REPUBLIKA.CO.ID, TANGERANG -- Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golongan Karya (Golkar) tidak mengusung Airin Rachmi Diany sebagai calon gubernur pada Pilkada Banten 2024. Penarikan dukungan untuk Airin oleh Partai Golkar disampaikan Ketua DPD Golkar Banten Ratu Tatu Chasanah saat menghadiri deklarasi Pilkada serentak calon gubernur, bupati dan wali Kota se-Provinsi Banten yang digelar DPP PDIP di ICE BSD, Kabupaten Tangerang, Ahad (25/8/2024).

"Airin maju sebagai calon gubernur Banten hari ini tak didukung Golkar. Saya hadir sebagai dukungan keluarga," ucap Tatu.

Tatu mengatakan, majunya Airin Rachmi Diany sebagai bakal calon gubernur Banten tidak mendapat rekomendasi dari Partai Golkar atas keputusan Ketua Umum Golkar Bahlil. Menurut dia, alasan Golkar tidak mengusung Airin karena memiliki rencana lain dalam calon yang diusung pada Pilgub Banten.

"Tapi Pak Bahlil sudah mengetahui dan mempersilakan. Jadi Airin atas nama pribadi. Pak Bahlil memahami itu," ujarnya.

Tatu mengungkapkan, atas keputusan tersebut DPD Golkar Banten pun memahami dan menyepakati dari keinginan pimpinan sebagai kebaikan partainya untuk ke depan.

"Kalau berkaitan dengan keselamatan, ya kader tentunya mengikuti. Dan sekaligus saya sebagai Ketua DPD Golkar beserta Bu Airin memohon izin untuk tetap ikut dalam pilkada ini bersama PDIP, karena mereka sudah mengajak untuk ikut kontestasi," ungkapnya.

Menurut Tatu, meski DPP Golkar tidak memberikan rekomedasi kepada Airin untuk maju di pilkada, namun DPD Golkar Banten sudah meminta izin untuk tetap ikut maju dalam perhelatan pemilihan kepala daerah bersama PDIP.

"Saya sekaligus sebagai Ketua Golkar Banten berserta Bu Airin memohon izin untuk tetap ikut pilkada ini bersama PDIP. Karena bersama PDIP mengajak Airin bersama ikut serta dalam kontestasi di Pilgub ini. Dan ketua umum mengizinkan," kata dia.

Diketahui, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) pada hari ini, menggelar deklarasi Pilkada serentak untuk Gubernur/Wakil Gubernur, Wali Kota/Wakil Wali Kota dan Bupati/Wakil Bupati se-Provinsi Banten. Adapun dalam deklarasi ini, PDIP mendukung beberapa calon diantaranya seperti Gubernur/Wakil Gubernur Banten Airin Rachmi Diany-Ade Sumardi, WaliKota/Wakil Walikota Serang Ratu Ria-Subadri Ushuludin, Walikota/Wakil Walikota Cilegon Robinsar-Fajar Hadi Prabowo, Walikota/Wakil Walikota Tangerang Sahrudin-Maryono Hasan.

Sementara untuk calon Bupati/Wakil Bupati Serang Andika Hazrumi-Nanang, Bupati/Wakil Bupati Lebak Hasbi Jayabaya-Amir Hamzah, Bupati/Wakil Bupati Pandeglang Fitron-Diana, Bupati/Wakil Bupati Tangerang Mad Romli-Irvansyah.

Sebelumnya, Sekretaris DPD PDIP Provinsi Banten Asep Rahmatullah membernarkan bahwa partainya mengusung Airin di Pilgub Banten. Asep mengatakan, PDIP telah bersepakat dengan Golkar berkoalisi.

"Betul, InsyaAllah besok akan dideklarasikan," kata , di Serang, Sabtu (24/8/2024).

Menurutnya, setelah deklarasi sudah menandakan kesiapan untuk berkompetisi dengan Koalisi Banten Maju yang mengusung pasangan Andra Soni dan Dimyati Natakusumah.

"Nanti aja kita deklarasi. Kalau kita sudah deklarasi berarti siap. Namanya demokrasi kan gitu. Persoalannya tinggal bagaimana berkampanye ke masyarakat. Menyampaikan program karena kedaulatan di tangan rakyat," katanya.

Hingga saat ini di Provinsi Banten hanya tersisa PDIP dan Golkar yang masih belum bergabung maupun mendeklarasikan koalisi. Apabila keduanya sepakat maka koalisi yang dibangun oleh PDIP dan Golkar akan melawan Koalisi Banten Maju yang berisikan 10 partai politik.

Deklarasi dukungan Koalisi Banten Maju sebelumnya digelar di Hotel Yasmin, Kabupaten Tangerang pada Ahad, (4/8/2024). Kesepuluh partai politik yaitu Partai Gerindra, PKS, Demokrat, Nasdem, PKB, PAN, PPP, PSI, Garuda dan Prima. Mereka semua sepakat untuk mengusung Andra Soni-Dimyati Natakusumah di Pilgub Banten 2024.

REPUBLIKA.CO.ID, Oleh Lilis Sri Handayani / Wartawan Republika.co.id

Sesosok wajah perempuan tua terbingkai dalam pigura foto yang tergantung di dinding bilik bambu. Separuh wajahnya ditutupi oleh topeng kayu berwarna merah merona, yang dipegang oleh tangannya, hingga menutupi bagian hidung kebawah hingga lehernya.

Topeng dengan karakter mata yang melotot dan kumis hitam tebal di atas gigi putih yang menyeringai itu, praktis hanya menyisakan hidung bagian atas dan mata dari wajah perempuan tua tersebut. Karena di atas kepalanya, bertengger penutup kepala yang disebut sobra, lengkap dengan roncean manik-maniknya, yang merupakan bagian dari aksesoris tari topeng.

Perempuan tua itu tak lain adalah Mimi Rasinah, sang maestro tari topeng asal Kabupaten Indramayu. Fotonya terpajang di salah satu bagian dinding Sanggar Tari Topeng Mimi Rasinah, di Desa Pekandangan, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu.

Nama aslinya adalah Rasinah. Kata ‘Mimi’ di depan namanya, menunjukkan panggilan ‘Ibu’ dalam bahasa Indramayu.

Sosok Mimi Rasinah memang tak bisa lepas dari sejarah perkembangan tari topeng. Pasalnya, dia lah perempuan pertama yang menjadi penari topeng. Di masa lalu, tari topeng hanya dibawakan oleh laki-laki.

Mimi Rasinah diajari oleh ayahnya menari topeng sejak masih kanak-kanak. Di masa itu, penari perempuan umumnya menjadi penari ronggeng, sama seperti ibunda Mimi Rasinah.

Namun, sang ayah ingin melindungi kehormatan putrinya sebagai seorang perempuan. Pasalnya, penari ronggeng identik sebagai penggoda laki-laki. Karena itu, jadilah Rasinah muda sebagai penari topeng.

Mimi Rasinah yang lahir di Indramayu pada 3 Februari 1930, menjadi generasi kesembilan di keluarganya yang menjadi penari topeng. Sang ayah, Lastra, merupakan generasi ke delapan.

‘’Akhirnya sampai sekarang, penari topeng itu kebanyakan perempuan. Makanya saya ngomong ke murid-murid, kita tuh nari topeng bukan nari perempuan lho, tapi nari laki-laki. Makanya narinya harus gagah (dalam gerakannya),’’ kata Aerli Rasinah, cucu Mimi Rasinah, saat ditemui Republika.co.id di Sanggar Tari Topeng Mimi Rasinah Desa Pekandangan, Ahad (25/8/2024).

Aerli merupakan generasi ke-11 di keluarganya yang menjadi penari topeng. Sedangkan ibunya, Wacih, merupakan generasi kesepuluh.

Sama seperti Mimi Rasinah, termasuk Aerli, sejumlah murid Aerli pun telah dikirim untuk ber­pentas di berbagai ajang, baik tingkat nasional maupun internasional. Selain itu, banyak pula anak didik Aerli yang kini melatih tari secara mandiri bahkan membuka sanggar tari sehingga menjadi pemberdayaan ekonomi bagi mereka.

‘’Ya banyak yang merasakan manfaatnya. Kita bersyukur. Kita tidak merasa tersaingi. Alhamdulillah mereka bisa maju, bisa berkembang,’’ tutur Aerli.

Langkah pelestarian tari topeng oleh Aerli pun terus berjalan, meski di tengah pandemi Covid-19. Dengan difasilitasi oleh Pertamina EP, dia menggelar pertunjukan secara daring bertema ‘Geliat Seni Bersama Pertamina EP di Masa Pandemi Covid-19’. Pagelaran yang disiarkan melalui media sosial itu berlangsung selama sepuluh pekan.

Masyarakat yang terkungkung akibat pandemi, bisa menikmati pagelaran tari topeng secara live di rumah masing-masing setiap malam Minggu. Tak hanya pagelaran, ditampilkan pula tutorial tari topeng sehingga masyarakat bisa belajar tarian tersebut.

Tak hanya tari topeng, program pelatihan gamelan juga berjalan. Begitu pula pembinaan perajin topeng.

Khusus untuk pengrajin topeng, Aerli kini tak kesulitan untuk memproduksi topeng dan berbagai aksesori tari topeng lainnya. Ada sekitar 30 pengrajin yang kini membantunya. Selain membuat topeng, juga membuat aksesori tari topeng lainnya, termasuk souvenir.

Produk-produk itu dijualnya setiap kali dia pentas ke berbagai kota dan negara. Ada juga yang dijual di sanggarnya.

‘’Ya hasilnya lumayan. Waktu saya pentas ke Jepang, pulangnya bisa beli satu mobil. Ya kan karena sambil jualan topeng, souvenir dan lain-lain,’’ ucapnya.

Hingga kini, Aerli pun memberdayakan masyarakat sekitar untuk membuat topeng dan aksesoris tari topeng lainnya. Apalagi jika ada pagelaran yang melibatkan banyak penari topeng. Produk itu akan dibeli olehnya dan dijualnya kembali di sanggar atau setiap kali ada pementasan ke luar kota atau luar negeri.

Selain itu, pesanan topeng dan aksesoris tari topeng lainnya juga berdatangan secara daring dari berbagai kota.

Aerli mengakui, program binaan dari Pertamina EP kepada sanggarnya kini telah berakhir. Meski demikian, jejak binaan itu terus dirasakannya sampai sekarang.

‘’Ibarat (tumbuh kembang) manusia, dulu kami masih merangkak, dan setelah jadi mitra binaan, kami bisa berkembang bahkan berlari. Dan imbasnya bukan hanya di sanggar kami, tapi juga pada anak-anak didik dan sekolah-sekolah. Yang tadinya tidak tahu tari topeng, jadi tahu,’’ ucap Aerli.

Manfaat pelestarian tari topeng itu salah satunya dirasakan oleh anak didik Aerli, yang bernama Vika Nurul Ain (17 tahun). Saat masih duduk di bangku kelas tiga sekolah dasar (SD), dia belajar tari topeng di Sanggar Tari Mimi Rasinah.

Pelajar SMAN 1 Indramayu itupun kini telah menguasai seluruh jenis tari topeng. Dia juga sering mementaskan tari topeng di berbagai kota di Indonesia.

Bahkan, gadis yang biasa disapa Ain itu juga membuka pelatihan tari topeng di rumahnya di Kelurahan Margadadi, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu, sejak setahun terakhir. Hampir setiap hari, murid-muridnya datang berlatih, namun tetap disesuaikan dengan jadwal sekolahnya.

‘’Sekarang ada lima yang lagi belajar tari ke sini,’’ ucap Ain, saat ditemui Republika.co.id di rumahnya, Ahad (25/8/2024).

Dari melatih tari itu, Ain pun menerima honor. Sebagian honor itu diberikannya untuk membantu orang tuanya, dan sebagian lagi menjadi uang jajannya.

Dihubungi terpisah, Head of Commrel & CID-CSR Pertamina EP Zona 7, Wazirul Luthfi, mengatakan, meski bergerak di usaha migas, namun pihaknya tertarik memberikan CSR di bidang seni budaya sebagai wujud komitmen pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dalam pilar pendidikan.

‘’Kami membantu masyarakat untuk menghargai kearifan lokal yang tak ternilai dan mengangkat potensi daerah yang baik, sebagai sarana edukasi yang berfokus pada keberlanjutan generasi masa depan,’’ kata Luthfi.

Luthfi menambahkan, hal itupun sesuai dengan SDGs tujuan 11.4. Yakni, konservasi cagar alam dan budaya bagi masyarakat.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia (Dirjen HAM) Kemenkumham, Dhahana Putra menyoroti aksi demonstrasi yang muncul sebagai respons elemen masyarakat atas situasi politik. Dhahana meminta Polri menjunjung tinggi prinsip HAM dalam menjalankan tugas.

Dalam suasana politik yang penuh dengan tensi, Dhahana mengingatkan Polri memiliki tanggung jawab untuk memastikan setiap tindakan hukum yang diambil tidak hanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi menghormati hak-hak dasar para pengunjuk rasa. Dhahana memperingatkan agar aparat kepolisian tidak terprovokasi oleh subjektivitas atau emosi yang dapat timbul saat berhadapan dengan massa pengunjuk rasa.

"Kita memahami bahwa situasi politik saat ini sangat dinamis dan dapat memicu berbagai aksi massa. Namun, dalam kondisi apapun, tugas Polri adalah untuk menegakkan hukum secara profesional dan berkeadilan, dengan tetap menghormati hak asasi manusia setiap warga negara," kata Dhahana kepada wartawan, Ahad (25/8/2024).

Merujuk pada Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan, "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat." Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 25 juga menggariskan bahwa "Setiap orang bebas untuk memiliki, mengeluarkan, dan menyebarluaskan pendapat sesuai dengan hati nuraninya, secara lisan dan/atau tulisan melalui berbagai sarana yang tersedia."

Oleh karena itu, Dhahana meminta agar Polri senantiasa menjunjung tinggi kebebasan berpendapat. "Penegakan hukum terhadap para pengunjuk rasa harus dilakukan secara proporsional, dengan mengedepankan dialog dan pendekatan yang humanis," ujar Dhahana.

Apalagi, Polri telah memiliki Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.Pol: 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi prinsip dan standar hak asasi manusia dalam penyelenggaraan tugas Kepolisian Negara Repuplik Indonesia. Instrumen ini kemudian dikuatkan dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 mengatur tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif.

"Dengan adanya dua regulasi ini, maka sepatutnya nilai prinsip-prinsip HAM yang juga terkandung dalam slogan presisi ditegakan Polri dalam menyikapi aksi massa," ujar Dhahana.

Dhahana juga menyampaikan akan terus memantau situasi guna memastikan HAM tetap menjadi landasan utama dalam setiap penegakan hukum di Indonesia. "Jangan sampai terjadi tindakan yang melanggar hak asasi manusia, karena setiap tindakan represif yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip HAM hanya akan memperburuk situasi dan menciderai demokrasi yang sedang kita bangun," ucap Dhahana.

REPUBLIKA.CO.ID, TANGERANG SELATAN -- Jonathan Wijono menutup BNI Ciputra Golfpreneur Tournament sebagai pegolf profesional Indonesia terbaik dengan perolehan skor 66 pada putaran final. Adapun pegolf Cina Taipei Liu Yung-Hua berhasil meraih gelar pertamanya di kancah Asian Development Tour.

Pada putaran final di Damai Indah Golf BSD Course, Sabtu (24/8/2024), Jonathan mencatatkan skor 6-under 66, yang sekaligus menjadi skor terbaiknya sepanjang pekan ini. Ia pun menuntaskan ajang Asian Development Tour ini dengan skor total 12-under 276 dan finis di posisi T9.

Pegolf berusia 23 tahun ini memutuskan untuk melakukan pendekatan konservatif-agresif untuk mencetak tujuh birdie dengan satu bogey. Birdie pertama yang ia raih di hole 4 memberinya momentum untuk memperbaiki penampilannya pada turnamen skala Asian Development Tour ini.

Keberhasilannya menembus akhir pekan ini melengkapi prestasi serupa pada edisi tahun 2016 ketika ia finis di peringkat ke-43 sebagai amatir. "Saya merasa cukup puas dengan hari ini, terutama sangat bersyukur bisa finis di posisi setinggi ini (T9)," kata Jonathan, Sabtu (24/8/2024).

Dengan hasil ini membuat Jonathan Wijono melengkapi prestasi serupa pada edisi tahun 2016 ketika ia finis di peringkat ke-43 sebagai amatir. Keberhasilannya saat ini tidak lepas dari rencananya untuk bermain konservatif-agresif pada putaran final.

"Mulai dari hole 12, pukulan driver saya sampai ke fairway dan masuk ke green kurang lebih 5 meter. Tiba-tiba saja jalur putt-nya terlihat dan, puji Tuhan bolanya masuk. Dan di hole berikutnya, mungkin karena terbawa birdie sebelumnya, pukulan kedua saya lakukan dengan 3-wood untuk masuk green dan melakukan dua putt (untuk birdie lagi). Dan di hole 14 itu, pukulan saya benar-benar dekat ke lubang, sekitar semeteran sehingga bisa mendapat birdie lagi," ujar Jonathan.

Adapun atlet amatir Ciputra Golfpreneur Foundation (CGF), Jonathan Xavier Hartono berhasil memperbaiki catatan pribadinya dengan bermain under selama empat putaran berturut-turut. Skor 2-under 70 pada siang tadi membuatnya finis di posisi T15 dengan skor total 11-under 277.

"Saya merasa puas dengan permainan saya karena bisa mencetak banyak birdie. Dan yang membuat lebih puas lagi adalah saya tidak membuat double bogey pada minggu ini," kata pegolf yang akrab disapa Jojo ini.

Adapun dua atlet CGF lainnya, Kevin Caesario Akbar (70) dan Peter Gunawan (78) menuntaskan turnamen ini, masing-masing di posisi T38 dan T51. Sementara pegolf veteran Jamel Ondo finis di posisi T53.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua KPU Mochammad Afifuddin mengungkapkan terdapat sejumlah pasal yang berubah setelah munculnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 60 dan 70. Hal itu dikatakan Afif dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR RI bersama KPU RI terkait perubahan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 8 tentang syarat pencalonan dalam Pilkada Serentak 2024 yang diputuskan sesuai putusan MK, Ahad (25/8/2024).

Pasal yang berubah di antaranya ialah Pasal 11 dan turunannya, Pasal 13, Pasal 15. "Perubahan akibat putusan 60 dan 70. Pasal 11 ayat (1) usulan perubahannya ini persis seperti putusan MK," kata Afif dalam RDP tersebut.

Berikut isi Pasal 11 ayat (1):

Parpol peserta pemilu atau gabungan parpol peserta pemilu dapat mendaftarkan paslon jika telah memenuhi akumulasi perolehan suara sah dalam pemilu DPRD di daerah yang bersangkutan dengan ketentuan:

A. untuk mengusulkan calon gubernur dan calon wakil gubernur:

1. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada DPT sampai dengan 2 juta jiwa, parpol peserta pemilu atau gabungan parpol peserta pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 10 persen di provinsi tersebut.

2. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada DPT lebih dari 2 juta jiwa sampai dengan 6 juta jiwa, parpol peserta pemilu atau gabungan parpol peserta pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 8,5 persen di provinsi tersebut.

3. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada DPT lebih dari 6 juta jiwa sampai dengan 12 juta jiwa, parpol peserta pemilu atau gabungan parpol peserta pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 7,5 persen di provinsi tersebut.

4. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada DPT lebih dari 12 juta jiwa, parpol peserta pemilu atau gabungan parpol peserta pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 6,5 persen di provinsi tersebut.

B. untuk mengusulkan calon bupati dan wakil bupati atau wali kota dan wakil wali kota:

1. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada DPT sampai dengan 250 ribu jiwa, parpol peserta pemilu atau gabungan parpol peserta pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 10 persen di kabupaten/kota tersebut.

2. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada DPT lebih dari 250 ribu jiwa, parpol peserta pemilu atau gabungan parpol peserta pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 8,5 persen di kabupaten/kota tersebut.

3. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada DPT lebih dari 500 ribu jiwa, parpol peserta pemilu atau gabungan parpol peserta pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 7,5 persen di kabupaten/kota tersebut.

4. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada DPT lebih dari satu juta jiwa, parpol peserta pemilu atau gabungan parpol peserta pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 6,5 persen di kabupaten/kota tersebut.

Pasal 11 ayat (7):

Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termuat dalam daftar pemilih tetap di daerah bersangkutan pada Pemilu sebelumnya yang paling akhir di daerah bersangkutan.

Pasal 13 ayat (1) huruf d:

Dokumen persyaratan pencalonan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu terdiri atas:

d) surat pencalonan dan kesepakatan Partai Politik Peserta RU Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu sesuai dengan tingkatannya yang telah memenuhi persyaratan akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dengan Pasangan Calon menggunakan formulir Model B. PENCALONAN.PARPOL.KWK.

Pasal 15:

Syarat berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calcın Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf d terhitung sejak penetapan Pasangan Calon.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM) Supratman Andi Agtas pun berkomitmen menindaklanjuti revisi PKPU Nomor 8 tahun 2024 terkait Pencalonan Kepala Daerah. Supratman menyebut Kemenkumham segera mengharmonisasi Rancangan PKPU itu sebelum diundangkan.

"Sesegera mungkin kita undangkan," kata Supratman kepada wartawan, Ahad (25/8/2024).

Supratman menyebut harmonisasi PKPU itu bisa saja tuntas pada hari ini. Sebab hal ini sudah dinantikan publik. "Kalau memungkinkan hari ini, kita undangan hari ini," ujar Supratman.

Supratman menjamin Kemenkumham bakal secepatnya pengundangan PKPU terkait Pencalonan Kepala Daerah. Sebagai bentuk keseriusan, Kemenkumham mengadakan rapat pada hari ini

"Hari ini juga saya berharap tadi saya sudah hubungi dirjen dan staf untuk sesegera mungkin melakukan pengundangan hari ini," ucap Supratman.

Sebelumnya, pakar hukum tata negara dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Zainal Arifin Mochtar menilai putusan MK soal pilkada tidak perlu diatur dalam PKPU tapi bisa langsung dijalankan. Putusan MK yang dimaksud, adalah Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 tentang ambang batas (threshold) pencalonan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, serta Putusan Nomor 70/PUU-XXII/2024 mengenai syarat usia calon kepala daerah, yang sedang disoroti saat ini.

"Sudah jelas pada saat dibacakan MK bahwa keputusan tersebut bersikap erga omnes, yakni mengikat bagi siapa saja, termasuk penyelenggara," ujar Zainal yang akrab disapa Uceng tersebut saat ditemui setelah diskusi bertajuk Refleksi Penegakan Integritas Hakim Untuk Peradilan Bersih di Purwokerto, Jawa Tengah, Sabtu.

Kendati demikian, ia menyebutkan apabila memang KPU ingin membuat peraturan teknis setelah putusan MK keluar merupakan hal yang sah, tetapi hanya untuk menyesuaikan teknis pelaksanaan pilkada setelah putusan MK, bukan melakukan perubahan substansi.

Selain tak perlu diatur dalam PKPU, Uceng menuturkan KPU juga tak perlu berkonsultasi terlebih dahulu kepada pemerintah maupun DPR sebelum menerapkan putusan MK. Alasannya, kata dia, putusan MK soal pilkada tersebut merupakan judicial review (pengujian materi) yang bersifat self executing atau bisa langsung ditindaklanjuti oleh KPU.

"Putusan itu bisa dieksekusi sendiri oleh KPU, tidak perlu alat untuk mengeksekusi. Kalau mau dilakukan penyesuaian bagus, tapi bukan kewajiban," tuturnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Universitas BSI (Bina Sarana Informatika) mencatatkan prestasi membanggakan dengan berhasil memperoleh akreditasi "Unggul" untuk tiga program studi di Fakultas Teknik dan Informatika (FTI).

Ketiga program studi tersebut adalah Sistem Informasi, Teknologi Informasi, dan Informatika. Keputusan ini resmi diterima melalui Surat Keputusan dari Lembaga Akreditasi Mandiri Informatika dan Komputer (LAM INFOKOM) pada Kamis (22/8/2024) lalu.

Rektor Universitas BSI, Prof. Dr. Mochamad Wahyudi, menyebutkan, pencapaian ini sebagai tonggak sejarah baru bagi kampus.

"Alhamdulillah saya ucapkan puji syukur. Ini merupakan bukti keseriusan kami dalam mewujudkan keunggulan institusi secara maksimal," ungkapnya, kepada media, Sabtu (24/8/2024).

Ia juga menambahkan bahwa akreditasi unggul ini mencerminkan komitmen kuat dari pimpinan universitas untuk terus mendukung pengembangan akademik dan kualitas pendidikan.

Lebih lanjut, Prof. Wahyudi berharap keberhasilan ini menjadi awal yang baik untuk memperkuat kultur akademik di Universitas BSI. "Semoga ini menjadi titik baik bagi kita untuk terus membangun kultur akademik yang unggul," tambahnya.

Dengan akreditasi unggul ini, Universitas BSI sebagai Kampus Digital Kreatif, semakin memperkokoh posisinya sebagai kampus yang berorientasi pada inovasi dan pengembangan kualitas lulusannya.

“Pencapaian ini diharapkan dapat semakin memotivasi seluruh civitas akademika dalam mencapai visi dan misi universitas di masa depan,” jelasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, GAZA - Pasukan Israel mengubah "zona kemanusiaan aman" di Jalur Gaza menjadi tumpukan puing-puing dan abu, menyisakan hanya 9,5 persen wilayah yang disebut "zona aman" bagi warga sipil yang mengungsi. Hal tersebut diungkapkan Pertahanan Sipil Palestina di Gaza, Sabtu (24/8/2024).

Menurut pernyataan yang dirilis otoritas tersebut, pada awal invasi darat Israel ke Gaza awal November 2023, pasukan Israel mengusir ratusan ribu warga sipil dari Gaza utara ke Gaza selatan, mengeklaim area tersebut sebagai "zona kemanusiaan yang aman."

Awalnya, zona tersebut meliputi 230 kilometer persegi atau 63 persen dari total wilayah Gaza, termasuk lahan pertanian dan fasilitas komersial, ekonomi, dan layanan yang tersebar di wilayah seluas 120 kilometer persegi.

Ketika serangan militer Israel berlanjut, ukuran zona aman tersebut menyusut drastis, kata pernyataan itu.Otoritas tersebut menjelaskan bahwa pada awal Desember 2023, menyusul serangan Israel ke Khan Younis di Gaza selatan, wilayah kemanusiaan yang ditetapkan telah dikurangi menjadi 140 kilometer persegi, yang mencakup 38,3 persen total wilayah Gaza. Wilayah ini mencakup beberapa lahan pertanian, serta bangunan ekonomi, komersial dan jasa.

Pengurangan lebih lanjut terjadi pada Mei 2024, selama serangan Israel ke Rafah, ketika zona kemanusiaan menyusut menjadi 79 kilometer persegi, atau 20 persen dari total wilayah Gaza.

Pada pertengahan Juni 2024, zona tersebut diperkecil menjadi menjadi 60 kilometer persegi, yang hanya mencakup 16,4 persen dari total wilayah Gaza.

Wilayah tersebut meliputi jalanan biasa, jalan raya, area layanan, dan bahkan pemakaman, yang tidak satu pun dapat dianggap sebagai tempat berlindung yang benar-benar aman bagi warga sipil yang mengungsi.

Pada pertengahan Juli 2024, wilayah yang disebut "aman" oleh pasukan Israel berkurang lagi, kali ini menjadi 48 kilometer persegi, atau 13,15 persen dari total wilayah Gaza.

Akhirnya, pada Agustus 2024, tentara Israel mengurangi "zona kemanusiaan yang aman" ini menjadi hanya 35 kilometer persegi, atau 9,5 persen dari total wilayah Gaza. Zona tersebut hanya mencakup sekitar 3,5 persen dari area pertanian, layanan dan komersial, yang kemudian mempersempit ruang tempat warga sipil berlindung.

Berkurangnya zona aman yang terus berlangsung itu memperburuk krisis kemanusiaan di Gaza, karena warga sipil memiliki tempat yang lebih kecil untuk melarikan diri dari aksi kekerasan.

Israel melanjutkan serangan brutalnya di Jalur Gaza menyusul serangan Hamas pada 7 Oktober 2023, meski resolusi Dewan Keamanan PBB menyerukan gencatan senjata segera.

Serangan tersebut menewaskan lebih dari 40.200 warga Palestina, yang sebagian besar perempuan dan anak-anak, dan lebih dari 93 ribu luka-luka, menurut otoritas kesehatan setempat.

Blokade yang terus berlangsung di Gaza menyebabkan kelangkaan akut pada bahan makanan, air bersih dan obat, dan menyebabkan kehancuran pada sebagian besar wilayah tersebut.

Israel menghadapi tudingan melakukan genosida di Mahkamah Internasional, yang memerintahkan penghentian operasi militer di kota selatan Rafah, di mana lebih dari satu juta warga Palestina mencari perlindungan dari perang sebelum wilayah itu diserang pada 6 Mei.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sebanyak 46% perusahaan kesulitan saat mencari calon karyawan. Kesulitan ini disebabkan oleh kesenjangan dalam beberapa kriteria yang dibutuhkan pemberi kerja dengan tenaga kerja yang tersedia. Padahal, data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, jumlah pengangguran di Indonesia per Februari 2024 mencapai 7,2 juta orang.

Riset Populix dan KitaLulus menunjukkan, pencari kerja di Indonesia belum memiliki pengalaman, keterampilan dan tingkat pendidikan yang cukup bagi pemberi kerja. Keterampilan yang dimaksud mencakup keterampilan teknis dan non teknis. Sebanyak 50% perusahaan menyebut keterampilan teknis pelamar masih pemula/rendah, sedang sebanyak 35% perusahaan menyebut keterampilan lunak (soft skill) pelamar belum cukup baik.

Sementara tingkat pendidikan yang dibutuhkan oleh perusahaan juga timpang dengan tenaga yang tersedia.

Head of Social Research Populix Vivi Zabkie mengatakan, hasil analisis Populix terhadap 1 juta data pelamar kerja dan permintaan tenaga kerja di job portal KitaLulus, makin tinggi tingkat pendidikan yang diminta, maka makin tinggi pula kesenjangan dengan ketersediaan tenaga kerjanya. Hal yang sama juga terjadi pada kebutuhan akan pengalaman kerja.

Pada sisi lain, pencari kerja melalui survei Populix mengeluhkan sulitnya mencari kerja. Saat diminta menilai tingkat kesulitan dalam mencari kerja, rata-rata memberi skor 5,02 (pada rentang 1-10) atau terhitung cukup sulit. Tantangan yang dihadapi pekerja adalah kebutuhan akan pengalaman yang tinggi (63%), tingkat pendidikan yang tinggi (58%), dan adanya batasan usia (53%) dianggap sebagai hambatan.

“Masih dari data job portal yang kami analisis, jika dilihat lebih dalam terkait dengan pendidikan, terjadi mismatch antara jumlah pencari kerja dengan jumlah lowongan yang tersedia,” kata Vivi.

Ketersediaan jumlah lowongan untuk tingkat SMP (13%), S1 (16%) dan S2 (19%) masih sedikit dibandingkan dengan jumlah pencari kerjanya. Disamping itu, secara rasio jumlah pencari kerja, pencari kerja lulusan IPS dan IPA cukup banyak, namun rasio lowongan kerja yang tersedia sedikit.

Co-Founder KitaLulus Stevien Jimmy mengatakan, secara umum temuan survei Populix dan big data KitaLulus sejalan, kualifikasi yang sering menjadi ketidakcocokan antara yang dimiliki dan diminta dalam lowongan kerja adalah jumlah pengalaman kerja, keterampilan teknis dan tingkat pendidikan.

“Oleh karena itu, KitaLulus berusaha membantu para pencari kerja dengan menyediakan fitur AI yang membantu menilai dan merekomendasikan kandidat terbaik terhadap kebutuhan loker pemberi kerja,” ujar Jimmy.

Kondisi ketimpangan ini membuat pencari kerja yang masih menganggur merasa lebih tidak percaya diri.

“Jika dilihat lebih dalam, responden pencari kerja yang saat ini belum memiliki pekerjaan lebih banyak yang merasa insecure karena lebih banyak mengungkapkan kesulitannya, seperti pengalaman yang dibutuhkan terlalu tinggi (68%), tingkat pendidikan yang dibutuhkan terlalu tinggi (59%), serta khawatir akan banyaknya saingan (53%),” kata Vivi.

Meski begitu secara umum, pencari kerja tetap coba melamar walaupun kualifikasi syarat yang tertera pada lowongan lebih tinggi. Syarat yang lebih banyak coba tetap dilamar adalah soft skill, pengalaman, dan keterampilan teknis. Sedangkan batasan usia, tingkat pendidikan, dan keterampilan bahasa tetap coba dilamar, tetapi tidak sebanyak yang lain.

Riset Populix dan KitaLulus mengenai ketimpangan antara lowongan dan tenaga kerja disusun berdasarkan 3 data survei; survei kepada 1330 pencari kerja, survei terhadap 530 pencari kerja dan survei kepada 100 perusahaan serta analisis terhadap 1 juta data dari job portal KitaLulus. Pengumpulan data dilakukan pada bulan Juni 2024.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM) Supratman Andi Agtas berkomitmen menindaklanjuti revisi Peraturan KPU (PKPU) Nomor 8 tahun 2024 terkait Pencalonan Kepala Daerah. Supratman menyebut Kemenkumham segera mengharmonisasi Rancangan PKPU itu sebelum diundangkan.

Hal itu disampaikan Supratman merespons hasil dari Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR RI bersama KPU RI terkait perubahan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 8 tentang syarat pencalonan dalam Pilkada Serentak 2024 yang diputuskan sesuai putusan Mahkamah Konstitusi (MK), Ahad (25/8/2024). "Sesegera mungkin kita undangkan," kata Supratman kepada wartawan, Ahad (25/8/2024).

Supratman menyebut harmonisasi PKPU itu bisa saja tuntas pada hari ini. Sebab hal ini sudah dinantikan publik. "Kalau memungkinkan hari ini, kita undangkan hari ini," ujar Supratman.

Supratman menjamin Kemenkumham bakal secepatnya mengundangkan PKPU terkait Pencalonan Kepala Daerah. Sebagai bentuk keseriusan, Kemenkumham mengadakan rapat pada hari ini

"Hari ini juga saya berharap tadi saya sudah hubungi dirjen dan staf untuk sesegera mungkin melakukan pengundangan hari ini," ucap Supratman.

Diketahui, Komisi II DPR RI baru saja menyetujui revisi PKPU Nomor 8 tentang Pencalonan Kepala Daerah. Kesepakatan tersebut diketok dalam RDP pada hari ini.

Revisi PKPU ini guna menindaklanjuti putusan MK nomor 60/PUU-XXII/2024 dan 70/PUU-XXII/2024. Isi putusan MK nomor 60 yaitu memutuskan bahwa partai politik atau gabungan partai politik bisa mengajukan calon kepala daerah (gubernur, bupati, atau wali kota) meskipun tidak memiliki kursi di DPRD. Kemudian ambang batas suara sah partai atau koalisi mengusulkan pasangan calon berkisar 6,5-10 persen sesuai jumlah pendudukA

Sedangkan putusan MK 70 menetapkan calon gubernur dan wakil gubernur harus berumur minimal 30 tahun ketika penetapan calon kepala daerah.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Mochammad Afifuddin merespons hasil dari Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR RI bersama KPU RI terkait perubahan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 8 tentang syarat pencalonan dalam Pilkada Serentak 2024 yang diputuskan sesuai putusan Mahkamah Konstitusi (MK), Ahad (25/8/2024). Afifuddin menyebut KPU akan secepatnya mengharmonisasi revisi PKPU itu.

"Sore kami akan harmonisasi dengan Kementerian Hukum dan HAM dan akan segera diundangkan, setelah itu kita sampaikan ke publik," kata Afif kepada wartawan, Ahad (25/8/2024).

Afif menjamin KPU akan mematuhi putusan MK terkait Pilkada yang baru saja diketok. "Semua usulan KPU, usulan perubahan untuk mengadopsi putusan MK 60 dan 70 sudah dilakukan dan sudah diterima seluruhnya," ujar Afif.

Afif juga menyebut nomor pengaturan dan kelengkapan lain terkait PKPU itu akan dikeluarkan pascaharmonisasi. "Setelah harmonisasi (nomor pengaturan dikeluarkan), Insya Allah secepatnya karena memang kita, saya sendiri menyampaikan agar proses dilakukan secepatnya," ujar Afif.

Afif menyebut hal ini dilakukan lantaran tenggat waktu kian mepet. KPU menjadwalkan pendaftaran bakal pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dibuka pada 27-29 Agustus 2024.

"Karena situasi dan kebutuhan pendaftaran yang semakin dekat," ujar Afif.

MK memutuskan mengubah ambang batas pencalonan kepala daerah lewat Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024, yang dimohonkan Partai Buruh dan Gelora, Selasa (20/8/2024). MK menetapkan ambang batas pencalonan kepala daerah tidak lagi sebesar 25 persen perolehan suara partai politik atau gabungan partai politik hasil Pileg DPRD sebelumnya, atau 20 persen kursi DPRD.

MK memutuskan ambang batas pencalonan kepala daerah oleh partai politik disamakan dengan ambang batas pencalonan kepala daerah dari jalur independen/nonpartai/perseorangan. Lewat Putusan Nomor 70/PUU-XXII/2024, MK juga menyatakan syarat usia calon kepala daerah dihitung sejak penetapan yang bersangkutan sebagai calon kepala daerah oleh KPU bukan saat pelantikan.

Pada hari ini, rancangan perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 8 Tahun 2024 diketok oleh Komisi II DPR RI dalam rapat konsulitasi bersama KPU. Dengan demikian, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terbaru menjadi rujukan dalam Pilkada 2024.

Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia menyampaikan konsultasi perubahan PKPU itu dalam rangka memenuhi syarat formil saja. Pasalnya, materi perubahan PKPU mengenai pencalonan di Pilkada serentak 2024 mengadopsi putusan MK.

“Rapat konsultasi tentang PKPU, revisi PKPU Nomor 8 ini adalah proses formil saja,” kata Doli di Senayan pada Ahad (25/8/2024).

Doli menyebut DPR RI dan KPU RI sudah meninjau ulang materi perubahan PKPU setelah putusan MK. Selanjutnya, KPU menyiapkan draf yang disusun dengan mencantumkan semua isi putusan MK nomor 60/PUU-XXII/2024 dan 70/PUU-XXII/2024.

"Secara materil kita sepakat bahwa revisi PKPU Nomor 8 itu rujukannya, alas hukumnya adalah putusan MK bulat-bulat," ujar Doli.

Doli menjamin PKPU itu tak melenceng dari putusan MK. "Tidak ada yang kurang, tidak ada yang ditambah," ujar politikus Golkar itu.

Diketahui, RDP itu dihadiri Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja, dan Ketua DKPP Heddy Lugito. Adapun kubu pemerintah diwakili oleh Menkumham Supratman Andi Agtas, Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Polpum Kemendagri) Togap Simangunsong.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kegagalan Norwegia lolos ke putaran final Euro 2025 menjadi berkah tersamar untuk Erling Haaland dan Manchester. Karena tidak bermain sepanjang musim panas dan lebih banyak menghabiskan waktu untuk membantu ayahnya menebang kayu, Haaland bugar pada awal musim dan langsung tajam di kotak penalti.

Dalam dua pertandingan Man City di Liga Primer Inggris, Haaland telah mencetak empat gol. Termasuk hattrick dalam kemenangan 4-1 atas Ipswich Town di Stadion Etihad, Sabtu (24/8/2024).

Ini berarti dia telah memiliki dua kali lipat jumlah gol dari pemain lain, meskipun musim baru dimulai. Namun pelatih Man City Pep Guardiola sangat senang dengan penampilan Haaland yang terlihat sangat segar.

"Saya katakan beberapa pekan lalu bahwa ia merasa lebih baik dari musim-musim sebelumnya," ujar Guardiola dikutip dari BBC, Ahad (25/8/2024).

"Saya ingat dia mengatakan sebelumnya bahwa dia masih lelah, tetapi musim ini tanpa Euro dia tiba dengan sangat baik."

Guardiola menegaskan, tentu saja Haaland tidak bisa bermain dala. semua pertandingan hingga akhir musim. Namun, eks bintang Borussia Dortmund ini tahu betapa pentingnya dia mencetak begitu banyak gol untuk City.

Haaland telah finis sebagai pencetak gol terbanyak Liga Primer Inggris dalam dua musim awalnya di Inggris.

Dia mencetak 36 gol yang luar biasa pada musim 2022-23 dan 27 gol pada musim lalu. Jumlah tersebut masih lima gol lebih banyak dari siapa pun, meski sempat absen dalam beberapa pertandingan karena cedera.

Haaland kini hanya berjarak enam gol dari torehan 100 gol untuk City, jumlah yang lebih luar biasa mengingat ia baru memainkan 101 pertandingan.

"Angka-angka itu lelucon," kata Guardiola. "Dia bisa bersaing dalam hal gol dengan Ronaldo dan Messi."

"Itu adalah kekuatan yang luar biasa bagi kami dan kami sangat senang memilikinya, semoga dia bisa berada di sini selama bertahun-tahun."

REPUBLIKA.CO.ID, SINGAPURA -- Kementerian Kesehatan Singapura mulai Kamis (22/8/2024), melakukan pemeriksaan suhu dan visual untuk pengunjung dan awak dari pesawat tertentu yang masuk di bandara Changi. Ini dilakukan sebagai upaya pencegahan terhadap bahaya Mpox.

Dikutip dari Channel News Asia, Ahad (25/8/2024), pemeriksaan tersebut akan dilakukan bagi mereka yang datang dari tempat-tempat yang berpotensi terkena risiko wabah Mpox.

Sejauh ini, tidak ada penerbangan langsung antara Singapura dan negara mana pun yang terkena wabah Mpox. Tindakan pemeriksaan serupa juga akan diterapkan di pos pelabuhan laut bagi awak kapal dan penumpang yang datang dari daerah terdampak Mpox.

"Tindakan pencegahan ini akan meningkatkan pengawasan Singapura terhadap Mpox di perbatasan," tulis Kementerian Kesehatan dalam pernyataannya.

Peringatan kesehatan telah diberlakukan di pos pemeriksaan udara sehingga para pelancong harus mengambil tindakan pencegahan pribadi yang diperlukan untuk menghindari penularan.

“Wisatawan sangat disarankan untuk meлmatuhi imbauan ini, terutama jika mereka bepergian dari dan ke negara-negara yang terkena dampak."

“Wisatawan yang mengalami demam, ruam dan/atau gejala yang mirip dengan Mpox akan dirujuk untuk pemeriksaan medis,” tulis Kementerian Kesehatan.

Hingga Kamis (22/8/2024), sebanyak 13 kasus Mpox yang terkonfirmasi telah terdeteksi di Singapura pada tahun ini. Namun, semuanya merupakan infeksi klade 2 yang tidak terlalu parah.

Pada pekan lalu, WHO telah menyatakan Mpox sebagai keadaan darurat kesehatan masyarakat global untuk kedua kalinya dalam dua tahun. Sekitar 3,6 persen kematian Mpox terjadi, dengan anak-anak menjadi lebih berisiko.

"Sejauh ini, wabah tersebut secara umum masih terbatas di Afrika, dengan dua kasus mpox klade I yang lebih parah dilaporkan di Swedia dan Thailand. Saat ini tidak ada laporan penyebaran lokal di kedua negara ini," ujar Kementerian Kesehatan Singapura.