REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Risiko bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) jika tak menjadikan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) 60/2024 dan 70/2024 sebagai pedoman dalam pendaftaran calon kepala daerah (cakada) untuk Pilkada 2024 dinilai cukup besar.

Pengajar Hukum Tata Negara (HTN) Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta, Yance Arizona mengatakan, penyelenggara pemilu itu bakal kerepotan menjadi objek sengketa kepemiluan oleh banyak pihak jika mengabaikan putusan hakim konstitusi tentang ambang batas baru dan syarat usia cakada saat pencalonan.

Bahkan, kata Yance, keengganan KPU dalam mengadopsi putusan MK di dalam PKPU-nya, bisa menggagalkan pilkada itu sendiri. “Kalau KPU tidak melakukan perubahan PKPU (8/2024), dan misalkan nanti minggu depan sudah mulai pembukaan pendaftaran calon kepala daerah, yang diusung oleh partai politik, atau gabungan partai politik mengacu pada putusan MK 60 itu, lalu ditolak oleh KPU. Dan ada calon kepala daerah yang mendaftar tetapi tidak sesuai dengan putusan MK 70 itu, lalu diterima oleh KPU, maka itu akan merepotkan sendiri bagi KPU. Itu potensial bisa menjadikan KPU sebagai objek sengekata lagi di MK” begitu kata Yance saat dihubungi, dari Jakarta, Jumat (23/8/2024).

“Bahkan pilkadanya bisa diulang,” kata Yance.

Sebab itu, kata Yance, terlalu berisiko bagi KPU sebaga penyelenggara pemilu, untuk memilih jalan lain, yaitu diluar putusan MK 60/2024, dan 70/2024. Karena dikatakan Yance, putusan MK, sudah berlaku sejak dibacakan oleh hakim, pada Selasa (20/8/2024).

Putusan tersebut semestinya bahkan sudah dieksekusi oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan melakukan pengubahan UU Pilkada 2016 terkait dengan Pasal 40 dan Pasal 7 sesuai dengan bunyi putusan MK 60 dan 70.

Akan tetapi, DPR tak melakukan perevisian, dan menerima putusan MK tersebut menjadi acuan, dan dasar hukum dalam pelaksanaan Pilkada 2024. Karena itu, seelanjutnya KPU memang seharusnya merespons penerimaan DPR itu, dengan mengubah PKPU 8/2024 yang mengatur teknis administratif persyaratan para cakada yang masih belum mengadopsi putusan MK.

Akan tetapi, tanpa PKPU, pun kata Yance, sebetulnya tak masalah. Karena kata Yance, putusan MK yang setara dengan undang-undang tersebut, punya hirarki hukum yang lebih tinggi ketimbang PKPU. “Putusan MK bisa dilaksanakan tanpa PKPU. Karena PKPU itu, hanya sarana administratif untuk memudahkan pekerjaan KPU,” kata Yance.

Mantan Menteri Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD, Selasa (20/8/2024) lalu, pun mengatakan yang sama. Menurut Mahfud, putusan MK merupakan negative legislatur yang ketika dibacakan oleh hakim konstitusi akan setara dengan undang-undang.

Kedudukan putusan MK yang setara dengan UU, membuatnya berada di atas PKPU. “Putusan MK 60, dan putusan MK 70 tentang syarat usia itu, tentu saja berlaku sejak diucapkan dan diputuskan MK yang kedudukannya lebih tinggi dari peraturan KPU (PKPU). (Putusan MK) lebih tinggi sekalipun dari Peraturan Pemerintah (PP). Karena putusan MK setara undang-undang, negative legislature. Kalau ada peraturan di bawahnya, maka putusan MK yang berlaku,” begitu kata Mahfud, Selasa (20/8/2024).

Patuhi putusan

Komisi Pemilihan Umum (KPU) memastikan akan mematuhi Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan Putusan Nomor 70/PUU-XXII/2024 yang dikeluarkan Mahkamah Konstitusi (MK) di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024. Dua putusan MK itu akan disesuaikan di Peraturan KPU (PKPU) Nomor 8 Tahun 2024 tentang pencalonan yang akan direvisi.

Ketua KPU Mochammad Afifudin mengatakan, pihaknya telah melakukan langkah untuk menindaklanjuti dua putusan MK itu dengan akan melakukan revisi PKPU tentang pencalonan. Ia menambahkan, pihaknya akan mengupayakan agar perubahan PKPU tersebut terbit sebelum pendaftaran pasangan calon.

"Terhadap perubahan PKPU Nomor 8 2024 secara subtansi dalam menindaklanjuti putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024," kata dia saat konferensi pers di Media Center KPU RI, Jumat (23/8/2024) siang.

Afifudin menegaskan, KPU akan mengubah ketentuan Pasal 11 dan pasal-pasal terkait di PKPU tentang pencalonan. Perubahan pasal-pasal terkait pendaftaran calon oleh partai politik atau gabungan partai politik akan disesuaikan berdasarkan ambang batas perolehan suara sah sesuai putusan MK.

Artinya, ambang batas pendaftaran calon oleh partai politik atau gabungan partai politik ditentukan berdasarkan jumlah penduduk tertentu yang termuat dalam DPT pada Pemilu 2024. Dengan aturan itu, PDIP tetap bisa mencalonkan di Pilgub DKI Jakarta.

Sementara itu, terkait terkait perubahan PKPU nomor 8 2024 secara subtansi dalam menindaklanjuti putusan MK Nomor 70/PUU-XXII/2024, Afifudin menegaskan, KPU akan mengubah ketentuan dalam Pasal 15 beserta formulir pernyataan calon,yang termuat dalam lampiran 8. "Yang pada pokoknya, pemenuhan usia minimal calon kepala daerah terhitung sejak penetapan pasangan calon," ujar dia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bakal calon gubernur Jakarta M Ridwan Kamil atau Bang Emil mengaku siap melawan tiga atau berapa pun pasangan calon pada Pilkada Jakarta. Ia pun optimistis memenangi kontestasi lima tahunan itu.

"Saya di Jakarta mau lawan dua tiga atau berapa pun hayo aja," kata Bang Emil, sapaan barunya, saat menyambangi DPD Partai Demokrat di Jakarta, Jumat.

Bang Emil mengaku sudah memiliki banyak pengalaman dalam ikut kontestasi politik sebagai kepala daerah karena dirinya pernah menjadi Wali Kota Bandung dan Gubernur Jawa Barat.

Menurut dia, ketika mencalonkan diri sebagai Wali Kota Bandung terdapat delapan pasangan calon yang menjadi peserta pilkada waktu itu dan ia memenangi kontestasi politik tersebut.

Selain itu, pada Pilgub Jawa Barat, Bang Emil juga berhadapan dengan tiga pasangan calon lainnya, bahkan terdapat jenderal purnawirawan yang ikut dalam kontestasi tersebut. Namun ia yang berpasangan dengan Uu Ruzhanul Ulum berhasil menduduki peringkat pertama.

"Saya juga pernah melawan jendral dan menang. Dan apalagi saat ini koalisi banyak untuk itu kami optimistis," tuturnya.

Bang Emil juga meminta dukungan dari para kader Partai Demokrat yang mengusungnya sebagai bakal calon gubernur Jakarta berpasangan dengan Suswono.

Karena, kata Bang Emil, akar rumput menjadi penentu kemenangan dalam kontestasi politik lima tahunan yang akan ia arungi di Jakarta.

"Kampanye paling murah itu silaturahmi, memang melelahkan tapi ini menjadi jalan," katanya.

Sebanyak 12 partai politik secara resmi menandatangani piagam dukungan untuk mengusung Ridwan Kamil-Suswono sebagai bakal pasangan calon pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta 2024 pada Senin (18/8).

Partai tersebut adalah Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Keadilan Sejahtera, Partai NasDem, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Solidaritas Indonesia, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional, Partai Garuda, Partai Gelora, Partai Perindo dan Partai Persatuan Pembangunan.

Mereka menyatakan 12 partai politik itu tergabung dalam Koalisi Jakarta Baru untuk Jakarta Maju.

Dalam deklarasi itu, dia telah menyiapkan solusi teknis untuk mengatasi banjir hingga polusi udara di Jakarta sebagai janjinya jika memenangkan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2024.

Kemudian, masalah lainnya seperti polusi, pekerja stres karena mobilitas yang tidak produktif serta rumah dan tempat kerja berjauhan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Amanat Nasional (PAN) akan menggelar Kongres ke-6 di Hotel Indonesia Kempinski, pada 23-24 Agustus 2024. Kongres ke-6 PAN itu akan memutuskan ketua umum yang akan memimpin partai itu untuk periode 2024-2029.

Ketua Steering Committee Kongres ke-6 PAN Viva Yoga Mauladi mengatakan, kongres itu merupakan institusi pengambilan keputusan tertinggi di partai. Kongres akan menetapkan AD/ART, platform, garis besar program dan perjuangan partai, serta memilih ketua umum PAN periode 2024-2029.

"Dari Rakernas tanggal 29 Juni lalu, telah direkomendasikan untuk dibawa ke kongres hasil aspirasi dan dukungan penuh secara tertulis di atas materai dari 38 DPW dan 514 DPD PAN seluruh Indonesia untuk meminta kepada Zulkifli Hasan agar dapat menghibahkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk memimpin kembali sebagai ketua umum PAN periode 2024-2029," kata dia melalui keterangannya kepada Republika, Jumat (23/8/2024).

Menurut Viva, aspirasi dan dukungan itu murni berasal dari kader di daerah. Apalagi, tantangan ke depan makin berat, sehingga figur Zulkifli Hasan atau Zulhas diharapkan mampu untuk menjawab tantangan zaman sekaligus memimpin PAN agar bertambah kursi dan suara di Pemilu 2029 nanti.

Ia menambahkan, Zulhas telah mendaftar secara resmi sebagai calon ketua umum PAN. Rencananya, Zulhas akan disahkan dan ditetapkan ketua umum DPP PAN periode 2024-2029 pada Jumat malam.

"Untuk itu, Kongres ke-6 PAN ini akan menetapkan secara aklamasi, musyawarah mufakat, bulat dan tidak lonjong Zulkifli Hasan sebagai ketua umum DPP PAN periode 2024-2029," kata dia.

Viva mengatakan, Kongres ke-6 PAN itu akan resmi dibuka pada Jumat sekitar pukul 19.00 WIB. Rencananya, kongres akan dihadiri oleh Presiden Joko Widodo dan presiden terpilih Prabowo Subianto.

Selain itu, akan hadir beberapa ketua umum partai politik dalam kongres tersebut. Sejauh ini, sejumlah ketua umum partai yang sudah menyatakan hadir di antaranya Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia dan Partai Nasdem Surya Paloh.

REPUBLIKa.CO.ID, SEMARANG -- Pimpinan Fakultas Kedokteran (FK) Universitas Diponegoro Semarang menyambangi kediaman almarhumah dokter Aulia Risma Lestari di Tegal, Jawa Tengah.

"Ini kunjungan kedua, setelah sebelumnya kami mengantarkan jenazah almarhumah seusai ditemukan wafat," kata Wakil Dekan FK Undip dr Nuryanto di Semarang, Jumat (23/8/2024).

Menurut dia, kunjungan ke kediaman mendiang dokter Aulia Risma yang ditemukan meninggal dunia di kamar kosnya itu dipimpin oleh Dekan FK Undip Dr dr Yan Wisnu Prajoko. Kunjungan yang dilakukan pada Kamis (22/8/2024) malam itu, kata dia, sebagai komitmen pihak kampus untuk memberikan dukungan moril kepada keluarga almarhumah.

Nuryanto mengatakan pada kunjungan kali ini ada lima pimpinan dan satu alumni senior dari FK Undip. Dalam kunjungan tersebut, pihak FK Undip bertemu dengan perwakilan keluarga mendiang dokter Aulia Risma dan kuasa hukum almarhumah, serta melakukan ziarah ke makam almarhumah.

"Pertemuan berlangsung sangat baik. Kami berempati kepada pihak keluarga dan sempat ziarah ke makam almarhumah," kata Nuryanto yang juga perwakilan dari tim Adhoc FK Undip.

"Komunikasi berjalan secara baik. Ini menjadi penting untuk memberikan dukungan kepada pihak keluarga yang tentunya sangat kehilangan. Begitu juga dengan kami," ucapnya.

Dokter Aulia Risma merupakan mahasiswi Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Undip yang ditemukan meninggal diduga bunuh diri pada Senin (12/8/2024) malam, di kamar kosnya yang berlokasi di Lempongsari, Gajahmungkur, Semarang. Sejauh ini, pihak kepolisian masih terus melakukan penyelidikan akibat kematian tersebut. Sedangkan pihak FK Undip selama ini juga sudah memberikan keterangan dalam membantu proses penyelidikan mengenai wafatnya dokter Aulia Risma.

"Koordinasi dalam bentuk memberikan keterangan tentang almarhumah selama melakukan perkuliahan sudah kami lakukan kepada aparat kepolisian," katanya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan, partainya telah menentukan siapa calon wakil gubernur Jawa Tengah (Jateng) yang akan mendampingi Komjen Ahmad Lutfhi. "Inysa Allah santri," kata Muzani di gedung DPP Partai Gerindra, Jakarta Selatan, Jumat (23/8/2024).

Muzani sempat ditanya kembali oleh awak media siapa sosok santri yang dimaksud. Dia kembali menjawab bahwa sosok santri yang dimaksud berasal dari Jawa Tengah.

Namun demikian, Muzani enggan memberi tahu sosok tersebut berasal dari partai mana. Dia hanya memastikan sosok yang dipilih itu telah ditunjuk langsung oleh Ketua Umum DPP Gerindra Prabowo Subianto untuk maju di Jateng.

Muzani pun meminta para awak media untuk bersabar dan menunggu pengumuman siapa saja calon yang akan diusung Gerindra pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jateng 2024. Sebelumnya, Ahmad Lutfhi juga diusung oleh Partai Golkar menjadi cagub Jateng.

Seakan tidak mau ketinggalan, PSI juga ikut mengusung Ahmad Lutfhi untuk maju menjadi calon orang nomor satu di Jateng. Namun ketika ditanya siapa bakal calon wakil yang akan diusung untuk mendampingi Ahmad Lutfhi, baik pihak PSI dan Golkar pun belum bisa memberikan jawaban yang pasti.

Sebelumnya, beredar poster pasangan Ahmad Luthfi-Taj Yasin di berbagai daerah di Jateng. Taj Yasin adalah wakil gubernur (wagub) Jateng periode 2018-2023, yang lolos menjadi anggota DPD periode 2024-2029.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dinas Kesehatan Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, kembali mengingatkan masyarakat untuk senantiasa menjaga kebersihan diri dan lingkungan serta meningkatkan imunitas tubuh. Hal ini dilakukan sebagai upaya antisipasi penyebaran virus cacar monyet atau Mpox yang saat ini tengah menjadi perhatian dunia.

Dinas Kesehatan Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, mengimbau masyarakat agar menjaga kebersihan (higienitas) dan imunitas. Hal ini sebagai langkah antisipasi penyebaran virus cacar monyet (Monkeypox) atau Mpox.

"Higienitas dan imunitas dapat mencegah penularan kasus cacar monyet dan virus-virus lain," kata Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Mataram H Emirald Isfihan di Mataram, Jumat (23/8/2024).

Hal tersebut disampaikan menyikapi pernyataan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah menetapkan kasus monkeypox menjadi kedaruratan kasus global. Dari data Kementerian Kesehatan RI, terdapat 88 kasus Monkeypox yang sudah terdeteksi di Indonesia sejak tahun 2022-2024. Terkait dengan itu, masyarakat perlu mewaspadai penularan monkeypox karena virus ini sudah masuk ke Indonesia sejak 2022.

Emirald mengatakan, sejauh ini kasus cacar monyet di Kota Mataram belum pernah ditemukan, namun peringatan dari WHO harus menjadi atensi bersama untuk melakukan upaya antisipasi dan pencegahan. Sebagai bentuk kewaspadaan, Dinkes dalam hal ini memiliki kapasitas untuk melakukan edukasi, dan skrining ketika ada indikasi temuan kasus.

Sedangkan untuk pengawasan jalur masuk hewan peliharaan, terutama monyet merupakan inang utama dari virus Monkeypox, menjadi ranah pihak berwenang dalam hal ini Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP). "Kami bertugas mengedukasi masyarakat salah satunya dengan menjaga kebersihan dan meningkatkan imunitas daya tahan tubuh agar tidak mudah tertular," kata dia.

Sedangkan untuk langkah-langkah antisipasi, pencegahan, penanganan, dan lainnya, kata Emirald, pihaknya menunggu arahan pemerintah pusat. Dari informasi, ujarnya, virus cacar monyet ini dapat ditularkan melalui kontak langsung dengan luka atau cairan tubuh yang terinfeksi virus, seperti air liur, darah, atau cairan dari ruam kulit serta melakukan hubungan seksual dengan orang yang terpapar virus monkeypox.

Gejalanya diawali dengan demam, gatal diseluruh tubuh, pusing dan muncul bintik-bintik yang bernanah dan terasa melepuh pada permukaan kulit. "Masyarakat kita harapkan tetap tenang tapi waspada, dan ketika masyarakat mengalami gangguan kesehatan segera datang ke fasilitas kesehatan terdekat," kata dia.

REPUBLIKA.CO.ID, SERPONG — Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren (PD Pontren) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama membahas Imtihan Wathani, atau Ujian Akhir Pendidikan Diniyah Formal Berstandar Nasional. Pertemuan ini difokuskan pada evaluasi penyelenggaraan ujian tahun 2024.

Kasubdit Pendidikan Diniyah dan Ma’had Aly (PDMA), Mahrus, dalam laporannya menyampaikan bahwa evaluasi ini merupakan bagian dari persiapan pelaksanaan Imtihan Wathani tahun 2025.

"Pembahasan akan diawali dengan review draft Petunjuk Teknis (Juknis) yang telah disusun. Namun, sebelum itu, dilakukan evaluasi tahun sebelumnya, untuk mengetahui kelemahan dan kekurangan dari pelaksanaan agar Juknis yang dihasilkan lebih sempurna," ujar alumni pesantren Salafiyah Pemalang dan Al-Munawir Krapyak Yogyakarta.

Ujian Pendidikan Diniyah Formal (PDF) ini dapat disebut sebagai pionir dalam pelaksanaan secara daring pada Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren dengan metode digital.

"Oleh karena itu, evaluasi ini sangat penting untuk menyempurnakan setiap kekurangan yang ada," tambahnya.

Sementara itu, Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Basnang Said setelah memberikan arahan, juga menyoroti tantangan yang dihadapi PDF saat ini, sebagai implementasi dari UU Pesantren, Nomor 18 Tahun 2019.

"Kita perlu merancang agar setiap provinsi minimal memiliki PDF pada tingkat Ula, Wustha, dan Ulya," ujar Direktur.

"Saat ini, banyak provinsi yang belum memiliki PDF, terutama di tingkat Ula. Langkah ini penting untuk memperkuat substansi pemahaman Pendidikan diniyah formal, tentang keagamaan Islam, terutama di wilayah Timur Indonesia," kata dia.

Terkait dengan pengembangan PDF, perlu mengajak duduk bersama Majelis Masyayikh untuk mempercepat pendirian PDF di daerah-daerah yang masih belum memiliki PDF.

"Tujuan kita bukan sekadar meningkatkan kuantitas, tetapi juga kualitas dan mutu untuk memperkuat pemahaman Islam Rahmatan lil 'alamin di daerah-daerah yang selama ini cenderung dipengaruhi oleh kelompok-kelompok ekstrem," kata alumni Pesantren As’adiyah Sengkang Sulawesi Selatan ini.

Lebih lanjut, Direktur mempertegas bahwa, "Evaluasi Imtihan Wathani berbasis digital ini diharapkan menjadi bagian penting dalam perjalanan ke depan PDF untuk memperkuat transformasi digital pada Kementerian Agama RI," ujar Basnang.

Kegiatan evaluasi ini dihadiri oleh pengurus Asosiasi Pendidikan Diniyah Formal (ASPENDIF), perwakilan kepala PDFseluruh penjuru Indonesia, dan para penyusun soal ujian Imtihan Wathani. Adapun evaluasi akademik dan teknis Imtihan Wathani dilakukan oleh tim akademik Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - KPU RI menyatakan bakal segera menerbitkan surat edaran kepada jajaran KPU di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Surat edaran itu sebagai perintah untuk memedomani putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yaitu Putusan Nomor 70/PUU-XXII/2024 dan Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024.

Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin mengatakan, jajaran KPU bakal menggelar tahapan pendaftaran pasangan calon pada 27-29 Agustus 2024. Dia pun memastikan KPU di daerah-daerah bakal mengumumkan tahapan pendaftaran itu yang bakal memperhatikan substansi putusan MK. "Tahapan kita lakukan ketika mendadak ada putusan yang harus kita tindak lanjuti," kata Afifuddin, di Gedung KPU RI, Jakarta, Jumat (23/8/2024).

Dia mengatakan, pihaknya sudah melakukan langkah-langkah dalam menindaklanjuti dua putusan MK itu untuk dituangkan dalam perubahan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pilkada. Perubahan itu, menurutnya, akan dilakukan sesuai dengan mekanisme peraturan perundang-undangan.

"KPU mengupayakan agar perubahan PKPU Nomor 8 Tahun 2024 dan pedoman teknis dalam menindaklanjuti putusan MK tersebut terbit sebelum pendaftaran pasangan calon," kata dia.

Sementara itu, Komisioner KPU RI August Mellaz mengatakan bahwa pihaknya pun segera melaksanakan rapat bersama Komisi II DPR RI untuk membahas perubahan PKPU tersebut dengan memedomani putusan MK tersebut. "Hari ini juga hampir bersamaan ketua Komisi II DPR RI menyampaikan perkembangan, semuanya selaras dengan apa yang akan dilakukan KPU," kata August.

Pada pertimbangan Putusan Nomor 70/PUU-XXII/2024, MK menegaskan bahwa syarat usia calon kepala daerah yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e UU Pilkada harus terhitung sejak penetapan pasangan calon, bukan saat pasangan calon tersebut dilantik sebagai kepala daerah.

Kemudian, Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 mengubah ambang batas pencalonan kepala daerah. MK membatalkan Pasal 40 ayat (3) UU Pilkada dan menyatakan Pasal 40 ayat (1) UU Pilkada inkonstitusional bersyarat.

Lewat putusan tersebut, MK menyatakan partai politik yang tidak mendapatkan kursi di DPRD bisa mencalonkan pasangan calon kepala daerah. Penghitungan syarat untuk mengusulkan pasangan calon hanya didasarkan pada hasil perolehan suara sah dalam pemilu di daerah bersangkutan, yakni berkisar dari 6,5 hingga 10 persen.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) telah menyurati Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Putusan MK terkait ambang batas pencalonan dan syarat usia minimal itu harus dituangan dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 8 Tahun 2024.

Anggota Bawaslu Puadi mengatakan, Bawaslu secara kelembagaan telah meminta kepada KPU untuk menaati dan segera melaksanakan amar putusan MK. Artinya, Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan Putusan Nomor 70/PUU-XXII/2024 harus diatur lebih lanjut ke dalam PKPU tentang pencalonan.

"Untuk kepentingan tersebut, Bawaslu akan mengawasi dan memastikan akan ikut serta dalam rapat konsultasi terkait pembahasan revisi Peraturan KPU 8/2024 di DPR yang disesuaikan dengan putusan MK a quo. Bagaimana pun Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat," kata dia, Jumat (23/8/2024).

Puadi menegaskan, terhadap putusan a quo tidak dapat diajukan upaya hukum. Artinya, semua pihak termasuk lembaga negara, wajib menghormati dan melaksanakan putusan MK. Karena itu, organ yang membuat undang-undang, baik DPR dan pemerintah, maupun KPU dan Bawaslu harus menindaklanjutinya.

"Jika putusan MK memerintahkan perubahan atau penyesuaian, maka organ pembuat undang-undang harus segera mengambil langkah-langkah untuk menyesuaikan undang-undang tersebut agar sesuai dengan putusan tersebut," kata dia.

Terpisah, Ketua KPU Mochammad Afifudin mengatakan, pihaknya telah melakukan langkah untuk menindaklanjuti dua putusan MK itu dengan akan melakukan revisi PKPU tentang pencalonan. Ia menambahkan, pihaknya akan mengupayakan agar perubahan PKPU tersebut terbit sebelum pendaftaran pasangan calon.

"Lebih detail lebih teknis yang nanti insyaallah jalur yang kita sampaikan tadi itu akan melakukan konsultasi atau pembahasan dengan teman-teman di DPR Komisi II, beserta pembahasan bebrrapa PKPU yang lain," kata Afifudin.

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA — Warga Pandeyan, Umbulharjo, Kota Yogyakarta berinisial F (30 tahun) tewas pada 19 Agustus 2024 usai dianiaya. Polresta Yogyakarta sudah menetapkan 15 orang sebagai tersangka terkait penganiayaan tersebut.

Meski begitu, polisi baru menangkap sembilan orang tersangka. Enam tersangka lainnya hingga saat ini masih buron atau masuk daftar pencarian orang (DPO).

Sembilan tersangka yang sudah ditangkap berinisial GRS (45 tahun), YA (38 tahun), SP (43 tahun), SA (29 tahun), RA (27 tahun), NG (31 tahun), YD (24 tahun), FA (28 tahun), AD (25 tahun). Untuk enam orang yang masih buron yakni DN, WS, EW, LZ, GL, dan DT

Kasat Reskrim Polresta Yogyakarta, AKP Probo Satrio mengatakan, para tersangka membuat skenario seolah-olah korban mengalami kecelakaan lalu lintas. Modus para tersangka tersebut terinspirasi dari kasus pembunuhan Vina di Cirebon, Jawa Barat.

“(Tersangka) Membuat skenario terinspirasi oleh kasusnya Vina, mereka ini. Mereka melihat televisi, dan terinspirasi kasusnya Vina Cirebon,” kata Probo di Mapolresta Yogyakarta, Jumat (23/8/2024).

Korban meninggal pada 19 Agustus setelah sempat mendapatkan perawatan di RS Bethesda Lempuyawangi. kematian korban dikarenakan adanya kekerasan benda tumpul di kepala sehingga menyebabkan pendarahan di atas dan di bawah selaput keras, serta di dalam otak.

Probo menjelaskan, awalnya korban dalam keadaan kritis diantar oleh orang tidak dikenal ke RS Bethesda Lempuyawangi, dan menerangkan bahwa korban merupakan korban kecelakaan lalu lintas pada 17 Agustus 2024 di kawasan Embung Langensari Yogyakarta.

Ayah korban yakni M pun mendapatkan informasi terkait keadaan anaknya langsung menuju RS Bethesda. Dokter piket IGD RS Bethesda pun menerangkan kepada M terkait anaknya yang diantar oleh orang tidak dikenal.

“Pelapor (ayah korban) juga diberitahu (dokter piket IGD) bahwa handphone milik korban tidak ada,” ucap Probo.

Pada 18 Agustus, korban dipindahkan dari ruang IGD ke ruang ICU. Saat itu M juga mendapat penjelasan dari dokter RS Bethesda bahwa korban mengalami luka pukulan benda tumpul di bagian kepala belakang sebelah kiri, dan ada bekas sulutan rokok di wajah.

Hal ini membuat M curiga bahwa yang dialami anaknya bukan kecelakaan, melainkan dianiaya. Akhirnya M memutuskan untuk melaporkan kejadian tersebut ke polisi.

“Pelapor membuat pengaduan di Polsek Gondokusuman karena info awal TKP (kecelakaan) di Embung Langensari, dan setelah dilakukan di TKP tidak ada kejadian kecelakaan lalu lintas. Kemudian pelapor melaporkan ke Polresta Yogyakarta untuk penyelidikan lebih lanjut,” jelasnya.

Probo menjelaskan, dari pengaduan M, petugas gabungan Polsek Gondokusuman dan Polresta Yogyakarta melakukan olah TKP yang diduga menjadi tempat kejadian kecelakaan lalu lintas. Di TKP, didapat info dari saksi bahwa tidak ada kecelakaan dan juga tidak ditemukan adanya tanda-tanda bekas kecelakaan.

“Dan hasil pemeriksaan CCTV sekitar juga tidak ditemukan adanya tandanya kecelakaan. Petugas juga menemukan kendaraan korban di parkiran RS Bethesda Lempuyangwangi, dimana dari hasil analisa kerusakan kendaraan, kerusakan tersebut bukan karena kecelakaan lalu lintas,” katanya.

Dari olah TKP dan informasi yang didapatkan polisi, disimpulkan bahwa korban bukan merupakan korban kecelakaan lalu lintas, melainkan korban penganiayaan. Polisi juga berhasil mendapatkan rekaman CCTV RS Bethesda Lempuyangwangi ketika korban dibawa ke masuk IGD.

Dari CCTV rumah sakit, diketahui identitas tersangka yang membawa korban ke rumah sakit yakni GRS. Dari GRS, polisi melakukan penyelidikan lebih lanjut hingga akhirnya didapatkan identitas tersangka lainnya.

REPUBLIKA.CO.ID, BALI - Para Penglingsir Puri di Bali meminta kegiatan Apel Kesetiaan Gerakan Pemuda (GP) Ansor kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) pada 21-25 Agustus 2024 di Bali dibatalkan. Kegiatan itu dinilai akan memberikan dampak negatif bagi industri pariwisata dan ekonomi kreatif di Pulau Dewata.

Puri di Pulau Bali adalah nama sebutan untuk tempat tinggal bangsawan Bali, khususnya mereka yang masih keluarga dekat raja-raja Bali. Puri-puri di Bali dipimpin seorang keturunan raja, yang umumnya dipilih lembaga kekerabatan puri. Pemimpin puri yang umumnya sekaligus pemimpin lembaga kekerabatan puri, biasanya disebut sebagai Penglingsir atau Pemucuk.

“Berkumpulnya ribuan orang dengan uniform, dengan atribut seperti pasukan keamanan yang melakukan apel bersama akan memunculkan persepsi adanya ketidakamanan situasi. Hal ini akan menyebabkan ketidaknyamanan turis dan berpotensi menganggu aktivitas masyarakat lokal,” ujar Penglingsir Puri Agung Pemecutan Badung Ida Anak Agung Ngurah Putra Darmanuraga, Jumat (23/8/2024).

Dia mengingatkan agar semua pihak menjaga kondusifitas. Menurutnya, Bali sangat tergantung dengan aktivitas industri pariwisata dan ekonomi kreatif. Faktor kenyamanan, keamanan, dan ketertiban menjadi syarat utama aktivitas tersebut berjalan. “Keberadaan organ-organ paramiliter pasti akan membuat suasana riuh dan gaduh. Apalagi jika agenda mereka disusupi dengan kepentingan-kepentingan politik,” katanya.

Hal senada juga disampaikan Penglingsir Puri Agung Kerambitan Ida Anak Agung Gde Puja Utama. Dia berharap agar Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo merespons permohonan para raja Bali, karena akan berdampak negatif terhadap industri pariwisata. Apalagi di sisi lain pemerintah tengah masif melakukan berbagai manuver agar pariwisata nasional kembali bangkit.

"Ini akan mengganggu upaya pemerintah yang tengah mengembalikan pariwisata nasional yang terpuruk pascapandemi," katanya.

Sementara itu, Penglingsir Puri Agung Singaraja Buleleng Bali Anak Agung Ngurah Ugrasena, menyampaikan kekhawatirannya akan adanya provokator pada acara apel tersebut. Jika itu terjadi akan menimbulkan kericuhan di Bali yang tentunya akan berdampak negatif bagi semua sektor industri di Pulau Dewata.

"Kami khawatir akan adanya provokator yang dapat menimbulkan kericuhan. Sehingga mengganggu berbagai aktivitas di kawasan pariwisata terutama di Nusa dua, Badung, Bali. Kami mohon bapak Kapolri bisa merespons hal ini. Demikian permohonan kami kepada Bapak Kapolri, kami ucapkan terima kasih," ujar dia.

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya membantah tudingan adanya intimidasi menjelang Muktamar PKB di Bali pada 24-25 Agustus 2024. Diketahui bahwa Barisan Ansor Serbaguna (Banser) dan Ikatan Pencak Silat Nahdlatul Ulama Pagar Nusa juga menggelar Apel Kesetiaan di Bali pada tanggal 21-25 Agustus 2024.

Gus Yahya dalam keterangan pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (22/8/2024), mengatakan bahwa kegiatan tersebut bukan atas inisiatif dari PBNU. "Tidak, ini inisiatif mereka," ujar Gus Yahya.

Ia mengaku belum mendapat laporan soal kegiatan tersebut. Gus Yahya hanya mengetahui bahwa saat ini Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor, Addin Jauharudin sedang berada di Vatikan. Addin bersama para ketua umum organisasi kepemudaan lintas agama, bertemu Paus Fransiskus menyampaikan Deklarasi Jakarta-Vatikan di Paul VI Audience Hall, Vatikan.

Untuk diketahui, Addin melalui siaran pers pada Kamis mengatakan bahwa Apel Kesetiaan itu untuk mengokohkan barisan generasi muda NU, terutama pada tahun transisi pemerintahan Indonesia sehingga prosesnya berjalan dengan aman. Apel yang digelar di Padanggalak, Denpasar tersebut juga dalam rangka merayakan HUT Ke-79 RI.

"Apel Kesetiaan ini tidak ada sangkut pautnya dengan agenda politik praktis mana pun, termasuk PKB. Panggilan kepada dua badan otonom NU ini dirasa perlu dan perlu dilakukan karena pada tahun 2024 adalah tahun yang sangat penting bagi generasi muda terlibat dalam membangun pondasi kuat menuju Indonesia Emas 2045," kata Addin.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Surat Keputusan (SK) dari Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) Wilayah 3 telah resmi diterima Universitas Nusa Mandiri (UNM), hal ini terkait pembukaan Program Studi Informatika Program Doktor pada Jumat, 9 Agustus 2024. Universitas Nusa Mandiri (UNM) sebagai Kampus Digital Bisnis semakin terdepan dalam pengembangan akademik ditandai dengan diterimanya SK pembukaan program studi Informatika program Doktor (S3).

Rektor Universitas Nusa Mandiri (UNM), Prof Dwiza Riana mengatakan bahwa program studi Informatika (S3) Universitas Nusa Mandiri (UNM) memiliki visi menjadi prodi yang unggul, mandiri, dan inovatif dalam transformasi digital bisnis di bidang computer vision dan biomedical informatics.

“Dengan menyelenggarakan program doktoral program studi Informatika akan menjadi unggul, mandiri, dan berinovasi dalam transformasi digital bisnis dengan kurikulum yang sesuai di bidang computer vision dan biomedical informatics,” tegas Prof Dwiza dalam keterangan tertulis, Selasa (23/8/2024).

Selain itu juga, jelasnya, program studi Informatika program doktor (S3) Universitas Nusa Mandiri (UNM) akan mendukung penyelenggaraan kegiatan penelitian yang unggul dan berinovasi.

“Kami juga akan melaksanakan kerjasama di pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dalam mendukung kegiatan unggul, mandiri dan berinovasi dalam transformasi digital dengan perusahaan juga instansi pemerintah yang berkualitas pada tingkat nasional maupun internasional,” paparnya.

Menurut Prof Dwiza, dengan resmi diterimanya SK program doktor (S3) ini, Universitas Nusa Mandiri (UNM) terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan inovasi dalam pengajaran serta penelitian. Pendidikan adalah fondasi masa depan kita, dan dengan berinovasi, kita bisa menjadi pelopor perubahan yang positif.

“Jaga semangat dan dedikasi dalam setiap langkah. Tidak ada pencapaian yang diraih tanpa usaha dan kerja keras. Mari kita terus berusaha dan tidak mudah menyerah dalam menghadapi tantangan,” tutup Prof Dwiza.