oleh pelaku industri kecil, di tengah kondisi perekonomian nasional yang saat ini menghadapi tantangan.

"Khususnya di sektor industri, akibat dinamika global seperti perubahan kebijakan perdagangan, sanksi ekonomi, dan pergeseran kekuatan ekonomi dunia," kata Riefky.

(NIA)

IDXChannel - SKK Migas mencatat saat ini ada empat Proyek Strategis Nasional (PSN) di hulu migas dengan total nilai investasi USD32,57 miliar atau Rp487 triliun.

Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto mengatakan, PSN tersebut dengan total kapasitas produksi 140 ribu barel per hari (bopd) untuk minyak dan 4.256 juta standar kaki kubik per hari (mmscfd) untuk gas.

"Mengenai proyek strategis nasional yang ada saat ini total investasinya adalah USD32,47 miliar atau Rp487 triliun saat ini proyek strategis di hulu migas," kata Dwi dalam acara konferensi pers capaian tengah tahun industri hulu migas di Jakarta, Jumat (19/7/2024).

Dwi merinci, empat PSN tersebut yakni di BP Tangguh ada proyek UCC, di mana progres saat ini adalah mobilisasi LCT serta tim untuk pekerjaan early work. Kemudian FEED onshore dan FEED offshore sudah selesai 100 persen dan melanjutkan evaluasi untuk pekerjaan EPC.

"Dan proses persetujuan AMDAL juga dalam proses juga, dan tiga paket long lead item, jadi ini mesin-mesin atau peralatan-peralatan yang pembuatannya itu agak lama, maka kita sebut long lead item untuk onshore telah disetujui," kata Dwi.

Kemudian proyek kedua, Asap Kido Merah Genting Oil Kasuri. Progres saat ini untuk pekerjaan early work mencapai 75,11 persen. Target tajak sumur Asap-4X akan dilakukan pada Agustus 2024 dan pekerjaan EPC dalam progres persetujuan tender.

Ketiga, proyek Lapangan Abadi Masela yang progres saat ini yakni CCS studi fase 1 telah mencapai 74,2 persen, CCS studi fase 2 mencapai 83,4 persen, studi CO2 injection pipeline 95,11 persen, studi site respon dan tsunami 15,4 persen. Lalu, survei G&G offshore 16,33 persen dan onshore 33,68 persen.

Keempat, Indonesia Deepwater Development & Geng North dengan progres saat ini yakni finalisasi surat rekomendasi revisi POD I IDD dengan target persetujuan kuartal III-2024. Kemudian, finalisasi evaluasi keekonomian POD I North Hub atau Geng North ditargetkan selesai kuartal III-2024.

"Jadi ini diskusi-diskusi mengenai rencana pengembangan Geng North sudah dilakukan, sambil nanti kalau sudah duduk ini diskusinya submission POD-nya atau penyampaian rencana pengembangannya akan dilakukan oleh ENI kemudian dalam waktu dekat bisa dilaksanakan," ujar Dwi.

(YNA)