TEMPO.CO, Jakarta - Politikus Partai Golongan Karya sekaligus anggota DPR RI, Bambang Patijaya mengatakan akan mendorong percepatan pengesahan Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan (RUU EBET). Hal ini bertujuan untuk mendukung program swasembada energi Presiden Prabowo Subianto.

Sosok yang disebut bakal menjadi ketua Komisi XII DPR RI itu mengatakan RUU EBET dapat mendorong tumbuhnya energi hijau sehingga bisa akselerasi di dalam transformasi energi yang saat ini dimiliki Indonesia. "Sehingga mendorong terjadinya kemajuan di bidang energi hijau dan ini akan mengakselerasikan pertumbuhan ekonomi kita," ujarnya saat ditemui dalam acara Diskusi Publik Masa Depan Hilirisasi Nikel di Indonesia, di DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Jumat, 25 Oktober 2024.

Selain mendorong swasembada energi, Bambang menilai pertumbuhan energi hijau ini juga akan memenuhi standar-standar internasional terkait Net Zero Emission (NZE). Indonesia sendiri punya target untuk mencapai NZE pada tahun 2060. "Kita akan mengarah ke sana, dan kita sudah lakukan hal yang mendasar, antara lain kita melakukan perbaikan kepada kebijakan energi nasional kita," katanya.

Swasembada energi berulang kali ditekankan Prabowo Subianto. Salah satunya dalam sidang kabinet paripurna perdana di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu, 23 Oktober 2024. Hal ini dibutuhkan karenamenurut Prabowo, kondisi geopolitik global yang masih tidak menentu sehingga kemandirian dari sisi energi dan pangan diperlukan oleh Indonesia agar dapat bertahan di situasi yang masih tidak menentu ini.

"Kita harus swasembada pangan, itu prioritas dasar karena situasi global, perang besar, bisa pecah setiap saat. Kita harus jamin kemampuan kita memberi makan rakyat kita sendiri. Swasembada energi, mutlak," kata Prabowo saat itu.

Kementerian ESDM sendiri mengatakan, untuk mewujudkan program tersebut adalah dengan meningkatkan lifting minyak, melakukan konversi kendaraan dari bahan bakar minyak (BBM) ke listrik, dan mengoptimalkan program Bahan Bakar Nabati (BBN), yang saat ini berada pada level B35. Pemerintah berencana untuk meningkatkan campuran biodiesel menjadi B40, B50, hingga B60.

"Saat ini masih di B35, tapi ada rencana untuk naik ke B40, B50, dan B60. Tentu hal ini membutuhkan kebijakan pendukung, termasuk terkait bahan baku biosolar yang berasal dari kelapa sawit. Kita akan mendorong pelaku usaha yang belum mengekspor produk sawitnya untuk memasarkan di dalam negeri sebagai bahan baku biosolar," kata Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Yuliot Tanjung dalam keterangan resmi yang diterima Tempo pada Kamis, 24 Oktober 2024.

TEMPO.CO, Jakarta - Politikus Partai Golongan Karya sekaligus anggota DPR RI, Bambang Patijaya mengatakan akan mendorong percepatan pengesahan Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan (RUU EBET). Hal ini bertujuan untuk mendukung program swasembada energi Presiden Prabowo Subianto.

Sosok yang disebut bakal menjadi ketua Komisi XII DPR RI itu mengatakan RUU EBET dapat mendorong tumbuhnya energi hijau sehingga bisa akselerasi di dalam transformasi energi yang saat ini dimiliki Indonesia. "Sehingga mendorong terjadinya kemajuan di bidang energi hijau dan ini akan mengakselerasikan pertumbuhan ekonomi kita," ujarnya saat ditemui dalam acara Diskusi Publik Masa Depan Hilirisasi Nikel di Indonesia, di DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Jumat, 25 Oktober 2024.

Selain mendorong swasembada energi, Bambang menilai pertumbuhan energi hijau ini juga akan memenuhi standar-standar internasional terkait Net Zero Emission (NZE). Indonesia sendiri punya target untuk mencapai NZE pada tahun 2060. "Kita akan mengarah ke sana, dan kita sudah lakukan hal yang mendasar, antara lain kita melakukan perbaikan kepada kebijakan energi nasional kita," katanya.

Swasembada energi berulang kali ditekankan Prabowo Subianto. Salah satunya dalam sidang kabinet paripurna perdana di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu, 23 Oktober 2024. Hal ini dibutuhkan karenamenurut Prabowo, kondisi geopolitik global yang masih tidak menentu sehingga kemandirian dari sisi energi dan pangan diperlukan oleh Indonesia agar dapat bertahan di situasi yang masih tidak menentu ini.

"Kita harus swasembada pangan, itu prioritas dasar karena situasi global, perang besar, bisa pecah setiap saat. Kita harus jamin kemampuan kita memberi makan rakyat kita sendiri. Swasembada energi, mutlak," kata Prabowo saat itu.

Kementerian ESDM sendiri mengatakan, untuk mewujudkan program tersebut adalah dengan meningkatkan lifting minyak, melakukan konversi kendaraan dari bahan bakar minyak (BBM) ke listrik, dan mengoptimalkan program Bahan Bakar Nabati (BBN), yang saat ini berada pada level B35. Pemerintah berencana untuk meningkatkan campuran biodiesel menjadi B40, B50, hingga B60.

"Saat ini masih di B35, tapi ada rencana untuk naik ke B40, B50, dan B60. Tentu hal ini membutuhkan kebijakan pendukung, termasuk terkait bahan baku biosolar yang berasal dari kelapa sawit. Kita akan mendorong pelaku usaha yang belum mengekspor produk sawitnya untuk memasarkan di dalam negeri sebagai bahan baku biosolar," kata Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Yuliot Tanjung dalam keterangan resmi yang diterima Tempo pada Kamis, 24 Oktober 2024.

TEMPO.CO, Jakarta - Indonesia Parliamentary Center (IPC) mendorong Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 2024-2029 segera mengesahkan Rancangan Undang-undang Energi Baru dan Energi Terbarukan (RUU EBET). IPC menilai pengesahan RUU ini mendesak dilakukan untuk memastikan transisi energi di Indonesia berjalan optimal.

"Saat ini belum ada regulasi selevel undang-undang tentang energi terbarukan selain UU Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi," kata peneliti IPC, Johan Mahesa, melalui keterangan tertulis yang diterima Tempo, Kamis, 17 Oktober 2024.

Johan mengatakan DPR selanjutnya mesti berbenah dan tidak mengulangi kesalahan periode sebelumnya. Dia mencatat, rapat Komisi VII yang membidangi energi dan lingkungan hanya membahas transisi energi hanya 10 persen.

“Dari 159 perusahaan yang diundang rapat, 37 persen di antaranya merupakan sektor minerba dan 15 persen sektor migas. Ini menunjukkan kekuatan berlebih dari eksekutif dan pengusaha dalam proses pengambilan keputusan,” katanya.

Johan mengatakan, pengesahan RUU EBET harus dibarengi dengan pembahasan menyeluruh. Sebab, dia melihat komitmen dalam draf RUU yang ada sekarang belum menjawab semua tantangan ketika melakukan transisi energi.

Menurut Johan, draf RUU yang ada saat ini juga terkesan setengah hati mengatur kebijakan berbasis energi terbarukan. "Masih ada klausul dalam RUU EBET yang tidak mendorong keekonomian proyek energi terbarukan," katanya.

RUU EBET sebelumnya sudah masuk dalam program legislasi nasional 2024. RUU ini mengatur pengembangan energi bersih di Indonesia.

Beberapa persoalan yang diatur dalam RUU ini antara lain pemanfaatan bersama jaringan transmisi untuk mempercepat pengembangan energi bersih dan meningkatkan efisiensi penggunaan jaringan transmisi.

RUU EBET juga mengatur tentang power wheeling, yakni mekanisme pelibatan pihak swasta dalam menyediakan energi listrik lewat EBT agar lebih terjangkau. Juga soal isentif untuk badan usaha yang mengusahakan penurunan emisi dan penyediaan listrik untuk daerah yang masih kekurangan akses listrik.

Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) menilai rencana pemerintah menerapkan skema pemanfaatan jaringan bersama atau power wheeling dalam Rancangan Undang-Undang Energi Baru Energi Terbarukan (RUU EBET) berpotensi menaikkan investasi hijau di Indonesia.

Analis Keuangan Energi, Mutya Yustika, mengatakan keyakinan tersebut muncul dari semakin banyaknya perusahaan internasional yang berkomitmen untuk menggunakan energi terbarukan 100%. Menurutnya, power wheeling di Indonesia dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui investasi, menciptakan lapangan kerja baru, dan membantu negara memenuhi target dekarbonisasi tanpa membebani anggaran nasional.

"Ini juga akan membantu PLN fokus pada modernisasi dan peningkatan jaringan untuk memfasilitasi transisi energi,” ujar Mutya dalam keterangan tertulis, Selasa (8/10).

Mutya mengatakan, mekanisme power wheeling memungkinkan produsen listrik swasta (IPP) menjual listrik energi terbarukan langsung ke pelanggan melalui transmisi milik PT PLN (Persero).

Mekanisme ini dapat menutup kesenjangan pasokan listrik hijau lantaran lambatnya pengembangan energi terbarukan skala utilitas oleh PLN. Di sisi lain, terdapat urgensi untuk memangkas emisi karbon kelistrikan Indonesia, yang saat ini mencapai lebih dari 682 gram CO2 setara per kilowatt hour (gCO2e/kWh). Hal ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu penghasil emisi global tertinggi.

Selain itu, mekanisme power wheeling juga didorong oleh lebih dari 430 perusahaan global besar dalam RE100, yang berkomitmen mencapai 60% listrik dari energi terbarukan pada 2030 dan 100% pada 2050. Saat ini terdapat 121 anggota RE100 yang beroperasi di Indonesia.

“Namun, perusahaan-perusahaan ini belum memiliki solusi energi terbarukan yang memadai untuk melistriki fasilitas dan rantai pasokan mereka, sehingga menghambat upaya komitmen RE100 dan mandat keberlanjutan perusahaan,” ungkapnya.

Dengan implementasi power wheeling, dia mengatakan, Indonesia dapat menangkap peluang investasi baru dari bisnis pusat data (data center). Google memiliki target untuk dapat mencapai emisi nol bersih di semua operasi dan rantai nilainya pada 2030. Microsoft juga berkomitmen untuk menjadi karbon-negatif pada tahun yang sama.

Sementara di Singapura yang selama beberapa tahun terakhir menjadi pusat data di Asia Tenggara, menghadapi kendala keterbatasan energi terbarukan dan biaya operasi yang lebih tinggi.

“Oleh karena itu, Indonesia perlu menyediakan akses berskala besar ke energi bersih untuk dapat ditawarkan kepada perusahaan seperti Google dan Microsoft sebagai pilihan untuk dapat membangun data center mereka di luar Singapura, yang juga dapat memenuhi tujuan keberlanjutan global mereka,” ucapnya.

Menurutnya, implementasi power wheeling juga akan menguntungkan PLN karena akan membantu menjaga pasokan listriknya, terutama di luar Pulau Jawa dan Bali. Selain itu, PLN juga akan mendapatkan aliran pendapatan tambahan dengan menyewakan fasilitas transmisi kepada perusahaan listrik swasta, melalui biaya jaringan bersama atau wheeling charge.

“Hanya saja, wheeling charge harus ditetapkan secara adil dan transparan untuk menghindari harga yang berlebihan sekaligus menjaga integritas sistem. Hal tersebut penting untuk dapat menarik investor dan juga melindungi PLN sebagai pemilik jaringan transmisi,” kata Mutya.

Meski demikian, penerapan power wheeling masih terhambat perselisihan internal di dalam pemerintah. Ada kekhawatiran power wheeling akan memperparah kelebihan pasokan listrik dan skema take-or-pay PLN dengan IPP. Hal ini bisa menimbulkan risiko keuangan yang signifikan bagi PLN.

“Solusi terhadap permasalahan tersebut seharusnya berupa negosiasi kontrak dengan IPP, efisiensi biaya, dan penghentian pembangkit listrik tenaga batu bara yang tidak efisien yang dikombinasikan dengan formula power wheeling yang tepat,” tutupnya.

JAKARTA - Serikat Pekerja PT PLN (Persero) terus mengawal upaya pembatalan penerapan skema power wheeling dalam Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan (RUU EBET). SP PLN meminta anggota Komisi VII DPR periode 2024-2029 konsisten melanjutkan sikap Komisi VII periode 2019-2024 yang tegas menolak penerapan skema power wheeling dalam RUU EBET.

"Kami ucapkan selamat kepada anggota DPR periode 2024-2029 yang baru dilantik. Tidak lupa, kita juga ingatkan agar anggota DPR periode yang baru ini, khususnya Komisi VII, untuk tetap konsisten melanjutkan program kerja Komisi VII sebelumnya yang menolak skema Power Wheeling masuk dalam RUU EBET," ungkap Ketua Umum DPP SP PLN Abrar Ali dalam pernyataan sikapnya, Selasa (1/10/2024).

Abrar mengatakan, SP PLN berharap anggota Komisi VII DPR yang baru dapat memahami beban negara dan potensi kerugian masyarakat jika skema tersebut dijalankan. Karena itu, kata dia, SP PLN sangat mengapresiasi sikap Komisi VII periode 2019-2024 yang menolak skema power wheeling masuk dalam RUU EBET.

"Kita harapkan sikap bijak dan patrotik demikian dilanjutkan Komisi VII yang baru ini, khususnya dari Fraksi PKS, begitu juga dengan Fraksi PDIP untuk tetap konsisten membela rakyat sebagaimana sikap FPDIP ketika menerima audiensi DPP SP PLN," ungkap Abrar.

Penolakan SP PLN dan Komisi VII DPR periode 2019-2024 atas skema power wheeling dilandasi penilaian bahwa skema tersebut merupakan bentuk liberalisasi sektor kelistrikan, serta tidak sesuai dengan konstitusi. Untuk diketahui, melalui skema power wheeling, swasta diperbolehkan memproduksi sekaligus menjual listrik kepada masyarakat secara langsung, bahkan dengan menyewa jaringan transmisi PLN.

SP PLN beranggapan keadaan ini akan melemahkan peran negara dalam penyediaan listrik bagi masyarakat. Dampaknya, harga listrik akan ditentukan oleh mekanisme pasar. Listrik yang merupakan kebutuhan penting dan strategis masyarakat, tegas Abrar, sesuai konstitusi haruslah dikuasai oleh negara.

Karena itu, lanjut Abrar, SP PLN bersedia memberi masukan kepada Komisi VII DPR yang baru dilantik terkait dampak skema power wheeling bagi negara dan masyarakat. SP PLN, tegas dia, konsisten mengawal agar skema power wheeling dihapuskan dalam RUU EBET.

"Sampai kapanpun SP PLN akan terus bersuara menolak power wheeling karena bertentangan dengan konstitusi yang ada. Dengan power wheeling, negara artinya lebih memihak swasta dan pemilik modal untuk memeproleh keuntungan, sementara rakyat akan membayar energi lebih mahal," tandasnya.

Warta Ekonomi, Jakarta -

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Suparno menyampaikan Rancangan Undang-Undang Energi Baru Dan Energi Terbarukan (RUU EBET) batal disahkan di masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Meski begitu dirinya mengungkapkan bahwa beleid ini bakal dikebut pengesahannya di tahun ini.

”Kita usahakan kalau bisa tahun ini. Target kita tahun ini. Mudah-mudahan di dalam masa sidang akan datang,” ujar Eddy dalam agenda Seminar Nasional METI GREEN TALK di Jakarta, Senin (30/09/2024).

Power wheeling diketahui masih menjadi salah satu ganjalan dari pengesahan RUU EBET. Eddy menerangkan bahwa pihaknya siap berkoordinasi dengan para stakeholder untuk menyelaraskan maksud.

Eddy berpandangan bahwa power wheeling amat dibutuhkan untuk mengakselerasi EBT di Indonesia.

“Tinggal kita bagaimana mengkomunikasikan ini kepada para stakeholder terkait, bahwa manfaat ini cukup besar tetapi juga harus kita pagari,” lanjut Eddy.

JAKARTA, investor.id - Peneliti Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (Pushep) Akmaluddin Rachim menilai, penundaan pengesahan skema power wheeling yang masuk dalam Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi dan Terbarukan (RUU EBET) merupakan bukti perlindungan kepada masyarakat. “Penundaan tersebut bukti bahwa pemerintah masih ada keberpihakan kepada masyarakat berupa perlindungan tarif listrik yang berisiko naik akibat implementasi power wheeling,” kata dia kepada media.

Akmaluddin berharap, pemerintah dan DPR ke depan tetap jeli memandang potensi dan risiko implementasi power wheeling. “Jika masih terlalu berisiko, sebaiknya ditunda dulu,” katanya. Akmaluddin menyoroti bahwa skema power wheeling dianggap sebagai langkah awal menuju liberalisasi sektor ketenagalistrikan di Indonesia. Skema ini dinilai berpotensi mengurangi kontrol negara atas sumber daya listrik dan berisiko melemahkan perlindungan terhadap masyarakat sebagai penerima manfaat utama energi listrik.

Editor: Kunradus Aliandu (kunradu@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Kami apresiasi sebagai sikap yang sangat bijak dan patriotik, karena (power wheeling) lebih besar mudarat dibanding manfaatnya.

Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pekerja (DPP SP) PT PLN (Persero) Abrar Ali mengapresiasi sikap Komisi VII DPR RI yang membatalkan Rapat Pengambilan Keputusan Tingkat I Rancangan Undang-Undang Energi Baru Energi Terbarukan (EBET) dengan Kementerian ESDM akibat belum adanya kesepakatan mengenai skema power wheeling dalam RUU EBET.

“Kami apresiasi sebagai sikap yang sangat bijak dan patriotik, karena (power wheeling) lebih besar mudarat dibanding manfaatnya," kata Abrar dalam pernyataan resmi di Jakarta, Kamis.

Sebelumnya, Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto dalam website resminya, Kamis, menyampaikan pihaknya batal melakukan rapat dengan Kementerian ESDM pada Rabu (18/9), dikarenakan belum sepakat terkait norma tentang power wheeling.

Atas dasar itu, menurut Mulyanto, otomatis RUU EBET tidak dapat disahkan oleh DPR RI periode 2019-2024. Selanjutnya, pembahasan RUU EBET akan dilakukan oleh DPR dan Pemerintah periode mendatang.

Power wheeling adalah skema yang memungkinkan pihak swasta dapat melakukan sewa jaringan listrik milik PLN atau disebut sebagai Pemanfaatan Bersama Jaringan Transmisi (PBJT) dalam RUU EBET.

Lebih lanjut, Abrar mengungkapkan pihaknya sangat sepakat dengan sikap dari Anggota Fraksi PKS tersebut, yang dengan tegas menolak power wheeling dalam RUU EBET karena dinilainya sebagai bentuk liberalisasi sektor kelistrikan serta tidak sesuai dengan konstitusi.

Pemerintah, lanjut Abrar, harusnya mengedepankan kepentingan masyarakat daripada kepentingan segelintir pengusaha. Bila ketentuan power wheeling disetujui, maka pihak swasta diperbolehkan untuk memproduksi sekaligus menjual listrik kepada masyarakat secara langsung, bahkan dengan menyewa jaringan transmisi PLN.

Keadaan ini bisa melemahkan peran negara dalam penyediaan listrik bagi masyarakat. Dampaknya, harga listrik akan ditentukan oleh mekanisme pasar.

“Seperti yang disampaikan Pak Mulyanto, listrik merupakan kebutuhan penting dan strategis bagi masyarakat, sesuai konstitusi harus dikuasai oleh negara. Jangan karena ingin tampil di kancah global, kebutuhan domestik dan national interest kedodoran,” ujar Abrar.

Abrar juga menegaskan, terkait soal power wheeling sebaiknya tidak perlu lagi dimasukkan dalam RUU EBET, karena berlaku tidak adil dengan lebih memihak swasta, memberi kesempatan kepada para pemilik modal, atau bahkan investor asing menikmati keuntungan besar.

"Padahal, sesuai konstitusi, kesempatan tersebut harus diberikan kepada BUMN, yang menurut konstitusi adalah pemegang hak monopoli,” kata Abrar pula.

Pewarta: Faisal Yunianto
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA - Serikat Pekerja (SP) PT PLN (Persero) mengapresiasi dibatalkannya rapat kerja (raker) antara Komisi VII DPR dengan pemerintah terkait Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan (RUU EBET), Rabu (18/9), yang otomatis membuat RUU tersebut tidak dapat disahkan oleh DPR periode 2019-2024.

SP PLN berharap, hal itu memberikan lebih banyak waktu sehingga pembahasan RUU EBET bisa semakin matang. Hal itu juga memungkinkan untuk pengkajian ulang pasal-pasal yang krusial dalam RUU tersebut, khususnya mengenai power wheeling yang dinilai akan merugikan negara dan masyarakat.

Untuk diketahui, Komisi VII DPR batal melakukan rapat dengan Kementerian ESDM dikarenakan belum sepakat terkait norma tentang power wheeling. Terkait dengan itu, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) SP PLN Abrar Ali juga mengapresiasi sikap anggota Komisi VII DPR dari Fraksi PKS Mulyanto yang tegas menolak skema power wheeling dalam RUU EBET.

"Kita apresiasi sikap Pak Mulyanto yang dalam pernyataannya dengan tegas menolak power wheeling yang ada dalam RUU EBET. Atas nama SP PLN, kita sampaikan terimakasih kepada beliau, karena beliau ternyata sangat respons terhadap suara yang kita sampaikan selama ini terkait permasalahan power wheeling yang memberi dampak negatif bagi negara dan masyarakat," ujar Abrar dalam keterangannya, Kamis (19/9/2024).

Dengan pembatalan rapat tersebut, secara otomatis RUU EBET tidak dapat disahkan oleh DPR periode 2019-2024. Pembahasan RUU EBET selanjutnya akan dilakukan oleh DPR dan pemerintah periode mendatang. Abrar berharap, dalam pembahasan RUU EBET selanjutnya, skema power wheeling dapat dihilangkan.

Abrar menekankan, SP PLN menilai power wheeling dalam RUU EBET merupakan bentuk liberalisasi sektor kelistrikan yang tidak sesuai dengan konstitusi. Dia menjelaskan, bila ketentuan power wheeling disetujui, maka pihak swasta diperbolehkan untuk memproduksi sekaligus menjual listrik kepada masyarakat secara langsung, bahkan dengan menyewa jaringan transmisi PLN.

Keadaan ini, kata dia, bisa melemahkan peran negara dalam penyediaan listrik bagi masyarakat. Dampaknya, harga listrik ke depan berpotensi akan ditentukan oleh mekanisme pasar. "Seperti yang disampaikan Pak Mulyanto, listrik merupakan kebutuhan penting dan strategis bagi masyarakat, sesuai konstitusi harus dikuasai oleh negara," tegasnya.

Abrar pun berharap power wheeling tidak lagi dimasukkan dalam RUU EBET, karena memiliki nilai negatif yang lebih besar dibanding manfaat yang akan diperoleh negara dan masyarakat. "Skema power wheeling baiknya tidak usah lagi dimasukkan dalam RUU EBET. Pemerintah harus mengedepankan kepentingan masyarakat daripada kepentingan segelintir pengusaha," tandasnya.

Penguasaan jaringan transmisi ketenagalistrikan harus dikuasai negara melalui BUMN, yaitu PLN

Jakarta (ANTARA) - Pengamat Energi dari Indonesia Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara menegaskan bahwa pengelolaan sistem ketenagalistrikan selain PLN merupakan pelanggaran konstitusi dan menyalahi putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

"Penguasaan jaringan transmisi ketenagalistrikan harus dikuasai negara melalui BUMN, yaitu PLN. Itu amanat konstitusi yang diturunkan dalam Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional/RUKN dan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik/RUPTL," katanya di Jakarta, Rabu.

Pernyataan Marwan tersebut menanggapi upaya beberapa pihak swasta dan bahkan BUMN lain non-ketenagalistrikan yang ingin menumpang jaringan ketenagalistrikan yang selama ini dikelola negara melalui PLN.

Melalui keterangannya dia menuturkan sistem ketenagalistrikan sebaiknya dijalankan sesuai aturan, dalam hal ini, yang bisa menjual listrik ke masyarakat hanya PLN.

Keinginan itu muncul bersamaan saat DPR dan pemerintah membahas RUU Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBET) yang masih alot karena power wheeling yang membolehkan perusahaan lain menumpang jaringan ketenagalistrikan yang saat ini dikelola PLN.

“Beberapa kali skema power wheeling disusupkan dalam RUU EBET. Meski skema power wheeling sudah berkali-kali dibatalkan MK, tetap saja muncul. Memaksakan power wheeling lagi, ya melanggar konstitusi lagi,” katanya.

Dikatakannya, putusan MK No.36/2012 telah menjelaskan dan mempertegas peran penguasaan negara menguasai sektor strategis dan menyangkut hajat hidup orang banyak.

"Melalui ketentuan bahwa pengelola hajat hidup rakyat tersebut adalah PLN," katanya.

Selanjutnya, menurut dia, ada Putusan MK No. Putusan 001-021-022/PUU-I/2003 yang menyatakan bahwa kebijakan pemisahan usaha penyediaan tenaga listrik dengan sistem unbundling (dalam UU No.20/2002) mereduksi makna dikuasai negara yang terkandung dalam Pasal 33 UUD 1945.

"Terbaru, putusan MK No.111/PUU-XIII/2015 menyatakan usaha ketenagalistrikan yang dilakukan secara kompetitif dan unbundling bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945," katanya.

Menurut dia skema power wheeling sangat berisiko mewariskan tarif listrik yang tidak lagi terjangkau bagi rakyat, apalagi jika power wheeling dibuka untuk swasta.
Selain itu, tambahnya, negara juga dirugikan karena jaringan transmisi listriknya digunakan juga oleh swasta, sedangkan investasi jaringan listrik itu mahal.

Pewarta: Subagyo
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2024

IDXChannel - Wacana bakal masuknya pembahasan terkait penerapan skema power wheeling dalam Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Terbarukan (RUU EBET) terus jadi sorotan.

Karenanya, pemerintah diminta untuk lebih hati-hati dalam mengambil kebijakan dan menetapkan keputusan terkait persoalan ketenagalistrikan tersebut.

"Pemerintah perlu berhati-hati dalam menerapkan pasal power wheeling yang ada dalam draft RUU EBET karena berpotensi melanggar konstitusi dan mendorong liberalisasi sistem ketenagalistrikan," ujar Direktur Eksekutif Pushep, Bisman Bachtiar, dalam keterangan resminya.

Menurut Bisman, Mahkamah Konstitusi (MK) sebelumnya telah memutuskan bahwa skema power wheeling inkonstitusional. Keputusan tersebut dituangkan dalam putusan No. 111/PUU-XIII/2015, yang menyatakan bahwa unbundling dalam sektor kelistrikan tidak sesuai dengan UUD 1945.

Putusan MK tersebut secara tegas mengukuhkan peran negara dalam menguasai sektor kelistrikan di Indonesia.

"RUU EBET seharusnya dirancang untuk memperkuat kedaulatan negara atas energi baru dan terbarukan," ujar Bisman.

Namun demikian, Bisman mengakui bahwa peran swasta dalam sektor energi sudah cukup besar sehingga tidak harus dilakukan melalui skema power wheeling.

"Memberikan insentif atau kemudahan perizinan saja sudah cukup tanpa perlu menggunakan skema power wheeling," ujar Bisman.

Dalam pandangan Bisman, konsep power wheeling memang tidak sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, di mana hal-hal yang menguasai hajat hidup orang banyak, harus dikuasai oleh negara.

Artinya, dalam hal ketenagalistrikan nasional, pemerintah juga wajib melakukan penguasaan, melalui perantara PT PLN (Persero), sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memang ditugaskan menangani sektor tersebut.

"Hal itu sesuai dengan UU Ketenagalistrikan yang diturunkan dalam Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) dan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) penjual listrik hanya negara yang diusahakan oleh BUMN melalui PLN," ujar Direktur Eksekutif Pushep, Bisman Bachtiar, dalam keterangan resminya.

Dengan demikian, menurut Bisman, jika ada BUMN atau badan usaha lain yang ingin berbisnis atau menjual listrik ke konsumen, maka harus bekerja sama dengan PLN.

"Begitu aturannya sesuai undang-undang yang berlaku untuk penguasaan sektor ketenagalistrikan," ujar Bisman.

Bisman menjelaskan, pengusahaan sektor pembangkitan dan distribusi oleh badan usaha lain hanya boleh dilakukan di wilayah usaha (wilus) yang sebelumnya telah ditentukan oleh negara.

"Dan hanya bisa dijual di wilayah usahanya sendiri. Tapi itu tidak banyak. Ini menjadi tanggapan kami atas munculnya keinginan swasta dan BUMN lain untuk menumpang jaringan transmisi listrik yang selama ini dibangun dan dikelola PLN dengan mendorong skema power wheeling," ujar Bisman.

(taufan sukma)

IDXChannel – Asosiasi Pengembang Pembangkit Listrik Tenaga Air (APPLTA) secara tegas menolak rencana penerapan skema power wheeling di Indonesia.

Penolakan didasarkan pada fakta bahwa produk listrik yang dihasilkan melalui skema tersebut diklaim belum memenuhi kelayakan. Dengan demikian, kebijakan tersebut pun dinilai belum layak untuk diterapkan.

"Kami terus terang tidak mendukung power wheeling karena produk listrik yang dihasilkan dalam kondisi infrastruktur yang belum memadai tidak akan layak secara komersial," ujar Ketua Umum APPLTA, Zulfan Zahar, dalam keterangan resminya, Selasa (17/9).

Diketahui, skema power wheeling merupakan skema pemanfaatan bersama jaringan listrik yang memungkinkan pihak swasta membangun pembangkit listrik dan menjualnya langsung kepada konsumen melalui jaringan transmisi PLN.

Skema tersebut kini tengah dirumuskan dalam Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan (RUU EBET).

Meski konsep ini bertujuan membuka peluang bagi sektor swasta, Zulfan menegaskan bahwa tanpa infrastruktur transmisi yang memadai, produk listrik yang dihasilkan justru berpotensi bakal kehilangan daya saing.

Zulfan menyoroti penerapan kebijakan ini hanya akan memperburuk situasi karena produk yang dihasilkan tidak sesuai dengan standar komersial yang layak.

Menurut Zulfan, produk yang tidak layak akan mempersulit pengembang untuk memperoleh pembiayaan dari perbankan, yang menjadi aspek vital dalam keberlanjutan proyek-proyek pembangkit listrik.

"Nantinya produk listrik yang dihasilkan oleh pengembang tidak akan layak secara komersial. Hal ini membuat kami kesulitan mendapatkan pembiayaan dari bank," ujar Zulfan.

Lebih lanjut, Zulfan juga mengamati risiko kebijakan ini terhadap kelangsungan proyek-proyek yang sedang berjalan. Produk yang tidak memenuhi standar kelayakan akan menghadapi kendala besar di pasar, sehingga proyek yang bergantung pada pembiayaan eksternal akan menghadapi risiko gagal karena tidak mampu memenuhi syarat kelayakan finansial.

Zulfan khawatir jika power wheeling dipaksa untuk diberlakukan, dan negara membuka peluang kerja sama dengan pihak swasta, maka kontrak tersebut tidak akan memiliki daya tarik komersial yang cukup kuat untuk mendapatkan dukungan pembiayaan dari perbankan.

"Saat ini, kami merasa kontrak dengan negara sudah cukup baik dan memberikan keamanan bagi pengembang. Tapi, jika kebijakan ini dibuka untuk kompetisi dengan pihak swasta melalui power wheeling, kami tidak yakin kontrak yang ada akan tetap bankable," ujar Zulfan.

APPLTA berharap pemerintah dan DPR dapat menunda implementasi kebijakan power wheeling hingga infrastruktur transmisi benar-benar siap dan produk listrik yang dihasilkan mampu bersaing.

Zulfan menekankan pentingnya diskusi lebih lanjut agar kebijakan ini tidak diimplementasikan secara prematur, yang justru dapat membahayakan kelangsungan sektor kelistrikan di Indonesia.

"Kami berharap kebijakan ini ditunda sampai infrastruktur siap. Pemerintah harus diskusi untuk memastikan produk listrik dari skema ini dapat memenuhi standar komersial sebelum kebijakan ini diterapkan," ujar Zulfan.

(taufan sukma)