REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kampus Digital Kreatif Universitas BSI (Bina Sarana Informatika) kembali menunjukkan komitmennya dalam menjalin kerja sama antar lembaga pendidikan tinggi dengan menerima kunjungan studi banding dari Universitas Sains dan Teknologi Indonesia (USTI). Kegiatan yang berlangsung di Gedung Rektorat Kramat 98 Lantai 8 ini dihadiri oleh para pimpinan dari kedua universitas pada Kamis, 8 Agustus 2024.

Hadir dalam kunjungan ini dari Universitas BSI diwakili oleh Rektor, Prof Dr Ir Mochamad Wahyudi, didampingi oleh Wakil Rektor 1 Bidang Akademik, Diah Puspitasari Kepala Badan Penjaminan Mutu dan Akreditasi (BPMA) Lita Sari Marita. Hadir pula Dekan Fakultas Teknik dan Informatika, Rachmat Adi Purnama serta Humas Universitas BSI, Mentari Ghaisani Putri.

Sementara itu, rombongan dari USTI dipimpin oleh Rektor USTI, Dr Lusiana yang turut didampingi oleh Wakil Rektor 1, Rahmaddeni serta Kabag Public Relation dan kerja sama, Edwar Ali.

Dalam sambutannya, Rektor Universitas BSI Prof Wahyudi menyampaikan bahwa kolaborasi antar perguruan tinggi seperti ini sangat penting untuk memajukan pendidikan tinggi di Indonesia, khususnya dalam era digital yang serba cepat ini.

"Kami berharap, melalui kunjungan ini, kedua institusi dapat saling belajar dan berbagi pengalaman dalam upaya memajukan kualitas pendidikan," ungkapnya melalui keterangan tertulis, Kamis (15/8/2024).

Ia menambahkan, studi banding ini bertujuan untuk berbagi pengalaman dan strategi dalam pengelolaan kampus berbasis teknologi dan inovasi digital. Diskusi yang hangat dan produktif antara kedua pihak mencakup berbagai topik penting, seperti pengembangan kurikulum berbasis industri, peningkatan kualitas akademik, serta upaya peningkatan mutu akreditasi.

“Dalam pertemuan tersebut, kedua belah pihak yakni Universitas BSI dan USTI membahas berbagai peluang kerja sama yang akan dilaksanakan, terutama dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat,” tambahnya.

Sementara itu, Rektor USTI, Dr Lusiana, juga menyampaikan apresiasinya atas sambutan hangat yang diberikan oleh Universitas BSI.

“Harapannya semoga kolaborasi ini memberikan manfaat yang besar bagi kedua belah pihak, baik dalam pengembangan sumber daya manusia maupun peningkatan kualitas Tri Dharma Perguruan Tinggi,” tutupnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar buka suara soal wacana akan adanya muktamar tandingan di Surabaya. Ia menegaskan, muktamar resmi PKB dilaksanakan pada 24-25 Agustus 2024 di Bali.

Ia mengatakan, Muktamar ke-6 PKB yang resmi hanya ada satu. Menurut dia, tidak ada muktamar lain selain yang dilakukan di Bali pada pekan depan. Artinya, apabila ada muktamar lain yang mengatasnamakan PKB bisa dikatakan ilegal.

"Muktamar hanya ada satu di Bali. Kalau ada orang yang atas namakan Muktamar PKB, liar," kata dia di Pondok Pesantren Daarul Rahman, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Kamis (15/8/2024).

Menurut dia, PKB merupakan partai politik yang sah secara hukum sesuai dengan Undang-Undang tentang Partai Politik. Karena itu, ia tak akan tinggal diam apabila ada pihak yang mengatasnamakan PKB untuk melakukan muktamar tandingan.

Cak Imin mengatakan, PKB tak segan untuk membubarkan muktamar ilegal apabila dilakukan. Ia juga meminta Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit untuk mengambil tindakan tegas terkait muktamar liar itu.

"Saya minta Kapolri tegas untuk membubarkan demi berlangsungnya UU Parpol. Kalau ada yang mengatasnamakan PKB, jangan salahkan kalau kami bubarkan," ujar dia.

Sebelumnya, Ketua Steering Committee (Komite Pengarah) Muktamar PKB Faisol Riza mengatakan bahwa tidak ada muktamar tandingan selain yang diselenggarakan partainya pada 24-25 Agustus 2024 di Bali.

“Ini bukan ormas. Jadi sekali lagi, sekali lagi kami tegaskan, tidak ada Muktamar PKB di luar muktamar yang akan diselenggarakan di Bali,” kata Riza di Kantor DPP PKB, Jakarta, Selasa (13/8/2024).

REPUBLIKA.CO.ID, LAS VEGAS -- TIDAK ada yang abadi, apa pun di dunia terus berubah [fluks universal]. Perumpamaannya seperti yang dikatakan Heraclitus, “one cannot step in to the same river twice.” Dari dulu hingga sekarang, tidak ada yang permanen.

Bedanya, perubahan sekarang terjadi lebih cepat gegara didorong disrupsi ganda akibat revolusi industri dan pandemi. Sehingga dunia begitu cepat berubah, arus uang dan barang juga berubah. Perusahaan bisnis makin mengadopsi teknologi digital, efisiensi dan inovasi makin dapat ditingkatkan.

Perubahan super cepat ini bisa kita lihat berdasarkan data Startup Ranking, perusahaan statistik asal Peru, yang melihat peningkatan luar biasa dalam jumlah perusahaan rintisan [startup] di dunia dalam satu dekade terakhir. Jumlahnya, kata mereka, ada sebanyak 148.549.

Negeri Mr. Trump menempati posisi puncak dengan jumlah startup terbanyak di dunia. Jumlahnya mencapai 78.073 startup. Kemudian, ada India yang menempati urutan kedua, dengan jumlah 16.302 startup. Lalu, Inggris di posisi ketiga dengan total 7.079 startup.

Indonesia merupakan salah satu negara dengan startup terbanyak di dunia, catatan mereka per 11 januari 2024 terdapat 2.562 startup di Indonesia. Jumlahnya paling banyak se-Asia Tenggara, peringkat ke-2 di skala Asia, dan peringkat ke-6 secara global.

Di Balik Kemajuan

Salah satu faktor yang membuat penambahan startup begitu cepat adalah keberadaan artificial inteligence atau AI. Karena disinyalir dapat menyederhanakan proses, mendapatkan wawasan berharga dari data, dan mengembangkan solusi inovatif yang memenuhi permintaan pasar yang terus berkembang.

Ketika pasar AI terus berkembang, startup yang secara efektif mengintegrasikan AI ke dalam strategi mereka. Peluang pun jadi lebih luas, tak cuma meningkatkan pertumbuhan namun juga berkontribusi pada transformasi industri dan lanskap bisnis secara keseluruhan.

Hanya saja, ini bukan berarti bebas risiko. Semua mata harus dibuka lebar-lebar, karena tidak ada kemajuan yang tanpa risiko. Dan dalam lingkungan dimana perubahan terjadi begitu cepat, risiko juga lahir secara berlipat ganda dan bisnis bermetamorfosis menjadi lebih kompleks. ‘There is no progress without risk.’

Ini terlihat dari Survei Artificial Intelligence Index Report 2024 oleh Stanford University, yang menunjukkan bahwa orang-orang Indonesia termasuk yang paling optimis di dunia terhadap teknologi AI.

Tingkat optimisme masyarakat Indonesia terhadap teknologi Ai mencapai angka 78%. Disusul Thailand dan Meksiko di posisi dua dan tiga dengan tingkat optimisme sebesar 74% dan 73%.

Anehnya, tingkat optimisme masyarkat Indonesia, Thailand dan Meksiko ini berbanding terbalik dengan masyarakat Amerika Serikat, yang notabene merupakan pusat pengembangan Ai itu sendiri.

Mereka bisa dikatakan lebih khawatir dan pesimistis dengan meningkatnya penggunaan AI dalam kehidupan sehari-hari, termasuk urusan bisnis. Hampir semua orang dewasa As [45%] mengatakan mereka sama-sama khawatir.

Alasan mereka rata-rata adalah soal potensi kehilangan pekerjaan, pertimbangan privasi dan prospek bahwa perkembangan AI akan melampaui keterampilan manusia. menyebabkan hilangnya hubungan antarmanusia, disalahgunakan atau terlalu diandalkan.

Fakta aneh lain, tingginya optimisme terhadap penggunaan Ai masyarakat Indonesia ternyata tak sejalan dengan index kesiapan pemerintah yang masih berada di peringkat 42. Bahkan jauh tertinggal dari Thailand dan Malaysia. Amerika meski masyarakatnya tak terlalu optimis, namun menjadi negara paling siap dalam hal penggunaan Ai [87,32]. [Government Ai Readiness Index, 2023].

Tsunami kebangkrutan

Kekhawatiran masyarakat Amerika atau negara-negara maju lainnya sebetulnya punya alasan kuat. Terutama jika melihat tingkat insolvensi antarnegara yang selain diakibatkan oleh kondisi ekonomi, kelembagaan, juga oleh tingkat kemampuan dalam memanfaatkan penggunaan Ai.

Pada tahun 2023, statista.com menyebut Prancis menjadi negara dengan tingkat kebangkrutan bisnis terbanyak di dunia, dengan hampir 60.000 kebangkrutan pada tahun tersebut. Semenatra di Tiongkok, meski menjadi negara yang cukup massif mengembangkan Ai, namun kebangkrutan bisnis meningkat tajam dalam beberapa tahun terakhir. Hampir empat kali lipat sejak tahun 2015, mencapai 12.000 pada tahun 2022.

Pun demikian di Jepang, yang meskipun dikenal sebagai rumah bagi 43.631 perusahaan berusia lebih dari 100 tahun [Teikoku Databank, 2024]. Sumber yang sama juga menyebut, ada sekira 2000 orang terserap ke dalam bisnis-bisnis ini tiap tahunnya, namun sayangnya, anggapan ini kini rungkad seiring gelombang tsunami kebangkrutan yang melanda negeri tersebut.

Perusahaan riset kredit, Tokyo Shoko mencatat jumlahnya melonjak 42,9% dari tahun sebelumnya Mei 2023 atau sekitar 1.009 perusahaan. Salah satu unit bisnis yang terkena arus deras tsunami kebangkrutan tersebut adalah Aoki Mannendo. Grup bisnis yang hampir 200 tahun terakhir bergerak membuat wagashi, atau manisan tradisional khas Jepang di Tokyo bagian timur. Ada juga Mitaniya, jaringan toko kelontong mirip warung Madura yang telah berdiri sejak tahun 1858 ini diketahui juga mulai terdengar bangkrut pada Juni 2024.

Problem mereka adalah soal kependudukan. Betapa banyak warga Jepang yang sudah masuk usia uzur, yang selain kesulitan menggunakan Ai juga kesulitan menghadapi risiko dalam penggunaannya.

Culture GRC

Kekhawatiran lain yang muncul di balik tsunami kebangkrutan di negara-negara di dunia adalah soal budaya. Terutama kemalasan [kasal,-red]. Dalam konteks Indonesia, tingginya optimisme terhadap ketersediaan Ai, bisa menjadi backfier.

Karena rupanya Ai selain berpotensi meningkatkan efisiensi dan inovasi dalam bisnis, juga bisa menimbulkan risiko "kemalasan" atau ketergantungan berlebihan jika tanpa pengawasan yang tepat. Dalam jangka panjang, hal ini dapat mengurangi inisiatif manusia, mengakibatkan keputusan yang tidak etis, atau bahkan menyebabkan kesalahan besar.

Ilmuwan komputer terkemuka, sekaligus 'Bapak Ai" sedunia, Geoffrey Hinton, sampai harus pensiun dari Alphabet Inc. [induk perusahaan Google] lantaran khawatir bahwa AI akan menjadi teknologi yang tak terkendali.

Kata Hinton, akan sangat sulit mencegah aktor-aktor jahat dalam penggunaan AI. Pemenang Penghargaan Turing ini prihatin akan bahaya disinformasi yang dipicu foto, video, dan hoaks seperti terjadi di Inggris baru-baru ini.

Risiko-risiko ini sebetulnya bisa dimitigasi, misalnya dengan menerapkan tata kelola yang baik [Governance]. Berupa implementasi kebijakan yang ketat untuk memastikan bahwa data yang digunakan oleh AI adalah akurat, relevan, dan sesuai dengan regulasi privasi. Ini bisa mencegah AI membuat keputusan berdasarkan data yang salah atau bias.

Kita juga harus memastikan Transparansi Algoritma, bahwa algoritma AI yang digunakan dapat diaudit dan dipahami oleh manusia. Transparansi ini penting untuk mengidentifikasi dan mengatasi potensi bias atau kesalahan dalam sistem AI.

Mitigasi juga dapat dilakukan dengan melakukan identifikasi risiko [risk], terutama dengan melakukan penilaian risiko yang menyeluruh terhadap implementasi AI. Termasuk potensi ketergantungan yang berlebihan dan dampak negatif terhadap tenaga kerja manusia.

Pemantauan dan pengendalian wajib dilakukan, dengan cara melakukan pengembangkan mekanisme untuk terus memantau kinerja AI dan memastikan bahwa sistem ini beroperasi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Last, mitigasi risiko juga dapat dilakukan dengan memastikan kepatuhan terhadap regulasi [compliance]. Bahwa siapa pun, institusi bisnis manapun harus memiliki etika dalam menggunakan Ai. Kita perlu memiliki kode etik yang ketat untuk menggunakan Ai. Sehingga kita bisa memastikan bahwa teknologi ini digunakan dengan cara yang bertanggungjawa dan tidak melanggar hak asasi manusia.

Jika selama ini regulasi dibuat sendiri-sendiri, maka ke depan mestinya ada regulasi internasional mengenai penggunaan Ai. Termasuk hukum privasi data seperti GDPR di Eropa, untuk memastikan bahwa penggunaan Ai tak melanggar hukum.

Pada akhirnya, dalam dunia bisnis yang makin tergantung pada Ai, penerapan GRC [Governance, Risk, and Compliance] adalah kunci buat mengatasi risiko kemalasan dan memastikan bahwa teknologi Ai digunakan secara etis dan bertanggung jawab.

Budaya silo [enggan berbagi informasi] maupun malas [tidak mengukur sesuatu dalam angka] diharapkan dapat dihilangkan dengan budaya baru yaitu Governance, Risk, dan Compliance [GRC Culture]. Sistem nilai yang membentuk pola pikir [cognitive aspect], pola sikap [affective aspect], dan pola tindak [psychomotor aspect].

Budaya baru perusahaan yang dapat memastikan bahwa mereka tidak cuma menghindari kerugian, tapi juga memanfaatkan potensi penuh dari Ai untuk mencapai tujuan bisnis yang berkelanjutan dan berkemajuan.

*Dosen pasca sarjana Ilmu Hukum Universitas Borobudur Jakarta,peserta konfrensi AI4 di Las Vegas

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PKS, Muhammad Nasir Djamil, mengatakan kini telah waktunya mereformasi sistem hukum tata kelola Izin Usaha Pertambangan (IUP). Reformasi tata kelola IUP penting untuk atasi masalah korupsi.

Hal itu dikatakan Nasir Djamil setelah Kejaksaan Agung (Kejagung) mengumumkan penetapan tersangka baru dalam kasus korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah tahun 2015-2022.

“Pemerintah perlu mengevaluasi, memperkuat regulasi serta tata kelola IUP untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pemberian izin. Ini mencakup penerapan mekanisme pengawasan yang lebih ketat terhadap pelaksanaan izin pertambangan dan aktivitas yang terkait,” kata Nasir Djamil lewat keterangan resminya di Jakarta, pada Rabu (14/8/2024).

Menurutnya, reformasi tata kelola IUP merupakan langkah penting untuk mengatasi masalah korupsi dan penyalahgunaan wewenang dalam sektor pertambangan. Tata kelola yang baik akan memastikan bahwa proses pemberian izin, pengawasan, pelaksanaan usaha pertambangan dilakukan secara transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.

“Selain revisi UU, diperlukan juga peraturan pemerintah (PP) dan peraturan menteri (Permen) yang lebih spesifik mengenai tata niaga komoditas pertambangan, termasuk timah. Regulasi ini harus memastikan bahwa seluruh rantai pasokan, mulai dari eksplorasi hingga pemasaran, perlu diawasi dengan ketat dan terbuka untuk audit,” ujar dia.

Nasir Djamil menilai, perlunya proses penyelidikan dan penyidikan harus dilakukan secara mendalam, mencakup seluruh aspek kasus dari pemberian izin, pelaksanaan operasi, hingga aliran dana yang terkait.

Di sisi lain, penyidik harus memastikan bahwa semua bukti dikumpulkan secara legal dan akurat untuk membangun kasus yang kuat. “Dalam mengumpulkan bukti, penggunaan teknologi forensik sangat penting. Ini mencakup analisis data elektronik, pemantauan komunikasi, dan audit forensik keuangan untuk melacak aliran dana yang mencurigakan dan menghubungkannya dengan pelaku,” ungkap Aleg PKS Dapil Aceh II.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Polemik mencuat usai sejumlah Muslimah di Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Nasional 2024 lepas jilbab, baru-baru ini. Hal itu mereka lakukan karena tidak ada pilihan lain dari aturan yang disediakan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), selaku koordinator penyelenggaraan program Paskibraka Nasional.

Berdasar penelusuran Republika, ada 18 perwakilan Paskibraka 2024 perempuan dari 18 provinsi yang terpaksa mencopot jilbab. Dalam foto-foto yang diperoleh, mereka memang dalam keseharian memakai kain penutup rambut itu.

Namun, saat pengukuhan, mereka harus mencopot jilbabnya. Hal itu terlihat dari foto-foto yang dibagikan pihak Istana kala Presiden Joko Widodo (Jokowi) beserta sejumlah menteri plus Kepala BPIP Yudian Wahyudi di Istana IKN, pada Selasa (14/8/2024).

Sebagai informasi, sejak tahun 2022 Paskibraka Nasional tidak lagi berada di bawah naungan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) RI, melainkan di bawah BPIP. Ini sesuai amanah Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka.

Dalam keterangan pers, kemarin, Yudian Wahyudi berdalih bahwa setiap calon Paskibraka 2024 sudah menandatangani surat pernyataan di atas materai Rp 10 ribu. Isinya menegaskan kesediaan mematuhi peraturan yang ada, termasuk yang berkaitan dengan tata pakaian dan sikap tampang Paskibraka.

Bukan yang pertama

Kehebohan publik bukan kali ini saja mencuat dari langkah Yudian Wahyudi. Masih sebagai Kepala BPIP, mantan rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta itu pun pernah menimbulkan polemik beberapa tahun lalu.

Sejak 5 Februari 2020, ia menduduki jabatan ketua BPIP. Namun, belum genap sepekan menjabat, alumnus McGill University itu membuat pernyataan kontroversional.

Seperti dikutip dari salah satu pernyataannya kepada media daring nasional, Yudian mengatakan, musuh terbesar Pancasila adalah agama, bukan kesukuan. Pernyataan itu terkait dengan--dalam pemahaman dirinya--adanya kelompok-kelompok tertentu yang mereduksi agama sesuai dengan kepentingan sendiri dan bertentangan dengan Pancasila.

Pernyataan Yudian itu lantas menjadi viral. Banyak kritik bermunculan, termasuk dari Muhammadiyah dan GP Ansor. Wapres RI Ma'ruf Amin sampai-sampai meminta yang bersangkutan agar segera memberikan klarifikasi kepada publik.

Bukan hanya menyampaikan klarifikasi. Yudian Wahyudi juga pada saat itu mengaku akan berpuasa bicara di media-media massa selama setahun.

"Kira-kira setahunlah (puasa bicara), saya belajar dulu. Semua yang permulaan kan sulit ya. Harus belajar dulu, mengamat-amati dulu," kata Kepala BPIP saat menolak permintaan wawancara sejumlah awak media di Kompleks Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga, Yogyakarta, seperti dilansir dari pemberitaan Republika.co.id pada 29 Februari 2020.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan arahan kepada seluruh pihak agar menghormati keyakinan setiap petugas Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka).

"Kalau dari Pak Presiden, bagaimana upaya kita untuk menghormati keyakinan dari para peserta. Saya pikir itu yang perlu dipikirkan," kata Moeldoko di kompleks Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Kamis, ketika ditanya mengenai polemik sejumlah anggota Paskibraka yang diduga melepas jilbab saat pengukuhan.

Di kesempatan terpisah, Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono mengatakan bahwa Paskibraka putri akan tetap menggunakan jilbab saat bertugas dalam upacara peringatan HUT Ke-79 RI di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, pada tanggal 17 Agustus 2024.

"Kami meminta kepada seluruh adik-adik putri yang memang menggunakan jilbab, tetap gunakan itu," kata Heru di Jakarta, Rabu (14/8).

Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo menekankan pentingnya menjaga nilai-nilai kekukuhan individu dalam prinsip keagamaan meskipun untuk keperluan standar seragam Paskibraka. Hal itu disampaikan Menpora Dito merespons polemik petugas Paskibraka Nasional 2024 putri yang melepas jilbab.

"Ini ke depan harus kita jaga bersama. Jangan sampai dengan alasan agar ada keseragaman, menabrak nilai-nilai kekukuhan yang sudah dimiliki individu," katanya.

Sebelumnya, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menegaskan bahwa pihaknya tidak memaksa Paskibraka putri untuk melepas jilbab saat bertugas sebagai Paskibraka dalam acara pengukuhan dan pengibaran bendera 17 Agustus 2024.

"Sehubungan berkembangnya wacana di publik terkait dengan tuduhan kepada BPIP melakukan pemaksaan lepas jilbab, BPIP memahami aspirasi masyarakat. BPIP menegaskan bahwa tidak melakukan pemaksaan lepas jilbab," tegas Kepala BPIP Yudian Wahyudi dalam keterangan di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, Rabu.

Yudian menegaskan bahwa pakaian, atribut, dan sikap, tampang Paskibraka sebagaimana terlihat pada saat pelaksanaan tugas kenegaraan, yaitu pengukuhan Paskibraka, adalah kesukarelaan Paskibraka dalam rangka mematuhi peraturan yang ada, dan hanya dilakukan pada saat pengukuhan Paskibraka dan pengibaran Sang Merah Putih pada upacara kenegaraan saja.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Penghargaan Achmad Bakrie kembali digelar. Tahun ini, penghargaan diberikan kepada lima orang, yaitu: Jusuf Wanandi (Pemikiran Sosial), D. Zawawi Imron (Seni dan Budaya: Sastra), Afriyanti Sumboja (Sains dan Teknologi), Harapan (Kesehatan), dan Grandprix Thomryes Marth Kadja (Penghargaan Khusus: Ilmuwan Muda).

Penghargaan Achmad Bakrie merupakan inisiatif Keluarga Bakrie untuk mengapresiasi putra-putri Indonesia yang memiliki pencapaian serta karya inspiratif yang bermanfaat bagi Indonesia, bahkan dunia. Dalam penyelenggaraannya, acara ini didukung oleh Kelompok Usaha Bakrie melalui Bakrie Untuk Negeri, bekerjasama dengan Universitas Bakrie, Freedom Institute, dan VIVA Group. Penghargaan digelar setiap tahun di bulan Agustus, bersamaan dengan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia.

Sejak digelar pertama kali pada tahun 2003, penghargaan Achmad Bakrie telah diberikan kepada 86 penerima yang terdiri dari 82 perorangan dan 4 lembaga atau kelompok. Ditambah dengan tahun ini, maka total penerima penghargaan saat ini berjumlah 91 penerima.

Kembali menjadi Ketua Penyelenggara Penghargaan Achmad Bakrie XX 2024, Aninditha Anestya Bakrie (Ditha), mengungkapkan para penerima penghargaan dipilih oleh dewan juri yang kompeten dengan berbagai latar belakang dan kepakaran.

“Untuk tahun ini profil dewan jurinya kami buka agar masyarakat juga dapat mengetahui bahwa para penerima dipilih oleh dewan juri yang sangat kompeten dan kredibel,” jelas Ditha dalam keterangan tertulisnya yang diterima pers, Kamis (15/8/2024).

Dewan juri Penghargaan Achmad Bakrie XX 2024 dipimpin oleh Rektor Universitas Bakrie Prof Ir Sofia W Alisjahbana MSc, PhD, IPU, ASEAN Eng sebagai ketua Dewan Juri. Sementara anggota Dewan Juri ada Prof Ir Panut Mulyono, MEng, DEng, IPU, ASEAN Eng (rektor UGM 2017-2022 dan ketua Forum Rektor Indonesia 2021-2022), Dr Laksana Tri Handoko, MSc (kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional/BRIN, yang juga penerima Penghargaan Achmad Bakrie 2008), Dr Ninik Rahayu (ketua Dewan Pers Indonesia 2022 – 2025 dan komisioner Komnas Perempuan 2006- 2009 dan 2010-2014), Yose Rizal Damuri, PhD (Direktur Eksekutif CSIS), Luthfi Assyaukanie, PhD (Freedom Institute), Nong Darol Mahmada (Freedom Institute).

Di tahun ini, juga dilakukan rekategorisasi bidang penghargaan menjadi lima bidang, yaitu: Pemikiran Sosial, Seni dan Budaya, Sains dan Teknologi, Kesehatan, dan Penghargaan Khusus. Bidang ini akan menjadi kategori tetap untuk penghargaan tahun-tahun berikutnya.

Setelah melalui seleksi ketat dan pertimbangan yang matang dengan memperhatikan berbagai aspek, akhirnya diputuskan Penghargaan Achmad Bakrie XX 2024 akan diberikan kepada para penerima dengan detail berikut:

PEMIKIRAN SOSIAL

Jusuf Wanandi SH

Intelektual lintas generasi yang karya-karyanya berpengaruh dalam membentuk tradisi pemikiran sosial di Indonesia, khususnya seputar demokrasi, pemerintahan, dan hubungan internasional.

SENI DAN BUDAYA: SASTRA

D Zawawi Imron

Sastrawan asal Madura yang puisi-puisinya kerap memotret lanskap alam yang polos dan imaji halus tentang kehidupan pedesaan. Metafora dalam karya-karyanya menghadirkan berbagai segi dan watak manusia yang tak terduga.

SAINS DAN TEKNOLOGI

Afriyanti Sumboja BEng, PhD

Periset yang menjadi representasi aktif Indonesia di kancah global dalam bidang riset fundamental dan terdepan di bidang Teknik Material untuk pengembangan baterai generasi mendatang dengan performa penyimpanan energi yang lebih besar.

KESEHATAN

dr Harapan, DTM&H, MInfect Dis, PhD

Virolog dan Pakar Kesehatan Masyarakat asal Aceh dengan kontribusi riset pengembangan kajian epidemiologi molekuler dan investigasi kesehatan masyarakat terkait Arbovirus (virus dengue dan chikungunya), serta ekuitas dan penerimaan vaksinasi di Indonesia.

PENGHARGAAN KHUSUS: ILMUWAN MUDA

Dr Ir Grandprix Thomryes Marth Kadja

Ilmuwan Muda (31 tahun) Pengembang Material Nano sebagai Katalis untuk Energi Berkelanjutan.

Pada tahun ini, para penerima penghargaan juga akan menerima tropi baru Penghargaan Achmad Bakrie yang didesain khusus oleh seniman dan influencer seni, Nabil Muhdor alias Bill Mohdor. Tropi menggambarkan Trimatra Bakrie: Keindonesiaan, Kemanfaatan dan Kebersamaan.

Trimatra Bakrie masih terus dijalankan, sebagai bentuk komitmen pada pembangunan bangsa dan negara Indonesia untuk menghargai karya-karya terbaik, kreatif, dan inovatif yang ditujukan bagi kemajuan dan perkembangan positif bangsa Indonesia.

Ketua Dewan Juri Prof. Sofia W. Alisjahbana mengungkapkan bahwa meskipun ada perdebatan dalam proses penjurian, namun para juri yang berasal dari berbagai latar belakang ini cukup kompak. Dalam memilih kandidat dan memutuskan penerima, dewan juri tidak hanya menilai karya dan prestasi saja, namun juga aspek kemanfaatannya bagi masyarakat.

“Sesuai dengan nilai yang ada pada Penghargaan Achmad Bakrie, dalam melakukan penjurian kami juga memperhatikan aspek kemanfaatan,” jelas Sofia. Karenanya, penerima penghargaan adalah orang Indonesia yang selama ini mengabdikan hidupnya untuk berkarya serta bermanfaat bagi orang banyak.

“Alhamdulillah semua penerima bersedia menerima penghargaan dan akan hadir di acara Penganugerahan Penghargaan Achmad Bakrie XX 2024. Kami berharap para penerima terus berkarya dan berkontribusi untuk mendorong Indonesia menjadi negara maju dan sejahtera,” tutup Ditha.

MALAM PENGANUGERAHAN

Sesuai tradisi Penghargaan Achmad Bakrie, sebelum acara utama diselenggarakan para penerima penghargaan akan diundang dalam sesi ramah-tamah dengan Keluarga Bakrie. Hal ini ditujukan untuk menjalin keakraban, serta sebagai bentuk penghormatan kepada para penerima penghargaan.

Sementara Malam Penganugerahan Penghargaan Achmad Bakrie XX 2024 akan diadakan di tempat yang sama dengan tahun sebelumnya, yaitu di Ciputra Artpreneur Theatre.

Acara akan dipandu oleh Andromeda Mercury dan Anna Thaeleta. Dimeriahkan oleh Penyanyi Bulan Sutena dan Novia Bachmid, dan diiringi musik komposisi dari Magenta Orchestra, serta dancer JLDC.

Tayangan Malam Penghargaan Achmad Bakrie XX 2024 dapat disaksikan di tvOne pada hari Minggu, 25 Agustus 2024, mulai pukul 19.30 sampai 21.00 WIB. Juga ANTV pada 25 Agustus 2024 pukul 22.00 sampai 23.00 WIB.

Acara juga dapat disaksikan melalui LIVE streaming di channel Youtube @tvOneNews @ANTV_official dan @PortalVIVAcoid

Info mengenai Penghargaan Achmad Bakrie XX 2024 serta untuk liputan eksklusif dan info menarik lainnya, dapat diikuti melalui media sosial: Instagram & Tiktok: @penghargaanachmadbakrie

X: @P_AchmadBakrie

Facebook: PenghargaanAchmadBakrie

Juga melalui Instagram : @tvonenews dan @antv

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Warga Tulangan, Kabupaten Sidoarjo, Dicky Aprilio (27 tahun) mendapat apresiasi dari PT Pertamina. Dia mendapat hadiah gratis mengisi Pertamax selama setahun. Dia pun senang atas apresiasi yang didapatnya tersebut.

"Terima kasih untuk apresiasi yang tidak terduga ini, dan terima kasih untuk rekan media yang sangat amat membantu atas tuntasnya kasus ini," ujarnya melalui akun Tiktok @dickyaprilio1 dikutip Republika.co.id di Jakarta, Kamis (15/8/2024).

Dicky merupakan korban pengeroyokan di SPBU di Jalan Pahlawan, Kabupaten Sidoarjo, beberapa waktu lalu. Hal itu terjadi saat sedang antre mengisi BBM di SPBU, ia mendapati salah seorang penumpang mobil membuang puntung rokok. Padahal, aturan di SPBU melarang siapa pun merokok demi keamanan bersama.

Tidak dinyana, Dicky malah dikeroyok oleh perokok tersebut dibantu lima temannya yang berada di dalam mobil. Mereka tidak diterima ditegur oleh Dicky.

Video pengeroyokan itu pun viral hingga smapai ke PT Pertamina. Kini, perseroan minyak milik BUMN tersebut memberi apresiasi kepada Dicky atas usahannya menegakkan aturan di SPBU.

Dicky kini dijadikan duta 'Konsumen Peduli Keselamatan SPBU'. Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Heppy Wulansari menjelaskan, direksi dan manajemen sangat menghargai tindakan heroik Dicky. Alhasil, ia diberi voucer pengisian BBM Pertamax gratis selama setahun.

"Sebagai perusahaan yang mengutamakan aspek keselamatan, kami sangat mengapresiasi inisiatif yang dilakukan oleh Saudara Dicky. Semoga tindakan ini dapat menginspirasi konsumen lain untuk tidak ragu saling mengingatkan jika melihat hal yang mengancam keselamatan di SPBU," ujar Heppy.

REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Universitas Diponegoro (Undip) membantah kabar mahasiswi mereka yang tengah menjalani Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) di Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Dr.Kariadi, Semarang, Jawa Tengah, bunuh diri akibat bullying atau perundungan. Menurut Undip, mahasiswi bernama Aulia Risma Lestari (ARL) tersebut mengakhiri hidupnya karena menghadapi masalah kesehatan.

"Mengenai pemberitaan meninggalnya almarhumah berkaitan dengan dugaan perundungan yang terjadi, dari investigasi internal kami, hal tersebut tidak benar," ungkap Manajer Layanan Terpadu dan Humas Undip Utami Setyowati saat memberikan keterangan pers di Kantor Humas Undip, Kamis (15/8/2024).

Dia mengatakan, selama ini ARL berdedikasi dalam pekerjaannya. "Namun demikian, almarhumah mempunyai problem kesehatan yang dapat memengaruhi proses belajar yang sedang ditempuh," ujarnya.

Kendati demikian, Utami mengaku tidak bisa mengungkap secara mendetail problem kesehatan apa yang dialami ARL bersangkutan. Alasannya karena konfidensialitas medis dan privasi almarhumah.

"Berdasarkan kondisi kesehatannya, almarhumah sempat mempertimbangkan untuk mengundurkan diri (dari PPDS). Namun karena beliau adalah penerima beasiswa sehingga secara administratif terikat dengan ketentuan penerima beasiswa, sehingga almarhumah mengurungkan niat tersebut," ucap Utami.

Dia mengatakan, Undip terbuka dengan fakta-fakta valid lain di luar investigasi internal mereka. "Kami siap berkoordinasi dengan pihak mana pun untuk menindaklanjuti tujuan pendidikan dengan menerapkan zero bullying di Fakultas Kedokteran (FK) Undip," ujar Utami.

Merespons kasus bunuh diri ARL, Kementerian Kesehatan sudah menghentikan Program Studi Anestesi Undip di RSUP Dr.Kariadi. "Sehubungan dengan dugaan terjadinya perundungan Program Studi Anestasi Universitas Diponegoro yang ada di RSUP Dr.Kariadi, yang menyebabkan terjadinya bunuh diri pada salah satu peserta didik program studi anestesi Universitas Diponegoro. Maka disampaikan kepada Saudara untuk menghentikan sementara program studi anestasi di RSUP Dr.Kariadi," demikian bunyi surat yang diterbitkan Kemenkes dan ditujukan kepada Direktur Utama RSUP Dr.Kariadi tertanggal 14 Agustus 2024.

Surat tersebut ditandatangani Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kemenkes dr. Azhar Jaya. Surat itu bernomor TK.02.02/D/44137/2024 dengan hal "Pemberhentian program Anestasi Universitas Diponegoro di RSUP Dr.Kariadi". Dalam surat itu, Azhar mengatakan bahwa penghentian Prodi Anestasi Undip di RSUP Dr.Kariadi dilakukan hingga adanya investigasi dan langkah-langkah yang dapat dipertanggungjawabkan Direksi RSUP Dr.Kariadi dan FK Undip.

REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Universitas Diponegoro (Undip) Semarang membantah kematian AR, mahasiswi Program Pendidikan Dokter Spesialis Fakultas Kedokteran, diduga bunuh diri karena dipicu masalah perundungan. Meski demikian, pihak Undip tidak bisa menjelaskan lebih detail mengenai masalah kesehatan yang dialami korban.

"Berdasarkan hasil investigasi internal kami, hal tersebut tidak benar," kata Manajer Layanan Terpadu dan Humas Undip Semarang Utami Setyowati saat menyampaikan tanggapan tertulis Rektor Undip di Semarang, Kamis (15/8/2024).

Menurut dia, almarhumah merupakan mahasiswi yang berdedikasi terhadap pekerjaannya. Namun, lanjut dia, almarhumah disebut memiliki permasalahan kesehatan yang memengaruhi proses belajar yang sedang ditempuhnya.

Utami menuturkan, mahasiswinya itu sempat mempertimbangkan untuk mengundurkan diri akibat kondisi tersebut. "Namun almarhumah mengurungkan niat karena secara administratif terikat pada ketentuan penerima beasiswa," katanya.

Meski demikian, menurut dia, Undip sangat terbuka dengan fakta lain di luar hasil investigasi yang telah dilakukan.

"Undip siap berkoordinasi dengan pihak manapun untuk menindaklanjuti tujuan pendidikan dengan menerapkan zero bullying di Fakultas Kedokteran," katanya.

Sebelumnya, seorang mahasiswi Program Pendidikan Dokter Spesialis Fakultas Kedokteran Undip Semarang meninggal dunia diduga bunuh diri di tempat indekosnya di Jalan Lempongsari, Kota Semarang, Jawa Tengah. Kematian korban berinisial AR yang jasadnya ditemukan pada Senin (12/8/2024) itu diduga berkaitan dengan perundungan di tempatnya menempuh pendidikan.

REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Universitas Diponegoro (Undip) masih belum merilis pernyataan atau keterangan perihal peserta didiknya yang diduga bunuh diri saat tengah menempuh Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Anestesi di Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Dr.Kariadi, Semarang, Jawa Tengah. Dokter dengan inisial ARL itu diduga mengakhiri hidupnya karena menghadapi perundungan dari seniornya di RS tersebut.

Republika menyambangi Fakultas Kedokteran (FK) Undip pada Kamis (15/8/2024) pagi untuk menemui manajemen atau pihak humas. Namun petugas keamanan yang ditemui di lokasi mengungkapkan bahwa manajemen FK Undip meminta agar pertanyaan mengenai kasus bunuh diri ARL ditanyakan langsung ke pihak humas universitas.

Ketika menyambangi gedung Rektorat Undip, seorang staf yang ditemui di lokasi mengungkapkan bahwa Rektor Undip Suharnomo sedang melangsungkan rapat dengan Manajer Layanan Terpadu dan Humas Undip Utami Setyowati dan Dekan FK Undip Yan Wisnu Prajoko. Staf tersebut mengungkapkan bahwa mereka tengah membahas kasus bunuh diri ARL. "Dari pagi tadi jam 9-an (rapatnya). Mungkin masih banyak yang didiskusikan," ucapnya.

Menurut staf tersebut, Undip akan menerbitkan keterangan pers menanggapi kasus bunuh diri ARL. "Biasanya nanti siaran pers di-share di grup media," ujarnya.

Hingga berita ini ditulis, manajemen RSUP Dr.Kariadi juga belum merilis keterangan apa pun. Sementara itu, merespons kasus bunuh diri ARL, Kementerian Kesehatan sudah menghentikan Program Studi Anestesi Undip di RSUP Dr.Kariadi.

"Sehubungan dengan terjadinya perundungan Program Studi Anestasi Universitas Diponegoro yang ada di RSUP Dr.Kariadi, yang menyebabkan terjadinya bunuh diri pada salah satu peserta didik program studi anestesi Universitas Diponegoro. Maka disampaikan kepada Saudara untuk menghentikan sementara program studi anestasi di RSUP Dr.Kariadi," demikian bunyi surat yang diterbitkan Kemenkes dan ditujukan kepada Direktur Utama RSUP Dr.Kariadi tertanggal 14 Agustus 2024.

Surat tersebut ditandatangani Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kemenkes dr Azhar Jaya. Surat itu bernomor TK.02.02/D/44137/2024 dengan hal "Pemberhentian program Anestasi Universitas Diponegoro di RSUP Dr.Kariadi". Dalam surat itu, Azhar mengatakan bahwa penghentian Prodi Anestasi Undip di RSUP Dr.Kariadi dilakukan hingga adanya investigasi dan langkah-langkah yang dapat dipertanggungjawabkan Direksi RSUP Dr.Kariadi dan FK Undip.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengunjungi ulama senior KH Syukron Makmun di Pondok Pesantren Daarul Rahman, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Kamis (15/8/2024). Kunjungan itu dilakukan untuk silaturahmi dengan ulama senior Nahdlatul Ulama (NU) tersebut jelang Muktamar ke-6 PKB di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali pada 24-25 Agustus 2024.

Cak Imin mengatakan, Kiai Syukron merupakan salah satu sesepuh NU yang menjadi rujukan di partainya. Karena itu, pihaknya meminta nasihat kepada Kiai Syukron untuk meminta arahan dan petunjuk jelang Muktamar PKB.

"Kami juga memohon kepada beliau untuk memberikan nasihat langsung kepada peserta, apakah beliau nanti bisa hadir langsung ke sana atau melalui Zoom atau melalui rekaman. Pokoknya kami ingin seluruh pengurus PKB meneladani tokoh pejuang NU yang benar benar mengabdi tidak pernah pamrih," kata Cak Imin di lokasi.

Dalam kunjungan itu, Cak Imin juga melaporkan konflik antara PKB dan Pengurus Besar NU (PBNU) yang sedang terjadi. Menurut dia, Kiai Syukron sepakat bahwa antara PKB dan NU hanya memiliki hubungan kultural, bukan hubungan organisasi.

Karena itu, menurut dia, PBNU tidak berhak ikut campur dalam urusan internal PKB. Pasalnya, keberadaan PKB dilindungi oleh konstitusi melalui Undang-Undang tentang Partai Politik.

"Jadi mohon kepada teman-teman di PBNU, itu teman saya semua itu. Meskipun kiai, tetapi teman saya semua. Itu adalah untuk taat pada konstitusi, karena kami dan kalian dilindungi oleh UU," ujar wakil ketua DPR tersebut.

Karena itu, Cak Imin menolak ajakan apabila ada pihak yang ingin PKB islah dengan PBNU. Hal itu lantaran dua lembaga tersebut tak memiliki hubungan organisasi.

Namun, Cak Imin akan sangat menyambut jika PBNU ingin bersilaturahim dengan PKB. Apalagi, ada wacana PBNU akan bertemu dengan PKB sebelum pelaksanaan muktamar di Bali. "Loh lebik baik kalau ngajak ngopi baik, tapi ya niatnya yang sopan. Anda sopan, saya segan. Anda kurang ajar, saya hajar," kata Cak Imin.

Islah...

Sementara itu, Kiai Syukron mengaku heran timbulnya perselisihan antara PKB dan PBNU. Dia menyebut, perselisihan itu tidak perlu terjadi. Dia menduga ada pihak yang sengaja ingin mengadu domba antara dua pihak tersebut.

"Maka aaya tadi kepada Gus Muhaimin itu tolong carikan jalan islah supaya tidak terus menerus begini. Ya islah itu saya bilang sama Gus Muhaimin tolong sampean kalau dikatakan oleh pbnu menyeleweng tunjukkan penyelewengan saya, dan saya akan kembali kepada jalannya NU," kata Kiai Syukron.

Dia juga meminta PKB menerima saran dan arahan dari PBNU terkait penyelewengan itu. Namun, PBNU harus membuktikan penyelewengan yang dilakukan PKB.

Di sisi lain, PBNU tak perlu terlalu jauh mencampuri urusan PKB, karena dua organisasi itu berbeda secara tugas dan tujuan. Pasalnya, tugas PBNU pada dasarnya adalah urusan umat, sementara PKB merupakan partai politik.

"NU mengatur NU-nya, PKB mengatur PKB-nya. Karena ini dua ruangan yang berbeda, ini (PBNU) ruangan urusan umat, ini (PKB) urusan politik," kata Kiai Syukron.

Adapun Cak Imin tiba Pondok Pesantren Daarul Rahmah sekitar pukul 09.30 WIB. Cak Imin tak datang sendirian, melainkan ditemani sejumlah elite PKB. Salah satunya yang mendampingi adalah Wakil Ketua Umum DPP PKB Jazilul Fawaid. "Silaturahmi, jelang muktamar," kata Cak Imin kepada wartawan.

Usai menyapa wartawan, Cak Imin langsung masuk ke kediaman KH Syukron Makmun ditemani sejumlah elite PKB. Mereka kemudian melakukan pertemuan secara tertutup.