REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Selasa (17/9/2024) sore ditutup menguat dipimpin oleh saham- saham sektor teknologi. IHSG ditutup menguat 19,86 poin atau 0,25 persen ke posisi 7.831,77. Sementara, kelompok 45 saham unggulan atau indeks LQ45 naik 7,56 poin atau 0,79 persen ke posisi 965,92.

"Sentimen eksternal dan internal memberikan penguatan IHSG," kata Tim Riset Pilarmas Investindo Sekuritas dalam kajiannya di Jakarta, Selasa (17/9/2024).

Dari mancanegara, bursa regional Asia cenderung menguat yang dipengaruhi oleh sentimen pasar yang terfokus pada penurunan suku bunga yang diharapkan oleh Fed Amerika Serikat (AS).

Pasar memprediksi The Fed akan menurunkan suku bunga untuk pertama kalinya sejak Maret 2020 pada pekan ini.

Pasar saat ini terbagi pada estimasi pemangkasan suku bunga, berdasarkan CME FedWatch menunjukkan probabilitas sebesar 67 persen akan memangkas suku bunga 50 basis poin dan probabilitas sebesar 33 persen akan memangkas suku bunga 25 basis poin.

Meskipun terbagi estimasi tersebut, namun demikian pasar memiliki pandangan bahwa pemangkasan suku bunga tersebut tentunya untuk menopang sehatnya ekonomi AS.

Dari dalam negeri, Badan Pusat Statistik (BPS) pada rilis hari ini melaporkan bahwa neraca perdagangan Indonesia Agustus 2024 tercatat surplus sebesar 2,89 miliar dolar Amerika Serikat (AS) atau lebih tinggi dibandingkan bulan Juli lalu sebesar 470 juta dolar AS.

Dengan surplus yang berkelanjutan ini akan memberikan ketahanan eksternal ekonomi dalam negeri. Dibuka menguat, IHSG betah di teritori positif sampai penutupan sesi pertama perdagangan saham. Pada sesi kedua, IHSG masih betah di zona hijau hingga penutupan perdagangan saham.

Berdasarkan Indeks Sektoral IDX-IC, sembilan sektor menguat yaitu dipimpin sektor teknologi sebesar 2,11 persen, diikuti oleh sektor kesehatan dan sektor barang konsumen no primer yang masing- masing naik sebesar 1,67 persen dan 1,56 persen.

Sedangkan, dua sektor turun yaitu sektor infrastruktur turun paling dalam sebesar 0,62 persen, diikuti sektor properti turun sebesar 0,34 persen.

Saham-saham yang mengalami penguatan terbesar yaitu TFAS, SGER, PYFA, MPOW dan SMLA. Sedangkan saham-saham yang mengalami pelemahan terbesar yakni ASPI, RAAM, SPRE, BOBA dan RCCC.

Frekuensi perdagangan saham tercatat sebanyak 1.264.450 kali transaksi dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 24,32 miliar lembar saham senilai Rp 11,97 triliun. Sebanyak 324 saham naik, 257 saham menurun, dan 216 tidak bergerak nilainya.

Bursa saham regional Asia sore ini, antara lain indeks Nikkei melemah 378,60 poin atau 1,03 persen ke 36.203,19 indeks Hang Seng melemah 237,90 poin atau 1,37 persen ke 17.660,01, dan indeks Strait Times menguat 22,98 poin atau 0,25 persen ke 3.593,41

Sementara itu, indeks Shanghai (China) libur memperingati hari libur nasional negara tersebut.

REPUBLIKA.CO.ID, SHIZUOKA -- Presiden produsen sepeda motor Jepang Yamaha Motor, Yoshihiro Hidaka, diduga ditikam dengan pisau oleh putrinya di rumah mereka di Kota Iwata, Prefektur Shizuoka, sekitar pukul 3 pagi hari Senin, dan mengalami luka ringan. Polisi telah menangkap Hana dan masih mendalami motif penikaman Yoshihiro.

Dilansir laman Japan Times, Kepolisian Prefektur Shizuoka telah menangkap putri Yoshihiro yang berusia 33 tahun, Hana di rumahnya. Ia ditangkap atas dugaan percobaan pembunuhan. Kepolisian tersebut belum mengungkapkan apakah putrinya telah mengakui tuduhan tersebut.

Hana diduga berusaha membunuh ayahnya yang berusia 61 tahun dengan memotong lengan kirinya menggunakan pisau dapur.

Petugas polisi bergegas ke rumah tersebut setelah menerima panggilan darurat dari Hana, yang mengatakan bahwa dia dipukuli oleh ayahnya. Tersangka juga melakukan panggilan darurat sekitar pukul 5.30 sore pada Ahad (15/9/2024), dan petugas polisi mengunjungi rumah tersebut setelah itu.

Yamaha Motor mengatakan tidak akan mengomentari kasus tersebut karena merupakan masalah pribadi dan penyelidikan masih berlangsung.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kisruh dualisme kepemimpinan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menjadi atensi dari banyak pihak. Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Abra Talattov mengatakan Kadin Indonesia seharusnya menjadi wadah yang profesional.

"Artinya, kejadian munaslub ini akan dilihat dengan saksama oleh para investor dalam negeri dan luar negeri bahwa dalam konteks bisnis pun masih ada intervensi dari pihak tertentu, khususnya dalam aspek politisasi," ujar Abra saat ditemui di Gedung Sarinah, Jakarta, Selasa (17/9/2024).

Abra menyampaikan peristiwa ini tidak baik untuk aktivitas ekonomi yang bertumpu pada sektor dunia usaha dan mengganggu iklim investasi ke depan. Abra menilai dualisme Kadin juga akan mengganggu upaya pemerintah mendorong pertumbuhan investasi dari dunia usaha.

"Saya berharap kekisruhan di Kadin bisa segera selesai, saya pikir pemerintah, presiden perlu segera bersikap menengahi kekisruhan ini supaya bisa melokalisir persoalannya tidak berlarut dan semakin meluas," kata Head of Center of Food, Energy, and Sustainable Development, Indef, tersebut.

Kadin Indonesia kubu Arsjad Rasjid menolak kepengurusan Kadin Indonesia versi munas luar biasa (munaslub) yang memilih Anindya Bakrie sebagai ketua umum. Arsjad mengaku sangat menyayangkan dan menyebut kegiatan munaslub tersebut hal yang ilegal sebagai upaya individu dan kelompok untuk mengambil alih kepengurusan Kadin Indonesia.

"Sesuai dengan dasar hukum yang ada, kami menegaskan tidak mengakui terjadinya munaslub. Kami menyesalkan adanya tindakan yang melanggar UU nomor 1 tahun 1987 dan Keppres nomor 18 tahun 2022. Kegiatan munaslub atas nama Kadin Indonesia pada Sabtu kemarin tidak sah," ujar Arsjad saat jumpa pers di JS Luwansa, Jakarta, Ahad (15/9/2024).

Sementara itu, Anindya Bakrie memastikan soliditas Kadin Indonesia pasca munaslub. Anindya menyampaikan munaslub sendiri merupakan aspirasi dan insiasi dari Kadin di daerah, asosiasi atau anggota luar biasa yang menginginkan adanya perubahan yang lebih baik dalam kepengurusan Kadin Indonesia.

"Jadi merekalah yang membuat panitia untuk menentukan kuorum, jalannya persidangan, dan hasilnya. Sesuai dengan AD-ART, kemarin sudah berjalan, semua yang dilakukan itu sesuai dengan AD-ART," ujar Anin saat sarasehan bersama Menkumham di Menara Kadin, Jakarta, Ahad (15/9/2024

Anin memastikan kepengurusan Kadin Indonesia yang baru selalu terbuka dalam menerima masukan dari seluruh anggota. Anin juga menjamin akan merangkul seluruh anggota Kadin Indonesia dan menepis adanya dualisme di tubuh Kadin Indonesia.

"Tidak ada dua Kadin dari dulu, sekarang, dan tentunya ke depannya. Karena Kadin adalah satu-satunya wadah dunia usaha di dalam undang-undang," ucap Anin.

Pemerintah sendiri tampak mengakui Kadin Indonesia versi Anindya Bakrie. Hal ini tersirat dengan kehadiran Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Supratman Andi Agtas dalam acara sarasehan bersama Anindya Bakrie di Menara Kadin, Jakarta, Ahad (15/9/2024). Politikus Gerindra itu menyampaikan selamat atas terpilihnya Anindya Bakrie sebagai Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia.

"Saya ucapkan selamat kepada Mas Anin dengan amanah yang baru atas hasil munas yang telah digelar dan telah memilih pengurus serta sudah hadir formatur yang disusun," ujar Supratman Agtas dalam acara sarasehan bersama Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie di Menara Kadin, Jakarta, Ahad (15/9/2024).

Pemerintah, lanjut Supratman akan mengikuti aturan dan mendukung aspirasi munaslub yang berasal dari perwakilan Kadin daerah. Supratman menyebut pemilihan Anindya merupakan kendak seluruh mayoritas pengurus Kadin daerah dan pemerintah akan ikut dengan keputusan yang dihasilkan oleh internal Kadin.

"(Kepres) aturannya seperti itu. Namun semua keputusan presiden pasti nanti akan melewati proses harmonisasi di kementerian. Kira-kira berapa lama, ya kalau bisa secepatnya, kenapa harus berlama-lama," ucap Supratman.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah buka suara dan meminta Kadin menyelesaikan persoalan dualisme secara internal. Jokowi tak ingin disalahkan atas polemik yang terjadi di Kadin.

Selama 10 tahun menjabat sebagai presiden, Jokowi mengaku memiliki hubungan baik dengan setiap ketua umum Kadin. Jokowi mengaku kerap datang ke acara Kadin dan berdiskusi dengan setiap ketua umum Kadin, mulai dari Suryo Bambang, Rosan Roeslani, Arsjad Rasjid, hingga Anindya Bakrie.

"Hubungannya baik semuanya dan ini bukan organisasi politik. Ini adalah organisasi pengusaha sehingga saya minta diselesaikan secara baik-baik di internal Kadin. Jangan nanti bola panasnya disorong ke saya," kata Jokowi usai meluncurkan Kawasan Indonesia Islamic Financial Center (IIFC) di Menara Danareksa, Jakarta, Selasa (17/9/2024).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kisruh kepengurusan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menonjolkan dua nama yakni Anindya Bakrie dan Arsjad Rasjid. Anindya, telah terpilih menjadi ketua umum Kadin Indonesia melalui Munaslub pada akhir pekan lalu. Sementara, Arsjad Rasjid yang merupakan Ketua Umum Kadin Periode 2021-2026, menyatakan menolak keberadaan munaslub tersebut.

Lantas, bagaimana kiprah Anindya dan Arsjad dalam dunia usaha di Indonesia?

Anindya Bakrie

Anindya Novyan Bakrie merupakan pengusaha Indonesia di bidang teknologi, media, telekomunikasi, dan kendaraan listrik yang lahir pada 10 November 1974). Anin, sapaan akrabnya, dikenal sebagai pemilik klub sepakbola Inggris Oxford United bersama Erick Thohir dan menjabat sebagai Direktur Utama Bakrie Group yang mengendalikan sejumlah perusahaan publik dengan kapitalisasi pasar gabungan sekitar 15 miliar dolar AS.

Anak Aburizal Bakrie ini merupakan pendiri sekaligus CEO dari Visi Media Asia (VIVA) Group yang memiliki stasiun televisi dengan lini berita dan olahraga tvOne, lini hiburan ANTV, dan portal berita VIVA.co.id.

Dalam laman aninbakrie.com, Anindya mendorong grup Bakrie untuk melakukan transisi ke sektor energi baru dan terbarukan. Keuntungan dan kekayaan grup Bakrie yang selama ini terkumpul dari bisnis batu bara diinvestasikan ke dalam proyek energi hijau dan sejumlah program transisi energi.

Contohnya, melalui pengadaan 52 bus listrik pertama di Jakarta dilakukan oleh Grup Bakrie. Anak perusahaan Bakrie yamg membidangi industri mobil listrik PT VKTR Teknologi Mobilitas menjalin kerjasama dengan perusahaan asal Cina BYD Automobile pada 2018. Bus listrik yang dioperasikan oleh Pemprov Jakarta yang melayani sebagian masyarakat ibu kota berasal dari VKTR, yang mana Anindya Bakrie menjabat sebagai Komisaris Utama.

Anindya juga merupakan pendiri Bakrie Center Foundation yang menjadi wadah kegiatan filantrofi Anindya. Anin lulus dari Northwestern University pada 1996 sebagai insinyur industri dan memperoleh gelar MBA dari Stanford Graduate School of Business pada 2001. Anin memulai karirnya di Wall Street sebagai Investment Banker di Salomon Brothers di kantornya di New York. Sekembalinya dari Amerika, ia mendirikan VIVA Group, yang memiliki tvOne (penyiar nasional Berita/Olahraga #1) dan ANTV (penyiar nasional hiburan tingkat 1).

Secara total, VIVA Group mempunyai jangkauan langsung ke lebih dari 200 juta orang di seluruh negeri. Setelah 17 tahun fokus di sektor TMT, Anindya bergabung dengan Grup Bakrie pada 2017 untuk menanamkan inovasi & perubahan pada Grup.

Kegiatan filantropis Anis mencakup puluhan kota di seluruh Indonesia, dengan fokus pada pendidikan, kesehatan masyarakat, kesejahteraan sosial, lingkungan hidup, dan tanggap darurat bencana. Anis memiliki semangat untuk membawa dunia ke Indonesia serta membawa Indonesia ke panggung global dengan momentum baru dalam dekade ini. Sebagai pionir dalam industri EV Heavy Mobility di Indonesia, Anis berada dalam jalur yang kuat untuk mengubah Grup Bakrie menuju bisnis yang berkelanjutan dan digital, dengan memanfaatkan kekuatan industri dan manufaktur Bakrie.

Arsjad Rasjid

Arsjad Rasjid merupakan pengusaha yang lahir pada 16 Maret 1970 di Jakarta. Arsjad anak dari pasangan H.M.N. Rasjid (Purnawirawan TNI AD) dan Hj. Suniawati yang memiliki asal keturunan yang berbeda. Ayahnya berdarah Palembang, sedangkan Ibunya berdarah Sunda-Cina.

Berdasarkan laman arsjadrasjid.com, Arsjad menuntut ilmu di University of Southern California di bidang Computer Engineering pada 1990, kemudian menyelesaikan pendidikannya di bidang Administrasi Bisnis di Pepperdine University, California, Amerika Serikat dan memperoleh gelar Bachelor of Science pada 1993.

Selain itu, Arsjad juga menyelesaikan program Executive Education on Leadership and Decision Making in the 21st Century di Jackson Institute for Global Affairs, Yale University, Amerika Serikat.

Pada 2013, Arsjad menyelesaikan Executive Education on Impacting Investing di Said Business School, University of Oxford, Inggris. Pada 2012, ia menyelesaikan program Executive Education Global Leadership and Public Policy for the 21st Century di Harvard Kennedy School, Amerika Serikat. Lalu, ia juga menyelesaikan program Insights Into Politics and Public Policy in Asia untuk Para Pemimpin Global di Lee Kuan Yew School of Public Policy, Singapura.

Arsjad menjabat sebagai Presiden Direktur di PT Indika Energy Tbk, perusahaan energi terintegrasi yang mana sebelumnya menjabat sebagai Group CEO dari 2005 hingga 2013, dan Wakil Presiden Direktur/Group CFO dari 2013 hingga 2016.

Indika Energy merupakan perusahaan investasi terdiversifikasi yang berfokus pada pengembangan dan eksploitasi sumber daya alam, infrastruktur, dan berbagai sektor industri strategis lainnya. Indika Energy terus mengembangkan dan mengelola portofolio bisnis yang luas dan beragam, mencakup sektor energi, logistik, infrastruktur, mineral, bisnis hijau, digital, dan kesehatan.

Portofolio bisnis Indika Energy mencerminkan komitmen perusahaan untuk menciptakan nilai jangka panjang dan berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Selain peran pentingnya dalam dunia bisnis, Arsjad Rasjid juga aktif dalam bidang olahraga, khususnya panahan. Pada periode 2023-2027, ia menjabat sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Panahan Indonesia (PB Perpani), organisasi yang mengelola dan mengembangkan olahraga panahan di Indonesia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tangis haru Menteri Keuangan Sri Mulyani pecah saat memberikan pidato penutup (closing statement) dalam rapat penutupan Pembicaraan Tingkat I RUU APBN 2025 bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI. Pidato penutup Menkeu disambut dengan standing applause para anggota Banggar DPR RI yang hadir.

"Saya berharap, kontribusi dan dedikasi ini telah bisa menyumbang untuk membangun Indonesia. Terima kasih semuanya," ucap Sri Mulyani dalam Rapat Banggar Pembicaraan Tingkat I RUU APBN 2025 di Kompleks Parlemen DPR RI di Jakarta, Selasa (17/9/2024).

Dalam kesempatan tersebut, Sri Mulyani kembali menyampaikan bahwa pengelolaan keuangan negara ke depannya harus tetap mengedepankan kompetensi disertai kejujuran.

"Tentu apa yang selama bertahun-tahun kita kerjakan bersama tidak bisa dikatakan telah paripurna, tidak pula dapat dikatakan sempurna. Untuk menciptakan pengelolaan anggaran negara yang semakin prudent, efektif, dan berkerakyatan, kiranya para pengelola keuangan negara ke depannya terus selalu mengedepankan kompetensi, kecakapan, dan yang paling penting, kejujuran," ujarnya.

Bendahara Negara itu juga menyampaikan bahwa perancangan hingga pembahasan APBN 2025 telah menjadi tanggung jawab yang diemban bersama. Ia menyebut keuangan negara bukan sekadar urusan akuntansi, melainkan juga mandat konstitusi. Sebagai momen terakhir rapat bersama anggota Banggar, Sri Mulyani menyampaikan terima kasih sekaligus permohonan maaf kepada seluruh anggota yang hadir sekaligus meminta untuk terus mengawal penyelenggaraan APBN 2025.

"Bapak dan ibu sekalian, anggota Banggar, teman-teman saya di pemerintah, untuk bersedia menyediakan 'samudera pengampunan' dan maaf. Mari kita sama-sama memastikan bahwa setiap rupiah di APBN benar-benar bisa dilihat sebagai upaya untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat," ucapnya.

Kesepakatan Banggar

Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2025. Pemerintah beserta anggota Banggar DPR RI sepakat untuk membawa RUU APBN 2025 ke tahap Pengambilan Keputusan Tingkat II atau Rapat Paripurna pada 19 September 2024 mendatang.

"Apakah hasil rapat kerja hari ini kita sepakati dan akan kita lanjutkan dalam Rapat Paripurna tanggal 19 September yang akan datang? Setuju?" kata Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah dalam Rapat Pembicaraan Tingkat I RUU APBN 2025, Jakarta, Selasa (17/9/2024).

Hasil rapat disepakati oleh sembilan fraksi partai, dengan delapan setuju, serta satu yang setuju dengan catatan. Dalam rapat tersebut, Said menyampaikan tidak ada perubahan terhadap postur APBN 2025.

Adapun pemerintah menetapkan defisit Rp 616,19 triliun atau 2,53 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), pendapatan negara Rp 3.005,1 triliun, belanja negara Rp 3.621,3 triliun, keseimbangan primer defisit Rp 63,33 triliun, dan pembiayaan anggaran Rp 616,2 triliun.

Kemudian penerimaan perpajakan untuk 2025 dibidik untuk mencapai Rp2.490,9 triliun. Sementara, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tahun 2025 ditargetkan mencapai Rp513,6 triliun.

Untuk asumsi dasar ekonomi makro 2025, ditetapkan yakni target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2 persen, inflasi 2,5 persen, suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun 7 persen, nilai tukar rupiah Rp 16.000 per dolar AS, harga minyak mentah Indonesia 82 dolar AS per barel, lifting minyak 605 ribu barel per hari, dan lifting gas sebesar 1,005 juta barel setara minyak per hari.

Selain itu, sasaran dan indikator pembangunan disepakati dengan rincian pengangguran terbuka 4,5-5 persen, kemiskinan 7-8 persen, kemiskinan ekstrem 0 persen, rasio gini 0,379-0,382, indeks modal manusia (IMM) 0,56, nilai tukar petani (NTP) 115-120, serta nilai tukar nelayan (NTN) 105-108.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah mengatakan postur APBN Tahun 2025 tidak akan terpengaruh jika nantinya jumlah kementerian ditambah pada era pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto. Sejauh ini, menurutnya alokasi anggaran pada APBN 2025 sudah ditetapkan. Jika nantinya sampai perlu ada perubahan, maka hal itu akan masuk pada APBN Perubahan (APBNP).

"Karena ini tidak ada hubungan dengan postur," kata Said di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (17/9/2024).

Selain itu, menurutnya anggaran untuk kementerian-kementerian baru, nantinya harus tetap menempuh persetujuan dari setiap komisi masing-masing di DPR RI, sebagai mitra kerja sesuai bidangnya.

Di samping itu, menurutnya dalam Undang-Undang tentang APBN 2025 pun tertuang pasal yang memberikan keleluasaan anggaran bagi Presiden terpilih untuk menambah kementerian dan badan, atau memecah kementerian yang ada.

"Maka anggarannya kemudian disiapkan di cadangan lain-lain," kata dia.

Sebelumnya Badan Legislasi DPR RI pada hari Senin (9/9) menyetujui RUU Kementerian Negara dibawa ke Rapat Paripurna DPR RI usai seluruh fraksi partai politik menyampaikan pandangannya.

Perubahan dalam RUU tersebut, di antaranya terdapat penyisipan Pasal 6A soal pembentukan kementerian tersendiri, dan juga Pasal 9A soal presiden yang dapat mengubah unsur organisasi sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan.

Selanjutnya, salah satu poin penting dalam RUU itu adalah perubahan Pasal 15. Dengan perubahan pasal itu, presiden kini bisa menentukan jumlah kementerian sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan negara, sehingga tidak dibatasi hanya 34 kementerian seperti ketentuan dalam undang-undang yang belum diubah.

REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kabupaten Bogor, Jawa Barat, mencatat okupansi hotel mencapai 100 persen saat terjadi kemacetan parah saat libur panjang peringatan Maulid Nabi Muhammad. Sekretaris Jenderal PHRI Kabupaten Bogor Boboy Ruswanto mengungkapkan, kemacetan yang terjadi di jalur Puncak menjadi keberkahan tersendiri bagi pengusaha hotel di wilayah selatan Kabupaten Bogor.

"Tingkat keterisian hotel meningkat signifikan dibandingkan dengan akhir pekan biasanya," ungkap Boboy, Selasa (17/9/2024).

Menurut dia, lonjakan kunjungan hotel sudah terlihat sejak hari pertama libur, yaitu Sabtu (14/9/2024). Boboy menyebutkan, meski terjadi kemacetan yang cukup parah, hal tersebut tidak menyurutkan antusiasme pengunjung untuk datang ke Puncak.

"Meskipun ada kemacetan parah pada hari kedua, tingkat keterisian terus meningkat. Rata-rata hotel hampir penuh,"kata Boboy.

Boboy juga menyebut bahwa peningkatan ini tidak hanya terjadi pada hotel berbintang, melainkan juga pada hotel non-bintang.

Ada dua faktor utama yang menurutnya mempengaruhi peningkatan ini. Pertama, perencanaan liburan di kawasan Puncak, dan kedua, kelelahan wisatawan akibat kemacetan yang berlangsung berjam-jam.

"Banyak hotel melaporkan okupansi mencapai 100 persen selama libur panjang ini," ungkapnya.

Satuan Lalu Lintas Polres Bogor mencatat sebanyak 487.799 kendaraan keluar-masuk jalur wisata Puncak, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, selama libur panjang peringatan Maulid Nabi Muhammad.

Kasatlantas Polres Bogor AKP Rizky Guntama Ganda Permana mengungkapkan kendaraan tersebut terdiri dari sepeda motor, mobil, hingga bus yang melintas sejak Jumat (13/9), hingga Senin (16/9).

"Total yang masuk dan keluar Jalur Puncak (selama libur panjang) 487.799 kendaraan," ungkap ungkap Rizky.

Jika dirata-ratakan, dalam sehari ada sebanyak 120 ribu kendaraan keluar masuk jalur penghubung Kabupaten Bogor-Kabupaten Cianjur tersebut.

REPUBLIKA.CO.ID, BADUNG -- Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi dalam Forum Transportasi Udara Asia Pasifik 2024 membahas rencana pemerintah secara bertahap mengubah penggunaan avtur berbahan bakar fosil menjadi Sustainable Aviation Fuels (SAF) atau bioavtur.

“Kami berfikir bahwa tidak saja mengubah penggunaan avtur yang berbahan bakar fosil, tetapi kami akan meningkatkan atau mengubah secara bertahap dengan avtur yang ramah lingkungan,” kata Budi Karya Sumadi di Kabupaten Badung, Bali, Selasa (17/9/2024).

Dalam rangkaian Bali International Airshow 2024 itu Menhub mengaku pemerintah sudah melangkah ke sana melalui berbagai pembicaraan dan inisiasi yang dikomandoi Kemenko Kemaritiman dan Investasi.

Namun untuk mengubah penggunaan avtur fosil ke SAF tidak mudah karena berkaitan dengan hal teknis, pendanaan dan pemasaran.

Oleh karena itu pemerintah saat ini berupaya membuat skala ekonomi untuk masa mendatang agar Indonesia memiliki tempat atau bahan sebagai campuran avtur agar dapat menjadi produsen tidak hanya konsumen SAF.

“Bertahap ya kami akan mulai lakukan itu di 2027 dan kita akan final semuanya selanjutnya karena selain teknologinya dibutuhkan, keuangannya juga harus mencari titik terbaik,” ujar Menhub.

Dalam forum tersebut Indonesia menyatakan komitmennya mengembangkan SAF, meningkatkan akses keuangan, serta memperkuat kemitraan untuk mempromosikan SAF dalam revolusi hijau penerbangan.

Lebih jauh, sistem pesawat udara nirawak atau unmanned aircraft systems (UAS) dan mobilitas udara canggih/advanced air mobility (AAM) menawarkan peluang baru dalam manajemen wilayah udara, mengurangi kemacetan, meningkatkan logistik, serta memangkas emisi.

Komitmen Indonesia disebut sejalan dengan agenda Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (ICAO) yang menyoroti pentingnya peran SAF dan bahan bakar penerbangan rendah karbon dalam mengurangi emisi CO2.

Budi Karya berharap melalui forum di sela Bali International Airshow 2024 ini dapat memicu dialog dan menginspirasi peningkatan masa depan ruang udara terpadu, produksi, serta pembiayaan SAF agar tercipta sektor penerbangan yang lebih hijau dan berkelanjutan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data kinerja ekspor beberapa komoditas unggulan Indonesia. Ada tiga komoditas, antara lain batubara, besi dan baja, serta CPO (Crude Palm Oil/minyak sawit) dan produk turunannya.

Deputi Bidang Statistik Distribusi & Jasa BPS, Pudji Ismartini menerangkan nilai ekspor ketiga komoditas ini memberikan share sekitar 27,91 persen dari total ekspor non migas Indonesia pada Agustus 2024. Secara bulanan (month-to-month/m-to-m), ekspor batubara serta besi dan baja, ini menurun, CPO dan turunannya, meningkat.

"Sedangkan secara tahunan (year-on-year/Y-o-Y), ekspor batubara meningkat, sementara besi dan baja serta CPO dan turunannya, menurun," kata Pudji, dalam konferensi pers, di kantornya, di Jakarta, Selasa (17/9/2024).

Ia merincikan, nilai ekspor batubara, turun 0,84 persen secara bulanan, dan naik 9,65 persen secara tahunan. Kemudian, nilai ekspor besi dan baja, turun 1,42 persen secara bulanan, dan turun 10,51 persen secara tahunan. Lalu CPO dan Turunannya, meningkat sebesar 27,86 persen secara bulanan, tetapi turun sebesar 26,39 persen secara tahunan.

Secara keseluruhan, total nilai ekspor non migas Indonesia pada Agustus 2024, sebesar 22,36 miliar dolar Amerika Serikat (AS). Jika dirinci menurut sektor, maka untuk sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, berkontribusi 0,54 miliar dolar AS. Kemudian sektor pertambangan dan lainnya, berkontribusi 4,10 miliar dolar AS, dan sektor industri pengolahan, sebesar 17,71 miliar dolar AS.

Di bagian awal pemaparannya, Pudji menyampaikan beberapa catatan peristiwa yang berpengaruh terhadap perkembangan ekspor, impor dan neraca perdagangan untuk bulan Agustus 2024. Pertama, pada Agustus 2024, secara umum perubahan harga komoditas di pasar internasional cukup bervariasi. Penurunan harga bulanan terjadi pada komoditas energi, pertanian, dan logam mineral. Sementara, harga komoditaas logam mulia mengalami peningkatan yang didominasi peningkatan harga.

Dari sisi permintaan, pada Agustus 2024, PMI Manufaktur negara mitra dagang utama, seperti China (50,4), India (57,5) berada pada zona ekspansif. Sementara Amerika Serikat (47,9), dan Jepang (49,8) berada di zona kontraksi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bustanul Arifin mengatakan daya beli dan antusiasme politik kelas menengah perlu dijaga dan dipantau dengan data mikro. Pasalnya, mereka memainkan peran penting dalam perekonomian Indonesia.

“Konsumsi mereka (kelas menengah) merupakan 80 persen dari total konsumsi penduduk kita, besar loh. Mereka ini menjadi sangat berperan dalam perekonomian. Mereka bermasalah, perekonomian bermasalah,” kata Bustanul dalam diskusi publik Kelas Menengah Turun Kelas di Jakarta, Senin (9/9/2024).

Ia menuturkan dukungan kelas menengah terhadap reformasi kebijakan ekonomi dan politik hanya dapat terwujud jika kebijakan sejalan dengan kepentingan mereka. Kelas menengah yang aktif secara politik cenderung mendukung demokrasi, walau mereka banyak tuntutan tentang kualitas pelaksanaan demokrasi itu.

“Kelas menengah berperan penting dalam kinerja pembangunan ekonomi. Kelas menengah memainkan peran sosial-politik penting, mempengaruhi atau menentukan governansi, kualitas kebijakan dan pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), kelas menengah turun dari 57,33 juta pada 2019 menjadi 47,85 juta pada 2024. Kelompok menuju kelas menengah naik dari 128,85 juta pada 2019 menjadi 137,50 juta pada 2024. Kelas miskin naik sedikit dari 25,14 juta pada 2019 menjadi 25,22 juta pada 2024.

Sedangkan kelas rentan miskin naik dari 54,97 juta pada 2019 menjadi 67,69 juta pada 2024. Hal tersebut perlu diperhatikan, dan kelas rentan miskin masih memerlukan perlindungan.

“Penurunan kelas menengah adalah refleksi dari fondasi ekonomi Indonesia yang memang tidak terlalu baik. Di perjalanan 10 tahun terakhir itu, memang ada yang kurang pas, saya sebut ada kegagalan transformasi struktural perekonomian, deindustrialisasi terlalu dini dan ketidaktersambungan sektor pertanian dan sektor industri dan jasa,” ujarnya.

Kelas menengah memiliki tingkat pengeluaran Rp 2.040.262 sampai dengan Rp 9.909.844. Penduduk kelas menengah secara umum tinggal di perkotaan, berpendidikan menengah ke atas atau telah lulus perguruan tinggi.

Kelas menengah didominasi penduduk usia muda, bekerja di sektor formal, cukup peduli terhadap politik dan demokrasi. Porsi konsumsi pengeluaran untuk kendaraan, barang tahan lama, travel dan hiburan juga cukup signifikan.

Untuk merespons masalah penurunan kelas menengah, Bustanul merekomendasikan perbaikan di hulu dengan melakukan transformasi sistem pangan dan pertanian untuk memperkuat industrialisasi, meningkatkan nilai tambah, dan menciptakan lapangan kerja baru.

Menurut Bustanul, dengan fondasi ekonomi lebih kuat, kelas menengah lebih agile atau tangguh. Pemberian insentif dan perbaikan governansi kebijakan diharapkan oleh kelas menengah. Bantuan sosial masih diperlukan bagi desil paling bawah. Tapi, mereka perlu pendampingan dan pemberdayaan.

Ia juga mengusulkan adanya strategi industrialisasi dari pertanian dan perdesaan, modernisasi industri, digitalisasi, basis pengetahuan, pemanfaatan big data, kecerdasan artifisial hingga penguatan ekonomi daerah, dukungan penelitian dan pengembangan, serta ekosistem inovasi.

Selain itu, perlu adanya peningkatan insentif untuk ekonomi kreatif, budaya kreatif dan pencarian dan penemuan pasar baru, serta kemitraan usaha besar, kecil dan menengah inklusif. Reformasi sistem pendidikan dasar, menengah dan tinggi, sinergi peningkatan kapasitas, pengembangan sumber daya manusia dan modal sosial dalam masyarakat.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Di bawah 5 tahun kepemimpinan Menteri BUMN Erick Thohir, PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) telah mencatatkan inovasi yang mengubah wajah industri penyeberangan di Indonesia melalui terobosan yang tak hanya memperkuat posisinya sebagai penyedia jasa transportasi laut nasional, tetapi juga meningkatkan kualitas layanan bagi masyarakat luas.

Corporate Secretary ASDP, Shelvy Arifin, menyatakan bahwa transformasi digital menjadi salah satu pencapaian terbesar ASDP. “Melalui peluncuran aplikasi Ferizy pada 2020 lalu oleh Menteri BUMN, Menteri Perhubungan dan Menteri Parekraf, masyarakat kini lebih mudah memesan tiket secara online, yang langsung disambut baik dan efektif mengurangi antrean panjang di pelabuhan,” ujarnya. Transformasi digital ini mencerminkan komitmen Erick Thohir dalam mendorong digitalisasi di seluruh BUMN, termasuk ASDP.

Pada kunjungan ke Pelabuhan ASDP tahun 2023 lalu, Erick Thohir mengapresiasi inovasi digital ini. Menurutnya, penerapan e-ticketing terbukti mampu mengurai kepadatan di pelabuhan, terutama selama peak season. "Pada Angkutan Lebaran tahun ini, 95 persen pemudik motor dan 90 persen pemudik roda empat sudah tertib membeli tiket ferry secara online. Ini menunjukkan layanan mudik semakin terencana dan terlaksana dengan baik," kata Erick.

Penerapan sistem reservasi online ini juga membawa dampak positif pada operasional di pelabuhan. Data lapangan menunjukkan bahwa arus kedatangan pengguna jasa lebih teratur, terutama saat golden time, berkat kepastian jadwal kapal. Waktu transaksi check-in yang sebelumnya memakan waktu 8-10 menit kini terpangkas menjadi hanya 15-25 detik. Selain itu, waktu tunggu maksimal di pelabuhan kini hanya 75 menit di hari normal dan 90 menit di akhir pekan.

Erick Thohir memberikan apresiasi atas penerapan sistem digital ini dan menegaskan pentingnya pengembangan teknologi di era disrupsi. “Pengembangan digital sangat penting, terutama menuju era teknologi yang semakin canggih dan modern. Kami akan terus mendorong penerapan teknologi seperti 5G di berbagai sektor BUMN,” tutur Erick.

Sejak diluncurkan, Ferizy mengalami pertumbuhan yang signifikan. Dari 437.688 user di 2020, jumlahnya bertambah hingga 2,4 juta pengguna pada Juli 2024. Hal tersebut menunjukkan kepercayaan masyarakat terhadap reservasi online Ferizy yang makin meningkat. Karenanya, kami terus mendorong para pengguna jasa yang akan menggunakan jasa penyeberangan, agar melakukan reservasi tiket sejak jauh hari. Karena ASDP sudah tidak lagi menjual tiket di pelabuhan, khususnya di pelabuhan utama Merak, Bakauheni, Ketapang, Gilimanuk dan Ajibata-Ambarita.

Selain inovasi digital, ASDP juga memperkuat armadanya. Dalam penjelasannya, Shelvy menambahkan pada Juli 2024, ASDP telah mengoperasikan 220 unit kapal laik laut yang melayani 311 rute penyeberangan di seluruh Indonesia.

“Adanya peningkatan armada dan layanan ini merupakan hasil dari inovasi manajemen dan dedikasi seluruh pegawai ASDP," tuturnya.

Keberhasilan inovasi operasional ini juga tercermin dalam kinerja keuangan ASDP. Pada akhir 2023, ASDP mencatatkan peningkatan laba bersih sebesar 95,09 persen, dari Rp 326 miliar pada Desember 2021 menjadi Rp 636 miliar. Pendapatan perusahaan juga meningkat 41,23 persen, dari Rp 3,49 triliun pada 2021 menjadi Rp 4,92 triliun pada 2023, didorong oleh lonjakan 48,64 persen dalam pendapatan usaha penyeberangan.

Lima tahun kepemimpinan Erick Thohir di Kementerian BUMN telah membawa ASDP ke tingkat yang lebih tinggi, dengan fokus pada modernisasi layanan, digitalisasi, dan integrasi sistem transportasi nasional. ASDP terus berkomitmen untuk memberikan pelayanan prima demi kepentingan umum.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi mengatakan penerapan skema power wheeling pada akhirnya akan membebani konsumen. Dengan penerapan skema itu, akan ada risiko peningkatan tarif listrik.

“Pemerintah sebaiknya jangan gegabah menerapkan sistem power wheeling dalam sistem ketenagalistrikan kita. Karena implementasi power wheeling dalam jangka panjang akan merugikan konsumen,” kata Tulus, Selasa (10/9/2024).

Menurutnya, skema power wheeling itu sangat berbahaya karena memperbolehkan produsen listrik swasta menggunakan jaringan yang selama ini dikelola negara.

“Jika sudah ada peran swasta, dikhawatirkan bakal terbentuk kartel atau oligopoli dalam sistem ketenagalistrikan. Dengan adanya campur tangan swasta, maka pemerintah akan sulit mengintervensi penentuan tarif listrik,” katanya.

Jika pemerintah sulit menentukan tarif, lanjutnya, maka masyarakat sebagai konsumen listrik akan menelan tarif listrik yang mahal. “Jadi dalam jangka panjang, power wheeling berpotensi merugikan konsumen,” katanya.

Pada ujungnya, kata Tulus, power wheeling berisiko mewariskan masalah kepada rakyat yang bakal menerima tarif listrik mahal. Selain itu, negara juga dirugikan karena jaringan transmisi listriknya digunakan juga oleh swasta. “Investasi jaringan listrik itu mahal,” katanya.

Sebelumnya, Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi meminta pasal tersebut dihapus karena dapat mengurangi pendapatan negara, dan menggerus APBN.

Menurutnya, power wheeling justru akan menggerus pendapatan negara karena 90 persen penjualan listrik berasal dari pelanggan industri. Selain itu, skema power wheeling akan meningkatkan biaya operasional PLN untuk membiayai pembangkit cadangan, yang dibutuhkan menopang Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) yang bersifat intermittent dipengaruhi matahari dan angin.