IDXChannel - PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI), atau Bank BRI, senantiasa menegaskan komitmennya dalam menjaga kelestarian lingkungan. Terbaru, melalui wadah BRI Peduli, BRI turut berkontribusi dalam penanganan sampah pada penyelenggaraan ajang MotoGP Mandalika 2024.

Lewat momentum ini, BRI turut memaksimalkan upaya dalam menciptakan lingkungan Mandalika yang lebih berkelanjutan, selaras dengan upaya global untuk menjaga lingkungan dan mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

Melalui Program BRI Peduli YOK KITA GAS, pengelolaan sampah menjadi lebih terintegrasi dan sistematis selama perhelatan MotoGP Mandalika 2024.

Sebanyak 300 personel yang dikenal sebagai Warriors YOK KITA GAS telah mendapatkan pelatihan khusus untuk mengelola sampah organik dan anorganik secara berkelanjutan.

Dalam pelaksanaannya, mereka bertugas selama tiga hari mulai tanggal 27 hingga 29 September 2024, dengan fokus utama pada pemilahan, pengumpulan, dan pengelolaan sampah.

Selama perhelatan MotoGP Mandalika, berhasil dikumpulkan 22.560 kilogram sampah dengan rincian 6.715 kilogram sampah organik dan 15.845 kilogram sampah anorganik.

Pengelolaan sampah ini tidak hanya membantu menjaga kebersihan area sirkuit, tetapi juga secara langsung berkontribusi dalam upaya pengurangan emisi gas rumah kaca. Melalui kegiatan pengelolaan sampah ini, emisi gas metan (CH?) yang berhasil dikelola mencapai 3.163,94 kilogram, sementara emisi gas karbon dioksida (CO?) yang berhasil dikelola mencapai 7.830,74 kilogram.

Tidak hanya dalam hal pengelolaan sampah, BRI juga memperkenalkan inovasi berbasis teknologi dalam program Tukar Botolmu Raih Poinmu melalui penyediaan dua unit Reverse Vending Machine (RVM) untuk daur ulang botol plastik.

Program ini bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran pengunjung akan pentingnya daur ulang, dengan memberikan insentif dalam bentuk poin yang dapat ditukar dengan saldo e-wallet.

Sejak tanggal 27 hingga 29 September 2024, telah terkumpul sebanyak 65,56 kilogram botol plastik. Keberhasilan program ini juga berdampak positif terhadap pengurangan jejak karbon, dengan penurunan emisi sebesar 347.094 gram atau setara dengan menyelamatkan lahan seluas 55,39m2.

Program ini tidak hanya menjadi ajang edukasi bagi masyarakat, tetapi juga berkontribusi langsung dalam menjaga kebersihan lingkungan di sekitar Sirkuit Mandalika.

Wakil Direktur Utama BRI Catur Budi Harto menyampaikan pandangannya terkait kontribusi BRI dalam ajang Indonesian MotoGP Mandalika 2024, terutama dalam mendukung keberlanjutan lingkungan.

Catur mengatakan bahwa BRI berkomitmen penuh dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan pelestarian lingkungan.

"Program BRI Peduli YOK KITA GAS merupakan bagian dari upaya nyata kami untuk memastikan bahwa event besar seperti MotoGP Mandalika tidak hanya menjadi ajang olahraga internasional, tetapi juga menciptakan dampak positif bagi lingkungan," ujar Catur, dalam keterangan resminya.

Catur meyakini bahwa melalui edukasi, pelatihan, dan penerapan teknologi seperti Reverse Vending Machine, BRI dapat mendorong perubahan perilaku masyarakat dalam hal pengelolaan sampah dan pengurangan emisi karbon.

Inisiatif ini juga memberikan peluang ekonomi baru bagi masyarakat lokal, karena sampah yang dikelola dengan baik dapat dimanfaatkan secara lebih ekonomis,” ujarnya.

Komitmen BRI dalam menjaga keberlanjutan lingkungan pada perhelatan besar seperti MotoGP Mandalika 2024 merupakan wujud nyata dari kontribusi korporasi terhadap pencapaian SDGs.

Melalui berbagai program yang dijalankan, BRI berharap dapat terus mendorong perubahan positif dalam pengelolaan lingkungan dan memberikan dampak yang berkelanjutan bagi masyarakat serta ekosistem yang ada.

(taufan sukma)

IDXChannel - BPJS Kesehatan adalah program jaminan kesehatan dari pemerintah Indonesia yang memberikan perlindungan bagi masyarakat. Ada dua jenis utama kepesertaan dalam BPJS Kesehatan, yaitu BPJS Mandiri dan Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang umumnya dikenal sebagai KIS (Kartu Indonesia Sehat).

Bagi sebagian peserta BPJS Mandiri, mungkin ada kebutuhan untuk beralih ke KIS, terutama ketika mengalami kesulitan ekonomi. Dalam artikel ini, akan dijelaskan langkah-langkah cara mengubah BPJS Mandiri ke KIS secara online.

Mengapa Beralih dari BPJS Mandiri ke KIS?

Beralih dari BPJS Mandiri ke KIS bisa menjadi solusi jika Anda mengalami kesulitan membayar iuran bulanan BPJS. KIS merupakan program bantuan dari pemerintah yang dikhususkan bagi masyarakat kurang mampu. Dengan menjadi peserta KIS, iuran akan ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah. Namun, proses pengalihan ini membutuhkan verifikasi data dan persetujuan dari pihak yang berwenang.

Syarat Mengubah BPJS Mandiri ke KIS

Sebelum memulai proses, pastikan Anda memenuhi syarat-syarat berikut:

1. Status Kepesertaan Aktif: Peserta BPJS Mandiri yang ingin beralih ke KIS harus memastikan bahwa status BPJS mereka aktif.
2. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM): Surat ini dikeluarkan oleh kelurahan atau desa setempat sebagai bukti bahwa Anda tergolong tidak mampu secara ekonomi.
3. Kartu Keluarga (KK) dan KTP: Salinan KK dan KTP yang masih berlaku.
4. Surat Pengantar dari Dinas Sosial: Surat pengantar ini menyatakan bahwa Anda berhak mendapatkan KIS sebagai penerima bantuan iuran.
5. Verifikasi dan Validasi Data: Proses verifikasi dan validasi akan dilakukan oleh Dinas Sosial dan BPJS Kesehatan untuk memastikan kelayakan penerima.

Cara Mengubah BPJS Mandiri ke KIS Secara Online

Berikut ini langkah-langkah yang dapat Anda ikuti untuk mengubah BPJS Mandiri ke KIS secara online:

1. Persiapkan Dokumen yang Dibutuhkan
Pastikan Anda sudah menyiapkan semua dokumen seperti SKTM, KTP, KK, dan surat pengantar dari Dinas Sosial. Scan semua dokumen tersebut agar siap diunggah secara online.

2. Kunjungi Website Resmi BPJS Kesehatan atau Aplikasi Mobile JKN
Untuk memulai proses, Anda bisa mengunjungi website resmi BPJS Kesehatan (bpjs-kesehatan.go.id) atau menggunakan aplikasi Mobile JKN yang tersedia di Play Store maupun App Store.

3. Login ke Akun BPJS Kesehatan
Jika belum memiliki akun, buatlah akun terlebih dahulu dengan memasukkan nomor kartu BPJS, NIK, dan data pribadi lainnya. Jika sudah memiliki akun, login menggunakan nomor BPJS Anda.

4. Pilih Menu Perubahan Data Peserta
Setelah berhasil masuk, pilih menu “Perubahan Data Peserta”. Di bagian ini, Anda bisa mengubah jenis kepesertaan dari Mandiri menjadi Penerima Bantuan Iuran (KIS).

5. Unggah Dokumen Pendukung
Pada bagian unggah dokumen, unggah semua dokumen yang telah Anda persiapkan sebelumnya (SKTM, KTP, KK, dan surat pengantar dari Dinas Sosial).

6. Konfirmasi Perubahan dan Submit
Setelah dokumen terunggah, periksa kembali apakah semua data sudah benar. Jika sudah, klik “Submit” untuk mengajukan perubahan. Anda akan menerima nomor registrasi yang bisa digunakan untuk mengecek status pengajuan.

7. Tunggu Proses Verifikasi
Proses verifikasi data akan dilakukan oleh pihak BPJS Kesehatan dan Dinas Sosial. Waktu yang dibutuhkan untuk verifikasi biasanya sekitar 1-2 minggu. Pastikan nomor HP atau email yang didaftarkan aktif, karena informasi lebih lanjut akan dikirimkan melalui media tersebut.

8. Penerbitan KIS
Jika pengajuan diterima, Anda akan menerima konfirmasi melalui email atau SMS yang menyatakan bahwa status kepesertaan Anda sudah berubah menjadi peserta KIS. Kartu KIS digital bisa diunduh melalui aplikasi Mobile JKN.

Proses mengubah BPJS Mandiri ke KIS secara online bisa menjadi alternatif yang lebih praktis dibandingkan datang langsung ke kantor BPJS. Pastikan Anda memenuhi semua persyaratan dan mengikuti langkah-langkah di atas dengan benar. Dengan menjadi peserta KIS, Anda bisa mendapatkan perlindungan kesehatan yang lebih baik tanpa terbebani iuran bulanan.

Semoga artikel ini membantu Anda memahami cara mengubah BPJS Mandiri ke KIS secara online. Jika ada pertanyaan lebih lanjut, Anda bisa menghubungi pihak BPJS Kesehatan untuk informasi lebih detail.

(Shifa Nurhaliza Putri)

IDXChannel - Meterai adalah dokumen resmi yang dikenakan pada berbagai transaksi di Indonesia. Salah satu penggunaan meterai yang umum adalah pada invoice atau faktur. Dalam artikel ini, kita akan membahas aturan penggunaan meterai pada invoice serta pentingnya memahami regulasi yang berlaku.

Apa Itu Meterai?

Meterai adalah tanda pengesahan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan digunakan sebagai bukti pembayaran pajak atas dokumen tertentu. Di Indonesia, ada beberapa jenis meterai, yang paling umum adalah meterai Rp10.000 dan Rp6.000.

Kenapa Meterai Diperlukan?

Penggunaan meterai pada invoice memiliki beberapa tujuan:
1. Legalitas: Invoice yang dilengkapi meterai dianggap sah dan dapat digunakan sebagai bukti hukum dalam transaksi.
2. Perlindungan Hukum: Meterai memberikan perlindungan bagi kedua belah pihak dalam hal terjadi sengketa.
3. Kepatuhan Pajak: Penggunaan meterai juga merupakan bagian dari kewajiban perpajakan, di mana pajak atas dokumen tersebut harus dibayar.

Aturan Penggunaan Meterai pada Invoice

Lalu apa saja aturan penggunaan materai pada invoice yang periu dipahami?

1. Ketentuan Umum

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia, penggunaan meterai pada invoice diatur dalam Pasal 1 dan Pasal 2, yang menjelaskan tentang dokumen yang wajib menggunakan meterai. Beberapa dokumen yang memerlukan meterai antara lain perjanjian jual beli, kontrak kerja, invoice dengan nilai tertentu.

2. Nilai Transaksi

Penggunaan meterai pada invoice tergantung pada nilai transaksi. Berdasarkan aturan yang berlaku, invoice dengan nilai di atas Rp5.000.000 harus menggunakan meterai Rp10.000. Sedangkan untuk invoice dengan nilai di bawah Rp5.000.000, tidak diwajibkan menggunakan meterai, tetapi tetap disarankan untuk menambah keabsahan dokumen.

3. Penggunaan Meterai Elektronik

Seiring dengan perkembangan teknologi, penggunaan meterai elektronik juga mulai diperkenalkan. Meterai elektronik memiliki fungsi yang sama dengan meterai fisik, tetapi lebih praktis dan efisien. Beberapa platform digital kini menyediakan layanan meterai elektronik yang sah dan diakui oleh hukum.

4. Konsekuensi Hukum

Jika suatu invoice yang seharusnya menggunakan meterai tidak dilengkapi dengan meterai, maka dokumen tersebut dapat dianggap tidak sah. Hal ini dapat mengakibatkan masalah hukum, seperti kesulitan dalam mengklaim pembayaran atau bahkan sengketa di pengadilan.

Penggunaan meterai pada invoice di Indonesia adalah hal yang penting dan wajib diperhatikan oleh setiap pelaku bisnis. Pastikan untuk selalu mematuhi ketentuan yang ada agar bisnis Anda tetap berjalan lancar dan terhindar dari masalah hukum di kemudian hari.

Dengan pemahaman yang tepat tentang penggunaan meterai, Anda dapat menjalankan bisnis dengan lebih percaya diri dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

(Shifa Nurhaliza Putri)

IDXChannel – PT Pertamina Patra Niaga memastikan terus menjaga standar kesehatan dan keselamatan kerja (K3) di seluruh aspek operasional perusahaan.

Direktur Rekayasa dan Infrastruktur Darat Pertamina Patra Niaga Eduward Adolof Kawi mengatakan, atas hal tersebut, perusahaan meraih lima penghargaan Keselamatan Minyak dan Gas Bumi Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

"Penerapan sistem HSSE bukan hanya sekadar kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga menjadi bagian dari budaya kerja Pertamina Patra Niaga. Penghargaan ini memotivasi kami untuk terus meningkatkan standar keselamatan," ujar Eduward dalam keterangannya, Jakarta, Selasa (8/10/2024).

Eduward juga menyampaikan pentingnya menjaga keberlanjutan implementasi HSSE sebagai prioritas utama Pertamina Patra Niaga. Sebab, keselamatan selalu menjadi prioritas utama, dan perusahaan akan terus berinovasi dalam menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman dan sehat.

“Ke depan, kami akan terus memperkuat program-program keselamatan dan kesehatan kerja, dengan tujuan untuk mempertahankan dan meningkatkan standar yang sudah kami capai,” ujar dia.

Pertamina Patra Niaga meraih lima penghargaan di mana di antaranya empat penghargaan Patra Nirbhaya Karya Utama serta satu penghargaan Patra Prakarsa

Pada penghargaan Patra Nirbhaya Karya Utama untuk kategori Tanpa Kehilangan Jam Kerja sebagai Akibat Kecelakaan, berhasil diraih oleh Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Utara, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua Maluku.

Selain itu, Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Utara juga menerima penghargaan Patra Prakarsa atas kontribusinya dalam mendukung peningkatan kesehatan dan keselamatan pekerja.

(Dhera Arizona)

IDXChannel - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dijadwalkan bakal terbang ke Ibu Kota Nusantara (IKN) pada 10-12 Oktober 2024.

Juru Bicara Kementerian PUPR Endra S Atmawidjaja menjelaskan, agenda Basuki ke IKN ini sekaligus mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk meresmikan beberapa infrastruktur yang sudah rampung dikerjakan.

"Iya betul, beliau (Pak Bas) berangkat tanggal 10 pulang tanggal 12 Oktober. Karena ada acara bersama Presiden tanggal 11," ujar Endra saat dihubungi IDXChannel, Jakarta, Selasa (8/10/2024).

Terkait agenda di IKN tersebut, kata dia, Basuki akan mendampingi Jokowi meresmikan Istana Garuda dan Kantor Presiden di IKN hingga tiga rumah sakit yaitu Rumah sakit Mayapada, Hermina, dan Rumah Sakit milik Kementerian Kesehatan.

"Agenda bersama Presiden nanti ada peresmian Istana Presiden dan tiga rumah sakit. Ada rumah Sakit Hermina, kemudian Mayapada sama Rumah Sakit Kemenkes," kata Endra.

Selain agenda peresmian, Endra menambahkan, di IKN juga nantinya akan ada acara Kompas100 CEO Forum yang rencananya akan dihadiri oleh Menteri Basuki. "Saya belum tahu (Menteri Basuki akan jadi pembicara)," kata Endra.

Sedangkan untuk jadwal groundbreaking proyek di IKN di masa akhir jabatan Presiden Jokowi pada Oktober 2024, Endra mengaku belum mengetahui jadwal seremonial tersebut kapan akan dilangsungkan.

"Kalau groundbreaking kelihatannya belum, tapi untuk lebih jelasnya harus tanya ke OIKN itu," katanya.

(Dhera Arizona)

IDXChannel - Rencana aturan kemasan rokok polos tanpa merek yang tertera pada Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) sebagai aturan turunan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan dinilai bisa berdampak negatif bagi industri rokok legal dan sektor terkait lainnya.

"Kemasan (rokok polos) tanpa merek dapat mengurangi daya saing produk dan menghilangkan identitas visual," kata Ekonom Universitas Brawijaya Malang Chandra Fajri Ananda kepada awak media, Jakarta, Selasa (8/10/2024).

Lebih lanjut dia menerangkan, tanpa identitas merek yang jelas, konsumen akan lebih sulit membedakan antara produk legal dan ilegal. Alhasil, dapat merugikan produsen resmi serta mengancam penerimaan negara.

"Kebijakan tersebut juga dapat berdampak pada industri terkait lainnya, seperti industri kemasan, percetakan, dan logistik, yang juga akan terkena dampaknya. Mereka akan kehilangan permintaan dari industri rokok, yang berujung pada menurunnya pendapatan dan potensi pemutusan hubungan kerja (PHK),” kata dia.

Diketahui, aturan itu tertuang dalam Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) tentang Pengamanan Produk Tembakau dan Rokok Elektronik yang merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan.

Terpisah, hasil studi Institute For Development of Economics and Finance (Indef) mengungkapkan, peraturan tersebut berpotensi menghilangkan dampak ekonomi sebesar Rp308 triliun.

“Pemerintah perlu melihat dampak ekonominya (secara komprehensif). Ini bukan hanya (memberikan dampak bagi) industri rokok, tapi juga industri kemasan untuk kertas, tembakau, cengkeh, termasuk ritel, periklanan dan lainnya yang terdampak,” ujar Ekonom Senior Indef Tauhid Ahmad dalam diskusi publik Indef bertajuk 'Industri Tembakau Suram, Penerimaan Negara Muram' di Jakarta, Senin (30/9/2024).

Berdasarkan hasil perhitungan dampak yang dilakukan oleh Indef dengan penerapan tiga skenario kebijakan terkait industri rokok, yaitu kemasan rokok polos tanpa merek, larangan penjualan dalam radius 200 meter, serta pembatasan iklan, kebijakan tersebut berpotensi memberikan dampak ekonomi yang signifikan.

Jika ketiga skenario ini diterapkan secara bersamaan, kata dia, dampak ekonomi yang hilang diperkirakan mencapai Rp308 triliun atau setara dengan 1,5 persen dari PDB.

Selain itu, penerimaan perpajakan diperkirakan menurun hingga Rp160,6 triliun yang setara dengan 7 persen dari total penerimaan perpajakan nasional. Kebijakan ini juga berpotensi memengaruhi sekitar 2,3 juta tenaga kerja di sektor industri tembakau dan produk turunannya.

(Dhera Arizona)

IDXChannel - Pertumbuhan ekonomi Indonesia diprediksi hanya di kisaran 5 persen berdasarkan rasio Gross Domestic Product (GDP) di global.

Wholesale and International Banking Director BNI (BBNI) Agung Prabowo mengatakan, jika kembali lagi ke postur fiskal, maka yang perlu diperhatikan adalah kekuatan daya beli masyarakat, terutama adalah dari kelas menengah bawah.

"Karena rumus dari GDP itu salah satunya adalah check consumption. Itu kalau misalnya they can not consume atau purchasing power-nya itu lemah, tentunya dari sisi pencapaian GDP dan target 8 persen itu akan sangat sulit," ujarnya dalam acara BNI Investor Daily Summit 2024 di JCC, Jakarta, Selasa (8/10/2024).

Contoh lain, lanjut Agung, dilihat juga faktor dari GDP adalah investasi. Saat ini juga sangat berharap yang namanya keberlanjutan dari program Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada pemerintahan selanjutnya.

"Kita tadi mendengarkan itu kalau hilirisasi dari nikel seperti misalnya. Itu dulu kita ekspor nikel gitu aja mungkin kita bisa generate sekitar USD1,8 miliar," ujar dia.

Dengan hilirisasi, nilai yang bisa dikembangkan itu menjadi USD34 juta. Jadi bisa dihitung berapa besaran dari sisi value creation-nya dan juga penciptaan lapangan pekerjaannya.

"Jadi menurut saya sih hilirisasi itu penting. Dan itu juga untuk harus jelas, jadi consumption dan investment yang benar gitu ya," kata Agung.

Selain itu, dari sisi FDI-nya juga menjadi hal yang sangat penting sekali untuk Indonesia. Untuk bisa mengembangkan dari sisi investasinya, penting untuk bisa mencapai pertumbuhan 8 persen.

"Apakah itu bisa segera terjadi? Mungkin itu akan takes process ya. Karena yang tadi purchasing power-nya harus diperbaiki dulu untuk bisa mencapai ke sana," kata Agung.

Menurut Agung, lapangan pekerjaannya harus dibuka dulu untuk bisa mencapai ke sana. Sehingga, jika sudah bisa diselesaikan semua, tentunya target pertumbuhan ekonomi 8 persen akan terjadi.

"Kalau misalnya kita lihat juga di poster fiscal juga kita lihat disitu juga ada apa namanya, dari sisi soft infrastructure yaitu pendidikan, itu juga penting sekali. Tanpa itu mungkin susah kita untuk mencari suatu value creation di dalam ekonomi ini," ujar Agung.

(Dhera Arizona)

IDXChannel - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Anindya Bakrie ditunjuk menjadi Kepala Delegasi Indonesia dalam ASEAN Business & Investment Summit (ABIS) 2024. Dia menggantikan Arsjad Rasjid dalam forum tersebut.

Penunjukan itu terungkap lewat surat yang ditulis oleh Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan yang dikirim ke Executive Director ASEAN Business Advisory Council (BAC), Rifki Weno.

Dalam surat itu, pria yang kerap disapa Zulhas itu menyampaikan rasa terima kasih atas dukungan ASEAN BAC membantu pemerintah Indonesia memberikan rekomendasi kebijakan dalam penguatan integrasi ekonomi ASEAN.

Selain itu, Zulhas juga menginformasikan bahwa delegasi Indonesia yang akan hadir dalam ABIS yang berlangsung saat ASEAN Summit 6-10 Oktober 2024 di Laos akan dipimpin oleh Anindya Bakrie. Bernardino Moningka Vega dan John Riady juga berpartisipasi dalam delegasi tersebut.

"Saya yakin keterlibatan mereka dalam ABIS dapat menyumbangkan ide-ide yang membuat diskusi semakin bermanfaat. Saya berharap dengan hasil diskusi dan membuat ASEAN lebih kuat dan tangguh," kata Zulhas lewat surat yang ditulis Jumat (4/10/2024).

Sebagai informasi, Anindya mengumumkan susunan pengurus baru Kadin Indonesia di mana dia menjadi Ketum Kadin untuk periode 2024-2029. Dalam kepengurusan tersebut, Arsjad menjadi Ketua Dewan Pertimbangan Kadin.

(Rahmat Fiansyah)

IDXChannel - Solidaritas Hakim Indonesia (SHI) melakukan audiensi bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait tuntutan untuk peningkatan kesejahteraan para hakim di seluruh Indonesia di Kantor Pusat Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (8/10/2024).

Terkait hasil pertemuannya dengan pejabat di Kemenkeu tersebut, Juru Bicara SHI Bagus Sujatmiko mengaku belum bisa dibuka ke publik atas permintaan dari Kemenkeu.

"Hal tersebut masih menjadi informasi yang dikecualikan untuk dibuka publik. Kami pun harus memahami hal tersebut juga. Tapi kami memahami kenapa rekan-rekan dari Kementerian Keuangan saat ini belum bisa membuka hal tersebut. Karena termasuk informasi rahasia atau dikecualikan untuk dibuka," ujar Bagus saat ditemui di Kantor Kemenkeu.

Meski demikian, Bagus berterima kasih kepada jajaran Kemenkeu yang telah menerima audiensi Solidaritas Hakim Indonesia. Pertemuan tersebut juga sekaligus sebagai ajang bertukar pikiran, baik dari perspektif pemerintah maupun perspektif hakim terkait pengelolaan anggaran.

Bagus Sujatmiko menjelaskan, dalam kunjungannya hari ini diterima oleh Sekretaris Jenderal Kemenkeu Heru Pambudi, hingga Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo.

"Kita di Kemenkeu bertemu Pak Sekjen, dan pejabat lain termasuk Yustinus Prastowo. Kita membicarakan banyak hal, salah satunya kita sharing pandangan. Termasuk bagaimana Kemenkeu mengatur kesejahteraan pegawainya," ujar dia.

Lebih lanjut, Bagus menilai adanya pemahaman yang berbeda antara Kementerian Keuangan selaku pengelola keuangan negara, dengan perspektif para hakim soal kemerdekaan anggaran di bidang hukum.

"Mungkin karena kita punya latar belakang yang berbeda, kita juga menjelaskan bagaimana konsep kemerdekaan anggaran di bidang hukum, agar kedepan badan peradilan kita itu betul betul independen, baik secara peradilan maupun anggaran," kata dia.

(Dhera Arizona)

IDXChannel - Presiden Terpilih, Prabowo Subianto berjanji akan meneruskan kebijakan penyaluran bantuan sosial (bansos), aneka kredit usaha, dan program pembiayaan Mekaar demi menekan angka kemiskinan ekstrem sampai 0 persen.

Menurut Prabowo, pemberantasan kemiskinan bakal menjadi prioritas pemerintahannya bersama Wakil Presiden Terpilih, Gibran Rakabuming Raka

“Upaya pemberantasan kemiskinan ekstrem menuju 0 persen perlu dilakukan sesegera mungkin dalam dua tahun pemerintahan. Sementara itu, untuk kemiskinan relatif ditargetkan pada 5 persen di akhir 2029,” kata Prabowo, ditulis Selasa (8/10).

Tekad Prabowo menihilkan angka kemiskinan ekstrem itu termuat di halaman 179 buku Gagasan Strategis Prabowo Subianto: Strategi Transformasi Bangsa Menuju Indonesia Emas 2045-Indonesia Menjadi Negara Maju dan Makmur.

Buku berisikan Visi Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045 terdiri dari 8 Misi Asta Cita, 17 Program Prioritas, dan 8 Program Hasil Terbaik Cepat.

Menurut Prabowo, kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengucurkan aneka bansos dan kredit usaha berhasil menekan angka kemiskinan.

“Pertama kali dalam sejarah berdirinya bangsa Indonesia, di era Presiden Joko Widodo kita berhasil mencapai angka kemiskinan satu digit atau di bawah 10 persen populasi Indonesia,” tulis Prabowo.

Angka kemiskinan ekstrem semasa pemerintahan Presiden Jokowi memang turun tajam. Dari sebelumnya 6,1 persen menjadi 0,8 persen pada 2024.

Beberapa kebijakan Presiden Jokowi yang bakal diteruskan Prabowo antara lain Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Sembako, Kartu Prakerja, program Mekaar dari PT Permodalan Nasional Madani (PNM), dan Program Keluarga Harapan (PKH).

Beri Kredit Usaha Start Up hingga Milenial

Prabowo juga akan menyiapkan kredit usaha untuk pertanian, peternakan, perikanan, kredit usaha perkebunan, nelayan, masyarakat pesisir, UMKM, kredit usaha start up, dan kredit milenial.

“Sebelum 2029, angka kemiskinan harus bisa turun di bawah 7 persen dan kita harus mencapai status pembangunan manusia sangat tinggi yakni IPM (Indeks Pembangunan Manusia) di atas 80,” kata Prabowo.

Lanjutkan Program Mekaar

Secara spesifik, Prabowo berjanji melanjutkan program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar) yang dijalankan oleh PT Permodalan Nasional Madani (PNM), BUMN pembiayaan ultra mikro. Program tersebut mulai efektif berjalan pada 2016.

PNM Mekaar yang sudah berjalan selama delapan tahun menjadi salah satu andalan pemerintahan saat ini. Semasa pemerintahan Jokowi juga terbentuk holding ultramikro yang terdiri dari tiga perusahaan, yakni Bank Rakyat Indonesia (BRI) sebagai induk, PNM, dan PT Pegadaian.

Menurut Jokowi, terjadi loncatan besar dalam penyaluran modal dan jumlah nasabah selama delapan tahun perjalanan PNM Mekaar. Sampai akhir 2016, jumlah nasabah aktif Mekaar baru sebanyak 443 ribu orang dengan pembiayaan senilai Rp800 miliar.

“Perputaran dari yang dulu Rp800 miliar, dalam delapan tahun sudah melompat menjadi Rp244 triiliun. Dan, ini yang baik, kita memberikan kail bukan memberikan bantuan. Tidak! Ini kail yang disiapkan dengan sistem gandeng renteng,” kata Jokowi pada Januari 2024 di Bandung seperti dilansir kanal YouTube Sekretariat Presiden.

Dalam keterangannya di hadapan wartawan itu, Jokowi sempat membandingkan pencapaian PNM Mekaar dengan pelopor pembiayaan ultra mikro di dunia, yakni Grameen Bank di Bangladesh.

“Kalau di dunia ada Grameen Bank yang nasabahnya dulu 6,5 juta dan Muhammad Yunus bisa mendapatkan Nobel, di sini kita sudah 15,2 juta nasabah. Saya kira kita bisa dapat Nobel kalau diajukan (dengan) nasabah 15,2 juta nasabah dan (mengucurkan dana) Rp244 triliun,” kata Jokowi.

Muhammad Yunus adalah ekonom Bangladesh yang membentuk Grameen Bank. Dia menerima Hadiah Nobel Perdamaian pada tahun 2006 karena memelopori konsep kredit ultramikro dan keuangan mikro.

Sementara itu, Dirut PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI), Sunarso, program PNM Mekar memang persis dengan peran yang dijalankan oleh Grameen Bank di mana mayoritas kredit dikucurkan kepada wanita produktif.

Bahkan atas kontribusi anak usahanya itu, menurut Sunarso, versi Data Statistik Perbankan Indonesia Otoritas Jasa Keuangan (OJK)—PNM layak dinobatkan sebagai group lending ultra mikro terbesar di dunia.

“Saya share ini karena PNM bagian dari holding ultra mikro pantas mengklaim dirinya sebagai group lending terbesar di dunia," kata Sunarso dalam paparan kinerja BRI pada Rabu 30 Januari 2024.

Menurut Staf Khusus (Stafsus) Presiden Bidang Ekonomi, Arif Budimanta, Mekaar berperan penting menekan angka kemiskinan ekstrem nasional yang tergambar dengan terjadinya peningkatan kesejahteraan dari para nasabah.

Stafsus Presiden Jokowi itu pada akhir September 2024, ditemani Dirut PNM Arief Mulyadi, bertemu langsung dengan para perempuan nasabah dan para AO PNM Mekaar di Desa Telemung, Kabupaten Banyuwangi.

Dalam kesempatan yang sama, Arief Mulyadi menuturkan, program Mekaar memang menyasar para pelaku usaha subsisten termasuk para Ibu yang baru mau menjalankan usaha. Data yang digunakan untuk menyasar para nasabah Mekaar adalah data kemiskinan yang dirilis pemerintah.

PNM menjadi salah satu dari tiga Pilar Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) dalam urusan meningkatkan pendapatan masyarakat.

“Kami bergerak dari data kemiskinan. Kami akan masuk satu daerah, akan intensif di situ, ke daerah-daerah kemiskinan," kata Arief Mulyadi di Banyuwangi.

Selain meningkatkan kesejahteraan, Arif Budimanta juga menyebut program Mekaar memiliki efek ganda yakni penyediaan lapangan pekerjaan baru di daerah tidak hanya di perkotaan.

Di tempat terpisah, Deputi Bidang Usaha Mikro Menteri Koperasi Usaha Kecil Menengah (MenkopUKM), Yulius, memandang Mekaar berhasil memenuhi tujuannya dalam pemberdayaan usaha mikro, peningkatan kapasitas usaha, dan perluasan akses permodalan di berbagai wilayah Indonesia.

Namun, pada masa mendatang, program Mekaar harus beradaptasi dengan perubahan kebutuhan pasar, meningkatkan efisiensi layanan digital, dan memperluas jangkauan ke segmen yang belum terlayani dengan optimal.

“Khususnya perlu dikaji ulang terkait dengan suku bunga pinjaman yang tinggi. apakah itu akan memberatkan nasabah dan membebani biaya operasional, atau tidak,” katanya ketika dimintai komentar oleh wartawan.

Yulius menegaskan bahwa dukungan kebijakan dan komitmen pemerintah yang kuat adalah kunci keberlanjutan dan keberhasilan Mekaar dalam jangka panjang.

“Program ini diproyeksikan tetap menjadi bagian penting dari strategi memberantas kemiskinan, mendorong pemerataan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama bagi pelaku usaha mikro dan kecil,” kata Yulius.

(Fiki Ariyanti)

IDXChannel - Stasiun MRT Jakarta Bundaran HI kini mempunyai nama baru. Hal ini terjadi setelah PT MRT Jakarta (Perseroda) dan Bank DKI mengumumkan kemitraannya melalui hak penamaan (naming rights) pada Stasiun Bundaran HI Bank DKI.

Seremoni penandatangan kerja sama tersebut dilakukan di Stasiun Bundaran HI Bank DKI, Jakarta Pusat, pada Selasa (8/10/2024) oleh Direktur Utama PT MRT Jakarta (Perseroda) Tuhiyat dan Direktur Utama PT Bank DKI Agus H Widodo. Penandatanganan disaksikan langsung oleh Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo, Komisaris Utama PT MRT Jakarta (Perseroda) Dodik Wijanarko, dan jajaran Direksi PT MRT Jakarta (Perseroda) serta PT Bank DKI.

“Peresmian hak penamaan Stasiun Bundaran HI Bank DKI ini merupakan wujud nyata sinergi antarbadan usaha milik daerah Provinsi DKI Jakarta dalam memberikan pengalaman menarik bagi masyarakat. Stasiun ini merupakan salah satu stasiun yang paling ramai, sekitar 390 ribu orang per bulan lalu lalang di sini,” ujar Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.

“Secara khusus saya memberikan apresiasi kepada PT MRT Jakarta (Perseroda) atas inovasi dan sebagai pionir dalam hak penamaan di sarana dan prasarana publik di Jakarta. Terima kasih kepada PT Bank DKI, yang telah berkontribusi dalam program hak penamaan,” kata dia.

Dalam sambutannya, Tuhiyat mengatakan, saat ini terdapat tujuh stasiun MRT Jakarta yang telah bermitra dalam aspek hak penamaan. Stasiun Bundaran HI Bank DKI menjadi stasiun kedelapan di fase 1 ini yang dikerjasamakan dalam hal hak penamaan.

“Ini merupakan bagian dari sinergi antarbadan usaha milik daerah DKI Jakarta. Ke depannya, kami membuka lebih banyak lagi kesempatan bermitra dengan berbagai pihak terkait hak penamaan stasiun yang merupakan salah satu inisiatif MRT Jakarta dalam hal pendapatan nontiket,” ujarnya.

Sejauh ini, kata dia, MRT Jakarta terus mendorong kerja sama dan kolaborasi dalam memajukan sistem transportasi publik untuk mendukung gaya hidup masyarakat di berbagai bidang.

“Kemitraan antara MRT Jakarta dan Bank DKI ini melengkapi dan menunjukkan bahwa MRT Jakarta merangkul dan terbuka dengan siapa saja dalam hal mengembangkan Jakarta sebagai episentrum ekonomi dan bisnis nasional. Tentu saja, kami berharap lebih banyak lagi kerja sama dan inovasi yang dapat dikolaborasikan dengan untuk meningkatkan pengalaman penumpang MRT Jakarta,” kata dia.

Masih dalam kesempatan yang sama, Agus H Widodo menuturkan, kemitraan hak penamaan ini berlangsung hingga 2027 mendatang.

“Kemitraan ini bukan hanya sebatas pada hak penamaan stasiun, melainkan juga memperkuat sinergi Bank DKI dalam pengembangan sistem pembayaran digital yang modern dan memudahkan masyarakat, seperti JakCard, dan MartiPay, untuk kemudahan aksesibilitas serta layanan perbankan yang relevan dengan kebutuhan mobilitas warga Jakarta,” kata Agus.

Penamaan Stasiun Bundaran HI Bank DKI ini merupakan kelanjutan dari sinergi antara Bank DKI dan MRT Jakarta, yang sebelumnya telah terjalin dengan dukungan peluncuran MartiPay oleh MRT Jakarta sebagai pilihan pembayaran nontunai pada moda transportasi MRT Jakarta, melalui kerja sama co-branding produk digital Bank DKI, JakOne Pay menjadi MartiPay.

Sejauh ini, tercatat delapan stasiun MRT Jakarta yang telah mendapatkan penamaan, yaitu Stasiun Lebak Bulus Grab, Fatmawati Indomaret, Blok M BCA, Senayan Mastercard, Istora Mandiri, Setiabudi Astra, Dukuh Atas BNI, dan Bundaran HI Bank DKI.

(Dhera Arizona)

IDXChannel - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengungkapkan biang kerok penyebab kelas menengah Indonesia turun kasta, salah satunya akibat deflasi.

“Itu terkait sekarang kita alami deflasi,” kata Muhadjir kepada awak media di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Selasa (8/10/2024).

Meski begitu, Muhadjir memastikan jangan sampai penurunan kelas menengah terus merosot hingga ke tingkat paling bawah yakni miskin ekstrem.

“Kita terus memantau jangan sampai penurunan kelas menengah itu kemudian merosot sampai tingkat paling bawah yakni hampir miskin, miskin sampai miskin ekstrem,” kata dia.

Menurutnya, berkurangnya kelas menengah di Indonesia masih berada pada level yang bisa ditahan. Artinya, diharapkan tidak akan sampai pada level merosot lebih dalam.

“Sekarang kan alhamdulillah masih bisa ditahan penurunannya itu pada level yang aspiring middle class. Ini tuh kelas menengah bawah tapi belum sampai bawah. Mudah-mudahan tidak. Karena sampai merosot lebih bawah hampir miskin nanti untuk jatuhnya ke miskin cepat sekali,” ujarnya.

Lebih lanjut, Muhadjir mengatakan, salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah membuka luas lapangan pekerjaan. Dia mengakui tingkat pengangguran di Indonesia masih menjadi tantangan.

“Sebetulnya yang paling dapat disentuh ya lapangan kerja. Sekarang kan tingkat pengangguran cenderung jadi tantangan sendiri. Dan tugas saya jangan sampai yang di aspiring middle class itu nanti turun ke bawah sampai ke lower class. Dan ini suatu pekerjaan yg sedang kita lakukan,” kata dia.

(Dhera Arizona)