IDXChannel - Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan pembiayaan Ultra Mikro (UMi) di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) terus tumbuh hingga akhir Agustus 2024.

Pertumbuhan ini merupakan wujud nyata kehadiran pemerintah dalam mendukung Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) terus berkembang.

Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) DIY, Agung Yulianta mengatakan, dukungan pemerintah untuk UMKM melalui penyaluran KUR dan UMi tersebut hadir dalam bentuk subsidi bunga.

"Penyaluran KUR di DIY sampai dengan 31 Agustus 2024 sebesar Rp3,80 triliun yang telah diterima oleh 69.141 debitur," kata Agung, Selasa (1/10/2024).

Dia menambahkan, Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul mendominasi dalam penyaluran KUR DIY sampai dengan akhir Agustus 2024 yang ini sejalan dengan jumlah UMKM terbanyak berada pada dua wilayah tersebut.

"Sampai dengan 31 Agustus 2024, penyaluran KUR di Kabupaten Sleman sebesar Rp1,18 triliun kepada 19.121 debitur. Sementara, penyaluran KUR pada Kabupaten Bantul mencapai Rp1,04 triliun kepada 18.746 debitur," katanya.

Berdasarkan sektor, Perdagangan Besar dan Eceran masih mendominasi penyaluran sampai dengan Agustus 2024 dengan penyaluran KUR sebesar Rp1,46 triliun atau 38,53 persen dari total penyaluran KUR di DIY. Disusul sektor Pertanian, Perburuan dan Kehutanan dengan penyaluran sebesar Rp816,25 miliar atau 21,47 persen.

Sedangkan untuk realisasi penyaluran UMi sampai dengan 31 Agustus 2024 telah terealisasi sebesar Rp38,23 miliar untuk 9.231 debitur. Berdasarkan wilayah, penyaluran UMi terbesar terdapat pada Kabupaten Bantul dengan biaya tersalur mencapai Rp12,809 miliar kepada 2.880 debitur.

(Nur Ichsan Yuniarto)

IDXChannel - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengakui hingga saat ini memang masih terjadi fenomena bandara kosong, alias sudah rampung dibangun tetapi belum melayani penerbangan.

Menhub menjelaskan sejak 2014 terdapat instruksi dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengembangkan konektivitas udara. Sejak 2014 hingga 2024, telah terbangun pembangunan bandara baru sebanyak 27 bandara dan 64 proyek rehabilitasi bandara.

"Kita membangun Bandara sejak tahun 2014. Pak Presiden mencanangkan pembangunan bandara di tempat-tempat yang membutuhkan," ujar Menhub dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (1/10/2024).

Meski demikian, pertumbuhan jumlah bandara baru ini tidak selaras dengan penambahan maskapai yang beroperasi di tanah air. Hal ini terutama dirasakan setelah pandemi covid-19, yang mana jumlah maskapai menurun drastis.

Sebelum Pandemi Covid-19 sejak 2020, pesawat di Indonesia berjumlah 700 pesawat. Namun, pascapandemi jumlahnya hanya tersisa 300 pesawat, dan tahun ini hanya sebanyak 420 pesawat. Itu pun tidak mengalami penambahan.

Penyebab lain menurunnya jumlah pesawat di Indonesia, juga disebabkan konflik geopolitik yang memanas, hingga menyeret melemahnya daya beli masyarakat global.

"Memang populasi pesawat itu menurun drastis, karena pabrikan besar tidak terlalu sehat. Kedua, sparepart atau pabriknya kolaps saat covid, bahkan sebagian sparepart itu dari Ukraina," kata dia.

Menurut Menhub, ketersediaan atau kelangkaan sparepart mempertaruhkan aspek keselamatan. Sehingga, banyak pesawat yang akhirnya tidak dioperasikan.

Sedangkan dari sisi daya beli masyarakat, Menhub mengakui adanya pelemahan pascapandemi. Padahal, penerbangan tertentu kadang harus memenuhi paling tidak 70 persen keterisian penumpang jika terkena tarif batas atas untuk bisa membayar avtur.

"Kemudian harus jujur juga, daya beli masyarakat itu turun, katakanlah tujuan tertentu, itu harus dipenuhi 70 persen, dengan tarif harus batas atas, kalau tidak avtur tidak bisa dibayar," kata dia.

Salah satu contoh yang sering disebutkan sebagai Bandara kosong adalah Bandara Kertajati di Majalengka, Jawa Barat. Meskipun dibangun dengan kapasitas besar dan fasilitas modern, bandara ini terlihat sangat sepi sejak diresmikan pada 2018.

Bandara lain yang juga menghadapi tantangan serupa adalah Bandara Silangit di Tapanuli Utara, Sumatera Utara dan Bandara Internasional Sultan Hasanuddin di Makassar.

(NIA DEVIYANA)

IDXChannel - Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menjadi wilayah yang paling banyak mendapatkan program Inpres Jalan Daerah (IJD).

Hal ini dikatakan Juru Bicara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR) Endra Saleh Atmawidjaja, di Kupang, Selasa (1/10/2024).

Menurutnya, tak hanya bendungan saja yang dibangun di NTT.

"Saya kira NTT menjadi salah satu provinsi yang paling banyak menerima Inpres Jalan Daerah. Jadi bukan hanya bendungan saja yang dibangun, tetapi juga jalan oleh Presiden Jokowi," kata Endra.

Dia menambahkan, ada 20 kabupaten/kota di Provinsi NTT yang mendapatkan program tersebut dengan panjang jalan mencapai 217 kilometer yang ditangani.

Sebanyak 20 kabupaten/kota yang mendapatkan Inpres Jalan Daerah itu, antara lain Kota Kupang, Kabupaten Belu, Malaka, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Kabupaten Kupang, Kabupaten Rote Ndao, Sabu Raijua, Sumba Barat Daya, dan Sumba Tengah.

Selain itu, ada pula Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Manggarai, Manggarai Timur, Ngada, Nagekeo, Ende, Sikka, Kabupaten Flores Timur serta Kabupaten Lembata.

Lebih lanjut, kata dia, pembangunan sejumlah ruas jalan IJD itu bertujuan untuk menghubungkan pusat-pusat produksi dengan outletnya mulai dari pelabuhan, bandara serta pasar.

"Seperti di Naioni ini kan daerah perkebunan, nah tujuan itu menghubungkan ke daerah-daerah potensial, sehingga dapat membantu masyarakat," kata dia.

Dia mengatakan bahwa jalan IJD yang dibangun dan diperbaiki itu menghubungkan dengan daerah industri pariwisata dan beberapa daerah produktif lainnya.

Secara keseluruhan pembangunan ruas jalan IJD itu sama untuk seluruh Indonesia, yakni dengan lebar bahu jalan 1 meter dan tengahnya lima meter.

"Untuk tahun 2024 ada lagi daerah yang akan diperbaiki dan dibangun jalan IJD tetapi tidak sebanyak di tahun 2024, karena saat ini sudah mau selesai tahun 2024," kata dia.

(Nur Ichsan Yuniarto)

IDXChannel - Kinerja pendapatan dan hibah negara di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tumbuh signifikan hingga akhir Agustus 2024. Hal ini menjadi sinyal positif tumbuhnya perekonomian di DIY.

Berdasarkan catatan Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), realisasi pendapatan dan hibah di DIY mencapai Rp6,49 triliun atau meningkat 14,8 persen dibanding periode yang sama di 2024.

"Kenaikan ini didorong oleh peningkatan penerimaan perpajakan sebesar 15,6 persen dan penerimaan PNBP dengan pertumbuhan sebesar 12,8 persen," kata Kepala Kanwil DJPb DIY, Agung Yulianta lewat keterangan tertulisnya, Selasa (1/10/2024).

Dia menambahkan, realisasi penerimaan perpajakan sampai dengan bulan Agustus 2024 mencapai Rp4,66 triliun atau naik Rp629,96 miliar dari periode yang sama di tahun 2023 yang mencatatkan realisasi penerimaan perpajakan sebesar Rp4,03 triliun.

Agung menambahkan, pada komponen Pajak Dalam Negeri kenaikan ini terutama disumbangkan oleh Pajak Penghasilan Nonmigas yang mencatatkan pertumbuhan 16,3 persendengan realisasi Rp2,62 triliun dan Pajak Pertambahan Nilai dengan realisasi Rp1,4 triliun atau naik 12,2 persen.

"Penerimaan Cukai juga mencatatkan kenaikan 24,3 persen dibanding tahun sebelumnya. Realisasi hingga akhir Agustus 2024 mencapai Rp580,88 miliar," katanya.

Di samping itu, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada bulan Agustus 2024 naik 12,8 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2023.

Realisasi PNBP mencapai Rp1,84 triliun berasal dari PNBP Lainnya sebesar Rp446,95 miliar dan pendapatan BLU Rp1,39 triliun.

"Realisasi terbesar PNBP Lainnya ditopang oleh akun Pendapatan Biaya Pendidikan yang mengalami kenaikan 9,22 persen dari periode sebelumnya dengan nilai penerimaan Rp78,60 miliar," ucap Agung.

Agung mengatakan potensi dampak perlambatan pertumbuhan ekonomi global dan fluktuasi harga komoditas masih menjadi ancaman yang perlu dimitigasi.

"Peran APBN terus menjadi instrumen yang kredibel sebagai shock absorber dalam melindungi masyarakat dan menjaga kestabilan perekonomian terus dioptimalkan," kata dia.

(Nur Ichsan Yuniarto)

IDXChannel - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan pembangunan dan perbaikan 27 ruas jalan sepanjang 217 kilometer (km) di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Kamis, 1 Oktober 2024.

Proyek ini menjadi bagian dari Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah (IJD) yang menelan anggaran Rp737 miliar.

"Jalan merupakan infrastruktur yang sangat penting bagi masyarakat untuk mobilitas barang, mobilitas orang, dan mempercepat pengiriman logistik. Di Provinsi NTT, pada tahun 2023 telah dibangun dan diperbaiki 27 ruas jalan sepanjang 217 km, ditangani dengan Inpres Jalan Daerah dengan anggaran Rp737 miliar," kata Presiden.

Perbaikan infrastruktur jalan ini, kata Jokowi, diharapkan dapat mempercepat aktivitas perekonomian masyarakat dan meningkatkan kualitas hidup warga.

"Kita harapkan dengan anggaran sebesar itu jalan-jalan di provinsi Nusa Tenggara Timur semuanya bisa diperbaiki dan dalam keadaan seperti yang kita lihat di jalan ini mulus, tidak ada lubang, masyarakat bisa menikmatinya," kata dia.

Keisya, seorang warga setempat, menyatakan kegembiraannya atas perubahan besar yang terjadi setelah jalan tersebut diperbaiki.

"Kondisi jalan sebelum direnovasi itu sangat memprihatinkan, tapi Puji Tuhan kami bersyukur karena sekarang sudah mulus berkat Pak Jokowi yang luar biasa terbaik," kata Keisya.

Senada dengan itu, Yosafat, warga lainnya, mengungkapkan bahwa sebelum direnovasi, jalanan dipenuhi lubang, sehingga menghambat aktivitas sehari-hari, terutama bagi anak-anak yang ingin berangkat sekolah. Namun, dengan kondisi jalan yang kini baik, warga bisa lebih cepat mencapai tujuan mereka.

"Jalan ini sebelum direnovasi memang cukup parah, kami kalau kesini jalan lubang-lubang sekali, jadi kalau anak-anak sekolah mau ke sekolah juga setengah mati, kendaraan mau kesana juga jarang karena jalannya rusak dari sini sampai di ujung itu rusak parah," kata Yosafat.

Sementara itu, Juminah Lona, warga lainnya, turut menyampaikan rasa terima kasihnya atas pembangunan yang dilakukan di kampungnya. Dia juga berharap perbaikan jalan setapak di daerah tersebut bisa segera dilakukan agar akses ke pelosok semakin lancar.

"Kami bersyukur karena Pak Jokowi sudah membangun kami punya kampung, sehingga listrik, jalan semuanya bagus. Kami minta nanti kalau bisa jalan-jalan setapak juga bisa dibenahi semua," kata Juminah.

Turut hadir dalam peresmian tersebut adalah Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Teknologi, Industri, dan Lingkungan Endra S. Atmawidjaja serta Pj Gubernur NTT Andriko Noto Susanto.

(NIA DEVIYANA)

IDXChannel - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memastikan, desain baru kawasan Candi Borobudur bakal mengerek naik ekonomi masyarakat dan UMKM di daerah setempat.

Menurutnya, Candi Borobudur itu merupakan warisan dunia yang harus dioptimalkan, sehingga bukan semata-mata sebagai tempat pariwisata, namun juga destinasi budaya dan agama yang memberikan multiplier effect alias efek berganda bagi perekonomian.

"Borobudur adalah warisan dunia yang harus kita kelola dengan visi yang jelas dan komitmen yang kuat. Pengembangan ini tidak hanya untuk pariwisata, tetapi juga untuk menciptakan dampak ekonomi bagi masyarakat, khususnya UMKM. Kita ingin memastikan semua pihak mendapatkan manfaat,” kata Erick, Selasa (1/10/2024).

Adapun, pengelolaan Borobudur oleh InJourney berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 101 Tahun 2024 tentang Tata Kelola Kompleks Candi Borobudur Sebagai Upaya Penataan dan Pelestarian Cagar Budaya Indonesia.

Selain dampak ekonomi, pengembangan Borobudur juga mencakup transformasi museum-museum menjadi pusat pendidikan dan budaya yang lebih dinamis.

Museum Borobudur kini dirancang untuk memperlihatkan nilai-nilai yang membentuk peradaban Indonesia.

"Museum ini harus dilihat sebagai bagian dari cerita besar bangsa kita. Mereka bukan hanya peninggalan sejarah, tetapi representasi dari kekayaan nilai dan budaya Indonesia yang perlu dipromosikan kepada dunia,” katanya.

Dalam aspek keberlanjutan, pengembangan Zona 2 yang mencakup Heritage Park seluas 60,89 hektare fokus pada pelestarian situs dan ekosistemnya. Borobudur akan memiliki berbagai klaster seperti Borobudur Spiritual Sanctuary (BSS) dan Taman Flora & Nursery, yang menggabungkan wisata spiritual, edukasi, dan budaya.

Pengembangan sejalan dengan pelestarian lingkungan dan nilai sejarah Borobudur, sesuai dengan rekomendasi UNESCO untuk menjaga Outstanding Universal Value (OUV) situs tersebut.

Di lain sisi, pemerintah juga berupaya meningkatkan aksesibilitas wisatawan internasional dengan membuka rute penerbangan langsung ke Yogyakarta. Langkah ini diharapkan meningkatkan daya tarik Borobudur sebagai destinasi internasional dan mendorong wisatawan mancanegara untuk lebih mudah mengakses peninggalan Dinasti Syailendra.

“Indonesia memiliki potensi pariwisata yang besar, dan kita harus memastikan bahwa infrastruktur dan aksesibilitas kita siap bersaing dengan negara-negara lain,” kata Erick.

(Nur Ichsan Yuniarto)

IDXChannel - Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki menekankan pentingnya strategi yang tepat dalam memperkenalkan produk lokal Indonesia ke pasar global. Salah satunya dengan adanya gelaran Cerita Nusantara 2024.

"Ini merupakan ajang yang menjadi kunci bagi UMKM untuk meningkatkan peran produk lokal dalam rantai pasok global. Cerita Nusantara merupakan pameran UMKM yang mewadahi karya pelaku kreatif Indonesia berupa wastra, kriya, hingga kuliner yang mencerminkan identitas bangsa," kata Teten Masduki, Selasa (1/10/2024).

Dia menambahkan, kekayaan yang selama ini menjadi warisan budaya leluhur Indonesia yang dikenal sebagai negara multikultural terbesar di dunia dengan sosio-kultural dan geografis yang sangat beragam ini dipamerkan dalam sebuah platform yang memungkinkan produk budaya lokal semakin mendunia.

"Potensi besar ini belum sepenuhnya terekspos secara global. Itu mengapa, Cerita Nusantara 2024 hadir untuk menjembatani kekayaan lokal ini dengan pasar dunia," katanya.

Teten mengatakan, acara ini bukan sekadar perayaan, tetapi juga merupakan strategi untuk memperkenalkan produk lokal kita sebagai bagian dari rantai pasok global. Perjalanan Cerita Nusantara bukanlah sesuatu yang terjadi secara tiba-tiba. Ini merupakan hasil dari kerja keras, kolaborasi, dan strategi jangka panjang yang dirancang dengan matang.

Dalam mewujudkan Indonesia menjadi negara maju pada 2045, kata dia, Indonesia memiliki target rasio kewirausahaan sebesar 8 persen yang harus dicapai.

“Ini bukanlah perjalanan yang mudah, tetapi kami yakin bahwa dengan pendekatan yang tepat, kita dapat mencapainya,” kata Teten.

Kewirausahaan yang didorong bukanlah kewirausahaan yang lahir secara kebetulan (by accident), namun kewirausahaan yang dirancang dengan strategi yang jelas (by design), didukung oleh ekosistem yang kuat dan berkelanjutan.

“Kita ingin melahirkan wirausahawan-wirausahawan yang tangguh, inovatif, dan siap bersaing di era digital dan global,” kata MenKopUKM.

KemenKopUKM tegasnya, terus mendukung para pelaku usaha, mulai dari pengrajin lokal, desainer, dan wirausaha lainnya, dengan menyediakan akses ke pasar, teknologi, dan sumber daya yang mereka butuhkan.

“Kami meyakini intervensi teknologi bisa menaikkan produktivitas dan kualitas UMKM dalam negeri. Digitalisasi bukan hanya masuk ke pasar digital tetapi juga harus memanfaatkan smart factory maupun Internet of Things (IoT),” kata dia.

“Kami ingin memastikan produk-produk lokal tidak hanya dikenal, tetapi juga diminati oleh dunia,” katanya.

Sementara itu, Deputi Bidang Kewirausahaan KemenKopUKM Siti Azizah juga optimistis, produk-produk unggulan yang ditampilkan dalam Cerita Nusantara 2024 akan mampu menembus pasar ekspor dan masuk ke rantai pasok global.

“Dengan dukungan penuh dari para kolaborator, dunia perbankan, dan semua pihak, diharapkan dapat menjadikan kegiatan Cerita Nusantara sebagai ajang bagi para buyer lokal dan dunia untuk bisa melihat produk-produk UMKM Indonesia,” ucapnya.

Kegiatan ini sudah memasuki tahun ketiga penyelenggaraannya. Dimulai pada 2021 dengan tema Cerita Wastra, berlanjut ke Cerita Kriya pada 2022, hingga kemudian berevolusi menjadi Cerita Nusantara ke-I pada 2023, dan sampai pada tahun ini Cerita Nusantara ke-2.

Dalam tiga tahun perjalanan ini, pihaknya telah berhasil membantu lebih dari 10.000 UMKM dan wirausahawan di seluruh Indonesia.

“Khusus penyelenggaraan tahun ini, mudah-mudahan bisa mendatangkan lebih 10.000 pengunjung, dengan transaksi Rp10 miliar. Untuk mendorong itu, kami melakukan banyak sekali komunikasi dan publikasi. Semoga hingga hari ke-3 bisa meningkat dan tercapai target,” katanya.

(Nur Ichsan Yuniarto)

IDXChannel – Inflasi tahunan di zona Euro (Eurozone) melambat sebesar 0,4 persen pada September lalu dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Hal itu diungkapkan Kantor Statistik Eropa (Eurostat) lewat laporannya yang dirilis pada awal bulan ini.

“Inflasi tahunan kawasan Euro diperkirakan sebesar 1,8 persen pada September 2024, turun dari 2,2 persen pada Agustus,” tulis laporan tersebut seperti dikutip pada Selasa (1/10/2024).

Jika dilihat komponen utama inflasi di Eurozone, sektor jasa diperkirakan menjadi penyumbang tahunan tertinggi pada September yakni sebesar 4,0 persen dibandingkan dengan 4,1 persen pada Agustus.

Berikutnya, penyumbang tertinggi kedua adalah makanan, minuman alkohol, dan tembakau. Item-item tersebut secara keseluruhan berkontribusi 2,4 persen pada September dibandingkan dengan 2,3 persen pada Agustus.

Adapun penyumbang selanjutnya disusul oleh barang-barang industri non-energi (yang stabil di angka 0,4 persen dibandingkan dengan Agustus), serta; energi (-6,0 persen, dibandingkan dengan -3,0 persen pada Agustus).

Zona euro atau juga biasa disebut Eurozone adalah istilah yang digunakan untuk satuan kawasan yang terdiri atas 20 negara anggota Uni Eropa yang telah menjadikan euro (EUR) sebagai mata uang utama dan satu-satunya alat pembayaran yang sah.

Adapun ke-20 anggota zona euro itu adalah Austria, Belgia, Kroasia, Siprus, Estonia, Finlandia, Prancis, Jerman, Yunani, Irlandia, Italia, Latvia, Lithuania, Luksemburg, Malta, Belanda, Portugal, Slowakia, Slovenia, dan Spanyol.

(Ahmad Islamy Jamil)

IDXChannel – PT Pertamina Geothermal Energy Tbk atau PGE (PGEO) berkomitmen mengoptimalkan pemanfaatan energi panas bumi, salah satunya dengan mempercepat produksi hidrogen hijau skala komersial.

Komitmen ini diwujudkan melalui inisiatif PGE untuk menjalankan pilot project hidrogen hijau di PGE Area Ulubelu, yang menjadi potensi sumber pendapatan baru di luar sektor ketenagalistrikan (beyond electricity).

Salah satu langkah strategis yang baru saja diambil oleh PGE adalah dengan melakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) bersama PT Pertamina Power Indonesia (Pertamina New & Renewable Energy (NRE) dan Genvia.

Genvia sendiri merupakan perusahaan asal Prancis dengan fokus pada riset elektrolisis berbasis Solid Oxide Electrolyzer (SOEL), yang mampu mengurangi penggunaan listrik dalam proses produksi hidrogen hingga 30 persen.

Penandatanganan MoU tersebut dilakukan oleh Direktur Utama Pertamina NRE John Anis, Direktur Utama PGE Julfi Hadi, dan Direktur Utama Genvia Florence Lambert di ajang Indonesia-France Business Forum yang di Paris, Prancis, beberapa hari yang lalu.

Direktur Utama PGE Julfi Hadi mengatakan, MoU ini mengatur kerja sama antara Pertamina NRE, PGE, dan Genvia untuk studi bersama terkait pengembangan hidrogen rendah karbon dengan memadukan teknologi SOEL dari Genvia dan pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) combined heat and power (CHP) milik PGE.

"Studi pengembangan hidrogen rendah karbon ini bermula dari kesepakatan yang dijalin Pertamina NRE dan Genvia pada Juli 2024 untuk studi awal integrasi energi panas bumi dengan teknologi SOEL," kata Julfi lewat keterangannya, Selasa (1/10/2024).

Dia menambahkan, hasil studi penerapan teknologi rencananya akan diimplementasikan di salah satu Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) PGE. Skema teknologi ini diharapkan dapat menjadi model keekonomian bisnis hidrogen hijau berbasis listrik panas bumi yang menarik dan kompetitif di pasar.

Dia juga mengapresiasi kemitraan ini sebagai wujud sinergi dan komitmen Pertamina Group dan Genvia yang dapat memberikan nilai strategis dan menandai era PGE memasuki pasar energi hijau global.

"Kemitraan ini adalah langkah nyata dalam memperkuat kolaborasi lintas negara untuk memajukan pengembangan dan pengadopsian energi hijau secara menyeluruh. Nilai strategis pengembangan hidrogen hijau bukan hanya menciptakan sumber pendapatan baru, tetapi sebagai inisiatif pemanfaatan potensi panas bumi yang melimpah di Indonesia secara non-konvensional," kata Julfi.

Sementara itu, Direktur Utama Pertamina NRE John Anis mengatakan, kolaborasi ini tidak hanya menambah portofolio praktik terbaik (best practice) Pertamina Group dalam produksi energi hijau, tetapi juga memperkuat upaya dekarbonisasi global.

“Kami di Pertamina sangat antusias dengan kemitraan bersama Genvia ini, yang kami yakini akan mempercepat pengembangan hidrogen hijau di Indonesia. Kolaborasi ini menegaskan komitmen kami untuk mengeksplorasi solusi inovatif guna mencapai produksi hidrogen yang efisien dan memaksimalkan potensi energi hijau Indonesia, seperti panas bumi," kata John Anis.

(Nur Ichsan Yuniarto)

IDXChannel – Industri hasil tembakau menilai keputusan pemerintah untuk tidak menaikkan tarif cukai hasil tembakau (CHT) pada 2025 patut diberikan apresiasi. Sebab, dipandang dapat memberikan napas bagi industri.

"Kebijakan ini disambut baik oleh industri, yang saat ini tengah mengalami berbagai tantangan berat, mulai dari terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 dan rencana aturan kemasan rokok polos tanpa merek yang tertera pada Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (Rancangan Permenkes)," ujar Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad dalam keterangannya, Jakarta, Selasa (1/10/2024).

Dia menerangkan, pasal–pasal dalam PP 28/2024 dan Rancangan Permenkes terkait kemasan polos tanpa merek membawa risiko signifikan terhadap perekonomian. Penelitian Indef mengidentifikasi tiga skenario dampak ekonomi yang harus dipertimbangkan.

Skenario pertama menyebutkan, aturan kemasan polos tanpa merek dapat mendorong fenomena downtrading hingga switching dari rokok legal ke rokok ilegal, yang dapat mengurangi permintaan produk legal hingga 42,09 persen.

"Penurunan ini bisa menyebabkan potensi dampak ekonomi yang hilang sebesar Rp182,2 triliun, dan penerimaan perpajakan yang turun hingga Rp95,6 triliun," ujar Tauhid.

Skenario kedua melibatkan larangan penjualan produk tembakau dalam radius 200 meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak, yang diperkirakan dapat mengurangi penjualan ritel rokok hingga 33,08 persen. Potensi dampak ekonomi yang hilang mencapai Rp84 triliun, dengan penerimaan perpajakan yang terdampak sebesar Rp43,5 triliun.

Sementara itu, skenario ketiga mengenai pembatasan iklan rokok di luar ruang serta di media TV dan daring dapat mengurangi permintaan jasa periklanan hingga 15 persen, dengan dampak ekonomi yang hilang sebesar Rp41,8 triliun dan penerimaan perpajakan yang turun Rp21,5 triliun.

Melihat berbagai skenario ini, Tauhid menekankan pentingnya melibatkan semua pemangku kepentingan dalam ekosistem industri hasil tembakau.

"Kebijakan ini harus melibatkan setiap pemangku kepentingan, baik itu kementerian, lembaga, maupun pelaku usaha, mengingat kompleksitas ekosistem industri hasil tembakau di Indonesia,” ujarnya.

Tauhid mengungkapkan, Indef merekomendasikan pemerintah untuk melakukan revisi PP 28/2024 dan membatalkan Rancangan Permenkes, khususnya pada pasal-pasal yang dinilai akan memberikan dampak terhadap penerimaan dan perekonomian negara.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Askolani menegaskan, tidak akan ada penyesuaian tarif untuk CHT tahun 2025.

“Mengenai kebijakan CHT 2025 bahwa sampai dengan penutupan pembahasan RUU APBN 2025 yang minggu lalu sudah ditetapkan DPR, posisi pemerintah untuk kebijakan penyesuaian CHT 2025 belum akan dilaksanakan,” katanya pada konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Askolani juga menyampaikan, kebijakan tarif CHT 2025 akan berfokus pada penanganan fenomena downtrading yang marak terjadi, yaitu peralihan konsumsi rokok ke jenis yang lebih murah. Jika fenomena ini terus terjadi, maka penerimaan cukai rokok pun akan sulit mengalami pertumbuhan.

Meski tidak ada penyesuaian CHT, pemerintah berencana mengeluarkan alternatif lainnya dengan menyesuaikan Harga Jual Eceran (HJE) di tingkat industri.

Meskipun kebijakan cukai memberikan napas segar, namun masih banyak tantangan serius yang dihadapi industri tembakau, salah satunya terkait dengan rencana implementasi kemasan rokok polos tanpa merek. Askolani turut menyoroti potensi risiko yang muncul dari kebijakan ini terhadap efektivitas pengawasan.

"Sebab kita jadi tidak bisa membedakan antara jenis rokok, yang kemudian itu menentukan golongan, dan juga bisa menjadi basis kita untuk pengawasan," kata dia.

Kemenkeu juga telah menyampaikan masukan terkait kemasan rokok polos tanpa merek kepada Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk memastikan bahwa kebijakan kesehatan yang diusulkan tetap mempertimbangkan aspek pengawasan dan pengendalian rokok ilegal.

(Dhera Arizona)

IDXChannel - Badan Pusat Statistik (BPS) merespons pernyataan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang mengungkapkan ada sejumlah oknum kepala daerah sengaja mengakali angka inflasi di daerahnya. Hal itu dilakukan agar angkanya menjadi bagus sehingga dapat memperoleh insentif fiskal dari pemerintah.

Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, dalam melakukan survei Indeks Harga Konsumen (IHK) pihaknya menggunakan data metodologi tertentu yang mengacu pada standar internasional.

Amalia juga memastikan BPS senantiasa menjaga independensi pengolahan dan pengumpulan data. Oleh karena itu, dirinya memastikan proses pengumpulan data itu dilakukan secara independen dan tidak ada intervensi dari pihak lain.

"Kami sampaikan BPS punya penjaminan kualitas, dalam setiap proses pengumpulan data seperti pelaksanaan survei sampai pengolahan data kami memiliki metode tertentu untuk pemilihan waktu, tempat, dan target responden dalam survei IHK," ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (1/10/2024).

Amalia juga menuturkan, data-data yang disurvei BPS memiliki kualitas yang terjamin dan dapat dibandingkan oleh yang dimiliki Kementerian/Lembaga (K/L) atau pemerintah daerah.

"Penyelenggaraan statistik ini kami lakukan dengan penjaminan dengan kualitas data. Jadi kalau ada pertanyaan pasar murah, operasi pasar murah langkah konkret sebagai pengendalian pasar di daerah, pembentukan harga di daerah ini kan sangat dipengaruhi mekanisme pasar saat ini banyak platform data K/L dan pemda, data BPS bisa dibandingkan satu sama lain," kata dia.

Terakhir, Amalia kembali menegaskan, hingga saat ini BPS masih tetap menjaga independensi dan tidak bisa dipengaruhi hal lain.

"Dan tentunya ini sekali lagi angka yang kami hasilkan, yang dihasilkan oleh BPS tentunya dapat dipertanggungjawabkan independensinya," kata Amalia.

(Dhera Arizona)

IDXChannel - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengakui salah satu komponen yang membuat harga tiket pesawat di Indonesia mahal adalah beban belanja bahan bakar atau Avtur. Sebab, harga Avtur sendiri dimonopoli oleh PT Pertamina (Persero).

Menhub menegaskan, monopoli pasar yang dilakukan oleh Pertamina itu dilindungi oleh BPH Migas. Alhasil, hal tersebut membuat perusahaan lain menjadi sulit untuk berjualan Avtur di Indonesia.

"Harga monopoli itu saya buka, dilindungi oleh BPH Migas. Tolong ditulis gede-gede. Besok datang ke BPH Migas, tanya sama mereka. Saya sudah soft, sudah rapat dengan Pak Luhut, tidak dilaksanakan," kata Menhub dalam konferensi pers Capaian Kinerja Sektor Transportasi selama 10 Tahun, di Jakarta, Selasa (1/10/2024).

Menhub menerangkan, hal ini yang menyebabkan harga penerbangan dalam negeri terkadang punya harga lebih mahal ketimbang penerbangan ke beberapa bandara di luar negeri, utamanya di kawasan Asia Tenggara.

Sebab, dikatakan dia, penjualan Avtur pada industri penerbangan di luar negeri punya banyak provider atau diisi oleh beberapa pelaku usaha. Sehingga, harga Avtur bisa lebih kompetitif di pasar karena tidak terjadi praktik monopoli.

"(Tiket pesawat bisa murah) itu adalah Avtur yang sama dengan negara lain, dan negara lain itu ada multi-provider," ujar Menhub.

Sebelumnya, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mulai melakukan penyelidikan atas dugaan praktik monopoli dan penguasaan pasar bahan bakar Avtur oleh PT Pertamina Patra Niaga. Hal ini mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha penyediaan avtur di bandar udara (bandara).

Anggota KPPU Gopprera Panggabean mengatakan, diduga hal tersebut dilakukan antara lain dengan menolak penawaran kerja sama dengan pelaku usaha yang ingin masuk ke pasar avtur maupun dengan penjualan terbatas pada afiliasi.

Penyelidikan awal ini didasari dari fakta tingginya harga avtur di Indonesia, bahkan tertinggi di Asia Tenggara. Termasuk untuk harga avtur di Bandara Soekarno Hatta yang memiliki konsumsi terbesar untuk avtur di Indonesia.

Saat ini, hanya terdapat empat pelaku usaha yang mengantongi izin niaga avtur di Indonesia yakni PT AKR Corporindo, PT Dirgantara Petroindo Raya, PT Fajar PetroIndo, dan PT Pertamina Patra Niaga.

Dari jumlah tersebut, hanya dua pelaku usaha yang telah beroperasi dalam penyediaan avtur di bandar udara, yaitu PT Pertamina Patra Niaga yang memasok ke 72 bandara komersial dan nonkomersial, dan PT Dirgantara Petroindo Raya yang memasok ke dua bandara non-komersial.

(Dhera Arizona)