Pemerintah akan mengatur jumlah populasi penduduk yang akan menempati Ibu Kota Nusantara (IKN). Rencananya, populasi masyarakat di Kawasan IKN (K-IKN) dan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) hanya akan berada di kisaran 300 ribu orang.

Hal ini disampaikan oleh Direktur Pembangunan Jalan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Wida Nurfaida. Diharapkan hingga tahun 2045 populasi penduduk IKN berkisar di 180-300 ribu orang.

"Populasinya diharapkan di IKN sendiri sampai dengan tahun 2045karena untuk Kawasan Inti Pusat Pemerintahan dan Kawasan IKN sendiri diharapkan populasi tidak banyak, hanya 180 sampai dengan 300 orang," kata Wida, dalam paparannya di acara Indonesia-Korea Technical Exchange Seminar 2024, di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta, Rabu (7/8/2024).

Sedangkan untuk Kawasan Pengembangan IKN (KP-IKN), lanjut Wida, diharapkan populasi penduduknya berada di kisaran 1,8-2 juta orang. Jumlah ini termasuk warga asli maupun pindahan.

Secara keseluruhan, IKN memiliki luas sekitar 326 ribu hektare yang mencakup daratan dan perairan luas. IKN terletak di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam, Pasar Utara dan Kabupaten Kutai Kota Negara, Provinsi Kalimantan Timur.

Wida menjelaskan, IKN secara perencanaan dibagi menjadi 3 tahap,terdiri atas KIPP dengan luas area yang dibangun 6.671 hektare, wilayah K-IKN sendiri seluas 56.180 hektare, dan KP-IKN sebesar 199.962 hektare.

Wida menambahkan, IKN dibagi menjadi 9 zonapaket perencanaan IKN sampai dengan 2045, di mana zona pertama adalah KIPP, lalu ada Pusat Ekonomi dan Keuangan, Kawasan Energi Terbarukan,dan keempat ada Kawasan Perusahaan dan Rekreasi.

Berikutnya yang kelima ada Layanan Pendidikan, keenam Zona Inovasi dan Penelitian, ketujuh Zona Agro Komunitas, Perdagangan dan Logistik, Zona Agriculture Industri,dan yang kesembilan adalah Zona Perikanan dan Pertanian.

Sedangkan untuk KIPP sendiri yang pembangunannya tengah digeber pemerintah, terbagi ke dalam 3 zona, antara lain Zona 1A, 1B, dan 1C. "Pertama adalah Zona A.Zona A itu terdiri dari Kawasan Inti Pemerintahan, di mana terdapat Istana Negara dan Istana Garuda. Sekarang sudah ada namanya, diberi nama oleh Bapak Presiden (Jokowi) beberapa minggu yang lalu," ujar Wida.

Wida juga menambahkan, untuk Zona 1B sendiri merupakan pusat pemerintahan bagi edukasi. Di kawasan tersebut akan ada universitas berstandar internasional dan juga pusat olahraga.

"Untuk Zona 1C merupakan pusat pemerintahan di bidang kesehatan, dimana terdapat rumah sakit, baik rumah sakit pemerintah, rumah sakit internasional, maupun perumahan," imbuh dia.

Lebih lanjut Wida mengatakan, IKN dibangun dengan konsep ten minutes city untuk akses masyarakat ke fasilitas publik hingga sosial dari titik transit. Selaras dengan hal ini, pihaknya mendukung penyediaan prasarana untuk operasi transportasi. Hal ini termasuk penyiapan jalan akses bebas hambatan atau jalan tol dari dan menuju bandara.

"Secara sistem jaringan jalan yang sudah dilaksanakan khususnya untuk jaringan jalan tol akses ini adalah mengkoneksikan waktu kurang dari 50 menit dari koneksi transit express dari KIPP sampai dengan bandara strategis di tahun 2030," pungkasnya.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memperkenalkan konsep Sponge City (Kota Spons) yang akan diterapkan di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur. Apa itu?

Dalam penjelasannya, Sponge City merupakan konsep pengelolaan air perkotaan yang menjadikan kota layaknya spons yang menyerap, menyimpan dan mengelola air hujan secara efektif. Konsep ini telah diterapkan di sejumlah kota dunia seperti Shanghai, Auckland, London, Mumbai dan Philadelphia.

"Penerapan konsep Sponge City bertujuan mengurangi risiko banjir, meningkatkan kualitas air dan mempromosikan penggunaan sumber daya air yang bijaksana dalam lingkungan perkotaan," tulis unggahan Instagram resmi @kemenpupr, Rabu (7/8/2024).

Menurutnya, Sponge City dapat diwujudkan dengan membangun infrastruktur hijau seperti taman kota, atap hijau dan lahan basah. Tidak kalah penting adalah peningkatan sistem drainase perkotaan dengan penggunaan kolam retensi, jaringan pipa dan penggunaan teknologi untuk mengumpulkan, menyaring dan memanfaatkan air hujan.

Di IKN, penerapan konsep Sponge City disebut akan dilakukan dengan pembangunan ruang terbuka hijau dan biru secara merata dan tersambung dalam kesatuan tata hidrologis.

Selain itu, menerapkan desain fasilitas perkotaan skala mikro dan makro. Ia pun menjelaskan perbedaan masing-masing keduanya.

"Desain fasilitas perkotaan skala mikro misalnya dengan memanfaatkan atap hijau pada bangunan. Desain fasilitas perkotaan skala makro, misalnya melalui penerapan jalan dan trotoar berpori, biosengkedan dan sistem bioretensi," jelas Kementerian PUPR.

Perusahaan yang dibekingi pemerintah China meluncurkan satelit internet. Kehadirannya diharapkan dapat menyaingi Starlink buatan SpaceX asal Amerika Serikat (AS) milik Elon Musk.

Dilansir dari CNBC, Rabu (7/8/2024), peluncuran yang dipimpin oleh Shanghai Spacecom Satellite Technology (SSST) itu berlangsung di Pusat Peluncuran Satelit Taiyuan. Ini merupakan salah satu pusat peluncuran satelit dan rudal utama China, yang terletak di provinsi utara Shanxi.

Peluncuran ini merupakan bagian dari rencana 'Ribuan Layar Konstelasi' SSST, yang juga dikenal sebagai 'Rencana Starlink G60' yang dimulai tahun lalu dan bertujuan untuk menyebarkan lebih dari 15.000 satelit orbit Bumi rendah (LEO).

China menerbangkan 18 satelit pertama ke luar angkasa menggunakan roket Long March 6A. Pada 2025 ditargetkan bisa memiliki 648 satelit guna menciptakan jaringan internet dengan jangkauan global.

Peluncuran konstelasi internet ini menggarisbawahi ambisi besar China di bidang antariksa untuk menyingkirkan dominasi AS di sektor tersebut seiring meluasnya persaingan teknologi antara kedua negara.

Pada 2020, China menyelesaikan jaringan BeiDou, serangkaian satelit yang membentuk sistem navigasi global untuk menyaingi Sistem Pemosisian Global milik pemerintah AS atau GPS yang digunakan secara luas di seluruh dunia.

Wahana antariksa Chang'e-6 milik Badan Antariksa Nasional China berhasil kembali ke bumi pada Selasa (25/6), membawa sampel bebatuan dari sisi terjauh bulan yang belum dijelajahi. China juga telah menyusun rencana untuk mengirim misi berawak pertamanya ke Mars pada tahun 2033.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Investasi di Ibu Kota Nusantara (IKN). Satgas terbentuk setelah Jokowi meneken Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 25/2024 yang terbit pada Senin (5/8/2024).

Berdasarkan salinan Keppres yang dilihat detikcom, ada sembilan tugas yang diemban Satgas tersebut. Mulai dari mendorong peningkatan koordinasi kebijakan antara OIKN dengan kementerian - lembaga (K/L) dan daerah mitra, menyelaraskan perolehan tanah, meningkatkan sinergi antar pemangku kepentingan bagi pengembangan financial center di IKN, sampai memfasilitasi pelaku usaha dalam memperoleh kemudahan berusaha, perolehan hak atas tanah, dan fasilitas penanaman modal.

Dalam pasal 4, dijelaskan Satgas memiliki sejumlah struktur yakni Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Anggota, Anggota Pelaksana, dan Sekretariat. Ketua dalam Satgas tersebut adalah Menteri Investasi/Kepala BKPM yang saat ini diketahui dijabat oleh Bahlil Lahadalia.

Sementara Wakil Ketua Satgas, adalah Menteri ATR/Kepala BPN yang kini dijabat oleh Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), serta Kepala OIKN yang kini dijabat oleh pelaksana tugas (Plt) yakni Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono.

Anggota dalam Satgas sendiri adalah Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri PUPR, Menteri BUMN, Jaksa Agung, Kapolri, serta Ketua Dewan Komisioner OJK. Adapun untuk Anggota Pelaksana, diisi oleh berbagai deputi dan direktur jenderal di berbagai K/L.

Pada pasal 8, dijelaskan bahwa sekretariat untuk Satgas dibentuk untuk memberikan dukungan teknis dan administrasi. Sekretariat pun berkedudukan di Kementerian Investasi/BKPM. Penentuan Kepala Sekretariat sendiri ditetapkan oleh Menteri Investasi/ Kepala BKPM. Dalam prosesnya, Satgas diwajibkan untuk melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Presiden paling sedikit satu kali dalam tiga bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

"Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta, pada tanggal 5 Agustus 2024," tulis Presiden Jokowi.

Upacara Hari Kemerdekaan Indonesia ke 79 akan dilaksanakan di Ibu Kota Nusantara (IKN). Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengatakan saat ini menjelang pelaksanaan itu, tarif sewa hotel disebut telah mengalami kenaikan.

Seiring dengan hal tersebut, saat ini jumlah pesanan hotel di sekitar IKN juga tercatat telah mengalami peningkatan.

"Harganya naik, room rate naik, okupansi rate naik dan yang lebih kita apresiasi UKM-UKM di IKN tumbuh, kita juga lagi kembangkan desa wisata kita," ujar dia ditemui di Menara Mandiri, Jakarta, Selasa (6/8/2024).

Sandiaga juga menyebut tingkat okupansi hotel menjelang hari Kemerdekaan RI meningkat 70%. Bahkan hotel-hotel di Balikpapan telah penuh dipesan. "Tingkat okupansi rate hotel di Balikpapan sendiri sudah full," ucapnya.

Dengan adanya upacara Hari Kemerdekaan RI, pihaknya memprediksi akan meningkatkan perekonomian sekitar IKN sebesar 20-30%.

"Dalam modeling kita menunjukkan, setiap ada event besar ini akan bisa menumbuhkan 20% sampai 30%," ujar dia.

Selain itu, tengah ramai juga kabar biaya sewa mobil Alphard di IKN yang disebut tembus Rp 25 juta per hari jelang HUT RI ke 79. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno pun angkat bicara.

Pratikno menyebut jika itu merupakan pasar lokal. Dia bilang, pemerintah akan menggunakan bus.

"Oh iya itu kan lokal, pasar lokal, bukan kita. Dan kita besok nggak akan menggunakan itu kan. Kita akan menggunakan bus," katanya di Kemensesneg, Jakarta, Selasa (6/8/2024).

Saat ini menurut dia infrastruktur dan jalan ke IKN masih terbatas. Dia mencontohkan sejumlah akses menuju IKN belum sepenuhnya selesai, jadi diakui masih ada kendala alam prasarana transportasi.

"Jadi untuk upacara ini kan kapasitas IKN, infrastruktur di IKN sendiri sangat terbatas dan juga jalur transportasi dari Balikpapan ke IKN terbatas. Tol belum sepenuhnya jadi, bandara di IKN belum jadi, ini tol dan bandara ini diperkirakan jadi di akhir Agustus, awal September. Jadi untuk pelaksanaan upacara detik-detik proklamasi di IKN kita masih menghadapi kendala itu sama prasarana transportasi," jelasnya.

Dia mengatakan, tantangan yang dihadapi bukan hanya jumlah mobil tapi infrastruktur yang terbatas. Oleh karena itu, pemerintah akan memanfaatkan bus untuk fasilitas transportasi.

PT Waskita Karya (Persero) kini bisa kembali ikut tender proyek. Sebab, nama Waskita telah diturunkan dari daftar hitam atau blacklist Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Penurunan itu dilakukan usai Majelis Hakim mengabulkan permohonan penggugat dalam hal ini Waskita Karya, terkait Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara.

"Kami menyambut baik ketetapan Majelis Hakim. Maka kini penayangan sanksi daftar hitam PT Waskita Karya Tbk sudah diturunkan dari Daftar Hitam Nasional pada laman Inaproc," ujar Corporate Secretary Waskita Karya Ermy Puspa Yunita dalam keterangannya, Selasa (6/8/2024).

Penetapan permohonan penundaan tersebut berlaku selama proses persidangan berlangsung sampai putusan dalam perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap. Ermy menambahkan, lewat ketetapan itu maka Waskita Karya bisa kembali mengikuti tender.

"Dengan adanya keputusan sebagaimana dimaksud, hal ini memiliki dampak positif yang sangat signifikan terhadap kegiatan operasional dan kondisi keuangan Waskita. Maka perusahaan bisa kembali mengikuti proses tender seluruh proyek pemerintah yang menggunakan APBN, APBD, maupun proyek-proyek swasta," jelas dia.

Di tengah upaya memperbaiki kinerja keuangan, sambungnya, perseroan tetap mencatatkan pendapatan. Dalam laporan keuangan kuartal II 2024, Waskita Karya mengantongi pendapatan sebesar Rp 4,47 triliun.

Pendapatan tersebut ditopang dari jasa konstruksi sebesar Rp 3,12 triliun. Ada pula penjualan beton atau precast turut berkontribusi sebesar Rp 610,96 miliar terhadap pendapatan perseroan. Kemudian ditambah juga oleh pendapatan jalan tol yang mencapai Rp 563,34 miliar.

Kemudian, kinerja Gross Profit Margin (GPM) perusahaan naik menjadi 13,3% secara tahunan atau year on year (yoy) dari sebelumnya sebesar 8,8%. Kenaikan itu seiring profil proyek yang lebih baik terutama proyek Ibu Kota Nusantara (IKN), sehingga mendukung optimalisasi kemajuan konstruksi dan lean project. Kini perusahaan tengah mengerjakan 12 proyek IKN dengan total nilai kontrak sebesar Rp 7,7 triliun. EBITDA perseroan tercatat Rp 148 miliar.

"Sebagai BUMN Konstruksi, Waskita Karya aktif mengerjakan sejumlah proyek. Sampai kuartal kedua tahun ini, total nilai kontrak yang dikelola mencapai Rp 51,1 triliun atau 87 proyek, sebanyak 40,2% di antaranya merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN)," kata dia.

Sebagai informasi, per Juli 2024 Waskita Karya tengah telah mengerjakan 83 proyek PSN. Sebanyak 64 di antaranya sudah selesai, meliputi 44 jalan tol seperti Serpong-Cinere, Pejagan-Pemalang, Pemalang-Batang, Batang-Semarang, Solo-Kertosono, dan Pasuruan-Probolinggo.

Ibu Kota Nusantara (IKN) akan menyandag status daerah khusus. Setelah nanti status resmi tersebut disandang, IKN berhak mendapatkan alokasi anggaran transfer ke daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD), anggaran transfer daerah menjadi salah satu saluran untuk transfer anggaran dari pemerintah pusat ke daerah.

Direktur Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Jaka Sucipta mengatakan pemerintah kini tengah proses desain transfer untuk daerah baru berbentuk khusus. Ini termasuk Otoritas IKN (OIKN).

"Dana desa ini mulai disalurkan menjadi instrumen transfer daerah terakhir, bukan terakhir, siapa tahu nanti ada lagi. Karena memang sekarang kita sedang kita mendesain untuk transfer OIKN," kata Jaka, dalam acara Seminar KIPP Kementerian Keuangan 2024: Transparansi Dana Desa & Pengentasan Kemiskinan di Gedung Juanda I, Jakarta, Selasa (6/8/2024).

Meski rencana tersebut telah dibahas, namun Jaka belum dapat merincikan konsep alokasi transfer dana daerah ke OIKN. Pasalnya, hal ini masih dalam tahap perancangan dan menunggu ketetapan regulasi OIKN sebagai Pemdasus.

Aturan yang dimaksud ialah Keputusan Presiden Keppres yang menjadi turunan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2025. Perpres 75/2024 sebetulnya telah menyebutkan OIKN merupakan Pemdasus.

Sebelumnya, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono yang ditunjuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai Plt Kepala Otorita IKN diberi tugas khusus untuk mempersiapkan pemerintah daerah khusus (Pemdasus) di IKN.

Basuki mengatakan, Keputusan Presiden yang melandasi IKN sebagai ibu kota baru Indonesia akan segera dirilis Presiden Jokowi. Pemerintah daerah khusus di IKN harus segera dibentuk.

"Yang kedua juga sesuai dengan Keppres IKN mempersiapkan embrio dari Pemdasus IKN. Karena nanti begitu Keppres ditandatangani bapak Presiden tentang IKN, maka akan ada embrio Pemdasus IKN tersebut," beber Basuki di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (3/6/2024).

Otorita IKN, kata Basuki, tidak serta merta menjadi Pemdasus karena memang tugas Otorita hanya mempercepat pembangunan IKN itu sendiri. "Pemdasus nanti akan disiapkan tersendiri oleh mungkin satgas bersama dengan atau task force bersama dengan Kemendagri," lanjut Basuki.

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan menerima hibah Barang Milik Daerah (BMD) berupa aset tanah seluas 9.497 m² (sembilan ribu empat ratus sembilan puluh tujuh meter persegi) yang terletak di Desa Bongganan Kecamatan Tinangkung Kabupaten Banggai Kepulauan Provinsi Sulawesi Tengah.

Penyerahan aset tanah tersebut diawali dengan ditandatanganinya Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan Berita Acara Serah Terima Aset Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan, antara Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, yang diwakili Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Lollan Panjaiatan, dengan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan, yang diwakili Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan, Rusli Moidady pada hari ini, Selasa (6/8), bertempat di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

Menurut Lollan, Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut menyambut baik adanya sinergi dan kerjasama ini, sebagai langkah nyata dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya di wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan Provinsi Sulawesi Tengah.

"Berdasarkan perjanjian kerjasama dimaksud, hibah tanah ini pemanfaatannya akan digunakan oleh Kementerian Perhubungan c.q. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut melalui Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas II Luwuk sebagai lokasi Pembangunan dan Pengembangan Pelabuhan Salakan Kabupaten Banggai Kepulauan Provinsi Sulawesi Tengah," kata Lollan dalam siaran pers, Selasa (6/8/2024).

Menurutnya, total aset tanah yang diserahterimakan seluas 9.497 m² (sembilan ribu empat ratus sembilan puluh tujuh meter persegi), tercantum dalam Sertifikat Hak Pakai No. 05 tanggal 30 September 2020, dengan nilai perolehan sebesar Rp 2.338.859.000 yang terletak di Desa Bongganan Kecamatan Tinangkung Kabupaten Banggai Kepulauan Provinsi Sulawesi Tengah.

Dia menyebut pemerintah berharap dengan ditandatanganinya perjanjian kerjasama ini, ke depan akan memberikan nilai positif terutama dalam peningkatan pelayanan operasional pada Pelabuhan Salakan menjadi urat nadi atau ujung tombak perekonomian daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

"Sehingga pada gilirannya akan mampu meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Banggai Kepulauan Provinsi Sulawesi Tengah melalui pelayanan transportasi laut yang aman, lancar, dan terjangkau oleh masyarakat luas," kata Lollan.

Wisma Atlet Kemayoran bakal dihidupkan lagi oleh pemerintah. Aset negara itu saat ini belum jelas pemanfaatannya usai digunakan untuk rumah sakit darurat COVID-19 saat pandemi menyerang 2020.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan pemerintah ingin agar Wisma Atlet memberikan nilai tambah bukan hanya aset negara yang terbengkalai namun hanya menjadi biaya tambahan untuk pemeliharaannya saja.

Sri Mulyani bilang bakal ada Badan Layanan Umum (BLU) di bawah koordinasi Kementerian Sekretariat Negara yang akan mengelola Wisma Atlet. Pengelolaannya akan mirip-mirip dengan Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK) yang mengelola Wilayah GBK.

"Maka kita mau dipelihara dengan secara commercially viable dan itu akan dilakukan oleh Badan Layanan Umum yang berada di bawah Kementerian Setneg, sama seperti GBK kan itu under management BLU juga," jelas Sri Mulyani usai rapat di Kantor Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta Pusat, Selasa (6/8/2024).

Nantinya, Wisma Atlet akan dirancang untuk bisa memberikan dampak ekonomi bagi wilayah sekitarnya, sekaligus bisa digunakan untuk ruang publik.

BLU yang berada di bawah Kementerian Sekretaris Negara, kata Sri Mulyani sedang mengkaji segala opsi yang ada untuk pemanfaatan Wisma Atlet. Hunian ASN adalah salah satunya. Khususnya untuk hunian ASN yang tidak ikut dipindahkan ke Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur.

Opsi Wisma Atlet jadi hunian komersial juga akan dikaji oleh BLU. Kemungkinan bentuknya akan menjadi rumah susun sewa, karena Sri Mulyani menekankan Wisma Atlet adalah aset negara dan tidak bisa dijual dan menjadi hak milik orang lain.

"Kalau dijual, nggak ya, mungkin nanti pemanfaatan aset negara saja," kata Sri Mulyani ketika ditanya kemungkinan unit di Wisma Atlet dijual ke masyarakat.

Sri Mulyani melanjutkan BLU juga membuka opsi untuk menjadikan WIsma Atlet sebagai kawasan komersial. Mengingat sampai saat ini ada minat dari dunia usaha untuk melakukan aktivitas komersial di sana. Beberapa event internasional juga diusahakan bisa menggunakan aset satu ini.

Kenaikan harga terjadi pada beberapa layanan di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur jelang Upacara Peringatan Hari Kemerdekaan 17 Agustus 2024 mendatang. Mulai dari harga rental mobil hingga hotel mengalami kenaikan.

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko buka suara soal fenomena ini. Menurutnya, kenaikan harga memang wajar terjadi dampak dari agenda peringatan kemerdekaan di ibu kota baru. Menurutnya, sebagai kota baru, Nusantara memang masih penuh keterbatasan.

Maka wajar saja bila ada satu acara besar secara tiba-tiba harga menjadi naik karena pasokan yang ada tak mampu mengimbangi permintaan yang berlebih.

"Case-nya di sana (IKN) adalah case situasional yang mana semua penuh keterbatasan. Akomodasi terbatas. Sehingga ada saya dengar harga hotel juga cukup mahal. Hal yang wajar lah," beber Moeldoko ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (6/8/2024).

Meskipun harga menjadi mahal, Eks Panglima TNI itu mengingatkan agar semua kementerian dan lembaga tidak serta merta menghamburkan uang negara saat upacara kemerdekaan.

"Tapi bukan berarti terus penggunaan anggaran negara itu apa, suka-suka kita. Semuanya harus bisa dikontrol," sebut Moeldoko.

Sebelumnya, DPD Asosiasi Pengusaha Rental Mobil Daerah Indonesia (Asperda) Kalimantan Timur Damun Kiswanto mengatakan telah terjadi kenaikan harga mobil rental alias sewaan di Kaltim hingga 100% jelang agenda peringatan hari kemerdekaan.

Danum mengemukakan, lonjakan harga ini disebabkan tingginya permintaan menjelang perayaan kemerdekaan RI di IKN, di sisi lain pihaknya memiliki keterbatasan unit. Dari pesanan Kemensetneg mewakili pemerintah saja sudah ada 100 mobil sendiri yang dipesan untuk disewa.

"Permintaan itu lebih dari 1.000 unit, sedangkan kami tidak memiliki unit sebanyak itu, jadi harus menambah unit dari luar," tutur Danum dilansir dari Antara.

Di lain pihak Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menyebut harga hotel di sekitar ibu kota negara (IKN), Kalimantan Timur telah mengalami kenaikan seiring menjelang acara upacara peringatan Kemerdekaan RI.

Sandiaga juga menyebut tingkat okupansi hotel menjelang hari Kemerdekaan RI meningkat 70%. Bahkan hotel-hotel di Balikpapan telah penuh dipesan.

"Harganya naik, room rate naik, okupansi rate naik dan yang lebih kita apresiasi UKM-UKM di IKN tumbuh, kita juga lagi kembangkan desa wisata kita," ujar Sandiaga ditemui di Menara Mandiri, Jakarta, pagi tadi.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menyebut harga hotel di sekitar ibu kota negara (IKN), Kalimantan Timur telah mengalami kenaikan seiring menjelang acara upacara peringatan Kemerdekaan RI.

"Harganya naik, room rate naik, okupansi rate naik dan yang lebih kita apresiasi UKM-UKM di IKN tumbuh, kita juga lagi kembangkan desa wisata kita," ujar dia ditemui di Menara Mandiri, Jakarta, Selasa (6/8/2024).

Sandiaga juga menyebut tingkat okupansi hotel menjelang hari Kemerdekaan RI meningkat 70%. Bahkan hotel-hotel di Balikpapan telah penuh dipesan.

"Tingkat okupansi rate hotel di Balikpapan sendiri sudah full," ucapnya.

Dengan adanya upacara Hari Kemerdekaan RI, pihaknya memprediksi akan meningkatkan perekonomian sekitar IKN sebesar 20-30%.

"Dalam modeling kita menunjukkan, setiap ada event besar ini akan bisa menumbuhkan 20% sampai 30%," ujar dia.

Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko buka-bukaan soal komitmen pemerintah berikutnya yang dipimpin Prabowo Subianto untuk melanjutkan proyek Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur.

Sejauh ini dari pembicaraan antara Prabowo dengan pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi), Moeldoko bilang Prabowo masih memiliki komitmen transisi yang sejalan dan berlanjut dengan pemerintah Jokowi.

Dia tak menegaskan apakah Prabowo akan melanjutkan IKN atau tidak. Namun, dia meminta jangan ada pihak yang khawatir soal IKN, pasalnya Prabowo memiliki komitmen transisi yang sejalan dan berlanjut dengan pemerintah saat ini.

"Kita tidak melihat satu per satu ya, yang kita lihat besarannya. Transisi ini, in line (sejalan) gitu lho. Bukan sesuatu yang jadi disrupsi, atau distorsi, dan sebagainya. Ini transisi in line sehingga tak perlu dikhawatirkan," ungkap Moeldoko ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (6/8/2024).

Di sisi lain, Moeldoko menjelaskan, pembangunan IKN adalah program yang masuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) maka dari itu pasti pemerintah berikutnya pun akan memprioritaskan program tersebut.

Hanya saja soal besarannya Moeldoko enggan bicara banyak. Menurutnya hal itu akan menjadi wewenang pemerintah berikutnya.

"Pastinya itu (pembangunan IKN) masuk dalam RPJP ya. Hanya besarannya (anggaran IKN) nanti disesuaikan. Bahwasanya itu masih dalam dokumen strategis negara pasti ada itu IKN. Gitu lho. Bagaimana nanti pemerintah yang akan datang akan berhitung bagaimana kemampuan APBN," beber Moeldoko.