REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Bakal calon gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi memastikan akan mundur dari institusi Polri setelah ditetapkan sebagai calon gubernur Jawa Tengah oleh KPU provinsi. Luthfi beserta pasangannya yakni Taj Yasin Maimoen mengaku akan mendaftar sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah pada 29 Agustus 2024 mendatang.

"Kalau peraturannya kan setelah ada penetapan calon baru kita mengundurkan diri. Sekarang belum, daftar saja belum," kata Ahmad Luthfi saat ditemui di gedung DPP Partai Gerindra, Jumat (23/8/2024).

Kini, polisi berpangkat komisaris jenderal (komjen) dan menjabat sebagai Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Perdagangan itu hanya akan fokus mempersiapkan persyaratan administrasi untuk diserahkan ke KPU.

Sebelumnya berdasarkan jadwal pilkada yang diunggah di situs resmi KPU, pendaftaran pasangan calon kepala daerah akan dibuka pada 27 Agustus hingga 29 Agustus 2024. Setelah itu, KPU akan melakukan penelitian persyaratan pasangan calon pada 27 Agustus 2024 hingga 21 September 2024.

Setelah proses penelitian persyaratan selesai, barulah KPU akan melakukan penetapan pasangan calon pada 22 September 2024. Jika merujuk pada jadwal tersebut, dapat dipastikan Ahmad Luthfi akan mundur dari Institusi Polri setelah tanggal 22 September 2024.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Resmi, Program Studi Informatika Program Doktor (S3) Universitas Nusa Mandiri (UNM) telah dibuka berdasarkan Surat Keputusan (SK) yang diterima dari Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) Wilayah 3, pada Jumat 9 Agustus 2024, lalu. Program Doktor (S3) Universitas Nusa Mandiri (UNM) menyiapkan kurikulum unggul untuk menghasilkan lulusan pelopor bidang teknologi masa depan.

Rektor Universitas Nusa Mandiri (UNM), Prof Dwiza Riana mengatakan mahasiswa Program studi Informatika Program Doktor (S3) akan menjalani masa studi sebanyak enam semester dengan 44 SKS total keseluruhannya.

“Dengan menyelenggarakan program doktor (S3) program studi informatika yang unggul, mandiri, dan berinovasi dalam transformasi digital bisnis memakai kurikulum yang sesuai di bidang Computer Vision dan Biomedical Informatics, Kampus Digital Bisnis Universitas Nusa Mandiri (UNM) siapkan lulusan pelopor bidang teknologi,” ungkap Prof Dwiza dalam keterangan rilis, Jumat (23/8/2024).

Untuk menjaga komitmen Universitas Nusa Mandiri (UNM), Prof Dwiza menegaskan bahwa UNM akan terus memberikan manfaat bagi masyarakat luas dengan usaha menerapkan ilmu yang dimiliki dalam menyelesaikan masalah-masalah yang ada di lingkungan sekitar.

“Sinergi yang baik akan menciptakan lingkungan akademis yang kondusif dan produktif. Dengan kurikulum yang unggul, Program Doktoral Universitas Nusa Mandiri (UNM) siapkan lulusan pelopor bidang teknologi,” katanya.

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Salah satu kandidat ketua umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdul Rochman (Gus Adung) batal maju dalam pencalonan di Muktamar ke-VI PKB di Bali pada Jumat (23/8/2024). Sebelumnya, Gus Adung sempat disebut-sebut sebagai lawan kuat Cak Imin dalam agenda akbar PKB tersebut.

Gus Adung memilih mundur dalam kompetisi di Muktamar ke-VI PKB di Bali lantaran diminta fokus menuntaskan tugasnya sebagai Koordinator Staf Khusus Menteri Agama (Menag) RI.

"Jelang muktamar yang tinggal hitungan jam ini terus terang dinamikanya begitu kencang. Di sisi lain ada tugas utama di Kementerian Agama yang juga membutuhkan konsentrasi tinggi. Setelah berdiskusi cukup intens, Gus Men (Menag RI Yaqut Cholil Qoumas) akhirnya meminta saya untuk mengutamakan tugas-tugas di pemerintahan," ujar Gus Adung dalam keterangan persnya, Jumat (23/8/2024).

Dengan alasan yang lebih kuat itulah, Gus Adung sebagai santri sepenuhnya takdzim atas arahan Gus Men dan memutuskan untuk menarik diri dari pencalonan sebagai ketua umum PKB.

"Bagi saya Gus Men ini adalah kiai, pimpinan saya, sekaligus ulil amri," ucap Gus Adung.

Dia mengakui, keputusan mundur ini pasti mengagetkan banyak pihak, termasuk para kiai dan ratusan pengurus cabang yang sudah mendukungnya. Gus Adung berharap, meski dia batal maju, Muktamar PKB benar-benar berjalan demokratis dan menghasilkan pemimpin yang memiliki komitmen tinggi terhadap kemajuan partai.

Atas keputusannya ini, Gus Adung juga segera menyampaikan arahan kepada para pendukungnya, termasuk mendorong agar menempatkan muktamar sebagai forum evaluatif yang kritis untuk mengembalikan PKB sebagai partai yang reformis, terbuka dan modern.

"Saya dengan kerendahan hati mohon maaf atas keputusan ini. Saya yakin perubahan dan kemajuan di PKB akan segera terwujud dengan kesadaran dan komitmen bersama para kader. Saya yakin ini keputusan terbaik," kata Gus Adung.

Sementara itu, Menag Yaqut Cholil Qoumas mengakui dirinya baru hari ini menerima permohonan izin dari Abdul Rochman untuk mengikuti kontestasi di Muktamar VI PKB. Selaku atasan, ia tidak mengizinkan Gus Adung untuk ikut bursa pemilihan calon ketua umum PKB karena masih banyak tugas di Kementerian Agama yang harus diselesaikan.

"Tadi Adung menghadap saya minta izin. Saya nggak kasih izin. Wong pekerjaan di kantor masih banyak kok ikutan muktamar segala. Saya larang. Apalagi dia sudah komitmen sejak awal menjadi staf khusus saya untuk fokus membantu tugas-tugas di Kementerian Agama," ujar Gus Men.

Gus Men menjelaskan, dirinya akan sowan ke kiai-kiai untuk menyampaikan bahwa Adung tidak diperkenankan untuk ikut mencalonkan diri sebagai Ketum PKB.

"Atas pembatalan ini saya juga akan sowan atau menyampaikan kepada para kiai yang telah memberikan restu dan dukungan. Saya menyampaikan rasa hormat dan terima kasih. Pembatalan ini semata-mata ada tugas yang harus diselesaikan Adung untuk kepentingan masyarakat lebih luas yang waktunya nggak bisa dibagi dengan ikut muktamar," kata Gus Men.

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA - Organisasi Masyarakat Rampai Nusantara bakal menggelar rapat kerja nasional (rakernas) ke II selama dua hari pada 26 dan 27 Agustus 2024 di Ancol Jakarta.

"Di Putri Duyung Resort, di dalam Taman Impian Jaya Ancol," kata Ketua Umum Rampai Nusantara Mardiansyah Semar dalam konferensi pers di kantor DEN Rampai Nusantara, Jakarta Timur, Jumat (23/8/2024).

Semar mengatakan rakernas akan dihadiri oleh seluruh pengurus Dewan Eksekutif Nasional, Dewan Eksekutif Wilayah, perwakilan Dewan Eksekutif Daerah serta tamu undangan dari beberapa tokoh nasional.

"Kami sudah menerima laporan dari teman-teman OC panitia bahwa peserta yang akan hadir adalah perwakilan dari pengurus nasional dan 34 pengurus wilayah provinsi dan 300 pengurus tingkat kabupaten kota dengan jumlah total 800 peserta, juga kami mengundang beberapa tokoh nasional untuk hadir pada pembukaan rakernas," ujar Semar.

Rampai Nusantara akan membahas rencana strategis organisasi dan rekomendasi untuk presiden terpilih Prabowo-Gibran yang akan dilantik dalam dua bulan mendatang.

"Tentu pokok-pokok bahasan yang akan menjadi concern kami adalah konsolidasi dan rencana strategis untuk internal organisasi kedepan, selain itu karena kami dari awal menjadi bagian dari yang terlibat dalam pemenangan Prabowo-Gibran tentu kami juga akan membahas rekomendasi untuk pemerintahan mendatang, yang penting dari itu semua bahwa kehadiran Rampai Nusantara harus mendatangkan manfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia," tambahnya.

Sementara itu ketua panitia Rakernas ke II Rampai Nusantara, Ihsan Jauhari, menyampaikan persiapan rakernas sudah hampir 90 persen selesai dan berharap tidak ada kendala selama rakernas nanti berjalan.

"Persiapan Rakernas ke II Rampai Nusantara hampir rampung semua, sudah 90 persen siap untuk pelaksanaanya termasuk para peserta yang dari daerah juga satu dua hari ini sudah mulai bergerak ke Jakarta, undangan untuk beberapa tokoh nasional juga sudah tersampaikan, venue acara juga sudah siap," ujar Ihsan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kalimantan Tengah melahirkan banyak pejuang yang turut dalam upaya memerdekakan dan mempertahankan kedaulatan negeri ini. Seorang tokoh dari Kalimantan Tengah adalah satu contoh di antaranya.

Sosok ini lahir dengan nama Moeljono Nasution pada 11 November 1921 di Magetan, Jawa Timur. Bagaimanapun, putra mantan wedana ini lebih dikenang sebagai pejuang dari Kabupaten Seruyan, Kalteng.

Saat remaja, lelaki yang akrab disapa Mulyono ini menempuh pendidikan di Sekolah Teknik Ratu Emma selama tiga tahun. Setelah lulus, ia sempat bekerja sebagai asisten di sebuah otoritas air di Jawa Timur dan Madura.

Namun, minatnya kian tinggi pada dunia kemiliteran. Hingga kemudian, dirinya diterima di Tentara Kerajaan Hindia Belanda (KNIL), yakni pada Korps Teknik. Waktu itu, gelarnya adalah sersan. Di antara tanggung jawabnya adalah mengawasi para kuli yang membangun gudang senjata.

Memasuki tahun 1942, Jepang masuk ke Tanah Air. Pemerintah kolonial Belanda kalang kabut, tidak mampu mempertahankan wilayah ini.

Antara tahun 1942 dan 1943, Mulyono dipaksa tentara pendudukan Jepang untuk menyerahkan pos militer tempatnya bekerja dan bertanggung jawab. Alih-alih menyerah, ia melawan dan bahkan menembaki tentara Nippon.

Alhasil, ia pun diburu. Semasa menjadi buronan, Mulyono menuju Sumatra. Di sanalah, ia tetap bertahan hingga akhirnya Proklamasi Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 1945.

Dalam masa revolusi, Mulyono yang sudah kembali ke Jombang, Jatim, bergabung dengan Badan Keamanan Rakyat (BKR), yakni cikal bakal TNI. Salah satu misi yang pernah dijalaninya adalah mengepung basis Jepang di Surabaya untuk merebut persenjataan.

Sukses dengan misi itu, ia pun dipindahkan ke Semarang. Turut serta pula dalam Pertempuran Lima Hari di kota pesisir Jawa Tengah itu.

Hijrah ke Kalimantan

Mulyono lalu menghadap Zulkifli Lubis--belakangan pejabat Kepala Staf TNI-AD tahun 1955. Di hadapannya, ia menyatakan siap dikirim ke luar Jawa. Di Kalimantan, ia ditugaskan untuk turut mendukung upaya pemerintah menyiarkan kemerdekaan RI pada penduduk setempat.

Mulyono menetap di Kuala Pembuang, kini ibu kota Kabupaten Seruyan. Pada Juli 1946, ia ditugaskan untuk menghadapi sejumlah pasukan Belanda (NICA), yang masuk ke Kalimantan dengan ikut Sekutu.

Pada Oktober 1946, Mulyono dan kawan-kawan mengepung pos Belanda di Tumbang Manjul. Walau tak berhasil dalam operasi ini, ia tetap diapresiasi dan mendapatkan penugasan lainnya.

Bagaimanapun, sejak itu Mulyono menjadi buruan NICA. Ia pun melarikan diri ke Sambas, setelah sempat buah sauh di Singapura.

Pada masa pemerintahan Sukarno, Mulyono tercatat pernah terlibat dalam operasi militer RI untuk mendukung Konfrontasi dengan Malaysia. Ini adalah sebuah misi yang direstui Sukarno. Mulyono dan kawan-kawan turut bergerilya di Serawak untuk berupaya merebut wilayah itu ke pangkuan RI.

Kapten Mulyono wafat pada 11 Mei 1975 di Banjarmasin. Sebelumnya, ia sempat mengalami kecelakaan saat menumpangi perahu motor di Kalimantan Timur.

Dilansir dari Antara, 11 November 2022, Pemerintah Kabupaten Seruyan pernah mengusulkan Kapten Mulyono agar diangkat menjadi pahlawan nasional. "Karena beliau ini (Kapten Mulyono) bukannya pejuang lari, tapi memang pejuang yang berhadap-hadapan dan berjuang dengan darah, keringat, air mata, bahkan juga membentuk pasukan perlawanan," ujar bupati Seruyan kala itu, Yulhadir.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) kemungkinan akan pindah ke Ibu Kota Nusantara atau IKN, Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Rencananya, presiden akan pindah pada September 2024.

"Kalau yang saya tahu programnya Pak Presiden Jokowi, kalau nanti bandaranya (IKN) ini beroperasi pada minggu pertama September, beliau pindah ke sana," ujar Basuki di Jakarta, Jumat (23/8/2024).

Basuki akan melakukan pengecekan progres pembangunan landasan pacu atau runway Bandara IKN pada pekan ini. Saat ini progres konstruksi runway Bandara IKN yang baru terbangun 1.100 meter dari target sementara 2.200 meter.

"(Bandara IKN) ini besok baru kita mau cek. Jadi mungkin kalau 2.200 meter targetnya hitungan ya, kalau tidak ada hujan konstruksi runway sepanjang 2.200 meter tersebut diharapkan dapat selesai pada tanggal 2 September. Jadi kita hitung terus. Nanti ketika runway-nya selesai, kemudian nanti dua hari pasang lampu-lampu semua," katanya.

Basuki mengatakan, Bandara IKN ditargetkan bisa dimanfaatkan pada pekan pertama September. Berdasarkan informasi sebelumnya, Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengungkapkan bahwa kemungkinan gelombang pertama ASN yang pindah ke Nusantara, Kalimantan Timur, pada September 2024.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menyatakan bahwa pemindahan ASN ke IKN secara bertahap mulai tahun ini hingga 2029 melalui tiga prioritas. Pemerintah mengutamakan ASN yang menguasai literasi digital untuk dipindahkan ke IKN.

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyatakan tidak ingin memaksakan kepindahan ASN ke Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, seperti yang direncanakan pada bulan September, jika belum siap.

Presiden mengatakan bahwa kepindahan ASN disesuaikan dengan kondisi di lapangan, seperti sudah siapnya rumah susun (rusun) ASN untuk dihuni. Kepala Negara menyatakan kepindahan ASN dapat diundur jika fasilitas memang belum siap.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin menyampaikan tiga arahan strategis dalam reformasi tata kelola pasar tenaga kerja Indonesia.

"Pertama, kembangkan dan sempurnakan Sistem Informasi Pasar Kerja yang telah ada," kata dia dalam sambutan pada Peresmian Pembukaan Festival Ketenagakerjaan (Naker Fest) 2024 di Jakarta International Expo (JIExpo) Kemayoran di Jakarta, Jumat.

Wapres sebagaimana keterangan Biro Pers Sekretariat Wapres menyampaikan sistem tersebut harus mampu mengarahkan dunia pendidikan dan pelatihan untuk mencetak talenta-talenta yang dibutuhkan oleh dunia kerja.

"Sehingga nantinya, sistem dapat melakukan pencocokan keahlian dan kebutuhan dalam pasar tenaga kerja. Selain itu, sistem ini harus bisa menurunkan biaya rekrutmen tenaga kerja sehingga membuat perusahaan menjadi semakin kompetitif," katanya.

Kedua, katanya, menunjukkan komitmen terhadap reformasi pasar tenaga kerja Indonesia dengan mempromosikan peluang investasi dan menciptakan lapangan pekerjaan di Indonesia kepada para investor.

Dengan upaya perbaikan iklim investasi, ia menilai, para investor akan terdorong minatnya untuk menanamkan modal di Indonesia.

"Hal ini akan membuka lebih banyak peluang untuk penciptaan lapangan pekerjaan, mendukung pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat," katanya.

Ketiga, ia menilai, perlu peningkatan kolaborasi yang lebih baik antara pemerintah, perusahaan, dan pekerja serta seluruh pemangku kepentingan dalam menciptakan ekosistem ketenagakerjaan.

Menurut dia, kolaborasi merupakan kunci utama dalam menyukseskan berjalan seluruh sistem, perencanaan, dan regulasi yang telah disusun.

Dia berharap, penyelenggaraan Naker Fest 2024 dapat menjadi jembatan kolaborasi antarpemangku kepentingan di bidang ketenagakerjaan sehingga ke depan bidang ketenagakerjaan di Indonesia dapat semakin maju, unggul, dan kompetitif.

"Saya harap Naker Fest 2024 menjadi wadah komunikasi interaktif antara pemerintah dan masyarakat, terutama bagi angkatan kerja muda, sekaligus sinyal bagi calon investor atas komitmen kita mereformasi dan memperbaiki pasar tenaga kerja Indonesia,” ujar Wapres.

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah melaporkan bahwa penyelenggaraan Naker Fest merupakan inisiatif strategis dalam konteks reformasi tata kelola pasar tenaga kerja Indonesia.

Ia mengharapkan Naker Fest 2024 dapat menjadi etalase besar yang memberikan informasi dan layanan ketenagakerjaan melalui kerja sama dengan para pemangku kepentingan di bidang ketenagakerjaan.

"Dilandasi niat bersama, komitmen kolektif, sebagai satu kesatuan ekosistem pembangunan ketenagakerjaan untuk menghadapi problematika dunia ketenagakerjaan," ujar Ida.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Abdul Rochman (Cak Adung), yang sempat akan maju sebagai kandidat calon ketua umum PKB kini resmi membatalkan rencananya. Cak Adung mengaku diminta fokus untuk menuntaskan membantu Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas (Gus Yaqut).

"Setelah berdiskusi cukup intensif, Gus Men (Yaqut Cholil Qoumas), meminta saya untuk mengutamakan tugas-tugas di pemerintahan. Maka, dengan alasan yang lebih kuat itulah, saya sebagai santri sepenuhnya takdzim atas arahan Gus Men dan memutuskan untuk menarik diri dari pencalonan sebagai ketua umum PKB. Bagi saya Gus Men ini adalah kiai, pimpinan saya, sekaligus ulil amri," ujar Adung di Jakarta, Jumat (23/8/2024).

Staf Khusus Menteri Agama itu mengatakan, keputusan mundur ini pasti mengagetkan banyak pihak, termasuk para kiai dan ratusan pengurus cabang yang sudah mendukungnya maju. Adung berharap meski dia batal maju, Muktamar PKB benar-benar berjalan demokratis dan menghasilkan pemimpin yang memiliki komitmen tinggi terhadap kemajuan partai.

Atas keputusannya ini, Adung juga segera menyampaikan arahan kepada para pendukungnya, termasuk mendorong agar menempatkan muktamar sebagai forum evaluatif yang kritis untuk mengembalikan PKB sebagai partai yang reformis, terbuka, dan modern.

"Saya dengan kerendahan hati mohon maaf atas keputusan ini. Saya yakin perubahan dan kemajuan di PKB akan segera terwujud dengan kesadaran dan komitmen bersama para kader. Saya yakin ini keputusan terbaik," kata dia.

Sementara itu, Menag Yaqut Cholil Qoumas mengaku bahwa dirinya baru hari ini menerima permohonan izin dari Abdul Rochman untuk mengikuti kontestasi di Muktamar VI PKB. Selaku atasan, ia tidak mengizinkan Adung untuk ikut bursa pemilihan calon ketua umum PKB, karena masih banyak tugas di Kementerian Agama yang harus diselesaikan.

"Tadi Adung menghadap saya minta izin. Saya nggak kasih izin. Wong pekerjaan di kantor masih banyak kok ikutan muktamar segala. Saya larang. Apalagi, dia sudah komitmen sejak awal menjadi staf khusus saya untuk fokus membantu tugas-tugas di Kementerian Agama," kata Yaqut.

Gus Yaqut menjelaskan, dirinya akan sowan ke kiai-kiai untuk menyampaikan bahwa Adung tidak diperkenankan untuk ikut mencalonkan diri sebagai ketum PKB.

"Atas pembatalan ini, saya juga akan sowan atau menyampaikan kepada para kiai yang telah memberikan restu dan dukungan. Saya menyampaikan rasa hormat dan terima kasih. Pembatalan ini semata-mata ada tugas yang harus diselesaikan Adung untuk kepentingan masyarakat lebih luas, yang waktunya nggak bisa dibagi dengan ikut muktamar," kata Menag.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mandataris Pleno Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) terkait Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyampaikan hasil temuannya pada Jumat (23/8/2024). Dari temuan dan bukti yang diperoleh, terdapat sejumlah kesimpulan.

Antara lain, berupa ajakan kepada segenap muktamirin PKB untuk mengembalikan partai tersebut ke Khittah 1998 dan desain AD/ART sebagaimana aslinya. Rapat Pleno PBNU pada 27-28 Juni 2024 menetapkan beberapa keputusan.

Di antaranya, menugaskan tim yang terdiri dari KH Anwar Iskandar (Wakil Rais Aam) dan H Amin Said Husni (Wakil Ketua Umum) untuk melakukan pendalaman tentang hubungan PKB dengan Nahdlatul Ulama (NU).

Amin Said Husni mengatakan, tim PBNU sudah melaporkan temuannya kepada Rais Aam dan Ketua Umum PBNU. Hal itu setelah melakukan pendalaman melalui serangkaian studi dokumen historis dan mewawancarai sejumlah narasumber yang relevan.

Berikut hasilnya:

1. PKB dideklarasikan pada 23 Juli 1998 sebagai partai politik yang lahir dari rahim NU dan proses kelahirannya 'dibidani' oleh PBNU melalui serangkaian rapat-rapat resmi PBNU dan penerbitan surat-surat resmi PBNU dengan melibatkan seluruh struktur organisasi secara nasional.

2. Sebagai anak kandung Gerakan Reformasi yang lahir dari rahim NU, PKB pada awal kelahirannya benar-benar menjadi mirroring NU, baik dari aspek nilai-nilai dasar perjuangannya, desain konstitusi dan permusyawaratannya, maupun struktur organisasinya. Konsep struktur kepemimpinan PKB menganut struktur kepemimpinan NU di mana ulama menempati posisi kepemimpinan tertinggi. Dewan Syura berada di atas Dewan Tanfidz. Dewan Syura adalah Pimpinan Tertinggi Partai. Sedangkan Dewan Tanfidz adalah eksekutif/pelaksana saja (padsal 16 AD PKB Tahun 1998).

3. Sejak Muktamar Luar Biasa PKB di Ancol Jakarta pada 2008, PKB di bawah kepemimpinan Muhaimin Iskandar terus mengalami perubahan yang sangat mendasar dan bahkan menyimpang sangat jauh dari desain aslinya. Yang paling prinsipil adalah perubahan posisi dan kewenangan Dewan Syura yang tidak lagi berkedudukan sebagai Pimpinan Tertinggi Partai, melainkan hanya sebagai dewan penjaga garis-garis perjuangan partai (Pasal 17 AD PKB Tahun 2019).

4. Selain itu juga terjadi penyimpangan pada sistem permusyawaratan PKB. Pada awalnya, PKB dirancang sebagai partai politik yang demokratis dan menganut piramida kedaulatan anggota. Ketua Dewan Tanfidz pada setiap tingkat kepengurusan dipilih dari dan oleh peserta musyawarah setelah mendapat persetujuan dari Ketua Dewan Syura terpilih. Namun sekarang prinsip dasar permusayawaratan dan kedaulatan itu dirombak sedemikian rupa, sehingga pimpinan partai di tingkat DPW dan DPC tidak lagi dipilih dari dan oleh peserta musyawarah, melainkan ditetapkan secara top-down oleh DPP PKB.

5. Muktamar PKB Tahun 2019 menghasilkan AD-ART PKB yang semakin jauh menyimpang dari khittahnya. Ketua Umum DPP PKB dinobatkan sebagai satu-satunya 'Mandataris Muktamar'. Kekuasaan semakin memusat di tangan Muhaimin Iskandar selaku Ketua Umum. Dia punya kewenangan mengambil tindakan apa saja atas nama ‘menjaga keutuhan organisasi’. Dia juga berkuasa untuk mengubah struktur, menyusun, mengganti, dan memberhentikan personalia pengurus (Pasal 19 AD PKB Tahun 2019).

Selanjutnya, kata Amin Said, perlu dicatat keberhasilan PKB tidak bisa hanya diukur secara kuantitatif dari perolehan kursinya di dewan. Melainkan juga, sambung dia, yang lebih substansial adalah seberapa kokoh PKB berpegang pada prinsip-prinsip dasar yang diamanahkan oleh NU kepada PKB pada saat didirikannya.

"Berdasarkan temuan-temuan tersebut, maka dengan mengacu pada nilai-nilai dan spirit yang mendasari didirikannya PKB pada 1998, dan untuk mencegah kemungkinan semakin jauhnya penyimpangan PKB dari desain aslinya, dengan ini PBNU mengajak kepada seluruh peserta Muktamar PKB yang akan bermusyawarah di Bali pada tanggal 24-25 Agustus 2014 untuk kembali ke Khittah PKB 1998 dan mengembalikan AD-ART PKB kepada desain aslinya," kata Amin Said dalam siaran pers di Jakarta, Jumat (23/8/2024).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Ganjarist Kris Tjantra beserta jajaran pengurus mengikuti aksi demonstrasi bersama ribuan massa di depan kompleks Dewan Perwakilan Rakyat/Majelis Perwakilan Rakyat (DPR/MPR), di kawasan Senayan, Jakarta, Kamis (22/8/2024).

Ganjarist bersama berbagai elemen masyarakat, mulai dari buruh, mahasiswa hingga sejumlah komika dan artis ternama menolak revisi Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) karena akan menganulir putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang Pilkada.

"Kami dari Ganjarist hadir di sini bersama ribuan masyarakat dari berbagai elemen masyarakat menuntut supaya pemerintah dan DPR dapat mematuhi putusan MK terkait Pilkada," ujar Kris.

Ia menyampaikan pihaknya tidak bisa hanya berdiam diri dan melihat ada upaya dari pihak-pihak yang ingin membegal MK.

"Kami tidak bisa tinggal diam ketika melihat MK yang sedang berusaha mengembalikan citranya dengan mengesahkan putusan yang adil bagi demokrasi kita, setelah sebelumnya sempat kehilangan marwahnya, namun masih ada yang berusaha untuk membegal," ujar Kris.

Diketahui, MK pada Selasa (20/8/2024), mengeluarkan putusan yang menyatakan partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu dapat mendaftarkan pasangan calon kepala daerah meski tidak memiliki kursi di DPRD.

"Putusan itu terdapat rasa keadilan dan akan berimplikasi memunculkan jumlah kandidat yang lebih banyak, sehingga masyarakat diberi lebih banyak pilihan dalam menentukan pemimpin yang terbaik," ucap Kris.

Adapun, KPU RI memastikan pendaftaran pasangan calon kepala daerah pada Pilkada 2024 akan berpedoman kepada peraturan KPU (PKPU) yang telah dilengkapi dengan ketentuan baru sesuai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang dibacakan pada Selasa (20/8/2024).

“Yang pasti, nanti pada tanggal 27–29 Agustus, saat pendaftaran calon kepala daerah di seluruh daerah di Indonesia, akan memedomani aturan-aturan atau PKPU yang di dalamnya sudah memasukkan materi-materi atau putusan MK,” kata Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin di Kantor KPU RI, Jakarta, demikian dilansir dari Antara.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Gerindra meyakini KIM Plus di Pilkada Jakarta 2024 tak pecah kongsi pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) 60/2024. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Gerindra Ahmad Muzani mengatakan, sampai H-4 pembukaan pendafatan calon kepala daerah (cakada), Selasa (27/8/2024), belum ada satu pun dari 12 partai politik (parpol) peserta KIM Plus yang menyatakan hengkang dari pencalonan gubernur dan wakil gubernur (cagub-cawagub) Ridwan Kamil-Suswono (Rawon).

Muzani mengatakan, KIM Plus siap memenangkan Pilkada Jakarta dengan menjadikan Rawon sebagai gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta periode 2024-2029. “Di Jakarta, KIM masih solid. Pak Ridwan Kamil dan Pak Suswono, insya Allah jadi gubernur Jakarta,” begitu kata Muzani di Kantor DPP Gerindra di Jakarta Selatan, pada Jumat (23/8/2024).

Namun begitu, kata Muzani, Gerindra juga tak mempersoalkan jika ada parpol dalam KIM yang memilih untuk mengubah dukungannya pascaputusan MK 60/2024. Muzani mengatakan, dalam KIM tak ada keharusan bagi partai-partai anggota untuk selalu ikut mendukung setiap calon kepala daerah (cakada) yang diusung oleh Gerindra.

Muzani menegaskan, partainya mengakui kedaulatan partai-partai lain dalam mengajukan cakada-cakadanya masing-masing untuk sama-sama berkompetisi di pilkada serempak tahun ini.

“Di dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM), kita memberi keleluasaan untuk setiap partai politik mengambil posisi politiknya di daerah-daerah, karena kami menghormati bahwa ada basis-basis partai politik Koalisi Indonesia Maju yang tentu saja, antar partai yang satu, dengan partai yang lainnya berbeda,” kata Muzani.

KIM merupakan koalisi gabungan Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan menyusul Partai Demokrat, dan partai-partai non-parlemen lainnya. KIM semakin besar menjadi KIM Plus setelah bergabungnya Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Nasdem, bahkan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

KIM Plus dalam Pilkada 2024 banyak sepakat untuk mengusung cakada-cakada yang sama karena terbentur pada ambang batas minimal pengusungan cakada yang minimal 20 persen kursi DPRD atau 25 persen suara sah.

Di Pilkada Jakarta contohnya, dari 12 partai yang berhasil tembus DPRD 2024 tak ada satupun yang bisa mengusung sendiri pasangan cagub-cawagubnya dalam. Karena ketentuan ambang batas pencalonan oleh partai atau gabungan partai minimal sebanyak 22 kursi dari 106 kursi di DPRD. Karena itu, 12 partai yang tergabung dalam KIM Plus, mengusung cagub-cawagub yang sama Ridwan Kamil - Suswono.

Namun setelah putusan MK 60/2024, KIM Plus bisa bubar. Putusan MK 60/2024 itu merasionalisasikan ambang batas minimal baru pencalonan cagub-cawagub yang cuma 7,5 persen suara sah. Dengan putusan tersebut, dari penguasaan DPRD, sedikitnya akan ada 7 pasangan cagub-cawagub yang bisa disorongkan masing-masing partai, ataupun gabungan parti untuk Pilkada Jakarta.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Putusan Mahkamah Konstitusi tak berpengaruh bagi pasangan Ridwan Kamil dan Suswono. Pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta itu akan mendaftarkan diri ke KPU DKI pada 28 Agustus 2024.

"Saya bersama insya Allah calon wakil gubernur Suswono dan kalau tidak ada halangan di tanggal 28 yang akan mendaftar di Jakarta," kata Ridwan Kamil saat ditemui di kantor DPP Partai Gerindra, Jumat.

Pria yang akrab disapa RK itu mengaku sudah mempersiapkan beragam persyaratan administrasi untuk diserahkan ke KPU DKI.

RK pun sempat ditanya strategi apa yang akan dipakai untuk memenangkan pilkada di Jakarta. Dia mengaku belum bisa membeberkan ragam strategi kampanye sebelum melakukan pendaftaran resmi di KPU DKI.

"Kami lagi tahap namanya pendaftaran administrasi politik kalau sudah masuk ke kontestasi politik di situlah gagasan dengan media bisa kami sampaikan," kata RK.

Lebih lanjut, dia berharap mendapatkan lawan yang berkualitas dalam Pilkada Jakarta sehingga perang gagasan dan program kerja akan terjadi dengan sehat.

"Semakin banyak (calon) semakin bagus. Warga punya banyak pilihan program mana yang cocok ke depan untuk Jakarta," kata RK.

Sebelumnya, RK juga telah diusung oleh partainya yakni Golkar ketika masih diketuai oleh Airlangga Hartarto.

Setelah Golkar, salah satu partai di KIM yakni PSI juga ikut serta mencalonkan RK menjadi Gubernur Jakarta.

Belakangan setelah dua partai itu mencalonkan RK, KIM memutuskan untuk menggandeng PKS dengan mendapuk kadernya yakni Suswono menjadi calon wakil gubernur Jakarta mendampingi RK.