IDXChannel - Anak perusahaan PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA), PT Bumi Suksesindo (PT BSI), berkomitmen menerapkan Good Mining Practice (GMP) atau kaidah pertambangan yang baik di dalam operasinya.

Komitmen BSI mencakup pemeliharaan lingkungan hidup, kesehatan, dan keselamatan kerja, ketaatan terhadap standar ketenagakerjaan, penghormatan hak asasi manusia, pelibatan dan pengembangan masyarakat, rantai pasokan yang bertanggung jawab, dan pelaksanaan tata Kelola perusahaan yang baik.

"Sebagai bagian dari PT Merdeka Copper Gold Tbk, PT BSI terus berupaya mengelola tambang dengan standar kepatuhan yang tinggi agar bisa memberi kontribusi optimal bagi para pemangku kepentingan," ujar Presiden Direktur PT BSI Adi Adriansyah Sjoekri melalui keterangan tertulis, Sabtu (26/10/2024).

Adi menerangkan, untuk mendukung pengelolaan lingkungan yang baik di area operasi PT BSI, perusahaan telah menjalankan beberapa program lingkungan penting, yaitu pemantauan kualitas lingkungan yang meliputi air, tanah, dan Udara.

"Kemudian rehabilitasi lahan, serta penataan terhadap aturan. Hasil kegiatan tersebut selalu dilaporkan kepada pihak-pihak berwenang," kata Adi.

Seriring bertambahnya usia perusahaan, kontrol terhadap pengelolaan lingkungan di site tambang emas Tujuh Bukit, Banyuwangi juga semakin ketat. Hal itu ditunjukan dengan hadirnya berbagai piranti untuk memantau lingkungan, seperti Titik Penataan (Compliance Point).

Fasilitas pemantauan air ini juga dilengkapi dengan Sistem Pemantauan Kualitas Air Limbah Secara Terus Menerus dan Dalam Jaringan (Sparing).

Jika kualitas air melebihi nilai baku mutu, air tersebut harus Kembali ke proses detoksifikasi.

"BSI juga melakukan reklamasi progresif tanpa menunggu masa tambang di Tujuh Bukit selesai," tutur Adi.

Adapun total lahan yang telah direhabilitasi dan direklamasi 76,23 hektare pada kurun waktu 2016 sampai dengan Semester I-2024, dengan jumlah 5.474 bibit diproduksi di persemaian (nursery) pada semester I-2024.

(NIA DEVIYANA)

IDXChannel - PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA) melalui anak usahanya PT Bumi Suksesindo (BSI) tengah melakukan feasibility study atau studi kelayakan terkait penambangan bawah tanah atau Proyek Tembaga Tujuh Bukit.

Penambangan bawah tanah diharapkan dapat menunjang kontinuitas produksi usai open pit mining (penambangan terbuka) di kawasan Tambang Emas Tujuh Bukit habis masa usianya.

"Tambang bawah tanah kita sekarang masih dalam bentuk study, dan itu salah satu tembaga dunia, Porfiri. Jadi kalau orang bilang Indonesia puya di Papua, punya di Sumbawa, sebentar lagi punya di Pulau Jawa," ujar General Manager Operation (GMO) BSI, Rully Franza, saat ditemui di Tambang Emas Tujuh Bukit, Banyuwangi, Jumat (25/10/2024).

Rully menegaskan dalam melakukan studi kelayakan pihaknya sangat berhati-hati. Sebab, penambangan bawah tanah berbeda dengan open pit mining.

"Penambangan bawah tanah ini kita harus lebih banyak assessment-nya dibandingkan penambangan terbuka. Kalau denger kan tuh di China, Chili, runtuh. Nah kita nggak mau kayak gitu. Keselamatan harus lebih diutamakan," tuturnya.

Tambang Emas Tujuh Bukit diperkirakan akan beroperasi hingga 2029 dan direncanakan dilanjutkan dengan Proyek Tembaga Tujuh Bukit.

Proyek bawah tanah tersebut disebut memiliki salah satu cadangan tembaga terbesar di dunia yang belum dieksploitasi. Pada hasil pra-uji kelayakan ditemukan manfaat ekonomi yang tinggi untuk mengembangkan tambang bawah tanah ini.

Pada puncak produksinya, Proyek Tembaga Tujuh Bukit akan memproses 24 juta ton bijih per tahun untuk menghasilkan lebih dari 110 ribu ton tembaga dan 350 ribu ounces emas per tahun selama lebih dari 30 tahun.

Per Maret 2024, Mineral Resources Estimate (RME) terbaru dari proyek ini melaporkan peningkatan jumlah sumber daya mineral terindikasi.

Total kandungan sumber daya mineral proyek ini meningkat dari 1.706 menjadi 1.738 juta ton, dengan peningkatan pada sumber daya mineral terindikasi dari 442 juta ton menjadi 755 juta ton.

Sehingga dari semula yang mengandung 8,1 juta ton tembaga dan 27,4 juta ounces emas, Proyek Tembaga Tujuh Bukit saat ini mengandung 8,2 juta ton tembaga dan 27,9 juta ounces emas.

Jika Proyek Tembaga Tujuh Bukit beroperasi, maka akan menjadi tambang emas tembaga ke-3 terbesar di Indonesia dan berpotensi meningkatkan produksi tembaga Indonesia 10 hingga 15 persen.

(NIA DEVIYANA)

IDXChannel - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan, hilirisasi komoditas, khususnya mineral dan batu bara (minerba) merupakan motor utama pertumbuhan ekonomi nasional. Sebab, hal ini penting dalam menciptakan nilai tambah sekaligus membuka lapangan kerja bagi masyarakat.

"Yang harus dilakukan adalah hilirisasi, dan hilirisasi harus kita laksanakan. Saat saya menjabat di Kementerian Investasi, saya menyusun peta jalan hilirisasi sebagai mesin pertumbuhan ekonomi kita," ujarnya, dikutip pada Sabtu (26/10/2024).

Lebih lanjut, Bahlil menuturkan, hilirisasi telah menjadi prioritas pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pengolahan sumber daya alam di dalam negeri.

Dia menerangkan, hilirisasi bertujuan meningkatkan nilai tambah berbagai produk, baik dari sektor tambang seperti mineral dan batu bara, maupun sektor lain seperti pertanian, perkebunan, dan perikanan. Dengan pengolahan di dalam negeri, nilai komoditas bisa melonjak signifikan.

Tidak hanya di sektor tambang, hilirisasi juga membawa dampak positif pada sektor non-pertambangan. Misalnya, hilirisasi kelapa sawit yang dilakukan oleh Kementerian Perindustrian, menghasilkan berbagai produk turunan seperti oleofood complex (pangan dan nutrisi), oleochemical dan biomaterial (bahan kimia dan pembersih), serta bahan bakar nabati berbasis sawit seperti biodiesel, greendiesel, greenfuel, dan biomassa. Produk-produk ini meningkatkan nilai tambah hingga empat kali lipat.

Terpisah, Kepala Biro Komunikasi Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM Agus Cahyono Adi menegaskan pentingnya kolaborasi antara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan pihak swasta, baik nasional maupun internasional, untuk mempercepat implementasi hilirisasi.

"Hilirisasi komoditas merupakan langkah strategis untuk meningkatkan nilai tambah produk dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan menerapkan hilirisasi di berbagai sektor, Indonesia bisa mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah dan menciptakan industri yang lebih berkelanjutan. Makanya, pemerintah terus perkuat kolaborasi dengan berbagai pihak," ujar Agus.

Dikatakan Agus, dengan kebijakan hilirisasi ini pemerintah berharap mampu menciptakan lebih banyak nilai di dalam negeri, sekaligus mendorong Indonesia menuju kemandirian ekonomi yang lebih kuat.

Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto menyatakan hal tersebut dalam pidatonya setelah dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia dalam Sidang Paripurna MPR di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Minggu (20/10/2024). Hilirisasi diharapkan memberikan manfaat besar melalui peningkatan nilai tambah seluruh komoditas yang dimiliki Indonesia.

"Hilirisasi akan dilakukan untuk semua komoditas yang kita miliki. Nilai tambah dari semua komoditas itu harus menambah kekuatan ekonomi kita sehingga rakyat kita bisa mencapai tingkat hidup yang sejahtera. Seluruh komoditas kita harus bisa dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia," ujar Prabowo.

(Dhera Arizona)

IDXChannel - Pernyataan keinginan Indonesia bergabung ke dalam forum Brazil, Russia, India, China, dan South Africa (BRICS) dinilai semakin menegaskan ketergantungan Indonesia pada China.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan, tanpa BRICS pun, porsi sisi investasi dan perdagangan China di Indonesia sudah sangat besar. Bahkan, impor Indonesia dari China melonjak 112,6 persen dalam sembilan tahun terakhir, dari USD29,2 miliar di 2015 menjadi USD62,1 miliar pada 2023.

"Sementara investasi dari China melonjak 11 kali di periode yang sama. Indonesia juga tercatat sebagai penerima pinjaman Belt and Road Initiative terbesar dibanding negara lainnya pada 2023," ujar Bhima dalam keterangan resminya, Jakarta, Sabtu (26/10/2024).

Bhima menerangkan, selain kekhawatiran terjadi duplikasi pada kerja sama bilateral dengan China, proyek-proyek yang didanai pemerintah dan swasta China di Indonesia juga dikhawatirkan akan menimbulkan berbagai persoalan terutama segi lingkungan hidup dan tenaga kerja. Sehingga, ini masih menjadi pekerjaan rumah yang belum diselesaikan.

Menurutnya, kecelakaan kerja yang terjadi di IMIP berulang kali menunjukkan standarisasi dan pengawasan proyek investasi China masih lemah. Padahal Indonesia ingin meningkatkanya nilai tambah komoditas secara berkualitas, yang berarti wajib selaras dengan investasi yang lebih berkualitas.

Oleh sebab itu Bhima beranggapan, diversifikasi asal investasi yang bisa membantu Indonesia naik kelas merupakan strategi utama. Tak hanya itu, ketergantungan pada China juga membuat perekonomian lebih rapuh.

Di saat ekonomi China diproyeksikan menurun 3,4 persen dalam empat tahun ke depan berdasarkan World Economic Outlook IMF, terdapat kekhawatiran dengan bergabungnya Indonesia ke BRICS justru melemahkan kinerja perekonomian.

"Kondisi ini idealnya direspons dengan penguatan diversifikasi negara mitra diluar China bukan malah masuk menjadi anggota BRICS," ujar Bhima.

Sebagaimana diketahui, belum genap satu minggu pelantikan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka beserta Kabinet Merah Putih, langsung menjadi sorotan publik dalam maupun luar negeri.

Apalagi soal pernyataan Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono dalam forum BRICS Plus Summit di Kazan, Kamis (24/10/2024) lalu.

Sugiono menyampaikan, Indonesia telah resmi mendaftar keanggotan dalam aliansi yang beranggotakan lima negara besar di antaranya Brasil, Russia, India, China, dan South Africa (BRICS), yang terungkap dari penyampaian surat expression of interest.

Untuk diketahui, ketertarikan ini belum pernah disampaikan secara eksplisit pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) karena beberapa pertimbangan. Mulai dari kurangnya urgensi, perbedaan sistem politik, instabilitas hubungan antar negara anggota BRICS hingga upaya untuk mengimbangi hubungan Indonesia dengan negara barat.

"Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa dinamika politik di kepemimpinan yang baru ini telah menempatkan Indonesia pada posisi yang kurang strategis jika harus bergabung dengan aliansi BRICS," kata Bhima.

(Dhera Arizona)

IDXChannel - PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex (SRIL) dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri (PN) Niaga Kota Semarang. Putusan pailit tersebut membuat kondisi perusahaan yang telah berusia hampir 60 tahun itu di ujung tanduk.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Eisha M Rachbini menilai kebangkrutan Sritex ini disebabkan oleh penurunan daya saing industri dalam negeri ditambah membanjirnya produk tekstil asal China ke Indonesia.

"Industri tekstil mengalami sunset industry. Salah satu penyebabnya karena lemah dan menurunnya daya saing," kata Eisha saat dihubungi IDX Channel, Sabtu (26/10/2024).

Menurutnya, penurunan daya saing ini oleh beberapa faktor seperti masalah upah pekerja yang tinggi, hingga penerapan teknologi industri di Indonesia yang ketinggalan zaman, sehingga pekerjaan menjadi kurang efisien dan akhirnya memiliki biaya produksi yang mahal.

Situasi tersebut, kata Eisha, membuat daya saing Indonesia kalah dengan negara tetangga seperti Vietnam yang juga fokus pada industri tekstil. Penggunaan teknologi di industri di Vietnam atau China, membuat ongkos produksi produk tekstil menjadi lebih murah ketimbang di Indonesia.

"Di pasar global, produk tekstil Indonesia juga kalah bersaing dengan kompetitor seperti Vietnam, China yang memiliki daya saing tinggi, dari murahnya labor (upah pekerja) yang digunakan, juga teknologi yang digunakan," ujar Eisha.

Dia menambahkan, International Textile Manufacturing Federation (ITMF) telah melakukan penelitian tentang biaya produksi di sektor industri tekstil dan produk teksil (TPT) di beberapa negara produsen dan eksportir TPT pada tahun 2021. Hasilnya, India mengungguli hampir semua negara dengan biaya produksi terendah dari sisi bahan baku dan upah. Vietnam unggul sebagai negara dengan biaya terendah untuk komponen biaya energi dan bunga modal. Pakistan dan Bangladesh unggul dalam hal biaya upah yang rendah.

"Sementara industri tekstil dalam negeri menghadapi biaya tinggi, tergantung bahan baku impor, juga kurangnya penggunaan modal dengan teknologi tinggi," ujar Eisha.

(Rahmat Fiansyah)

IDXChannel – PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) berhasil menyulap kawasan hunian padat penduduk di Kelurahan Margasari, Balikpapan, Kalimantan Timur, menjadi lebih hijau berkat pertanian hidroponik yang dikembangkan warga sekitar. Tak hanya hijau, warga yang tinggal di atas air payau di pesisir Balikpapan itu juga kini bisa lebih produktif karena sukses membuat aneka produk makanan berbahan sayuran.

Uniknya, lahan sayuran hidroponik yang dikembangkan ibu-ibu Margasari ini hanya mengandalkan air tawar dari tadah hujan. Maklum, di wilayah ini pasokan air tawar terbilang minim karena permukimannya berada di atas rawa-rawa.

Meski di tengah keterbatasan, namun semangat ibu-ibu Kelurahan Margasari ini tidak surut. Melalui program Rawabening atau Rain Water Harvesting and Urban Farming yang digagas KPI, mereka berhasil memproduksi aneka sayuran segar yang ditanam dengan metode hidroponik.

Di atas lahan sempit, sekitar setengah lapangan badminton, beragam sayuran segar seperti pakcoy, seledri, bayam dan selada, rutin dihasilkan dan dijual ke pasar terdekat. Tak hanya itu, sayuran yang tidak laku dijual juga diolah menjadi aneka makanan seperti keripik dan stik sayuran.

Direktur Operasi PT Kilang Pertamina Internasional Didik Bahagia mengungkapkan, Program Rawabening yang dijalankan oleh ibu-ibu di Margasari merupakan bentuk upaya Kilang Pertamina dalam memberdayakan masyarakat di sekitar area operasi. Menurutnya, apa yang dilakukan oleh warga Margasari sangat inspiratif karena dengan kondisi yang serba terbatas, justru ada sesuatu yang bisa membuat masyarakat lebih produktif.

“Jika kita bicara di Bogor, Sumedang, atau daerah lain yang subur lainnya, kegiatan (bertani) ini biasa. Tapi di kondisi Balikpapan khususnya Margasari membuat program seperti ini jadi luar biasa. Kami berharap ke depan ini akan menjadikan masyarakat lebih produktif lagi sekaligus turut berkontribusi pada swasembada pangan,” ujar Didik saat meninjau program Tanjung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) di Margasari, Balikpapan, Kalimantan Timur, Kamis (24/10/2024).

Dia menambahkan, program pertanian hidroponik di Margasari bisa menjadi contoh bagi masyarakat lain agar lebih berdaya secara ekonomi. Selain itu, dengan adanya kegiatan seperti ini juga bisa membuat lingkungan lebih terawat sekaligus memberikan edukasi kepada masyarakat lainnya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Kelompok Rawabening Rosdiana mengatakan, Program Rawabening telah berjalan sejak 2022 silam dan hingga saat ini terus berkembang. Dia bersyukur, kegiatan bercocok tanam ini mendapat dukungan dari Kilang Pertamina melalui berbagaia pelatihan sekaligus bentuan permodalan.

“Kami juga akhir-akhir ini banyak kedatangan tamu baik dari mahasiswa maupun sekolah-sekolah yang ingin belajar hidroponik. Ya kami senang karena bisa berbagi,” ujar Rosdiana.

Dalam mengembangkan pertanian hidroponik tersebut, Rosdiana tidak sendiri. Saat ini, tercatat ada 12 orang yang turut serta dalam kelompoknya dan bekerja sama dengan Kader Posyandu setempat.

Selain Rawabening, dalam menjalankan fungsi TJSL-nya KPI juga memiliki beberapa program lain seperti Kampung Siaga Bencana (KSB), kemudian Rumah Berseri yang memberikan pelatihan bagi para pencari kerja, dan Mario Jela yang merupakan aktivitas pemanfaatan minyak jelantah.

(taufan)

IDXChannel - Proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan, Kalimantan Timur, akan menjadi milestone bagi Pertamina dalam upaya menjaga keberlanjutan lingkungan di sektor energi. Kilang baru yang menelan investasi USD7,4 miliar itu nantinya akan menjadi pelopor kilang ramah lingkungan, karena dapat menurunkan emisi gas buang yang signifikan dari efisiensi energi untuk operasi dan produk yang akan dihasilkan.

Tak hanya itu, kilang ini juga dirancang untuk memproduksi bahan baku petrokimia yang dihasilkan dari residu sisa olahan minyak di kilang eksisting. Dengan demikian, nilai tambah dari pembangunan RDMP ini semakin besar sehingga memberikan multiplier effect bagi perekonomian.

“Kilang ini akan mendukung pengurangan emisi gas buang kendaraan bermotor dengan peningkatan kualitas produk bahan bakar minyak yang lebih ramah lingkungan dengan memproduksi BBM setara EURO V,” kata Direktur Utama PT Kilang Pertamina Balikpapan (KPB), Bambang Harimurti di Balikpapan, Kalimantan Timur, Jumat (25/10/2024).

Proyek RDMP Balikpapan dicanangkan meningkatkan kapasitas pengolahan minyak mentah di Kilang Balikpapan dari saat ini 260.000 barel per hari menjadi 360.000 barel per hari. Proyek ini merupakan proyek penting untuk penguatan ketahanan energi nasional yang selaras dengan program transisi energi yang dicanangkan Pertamina melalui dua inisiatif yaitu dekarbonisasi dan bisnis rendah karbon serta carbon offset melalui desain dan teknologi pengembangan kilang modern yang ramah lingkungan.

“Proyek RDMP Balikpapan tidak hanya bertujuan meningkatkan kapasitas, kualitas dan kompleksitas kilang, tetapi juga memegang komitmen kuat terhadap keberlanjutan lingkungan,” kata Bambang.

Proyek RDMP Balikpapan saat ini tengah menyelesaikan beberapa unit proses baru yang berperan penting dalam mendukung transisi kilang menuju green refinery atau kilang ramah lingkungan.

“Terdapat unit Diesel Hydrotreating (DHT), Naphtha Hydrotreating (NHT), Residual Fluid Catalytic Cracking Naphtha Hydrotreating (RFCC NHT), dan Sulphur Recovery Unit (SRU) yang kami bangun,” ujar Bambang.

Dia menjelaskan, bahwa masing-masing unit memberikan kontribusi yang signifikan dalam hal pengurangan emisi, pengelolaan limbah, dan peningkatan efisiensi proses pengolahan. Unit DHT akan mengurangi kandungan sulfur dalam bahan bakar diesel, sedangkan unit NHT dan RFCC NHT mengurangi kandungan sulfur dalam bahan bakar gasoline.

Ketiga unit ini akan menghasilkan bahan bakar yang lebih bersih dan sesuai dengan standar EURO V dan berperan dalam pengurangan emisi sulfur dioksida (SO?) yang berbahaya bagi lingkungan, mendukung kualitas udara yang lebih baik, serta meningkatkan efisiensi pembakaran bahan bakar.

Adapun unit SRU berfungsi untuk meminimalkan emisi sulfur dioksida dengan mengolah gas asam mengandung hidrogen sulfida (H?S) yang dihasilkan dari unit proses menjadi produk sulfur elemental dengan purity 99 persen yang bisa dimanfaatkan dalam berbagai industri lain. Dengan dibangunnya Unit SRU ini akan mengurangi emisi gas sulfur yang berpotensi merusak lingkungan dan meminimalkan risiko polusi udara.

“Teknologi pada unit-unit proses yang dibangun di Proyek RDMP Balikpapan dirancang agar tetap memenuhi regulasi lingkungan baik Nasional maupun Internasional. Kriteria desain dalam proses atau unit produksi kilang dirancang untuk memenuhi standar emisi mengacu pada IFC Worldbank Guideline,” kata Bambang.

Beberapa penerapan teknologi yang digunakan untuk mengurangi emisi yaitu pemasangan teknologi De-NOx dan Scrubber untuk mengurangi kandungan NOx dan SOx pada gas buang Unit RFCC, penggunaan burner tipe Low NOx, Penggunaan Fuel Gas pada Heater, Pemanfaatan kembali panas yang dihasilkan dari gas buang turbin gas dan fired heater untuk menghasilkan steam, serta memasang sistem proteksi tekanan (High Integrity Pressure Protection System/ HIPPS) instruments and Liquid Separation System untuk mencegah pembakaran hidrokarbon ke lingkungan.

Bambang menambahkan bahwa upaya yang dilakukan KPB dalam menerapkan tindakan mitigasi dan dekarbonisasi ini telah berhasil secara substansial mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) dalam skenario proyek, menunjukkan bahwa penggunaan teknologi yang telah diimplementasikan memberikan dampak positif yang signifikan dalam mengurangi jejak karbon.

“Dengan usaha-usaha yang kita lakukan, total emisi GRK dalam skenario dasar proyek tercatat 30 persen lebih rendah dibandingkan dengan skenario tanpa mitigasi,” ujar Bambang.

(Rahmat Fiansyah)

IDXChannel –Indonesia akhirnya mengutarakan keinginan untuk bergabung dengan kelompok BRICS. Niatan itu dibuktikan lewat pernyataan resmi Menteri Luar Negeri Sugiono saat menghadiri KTT BRICS di Kazan, Rusia, pekan ini.

Selain Indonesia, ada tiga negara di Asia Tenggara (ASEAN) lainnya yang juga melakukan langkah yang sama. Mereka adalah Malaysia, Thailand, dan Vietnam. Saat ini keempat negara itu baru mendapat status sebagai mitra BRICS, belum anggota secara definitif.

BRICS adalah blok ekonomi yang beranggotakan negara-negara berkembang (developing countries) utama dunia. Nama kelompok itu diambil dari akronim negara-negara yang menjadi anggota sekaligus inisiatornya, yakni Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan.

Lantas muncul pertanyaan, jika Indonesia dan para negara sahabat di ASEAN bergabung dengan BRICS, apakah itu akan menggeser dominasi dolar AS (USD) di kawasan ini? Lebih jauh lagi, akankah terjadi dedolarisasi besar-besaran dalam ekosistem perdagangan internasional?

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economic (CORE), Mohammad Faisal menilai, masuknya empat negara Asia Tenggara menjadi 13 mitra baru BRICS tidak serta-merta menghilangkan dominasi mata uang Amerika Serikat, sekalipun langkah dedolarisasi bisa dilakukan.Menurut dia, Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan, yang notabene inisiator BRICS sekalipun masih menggunakan USD saat melakukan perdagangan global.

Faisal memastikan, bertambahnya anggota baru juga tidak lantas membuat negara BRICS memakai mata uang non-USD, terutama di bidang ekspor dan impor.

“Di sini kan tidak lantas dipakai dalam perdagangan di negara-negara (BRICS). Jadi China, Russia, Brasil, India itu masih pakai dolar, jadi tidak serta-merta lantas tidak pakai dolar itu, jadi perlu dipahami oleh masyarakat itu,” ujar Faisal, Jumat (25/10/2024).

Sejumlah negara yang tergabung dalam BRICS memang berencana menggantikan dolar AS sebagai mata uang transaksi antarsesama mereka. Indonesia juga mulai menghilangkan ketergantungan mata uang Negeri Paman Sam dengan melakukan beberapa inisiatif strategis sebelumnya.

Faisal menilai, proses dedolarisasi dapat dimulai dengan membuat kesepakatan antara negara BRICS. Aksi local currency settlement (LCS) sudah ditunjukan Indonesia dengan beberapa negara mitra pada tahun lalu.

LCS sendiri merujuk pada penyelesaian transaksi bilateral antara dua negara yang dilakukan dalam mata uang masing-masing negara.

Pada 2023, Bank Indonesia dan Bank Sentral Korea Selatan (Korsel) menyepakati kerja sama perihal implementasi transaksi perdagangan dan investasi menggunakan mata uang lokal masing-masing kedua negara.

Saat itu, Indonesia telah menggagas diversifikasi penggunaan mata uang selain dolar AS untuk penyelesaian transaksi perdagangan dan investasi. “Nah tapi kalau mau berbicara masalah dedolarisasi itu kan ada mekanismenya,” tuturnya.

“Indonesia sudah lakukan kerja sama dengan beberapa negara saat ini, kita sudah lakukan dengan Thailand kita sudah lakukan dengan Malaysia, Korea, China, Jepang nah itu ada dua kesepakatan namanya local currency agreement atau local currency development,” kata dia.

(Ahmad Islamy Jamil)

IDXChannel – Keputusan Indonesia untuk bergabung dengan kelompok BRICS menuai respons dari kalangan pakar. Salah satunya dari ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, yang menyebut isu tersebut sudah beredar cukup lama.

Dia pun menyarankan agar Indonesia segera memutuskan langkah ke depan.Apalagi, Indonesia saat ini juga tengah mencari keanggotaan di OECD (Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi). Jika terlalu lama menghabiskan waktu untuk memilih dan memilah, hal itu justru akan menghasilkan skenario terburuk bagi Indonesia, yaitu bukan anggota mana pun dari keduanya.

"Kalaupun bergabung, nantinya akan sangat terlambat dan tidak ikut terlibat dalam diskursus penting penyusunan garis kebijakan keduanya (OECD dan BRICS)," ujarnya ketika dihubungi di Jakarta, Jumat (25/10/2024).

Dia menuturkan, menjadi anggota BRICS tidak harus diartikan menjaga jarak dengan Uni Eropa dan Washington DC. Sebut saja sebagai contoh India, Uni Emirat Arab (UEA), Brasil, dan Arab Saudi. Semua negara itu adalah "teman dekat" Amerika Serikat meski mereka anggota BRICS.

Sebaliknya, kata Wijayanto, menjadi anggota OECD juga tidak berarti menjaga jarak dengan negara-negara BRICS terutama China dan Rusia. Hal itu lantaran OECD dan BRICS bukanlah blok yang rigid, sehingga masing-masing anggota tetap bebas melakukan kerja sama.

"Dalam konteks ini, pertimbangan kita mestinya lebih pragmatis bukan politis, mana yang lebih memberikan keuntungan bagi Indonesia itulah yang akan dipilih," ujarnya.

Wijayanto beranggapan, OECD yang dipandang sebagai kumpulan negara-negara demokratis yang berkiblat ke Barat, jelas ingin mempertahankan status quo. Beberapa negara Barat di sana ingin mendominasi ekonomi dunia termasuk yang berkaitan dengan sistem perdagangan dunia dan sistem moneter. Sebagai contoh, dolar AS atau USD menjadi reserve currency dunia dan WTO yang menjadi wadah mereka.

Sementara BRICS ingin melakukan terobosan dari yang paling ekstrem yaitu Dedolarisasi dengan membentuk mata uang alternatif pengganti US Dolar, seperti dipelopori Rusia dan China. Moskow pun semakin semangat mewujudkannya setelah negara Barat membekukan aset-aset Rusia di luar negeri menyusul konflik Ukraina. Tindakan Barat itu pun membuat banyak negara lain bertanya-tanya.

"Jika (pembekuan aset) ini bisa terjadi pada Rusia, pasti bisa juga terjadi pada mereka. Hingga agenda yang lebih moderat, seperti kerja sama dagang dan pembentukan sistim pembayaran alternatif menggunakan mata uang lintas negara BRICS, ide ini dimotori salah satunya oleh India," ujar Wijayanto.

Dia menuturkan, kalaupun akhirnya Indonesia memutuskan bergabung dengan BRICS, idealnya republik ini menjadi bagian moderat yang mendorong kerjasama dagang serta mewujudkan sistem pembayaran baru yang tidak terlalu tergantung pada USD.

Apalagi, sistem moneter saat ini cenderung tidak sehat karena USD mewakili lebih dari 90 persen reserve dan mata uang perdagangan dunia. Selain itu, Amerika Serikat juga cenderung menyalahgunakan posisi itu dengan menerbitkan utang berlebih yang kemudian dibiayai oleh banknote yang mereka terbitkan.

"Idealnya USD akan tetap menjadi mata uang penting, tetapi dunia perlu alternatif. Hal ini agar otoritas moneter dan Pemerintah Amerika Serikat lebih berhati-hati mengelola ekonominya," katanya.

Karena itu, Wijayanto menyampaikan bahwa skenario terbaik adalah bergabung dengan keduanya seperti yang coba dilakukan Thailand dan Turki, yang merupakan anggota OECD namun mendaftar menjadi anggota BRICS, karena memang tidak ada ketentuan formal yang tidak memungkinan hal ini terjadi.

Kemudian, skenario terbaik kedua adalah memilih salah satu. Namun apabila harus memilihi, maka Indonesia harus memprioritaskan forum yang lebih menghargai posisi Indonesia. Indikatornya sederhana, yaitu yang paling mungkin dieksekusi dengan cepat.

"Jika memilih OECD, tentunya kita perlu afirmasi bahwa berbagai perjanjian dagang yang masih menggantung, akan segera dituntaskan. The worst scenario adalah kita dalam posisi digantung; tidak menjadi bagian dari keduanya adalah, akibat kita ragu menentukan sikap. Kita sudah terlalu lama dalam posisi ini dan harus segera diakhiri," kata Wijayanto.

Sebelumnya diwartakan bahwa Indonesia resmi mengajukan pendaftaran untuk bergabung BRICS. Kabar itu terungkap dari penyampaian surat ketertarikan atau expression of interest oleh Menteri Luar Negeri Sugiono dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS Plus di Kazan, Rusia pada Kamis (24/10/2024).

Untuk diketahui, tahun lalu, Indonesia sejatinya memang telah mendapatkan tawaran dari BRICS untuk bergabung. Namun saat itu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengaku akan mengkaji lebih dulu manfaatnya dan menyatakan tidak ingin tergesa-gesa dengan tawaran tersebut.

(Ahmad Islamy Jamil)

IDXChannel –Pengadilan Niaga Kota Semarang baru-baru ini menyatakan PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) atau Sritex pailit. Merespons hal tersebut, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyiapkan sejumlah langkah antisipatif.

Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, pemerintah akan segera mengambil langkah untuk menyelamatkan karyawan dari pemutusan hubungan kerja (PHK). Di sisi lain, pihaknya juga mengusahakan agar operasional perusahaan tetap berjalan.

"Pemerintah akan segera mengambil langkah-langkah agar operasional perusahaan tetap berjalan dan pekerja bisa diselamatkan dari PHK," kata Agus dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Jumat (25/10/2024).

Menperin menuturkan, Presiden Prabowo Subianto juga sudah memerintahkan kementerian lain untuk ikut bersama-sama mengkaji beberapa opsi dan skema untuk menyelamatkan Sritex. Adapun kementerian yang ditugaskan untuk menangani masalah ini antara lain, Kementerian Keuangan, bersama dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan menteri tenaga kerja dengan opsi penyelamatan akan disampaikan dalam waktu dekat.

"Opsi dan skema penyelamatan ini akan disampaikan dalam waktu secepatnya, setelah empat kementerian selesai merumuskan cara penyelamatan," ujarnya.

Untuk diketahui, Sritex dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Kota Semarang. Pengadilan mengabulkan permohonan salah satu kreditur perusahaan tekstil yang meminta pembatalan perdamaian dalam penundaan kewajiban pembayaran utang yang sudah ada kesepakatan sebelumnya.

Dilansir pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Semarang, PT Sri Rejeki Isman Tbk. (Sritex) dinyatakan pailit. Dalam kasus ini, pihak pemohon pailit menyebutkan bahwa Sritex lalai memenuhi kewajiban pembayarannya.

Perusahaan tekstil yang telah beroperasi selama 36 tahun ini telah mengalami masalah keuangan sejak tahun lalu, ketika utang telah melampaui aset.

Berdasarkan laporan keuangan per September 2023, Sritex memiliki utang total sekitar Rp24,3 triliun. Utangnya terdiri dari utang jangka panjang, utang jangka pendek dan sebagian besar berasal dari utang bank dan obligasi.

Sritex mengungkapkan penyebab turunnya penjualan di industri tekstil. Pertama, kondisi geopolitik perang Rusia-Ukraina serta Israel-Palestina menyebabkan terjadinya gangguan supply chain dan penurunan ekspor karena terjadi pergeseran prioritas oleh masyarakat di Eropa maupun AS.

Kemudian alasan kedua adalah lesunya industri tekstil terjadi karena banjir produk tekstil di China. Hal ini menyebabkan terjadinya dumping harga, di mana produk-produk berharga lebih murah dan menyebar ke negara-negara yang longgar aturan impornya, salah satunya Indonesia.

(Ahmad Islamy Jamil)

IDXChannel - Pertamina siap memasang Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) atap dengan kapasitas 2,5 MegaWatt peak (MWp) di Kilang Balikpapan, Kalimantan Timur (Kaltim).

Pembangunan ini merupakan sinergi Pertamina Group antara PT Kilang Pertamina Internasional dan Pertamina New & Renewable Energy (Pertamina NRE).

Direktur Proyek & Operasi Pertamina NRE, Norman Ginting mengatakan, kerja sama yang dilakukan dalam membangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) ini adalah sesuatu yang konkrit komitmen Pertamina. PLTS ini diklaim akan menjadi PLTS atap terbesar yang dipasang di area operasi Pertamina.

"Saya sangat mengapresiasi dan antusias dengan kolaborasi strategis ini. Ini bukan kolaborasi kami yang pertama dengan Kilang Pertamina Internasional dalam proyek pemanfaatan PLTS di area kilang," kata Norman dalam acara construction commencement ceremony PLTS tersebut, seperti dikutip dalam keterangan resminya, Jumat (25/10/2024).

"Pertamina NRE berkomitmen terus mendukung upaya penurunan emisi di area-area operasi Pertamina, apalagi PLTS yang akan dibangun di Kilang Balikpapan ini akan menajdi PLTS dengan kapasitas terbesar di Pertamina. Kami sangat senang bahwa kolaborasi ini terus berlanjut," kata dia.

Direktur Operasi PT Kilang Pertamina Internasional, Didik Bahagia mengatakan, pembangunan PLTS ini menjadi bentuk kontribusi dan bentuk kerja sama yang nyata, serta menjadi batu loncatan istimewa sebagai proses komitmen Pertamina untuk selau memanfaatkan energi baru terbarukan dan menjaga kelestrarian lingkungan.

"Seremoni PLTS ini menjadi milestone yang istimewa sebagai proses komitmen Pertamina dalam rangka menurunkan emisi untuk mencapai Net Zero Emission yang harus tercapai di tahun 2060 mendatang. Jika PLTS ini berhasil dan selesai, maka total PLTS di PT KPI secara keseluruhan mulai dari Dumai hingga Balikpapan menjadi sebesar 12,37 MWp," kata Didik.

PLTS tersebut, kata dia, akan dipasang di atas atap gedung HSSE, warehouse, dan gedung workshop di area kilang Balikpapan. Dengan memasang PLTS tersebut Kilang Balikpapan berpotensi menurunkan emisi sebesar 2.736 ton setara CO2 per tahun.

Saat ini PLTS yang telah dipasang dan beroperasi di area operasi KPI tersebar di 4 area kilang dengan kapasitas total 9,87 MWp, yaitu di Kilang Dumai, Kilang Balongan, Kilang Cilacap, dan Kilang Plaju.

Dengan penambahan PLTS atap di Kilang Balikpapan ini, maka kapasitas terpasang PLTS di area kilang KPI mencapai 12,37 MWp dengan total potensi penurunan emisi mencapai 12.722 ton setara CO2 per tahun.

Tak hanya itu, Didik juga memberikan apresiasi atas kinerja operasional dan cost optimitation PT KPI yang menunjukkan kinerja yang baik.

"Saat ini kinerja operasional dan optimisasi cost menunjukkan kinerja yang baik. Pada prosesnya, keringat kita bercucuran dan memberikan hasil yang terbaik untuk perusahaan," kata didik.

Didik berharap bahwa pembangunan PLTS ini menjadi simbiosis mutalisme dengan PNRE sebagai upaya untuk mengurangi loss, serta dapat menjaga operasional PT KPI agar terus berjalan normal.

(Nur Ichsan Yuniarto)

IDXChannel - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terus mempercepat upaya penyederhanaan regulasi dalam sektor energi dan sumber daya mineral. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

Langkah ini dilakukan guna meningkatkan efisiensi, menarik investasi, dan memastikan pelayanan publik yang lebih baik.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, penyederhanaan regulasi di sektor energi menjadi prioritas dalam rangka mempercepat investasi, terutama dalam 100 hari pertama masa kepemimpinannya.

Adapun salah satu tantangan terbesar yang dihadapi adalah tumpang tindih perizinan, yang selama ini menghambat kelancaran investasi.

Contohnya pada sektor eksplorasi migas, Bahlil menyoroti masih adanya lebih dari 100 izin yang harus dipenuhi, yang membuat proses eksplorasi menjadi lambat dan kurang efisien.

"Bayangkan kita mau eksplorasi saja, izinnya sekarang masih ada 100 lebih, 129 kalau tidak salah. Sebenarnya izin ini sudah bagus, tapi kita Service Level Agremeent-nya yang kurang, kecepatannya. Nah ini saya lagi cari akalnya," kata Bahlil, dikutip Jumat (25/10/2024).

Selain di sektor Migas, Bahlil juga menyoroti masalah serupa di sektor Mineral dan Batubara (Minerba), di mana banyak aturan yang tumpang tindih turut membebani pejabat dan pelaku usaha.

"Di Minerba itu kan banyak aturan yang tumpang tindih. Kita lihat banyak teman-teman kami, pejabat sebelumnya yang khususnya di Ditjen kena dampak dari persoalan regulasi yang terlalu ribet. Kita akan melakukan perbaikan supaya tidak menyandera pejabat, tapi juga tidak menyiksa atau menghambat pengusaha untuk melakukan percepatan," kata dia.

Sementara itu, Kepala Biro Komunikasi, Layanan Publik, dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM Agus Cahyono Adi mengatakan, penyederhanaan regulasi bertujuan tidak hanya untuk mempercepat investasi, tetapi juga memperbaiki tata kelola di sektor energi secara keseluruhan.

"Kami berkomitmen untuk merapikan regulasi yang tumpang tindih agar proses perizinan di sektor migas dan minerba lebih efisien. Ini menjadi prioritas utama dalam 100 hari pertama, sesuai arahan Menteri ESDM," kata Agus.

Agus juga menambahkan bahwa pemerintah sedang mempercepat harmonisasi regulasi antara pusat dan daerah.

"Sesuai dengan arahan Menteri ESDM, kami berupaya memastikan bahwa proses perizinan di tingkat pusat dan daerah dapat diselesaikan dalam waktu tidak lebih dari satu tahun. Ini menjadi prioritas kami untuk mendorong percepatan investasi," kata dia.

(Nur Ichsan Yuniarto)