IDXChannel—Bagaimana cara mengatasi transfer berhasil tapi uang tidak masuk? Saat melakukan pengiriman dana, kadang kala nasabah sudah menerima notifikasi transaksi berhasil, tetapi dana yang dikirimkan tidak juga sampai ke rekening penerima.

Pengiriman dana yang tertunda bisa disebabkan oleh beberapa hal. Penyebab yang paling umum terjadi adalah gangguan sementara pada sistem online perbankan dan aplikasi mobile banking yang belum di-update.

Penyebab lain yang membuat penundaan transfer adalah listrik yang mati saat proses transfer berlangsung di mesin ATM, koneksi internet yang lambat (m-banking), batas transaksi harian yang melewati limit, dan salah memasukkan nomor rekening tujuan.

Penundaan pengiriman juga lumrah terjadi jika nasabah melakukan transfer beberapa menit menjelang pemelirahaan sistem. Perbankan umumnya melakukan pemeliharaan pada sistemnya secara berkala.

Menjelang pemeliharaan sistem, bank biasanya akan mengirimkan notifikasi pada nasabah pengguna mobile banking. Semua fitur pada aplikasi tidak akan bisa dioperasikan selama pemeliharaan berlangsung.

Selain itu, transfer antar bank juga umum terlambat sampai. Sebab alur pemindahan dana dari satu bank ke bank lain memerlukan waktu. Apalagi jika nasabah melakukan transfer antar bank pada jam-jam padat.

Apa yang harus dilakukan nasabah ketika bank sudah mengirimkan notifikasi transaksi berhasil, tetapi uang belum sampai ke rekening penerima? Nasabah tidak perlu panik, tunggulah dalam 1x24 jam untuk menunggu proses transfer selesai.

Jika dalam satu atau dua hari dana tidak juga diterima. Barulah nasabah dapat menghubungi pihak bank untuk konfirmasi dan asistensi bantuan lebih lanjut.

Melansir OCBC NISP (19/7), berikut ini adalah hal yang dapat dilakukan ketika transfer dinyatakan berhasil tapi dana belum sampai ke penerima, sekaligus tips untuk menghindari penundaan transfer:

• Membuat laporan ke bank (call center/customer service)
• Sampaikan keluhan dengan menyertakan bukti
• Bukti yang mungkin diminta: nomor rekening pengiriman dan penerima, tanggal dan waktu transaksi, nominal dana yang ditransfer, metode transfer (ATM/m-banking/dll)
• Customer service akan memberikan bantuan lebih lanjut

Jika transfer gagal, maka bank akan mengembalikan dana transfer tersebut ke rekening pengirim. Untuk mengindari gagal transfer, nasabah dapat mengikuti tips sebagai berikut:

• Tidak melakukan transaksi saat bank sedang melakukan pemeliharaan sistem
• Tidak melakukan transaksi saat bank sedang offline (nasabah bisa mengecek jam operasional sistem online perbankan)
• Hindari transaksi saat cuaca sedang buruk, karena koneksi internet yang buruk dapat mengganggu kelancaran proses transfer
• Hindari transfer saat jam sibuk di hari kerja, umumnya banyak nasabah melakukan transaksi dalam jam-jam ini

Itulah penjelasan singkat tentang bagaimana cara mengatasi transfer berhasil tapi uang tidak masuk. (NKK)

IDXChannel - PT Bank KB Bukopin Tbk (BBKP) atau KB Bank optimistis dapat mencapai kinerja positif pada 2025.

Hal ini seiring dengan Pre-Provisioning Operating Profit (PPOP) KB Bukopin yang meningkat 105,92 persen secara tahunan (yoy) atau menjadi Rp27 miliar pada Mei 2024.

Presiden Direktur KB Bank Tom (Woo Yeul) Lee mengatakan, perbaikan kinerja perseroan tentunya tidak lepas dari campur tangan KB Kookmin Bank sebagai pemegang saham pengendali.

“Tidak hanya dari sisi kapital, tapi juga beberapa bagian yang memang terus disampaikan support-nya dari sisi Kookmin Bank atas bisnis yang saat ini sedang dilakukan oleh KB Bank Indonesia. Saat ini, kami sedang melakukan pengembangan dari sisi IT, Asian Project saat ini terus berjalan, dan Kookmin Bank 100 persen men-support itu,” ujarnya di Jakarta, Jumat (11/7/2024).

Sudah menjadi rahasia umum jika bank yang satu ini merupakan bagian dari raksasa keuangan di Korea Selatan (Korsel), yaitu KB Financial Group (KBFG). Tidak hanya menyuntik modal senilai total Rp17 triliun, KB Kookmin Bank juga memberikan dukungan infrastruktur mulai dari pengembangan sistem IT hingga peningkatan kualitas SDM.

Tom mengatakan, induk bisnis KBFG juga memproyeksikan untuk membukukan penghasilan sekira Rp50 triliun dalam satu tahun. Adapun sejumlah Rp20 triliun akan diperoleh dari cabang bisnis yang ada di luar negeri, termasuk di Indonesia, melalui KB Bank, yang diproyeksikan untuk menyumbang sekitar 10 persen dari nilai kontribusi bisnis di luar Korea.

Sebelumnya, jajaran direksi KB Bank telah melakukan pembelian saham BBKP sebanyak 11,7 juta saham. Melalui upaya ini, kepemilikan saham BBKP oleh direksi telah bertambah dari 13,59 juta saham atau 0,0072 persen dari jumlah saham beredar, menjadi 25,29 juta saham atau 0,0135 persen dari jumlah saham beredar.

Menurut Tom, pembelian saham BBKP oleh petinggi KB Bank ini juga akan terus berlanjut hingga ke level petinggi perusahaan induk di Korea. Mereka di antaranya adalah Chairman KB Financial Group dan CEO Kookmin Bank, serta berbagai perusahaan afiliasi.

"Saya sudah meminta ke Chairman, CEO, dan juga C level lainnya di Korea, untuk membeli saham KB Bank, dan mereka memang akan melakukan pembelian itu. Karyawan-karyawan di Korea juga banyak yang membeli secara pribadi karena mereka percaya dengan KB Bank Indonesia," tutur dia.

Aksi beli saham ini, lanjut Tom, dinilai dapat menjadi sentimen positif untuk harga saham BBKP ke depannya. Di sisi lain, kredit berisiko atau Loan at Risk (LAR) KB Bank terus menurun. Hingga kuartal I-2024, rasio LAR KB Bank terus menyusut hingga di bawah angka 35 persen.

Tom mengatakan, perseroan terus berupaya menekan rasio LAR hingga kurang dari 20 persen, sementara rasio kredit bermasalah atau Non-Performing Loan (NPL) hingga berada di bawah 5 persen.

Atas perbaikan kinerja tersebut, Tom mengaku optimistis dapat membawa KB Bank mencatatkan kinerja positif pada 2025 mendatang. Komitmen tersebut tentunya dijalankan bersama dukungan dari berbagai pihak untuk mencapai kesuksesan KB Bank di Indonesia.

“Tahun ini menjadi tahun bagi kami membangun fundamental, baik dari segi kesehatan aset atau dari segi sistem, dan juga dasar-dasar lainnya yang kami butuhkan untuk menjadi lebih baik lagi ke depannya. Saya harap pembentukan fundamental di tahun ini bisa kami selesaikan dengan baik,” katanya.

(DES)

IDXChannel—Adakah cara untuk mengambil uang yang sudah ditransfer? Pengembalian dana yang sudah terlanjur ditransfer biasanya diperlukan oleh nasabah yang salah saat melakukan pengiriman uang.

Kesalahan yang umum terjadi dalam hal ini adalah salah memasukkan nomor rekening, sehingga dana dikirimkan dan diterima oleh penerima yang salah. Pengembalian dana akan lebih mudah dan cepat jika nasabah kenal dengan pemilik rekening tersebut.

Sebaliknya, akan jadi masalah jika nasabah tidak mengenal pemilik rekening penerima dana salah transfer itu. Dalam hal ini, beberapa bank masih bersedia memberikan pelayanan perantara untuk menangani proses pengembalian uang.

Umumnya, bank tidak bersedia menangani insiden salah transfer karena pengiriman dana tersebut diasumsikan dilakukan oleh nasabah secara sadar dan mandiri. Kesalahan saat memasukkan nomor rekening adalah keteledoran nasabah, bukan kesalahan bank.

Namun nasabah dapat menghubungi pihak bank untuk memastikan kembali apakah bank bersedia membantu nasabah untuk menjadi perantara pengembalian dana yang salah transfer itu.

Melansir OCBC NISP (19/7), sejatinya dana yang salah transfer tetaplah milih nasabah pengirim, dan nasabah penerima dana salah transfer itu tidak diperbolehkan untuk menguasai dan menggunakan dana tersebut.

Hal ini tertuang dalam UU No. 3/2011 tentang Transfer Dana, pasal 85 menyebutkan bahwa orang yang dengan sengaja menguasai dan mengakui sebagai miliknya dana hasil transfer yang diketahui bukan haknya, dipidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak Rp5 miliar.

Selain itu, orang tersebut wajib mengembalikan dana beserta jasa, bunga, atau kompensasi kepada pihak yang dirugikan. Jadi, ketika nasabah sadar rekeningnya menerima dana salah transfer, dia harus melapor ke bank dan mengembalikan dana itu sesuai prosedur yang berlaku.

Berikut ini adalah langkah dan cara mengambil uang yang sudah ditransfer karena salah kirim:

1. Hubungi Bank

Setelah menyadari Anda salah memasukkan nomor rekening penerima, segera hubungi call center bank, atau langsung datangi kantor cabang bank terdekat. Sampaikan keluhan Anda soal salah transfer dan minta bantuan untuk pengembalian dana.

2. Jelaskan Kronologi

Beri penjelasan kepada customer service bagaimana kronologi salah transfer itu terjadi. Ceritakan dengan lengkap, termasuk kapan transaksi dilakukan, dengan media apa transaksi itu dilakukan (ATM/mobile banking), hingga jumlah uang yang ditransfer.

3. Berikan Bukti

Setelahnya, pihak bank akan meminta bukti bahwa Anda benar telah melakukan kesalahan transfer. Customer service mungkin akan meminta nasabah untuk memberikan bukti berupa struk transfer.

4. Verifikasi

Setelah itu, bank akan melakukan verifikasi terhadap nomor rekening penerima. Proses verifikasi bisa memakan waktu beberapa hari, nasabah perlu bersabar menunggu bank memprosesnya.

5. Bank Menghubungi Penerima Transfer

Setelah verifikasi selesai dan terbukti bahwa nasabah memang salah transfer, bank akan menghubungi pemilik rekening penerima dana salah transfer. Proses ini bisa lebih cepat jika penerima kooperatif dan berinisiatif untuk melaporkan penerimaan dana yang salah kirim ke rekeningnya.

6. Pengembalian Dana

Proses selanjutnya barulah pengembalian dana. Penerima dana salah transfer yang sudah dihubungi akan diminta untuk mengembalikan dana tersebut untuk dikembalikan ke nasabah pengirim. Proses ini berjalan sesuai prosedur SOP di masing-masing bank. Prosesnya bisa memakan waktu beberapa hari.

Itulah sekilas cara mengambil kembali uang yang sudah ditransfer karena salah kirim. (NKK)

IDXChannel - PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BBRI terus meningkatkan keamanan digital dari serangan siber untuk meningkatkan kenyamanan para nasabah.

Direktur Digital dan Teknologi Informasi BBRI Arga M. Nugraha mengatakan, perseroan telah menyiapkan berbagai strategi dalam menjaga data nasabah.

“Langkah yang dilakukan oleh perseroan mencakup penerapan keamanan digital terkini, pengembangan aplikasi yang terintegrasi dengan tim keamanan (DevSecOps practices), pemantauan keamanan TI secara real-time, penanganan proaktif celah keamanan (vulnerability management), dan pembentukan Tim Tanggap Insiden Keamanan Komputer (Computer Security Incident Response Team) yang bersertifikat oleh BSSN,” ujar Arga lewat keterangan resmi, Jumat (19/7/2024).

Arga juga menekankan pentingnya kolaborasi dalam rangka mengantisipasi serangan siber. “BRI terus melakukan pertukaran informasi dalam asosiasi perbankan yang terkait. Asosiasi ini juga akan menggandeng sejumlah stakeholder yang berkepentingan untuk melindungi sistem IT di perbankan, serta data dan dana nasabah,” katanya.

Dia menambahkan, literasi digital juga dijalankan oleh BBRI seiring dengan literasi keuangan terus didorong di tengah masyarakat. BBRI saat ini memiliki lebih dari 30 juta pengguna aplikasi mobile banking BRImo.

"Kami terus melakukan penyuluhan digital bahwa teknologi tidak menakutkan bahkan membantu para nasabah tapi ada risikonya. Itu yang coba kami address, jadi awareness soal security juga kami benamkan," kata Arga.

Ke depan, BBRI juga akan terus meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai bentuk serangan siber dan memperkuat keamanan digital dengan mempersiapkan belanja modal yang memadai. Dalam hal ini, perseroan mengalokasikan belanja modal yang cukup signifikan penguatan keamanan digital yang meliputi aspek teknologi, proses, dan manusia.

Selain itu, BBRI menerapkan cyber security framework berbasis National Institute of Standards and Technology (NIST) sebagai dasar pengembangan keamanan digital dan menerapkan end-to-end security di semua layanan perbankan digitalnya. BBRI juga membangun dan mengoperasikan multiple data centers untuk membangun resiliensi.

“Perseroan berharap insiden terkait keamanan digital belakangan ini segera berakhir dengan baik serta menjadi sebuah pembelajaran bersama, khususnya bagi BRI dalam mengelola risiko keamanan siber,” kata Arga.

(RFI)

IDXChannel - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI) mencatat jumlah unduh (download) Super App Wondr by BNI mencapai 850 ribu kali. Jumlah ini terhitung sejak aplikasi tersebut diluncurkan pada 5 Juli 2024 lalu.

Wondr by BNI merupakan platform mobile banking terbaru milik bank pelat merah tersebut.

SEVP Retail Digital Solutions BNI Rian Kaslan mengatakan, saat ini Wondr by BNI menduduki posisi nomor satu di App Store dan juga nomor 5 di Android.

"Semenjak kami launching itu sekarang sudah lebih dari 850 ribu download untuk Wondr by BNI. Dan saat ini aplikasi Wondr by BNI menduduki posisi nomor satu di App Store dan juga nomor 5 di Android," ujar Rian saat konferensi pers, Jakarta Pusat, Kamis (18/7/2024).

Kendati jumlah unduh Wondr by BNI cukup banyak, BBNI belum akan menutup aplikasi BNI Mobile Banking terdahulu. Sebab, perseroan memastikan terlebih dahulu jika aplikasi Wondr sudah memenuhi semua kebutuhan nasabah, sebelum mobile banking terdahulu ditutup.

“Untuk transisi kami tujuannya bukan untuk buru-buru dimatikan. Tapi bagaimana memastikan Wondr sudah siap memenuhi semua kebutuhan nasabah,” kata dia.

Dalam hitungan BNI, lanjut dia, transisi atau peralihan penggunaan BNI Mobile Banking ke Wondr by BNI membutuhkan waktu 6 -12 bulan lamanya. Waktu tersebut juga sudah mempertimbangkan aspek transaksi yang dilakukan nasabah.

Rian memastikan, platform ini semakin mempermudah dan memenuhi kebutuhan nasabah saat melakukan transaksi, terutama bagi mereka yang tidak ingin melakukan transaksi di kantor cabang BBNI.

"Kami juga paham bahwa selain dari transaksi, kita juga perlu untuk ikut serta dalam meningkatkan pemahaman mengenai pengelola keuangan pribadi, personal financial management," ujar dia.

(YNA)

IDXChannel - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI) belum berencana menutup aplikasi BNI Mobile Banking. Meskipun, perseroan sudah meluncurkan Super App Wondr by BNI.

Wondr by BNI merupakan platform mobile banking terbaru milik bank pelat merah tersebut.

SEVP Retail Digital Solutions BNI Rian Kaslan mengatakan, pihaknya memastikan terlebih dahulu jika aplikasi Wondr sudah memenuhi semua kebutuhan nasabah, sebelum BNI mobile banking terdahulu ditutup.

“Untuk transisi kami tujuannya bukan untuk buru-buru dimatikan. Tapi bagaimana memastikan Wondr sudah siap memenuhi semua kebutuhan nasabah,” ujar Rian saat konferensi pers, Jakarta Pusat, Kamis (18/7/2024).

Dalam hitungan BNI, lanjut dia, transisi atau peralihan penggunaan dari BNI Mobile Banking ke Wondr by BNI membutuhkan waktu 6-12 bulan lamanya. Waktu tersebut juga sudah mempertimbangkan aspek transaksi yang dilakukan nasabah.

Karena itu, tegas dia, BNI tidak terburu-buru atau secara bertahap melakukan penyesuaian dari dari BNI Mobile Banking ke Wondr by BNI.

“Tapi kami juga memerlukan waktu, dan kami tidak ingin mengganggu transaksi nasabah. Jadi itu akan kami lakukan secara bertahap, dan kami akan pastikan bahwa itu tidak akan menyulitkan dan sekali lagi mengganggu untuk transaksi nasabah menggunakan layanan BNI," ujar dia.

Apalagi, jelas Rian, saat ini fitur-fitur yang tersedia di Wondr sudah mencakup lebih dari 90 persen dari fitur-fitur yang digunakan nasabah di BNI Mobile Banking.

"Dan migrasi ke Wondr cepat sekali. Jadi mungkin dalam waktu 6-12 bulan saja itu semua sudah bisa transisi ke Wondr,” kata dia.

Sebagai Super App, BNI tak semata-mata memperbanyak fitur. Namun, fitur yang ada di Wondr dipastikan menyesuaikan kebutuhan nasabah. Salah satunya fitur perencanaan keuangan untuk memantau arus masuk dan keluar dari keuangan nasabah.

“Bedanya dengan BNI Mobile Banking, memang yang kami tekankan di dalam Wondr ini bukan soal banyak-banyakan isinya, tetapi kemudahan dan relevansi terhadap penggunaan sehari-harinya,” kata Rian.

(YNA)

IDXChannel - Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mendukung Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mewajibkan pembelian motor dan mobil baru untuk ikut asuransi third party liability (TPL) mulai Januari 2025. Menurut Agus, hal tersebut menjadi cara untuk mendukung industri otomotif.

"Untuk meningkatkan atau menumbuhkan industri otomotif, seluruh ekosistem harus berperan, termasuk finance, asuransi, dan lain sebagainya," kata Agus di ICE BSD City, Tangerang, Kamis (18/7/2024).

TPL merupakan produk asuransi yang memberikan ganti rugi terhadap pihak ketiga yang secara langsung disebabkan oleh kendaraan bermotor yang dipertanggungkan, sebagai akibat risiko yang dijamin di dalam polis.

Sementara itu, Ketua Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), Johannes Nangoi mengatakan pihaknya belum mendapatkan draft soal rencana tersebut. Namun, Gaikindo mendukung rencana tersebut demi meningkatkan industri otomotif di Indonesia.

"Memang kalau kita lihat di luar negeri, peraturanya memang mengarah ke sana (semua mobil harus diasuransikan). Kalau dampaknya seperti apa saya belum tahu, karena kita juga belum melihat draft-nya. Jadi mungkin kita lihat dulu ya nanti (aturannya)," kata Nangoi.

Ketua I Gaikindo Jongki Sugiarto mengatakan bahwa saat ini mobil baru di Indonesia sudah diasuransikan. Pasalnya, sebagian masyarakat membeli mobil secara kredit dan langsung disertakan dengan asuransi ketika proses pembelian.

"Jadi sudah dikatakan bahwa total penjualan kita 67 persen melalui kredit atau leasing. Biasanya, semua transaksi kredit atau leasing itu mobilnya harus diasuransikan. Jadi sebenarnya sudah tercover, dan mobil yang sudah jalan itu sudah ada asuransinya," kata Jongki.

Oleh sebab itu, penetapan aturan mengenai mobil dan motor baru wajib asuransi tidak akan memberikan dampak besar. Mengingat, pembeli kendaraan secara tunai myoritas berasal dari kalangan masyarakat kelas atas, di mana mereka akan suka rela mendaftarkan asuransi untuk kendaraannya.

"Jadi sebetulnya juga tidak terlalu menyeramkan (aturannya)," kata dia.

(NIA)

IDXChannel - Bank Indonesia (BI) kembali menahan suku bunga acuan atau BI rate di level 6,25 persen.

Lantas, kebijakan moneter Bank Sentral Indonesia ini masih aman bagi dunia usaha di Tanah Air untuk memperoleh pembiayaan?

Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI), Akbar Himawan Buchari mengatakan, keputusan BI tersebut menandakan makro ekonomi nasional berada di fase cooling off atau periode pendinginan, setelah beberapa waktu lalu dihadapkan pada ketidakpastian global.

Karena itu, HIPMI berharap ke depannya BI rate dapat diturunkan dari di level saat ini yaitu 6,25 persen. Sehingga, dapat menaikan kredit atau pendanaan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

“Kalau dari pelaku usaha ini tentunya adalah tren positif yang kami dapatkan karena ini menandakan bahwa ekonomi sedang cooling off dari,, jadi kita berharap ini adalah langkah ke depan dan akan berlanjut sedikit dengan penurunan suku bunga,” ujar Akbar Himawan saat sesi Market Review IDX Channel, Kamis (18/7/2024).

Menurutnya, suku bunga BI yang lebih rendah lagi dapat mendorong daya beli masyarakat, terutama konsumsi terhadap produk-produk UMKM.

“Dari sisi pengusaha tentunya berharap suka bunga yang rendah agar konsumsi kita juga lebih membaik ya, untuk disebarkan kepada konsumsi produk-produk dalam negeri, tentunya untuk pembelian-pembelian di level ekonomi makro dan menengah,” kata dia.

Senada, Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk, Josua Pardede menilai, suku bunga BI di level 6,25 persen masih konsisten dengan kondisi geopolitik dan pasar internasional yang dipandang masih berkembang cukup dinamis.

Kebijakan mempertahankan BI rate untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS), agar tidak kembali melemah.

“Tentunya keputusan ini saya rasa cenderung tepat dan mempertimbangkan lagi juga untuk bagaimana suku bunga BI ini pun tetap konsisten untuk menjangkar ekspektasi inflasi,” tutur Josua.

Melalui keputusan moneter Bank Sentral dalam negeri, diharapkan inflasi tahun ini masih dalam target sasaran Bank Indonesia. Artinya, inflasi dan rupiah masih tetap terkendali.

“Sehingga harapannya inflasi tahun ini masih dalam target sasaran inflasi Bank Indonesia dan pada akhirnya dengan stabilitas rupiah tersebut dan juga tingkat inflasi yang terkendali diharapkan juga kepada nantinya kondisi ekonomi kita juga pun tetap terdorong dengan positif,” kata dia.

Josua mencatat, kebijakan mempertahankan BI rate saat ini sejalan dengan proyeksi sejumlah ekonom di Tanah Air.

“Saya melihat memang keputusan BI tersebut inline dengan konsensus ekonom, di mana sebagian besar ekonom memproyeksikan BI masih akan mempertahankan tingkat suku bunga acuannya,” tutur dia.

(DES)

IDXChannel- Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono menyampaikan bahwa Program Asuransi Wajib, termasuk asuransi kendaraan masih menunggu terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) sebagai payung hukum pelaksanaannya, seperti ruang lingkup dan waktu efektif penyelenggaraan program.

"Dalam persiapannya, tentu diperlukan kajian mendalam terlebih dahulu mengenai Program Asuransi Wajib yang dibutuhkan," katanya dalam rilis Kamis (18/7/2024).

Adapun Udang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) mengatur bahwa Pemerintah dapat membentuk Program Asuransi Wajib sesuai dengan kebutuhan, di antaranya mencakup asuransi kendaraan berupa tanggung jawab hukum pihak ketiga (third party liability – TPL) terkait kecelakaan lalu lintas, asuransi kebakaran, dan asuransi rumah tinggal terhadap risiko bencana.

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Program Asuransi Wajib tersebut akan diatur dengan PP setelah mendapat persetujuan dari DPR.

"Dalam UU P2SK dinyatakan bahwa setiap amanat UU P2SK, diikuti dengan penyusunan peraturan pelaksanaan yang penetapannya paling lama 2 (dua) tahun sejak UU P2SK diundangkan. Setelah PP diterbitkan, OJK akan menyusun peraturan implementasi terhadap Program Asuransi Wajib tersebut," tuturnya.

Program asuransi wajib TPL terkait kecelakaan lalu lintas dimaksudkan untuk memberikan perlindungan finansial yang lebih baik kepada masyarakat karena akan mengurangi beban finansial yang harus ditanggung oleh pemilik kendaraan jika terjadi kecelakaan, dan lebih jauh lagi akan membentuk perilaku berkendara yang lebih baik.?

"Dengan meningkatnya perlindungan terhadap risiko, masyarakat akan lebih terlindungi dan merasa lebih aman, serta juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan," katanya.

(SAN)

IDXChannel - Bank Indonesia (BI) mempertahankan suku bunga acuan atau BI rate di level 6,25 persen. Keputusan tersebut diperkirakan memengaruhi likuiditas perbankan Indonesia.

Namun, Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk (BNLI), Josua Pardede, menilai tak hanya kebijakan moneter BI yang bisa memengaruhi likuiditas, tetapi kebijakan fiskal pemerintah juga punya andil besar menentukan bisnis perbankan.

“Kondisi ekonomi itu akan sangat mempengaruhi juga ya bagaimana kinerja perbankan, dengan kondisi ekonomi juga saya pikir tidak lepas, bukan semata-mata hanya dipengaruhi kebijakan moneter ya, suku bunga, tapi yang perlu kita perhatikan lagi adalah kebijakan fiskal,” ujar Josua dalam sesi Market Review IDX Channel, Kamis (18/7/2024).

Di sisi fiskal, kebijakan pemerintah di beberapa sektor dipandang sangat mempengaruhi kinerja perbankan. Josua mencontohkan, pajak penghasilan (PPh) orang pribadi.

Adanya perubahan penghitungan PPh orang pribadi sejak Januari tahun ini. Seiring dengan terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) nomor 58 tahun 2023 dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 168 Tahun 2023.

Melalui ketentuan baru, pemerintah menetapkan penghitungan PPh Pasal 21 menggunakan metode tarif efektif rata-rata atau TER, yang terbagi menjadi dua kategori, yakni tarif efektif bulanan untuk setiap masa pajak selain masa pajak terakhir dalam satu tahun, serta tarif efektif harian.

Selain itu, pemerintah yang membebani iuran tabungan perumahan rakyat (Tapera) kepada pekerja dan pemberi kerja. Padahal, program ini sebelumnya hanya menyasar ASN dan TNI/Polri saja.

Iuran Tapera terbaru diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang perubahan atas PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang diterbitkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 20 Mei 2024.

Josua mengatakan, kebijakan pemerintah soal PPh orang pribadi hingga Tapera justru ikut mempengaruhi likuiditas perbankan. Pasalnya, aturan ini berdampak langsung pada pendapatan dan daya beli masyarakat.

“Kebijakan ekonomi pemerintah seperti apa gitu ya, karena kalau kita melihat dari sejak awal tahun ada beberapa kebijakan terkait tarif efektif rata-rata untuk pajak, pajak PPH pribadi atau perorangan, lalu ada juga kenaikan,” ujar dia.

“Kemarin sempat ada wacana UKT pendidikan, lalu terakhir ada Tapera, sehingga ini beberapa kebijakan ini turut mempengaruhi juga daya beli masyarakat atau konsumen masyarakat,” katanya menambahkan.

Sebelumnya, Gubernur BI Perry Warjiyo menyatakan likuiditas perbankan tetap memadai kendati suku bunga masih di angka 6,25 persen.Menurutnya, likuiditas perbankan di kuartal II/2024 tercermin dari rasio alat Likuid terhadap dana pihak ketiga (AL/DPK) yang mencapai level 25,36 persen yang berarti masih aman atau terjaga.

"Likuiditas perbankan tetap terjaga sejalan tambahan likuiditas makro prudensial dan aliran masuk portofolio asing," kata Perry dalam konferensi pers Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI pada Rabu kemarin.

Selain itu, likuiditas juga terjaga seiring dengan pertumbuhan DPK perbankan pada level 8,45 persen secara tahunan di kuartal II/2024.

(FRI)

IDXChannel - Bank Indonesia (BI) dan Bank Sentral Uni Emirat Arab (CBUAE) menyepakati kerja sama sistem pembayaran. Hal ini menjadi langkah masif BI dalam menggandeng banyak negara dalam rangka memperluas penggunaan mata uang lokal melalui framework Local Currency Transaction (LCT).

"Kerja sama ditujukan untuk menghubungkan sistem pembayaran kedua negara guna memfasilitasi sistem pembayaran yang lebih cepat, efisien, transparan dan terjangkau, yang pada akhirnya dapat mendukung pembangunan ekonomi kedua negara," ujar Gubernur BI, Perry Warjiyo, melalui keterangan tertulis, Kamis (18/7/2024).

Implementasi tersebut dikembangkan dengan memerhatikan manajemen risiko, memfasilitasi pengawasan kooperatif, dan pelindungan hak konsumen sesuai dengan peraturan yang berlaku di masing-masing negara.

Kerja sama di bidang sistem pembayaran ini tidak hanya memperkuat upaya untuk mendorong ekonomi dan keuangan digital di Indonesia dan UAE, tetapi juga membuka peluang dan kesempatan baru bagi kedua negara. Melalui kesepakatan ini, potensi pembayaran lintas batas dengan menggunakan mata uang lokal pada transaksi bilateral, yang akan diimplementasikan pada 2024, memiliki prospek yang menjanjikan.

"BI dan CBUAE akan melanjutkan kerja sama dengan semangat untuk mencapai tujuan bersama, terutama di bidang sistem pembayaran, guna mendukung kemajuan ekonomi kedua negara," kata Perry.

Senada, Gubernur Khaled Mohamed Balama menyampaikan MoU ini merupakan perwujudan dari perkembangan kemitraan ekonomi antara UEA dan Indonesia. Kerja sama ini merupakan pilar penting dalam upaya mendukung hubungan bilateral di bidang perdagangan dan investasi, serta meningkatkan peran UEA dalam perdagangan global.

"Saat ini, kita memiliki peluang untuk meningkatkan kerja sama dengan Bank Indonesia di seluruh bidang keuangan dan perbankan, termasuk teknologi keuangan, inovasi, dan pembayaran digital. Kerja sama ini memperkuat tujuan UEA untuk menjadi pusat teknologi keuangan global yang terkemuka dan solusi pembayaran digital lintas batas," kata dia.

Adapun penandatanganan MoU merupakan salah satu capaian dari kunjungan Presiden RI Joko Widodo ke Uni Emirat Arab (UEA).

Kerja sama ini merupakan keberlanjutan dari MoU kerja sama bilateral yang ditandatangani pada 29 Novermber 2023, yang memfasilitasi penguatan kerja sama dan pertukaran informasi di berbagai bidang, termasuk sistem pembayaran dan inovasi digital.

(NIA)

IDXChannel - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah menyusun Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (RPOJK LPBBTI) atau fintech peer to peer lending (fintech P2P).

Saat ini RPOJK itu sedang dalam proses penyusunan peraturan (rule making rule) termasuk menerima pandangan dan masukan dari pemangku kepentingan.

“OJK mengapresiasi masukan dan pandangan yang disampaikan pemangku kepentingan tersebut dan saat ini sedang melakukan penyempurnaan terhadap pengaturan industri LPBBTI sebagai salah satu tindak lanjut OJK sesuai amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK),” kata Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK, Aman Santosa, Kamis (18/7/2024).

Beberapa penyempurnaan terhadap ketentuan tersebut antara lain penguatan kelembagaan, manajemen risiko, tata kelola dan pelindungan konsumen, serta penguatan dukungan terhadap sektor produktif.

Aman menuturkan, aturan ini akan semakin memperkuat dukungan terhadap sektor usaha produktif melalui LPBBTI.

OJK berencana meningkatkan batas maksimum pendanaan produktif (bukan untuk pendanaan konsumtif) lebih tinggi dibanding batas maksimum sebelumnya sebesar Rp2 miliar.

LPBBTI yang dapat menyalurkan batas maksimum pendanaan dimaksud harus memenuhi kriteria tertentu antara lain memiliki rasio TWP90 maksimum sebesar 5 persen.

TWP90 adalah ukuran tingkat wanprestasi atau kelalaian penyelesaian kewajiban yang tertera dalam perjanjian Pendanaan di atas 90 hari sejak tanggal jatuh tempo.

“Pendanaan terhadap sektor produktif tersebut sejalan dengan Roadmap Pengembangan dan Penguatan LPBBTI 2023-2028 yang bertujuan agar meningkatkan kontribusi positif terhadap UMKM dan pertumbuhan ekonomi nasional,” ujar dia.

(DES)