IDXChannel - Menteri Perhubungan (Menhub), Dudy Purwagandhi memaparkan usulan tambahan satu unit kerja baru setara Eselon I pada Kementerian Perhubungan (Kemenhub), yaitu Direktorat Jenderal (Ditjen) Integrasi Transportasi dan Multimoda.

Hal itu disampaikan Dudy dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR, Jakarta, Selasa (29/10/2024).

Dudy menjelaskan, unit kerja tersebut akan bertugas untuk membangun integrasi antar moda transportasi agar terhubung satu dengan yang lainnya. Perubahan ini muncul atas dasar usulan dari Menhub sebelumnya, Budi Karya Sumadi.

"Ada usulan dari pemerintahan sebelumnya untuk penambahan Direktorat Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda," kata Dudy.

Lebih lanjut, sambungnya, tambahan satu unit kerja baru ini juga berdasarkan hasil evaluasi dari beban kerja yang saat ini belum tertangani oleh masing-masing Direktorat Jenderal eksisting. Sebab ke depan, fokus kerja Kemenhub ada pada konektivitas antar moda transportasi.

"Usulan transformasi BPTJ menjadi unit kerja Eselon I, yaitu Direktorat Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda dilakukan berdasarkan hasil eveluasi terhadap beban kerja yang ada saat ini, serta beban kerja baru yang belum ditangani oleh unit kerja eksisting," tutur Dudy.

"Direktorat ini akan bertugas untuk mengintegrasikan transportasi, diharapkan ke depannya konektivitas menjadi salah satu fokus kegiatan Kemenhub yang sebelumnya belum tertangani secara masksimal," ujarnya.

Sehingga nantinya Menhub akan dibantu oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Direktorat Jenderal Kereta Api, dan Direktorat Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda.

(Fiki Ariyanti)

IDXChannel - Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto memastikan desa-desa akan berpartisipasi dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Partisipasi itu bakal dijalankan melalui layanan teknis yang disediakan oleh Penyedia Peningkatan Kapasitas Teknis Desa (P2KTD).

Dia menyampaikan P2KTD akan terintegrasi dalam program nasional, sehingga desa-desa dapat menjadi ujung tombak dalam percepatan peningkatan gizi dan pengentasan stunting. Program ini juga mendukung capaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.

“Desa-desa dapat mengembangkan mekanisme distribusi yang efisien untuk menyukseskan Program MBG, terutama dalam penyaluran makanan bergizi ke sekolah-sekolah, pesantren, dan lembaga pendidikan di desa,” ujar Yandri dalam keterangannya terkait acara Pelatihan Tim Verifikasi P2KTD, dikutip Selasa (29/10/2024).

Yandri menegaskan dukungan itu bertujuan memperkuat tujuan nasional dalam menekan angka stunting dan meningkatkan kesehatan masyarakat. Selain itu, P2KTD memfasilitasi desa untuk memberdayakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesMA) dalam penyediaan bahan pangan lokal yang sehat dan bergizi.

“Hal ini sejalan dengan alokasi anggaran sebesar Rp71 triliun pada tahap awal Program MBG, yang memastikan bahwa desa dapat berpartisipasi aktif dalam distribusi pangan bergizi dan menciptakan nilai tambah bagi ekonomi lokal,” tuturnya.

Dengan dukungan P2KTD, desa-desa yang diprioritaskan dalam program MBG, terutama yang memiliki angka kemiskinan dan stunting tinggi, dapat mengakses layanan teknis yang sesuai.

“Ini memperkuat kapasitas desa untuk memenuhi kebutuhan nutrisi masyarakat, termasuk anak-anak, ibu hamil, dan menyusui, serta mempercepat penurunan stunting,” tuturnya.

Program P2KTD, lanjut Mendes PDT, juga membantu desa dalam membangun infrastruktur yang mendukung pelaksanaan Program MBG, seperti pusat distribusi makanan, fasilitas penyimpanan pangan, dan area dapur bersama.

“Infrastruktur ini memastikan keberlanjutan program di tingkat lokal,” ujarnya.

(Febrina Ratna)

IDXChannel - PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex (SRIL) divonis pailit oleh Pengadilan Negeri (PN) Niaga Kota Semarang. Putusan pailit merupakan puncak dari memburuknya kinerja perusahaan dan industri tekstil di dalam negeri.

Menteri Perindustrian (Menperin), Agus Gumiwang mengamini pernyataan Komisaris Utama Sritex, Iwan Setiawan Lukminto yang menyebut Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 berperan membuat Sritex pailit. Permendag tersebut melonggarkan impor barang-barang dari luar, termasuk tekstil dan produk tekstil (TPT).

"Ya saya kira, apa yang disampaikan oleh Pak Iwan benar ya. Sudah menjadi isu yang dihadapi oleh industri tekstil, dan kalau orang-orang yang menekuni Industri manufaktur itu paham betul memang ada problem yang tercipta dari munculnya Permendag 8," katanya di Jakarta, Senin (29/10/2024).

Menurut Menperin, industri tekstil memang saat ini tengah menghadapi masalah keuangan akibat pasar ekspor yang lesu. Namun, kondisi ini diperparah dengan iklim usaha di dalam negeri yang tidak kondusif bagi produsen tekstil lokal.

"Jadi industri itu termasuk atau khususnya tekstil bukan hanya permasalahan financing, bukan hanya permasalahan ekspor sedang lesu. Ya kalau pasar ekspor lesu tentunya harusnya pasar dalam negerinya di-protect (lindungi), karena yang jadi taruhan adalah tenaga kerja," ujar Menperin.

"Jadi ya itu saya kira suara hati yang terdalam dari seorang pelaku industri berkaitan dengan Permendag 8. Kalau Kemenperin, saya, ya memang ingin direvisi. Itu sudah dari awal kok harus direvisi. Jawabannya kapan ya tanya Kemendag (Kementerian Perdagangan)," kata Menperin.

(Rahmat Fiansyah)

IDXChannel - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengungkapkan hasil rapat dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana mengenai nasib PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex (SRIL) usai dinyatakan pailit.

"Tadi rapat dengan Bapak Presiden, yang pertama tentu beliau ingin update mengenai situasi terkini mengenai industri tekstil, salah satunya Sritex dan arahannya beliau agar perusahaan tetap berjalan. Kemudian nanti dicarikan jalan teknisnya," kata Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (29/10/2024).

Airlangga menuturkan, Sritex diperbolehkan untuk melakukan ekspor dan impor. Hal tersebut dilakukan agar produksi pada Sritex tidak terhenti.

"Tahap sekarang kita monitor dulu. Yang pertama bea cukai sudah menyetujui bahwa impor ekspornya bisa terus berjalan dan ini dulu pernah dilakukan di kawasan berikat di daerah Jawa Barat. Jadi akan diberlakukan sama sehingga impor ekspornya terus berjalan, kondisi perusahaan tidak terhenti," katanya.

Terkait dana talangan dari pemerintah, Airlangga menyebut bahwa saat ini status Sritex berada pada kurator.

"Nanti dilihat dulu karena sekarang statusnya kan sudah ada kurator dan tentu harus ada pembicaraan dengan kurator," ujarnya.

Sedangkan untuk penyelamatan para pekerjanya, Airlangga menyebut, dengan Sritex tetap berproduksi, karyawan akan tetep bekerja.

"Dengan berproduksi tenaga kerja masih bekerja," kata Airlangga.

(Fiki Ariyanti)

IDXChannel - Papua merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki potensi ekspor yang sangat besar, baik di sektor migas maupun non-migas.

Produk-produk non-migas yang menjadi andalan ekspor Papua meliputi kayu, produk olahan kayu, ikan, hewan air lainnya, serta berbagai produk unggulan lainnya.

Potensi besar ini menjadikan Papua sebagai salah satu pemain penting dalam mendorong pertumbuhan ekspor nasional. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada Agustus 2024, ekspor produksi dari Papua mengalami lonjakan signifikan, meningkat hingga 174,56 persen atau senilai USD9.367 juta.

Angka ini menggambarkan bahwa Papua memiliki kapasitas yang terus berkembang dan berpeluang untuk lebih menggerakkan roda ekonomi provinsi, sekaligus berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional.

Dalam mendukung peningkatan ekspor, Kementerian Keuangan melalui Special Mission Vehicle (SMV) Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) atau Indonesia Eximbank, terus menjalankan mandatnya untuk menciptakan eksportir baru.

Salah satu program utamanya adalah Coaching Program for New Exporter (CPNE), yang kali ini digelar di Papua, diikuti oleh sekitar 27 UMKM dan berlangsung pada 21-22 Oktober 2024 di
Jayapura.

Direktur Kekayaan Negara Dipisahkan DJKN Kementerian Keuangan Meirijal Nur menyatakan bahwa UMKM memegang peran strategis dalam pembangunan ekonomi nasional, dan program CPNE diharapkan mampu melahirkan eksportir baru dari Papua.

Untuk itu, Kementerian Keuangan melalui LPEI akan memberikan pelatihan intensif agar mereka dapat menjadi eksportir. Sedangkan bagi UMKM yang sudah aktif mengekspor, LPEI akan memberikan coaching lebih lanjut untuk meningkatkan skala ekspor mereka.

“Kementerian Keuangan memandang bahwa UMKM memiliki peran strategis dalam membangun perekonomian daerah dan berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi nasional. Pelatihan eksportir seperti ini merupakan suatu langkah untuk mendorong peningkatkan pertumbuhan UMKM dalam memenuhi peran strategis pembangunan ekonomi nasional,” katanya.

Kepala Divisi SMEs Advisory Service LPEI, Maria Sidabutar, menjelaskan program CPNE sebelumnya telah sukses dilaksanakan di berbagai wilayah di Indonesia, dari Aceh hingga Papua. Hingga saat ini, lebih dari 5.000 pelaku UMKM dari berbagai provinsi telah mendapatkan pendampingan dan pelatihan melalui CPNE.

CPNE ini memberikan pendampingan dari awal hingga proses business matching dengan buyers internasional. Melalui konsistensi dan tekad kuat, pelaku UMKM Papua diharapkan dapat menjadi eksportir yang sukses di pasar global.

“Banyak dari mereka yang berhasil menjadi eksportir baru dengan berbagai komoditas unggulan, seperti produk perikanan, kerajinan, dan komoditas lokal lainnya. Kami juga berharap Bapak dan Ibu CPNE Papua juga dapat mengikuti jejak keberhasilan tersebut dengan mengikuti setiap tahap CPNE secara berkesinambungan, karena konsistensi dan tekad kuat sangat dibutuhkan untuk menjadi eksportir. Dengan mengikuti program ini, semoga bapak dan ibu, pelaku UMKM dari Papua, bisa menjadi eksportir yang siap mendunia,’ kata Maria Sidabutari.

Kepala Kantor Wilayah DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku, Kristijanindyati Puspitasari, mengatakan Provinsi Papua memiliki potensi sumber daya alam yang sangat besar, dengan hasil hutan dan laut yang melimpah seperti kerajinan, ukiran Asmat, tas noken, ikan, udang, lobster, mutiara, serta produk perkebunan seperti kakao, kopi, vanili, dan kelapa sawit. Meski demikian, banyak pelaku UMKM di Papua masih menghadapi kesulitan dalam melakukan ekspor.

“Melalui program CPNE ini, para pelaku UMKM Papua dapat menjadi eksportir baru dan memperluas jangkauan pasar mereka. Kementerian Keuangan berharap, ilmu yang diberikan dalam kegiatan ini dapat diimplementasikan dan dikembangkan untuk membuat produk UMKM Papua semakin dikenal di dunia internasional,” katanya.

Frans, pemilik UMKM Paon Sida, salah satu pelaku UMKM yang mengikuti program CPNE Papua mengatakan program ini memberikan pengalaman, wawasan, dan kesempatan pertama belajar tentang ekspor.

“Ternyata ekspor sebenarnya tidak sulit namun perlu dipelajari lebih mendalam. Harapan saya, semoga kegiatan ini terus berlanjut dengan program lanjutan yang dapat membimbing para UMKM di Jayapura menjadi eksportir yang andal,” katanya.

Harapan serupa juga diungkapkan oleh Rini Eko Setiyani, pemilik UMKM Ririn Foods, UMKM asal Jayapura yang mengolah sagu Papua menjadi aneka kue kukis.

“Kesempatan mengikuti program CPNE dari Kemenkeu dan LPEI menjadi motivasi kami untuk segera ekspor. Ilmu yang diberikan akan kami aplikasikan, mulai dari menyusun company pofile, hingga membuat kemasan standar ekspor. Program ini bermanfaat bagi kami dan terus berlanjut sampai kami bisa ekspor.”ungkap Rini. Kegiatan CPNE Papua merupakan wujud konkrit kehadiran negara untuk mendorong terciptanya eksportir baru di kawasan timur Indonesia, dan kegiatan ini tidak lepas dari kemitraan yang kuat antara LPEI dengan Kemenkeu Satu Papua.

(Dian Kusumo Hapsari)

IDXChannel - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyebut PT Pindad mendapat pesanan 4.600 unit Maung Garuda dari Kementerian Pertahanan (Kemenhan).

Menurutnya, Pindad akan menyiapkan 4.600 unit Maung sesuai dengan orderan Kemenhan, meskipun bakal diproduksi secara bertahap hingga 2 tahun mendatang.

“Pindad tentu sudah menyiapkan sesuai dengan orderan dari Kementerian Pertahanan, itu kurang lebih 4.600 maung untuk 2 tahun ke depan,” ujar Erick saat ditemui di Kementerian Perhubungan, Jakarta Pusat, Selasa (29/10/2024).

Selain itu, Erick menyebut Pindad bakal menambah produksinya setelah Presiden Prabowo Subianto meminta seluruh menteri, wakil menteri, eselon I, gubernur, wali kota, TNI, dan Polri menggunakan mobil dinas Maung Garuda.

Soal jumlah Maung Garuda yang bakal disiapkan anggota Holding BUMN Industri Pertahanan, Erick belum menjelaskan secara detail. Menurutnya, produksi Maung Garuda itu bakal dijelaskan oleh Direktur Utama Pindad

“Tentu alokasi daripada produksinya ya nanti di situ. Apakah ada tambahan order untuk tadi kementerian kembali,” tuturnya.

“Mohon tanyakan kepada Dirut Pindad, supaya ini kan produksinya harus diproyeksikan jangan sampai nanti jadi menjadi isu yang lain,” tambahnya.

Erick pun mendukung permintaan Prabowo ihwal penggunaan Maung Garuda hasil produksi Pindad. Dia memandang instruksi Kepala Negara merupakan bagian dari optimalisasi penggunaan produksi dalam negeri, sekalipun produksi mobil tersebut butuh waktu.

“Tentu kita mendukung yang memang bagaimana penggunaan daripada produksi dalam negeri harus kita tingkatkan. Tapi pasti ada tahapannya, enggak bisa harus langsung hari ini,” kata dia.

(Febrina Ratna)

IDXChannel - Churn rate atau tingkat kehilangan pelanggan adalah metrik penting yang menunjukkan persentase pelanggan yang berhenti menggunakan layanan atau produk dalam periode tertentu.

Memahami churn rate sangat vital bagi bisnis, terutama di sektor langganan seperti SaaS, telekomunikasi, dan e-commerce. Dalam artikel ini, kita akan membahas apa itu churn rate, cara menghitungnya, penyebabnya, dan strategi untuk menguranginya.

Apa Itu Churn Rate?

Churn rate mengukur seberapa cepat pelanggan meninggalkan layanan Anda. Misalnya, jika Anda memiliki 100 pelanggan di awal bulan dan 5 di antaranya berhenti berlangganan, churn rate Anda adalah 5 persen.

Penyebab Churn Rate Tinggi

1. Kualitas Layanan yang Buruk: Pelanggan cenderung pergi jika mereka merasa layanan yang diberikan tidak memuaskan.

2. Harga yang Tidak Bersaing: Jika pesaing menawarkan produk serupa dengan harga lebih rendah, pelanggan mungkin memilih untuk berpindah.

3. Kurangnya Komunikasi: Pelanggan yang merasa diabaikan cenderung tidak loyal.

4. Tidak Ada Nilai Tambah: Jika pelanggan tidak merasakan manfaat dari produk, mereka akan mempertimbangkan untuk berhenti.

Strategi Mengurangi Churn Rate

1. Tingkatkan Kualitas Layanan: Pastikan produk atau layanan Anda memenuhi ekspektasi pelanggan. Tanggapi umpan balik dengan cepat.

2. Tawarkan Insentif: Berikan diskon atau penawaran khusus kepada pelanggan yang hampir berhenti untuk mendorong mereka tetap berlangganan.

3. Komunikasi yang Efektif: Buatlah saluran komunikasi yang terbuka dengan pelanggan. Kirimkan berita terbaru, penawaran khusus, atau tips penggunaan produk.

4. Analisis Data Pelanggan: Gunakan analitik untuk memahami pola perilaku pelanggan dan identifikasi tanda-tanda potensi churn.

Mengelola churn rate adalah kunci untuk mempertahankan pertumbuhan bisnis yang sehat. Dengan memahami apa yang menyebabkan pelanggan meninggalkan, serta menerapkan strategi yang tepat, Anda dapat mengurangi churn rate dan meningkatkan loyalitas pelanggan. Pantau metrik ini secara berkala untuk mengambil langkah proaktif dalam menjaga kepuasan pelanggan.

(Shifa Nurhaliza Putri)

IDXChannel - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait menyediakan lahan miliknya untuk dibangun rumah gratis bagi masyarakat.

Proyek rumah gratis tersebut targetnya mulai groundbreaking atau pemasangan tiang pancang pada November mendatang dengan menggandeng Agung Sedayu Group milik konglomerat Sugianto Kusuma alias Aguan. Bahkan rumah gratis tersebut nantinya akan langsung dilengkapi oleh interior dan furnitur.

"Saya rencananya 10 November 2024 akan melaksanakan groundbreaking rumah gratis untuk rakyat di Tangerang. Tanahnya milik perusahaan (saya), yang bangun rumahnya perusahaan lain Agung Sedayu sama isinya," ujar Maruarar di Kantor Kementerian PU, Senin (28/10/2024).

Maruarar mengajak semua pihak, termasuk sektor swasta untuk terlibat secara aktif dalam program pembangunan 3 juta rumah melalui kegiatan CSR.

Pasalnya, selain mampu mendorong investasi, pembangunan perumahan juga akan meningkatkan industri lainnya, sehingga mampu membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan pendapatan negara.

"Nanti kita lihat dulu kondisi dan lokasinya seperti apa (bangunan rumah tapak atau rumah susun). Silakan swasta bentuknya apa, bisa CSR atau apa saja yang penting ada rumah buat rakyat. Mau disewain enggak? Atau mau dijual juga enggak? Ya saya maunya rumahnya gratis dikasih saja buat rakyat," kata Maruarar.

Lebih lanjut, dia mengaku, tidak masalah apabila swasta ikut membangun rumah rakyat dengan berbagai skema dan bentuk. Hal yang penting adalah bagaimana bantuan hunian tersebut benar-benar diberikan kepada rakyat yang membutuhkan dan tepat sasaran.

"(Bantuan rumah) macam-macam bentuknya. Kalau dari swasta tanahnya yang bangun rumah juga swasta kan bisa intinya dikasih ke rakyat yang tepat dan jangan sampai salah sasaran," ujarnya.

"Kita ngasih BLT saja sering tidak tepat. Nanti database penerima bantuan kalau perlu buat sendiri saja lah," tuturnya.

Maruarar memohon doa serta dukungan dari semua pihak agar rencana kerjanya berjalan lancar di lapangan. Selain itu, dia berharap, ke depan tidak ada lagi lokasi pembangunan rumah yang eksklusif, namun harus dihuni dari berbagai kalangan.

"Tolong doain ya semoga berhasil. Rencana saya di situ ada guru berpenghasilan rendah, TNI berpenghasilan, Polisi berpenghasilan rendah karena TNI dan Polisi kalau yang bintara atau tamtama jarang pindah tempat," ujarnya.

"Intinya jangan jadi hunian ekslusif dan varisasi. Ada ASN dan masyarakat juga, sehingga bisa jadi role model atau percontohan rumah gratis," kata Maruarar.

(Fiki Ariyanti)

IDXChannel - Lembaga Penelitian Hurun merilis daftar orang terkaya di China pada 2024. Zhang Yiming, pendiri perusahaan teknologi ByteDance yang merupakan induk aplikasi TikTok, menempati posisi teratas.

Dilansir dari AAStocks pada Selasa (29/10/2024), kekayaan Zhang mencapai 350 miliar yuan China atau sekitar Rp770 triliun. Pria berusia 41 tahun tersebut mundur sebagai kepala eksekutif ByteDance pada 2021.

Posisi kedua ditempati pengusaha air mineral Zhong Shanshan. Kekayaannya mencapai 340 miliar yuan China atau sekitar Rp750 triliun.

Ma Huateng, pendiri raksasa teknologi Tencent, berada di posisi ketiga. Hartanya tercatat sebesar 315 miliar yuan China atau sekitar Rp690 triliun.

Keluarga Jack Ma, pendiri raksasa e-commerce Alibaba yang sempat mendominasi daftar orang terkaya bertengger di posisi kesepuluh dengan kekayaan sebanyak 165 miliar yuan China atau sekitar Rp360 triliun.

Kinerja ByteDance terus menanjak meski TikTok terancam dilarang di Amerika Serikat (AS) dan sejumlah negara lainnya. Zhang mendirikan perusahaan tersebut pada 2012.

Menurut laporan media, Zhang tetap memiliki hak voting sebesar 50 persen di ByteDance meskipun telah mundur dari jabatan kepala eksekutif. Pria berusia 41 tahun tersebut adalah anak dari pasangan pegawai negeri dan pernah bekerja di Microsoft. (Wahyu Dwi Anggoro)

IDXChannel - PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri (PN) Niaga Kota Semarang. Putusan pailit tersebut dikhawatirkan berdampak pada lebih dari 14 ribu karyawan yang bekerja di pabrik tekstil tersebut.

Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer alias Noel mengunjungi langsung lokasi pabrik Sritex yang berada di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, Senin (28/10/2024). Noel mengatakan, kehadirannya merupakan bentuk sikap cepat pemerintah atas kondisi Sritex yang diputus pailit.

Dalam kunjungan tersebut, Noel bertemu manajemen Sritex dan buruh yang masih bekerja. Dia mengatakan, Sritex masih beroperasi seperti biasa dan dipastikan tidak ada Pemutusan Hubungan Karyawan (PHK) di perusahaan tersebut.

"Saya pastikan tak ada PHK terhadap buruh PT Sritex. Hal ini disepakati pihak manajemen yang diwakili Iwan Setiawan Lukminto sebagai Owner PT Sritex," katanya, Selasa (29/10/2024).

"Kalau di luar, PHK menjadi momok atau monster menakutkan bagi pekerja, bagi pekerja Sritex PHK merupakan hal tabu," ujarnya.

Noel menegaskan, pemerintah tak akan membiarkan perusahaan tekstil seperti Sritex lumpuh. Bahkan, kata dia, tak seharusnya perusahaan tekstil di Indonesia mati karena selama ini menyerap banyak tenaga kerja.

"Bagaimanapun pekerjaan itu hak dasar yang harus dipenuhi dan negara tak boleh abai terhadap persoalan ini," kata Noel.

Direktur Utama Sritex, Iwan Kurniawan Lukminto optimistis kinerja perseroan akan membaik ke depan. Terkait efisiensi yang dilakukan, kata dia, manajemen melakukannya atas dasar keputusan bisnis dan penurunan permintaan.

"Fokus kami ke depan, ingin terus beroperasi. Bukan niat kami untuk menutup pabrik ini, karena melihat operasional dan kondisi keuangan selama dua tahun terakhir juga mengalami perbaikan," ujar anak HM Lukminto itu.

(Rahmat Fiansyah)

IDXChannel - Menteri BUMN Erick Thohir dan Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi berkoordinasi untuk menekan biaya logistik di sektor transportasi. Hal itu untuk mendukung program swasembada pangan, energi, dan hilirisasi yang menjadi program utama Presiden Prabowo Subianto.

Hal itu ditekankan Erick Thohir saat menyambangi Menhub di Kementerian Perhubungan, Jakarta, Selasa (29/10/2024).

Menurut Erick, Pemerintah sudah mampu menekan biaya logistik hingga 13-14 persen, tapi itu masih tinggi dibanding negara-negara lain.

“Karena itu, sesuai arahan Presiden Prabowo untuk mendukung program swasembada pangan, energi, dan hilirisasi, maka hari ini saya melanjutkam koordinasi dengan Menteri Pehubungan agar biaya itu bisa ditekan lagi," ujarnya usai pertemuan dengan Menhub dalam keterangan tertulis, Selasa (29/10/2024).

Eric juga menambahkan dengan kemajuan yang dicapai perusahaan BUMN yang bergerak di bidang transportasi, seperti Injourney Airports, merger Pelindo, KAI, hingga Jasa Marga, pihaknya optimistis biaya logistik nasional bisa terus dikurangi secara bertahap.

"Kami juga ingin meningkatkan integrasi moda trasportasi dan infrastruktur pendukungnya sehingga mampu meningkatkan pelayanan dan meningkatkan kunjungan baik wisatawan lokal maupun international," lanjutnya.

Menjelang liburan akhir 2024, Erick menyatakan Kementerian BUMN dan Kementerian Perhubungan memiliki best practise untuk mengantisipasi lonjakan wisata di libur natal dan tahun baru.

"Kini tinggal terus memperbaiki hal-hal kecil,seperti kebersihan, kelancaran, dan ketertiban sehingga tidak terjadi penumpukan atau kerumunan. Hal itu yang perlu terus kita antisipasi. Jika infrastruktur, menurut saya, sudah siap dan lebih rapi sehingga masyarakat bisa berlibur dengan lancar dan nyaman," katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Erick juga menyebut Kementerian BUMN dan Kementerian Perhubungan sepakat untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan terus memangkas praktik-praktik pemborosan dan korupsi di sektor transportasi.

"Kami masing-masing punya tupoksi untuk memangkas pemborosan agar lebih efisien, serta korupsi sehingga pelayanan terhadap masyarakat atau pengguna jasa transportasi tetap optimal," tuturnya.

(Febrina Ratna)

IDXChannel - Middle income trap adalah fenomena ekonomi yang terjadi ketika suatu negara mencapai pendapatan menengah, namun mengalami kesulitan untuk meningkat ke status pendapatan tinggi.

Banyak negara yang terjebak dalam kategori ini selama beberapa dekade, yang menghambat pertumbuhan ekonomi dan perbaikan standar hidup masyarakat. Artikel ini akan membahas penyebab middle income trap, dampaknya, serta langkah-langkah yang dapat diambil untuk menghindarinya.

Penyebab Middle Income Trap

Setelah memahami ap aitu middle income trap, berikut ini adalah penyebab terjadinya middle income trap di suatu negara:

1. Ketergantungan pada Sumber Daya Alam
Banyak negara dengan pendapatan menengah mengandalkan ekspor sumber daya alam. Ketika harga komoditas turun, perekonomian mereka pun terpengaruh secara signifikan. Diversifikasi ekonomi menjadi penting untuk mengurangi ketergantungan ini.

2. Kurangnya Inovasi dan Teknologi
Negara-negara ini sering kali tidak berinvestasi cukup dalam penelitian dan pengembangan. Tanpa inovasi, sulit bagi mereka untuk bersaing di pasar global yang semakin kompleks.

3. Kualitas Pendidikan yang Rendah
Pendidikan yang tidak memadai dapat menghambat perkembangan keterampilan tenaga kerja. Kualitas pendidikan yang rendah menyebabkan kurangnya tenaga kerja yang terampil, yang sangat dibutuhkan untuk industri yang lebih maju.

4. Iklim Investasi yang Tidak Menarik
Ketidakstabilan politik dan ekonomi dapat membuat investor enggan untuk berinvestasi. Kondisi ini menghambat pertumbuhan sektor swasta dan menciptakan hambatan bagi perkembangan ekonomi.

Dampak Middle Income Trap

Adapun dampak yang mungkin saja terjadi akibat adanya middle income trap, diantaranya:

1. Stagnasi Ekonomi
Negara yang terjebak dalam middle income trap sering mengalami stagnasi ekonomi, di mana pertumbuhan PDB menjadi lambat dan tidak ada peningkatan signifikan dalam pendapatan per kapita.

2. Ketidakadilan Sosial
Ketidakmampuan untuk meningkatkan pendapatan dapat memperburuk ketidakadilan sosial. Kesempatan untuk mendapatkan pendidikan dan pekerjaan yang baik menjadi terbatas, terutama bagi kelompok masyarakat yang kurang beruntung.

3. Migrasi Tenaga Kerja
Banyak individu yang mencari peluang lebih baik di negara lain, yang menyebabkan migrasi otak (brain drain). Hal ini mengurangi potensi tenaga kerja yang berkualitas di negara asal.

Middle income trap merupakan tantangan serius bagi banyak negara. Namun, dengan langkah-langkah yang tepat, negara-negara ini dapat menghindari jebakan ini dan beralih ke status pendapatan tinggi. Investasi dalam pendidikan, inovasi, dan diversifikasi ekonomi adalah kunci untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat

(Shifa Nurhaliza Putri)