Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) menyelenggarakan kegiatan Market Gathering Pengisian Area Komersil Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) dan Rumah Susun Aparatur Sipil Negara (ASN) Pertahanan Keamanan (Hankam). Acara ini digelar dalam penyiapan sarana prasarana dasar menjelang Upacara HUT RI ke-79 di sana.

Kegiatan ini bertujuan untuk memperkenalkan peluang berusaha dalam pengembangan fasilitas umum dan sosial di IKN serta mengajak keterlibatan calon pelaku usaha potensial yang memiliki kualitas dan standar layanan, khususnya para pelaku UMKM.

Deputi bidang Sarana dan Prasarana Otorita IKN, Silvia Halim mengatakan, kegiatan market gathering ini merupakan tahapan awal dari proses penyeleksian pelaku usaha. Proses penyaringan akan dilakukan secara terbuka dan adil bagi para pelaku usaha potensial.

Kegiatan ini dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar ASN dan personel Hankam sebagai penghuni pionir di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN yang direncanakan akan beroperasional dan berpindah mulai September 2024.

"Tahapan selanjutnya dari kegiatan ini akan dilanjutkan dengan pendampingan dan pemberdayaan kepada para pelaku usaha terpilih, sehingga Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang ada dapat berkembang dan bertumbuh bersama IKN," kata Silvia, dalam keterangan tertulis, Kamis (18/7/2024).

Sementara itu, Direktur Pengelolaan Gedung, Kawasan dan Perkotaan Otorita IKN, Desiderius Viby Indrayana menyampaikan, perkembangan di IKN saat ini telah memasuki tahap pengisian terhadap infrastruktur yang sudah terbangun.

"Kita harus menghidupkan ekosistemnya, bagaimana menyediakan klinik, food and beverages (FnB), dan yang lainnya. Oleh karena itu tugas OIKN adalah membantu pemerintah di dalam menciptakan ekosistem hunian sehingga pada akhirnya IKN sungguh lah menjadi The World Class City for All dengan mengedepankan konsep-konsep smart, green, and sustainability," kata Desiderius.

Lebih lanjut Desiderius menjelaskan, proses penyeleksian akan melalui enam tahapan dan berdasarkan tiga aspek antara lain aspek teknis yang meliputi regulasi Otorita IKN, regulasi gedung, dan regulasi sistem. Kemudian ada aspek legal yang meliputi izin usaha, undang-undang, dan izin Otorita IKN. Lalu juga aspek jenis yang meliputi bidang usaha makanan, bidang usaha jasa, dan bidang usaha minimarket.

Kegiatan market gathering ini turut didukung dan dihadiri langsung oleh Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalimantan Timur, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kantor Wilayah V Balikpapan, Perwakilan Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR RI, serta Satuan Tugas Perencanaan Infrastruktur IKN.

Acara ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan Otorita IKN untuk menarik investasi pelaku UMKM di wilayah IKN dan sekitarnya, serta memastikan bahwa pembangunan IKN berjalan sesuai rencana. Dengan fasilitas umum dan fasilitas sosial yang lengkap, IKN diharapkan menjadi pusat aktivitas yang dinamis dan inklusif untuk para ASN-Hankam dan bagi seluruh masyarakat.

Presiden Joko Widodo pada Kamis (11/7) lalu menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75/2024 tentang Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Dalam regulasi itu, investor yang membeli tanah dengan status Hak Guna Bangunan (HGB) di atas Hak Pengelolaan (HPL) bisa memperoleh perpanjangan HGB sampai 160 tahun dengan skema dua kali siklus, serta mendapatkan Hak Guna Usaha (HGU) lahan hingga 180 tahun. Lantas, apakah berbagai 'gula-gula' ini bisa membuat invesor kepincut?

Pengamat Tata Kota Universitas Trisakti Yayat Supriyatna, yakin bahwa kebijakan tersebut bakal menarik investor. Sebab, selain memberikan keleluasaan waktu untuk mengembangkan usaha, Perpres 75/2024 juga memberikan kepastian atas status lahan di IKN.

"Perpres 75 itu dikeluarkan untuk mempercepat dan memberi kepastian investasi karena kemarin kan katanya ada ketakutan status tanah tidak jelas. Dengan Perpres itu orang lebih pasti, mana tanah yang disewakan, mana tanah yang dijual. Orang tinggal menilai saja, kamu saya kasih HGB, berarti ada sertifikat, nilai jualnya berapa per meter," kata Yayat kepada detikcom, Kamis (18/7/2024).

Yayat kemudian menilai, bahwa jangka waktu sampai 190 tahun dengan HGU dan 160 tahun dengan HGB bisa digunakan investor untuk berinvestasi sangat lama. Jika dihitung-hitung bisa sampai tiga generasi.

"Jadi memperpanjang 160 tahun itu sampai 3 keturunan lebih itu. Bisa 3 keturunan. Ini sama aja seperti hak milik. Jadi kalau (HGB di atas) HPL-nya, HGB-nya 30 tahun, orang nggak bisa investasi jangka panjang karena kalaupun 'disekolahkan' nggak mau," tuturnya.

Oleh sebab itu khusus untuk HGB sampai 160 tahun, Yayat menilai bahwa tingkat pengembalian modal untuk investor (internal rate of return/IRR) bakal lebih pasti. Hal ini tentu menjadi pertimbangan serius investor yang hendak menaruh modal di IKN.

"Hitungan IRR-nya bisa masuk karena ada investasi industri, dia butuh lebih dari 30 tahun. Sekarang kenapa orang mau beli hak milik di atas kawasan industri karena dia panjang. Kalau misalnya tidak panjang orang bilang 'saya investasi nih, itu IRR-nya, masa pengembaliannya, butuh waktu 30 tahun? (saja)'," jelasnya.

Sementara Direktur Eksekutif Center of Reform on Economic (CORE) Indonesia, Mohammad Faisal, menilai insentif yang besar dan berlapis-lapis diberikan karena tidak mudah untuk meyakinkan investor untuk menaruh modal dalam proses pembangunan ibu kota baru yang dimulai dari nol. Sebab, selain waktu pembangunan yang lama, Investor bakal menelisik upaya pemerintah dalam membangun infrastruktur dasar IKN.

Berbeda dengan Yayat, Faisal ragu berbagai insentif yang diberikan cukup untuk menarik minat investor.

"Untuk masuk ke sana perlu imbal hasil atau iming-iming yang lebih tinggi dari sisi insentif ditambah konsistensi pemerintah, investor juga melihat pemerintah gimana seriusnya, kebijakannya konsisten atau tidak, insentifnya besar atau tidak, dan itu pun belum tentu mendatangkan investor dalam jumlah banyak walau sudah diberi insentif itu," jelasnya.

Oleh sebab itu, Faisal menilai tidak akan ada banyak investor yang masuk untuk tahap awal pembangunan IKN. Sebab, tingkat profabilitas IKN secara hitung-hitungan belum masuk.

"Tahap awal investor tentu belum berani masuk karena tingkat profitabilitasnya dipersepsikan belum masuk secara hitung-hitungan bisnis, baru butuh insentif yang besar, jadi ini ongkos yang ditanggung seluruh warga Indonesia, karena memberikan insentif yang panjang kepada investor dengan sangat murah diobralnya untuk bisa menarik investasi ke IKN," pungkasnya.

Kementerian Perhubungan saat ini terus memperkuat sistem logistik nasional yang efisien dan kompetitif. Hal ini sesuai arahan Presiden RI melalui Inpres 5 Tahun 2020 tentang Penataan Ekosistem Logistik Nasional. Karenanya peningkatan layanan logistik transportasi laut melalui aplikasi layanan kapal dan barang berbasis online atau Inaportnet, perlu di dorong dan dioptimalkan.

Hal ini disampaikan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam seminar dengan tema "Capaian Digitalisasi Transportasi Laut Untuk Logistik Indonesia" di Jakarta, Selasa (16/7). Seminar ini merupakan penguatan dan sosialisasi capaian kolaborasi dan integrasi aplikasi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, khususnya Inaportnet, sebagai bagian dari National Single Window dan National Logistics Ecosystem (NLE). Adapun peserta seminar berasal dari 18 Kementerian/Lembaga.

"Sistem digital menjadi satu terobosan. Oleh karenanya kami terus lakukan peningkatan, bahkan nanti akan ada satu portal yang bisa mengakses ke seluruh Kementerian Perhubungan. Ini sejalan dengan arahan Presiden bahwa aplikasi di seluruh Kementerian dan Pemerintah Daerah tidak usah terlalu banyak, karena akan membuat masyarakat semakin susah," kata Budi dalam siaran pers, Rabu (17/7/2024).

Dalam layanan logistik transportasi laut, Kementerian Perhubungan menggunakan aplikasi Inaportnet yang menghadirkan transparansi lebih terukur dalam pelayanan di pelabuhan. Inaportnet merupakan bagian dari Indonesia National Single Window (INSW) yang merupakan upaya Pemerintah Indonesia dalam memperlancar kapal masuk pelabuhan, kegiatan bongkar muat serta kapal meninggalkan pelabuhan. Hal tersebut sangat berpengaruh terhadap lamanya kontainer berada di Pelabuhan.

Inaportnet sudah menjangkau 264 UPT Pelabuhan Laut dan telah terintegrasi dengan aplikasi perizinan lainnya melalui Lembaga Nasional Single Window (LNSW), khususnya pada 46 pelabuhan. "Kami terus berkolaborasi antar kementerian dan Lembaga untuk meningkatkan pelayanan dan pengawasan, baik pada pelayanan dan perizinan kapal, maupun pada sistem kontrol distribusi pemanfaatan sumber daya energi dan mineral dari hulu ke hilir. Dengan integrasi dan kolaborasi ini, khususnya pada pengangkutan hilir di sektor minerba, terbukti turut menyumbang peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada sektor kepelabuhanan," jelas Budi.

Budi menilai implementasi NLE di Indonesia menjadi semakin penting jika dikatakan dengan hasil Sidang Facilitation Committee ke-47 pada International Maritime Organization (IMO) tahun 2023 lalu. Hasil sidang tersebut telah mengadopsi amandemen terhadap Convention on Facilitation of International Maritime Traffic atau yang disebut sebagai FAL Convention, di mana semua negara anggota IMO wajib menerapkan Maritime Single Window mulai 1 Januari 2024.

Penggunaan aplikasi Inaportnet sebagai bagian dari National Single Window dan NLE juga telah menarik perhatian sejumlah negara anggota IMO untuk melakukan studi banding ke Indonesia. Hal ini terjadi setelah Kemenhub bersama LNSW mempresentasikan sistem tersebut di depan Sidang Facilitation Committee di IMO London.

"Saya berharap kepada semua lini Kementerian/Lembaga dan pemangku kepentingan di pelabuhan agar tetap optimis terhadap perbaikan pelayanan dan dinamis dalam menghadapi tantangan global agar kita selalu siap untuk mengantisipasi perubahan yang terjadi," ujar dia.

Turut hadir dalam kegiatan ini Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Anthoni Arif Priadi, Asisten Deputi Menko Maritim dan Investasi, Djoko Hartoyo, Direktur Pengelolaan Layanan, Data, dan Kemitraan LNSW, Ircham Habib serta perwakilan tim Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK).

Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertemu Presiden Uni Emirat Arab (UEA) Mohammed Bin Zayed (MBZ) di Istana Qasr Al Watan, Abu Dhabi. Dalam pertemuan tersebut, Jokowi menawarkan kerja sama terkait Ibu Kota Nusantara (IKN) dan kendaraan listrik.

Pertama, rencana kerja sama pembangunan financial center di Ibu Kota Nusantara. Rencana tersebut ditandai dengan nota kesepahaman atau MoU antara Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dengan Dubai International Financial Centre (DIFC).

"Rencana kerja sama pembangunan financial centre di IKN. Setelah penandatanganan MoU ini tentunya akan diikuti oleh kunjungan delegasi teknis yang akan mulai membahas persiapan kerja sama," ujar Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam keterangan tertulis, Rabu (17/7/2024).

Kedua, kerja sama dalam pengembangan industri bahan baku nikel. Retno menyebut Jokowi mengajak UEA untuk melakukan investasi di bidang electronic vehicles (EV) dari hulu ke hilir. Hal ini sejalan dengan Indonesia yang mendorong perkembangan ekosistem hilirisasi nikel, terutama baterai dan EV.

"Sama dengan kerja sama untuk isu IKN, untuk financial center, pembahasan kerja sama EV ini akan diikuti dengan pembahasan yang lebih teknis antara tim dua negara," imbuhnya.

Sebagaimana diketahui PEA adalah salah satu mitra penting Indonesia di Timur Tengah. Dalam 10 tahun terakhir ini hubungan kedua negara berkembang dengan cepat.

Selain itu, Retno menjelaskan capaian hubungan dalam 10 tahun terakhir ini mendapat perhatian Jokowi dalam pertemuan bilateral. Salah satunya, dari sisi sisi investasi terjadi peningkatan yang signifikan.

Dia menyebut hubungan yang kokoh ini menjadi modal bagi pemerintah ke depan untuk terus memperkuat kerjasama antara kedua negara.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengajak Presiden Uni Emirat Arab (UEA) Syeikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan atau Pangeran MBZ berinvestasi di Indonesia. Menurutnya, investasi UEA di Indonesia saat ini terus bertambah.

Jokowi mengatakan salah satu yang mau difokuskan Indonesia adalah investasi di Ibu Kota Nusantara (IKN) Kalimantan Timur sebagai ibu kota baru Indonesia dan proyek hilirisasi industri.

"Salah satu yang menjadi fokus Indonesia saat ini adalah pembangunan ibu kota baru Nusantara dan hilirisasi industri," ujar Jokowi dalam pertemuan dengan MBZ yang dilakukan di Istana Qasr Al Watan, Abu Dhabi, UEA, Rabu (17/7/2024).

Orang nomor satu di Indonesia itu juga mengapresiasi investasi pembangkit listrik tenaga surya raksasa di Jawa Barat, tepatnya proyek PLTS Cirata di Jawa Barat. Itu merupakan PLTS terapung terbesar di Asia Tenggara yang diresmikan Jokowi pada November lalu.

Kapasitas PLTS itu mencapai 192 megawatt peak. PLTS Terapung Cirata digarap oleh PLN dan perusahaan asal Abu Dhabi, Masdar dengan nilai investasi Rp 1,7 triliun. Rencananya Masdar masih mau meningkatkan lagi kapasitas PLTS hingga 500 megawatt.

"Saya apresiasi pembangkit listrik tenaga surya terapung di dam Cirata yang akan dikembangkan hingga 500 megawatt," beber Jokowi.

Jokowi juga ingin UEA menindaklanjuti kerja sama pembangkit listrik tenaga nuklir antara Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan Emirates Nuclear and Energy Corporation (ENEC).

"Terima kasih yang mulia untuk dukungan nyata bagi transisi energi Indonesia," pungkas Jokowi.

Jalan tol Pekanbaru-Padang Seksi Bangkinang-XIII Koto Kampar akan segera diberlakukan tarif dalam waktu dekat. Telah sebulan lamanya jalan tol ini dibuka secara gratis.

Executive Vice President (EVP) Sekretaris Perusahaan Hutama Karya Adjib Al Hakim mengatakan pihaknya telah memberikan sosialisasi secara masif mengenai berbagai aspek, mulai dari tata cara berkendara yang baik dan benar di jalan tol, penggunaan kartu Uang Elektronik, hingga profil dan fasilitas jalan tol ini kepada masyarakat.

Baik melalui kanal media sosial, media konvensional, radio, dan media luar ruang (OOH) seperti VMS, spanduk, dan baliho.

"Edukasi terkait pentingnya keselamatan menjadi yang utama, himbauan cara berkendara pengguna jalan tol agar kebiasaan baik tersebut dapat terbentuk. Terutama terkait penggunaan Kartu UE untuk mencegah terjadinya antrian," imbuh Adjib dalam keterangannya, Rabu (17/7/2024).

Lebih lanjut, Adjib juga menyampaikan bahwa antusiasme pengguna jalan tol yang melintas selama beroperasi tanpa tarif sejak akhir Mei 2024 terhitung cukup tinggi, terlihat dari total akumulasi trafik kendaraan sebanyak 112.000 kendaraan yang melintas.

"Hadirnya Tol Bangkinang-XIII Koto Kampar memberikan manfaat yang besar untuk mobilisasi dan jalur distribusi logistik, dapat memangkas waktu perjalanan dari Bangkinang ke Koto Kampar dari semula 3 jam menjadi 1-1,5 jam saja," lanjut Adjib.

Dengan akan segera dilakukan penetapan tarif tersebut, Hutama Karya menghimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk berkendara sesuai dengan tata tertib dan ketentuan yang berlaku di jalan tol. Berkendara dengan kecepatan minimum 60 km/jam dan maksimum 100 km/jam dan tidak menggunakan bahu jalan kecuali dalam keadaan darurat.

Pengguna jalan juga diminta untuk segera beristirahat di tempat istirahat terdekat apabila merasa mengantuk, dan apabila terdapat keluhan atau melihat tindak kejahatan yang ada di jalan tol, agar segera melapor ke Call Centre Tol Pekanbaru - Padang (Pekanbaru - XIII Koto Kampar) di 0812-6800-6400.

Aliansi pekerja dan industri kecil menengah (IKM) tekstil melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta Pusat. Mereka mencari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk dicarikan jalan keluar terkait maraknya impor ilegal.

Berdasarkan pantauan detikcom, massa mulai berdatangan ke depan kantor Sri Mulyani pukul 14.10 WIB. Tampak massa membawa sejumlah spanduk yang dipandu oleh orator dari atas mobil.

"Mana Sri Mulyani? Kami akan terus di sini sampai besok jika ibu tidak datang ke kami berdialog terkait impor tekstil ilegal, atau ibu terlibat dalam impor tekstil ilegal," kata orator tersebut di depan Kemenkeu, Jakarta Pusat, Rabu (17/7/2024).

"Mana.. mana.. mana Sri Mulyani.. turun ke sini sekarang juga," kata orator.

Berdasarkan keterangan resminya, dalam dua tahun terakhir terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) serta penutupan perusahaan tekstil dan produk tekstil (TPT) baik skala besar, menengah hingga IKM.

Ratusan ribu pekerja dan IKM disebut telah menjadi korban kehilangan mata pencaharian yang disebabkan oleh banjirnya barang impor ilegal.

Produk tekstil murah yang berasal dari impor ilegal menyebabkan perusahaan di dalam negeri tidak berdaya saing. Kondisi itu disebut membuat perusahaan tidak sanggup bertahan hingga menyebabkan penurunan produksi.

"18.000 PHK industri tekstil, orang tua kami kehilangan pekerjaan, di mana letak keadilan pemerintah?" ucapnya.

Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) di bawah Kemenkeu sebagai gerbang masuk produk impor, kata mereka, seharusnya dapat melindungi dan memberantas impor ilegal tekstil.

"Ibu Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan harus bertanggung jawab penuh terhadap atas masuknya impor tekstil ilegal yang menyebabkan ribuan pekerja di-PHK," ucapnya.

Pemerintah sendiri sedang menyiapkan aturan untuk melindungi industri tekstil dalam negeri dari gempuran tekstil impor terutama China. Untuk mengatasi itu, akan dikeluarkan aturan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) dan Bea Masuk Anti-Dumping (BMAD).

Sekretaris Jenderal Apsyfi Redma Gita Wirawasta pernah mengatakan tindakan pengamanan itu sudah menjadi rekomendasi Menteri Perdagangan atas masukan beberapa kementerian sejak 2022, tinggal perlu tanda tangan Sri Mulyani.

Oleh karena itu, Redma mendesak Sri Mulyani segera meneken aturan BMTP dan BMAD sebelum lebih banyak lagi PHK dan pabrik tekstil yang berguguran.

"Safeguard ini kan sudah rekomendasi oleh Mendag atas dasar masukan beberapa kementrian sejak 2022, hanya tinggal perlu tanda tangan Menkeu saja. Masih banyak rekomendasi anti dumping dan safeguard yang mandeg di meja Bu Sri bahkan lebih dari 4 tahun, masa mau tanda tangan saja harus tunggu industrinya bangkrut dan PHK," ucap Redma kepada detikcom, Jumat (28/6).

"Jadi nggak perlu digodok lagi, tinggal Bu Sri tanda tangan saja karena sudah digodok oleh beberapa kementrian termasuk Kemenkeu di dalamnya," tambahnya.

Sebelumnya, terdapat BMTP Kain yang masa berlakunya telah berakhir pada 8 November 2022. Saat ini Kemenkeu sedang menyiapkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) untuk perpanjangannya.

Simak juga Video 'Berantas Barang Impor Ilegal, Mendag Zulhas Gandeng Kejagung':

[Gambas:Video 20detik]

Aliansi pekerja dan industri kecil menengah (IKM) tekstil melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta Pusat. Mereka mencari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk dicarikan jalan keluar terkait maraknya impor ilegal.

Berdasarkan pantauan detikcom, massa mulai berdatangan ke depan kantor Sri Mulyani pukul 14.10 WIB. Tampak massa membawa sejumlah spanduk yang dipandu oleh orator dari atas mobil.

"Mana Sri Mulyani? Kami akan terus di sini sampai besok jika ibu tidak datang ke kami berdialog terkait impor tekstil ilegal, atau ibu terlibat dalam impor tekstil ilegal," kata orator tersebut di depan Kemenkeu, Jakarta Pusat, Rabu (17/7/2024).

"Mana.. mana.. mana Sri Mulyani.. turun ke sini sekarang juga," kata orator.

Berdasarkan keterangan resminya, dalam dua tahun terakhir terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) serta penutupan perusahaan tekstil dan produk tekstil (TPT) baik skala besar, menengah hingga IKM.

Ratusan ribu pekerja dan IKM disebut telah menjadi korban kehilangan mata pencaharian yang disebabkan oleh banjirnya barang impor ilegal.

Produk tekstil murah yang berasal dari impor ilegal menyebabkan perusahaan di dalam negeri tidak berdaya saing. Kondisi itu disebut membuat perusahaan tidak sanggup bertahan hingga menyebabkan penurunan produksi.

"18.000 PHK industri tekstil, orang tua kami kehilangan pekerjaan, di mana letak keadilan pemerintah?" ucapnya.

Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) di bawah Kemenkeu sebagai gerbang masuk produk impor, kata mereka, seharusnya dapat melindungi dan memberantas impor ilegal tekstil.

"Ibu Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan harus bertanggung jawab penuh terhadap atas masuknya impor tekstil ilegal yang menyebabkan ribuan pekerja di-PHK," ucapnya.

Pemerintah sendiri sedang menyiapkan aturan untuk melindungi industri tekstil dalam negeri dari gempuran tekstil impor terutama China. Untuk mengatasi itu, akan dikeluarkan aturan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) dan Bea Masuk Anti-Dumping (BMAD).

Sekretaris Jenderal Apsyfi Redma Gita Wirawasta pernah mengatakan tindakan pengamanan itu sudah menjadi rekomendasi Menteri Perdagangan atas masukan beberapa kementerian sejak 2022, tinggal perlu tanda tangan Sri Mulyani.

Oleh karena itu, Redma mendesak Sri Mulyani segera meneken aturan BMTP dan BMAD sebelum lebih banyak lagi PHK dan pabrik tekstil yang berguguran.

"Safeguard ini kan sudah rekomendasi oleh Mendag atas dasar masukan beberapa kementrian sejak 2022, hanya tinggal perlu tanda tangan Menkeu saja. Masih banyak rekomendasi anti dumping dan safeguard yang mandeg di meja Bu Sri bahkan lebih dari 4 tahun, masa mau tanda tangan saja harus tunggu industrinya bangkrut dan PHK," ucap Redma kepada detikcom, Jumat (28/6).

"Jadi nggak perlu digodok lagi, tinggal Bu Sri tanda tangan saja karena sudah digodok oleh beberapa kementrian termasuk Kemenkeu di dalamnya," tambahnya.

Sebelumnya, terdapat BMTP Kain yang masa berlakunya telah berakhir pada 8 November 2022. Saat ini Kemenkeu sedang menyiapkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) untuk perpanjangannya.

Simak juga Video 'Berantas Barang Impor Ilegal, Mendag Zulhas Gandeng Kejagung':

[Gambas:Video 20detik]

Fakta mengejutkan diungkapkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dia mengungkapkan banyak sekali pekerjaan konstruksi di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur mundur dari jadwal.

Curah hujan yang tinggi jadi masalah utamanya, hal itu mengganggu proses pembangunan di ibu kota baru tersebut. Menurutnya, hal ini memang wajar terjadi dalam sebuah pembangunan proyek besar.

Jokowi sendiri mengatakan dirinya masih menargetkan bisa berkantor di IKN bulan ini, meski dia mengaku tak mau buru-buru.

"Kemarin memang targetnya kan Juli, tetapi kan lihat ke IKN, tiap hari hujan terus, hujan deras banget. Jadi memang pekerjaan banyak yang mundur, dan itu biasa dalam proyek besar," beber Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Selasa (16/7/2024).

Dia juga buka-bukaan soal nasib rencananya berkantor di IKN bulan ini. Banyak kekhawatiran rencana itu akan gagal karena hingga tengah bulan Juli ini pun dirinya tak kunjung berkantor di IKN.

Menurutnya, dirinya akan berkantor di IKN ketika semua infrastruktur dasar siap. Dia mengatakan sampai saat ini semuanya hampir siap, misalnya saja rumah tinggal sudah ada, fasilitas air sudah ada, listrik pun sudah ada.

Namun, fasilitas ini butuh disambungkan hal itu lah yang membutuhkan waktu. Hujan yang terus mengguyur disebut Jokowi juga masih menjadi masalah utama percepatannya.

"Ruang tidurnya sudah bisa disiapkan, ya kan, kemudian airnya juga sedang dalam proses disiapkan, listriknya juga sebentar lagi masuk. Listriknya sudah ada, tapi untuk masuk ke ruang-ruang yang mungkin perlu waktu," beber Jokowi.

Buka Suara Soal HGU 190 Tahun

Jokowi juga bicara soal aturan hak pengelolaan tanah yang tercantum dalam aturan baru Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2024 tentang Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Dalam beleid itu disebutkan, pemerintah akan memberikan maksimal dua siklus hak pengelolaan tanah. Bila siklus pertama sudah habis waktunya, pemerintah bisa mengawal apakah pelaku usaha mau lanjut ke siklus ke-2 atau tidak.

Untuk Hak Guna Usaha (HGU) ditetapkan satu siklus pengelolaan jangka waktunya paling lama 95 tahun. Kemudian, bisa dilanjutkan ke siklus kedua dengan waktu yang sama sesuai kriteria dan evaluasi pemerintah. Artinya, untuk HGU maksimal bisa sampai 190 tahun.

Aturan ini cukup jadi sorotan, Jokowi pun buka-bukaan soal keuntungan aturan tersebut bagi Indonesia, khususnya dalam rangka membangun ibu kota baru di Kalimantan Timur. Menurutnya aturan ini dibuat agar Otorita IKN bisa menjaring lebih banyak investor ke IKN.

Ya itu sesuai dengan UU IKN yang ada. Kita ingin memang Otorita IKN itu betul-betul diberikan kewenangan untuk menarik investasi yang sebesar-besarnya, baik investasi dalam negeri maupun luar negeri," beber Jokowi.

Investasi, kata Jokowi, sangat diperlukan untuk membangun Kota Nusantara. Pasalnya, pemerintah cuma bisa membangun infrastruktur dasar dan fasilitas kantor pemerintahan saja.

Sisanya, semua pendukung Nusantara untuk menjadi sebuah kota yang maju akan dibangun pihak swasta. Makanya, investasi ke IKN harus memiliki daya tarik yang besar buat para pemodal.

"Karena yang dibangun dari APBN itu hanya kawasan inti yaitu kawasan pemerintahan, yang lainnya itu kita berharap kepada investasi, kepada investor baik dalam dan luar negeri," sebut Jokowi.

Selain HGU, dalam Perpres 75 tahun 2024 itu diatur juga lamanya Hak Guna Bangunan (HGB) dan hak pakai. Disebutkan skema yang sama juga ditetapkan, diizinkan dulu satu siklus dan bisa menambahkan satu siklus tambahan.

Hanya saja untuk dua hak tanah tersebut waktu paling lama untuk satu siklus pengelolaannya hanya 80 tahun. Bila bisa sampai dua siklus artinya maksimal bisa mencapai 160 tahun.

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2024 tentang Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) telah diteken langsung Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 11 Juli yang lalu. Salah satu isi aturannya adalah hak penggunaan lahan yang bisa digunakan maksimal hingga 190 tahun.

Dalam beleid itu disebutkan, pemerintah akan memberikan maksimal dua siklus hak pengelolaan tanah. Bila siklus pertama sudah habis waktunya, pemerintah bisa mengawal apakah pelaku usaha mau lanjut ke siklus ke-2 atau tidak.

Untuk Hak Guna Usaha (HGU) ditetapkan satu siklus pengelolaan jangka waktunya paling lama 95 tahun. Kemudian, bisa dilanjutkan ke siklus kedua dengan waktu yang sama sesuai kriteria dan evaluasi pemerintah. Artinya, untuk HGU maksimal bisa sampai 190 tahun.

Aturan ini cukup jadi sorotan, Jokowi pun buka-bukaan soal keuntungan aturan tersebut bagi Indonesia, khususnya dalam rangka membangun ibu kota baru di Kalimantan Timur. Menurutnya aturan ini dibuat agar Otorita IKN bisa menjaring lebih banyak investor ke IKN.

"Ya itu sesuai dengan UU IKN yang ada. Kita ingin memang Otorita IKN itu betul-betul diberikan kewenangan untuk menarik investasi yang sebesar-besarnya, baik investasi dalam negeri maupun luar negeri," beber Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Pusat, Selasa (16/7/2024).

Investasi, kata Jokowi, sangat diperlukan untuk membangun Kota Nusantara. Pasalnya, pemerintah cuma bisa membangun infrastruktur dasar dan fasilitas kantor pemerintahan saja.

Sisanya, semua pendukung Nusantara untuk menjadi sebuah kota yang maju akan dibangun pihak swasta. Makanya, investasi ke IKN harus memiliki daya tarik yang besar buat para pemodal.

"Karena yang dibangun dari APBN itu hanya kawasan inti yaitu kawasan pemerintahan, yang lainnya itu kita berharap kepada investasi, kepada investor baik dalam dan luar negeri," sebut Jokowi.

Selain HGU, dalam Perpres 75 tahun 2024 itu diatur juga lamanya Hak Guna Bangunan (HGB) dan hak pakai. Disebutkan skema yang sama juga ditetapkan, diizinkan dulu satu siklus dan bisa menambahkan satu siklus tambahan.

Hanya saja untuk dua hak tanah tersebut waktu paling lama untuk satu siklus pengelolaannya hanya 80 tahun. Bila bisa sampai dua siklus artinya maksimal bisa mencapai 160 tahun.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur akan dibangun dalam jangka waktu panjang. Orang nomor satu di Indonesia itu juga menyatakan pembangunan ibu kota baru ini butuh dana segar para investor.

Jokowi bilang IKN tidak cuma dibangun dalam 2-3 tahun ini saja. Namun butuh waktu panjang hingga 15-20 tahun lamanya.

"IKN itu kan bukan dibangun 2 tahun, 3 tahun, ini sebuah mimpi besar jangka panjang, proyek jangka panjang. Mungkin 15-20 tahun," kata Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Selasa (16/7/2024).

Dia mengatakan IKN juga butuh investasi besar untuk pembangunan di dalam maupun di luar. Pemerintah, katanya, akan terus mengundang investor untuk hadir di IKN.

"Ini juga masih memerlukan investasi, masih memerlukan investor dari dalam maupun luar. Itu yang sedang kita kejar," ujar Jokowi.

Pemerintah sendiri fokusnya adalah membangun infrastruktur dasar di IKN saja. Seperti misalnya urusan transportasi hingga pembangunan kawasan kantor pemerintah. Sisanya, akan dibangun oleh pihak swasta.

"Kalau pemerintah kan kewajiban kita cuma dari gedung-gedung pemerintahan, Istana Presiden, Wakil Presiden, dan oleh karena itu 100% dari APBN," pungkas Jokowi.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) buka-bukaan soal nasib rencananya berkantor di IKN bulan ini. Banyak kekhawatiran rencana itu akan gagal karena hingga pertengahan bulan Juli ini pun dirinya tak kunjung berkantor di IKN.Joko Widodo (Jokowi) buka-bukaan soal nasib rencananya berkantor di IKN bulan ini. Banyak kekhawatiran rencana itu akan gagal karena hingga tengah bulan Juli ini pun dirinya tak kunjung berkantor di IKN.

Menurutnya, dirinya akan berkantor di IKN ketika semua infrastruktur dasar siap. Dia mengatakan sampai saat ini semuanya hampir siap, misalnya saja rumah tinggal sudah ada, fasilitas air sudah ada, listrik pun sudah ada.IKN ketika semua infrastruktur kebutuhan dasar siap. Dia mengatakan sampai saat ini semua hampir siap, misalnya saja rumah kediaman sudah ada, fasilitas air sudah ada, listrik pun sudah ada.

Namun memang dia mengatakan untuk udara dan listrik butuh waktu untuk menghubungkan ke semua fasilitas yang akan digunakannya. Dia tidak ingin terburu-buru untuk berkantor di IKN, karenanya kesiapan fasilitas dasar harus sudah ada dulu.IKN, menurutnya kesiapan fasilitas dasar itu harus sudah ada dulu.

"Ruang tidurnya sudah bisa disiapkan, ya kan, kemudian airnya juga sedang dalam proses disiapkan, listriknya juga sebentar lagi masuk. Listriknya sudah ada, tapi untuk masuk ke ruang-ruang yang mungkin perlu waktu," beber Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Selasa (16/7/2024).disiapin, ya kan, kemudian juga airnya juga dalam proses disiapin, listriknya juga sebentar lagi masuk. Listriknya sudah ada, tapi untuk masuk ke ruang-ruang yang ada kan perlu waktu," beber Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Selasa (16/7/2024).

"Ya pokoknya lihatnya tadi, kesiapannya. Kalau itu siap," kata Jokowi ketika ditanya lagi kapan pastinya dia akan berkantor di IKN.Jokowi ketika ditanya lagi kapan pastinya dia akan berkantor di IKN.

Jokowi juga mengungkapkan sejauh ini pembangunan di IKN juga banyak yang mengalami mundur dari target. Hal itu terjadi karena gangguan cuaca, curah hujan yang terlalu tinggi cukup menghambat pekerjaan-pekerjaan di IKN.Jokowi juga mengungkapkan sejauh ini pembangunan di IKN juga banyak yang mengalami mundur dari target. Hal itu terjadi karena gangguan cuaca, curah hujan yang terlalu tinggi cukup menghambat pekerjaan-pekerjaan di IKN.

"Kemarin memang targetnya kan Juli, tapi bisa lihat ke IKN, tiap hari hujan terus, hujan deras banget. Jadi memang banyak pekerjaan yang mundur, dan itu biasa dalam proyek besar," sebut Jokowi.targetnya kan Juli, tetapi kan lihat ke IKN, tiap hari hujan terus, hujan deras banget. Jadi memang pekerjaan banyak yang mundur, dan itu biasa dalam proyek besar," sebut Jokowi.