IDXChannel- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah membangun bendungan Jeneleta di Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan. Pembangunan bendungan ini utamanya bertujuan untuk mengoptimalkan pengendalian banjir di Kota Makassar.

Pengerjaan konstruksinya dilakukan oleh PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI) Bersama PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, dengan KSO CAMC Engineering Co., Ltd dari China dengan nilai kontrak pembangunan sebesar Rp4,1 triliun.

Pendanannya bersumber dari dana pinjaman (loan) Pemerintah China dan dana APBN. Konstruksinya telah dilaksanakan sejak Oktober 2023 dan direncanakan rampung pada 2028 mendatang dengan progres pekerjaan saat ini galian tubuh bendungan (main dam) dan area pelimpah (spillway).

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, pembangunan bendungan dan embung sebagai tampungan air di berbagai wilayah Indonesia merupakan salah satu upaya nyata untuk mengatasi ancaman perubahan iklim (climate change), terutama menghadapi cuaca ekstrim.

"Untuk menghadapi ancaman perubahan iklim (climate change) Pemerintah Indonesia harus memperbanyak tampungan air (reservoar), baik itu embung dan bendungan. Kita utamakan bendungan agar di saat kemarau masih ada cadangan air yang cukup besar. Dan di musim hujan, mampu menjadi tampungan yang efektif menahan debit banjir," kata Menteri Basuki dalam keterangan resminya, Kamis (18/7/2024).

Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang (BBWSPJ) Suryadarma Hasyim mengatakan, bendungan terbesar di Sulsel yakni Bendungan Bili-Bili sudah tidak memadai untuk menampung air sebagai pengendalian banjir ketika curah hujan besar, seperti yang terjadi pada 2019 lalu, di mana dampak banjir sangat terasa di Kota Makassar.

Oleh karena itu dikatakan Suryadarma, Bendungan Jenelata juga akan dimanfaatkan untuk menahan luapan air Sungai Jenelata yang berhilir ke Sungai Jeneberang, sehingga dapat membantu Bendungan Bili-Bili yang juga membendung hulu Sungai Jeneberang.

"Kita berharap dengan fungsi dari Bendungan Jenelata akan lebih optimal untuk mereduksi banjir di Kota Makassar serta membantu saat kekeringan," tutur Suryadarma.

Selain sebagai pengendali banjir, Bendungan Jenelata juga berfungsi sebagai sumber air irigasi bagi lahan pertanian seluas 26.773 ha yakni di Daerah Irigasi (D.I) Bili-bili 2.400 Ha, D.I. Bissua 13.916 Ha, dan D.I. Kampili 10.457 ha. Bendungan Jelenata juga berfungsi sebagai sumber penyediaan air baku berkapasitas 6,05 m3/dt untuk Bili-Bili, Jenelata, kebutuhan air pabrik gula dan lahan tebu di Takalar, dan Intake Sungguminasa.

Bendungan Jenelata dengan tampungan berkapasitas 223,6 juta m3 juga mempunyai potensi pembangkit listrik tenaga hidro sebesar 7 MW, serta pariwisata air dan kuliner.

(SAN)

IDXChannel- Kementerian Keuangan melalui Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko menyiapkan tiga proyek kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Sistem Penyediaan Air Minum (KPBU) dengan total investasi diperkirakan mencapai Rp3,8 triliun.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Ubaidi S Hamidi mengatakan, tiga proyek KPBU SPAM akan didorong melalui fasilitas proyek (project development facility/PDF) sebesar Rp146,7 miliar.

"Kementerian Keuangan melalui DJPPR saat ini juga tengah membantu penyiapan 3 Proyek KPBU SPAM melalui fasilitas PDF, yaitu proyek KPBU SPAM Regional Jatigede. Proyek KPBU Kabupaten Kabanjahe, dan Proyek KPBU SPAM Kota Denpasar," kata Ubaidi dalam acara "Press Tour dan Site Visit Proyek KPBU SPAM Semarang Barat" di Semarang, Jawa Tengah, Kamis (18/7/2024).

Dikatakan Ubaidi, fokus fasilitas PDF ketiga proyek ini tidak hanya penyiapan di sisi hulu melainkan juga mencakup sampai ke si hilir.

"Ketiga proyek ini diestimasi dapat menambah kontribusi capaian sambungan rumah sebesar 191.000 SR," tuturnya.

Ubaidi menambahkan, untuk semakin meningkatkan efektivitas dan efisien peranan Dukungan Pemerintah pada proyek infrastruktur, pihaknya juga telah menginisiasi RPMK sebagai dukungan pemerintah yang telah menyelesaikan tahap harmonisasi.

Hal itu dilakukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi peranan dukungan pemerintah pada proyek infrastruktur.

Adapun implikasi efektivitas dan efisiensi RPMK Dukungan proyek SPAM ini antara lain fasilitas Viability Gap Fund/VGF dengan melakukan penyederhanaan dan percepatan prosedur VGF, Fasilitas VGF dapat dikombinasikan dengan skema Pembayaran Ketersediaan Layanan (Availability Payment/AP).

Selanjutnya, fasilitas PDF untuk skena pembiayaan KPBU dan non-KPBU, dengan cakupan tidak hanya pada tahap penyiapan dan transaksi, namun sampai pada tahap manajemen proyek (CoD + 2 tahun) serta penguatan proses bisnis fasilitas penjaminan.

(SAN)

IDXChannel - Pemerintah memastikan bahwa berdasarkan Rencana Pemerintah Jangka Menengah Panjang (RPJMN), target penerimaan investasi pada 2025 mencapai Rp1.900 triliun.

Target tersebut sengaja dicanangkan guna mengejar pendapatan per kapita yang ditargetkan menembus angka USD5.000 pada tahun yang sama.

Selanjutnya, target pendapatan terus didongkrak menjadi USD12.000 pada 2030, sehingga diharapkan pada 2045 posisi pendapatan per kapita secara nasional dapat menembus angka USD30 ribu.

"Pada RPJM target investasi Rp1.900 triliun. Target ini memang yang cukup menantang, karena menjadi bagian target pencapaian income per kapita yang di 2025 ditargetkan sekitar USD5.000 dan di 2030 USD12.000," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dalam sambutannya pada acara acara Hasil Evaluasi Capaian PSN sekaligus Peresmian Peluncuran Geoportal One Map Policy 2.0 di Jakarta, Kamis (18/7/2024).

Airlangga menjelaskan, dalam mengejar target investasi yang tidak kecil tersebut, memang diperlukan kebijakan satu peta yang telah disusun oleh Pemerintah. Hal itu diharapkan mampu mempermudah investor untuk memilih lahan yang tepat sebelum melangsungkan investasi.

"(Untuk) Mencapai target tersebut, kebijakan satu peta menjadi penting, karena kaitannya dengan perizinan dan tata ruang," ujar Airlangga.

Pada kesempatan yang sama, Presiden Terpilih sekaligus Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto, menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi di bawah kepemimpinannya akan dipatok berada di angka delapan persen.

Jika rerata pertumbuhan ekonomi berada di kisaran lima persen pada tahun ini, maka masih dibutuhkan tambahan tiga persen lagi untuk mencapai target yang telah dicanagkan tersebut.

"Kita harus berani, menaruh sasaran yang lebih tinggi. Saya optimistis bisa mencapai delapan persen. Bahkan Saya (sampai) taruhan dengan beberapa menteri, dengan (pejabat) negara tetangga," ujar Prabowo.

Target ambisius tersebut, menurut Prabowo, dilandasi oleh kekayaan sumber daya alam yang saat ini belum dikelola secara maksimal. Lewat kehadiran investasi, harapannya bisa mengoptimalkan sumber daya alam agar bisa menjadi sumber pertumbuhan baru bagi Indonesia.

"Kalau Saya lihat, Saya optimistis (target bisa dicapai). Kekayaan kita sangat besar. Potensi kita sangat besar. Tapi memang harus efisien. Harus dikelola dengan baik. Ambil kebijakan yang masuk akal. Kita harus bertekad memitigasi kebocoran dan penyelewengan. Mitigasi yang tidak menguntungkan rakyat," ujar Prabowo. (TSA)

IDXChannel - PT Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (ASDP) Indonesia Ferry (Persero) tercatat telah melayani sebanyak 5,89 juta penumpang di semester I-2024.

"Manajemen optimistis pertumbuhan bisnis penyeberangan ini akan terus berlanjut hingga akhir tahun," kata Corporate Secretary ASDP, Shelvy Arifin lewat keterangannya, Jumat (19/7/2024).

Selain penumpang, ASDP juga telah mengangkut 11,42 juta kendaraan di seluruh Indonesia.

"Kami berkomitmen untuk terus menghadirkan layanan prima, terutama bagi sektor logistik yang menjadi pilar kinerja perusahaan," kata dia.

Dia menambahkan, peningkatan jumlah kendaraan yang dilayani ini mencapai 29 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

"Ini menjadi salah satu faktor utama yang mendorong pertumbuhan," kata dia.

Selain itu, kata dia, ASDP telah mengakselerasi digitalisasi layanan melalui pemesanan tiket online yang telah diterapkan di 33 pelabuhan.

"Sistem pemesanan tiket online melalui aplikasi atau website Ferizy ini memberikan kemudahan bagi penumpang dalam mengakses layanan ASDP," katanya.

Shelvy melanjutkan, pengembangan infrastruktur yang mengedepankan kenyamanan pelanggan juga menjadi fokus utama sehingga mampu meningkatkan pengembangan di Pelabuhan Merak dan Bakauheni.

Pengguna jasa di terminal eksekutif kini dapat menikmati kenyamanan lebih berkat adanya akses jembatan penghubung antara terminal eksekutif dan reguler. ASDP juga secara konsisten melakukan evaluasi untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan layanan pelanggan secara maksimal.

"Kami selalu mendengarkan aspirasi pelanggan untuk memastikan layanan yang kami berikan terus meningkat dan memenuhi harapan mereka," kata dia.

(NIY)

IDXChannel - Presiden terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto, menegaskan keyakinannya bahwa pertumbuhan ekonomi nasional dapat didongkrak hingga ke level delapan persen di sepanjang masa kepemimpinannya.

Meski target tersebut dinilai cukup ambisius bagi sejumlah pihak, Prabowo masih sangat optimistis bahwa target tersebut dapat direalisasikan, tentu dengan serangkaian strategi yang tepat.

"Kita harus berani menaruh sasaran yang lebih tinggi. Saya optimistis (pertumbuhan ekonomi) bisa mencapai delapan persen (per tahun)," ujar Prabowo, saat hadir dalam gelaran Hasil Evaluasi Proyek Strategis Nasional (PSN), di Jakarta, Kamis (18/7/2024).

Terkait optimismenya dalam mengejar target tersebut, Prabowo mengaku mendasarkannya pada kekayaan sumber daya alam nasional yang saat ini disebutnya masih belum dikelola secara maksimal.

Karenanya, Prabowo bertekad bakal menggenjot aliran investasi masuk ke Indonesia, sehingga diharapkan bisa mengoptimalkan potensi sumber daya alam tersebut sebagai sumber pertumbuhan baru bagi perekonomian nasional.

"Kalau Saya lihat, Saya optimistis (ekonomi Indonesia bisa tumbuh delapan persen). Kekayaan (alam) kita sangat besar. Potensi kita sangat besar. Tapi memang kita harus efisien. Harus dikelola dengan baik. Ambil kebijakan yang masuk akal," ujar Prabowo.

Selain itu, Prabowo juga menekankan pentingnya langkah mitigasi dan preventif agar tidak terjadi kebocoran dan penyelewengan anggaran, yang sedianya bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk perekonomian masyarakat.

"Kita harus mitigasi (hal-hal) yang tidak menguntungkan rakyat,' ujar Prabowo.

Sebagai informasi, concern terhadap potensi kebocoran dan penyelewengan anggaran ini sudah cukup lama dan banyak disampaikan Prabowo dalam berbagai kesempatan.

Bahkan isu tersebut juga telah diangkat dan menjadi salah satu poin utama dalam materi yang disampaikan Prabowo saat mengikuti kontestasi Pemilihan Presiden pada 2019 lalu. (TSA)

IDXChannel - Presiden terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto, telah menetapkan targetnya untuk dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional minimal delapan persen di sepanjang masa kepemimpinannya.

Target tersebut pun dinilai cukup ambisius oleh sejumlah pihak. Namun Prabowo mengaku masih sangat optimistis bahwa target tersebut dapat direalisasikan, tentu dengan serangkaian strategi yang tepat.

Jika pada tahun ini rerata pertumbuhan ekonomi masih berada di kisaran lima persen, maka masih dibutuhkan tambahan tiga persen lagi untuk merealisasikan target tersebut.

"Kita harus berani menaruh sasaran yang lebih tinggi. Saya optimistis (pertumbuhan ekonomi) bisa mencapai delapan persen (per tahun)," ujar Prabowo, saat hadir dalam gelaran Hasil Evaluasi Proyek Strategis Nasional (PSN), di Jakarta, Kamis (18/7/2024).

Kehadiran Prabowo dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tersebut sebagai perwakilan Presiden Joko Widodo, yang berhalangan hadir.

Terkait optimismenya dalam mengejar target pertumbuhan delapan persen, Prabowo mengaku mendasarkannya pada kekayaan sumber daya alam nasional yang saat ini disebutnya masih belum dikelola secara maksimal.

Karenanya, Prabowo bertekad bakal menggenjot aliran investasi masuk ke Indonesia, sehingga diharapkan bisa mengoptimalkan potensi sumber daya alam tersebut sebagai sumber pertumbuhan baru bagi perekonomian nasional.

"Kalau Saya lihat, Saya optimistis (ekonomi Indonesia bisa tumbuh delapan persen). Kekayaan (alam) kita sangat besar. Potensi kita sangat besar. Tapi memang kita harus efisien. Harus dikelola dengan baik. Ambil kebijakan yang masuk akal," ujar Prabowo.

Selain itu, Prabowo juga menekankan pentingnya langkah mitigasi dan preventif agar tidak terjadi kebocoran dan penyelewengan anggaran, yang sedianya bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk perekonomian masyarakat.

"Kita harus mitigasi (hal-hal) yang tidak menguntungkan rakyat,' ujar Prabowo. (TSA)

Iqbal Dwi Purnama

IDXChannel - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Maman Abdurrahman mengusulkan agar Direktorat Mineral Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dipisah menjadi lembaga tersendiri.

Usulan tersebut disampaikan Maman menyikapi makin maraknya kasus tambang ilegal, yang bahkan berujung pada bencana, lantaran kinerja operasional tidak sesuai dengan syarat-syarat keamanan yang sebenarnya telah diatur dalam pengurusan Izin Usaha Pertambangan (IUP).

Makin menjamurnya praktik tambang ilegal tersebut, dalam pandangan Maman, tak lepas dari disahkannya Undang-Undang Minerba, di mana dalam aturan tersebut perizinan IUP yang sebelumnya menjadi wewenang Pemerintah Kabupaten dan Provinsi, kemudian dikumpulkan ke Pemerintah Pusat, dalam hal ini Kementerian ESDM.

"Kita bisa bayangkan, betapa beban kerja (pemerintah) pusat jadi bertambah. Yang tadinya mungkin personel cuma 10 orang atau 20 orang ngurusin 500 IUP, sekarang mereka harus ngurusin hampir seribu IUP. Makanya kita mendorong ini jadi usulan kami, untuk segera memecah Direktorat Mineral (KESDM)," ujar Maman, dikutip dari laman resmi DPR RI, Kamis (18/7/2024).

Bukan tanpa alasan Maman mengusulkan hal tersebut. Sebab, di dalam Direktorat Mineral KESDM, di dalamnya meliputi nikel, bauksit, tembaga, emas, yang tentu dengan kompleksitas permasalahan yang berbeda-beda.

Kondisi tersebut berbeda dengan yang terjadi pada komoditas batubara yang sudah memiliki direktorat tersendiri.

"Tapi kalau yang (menjadi wewenang) di direktorat mineral itu banyak sekali. Ada emas tembaga dan lain-lain, sehingga kita mendorong ini agar ini dipecah, mungkin bisa dilihat berdasarkan pendekatan apa segala macam, tetapi kita mengusulkan agar (direktorat) ini dipecah. Supaya fokus kerja ESDM juga sudah mulai bebannya juga disebar didistribusikan ke beberapa direktorat khususnya mineral," ujar Maman.

Di lain pihak, Maman juga turut angkat bicara atas kejadian longsor di tambang emas ilegal di Desa Tulabolo, Kabupaten Bone Bolango, Kecamatan Suwawa Timur, Gorontalo.

Dalam keterangan resminya, Maman mengaku turut menyayangkan atas kejadian yang menewaskan 27 orang, dan 15 orang lainnya masih hilang tersebut.

Menurut Maman, kejadian tersebut harusnya bisa diantisipasi jika semua pihak mengikuti aturan perundang-undangan yang ada. Mengingat hal ini juga terjadi karena kondisi ekonomi masyarakat.

"Karena perangkat-perangkat hukum, aturan-aturan perundang-undangan sebetulnya sudah memberikan ruang sebesar-besarnya untuk meminimalisir atau mengantisipasi terjadinya problematika tambang illegal di bawah. Ini kan berangkat dari kondisi ekonomi masyarakat yang sebetulnya ingin mencari tambahan untuk kebutuhan hidup. Maka dari itu sebetulnya kita melihatnya dari perspektif yang jauh lebih objektif," ujar Maman, dikutip dari laman resmi DPR RI, Kamis (18/7/2024).

Maman menjelaskan, di dalam Undang-Undang Minerba yang telah disahkan secara konstitusi, negara memberikan ruang atau kesempatan bagi masyarakat untuk memiliki izin pertambangan rakyat (IPR), di mana dalam izin tersebut tambang milik pribadi diberikan kesempatan kurang lebih 5 hektare, dan milik badan atau koperasi diberikan kurang lebih 10 hektare.

"Sebetulnya kita berikan ruang, namun memang mungkin nanti ke depan yang perlu kita dorong adalah sosialisasi kepada masyarakat-masyarakat dan kepala-kepala daerah. Ini memang dituntut untuk proaktif kepala daerah (baik) bupati dan gubernur di daerah masing-masing, itu sebetulnya sudah ada cantelan aturannya itu perundang-undangannya sebagai salah satu solusi untuk menangani situasi-situasi seperti ini," ujar Maman.

Namun, khusus untuk kejadian longsor di tambang emas ilegal di Gorontalo ini Maman mendorong para aparat penegak hukum yang memang harus berani menindaktegas oknum-oknum atau kelompok-kelompok yang memang masih memberikan ruang atau kesempatan pada praktek-praktek ini.

"Karena pada akhirnya yang dirugikan masyarakat dan negara, kenapa? yang seharusnya tadi negara bisa mengutip pendapatan di situ akhirnya tidak mendapat pendapatan, lalu akhirnya masyarakat juga jadi dirugikan korban nyawa korban segala macamnya, saya pikir disitu ya," ujar Maman.

Maman pun mendorong aparatur penegak hukum untuk mensosialisasikan terkait IPR tersebut. Karena, tegasnya, kata kunci dari persoalan ini salah satunya memang dukungan dari aparatur penegak hukum, baik itu di tingkat kabupaten, tingkat provinsi dan juga di pusat.

"Tidak kalah pentingnya kalau dari sisi yang lebih besar lagi yaitu realisasi percepatan pengurusan RKAB. Karena terkadang situasi ini terjadi karena approval RKAB terlambat, akhirnya orang ataupun pemilik-pemilik IUP lebih cenderung melakukan praktek-praktek Ilegal. Karena dia berpikir gua ngurusin yang legal-legal saja susah akhirnya mereka lebih memilih praktek yang ilegal. Jadi ini kompleks, tapi kalau dari sisi jangka pendeknya saya rasa segera untuk kepala daerah untuk mendorong pembentukan izin pertambangan rakyat di masing-masing daerahnya," ujar Maman.

Maman menambahkan, terkait dengan RKAB (Rencana Kegiatan Anggaran Biaya), harus dievaluasi proses pengurusannya. Karena saat ini seluruh pengurusan IUP dan RKAB dibebankan kepada pemerintah pusat, meski saat ini RKAB berlaku selama tiga tahun, tidak lagi satu tahun seperti sebelumnya, namun beban personel Kementerian ESDM yang mengurus hal tersebut juga perlu diperhitungkan. (TSA)

IDXChannel - Berdasarkan hasil evaluasi pada bulan Juni 2024 lalu, pemerintah telah menetapkan 16 PSN tambahan tahun 2024 akan dilanjutkan pada pemerintahan Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka.

Menurut Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso, setidaknya ada lima aspek yang menjadi pertimbangan untuk mempertahankan status PSN tetap dilanjutkan.

Seperti memenuhi perizinan dasar, konstruksi, financial close, beroperasi, atau beroperasi sebagian.

"Ada 16 PSN tambahan, sudah di evaluasi, yang penting memenuhi 5 parameter tadi. Intinya kita evaluasi bahwa ini betul-betul bisa dilanjutkan, tanda petik tidak akan mangkrak," ujar Susiwijono, usai acara Hasil Evaluasi Capaian PSN sekaligus Peresmian Peluncuran Geoportal One Map Policy 2.0 di Jakarta, Kamis (18/7/2024).

Susiwijono menjelaskan bila satu aspek saja berhasil dipenuhi dari lima kriteria tersebut, maka sebuah proyek atau program akan tetap menyandang status PSN.

Susiwijono juga memastikan bahwa dari 16 proyek PSN tambahan baru tersebut, seluruhnya telah lolos evaluasi dari lima kriteria yang ditetapkan.

"Satu saja (terpenuhi), itu sudah bisa (lanjut). Misal perizinan, memang PSN ini ditujukan untuk memudahkan perizinan tadi. Kami membantu kemudahannya, dan K/L (Kementerian/Lembaga) juga tahu kalau status PSN ini akan diprioritaskan. Memang tujuannya untuk itu," ujar Susiwijono.

Sebagai informasi, Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah mengeluarkan perubahan daftar Proyek Strategis Nasional (PSN). Terdapat 16 PSN baru pada tahun 2024 ini dengan total kebutuhan investasi mencapai Rp1.454,15 triliun.

Hal tersebut seperti yang tertuang dalam Permenko Nomor 6 Tahun 2024 tentang Proyek Strategis Nasional. Terdiri dari 14 proyek konstruksi, dan dua program.

Berikut daftar 16 PSN baru dan besaran nilai investasinya yang diwariskan kepada Pemerintahan Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka:

Proyek
1. Pantai Indah Kapuk Tropical Concept kebutuhan investasi Rp65 triliun
2. Kawasan Industri Wiraraja Pulau Galang kebutuhan investasi Rp226 triliun
3. Proyek North Hub Development Project Lepas Pantai Kalimantan Timur kebutuhan investasi Rp189 triliun
4. Kawasan Industri Neo Energy Parimo Industrial Estate Sulawesi Tengah kebutuhan investasi Rp225 triliun
5. Kawasan Industri Patimban Industrial Estate Subang kebutuhan investasi Rp169,5 triliun
6. Kawasan Industri Giga Industrial Park, Sulawesi Tenggara kebutuhan investasi Rp109 triliun
7. Kawasan Industri Kolaka Resource, Sulawesi Tenggara kebutuhan investasi Rp150 triliun
8. Kawasan Industri Stargate ASPIRE, Sulawesi Tenggara kebutuhan investasi Rp2,89 triliun
9. Kawasan Pesisir Surabaya Waterfront belum diketahui kebutuhan investasi
10. Kawasan Neo Energy Morowali, Sulawesi Tengah kebutuhan investasi Rp150 triliun
11. Kawasan Terpadu di Bumi Serpong Damai (BSD) kebutuhan investasi Rp18,54 triliun
12. Kawasan Industri Toapaya Bintan, Riau kebutuhan investasi Rp120,5 triliun
13. Jalan Tol di Section Harbour Road II Jakarta Utara kebutuhan investasi Rp15,8 triliun
14. Jalan Tol Dalam Kota Bandung kebutuhan investasi Rp7,83 triliun

Program
1. Teknologi Pembayaran Jalan Tol Multi Lane Fee Flow (MLFF) kebutuhan investasi Rp4,49 triliun
2. Program Integrasi Dua Operator Bandara di bawah Holding BUMN InJourney kebutuhan investasi belum diketahui.

(TSA)

IDXChannel - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Maman Abdurrahman, turut angkat bicara seiring terjadinya longsor di tambang emas ilegal di Desa Tulabolo, Kabupaten Bone Bolango, Kecamatan Suwawa Timur, Gorontalo.

Dalam keterangan resminya, Maman mengaku turut menyayangkan atas kejadian yang menewaskan 27 orang, dan 15 orang lainnya masih hilang tersebut.

Menurut Maman, kejadian tersebut harusnya bisa diantisipasi jika semua pihak mengikuti aturan perundang-undangan yang ada. Mengingat hal ini juga terjadi karena kondisi ekonomi masyarakat.

"Karena perangkat-perangkat hukum, aturan-aturan perundang-undangan sebetulnya sudah memberikan ruang sebesar-besarnya untuk meminimalisir atau mengantisipasi terjadinya problematika tambang illegal di bawah. Ini kan berangkat dari kondisi ekonomi masyarakat yang sebetulnya ingin mencari tambahan untuk kebutuhan hidup. Maka dari itu sebetulnya kita melihatnya dari perspektif yang jauh lebih objektif," ujar Maman, dikutip dari laman resmi DPR RI, Kamis (18/7/2024).

Maman menjelaskan, di dalam Undang-Undang Minerba yang telah disahkan secara konstitusi, negara memberikan ruang atau kesempatan bagi masyarakat untuk memiliki izin pertambangan rakyat (IPR), di mana dalam izin tersebut tambang milik pribadi diberikan kesempatan kurang lebih 5 hektare, dan milik badan atau koperasi diberikan kurang lebih 10 hektare.

"Sebetulnya kita berikan ruang, namun memang mungkin nanti ke depan yang perlu kita dorong adalah sosialisasi kepada masyarakat-masyarakat dan kepala-kepala daerah. Ini memang dituntut untuk proaktif kepala daerah (baik) bupati dan gubernur di daerah masing-masing, itu sebetulnya sudah ada cantelan aturannya itu perundang-undangannya sebagai salah satu solusi untuk menangani situasi-situasi seperti ini," ujar Maman.

Namun, khusus untuk kejadian longsor di tambang emas ilegal di Gorontalo ini Maman mendorong para aparat penegak hukum yang memang harus berani menindaktegas oknum-oknum atau kelompok-kelompok yang memang masih memberikan ruang atau kesempatan pada praktek-praktek ini.

"Karena pada akhirnya yang dirugikan masyarakat dan negara, kenapa? yang seharusnya tadi negara bisa mengutip pendapatan di situ akhirnya tidak mendapat pendapatan, lalu akhirnya masyarakat juga jadi dirugikan korban nyawa korban segala macamnya, saya pikir disitu ya," ujar Maman.

Maman pun mendorong aparatur penegak hukum untuk mensosialisasikan terkait IPR tersebut. Karena, tegasnya, kata kunci dari persoalan ini salah satunya memang dukungan dari aparatur penegak hukum, baik itu di tingkat kabupaten, tingkat provinsi dan juga di pusat.

"Tidak kalah pentingnya kalau dari sisi yang lebih besar lagi yaitu realisasi percepatan pengurusan RKAB. Karena terkadang situasi ini terjadi karena approval RKAB terlambat, akhirnya orang ataupun pemilik-pemilik IUP lebih cenderung melakukan praktek-praktek Ilegal. Karena dia berpikir gua ngurusin yang legal-legal saja susah akhirnya mereka lebih memilih praktek yang ilegal. Jadi ini kompleks, tapi kalau dari sisi jangka pendeknya saya rasa segera untuk kepala daerah untuk mendorong pembentukan izin pertambangan rakyat di masing-masing daerahnya," ujar Maman.

Maman menambahkan, terkait dengan RKAB (Rencana Kegiatan Anggaran Biaya), harus dievaluasi proses pengurusannya. Karena saat ini seluruh pengurusan IUP dan RKAB dibebankan kepada pemerintah pusat, meski saat ini RKAB berlaku selama tiga tahun, tidak lagi satu tahun seperti sebelumnya, namun beban personel Kementerian ESDM yang mengurus hal tersebut juga perlu diperhitungkan.

"Ada satu lagi yang mungkin menurut saya perlu ini menjadi perhatian khusus pasca UU Minerba itu disahkan. Dulu kan perizinan IUP itu kan (menjadi wewenang) di kabupaten dan provinsi dan sekarang itu kan ditarik semua ke pusat. Artinya, beban kerja pusat akan bertambah, yang tadinya mungkin personel cuma 10 orang atau 20 orang ngurusin 500 IUP, sekarang rata-rata mungkin personel 10-20 orang dia ngurusin hampir seribu IUP. Kita mendorong ini juga saran usulan kami juga segera memecah Direktorat Mineral (KESDM)," ujar Maman.

Bukan tanpa alasan Maman mengusulkan hal tersebut. Sebab, di dalam Direktorat Mineral KESDM, di dalamnya meliputi nikel, bauksit, tembaga, emas, yang tentunya dengan kompleksitas permasalahan yang berbeda-beda. Tidak seperti batubara yang sudah memiliki direktorat tersendiri.

"Tapi kalau yang (menjadi wewenang) di direktorat mineral itu banyak sekali. Ada emas tembaga dan lain-lain, sehingga kita mendorong ini agar ini dipecah, mungkin bisa dilihat berdasarkan pendekatan apa segala macam, tetapi kita mengusulkan agar (direktorat) ini dipecah. Supaya fokus kerja ESDM juga sudah mulai bebannya juga disebar didistribusikan ke beberapa direktorat khususnya mineral," ujar Maman. (TSA)

IDXChannel - Presiden terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto, optimistis bakal mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa kepemimpinannya hingga mencapai delapan persen per tahun.

Jika pada tahun ini rerata pertumbuhan ekonomi masih berada di kisaran lima persen, maka masih dibutuhkan tambahan tiga persen lagi untuk merealisasikan target tersebut.

"Kita harus berani menaruh sasaran yang lebih tinggi. Saya optimistis (pertumbuhan ekonomi) bisa mencapai delapan persen (per tahun)," ujar Prabowo, saat hadir dalam gelaran Hasil Evaluasi Proyek Strategis Nasional (PSN), di Jakarta, Kamis (18/7/2024).

Kehadiran Prabowo dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tersebut sebagai perwakilan Presiden Joko Widodo, yang berhalangan hadir.

Terkait optimismenya dalam mengejar target pertumbuhan delapan persen, Prabowo mengaku mendasarkannya pada kekayaan sumber daya alam nasional yang saat ini disebutnya masih belum dikelola secara maksimal.

Karenanya, Prabowo bertekad bakal menggenjot aliran investasi masuk ke Indonesia, sehingga diharapkan bisa mengoptimalkan potensi sumber daya alam tersebut sebagai sumber pertumbuhan baru bagi perekonomian nasional.

"Kalau Saya lihat, Saya optimistis (ekonomi Indonesia bisa tumbuh delapan persen). Kekayaan (alam) kita sangat besar. Potensi kita sangat besar. Tapi memang kita harus efisien. Harus dikelola dengan baik. Ambil kebijakan yang masuk akal," ujar Prabowo.

Selain itu, Prabowo juga menekankan pentingnya langkah mitigasi dan preventif agar tidak terjadi kebocoran dan penyelewengan anggaran, yang sedianya bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk perekonomian masyarakat.

"Kita harus mitigasi (hal-hal) yang tidak menguntungkan rakyat," ujar Prabowo. (TSA)

IDXChannel - Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto, hadir dalam gelaran Hasil Evaluasi Proyek Strategis Nasional (PSN), di Jakarta, Kamis (18/7/2024).

Dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tersebut, kehadiran Prabowo merupakan penugasan langsung dari Presiden Joko Widodo.

"Saya diinstruksikan mewakili presiden Jokowi, dalam hal ini apa yang Saya sampaikan adalah catatan dari beliau," ujar Prabowo, dalam sambutannya.

Prabowo mengaku sengaja diminta Jokowi untuk menggantikan posisinya pada acara Hasil Evaluasi Capaian PSN sekaligus Peresmian Peluncuran Geoportal One Map Policy 2.0.

Menurut Prabowo, permintaan tersebut sengaja dilakukan Jokowi sebagai ajang untuk berlatih berpidato di hadapan audience.

"Presiden ternyata sedang melatih Saya untuk supaya nanti tidak terlalu kaget setelah dilantik (sebagai Presiden)," ujar Prabowo.

Prabowo menilai bahwa hal tersebut merupakan salah satu pelajaran kepemimpinan yang sengaja diberikan oleh Jokowi, bahwa seorang pemimpin yang baik adalah yang legowo, kemudian dengan sigap menyiapkan penggantinya.

Bahkan, Prabowo juga mengaku saat ini telah beberapa kali diminta Jokowi untuk turut ikut dalam seluruh rabat kabinet terbatas yang diselenggarakan. Tak hanya itu, Prabowo juga ditempatkan untuk duduk disamping Presiden Jokowi.

"Beliau sekarang hampir semua rapat kabinet Saya diikutsertakan, dan duduknya di sebelah Presiden sekarang," ujar Prabowo. (TSA)

IDXChannel - Presiden terpilih Prabowo Subianto mengaku optimistis dengan pertumbuhan ekonomi yang dipatok 8 persen selama masa kepemimpinannya.

Bahkan, Prabowo mengaku telah memasang taruhan dengan Menteri Keuangan negara tetangga, yang tidak disebutkan namanya, terkait optimismenya mematok pertumbuhan ekonomi pada angka 8 persen.

"Ada Menteri Keuangan dari sebuah negara, yang taruhan sama saya, jika kamu bisa mencapai pertumbuhan satu kali saja mencapai 8 persen, mereka akan memberikan dinner," kata Prabowo dalam pidatonya pada acara Hasil Evaluasi Capaian PSN sekaligus Peresmian Peluncuran Geoportal One Map Policy 2.0 di Jakarta, Kamis (18/7/2024).

Prabowo mengungkapkan, optimismenya mematok pertumbuhan ekonomi berada di angka 8 persen itu lantaran melihat potensi sumber daya alam (SDA) di Indonesia yang masih terbuka peluang besar untuk dioptimalkan. Pengolahan SDA itu bisa dioptimalkan dengan cara menarik investasi ke dalam negeri.

"Kalau saya lihat saya optimistis, kekayaan kita sangat besar, potensi kita sangat besar, tapi memang kita harus efisien, kita harus kelola dengan baik, ambil kebijakan yang masuk akal, kita harus bertekad memitigasi kebocoran dan penyelewengan, mitigasi yang tidak menguntungkan rakyat," ujar dia.

Prabowo menambahkan, salah satu instrumen yang digunakan dalam rangka mempercepat investasi ini salah satunya dengan kebijakan satu peta. Hal itu akan memudahkan investor terutama dalam pemilihan lahan hingga mengurus perizinan sebelum melakukan investasi.

Di samping itu, dengan terpusatnya satu data calon investor yang akan melakukan investasi itu juga akan memudahkan pemerintah untuk mengambil kebijakan fiskal yang efektif sesuai dengan kebutuhan investor. Harapannya bisa memperbaiki iklim investasi di Indonesia.

"Dengan program semacam ini, one map policy, dengan e-katalog, teknologi, kita bisa mengurangi ketidak efisienan, saya percaya kebijakan semacam ini akan membuahkan hasil, dengan tadi KEK dan beberapa program dan proyek PSN kita bisa mempercepat pembangunan," kata Prabowo.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, berdasarkan RPJMN (Rencana Pemerintah Jangka Menengah Panjang) yang disusun pemerintah untuk tahun 2025 target investasi yang masuk ke Indonesia tembus Rp1.900 triliun.

"Pada RPJM target investasi Rp1.900 triliun, target ini memang yang cukup menantang, karena ini menjadi bagian target pencapaian income per kapita yang tahun 2025 ditargetkan sekitar USD5.000 dan tahun 2030 USD12.000," kata Airlangga.

(YNA)