REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Tokoh Nahdlatul Ulama (NU) DKI Jakarta, KH Taufik Damas mendukung masyarakat unjuk rasa menolak RUU Pilkada.

Menurut Taufik, DPR harus merespons aspirasi masyarakat dalam mengawal putusan Mahkamah Konstitusi. “Pilar-pilar demokrasi harus ditegakkan kembali setelah dianggap loyo dalam pandangan masyarakat,” kata dia, kepada Republika.co.id di Jakarta, Kamis (22/8/2024).

Taufik juga mengajak semua pihak untuk ikut menegakkan nilai-nilai domokrasi yang sedang dilemahkan. Jika bukan mastarakat, siapa lagi yang bisa atau mau menegakkan demokrasi. Jangan berharap pada penguasa.

Dia mengatakan, masyarakat yang beradab harus hidup dalam suasana yang fair dan beradab. Politik harus dibersihkan dari praktik-praktik yang mengarah pada otoritarianisme. "Negeri ini milik kita semua, bukan milik keluarga!," ujar dia.

Sementara itu, massa aksi yang berada di Gerbang Pancasila atau belakang Gedung DPR, Senayan, Jakarta, sempat memanas saat melakukan demonstrasi. Namun, suara adzan ashar sempat meredakan suasana panas massa aksi.

Berdasarkan pantauan Republika, massa sempat memaki DPR dan pemerintah saat aksi di Gerbang Pancasila Gedung DPR. Bahkan, massa sempat melempari aparat yang berjaga menggunakan tameng huru hara di dalam gerbang.

Namun, tak lama adzan ashar berkumandang. Salah seorang peserta aksi kemudian memberikan peringatan kepada teman-temannya untuk tenang terlebih dahulu selama adzan berkumandang.

"Hormati adzan, jangan ada kegiatan apa-apa dulu," kata salah seorang pesrta aksi berteriak.

Massa aksi itu pun mematuhi peringatan itu. Massa aksi sempat tenang selama beberapa saat ketika adzan berkumandang.

Usai adzan selesai, massa aksi kembali melakukan orasi. "DPR mah dewan penindas rakyat," kata salah seorang peserta aksi.

Dalam aksi itu, massa juga memasang sejumlah spanduk bertuliskan "Jokowi Manusia Rakus", "Mahkamah Adik", dan lainnya.

Diketahui, demonstrasi yang terjadi pada Kamis (22/8/2024) merupakan buntut dari polemik penolakan publik terhadap RUU Pilkada, kaitannya dengan batas usia cagub/cawagub.

Puncak perkara yang membuat massa turun berdemonstrasi adalah Badan Legislasi (Baleg) DPR yang dengan sigap dan tanggap menyepakati RUU tersebut. Inti dari beleid tersebut pada akhirnya akan melenggangkan putra bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep untuk maju di Pilgub.

Kondisi itu ditanggapi publik sebagai ‘dejavu’. Sebab sebelumnya melalui MK soal batas usia capres/cawapres, putra sulung Jokowi yakni Gibran Rakabuming Raka akhirnya berhasil mendaftar sebagai wapres dalam Pilpres 2024, bahkan menang dan menjadi RI 2 periode 2025—2029. Tak ayal, Jokowi pun menjadi bulan-bulanan publik.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Universitas BSI (Bina Sarana Informatika) kampus Slipi kembali menggelar Kegiatan "Universitas Goes To Mall" yang akan berlangsung pada Jumat-Minggu, 23 hingga 25 Agustus 2024 di Plaza Slipi Jaya. Selama tiga hari tersebut, para calon mahasiswa yang mendaftar langsung di booth Universitas BSI Kampus Slipi akan mendapatkan penawaran istimewa berupa beasiswa sebesar 20 persen dari biaya kuliah.

Acara ini diadakan sebagai bagian dari kampanye penerimaan mahasiswa baru dan memberikan kesempatan bagi calon mahasiswa untuk mendapatkan informasi langsung mengenai program studi, fasilitas, dan keunggulan yang ditawarkan oleh Universitas BSI.

Fajar Akbar selaku kepala kampus Universitas BSI kampus Slipi mengatakan acara ini tidak hanya menjadi ajang promosi, tetapi juga sarana interaktif di mana pengunjung dapat berdiskusi langsung dengan perwakilan kampus tentang berbagai aspek pendidikan di Universitas BSI. Selain itu, pengunjung juga dapat mengenal lebih dekat suasana kampus melalui aplikasi PMB UBSI yang bisa diunduh melalui Google Play.

“Kami ingin memberikan kemudahan bagi mereka yang ingin melanjutkan pendidikan tinggi dengan membuka kesempatan pendaftaran langsung di tempat yang mudah dijangkau,” ucap Fajar.

Ia menambahkan, salah satu daya tarik utama dari booth Universitas BSI adalah penawaran beasiswa sebesar 20 persen bagi calon mahasiswa yang mendaftar selama pelaksanaan Open Booth.

”Program beasiswa ini diharapkan dapat meringankan beban biaya pendidikan dan memberikan kesempatan lebih luas bagi para calon mahasiswa untuk melanjutkan pendidikan tinggi di universitas yang terkenal,” tambahnya.

Tunggu apalagi? yukk, datang ke Plaza Slipi Jaya, untuk informasi lebih lanjut, kamu dapat mengakses situs resmi pendaftaran di pmbubsi.id. Jangan lewatkan kesempatan emas ini dan raih masa depan gemilang bersama Universitas BSI!

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dalam upaya terus mengusung inovasi di bidang teknologi finansial (fintech), Cyber University sebagai Kampus Fintech Pertama di Indonesia, akan menghadirkan kuliah umum bertema “Edukasi Perbankan Digital untuk Mahasiswa, UMKM, dan Umum”. Acara ini akan dimulai pada bulan September 2024 di Kampus Cyber University, yang berlamat di JL TB Simatupang No.6, RT 7/RW 5, Tanjung Barat, Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan, berkolaborasi dengan platform jasa keuangan terkemuka, Danai.id.

Kuliah umum ini akan menghadirkan narasumber dari berbagai pakar dalam bidang fintech, salah satunya adalah Edwin T. Teintang, yang dikenal atas kontribusinya dalam pengembangan teknologi finansial di Indonesia.

Rektor Cyber University, Gunawan Witjaksono menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk komitmen universitas dalam membangun ekosistem fintech di Indonesia.

“Komitmen kami adalah terus berkontribusi dalam membangun ekosistem fintech di Indonesia. Edukasi adalah kunci untuk mendorong inklusi keuangan, dan kami percaya bahwa melalui acara ini, peserta akan mendapatkan wawasan yang bermanfaat dalam menghadapi tantangan di era digital,” katanya, dalam keterangan tertulis, Kamis (22/8/2024).

Selain itu, acara ini akan memberikan peran dalam meningkatkan inklusi keuangan, khususnya bagi para pelaku UMKM.

“Acara ini akan mencakup seminar dan talkshow yang dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam tentang perkembangan terbaru di dunia fintech serta penerapan teknologi dalam manajemen keuangan. Kuliah umum ini terbuka untuk umum dan diharapkan dapat menarik minat berbagai kalangan, termasuk mahasiswa, pelaku UMKM, dan masyarakat umum,” harap Gunawan.

REPUBLIKA.CO.ID, BANDA ACEH -- Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyebut sebagian wilayah Aceh mulai memasuki masa peralihan dari musim kemarau ke musim penghujan. Warga diimbau untuk selalu waspada terhadap potensi banjir yang dipicu curah hujan tinggi.

Prakirawan BMKG Kelas I Sultan Iskandar Muda (SIM) Rafli di Aceh Besar, Kamis (22/8/2024), mengatakan saat ini ada beberapa zona musim di Aceh yang masih berada pada musim kemarau, dan beberapa lainnya sudah memasuki peralihan ke musim penghujan. “Untuk wilayah yang mulai memasuki musim peralihan yaitu wilayah pesisir barat dan timur Aceh, serta wilayah tengah Aceh,” kata Rafli.

Untuk beberapa dari ke depan, BMKG memprediksikan sejumlah wilayah berpotensi diguyur hujan lebat disertai petir. Ia menjelaskan, hal itu dipicu adanya belokan angin dan daerah perlambatan kecepatan angin di Aceh, serta Madden Julian Oscillation (MJO) yang berada pada fase dua menuju fase tiga, sehingga berkontribusi terhadap proses pembentukan awan hujan di sebagian wilayah Indonesia bagian barat.

Selain itu, anomali suhu muka laut yang hangat di perairan utara Aceh juga dapat meningkatkan potensi penguapan atau penambahan massa uap air. “Beberapa kondisi tersebut berpotensi terhadap peningkatan pertumbuhan awan hujan di wilayah Aceh. Perlu diwaspadai juga potensi angin kencang di wilayah Aceh,” ujarnya.

Adapun daerah yang berpotensi diguyur hujan hingga intensitas tinggi itu seperti Aceh Barat Daya, Aceh Selatan, Aceh Singkil, Gayo Lues, Nagan Raya, Aceh Barat, Aceh Jaya, Aceh Tamiang, Aceh Tengah, Aceh Tenggara, Aceh Timur, Pidie, Simeulue, Lhokseumawe, Bireuen, Aceh Utara, dan Subulussalam. Sementara daerah yang masuk pada kategori waspada terhadap dampak bencana hidrometeorologi akibat hujan deras dalam beberapa hari ke depan seperti Aceh Barat Daya, Aceh Selatan, Gayo Lues, Aceh Tenggara, dan Subulussalam.

“Waspada potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, angin kencang dan lainnya akibat hujan lebat yang terus-menerus maupun dengan durasi lama,” ujarnya.

Di sisi lain, dia menambahkan, potensi gelombang laut di perairan Aceh masih dalam kategori rendah, namun masyarakat terutama nelayan juga diminta waspada mengingat beberapa wilayah perairan tinggi gelombang laut mencapai 3 meter. “Beberapa daerah seperti Samudra Hindia barat Aceh, perairan utara Sabang, dan perairan barat Aceh untuk tinggi gelombang laut menyentuh hingga 2,5 - 3 meter,” ujarnya.

REPUBLIKA.CO.ID, ISTANBUL -- Badan PBB untuk pengungsi Palestina (UNRWA) mengatakan Jalur Gaza tidak lagi menjadi tempat yang aman bagi anak-anak setelah Israel kembali mengebom salah satu sekolah yang dikelola PBB di Kota Gaza.

“Laporan tentang serangan mengerikan lainnya hari ini di salah satu sekolah UNRWA kami di Kota Gaza,” kata Komisaris Jenderal UNRWA Philippe Lazzarini pada Rabu (21/8/2024).

Israel menargetkan Sekolah Salah al-Din yang menewaskan dua warga Palestina dan melukai 15 lainnya, termasuk anak-anak. Beberapa di antara korban dilaporkan terbakar hingga tewas.

“Gaza bukan lagi tempat bagi anak-anak. Mereka adalah korban pertama dari perang tanpa ampun ini. Kita tidak bisa membiarkan hal yang tak tertahankan menjadi norma baru. Cukup,” ucapnya.

Lazzarini mempertanyakan apakah masih ada kemanusiaan yang tersisa dan menuturkan bahwa gencatan senjata sudah sangat terlambat. Pada hari yang sama, PBB mengingatkan bahwa perintah evakuasi militer Israel yang sedang berlangsung mengancam penduduk Jalur Gaza dengan pengungsian paksa lebih lanjut, menimbulkan kekhawatiran bahwa layanan penting mungkin akan segera terputus.

Saksi mata juga mengonfirmasi kepada Anadolu bahwa pesawat tempur Israel mengebom Sekolah Salah al-Din, sekolah kesembilan yang menampung para pengungsi yang menjadi sasaran militer Israel sejak awal Agustus. Israel terus melancarkan serangan brutal di Jalur Gaza menyusul serangan kelompok perlawanan Palestina Hamas pada 7 Oktober, meski ada resolusi Dewan Keamanan PBB yang menyerukan gencatan senjata segera.

Konflik tersebut mengakibatkan lebih dari 40.170 kematian warga Palestina, sebagian besar adalah wanita dan anak-anak, dan lebih dari 92.740 orang cedera, menurut otoritas kesehatan setempat. Blokade yang terus berlanjut di Gaza telah menyebabkan kekurangan makanan, air bersih, dan obat-obatan, yang mengakibatkan sebagian besar wilayah tersebut hancur. Israel menghadapi tuduhan genosida di Mahkamah Internasional yang telah memerintahkan penghentian operasi militer di kota selatan Rafah, tempat lebih dari satu juta warga Palestina mencari perlindungan sebelum wilayah tersebut diserbu pada tanggal 6 Mei.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memastikan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) pilkada batal dilaksanakan dan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pilkada akan berlaku. Untuk itu, dia memastikan pada saat pendaftaran calon kepala daerah untuk pilkada pada 27 Agustus 2024 bakal menerapkan putusan dari MK.

"Yang akan berlaku adalah keputusan JR (judicial review) MK yang mengabulkan gugatan Partai Buruh dan Partai Gelora," kata Dasco dalam akun resmi media sosial X yang diunggah pada Kamis petang.

Adapun RUU Pilkada menuai pro dan kontra karena dinilai dibahas secara singkat pada Rabu (21/8/2024) oleh Badan Legislasi DPR RI. Pasalnya pembahasan itu dinilai tak sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi yang diputuskan pada Selasa (20/8/2024) tentang syarat pencalonan pada pilkada.

Kemudian Rapat Paripurna Ke-3 DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2023—2024 dengan agenda pengesahan RUU Pilkada yang rencananya digelar pada Kamis pagi ini, batal digelar dan dijadwal ulang karena jumlah peserta rapat tidak memenuhi kuorum.

Walaupun demikian, massa dari berbagai pihak menggelar aksi unjuk rasa di area kompleks parlemen itu sejak siang hingga petang. Situasi unjuk rasa pun sempat memanas karena gerbang depan maupun belakang kompleks parlemen pun telah jebol.

Polisi pun sebelumnya telah menyiapkan sebanyak 2.975 personel untuk mengantisipasi pengamanan unjuk rasa di dua kawasan itu yakni Gedung MK dan MPR/DPR RI. Jumlah personel tersebut terdiri dari satuan tugas daerah (Satgasda) sebanyak 1.881 personel, satuan tugas resor (Satgasres) sebanyak 210 personel, bawah kendali operasi (BKO) TNI dan pemerintah daerah sebanyak 884 personel.

Aparat kepolisian mulai menembakkan water cannon ke massa aksi di Gerbang Pancasila, Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (22/8/2024) sore. Tembakan water cannon itu dilakukan setelah massa terus mendorong untuk memaksa masuk ke kompleks parlemen.

Berdasarkan pantauan Republika, massa aksi yang dilakukan di pintu belakang Gedung DPR itu makin bertambah banyak pada sore hari. Sejumlah massa dengan berbagai almamater kampus terus berdatangan untuk bergabung dengan massa yang sudah berada di lokasi sejak Kamis siang.

Massa aksi itu kemudian mulai mendorong dan melempari polisi yang berjaga di dalam Gerbang Pancasila. Aksi saling dorong terus terjadi, hingga akhirnya polisi mengoperasikan satu unit kendaraan water cannon dan menembakkan air ke arah massa.

Alih-alih bubar, massa justru melakukan perlawanan dengan melempar ke arah polisi. Polisi pun bertahan dengan tameng huru-hara yang disiapkan. Sementara tembakkan water cannon terus diarahkan ke massa.

Dalam kesempatan itu, polisi sempat menangkap satu orang di antara massa. Orang itu kemudian langsung dibawa ke dalam kompleks parlemen.

Massa aksi yang menolak RUU Pioada masih terus bertahan di Gerbang Pancasila, Gedung DPR. Massa masih membakar semangat dengan menyanyikan berbagai lagu nasional dan membacakan sumpah mahasiswa Indonesia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Media asing mulai menyoroti demonstrasi revisi UU Pilkada dan pengabaian putusan Mahkamah Konstitusi di Indonesia. Kantor berita Reuters menulis judul "Protest across Indonesia as parliament delays change to election law".

Media Inggris, BBC menulis judul "Police clash with protesters over Indonesia law change". Dalam tulisannya, BBC menggambarkan bentrokan yang terjadi antara polisi dan pengunjuk rasa di ibu kota Jakarta. Para demonstran berkumpul menolak langkah pemerintah untuk menganulir putusan Mahkamah Konstituso.

Tulisan BBC juga menyinggung langkah parlemen yang bersiasat dalam waktu 24 jam untuk mengabaikan putusan MK terkait ambang batas persentase partai dalam pencalonan Pilkada serta usia minimum bagi calon kepala daerah. Pemerintah dianggap ingin memuluskan langkah ketum PSI Kaesang Pangarep agar bisa ikut dalam pemilihan gubernur.

Sementara itu, media Singapura Channel News Asia menulis, artikel dengan judul, Thousands protest Indonesian parliament’s move to subvert court ruling, pave way for Jokowi’s son to contest in local elections."

Mahasiswa, akademisi, buruh, aktivis pro-demokrasi, dan selebriti termasuk di antara para pengunjuk rasa yang berkumpul di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Jakarta, di mana kawat berduri dan pagar beton dipasang di depan pintu masuk.

Sementara itu, berdasarkan pantauan Republika, pintu Gerbang Pancasila sudah berhasil dirobohkan oleh massa aksi sejak Kamis siang. Setelah pintu gerbang roboh, massa mulai masuk sambil berorasi di dalam kompleks parlemen.

Namun, massa aksi yang berdatangan ke depan Gerbang Pancasila makin bertambah pada Kamis sore. Massa aksi bahkan mulai melakukan aksi bakar ban di depan aparat kepolisian yang berjaga.

Massa aksi kemudian mencoba menggeser pintu gerbang yang terbuat dari besi dan beton yang sebelumnya telah dirobohkan. Pintu gerbang itu digeser keluar agar massa aksi makin leluasa untuk masuk ke dalam.

Melihat aksi itu, aparat kepolisian yang berjaga mulai bergerak ke depan menghampiri massa aksi. Alhasil, massa aksi tercaping dan mulai mendorong aparat kepolisian agar kembali mundur. Aksi saling dorong antara massa aksi dan polisi pun tak terhindarkan.

Namun, aksi saling dorong itu terjadi hanya sekitar 10 menit. Setelah itu, kedua belah pihak kembali tenang.

Hingga Kamis sore, massa aksi masih bertahan di Gerbang Pancasila. Massa masih tetap ingin masuk ke dalam Gedung DPR.

Diketahui, aksi yang dilakukan di Gedung DPR merupakan respon masyarakat atas pembahasan RUU Pilkada usai adanya putusan MK. Pasalnya, RUU Pilkada yang semula akan disahkan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna pada Kamis pagi itu dinilai bertentangan dengan putusan MK.

Tapi, rapat paripurna pada Kamis pagi itu ditunda lantaran anggota DPR yang hadir tidak memenuhi kuorum. Namun, masih belum jelas kelanjutan dari RUU Pilkada tersebut.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sejumlah komika ikut meramaikan aksi unjuk rasa di depan gedung DPR, Jakarta, pada Kamis (22/8/2024) untuk berpartisipasi dalam pengawalan terhadap dua putusan krusial Mahkamah Konstitusi (MK) terkait tahapan pencalonan kepala daerah dalam Pilkada 2024 yakni Putusan Nomor 60 dan 70.

Mereka di antaranya Arie Keriting, Mamat Alkatiri, Abdel, Bintang Emon dan lainnya. Tidak hanya melakukan unjuk rasa, beberapa komika juga berorasi bersama sejumlah elemen dari Partai Buruh, mahasiswa, dan lainnya mengenai keputusan MK itu.

"Kami hadir disini karena ingin menunjukkan solidaritas karena kami sudah capek, karena kami selama ini punya harapan tipis-tipis tapi ternyata wakil kita di DPR tidak mewakili suara rakyat," kata Arie.

Sementara itu Mamat Alkatiri, komika asal Papua juga menyuarakan agar rakyat jangan sampai mau dipecah belah oleh para wakil rakyat di DPR. "Kita tinggalkan ego kita karena mereka takut kita bersatu. Jadi, teman-teman datang ke sini karena inspirasi sendiri, mereka (anggota DPR) takut karena kita jadi banyak," katanya.

Bintang Emon mengungkapkan kedatangannya tidak untuk mewakili siapapun, bukan perseorangan, bukan juga dari ormas atau partai apapun. "Kita dikumpulkan disini karena kemarahan kita, " ucapnya.

Bintang juga menyebutkan banyak keputusan-keputusan dari para anggota DPR yang tidak masuk akal. Oleh karena itu, saat ini adalah saatnya rakyat untuk melawan.

"Berikan kami kompetisi yang baik, agar kita menghasilkan pemimpin-pemimpin yang baik," jelasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Selasa (20/8/2024), MK memutuskan dua putusan krusial terkait tahapan pencalonan kepala daerah, yakni Putusan Nomor 60/PUU/XXII/2024 dan 70/PUU-XXII/2024. Putusan Nomor 60/PUU/XXII/2024 mengubah ambang batas pencalonan partai politik atau gabungan partai politik untuk mengusung pasangan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah.

Putusan Nomor 70/PUU-XXII/2024 menegaskan bahwa batas usia minimum calon kepala daerah dihitung sejak penetapan pasangan calon oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Putusan itu menggugurkan tafsir putusan Mahkamah Agung sebelumnya yang menyebut bahwa batas usia itu dihitung sejak pasangan calon terpilih dilantik.

Namun, pada Rabu (21/8/2024), Badan Legislasi DPR RI dan pemerintah menyetujui untuk melanjutkan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 atau RUU Pilkada pada rapat paripurna DPR terdekat guna disahkan menjadi undang-undang. Terdapat dua materi krusial RUU Pilkada yang disepakati dalam Rapat Panja RUU Pilkada itu.

Pertama, penyesuaian Pasal 7 UU Pilkada terkait syarat usia pencalonan sesuai dengan putusan Mahkamah Agung. Kedua, perubahan Pasal 40 dengan mengakomodasi sebagian putusan MK yang mengubah ketentuan ambang batas pencalonan pilkada dengan memberlakukan hanya bagi partai non parlemen atau tidak memiliki kursi di DPRD.

Selain komika, aktor Reza Rahadian juga mengikuti aksi. Reza mengatakan keputusannya untuk turun aksi dilandaskan pada kekhawatirannya melihat putusan MK terkait pencalonan Pilkada 2024 direvisi oleh DPR.

Reza mengatakan krisis konstitusi ini membuat dia dan banyak masyarakat merasa gelisah. "Saya hadir sebagai rakyat biasa, bersama teman-teman tidak mewakili siapapun selain suara orang-orang yang gelisah hari ini melihat demokrasi kita," ujarnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Keadilan Sejahtera (PKS) telah memutuskan untuk mengusung Ridwan Kamil-Suswono di Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta. Keputusan yang sekaligus membatalkan dukungan untuk Anies Baswedan itu banyak disayangkan oleh berbagai pihak, termasuk dari simpatisan PKS.

Sekretaris Majelis Pertimbangan Wilayah (MPW) PKS DKI Jakarta M Taufik Zoelkifli atau MTZ mengaku banyak mendapatkan pertanyaan dari masyarakat terkait dukungan partai kepada Ridwan Kamil. Bahkan, ia juga mendapatkan perundungan atau bully dari masyarakat karena PKS tak jadi mengusung Anies.

"Iya, jadi memang saya sendiri juga mendapatkan banyak sekali pertanyaan, kemudian bahkan bully dari grassroot yang memang masih mencintai Pak Anies," kata dia di DPRD Provinsi DKI Jakarta, Selasa (20/8/2024).

Ia menjelaskan, hubungan antara PKS dan Anies tetap baik meski berbeda pilihan. Bahkan, sejumlah kader PKS juga tetap menjalin silaturahmi dengan mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

"Kami sebenarnya secara pribadi, saya atau teman-teman atau PKS sendiri pun, itu tidak ada masalah apa ya, masalah yang besar gitu ya. Karena kita tetap menjalan silahturahim, cuman kan kemarin melihat pilihan-pilihan politiknya," kata dia.

MTZ menjelaskan, alasan PKS batal mengusung Anies adalah karena yang bersangkutan tak bisa menggenapkan dukungan untuk maju di Pilgub DKI Jakarta, sebelum adanya Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024, yang mengubah ambang batas pengusungan pasangan calon kepala daerah. Alhasil, PKS memutuskan untuk mengusung Ridwan Kamil-Suswono, agar tetap bisa mencalonkan kadernya di Pilgub DKI Jakarta.

"Ketika sekarang sudah ada putusan, kita nanti kembalikan. Mungkin akan rapat, pasti akan rapat lagi pimpinan-pimpinan kami dari PKS, baik di DPW maupun tentu saja yang penting di DPP," kata dia.

Menurut dia, pihaknya akan mendukung apapun yang nantinya menjadi keputusan final PKS. Ketika partai memutuskan untuk tetap mengusung Ridwan Kamil-Suswono, jaringan PKS tentu akan bergerak untuk meyakinkan masyarakat memilih pasangan itu.

"Ya kami serahkan juga pada pemilih nanti, apakah masih bisa untuk ikut keputusan dari PKS atau ikut dari pilihan dari PKS, atau kemudian nanti (berseberangan). Tapi kan pilihannya juga belum final ya, masih baru kemarin deklarasi, tapi kemudian belum pendaftaran," kata dia.

MTZ menilai, segala kemungkinan masih bisa terjadi. Apalagi, pendaftaran pasangan calon ke KPU baru akan dilakukan pada 27-29 Agustus 2024.

Kendati demikian, PKS menyatakan siap untuk melawan siapapun di Pilgub DKI Jakarta. Pasalnya, itu merupakan bagian dari proses demokrasi yang harus dilakukan. "Bahkan kalau misalnya lebih dari dua, tiga, empat (pasangan), ya kami harus tetap maju," kata dia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Fraksi PDIP DPRD Provinsi DKI Jakarta menyambut baik Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 60/PUU-XXII/2024. Dengan adanya putusan itu, PDIP berpeluang mengusung pasangan calon pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta tanpa dukungan partai politik lain.

Ketua Fraksi PDIP DPRD Provinsi DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mengaku menyambut baik putusan yang dibuat pada Selasa (20/8/2024). Pasalnya, PDIP bisa mengusung pasangan calon pada Pilgub DKI Jakarta usai terbitnya putusan tersebut.

"Karena dipikir PDIP tidak ada peluang, tapi dengan keputusan yang bijak dari MK, alhamdulillah kita bisa maju sendiri di 7,5 persen," kata Prasetyo di gedung DPRD Provinsi DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (20/8/2024).

Dalam Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024, partai politik atau gabungan partai politik dapat mengusung kepala daerah dengan ambang batas 6,5-10 persen suara sah dalam pemilihan umum (pemilu) DPRD terakhir, sesuai dengan jumlah daftar pemilih tetap (DPT) di pemilu terakhir. Untuk di DKI Jakarta dengan jumlah DPT 8.252.897 di pemilu terakhir, ambang batas yang harus dipenuhi partai politik adalah 7,5 persen suara sah pemilu DPRD terakhir, tanpa harus memiliki kursi di DPRD.

Berdasarkan putusan MK, ambang batas untuk provinsi dengan DPT sampai 2 juta adalah 10 persen suara sah, DPT dua juta sampai enam juta jiwa memiliki ambang batas 8,5 persen, DPT enam juta sampai 12 juta jiwa memiliki ambang batas 7,5 persen, dan provinsi dengan DPT lebih dari 12 juta jiwa memiliki ambang batas 6,5 persen.

"Saya sebagai pimpinan dewan, menyambut apresiasi keputusan MK yang ada. Tetapi semuanya tetap, Fraksi PDI Perjuangan menunggu keputusan DPP partai," kata Prasetyo.

Ihwal calon yang akan diusung, Prasetyo mengaku, akan menunggu keputusan dari Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri. Pasalnya, segala keputusan untuk pengusungan calon diputuskan oleh DPP PDIP.

"Kalau bicara masalah kandidat dan tidak kandidat, itu adalah keputusan di tangan Ibu Ketua Umum. Jadi saya sebagai kader, saya mengikuti arahan ketua umum partai," kata ketua DPRD DKI Jakarta dua periode tersebut.

Adapun Prasetyo juga termasuk menjadi salah satu nama yang berpeluang diusung PDIP pada Pilgub DKI Jakarta. Prasetyo menjadi salah satu kandidat untuk mendampingi Anies Rasyid Baswedan, apabila PDIP mengusung gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 tersebut.

REPUBLIKA.CO.ID, TANGERANG -- Bakal calon (Bacalon) Gubernur DKI Jakarta Ridwan Kamil menyambut baik dan menghormati Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 60/PUU-XXII/2024 terkait gugatan terhadap UU Pilkada yang mengubah aturan Pilkada selama ini. Ridwan Kamil kemarin dideklarasikan oleh Koalisi Indonesia Maju (KIM) plus sebagai bakal calon gubernur DKI Jakarta.

"Saya mengikuti saja keputusan/aturan di negeri ini. Dari awal tugas, kami hanya mengikuti," ucapnya RK saat menghadiri konsolidasi nasional PKS di Tangerang, Selasa (20/8/2024).

Ia mengaku, atas adanya perubahan terkait aturan Pilkada yang memungkinkan lebih banyak partai politik mengajukan calon sendiri di Pilkada serentak ini tidak perlu dikhawatirkan. Menurutnya, jika banyak yang mencalonkan dalam perhelatan kepala daerah ini dinilai akan lebih baik.

"Kalau ada perubahan aturan atau perubahan pemberlakuan dan lain sebagainya kita tunggu keputusan resminya," ucapnya.

Baginya, apakah mau sedikit, atau mau banyak calon, tidak menjadi masalah. "Karena, pengalaman saya di Kota Bandung itu, ada delapan pasang dan di Gubernur Jawa Barat ada empat pasang. Makin banyak makin bagus," tambahnya.

Sementara itu, Presiden PKS Ahmad Syaikhu menyatakan pihaknya tidak berpaling dari pencalonan gubernur Daerah Khusus Jakarta yakni kepada Ridwan Kamil - Suswono. "Hari ini wartawan banyak yang menanyakan kepada saya, juga ada guncangan-guncangan mungkin, terkait dengan keputusan MK dalam proses pendaftaran di KPUD," katanya.

Syaikhu berharap, koalisi banyak partai yang sudah dibangun terus dipertahankan. Ia tidak ingin atas Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 60/PUU-XXII/2024 tersebut dapat mengganggu komitmen dari para partai.

"Lalu saya berharap jalinan kerja sama yang sudah kita jalin sudah sedemikian panjang. Kiranya apa yang sudah kita kuatkan, rekatkan tidak terkoyak kembali. Kita memulai sesuatu dari awal lagi kita lanjutkan dan sukseskan sampai menang," kata dia.

Diketahui, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 mengubah ambang batas (threshold) pencalonan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah. Lewat putusan ini, MK menyatakan partai politik yang tidak mendapatkan kursi di DPRD bisa mencalonkan pasangan calon. Penghitungan syarat untuk mengusulkan pasangan calon melalui partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu hanya didasarkan pada hasil perolehan suara sah dalam pemilu di daerah yang bersangkutan.

"Amar putusan, mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian,” kata Ketua MK Suhartoyo membacakan amar putusan untuk perkara yang diajukan Partai Buruh dan Partai Gelora itu di Ruang Sidang Pleno MK, Jakarta.

Dalam perkara ini, Partai Buruh diwakili Said Iqbal selaku Presiden dan Ferri Nurzali selaku Sekretaris Jenderal. Sementara itu, Partai Gelora diwakili Muhammad Anis Matta selaku Ketua Umum dan Mahfuz Sidik selaku Sekretaris Jenderal. Pada perkara ini, Partai Buruh dan Partai Gelora mempersoalkan konstitusionalitas Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (UU Pilkada).

Dalam pertimbangan hukumnya, MK menyatakan bahwa Pasal 40 ayat (3) UU Pilkada tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945.

"Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 menghendaki pemilihan kepala daerah yang demokratis tersebut salah satunya dengan membuka peluang kepada semua partai politik peserta pemilu yang memiliki suara sah dalam pemilu untuk mengajukan bakal calon kepala daerah agar masyarakat dapat memperoleh ketersediaan beragam bakal calon, sehingga dapat meminimalkan munculnya hanya calon tunggal, yang jika dibiarkan berlakunya norma Pasal 40 ayat (3) UU 10/2016 secara terus menerus dapat mengancam proses demokrasi yang sehat," kata Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih membacakan pertimbangan hukum.

Karena keberadaan Pasal 40 ayat (3) UU Pilkada merupakan tindak lanjut dari Pasal 40 ayat (1) UU Pilkada, maka MK menyatakan harus juga menilai konstitusionalitas yang utuh terhadap Pasal 40 ayat (1) tersebut. MK mempertimbangkan, pengaturan ambang batas perolehan suara sah partai politik atau gabungan partai politik untuk mengusulkan pasangan calon kepala daerah tidak rasional jika syarat pengusulannya lebih besar dari pada pengusulan pasangan calon melalui jalur perseorangan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — PDI Perjuangan mengapresiasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengubah ambang batas minimal partai politik (parpol) dalam mengusung calon kepala daerah (cakada) di Pilkada 2024. Politikus PDI Perjuangan Ganjar Pranowo menilai, putusan tersebut membuka peluang bagi partai-partai peserta pemilihan umum (pemilu) untuk mengusung kader-kadernya secara mandiri.

“PDI Perjuangan, akan mempersiapkan kader-kadernya sendiri,” ujar Ganjar melalui pesan teks kepada Republika, pada Selasa (20/8/2024).

Putusan MK tersebut, diyakini akan membuka konstelasi politik baru dalam Pilkada serentak 2024. Terutama dalam Pilkada DKI Jakarta, yang belakangan mengurung PDI Perjuangan sendirian lantaran tak memiliki kawan berkoalisi untuk mengusung pasangan calon gubernur (cagub), dan calon wakil gubernur (cawagub).

Menurut Ganjar, dari putusan MK tentang ambang batas minimal baru dalam pengusungan calon kepala daerah (cakada) tersebut, di Pilkada Jakarta, PDI Perjuangan akan segera memutuskan siapa yang akan disorongkan sebagai cagub dan cawagub. Ganjar mengakui, adanya aspirasi publik yang tinggi terhadap pencaguban Anies Baswedan, pascapejawat itu ditinggalkan partai-partai pendukung.

Belakangan bahkan menguat spekulasi agar PDI Perjuangan ‘mengawinkan’ Anies Baswedan dengan Rano Karno yang merupakan kader Banteng Moncong Putih dari Banten. Akan tetapi, kata Ganjar, dengan putusan MK Nomor 60/PUU-XXI/2024 tersebut, ada juga kemauan keras di internal partainya, untuk mengusung cagub-cawagub dari kader sendiri.

“Kami (PDI Perjuangan) mendorong kader sendiri,” kata Ganjar melihat peluang partainya untuk mengusung Anies Baswedan-Rano Karno.

Pun ketika ditanya apakah Ganjar sendiri sebagai kader tulen PDI Perjuangan, mantan Gubernur Jawa Tengah (Jateng) yang bakal diajukan untuk bertarung di Pilkada DKI Jakarta 2024. “Kalau saya, kan sudah cukup. Ada aturan dan etika yang harus diikuti,” ujar Ganjar.

MK, pada Selasa (20/8/2024) memutuskan untuk mengubah syarat ambang batas minimal bagi partai politik peserta pemilu dalam pengusungan calon kepala daerah untuk Pillkada 2024. Dalam putusan tersebut, salah-satunya terkait dengan sinkronisasi antara ambang batas minimal pencalonan kepala daerah dengan jumlah populasi dalam daftar pemilihan tetap (DPT) di masing-masing daerah pemilihan.

Dalam salah-satu putusannya, MK menyatakan, provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 6 juta, sampai dengan 12 juta jiwa, partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 7,5 persen di provinsi tersebut. Putusan tersebut, bagi PDI Perjuangan sangat menguntungkan. Terutama untuk Pilkada DKI Jakarta yang menjadi salah-satu episentrum terpanas dalam kontestasi politik daerah tahun ini.

Karena PDIP, partai dengan perolehan suara 14,1 persen dan menguasai 16 kursi di Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) tak dapat mengajukan cakadanya untuk DKI Jakarta. Kondisi tersebut, lantaran sebelum putusan MK, ambang batas minimal pengusungan cakada oleh partai politik, atau gabungan partai politik sedikitnya 22 dari 106 kursi, atau 20 persen suara di DPRD dari hasil Pemilu 2024 lalu.

PDIP, pun semakin tertekan lantaran dikurung sendirian oleh 12 partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus yang menguasai 91 kursi di DPRD. Koalisi raksasa yang beranggotan Gerindra, Golkar, PAN, PSI, Demokrat, Nasdem, PKB, Perindo, PPP, Garuda, dan PKS itu sepakat ‘memusuhi’ PDI Perjuangan dengan mengusung Ridwan Kamil - Suswono untuk Pilkada Jakarta 2024.