Holding BUMN Sektor Aviasi dan Pariwisata PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) atau InJourney menginisiasi penandatanganan Nota Kesepahaman antara Eagle Hills Properties LLC dengan Kementerian BUMN di Dubai. Penandatanganan dilakukan oleh Chairman Eagle Hills Properties LLC, Mohamed Ali Alabbar, dengan Menteri BUMN, Erick Thohir.

Menteri BUMN, Erick Thohir, menyatakan optimisme tentang kemitraan strategis ini sebagai upaya untuk memperkuat dan mempercepat transformasi BUMN dalam hal peningkatan Ekosistem Pariwisata di Indonesia dengan nilai mencapai US$ 3 miliar atau sekitar Rp 48,30 triliun.

"Alhamdulillah BUMN dan Eagle Hills telah sepakat bekerja sama dengan nilai investasi hingga US$ 3 miliar dalam ekosistem pariwisata dan infrastruktur Indonesia" ujar Erick dalam keterangannya, Kamis (18/7/2024).

Hal penting dari kerja sama ini meliputi investasi komprehensif dalam pengembangan properti hotel, kawasan bandara, dan ekosistem destinasi pariwisata. Erick menyebut Eagle Hills juga berkomitmen melakukan transfer pengetahuan melalui studi bersama, lokakarya, dan program pelatihan.

Eagle Hills juga siap membantu pengembangan infrastruktur bandara, renovasi dan pengembangan hotel-hotel milik negara untuk menuju standar internasional sebagai bagian dari pengembangan destinasi pariwisata baru. Erick optimistis kerja sama ini kian meningkatkan akselerasi sektor pariwisata Indonesia.

"Perjanjian bersejarah ini mewakili titik balik bagi sektor pariwisata Indonesia. Dengan kerjasama dengan Eagle Hills, kita sedang menjaga momentum pertumbuhan dan pengembangan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam industri pariwisata kita," ucap Erick.

Chairman Eagle Hills Properties LLC, Mohamed Ali Alabbar mengungkapkan keyakinannya terhadap potensi indonesia di masa mendatang.

"Kami percaya bahwa bakat dan kemampuan Indonesia sangat luar biasa. Peluang dan potensi seperti yang telah disampaikan sebelumnya, dimana kita lihat potensinya ketika disampaikan tadi bahwa dapat tumbuh dua kali lipat dari 4% menjadi 8%. Saya harus mengatakan bahwa saya yakin itu dapat tumbuh menjadi 15%" ungkapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Direktur Utama InJourney, Dony Oskaria, turut menyampaikan komitmennya dalam upaya meningkatkan ekosistem pariwisata melalui aset-aset BUMN yang dikelola.

"Kami terus mendukung peningkatan trafik kunjungan wisatawan dan pengembangan sektor pariwisata melalui kolaborasi sektor aviasi, pengembangan layanan hotel hingga penyelenggaraan event wisata dan pengembangan destinasi wisata. Langkah ini diharapkan bisa mendorong kemajuan wisata RI dalam menghadapi persaingan wisata dunia," ujar Dony.

Nota kesepahaman ini berisi kerangka kerja sama yang bertujuan melakukan pengembangan aset-aset Badan Usaha Milik Negara BUMN) yang terkait dengan ekosistem pariwisata. Kerja sama ini merupakan upaya besar meningkatkan pariwisata di Indonesia dengan pelaksanaan program pelatihan dan lokakarya (workshop) bersama, termasuk pertukaran keahlian dan pengetahuan praktik terbaik.

Dari sisi bandar udara dan logistik akan dilakukan kerja sama dalam pertumbuhan lalu lintas internasional, yang didukung oleh interkonektivitas bandar udara yang berfokus pada pariwisata dengan mengembangkan dan meningkatkan infrastruktur bandar udara agar memenuhi standar internasional.

Dalam bidang pelayanan (perhotelan) akan melakukan upaya bersama untuk pengembangan dan peningkatan infrastruktur hotel agar memenuhi standar internasional serta pengembangan merek hotel BUMN menuju pasar internasional. Selain itu, kerjasama ini juga memiliki fokus dalam pengembangan destinasi pariwisata yang berpotensi dikembangkan di Indonesia.

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI berencana membuka Kantor Cabang Luar Negeri (KCLN) baru di Sydney, Australia. Langkah strategis ini sejalan dengan mandat dari Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan bertujuan untuk memperluas jangkauan layanan internasional BNI.

Saat ini, BNI telah berhasil mendirikan KCLN di berbagai kota global seperti London, New York, Seoul, Singapura, Tokyo, Hong Kong, dan Amsterdam. Rencana ekspansi ke Sydney ini didorong oleh pertumbuhan diaspora Indonesia yang signifikan di Australia serta peningkatan hubungan perdagangan antara kedua negara.

Anggota Komisi VI DPR dari PDIP, Evita Nursanty, memberikan dukungan penuh terhadap rencana ekspansi BNI ke Sydney. Dia menilai, pembukaan kantor cabang baru ini akan memfasilitasi diaspora Indonesia dalam mengembangkan bisnis Usaha Kecil, dan Menengah (UKM) di Australia, yang memiliki potensi besar di sektor perdagangan.

"Dalam kunjungan kerja kami ke Australia, kami melihat potensi perdagangan dan diaspora yang sangat besar. Dengan fokus BNI pada international banking, kami sangat mendukung langkah ini," ujar Evita dalam keterangan tertulis, Rabu (17/7/2024).

Kinerja BNI yang gemilang juga mendapat apresiasi. Hingga kuartal I-2024, laba bersih BNI mencapai Rp5,33 triliun, meningkat 2,03% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Selain itu, BNI berhasil menurunkan rasio Non-Performing Loan (NPL) menjadi 2% dan credit cost menjadi 1% persen, mencerminkan komitmen BNI dalam menjaga kesehatan portofolio kreditnya.

"Dengan kinerja yang baik, BNI memiliki peluang besar untuk terus mengembangkan bisnisnya di luar negeri. Selain Australia, potensi besar juga terlihat di Belanda, di mana UKM berkembang pesat," tambah Evita.

Rencana pembukaan kantor cabang di Sydney ini merupakan langkah strategis BNI dalam mendukung pertumbuhan UKM diaspora dan memperkuat kehadiran internasionalnya, sejalan dengan visi menjadi bank terdepan di kancah global.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru melakukan pertemuan kenegaraan dengan Presiden Uni Emirat Arab Mohammed Bin Zayed (MBZ) di Istana Qasr Al Watan, Abu Dhabi. Di depan MBZ, dia memamerkan hubungan dagang antara Indonesia dan UEA yang makin erat.

Salah satunya dengan selesainya perundingan Indonesia-United Arab Emirates Comprehensive Economic Partnership Agreement (IUAE-CEPA). Implementasi perjanjian dagang komprehensif ini telah resmi berlaku per 1 September 2023.

Dari sisi perdagangan antara Indonesia dan UEA terjadi peningkatan yang cukup signifikan. Perdagangan 2015 sampai 2023 mengalami peningkatan 52%. Pada 2023 mencapai US$ 3,28 miliar dengan catatan surplus US$ 290 juta.

"Alhamdulillah perundingan CEPA telah selesai dan UEA adalah negara timur tengah pertama yang memiliki kerja sama CEPA dengan Indonesia," beber Jokowi dalam pertemuan, Rabu (17/7/2024).

Jokowi juga menyambut baik kerja sama sistem pembayaran antara Bank Indonesia (BI) dan The Central Bank of the UAE (CBUAE). Memorandum of Understanding (MoU) diteken kedua belah pihak pada Mei 2024 untuk mendukung peningkatan hubungan perdagangan antara kedua negara melalui pembentukan kerangka kerja yang mendorong penggunaan mata uang lokal untuk transaksi bilateral.

MoU tersebut menjabarkan kerangka kerja yang terdiri dari berbagai elemen untuk memfasilitasi penyelesaian transaksi perdagangan lintas batas dalam dua mata uang nasional dalam hal ini Dirham UEA dan Rupiah Indonesia. MoU itu juga menjelaskan jenis transaksi yang memenuhi syarat dan memungkinkan untuk mendukung pengembangan pasar keuangan.

"Saya yakin semua ini akan memberikan manfaat positif bagi perdagangan kedua negara," tegas Jokowi.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta optimistis ekonomi daerahnya akan meningkat hingga 6-7% walau ibu kota pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur.

Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda DKI Jakarta, Sri Haryati, mengatakan ekonomi Jakarta tumbuh 4,78% dari bulan sebelumnya. Sedangkan inflasi pada Juni sebesar 2,23%. Menurutnya, apabila inflasi di Jakarta tak terkendali, ekonomi RI bisa terpuruk.

"Jakarta sebagaimana kita ketahui adalah pusat perekonomian Indonesia menyumbang 16-17%, yang terakhir 16,96% dari ekonominya Jakarta," kata Sri dalam acara Press Conference & Sosialisasi JITEX 2024 di Balai Kota Jakarta, Rabu (17/7/2024).

Dengan demikian, Jakarta masih punya peran vital meski ibu kota pindah ke IKN. Sebagai upaya menjaga keberlangsungan ekonomi di Jakarta dan menuju Jakarta Global City usai pemindahan ibu kota, Pemprov DKI bekerja sama dengan PT PricewaterhouseCoopers (PWC) Consulting Indonesia.

"Berdasarkan studi yang kita lakukan bersama PWC, disampaikan bahwa walaupun ibu kota pindah, jika strategi-strategi yang kita lakukan dapat kita lakukan dengan baik, bahkan pertumbuhan ekonomi kita bisa naik ke 6-7%" ujarnya.

Sri mengatakan, saat ini Jakarta berada di posisi 74 dari 156 kota global menurut Global City Index (GCI). Demi mewujudkan Jakarta yang kompetitif sebagai global city, pihaknya diminta untuk bekerja sama dengan sejumlah stakeholder, salah satunya Kearney Global Management Consulting Firm.

Dari sana, dilakukan identifikasi terkait bagian-bagian mana dari Jakarta yang perlu ditingkatkan agar peringkat terus naik. Ditemukan salah satunya yakni perlu didorong perkembangan aktivitas perdagangan yang merupakan komponen paling besar dari struktur ekonomi Jakarta.

"Karena kalau lihat dari struktur ekonomi Jakarta saat ini yang paling besar tetap di trading. Nah kalau lihat dari Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) atau yang bisa kita sebut investasi. Investasi kita itu masih sekitar 30%. Ini yang perlu kita tingkatkan," kata Sri.

Untuk mendorong hal tersebut, ada sejumlah strategi yang disiapkan untuk mendorong ekonomi Jakarta, antara lain bagaimana pengembangan perdagangan, pameran, pariwisata, dan ekonomi kreatif sebagai motor penggerak ekonomi Jakarta ke depan. Hal ini termasuk mendorong pelaksanaan acara-acara berskala internasional di Jakarta.

"Kami di sini sesuai arahan Pak Gubernur (Heru Budi Hartono), Pak Sekda (Joko Agus Setyono) adalah bagaimana Jakarta terus bekerja sama dengan seluruh stakeholder yang terkait dalam menciptakan event-event yang sifatnya internasional," pungkasnya.

Harga tiket pesawat di Indonesia sedang meroket. Pemerintah sendiri sampai membentuk Satgas Supervisi Harga Tiket Angkutan Penerbangan Nasional.

Pengamat penerbangan Alvin Lie mengatakan sebetulnya penurunan tiket pesawat bisa dilakukan dengan mudah oleh pemerintah. Hal itu dilakukan dengan cara memangkas beban biaya yang membebani maskapai, khususnya sederet beban pajak.

Alvin menjelaskan selama ini maskapai dibebankan sederet pajak dan pungutan. Mulai dari urusan bahan bakar misalnya, dalam pembelian avtur banyak sekali beban tambahan yang mesti dibayar. Mulai dari PNBP 0,25% oleh BPH Migas, PPN 11% untuk avtur domestik, hingga throughput fee yang diberikan ke pengelolaan bandara.

Kemudian untuk mendatangkan pesawat ataupun suku cadangnya maskapai dibebani sederet pajak hingga bea masuk.

Sementara itu ketika maskapai menjual tiket kepada masyarakat, masih harus ditambah biaya PPN 11%, biaya asuransi Jasa Raharja, dan juga biaya Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U) yang dibayarkan ke pengelola bandara.

"Kalau mau turunkan harga tiket, pangkas beban dan biaya, dan pajaknya itu otomatis akan turun. Kalau tiket domestik dibebaskan PPN 11% aja, langsung turun pasti harga tiket," beber Alvin Lie kepada detikcom, Rabu (17/7/2024).

Menurutnya Kementerian Keuangan seharusnya bisa mengotak-atik kebijakan PPN untuk pembelian avtur dan tiket. Sementara itu Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian bisa mengatur ulang kebijakan pajak dan bea masuk untuk komponen suku cadang pesawat.

Mantan anggota Ombudsman itu mengatakan semua pihak juga tidak bisa hanya menyalahkan maskapai. Bahkan untung mendapatkan untung saja, sejauh ini tarif batas atas dan bawah penerbangan belum pernah disesuaikan sejak 2019, meskipun sempat ada keringanan fuel surcharge beberapa kali karena naiknya harga avtur.

"Kalau dari airline sudah habis-habisan sejak 2019 tarifnya mereka nggak bokeh naik. Ini malah PJP2U sudah naik dua kali," kata Alvin.

Pengamat penerbangan Gatot Rahardjo juga sepaham dengan Alvin Lie. Dia menilai memang butuh dorongan politik alias political will dari pemerintah pada sektor penerbangan untuk menurunkan harga tiket pesawat.

Menurutnya, sektor penerbangan di negara lain pun banyak mendapatkan keringanan. Tidak seperti Indonesia yang justru terkena banyak beban. Gatot menilai keringanan beban-beban pajak, bea masuk, dan kemudahan proses impor pesawat dan spareparts harusnya diberikan pemerintah.

"Sebenarnya secara garis besar itu terkait political will dari pemerintah terhadap sektor penerbangan. Di negara lain, sektor transportasi udara ini dianggap sebagai sektor yang sangat penting sehingga mendapat perlakuan khusus," kata Gatot saat dihubungi detikcom.

Gatot mengatakan pemerintah tak perlu khawatir kehilangan penerimaan negara dengan adanya keringanan pajak ataupun bea masuk. Pasalnya, sektor transportasi macam bisnis penerbangan dapat memberikan efek ekonomi yang besar ke berbagai sektor.

"Memang pemerintah akan kehilangan pendapatan dari pajak dan bea masuk. Tapi pemerintah bisa mendapatkan pemasukan dari trickle down effect penerbangan misalnya dari pariwisata, perdagangan, dan lain-lain. Ini bisa dilihat misalnya di Singapura, Dubai, dan lain-lain," papar Gatot.

Dia juga yakin bila ada dorongan politik dari pemerintah untuk meringankan industri penerbangan, bukan tidak mungkin tiket pesawat bisa turun harganya. Ujungnya, masyarakat luas yang akan menjadi penumpang juga yang mendapatkan keuntungan.

"Kalau ada political will tersebut, biaya-biaya penerbangan akan lebih rendah dan tentu saja akan berimbas pada harga tiket," tegas Gatot.

Solusi Pamungkas Bila Mau Tiket Pesawat Tak Lagi Meroket

Harga tiket pesawat di Indonesia sedang meroket. Pemerintah sendiri sampai membentuk Satgas Supervisi Harga Tiket Angkutan Penerbangan Nasional.

Pengamat penerbangan Alvin Lie mengatakan sebetulnya penurunan tiket pesawat bisa dilakukan dengan mudah oleh pemerintah. Hal itu dilakukan dengan cara memangkas beban biaya yang membebani maskapai, khususnya sederet beban pajak.

Alvin menjelaskan selama ini maskapai dibebankan sederet pajak dan pungutan. Mulai dari urusan bahan bakar misalnya, dalam pembelian avtur banyak sekali beban tambahan yang mesti dibayar. Mulai dari PNBP 0,25% oleh BPH Migas, PPN 11% untuk avtur domestik, hingga throughput fee yang diberikan ke pengelolaan bandara.

Kemudian untuk mendatangkan pesawat ataupun suku cadangnya maskapai dibebani sederet pajak hingga bea masuk.

Sementara itu ketika maskapai menjual tiket kepada masyarakat, masih harus ditambah biaya PPN 11%, biaya asuransi Jasa Raharja, dan juga biaya Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U) yang dibayarkan ke pengelola bandara.

"Kalau mau turunkan harga tiket, pangkas beban dan biaya, dan pajaknya itu otomatis akan turun. Kalau tiket domestik dibebaskan PPN 11% aja, langsung turun pasti harga tiket," beber Alvin Lie kepada detikcom, Rabu (17/7/2024).

Menurutnya Kementerian Keuangan seharusnya bisa mengotak-atik kebijakan PPN untuk pembelian avtur dan tiket. Sementara itu Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian bisa mengatur ulang kebijakan pajak dan bea masuk untuk komponen suku cadang pesawat.

Mantan anggota Ombudsman itu mengatakan semua pihak juga tidak bisa hanya menyalahkan maskapai. Bahkan untung mendapatkan untung saja, sejauh ini tarif batas atas dan bawah penerbangan belum pernah disesuaikan sejak 2019, meskipun sempat ada keringanan fuel surcharge beberapa kali karena naiknya harga avtur.

"Kalau dari airline sudah habis-habisan sejak 2019 tarifnya mereka nggak bokeh naik. Ini malah PJP2U sudah naik dua kali," kata Alvin.

Pengamat penerbangan Gatot Rahardjo juga sepaham dengan Alvin Lie. Dia menilai memang butuh dorongan politik alias political will dari pemerintah pada sektor penerbangan untuk menurunkan harga tiket pesawat.

Menurutnya, sektor penerbangan di negara lain pun banyak mendapatkan keringanan. Tidak seperti Indonesia yang justru terkena banyak beban. Gatot menilai keringanan beban-beban pajak, bea masuk, dan kemudahan proses impor pesawat dan spareparts harusnya diberikan pemerintah.

"Sebenarnya secara garis besar itu terkait political will dari pemerintah terhadap sektor penerbangan. Di negara lain, sektor transportasi udara ini dianggap sebagai sektor yang sangat penting sehingga mendapat perlakuan khusus," kata Gatot saat dihubungi detikcom.

Gatot mengatakan pemerintah tak perlu khawatir kehilangan penerimaan negara dengan adanya keringanan pajak ataupun bea masuk. Pasalnya, sektor transportasi macam bisnis penerbangan dapat memberikan efek ekonomi yang besar ke berbagai sektor.

"Memang pemerintah akan kehilangan pendapatan dari pajak dan bea masuk. Tapi pemerintah bisa mendapatkan pemasukan dari trickle down effect penerbangan misalnya dari pariwisata, perdagangan, dan lain-lain. Ini bisa dilihat misalnya di Singapura, Dubai, dan lain-lain," papar Gatot.

Dia juga yakin bila ada dorongan politik dari pemerintah untuk meringankan industri penerbangan, bukan tidak mungkin tiket pesawat bisa turun harganya. Ujungnya, masyarakat luas yang akan menjadi penumpang juga yang mendapatkan keuntungan.

"Kalau ada political will tersebut, biaya-biaya penerbangan akan lebih rendah dan tentu saja akan berimbas pada harga tiket," tegas Gatot.

Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan atau Zulhas merespons terkait dirinya yang sempat didemo buruh. Demo yang disuarakan bahwa Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) 8 tentang Kebijakan Impor telah menyebabkan banjir barang impor masuk ke Indonesia.

Namun, Zulhas menyebut tuduhan itu salah sasaran jika ditujukan kepada dirinya karena dia tidak mengikuti rapat terbatas terkait revisi Permendag 36 menjadi Permendag 8.

"Jadi kalau ada yang demo mengatakan Menteri Perdagangan mengobral Permendag, salah! Saya melaksanakan perintah ratas," kata dia dalam sambutannya dalam peluncuran Jakarta Muslim Fashion Week di Kementerian Perdagangan, Jakarta Pusat, Rabu (17/7/2024).

Zulhas menjelaskan awalnya dirinya membentuk Permendag 36 untuk mengatasi banjirnya impor. Menurutnya kebijakan sudah baik untuk mengatasi banjirnya barang impor.

Namun, saat dirinya berada di Peru, ada keputusan dari rapat koordinasi terbatas (ratas) untuk merevisi Permendag 36 direvisi menjadi 8. Revisi Permendag itu dilakukan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita berdasarkan rapat dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Di sini (Indonesia) rupanya barang numpuk. Kejadian itu saat saya di Peru, karena numpuk, Menko, Menteri Perindustrian, Menkeu, Jaksa Agung, dengan Presiden agar itu dikembalikan agar lancar. Maka Permendag 36 yang bagus itu, hari itu juga direvisi," kata dia.

"Saya ditelepon pak Menko, 'Kalau Pak Mendag nggak bisa teken, maka akan diteken Meneko Perekonomian'. Saya bilang jangan, saya menterinya saya yang tandatangan," tambahnya.

Sebelumnya, elemen buruh pernah berdemo di Kementerian Perdagangan (Kemendag), Rabu (3/7). Mereka bahkan memblokir Jalan Ridwan Rais agar bisa diterima perwakilan Kemendag.

Dalam tuntutan buruh ada terkait Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor. Presiden Partai Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal meminta agar pencabutan Permendag 8 Tahun 2024.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atau Zulhas mengumumkan bahwa Satuan Tugas (Satgas) impor ilegal akan terbentuk Jumat ini. Artinya, pekan ini juga Satgas itu akan bertugas memberantas barang impor ilegal.

"Bagaimana caranya menghadapi banjirnya barang-barang impor ilegal? Saya sudah ketemu Kapolri, ketemu Jaksa Agung, mudah-mudahan Jumat besok Satgas sudah terbentuk," kata dia dalam sambutannya dalam peluncuran Jakarta Muslim Fashion Week di Kementerian Perdagangan, Jakarta Pusat, Rabu (17/7/2024).

Ia mewanti-wanti bagi pelaku usaha yang nakal menjual dan mengimpor barang ilegal akan diberantas oleh Satgas.

"Hati-hati yang ilegal, yang dagang barang-barang impor nggak jelas. Hati-hati... minggu-minggu kita akan terjang semua. Saya sudah detail dari kepolisian, jaksa agung, dan pelaku usaha," jelasnya.

Zulhas mengatakan langkah itu untuk melindungi produk dalam negeri, termasuk juga untuk jenama fesyen. "Yang main-main masukin barang ilegal. Ini untuk melindungi fesyen kita. Kita akan lalukan yang terbaik," pungkasnya.

Sebagai informasi, sebelumnya Zulhas telah melangsungkan pertemuan tertutup dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin di Kejaksaan Agung, Selasa (16/7). Setelah itu dia juga bertemu dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Saat ditemui usai bertemu Jaksa Agung, Zulhas mengatakan kedatangannya untuk meminta dukungan kepada Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam penyelesaian polemik barang impor ilegal yang membanjiri Tanah Air.

"Saya koordinasi, bertemu, mendiskusikan, sekaligus minta dukungan apa yang akhir-akhir ini jadi polemik di media. Mengenai terancam tutupnya industri tekstil, pakaian jadi, elektronik, alas kaki, beauty, dan baja," kata Zulhas di Kejagung, Jakarta Selatan, Selasa (16/7/2024).

Ketua Umum Himpunan Peritel & Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) Budihardjo Iduansjah menyambut baik rencana pembentukan satuan tugas (Satgas) Impor Ilegal untuk membantu memberantas produk-produk ilegal yang membanjiri Tanah Air. Menurutnya hal ini lebih baik ketimbang penetapan tarif Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMPT) dan pengenaan Bea Masuk Anti-Dumping (BMAD).

Menurut Budi, selama 3 tahun implementasi dari kebijakan BMPT dan BMAD di Indonesia, belum ada hasil yang signifikan dalam memberantas impor ilegal. Dengan demikian, menurutnya kebijakan tersebut kurang efektif.

"Menurut saya itu sudah dilakukan 3 tahun kan, tapi untuk safeguard itu kan hasilnya tetap begitu. Artinya kan nggak efektif obatnya. Obatnya bukan itu, ya ini Satgas," kata Budi, dalam acara Press Conference & Sosialisasi JITEX 2024 di Balai Kota Jakarta, Rabu (17/7/2024).

Budi sendiri menilai, pembentukan Satgas Impor Ilegal ini bisa menjadi solusi dari permasalahan impor illegal di Indonesia asalkan dijalankan secara tepat dan konsisten.

Pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan seluruh anggota menyangkut permasalahan impor ini. Harapannya, ke depan kehadiran satgas ini juga akan mendatangkan kemudahan atas aktivitas impor resmi.

"Supaya kami itu jangan minta 1.000 biji dikasihnya 100. Kami minta kalau minta seribu dipenuhi aja, karena kami kan sudah bayar semua pajak. Artinya malah negara diuntungkan kalau kita impor resmi," ujarnya.

Di samping itu, selama proses pembentukan Satgas Impor Ilegal ini pihaknya juga turut diminta untuk memberi masukan. Ia optimistis, satgas ini akan mampu membantu menangani kondisi terancamnya industri dalam negeri dengan produk impor.

"Respon positif begitu. Udah ketemu Jaksa Agung, Kapolri, ya itu bagus. Artinya kan memang yang diperlukan kan bukan lagi aturannya dinaikin bea masuk, tapi lebih diurusin kan pengawasannya. Kenapa sih jadi pabrik-pabrik tutup ya karena barang murah yang tidak resmi," tandasnya.

Sebagai tambahan informasi, Kementerian Perdagangan (Kemendag) tengah menggeber pembentukan Satgas Impor Ilegal. Ditargetkan satgas tersebut sudah bisa beroperasi pada pekan ini.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan, semakin cepat Satgas Impor Ilegal ini bertugas akan semakin baik. Hal ini disampaikannya usai bertemu dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin dalam rangka meminta dukungan atas penyelesaian permasalahan impor ilegal serta pembentukan satgas ini.

"Saya sudah matur ke Pak Jaksa Agung (ST Burhanuddin), lebih cepat lebih bagus. Mudah-mudahan minggu ini, karena ini sudah dalam keadaan darurat!," kata Zulhas, ditemui di Kejaksaan Agung (Kejagung), Jakarta Selatan, Selasa (16/7/2024).

Zulhas menjelaskan, setidaknya akan ada tiga pihak di luar Kementerian Perdagangan (Kemendag) yang akan terlibat dalam satgas ini. Pihak tersebut antara lain kepolisian, Kementerian Perindustrian, serta Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia.

"Kami minta dukungan Pak Jaksa Agung, kita bikin tim (Satgas) untuk melihat ke lapangan. Setelah ditemukan, kita serahkan proses hukum ke kejaksaan agar kita bisa mengurangi yang barang-barang masuk secara ilegal ini untuk melindungi industri tujuh macam itu," ujar dia.

Simak Video 'Berantas Barang Impor Ilegal, Mendag Zulhas Gandeng Kejagung':

[Gambas:Video 20detik]

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengungkap masih banyak pemrakarsa sistem komunikasi kabel laut (SKKL) yang belum mematuhi aturan berlaku. Hal ini mengancam keberlangsungan operasi kabel dan bisa mengganggu kelestarian ekosistem.

"Pengaturan dimaksudkan agar penggelaran pipa maupun kabel dapat selaras dengan rencana tata ruang atau rencana zonasi. Namun dalam pelaksanaannya, terdapat berbagai kendala, baik karena faktor alam maupun teknis. Untuk itu, perlu kajian lebih dalam, sehingga penggelaran pipa maupun kabel dilaksanakan tanpa melanggar aturan yang berlaku," ungkap Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP, Pung Nugroho Saksono, dalam keterangannya, Rabu (17/7/2024).

Hal itu diungkapkannya saat Forum Group Discussion (FGD) tentang Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut Kegiatan Instalasi SKKL di Jakarta. Ia menyebu penggelaran SKKL diatur dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Alur Pipa dan/atau Kabel Bawah Laut.

Pada keputusan itu tertera peta dan daftar koordinat 43 segmen Alur Pipa Bawah laut, 217 segmen Alur Kabel Bawah Laut, dan 209 Beach Main Hole (BMH). Terdapat juga empat lokasi landing stations yang ditetapkan yakni di Batam, Kupang, Manado, dan Jayapura.

Regulasi tersebut juga mewajibkan pemrakarsa SKKL untuk mengurus perizinan dasar yakni Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) ketika akan melakukan pergelaran di ruang laut.

Selain itu, sebagai pemegang PKKPRL, pemrakarsa diwajibkan untuk menyerahkan laporan tahunan sebagai bagian dari pengendalian dan pengawasan oleh regulator.

Asisten Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Media dan Komunikasi Publik Doni Ismanto menambahkan pihaknya menemukan masih banyak pemilik SKKL yang belum memenuhi aturan seperti penggelaran kabel tanpa PKKPRL atau menggelar di luar koordinat yang telah ditetapkan di PKKPRL.

"Dari sekitar 22 PKKPRL yang dikeluarkan oleh KKP untuk kegiatan SKKL sepanjang periode 2021-2024, terdapat lima pelanggaran. Kalau dipersentase, sekitar 22 persen tingkat pelanggarannya, lumayan tinggi, makanya perlu ditingkatkan kepatuhan dari pemrakarsa terhadap komitmen di PKKPRL," kata Doni.

Doni juga mengungkapkan saat ini KKP sedang menimbang adanya grading bagi setiap calon pemrakarsa yang akan mengajukan PKKPRL untuk SKKL dengan salah satu penilaian adalah kepatuhan terhadap regulasi.

"Misalnya kita berikan label hijau, kuning, merah. Jika merah, artinya calon pemrakarsa punya rekam jejak sering tidak patuh dan harus diwaspadai dalam pemberian izin," ulasnya.

Lebih lanjut, Doni menjelaskan alasan pemerintah mengatur penggelaran SKKL agar tidak terjadi tumpang tindih kepentingan lantaran banyaknya aktivitas di ruang laut.

Hal ini karena kabel yang digelar di luar ketentuan sejatinya berpotensi rusak, misalnya, terkena jangkar kapal dan lainnya. Selain itu, penggelaran kabel dikhawatirkan melintasi kawasan konservasi tanpa izin yang dapat mengganggu kelestarian ekosistem.

Ia mengingatkan besarnya potensi penggelaran SKKL dari luar negeri memanfaatkan perairan Indonesia seiring memanasnya hubungan geopolitik Amerika Serikat (AS) dan China karena Laut China Selatan tak mudah dilewati.

"Kita sebagai negara melihat peluang tersebut, dengan menjaga kepentingan dalam negeri yang mewajibkan pemilik SKKL dari luar negeri untuk bermitra dengan operator kabel lokal dan mewajibkan landing stations sesuai regulasi. Kehadiran landing stations secara teknis dan kedaulatan digital nilainya lebih tinggi ketimbang landing points, ini kita tegakkan dengan menjalankan Kepmen KP No 14/21," tegasnya.

Indonesia Aquaculture Business Forum 2024

Indonesia Aquaculture Business Forum 2024

Nomor Induk Kependudukan (NIK) secara resmi digunakan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sejak Senin (1/7) kemarin. Pemadanan ini harus dilakukan WP sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 112 Tahun 2022.

Sebelumnya Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat (P2 Humas) DJP Dwi Astuti mengatakan sejalan dengan diintegrasikannya NIK sebagai NPWP, maka seluruh pelayanan DJP hanya dapat diakses menggunakan NIK bagi WP Orang Pribadi dalam negeri.

Dengan begitu, wajib pajak pribadi yang belum memadankan NIK dengan NPWP hingga tenggat waktu yang diberikan DJP dapat terkendala dalam mengakses layanan perpajakan yang mensyaratkan NPWP. Misalkan saja melakukan pelaporan SPT dan lain sebagainya.

"Bagi WP Orang Pribadi yang belum melakukan pemadanan NIK-NPWP pada saat implementasi penuh nantinya akan terkendala dalam mengakses layanan perpajakan, termasuk layanan administrasi pihak lain yang mensyaratkan NPWP, karena seluruh layanan tersebut akan menggunakan NIK sebagai NPWP," kata Dwi kepada detikcom beberapa waktu lalu.

Karena itu pihak DJP terung mengimbau wajib pajak untuk segera melakukan pemadanan NIK dengan NIPW, agar yang bersangkutan lebih mudah dalam mengakses layanan perpajakan nantinya.

"Untuk itu, DJP senantiasa melakukan edukasi dan mengimbau masyarakat untuk segera memadankan NIK sebagai NPWP melalui situspajak.go.id, agar lebih mudah dalam mengakses layanan perpajakan pada saat dilakukan diimplementasikan penuh nantinya," pungkasnya.

lantas apa saja layanan yang tidak bisa digunakan jika belum padankan NIK dengan NPWP? Melansir dari Instagram resmi DJP, berikut 21 layanan pajak yang memerlukan NIK sebagai NPWP:

1. Portal NPWP 16 (https://portalnpwp.pajak.go.id/)
2. Account DJP Online (https://account.pajak.go.id/)
3. Info KSWP (https://infokswp.pajak.go.id/)
4. E-Bupot 21 (https://ebupot2126.pajak.go.id/)
5. E-Bupot Unifikasi (https://unifikasi.pajak.go.id/)
6. E-Bupot Unifikasi Instansi Pemerintah (https://ebupotip.pajak.go.id/)
7. E-Objection (https://eobjection.pajak.go.id/)
8. E-Registration (https://ereg.pajak.go.id/)
9. E-Filing (https://efiling.pajak.go.id/)
10. Rumah Konfirmasi (https://rumahkonfirmasi.pajak.go.id/)
11. E-PHTB DJP Online (https://ephtb.pajak.go.id/)
12. E-PBK (https://epbk.pajak.go.id/)
13. E-SKD (https://eskd.pajak.go.id/)
14. E-SKTD (https://sktd.pajak.go.id/)
15. E-Reporting Investasi dan Deviden (https://ereportinginvestasi.pajak.go.id)
16. E-PHTB Notaris (https://ephtbnotarisppat.pajak.go.id)
17. E-Reporting PPS (https://ereportingpps.pajak.go.id)
18. E-SPOP (https://pbb.pajak.go.id)
19. E-Reporting Insentif (https://ereportingfasilitas.pajak.go.id/)
20. Fasilitas Insentif (https://fasilitasinsentif.pajak.go.id/)
21. Perpanjangan SPT Tahunan (https://perpanjanganspt.pajak.go.id/)

Cara Cek NIK Sudah Padan dengan NPWP

Setiap wajib pajak perlu mengecek apakah NIK yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) sudah dipadankan dengan NPWP atau belum.

Sebab, wajib pajak yang belum mengintegrasikan NIK dan NPWP akan mengalami kesulitan mengakses layanan perpajakan mulai bulan depan. Guna mengetahuinya, ikuti langkah-langkah berikut:

1. Masuk ke lamanereg.pajak.go.id

2. Gulir halaman ke bawah dan klik "Cek NPWP" atau dapat juga mengklik langsung di lamanereg.pajak.go.id/ceknpwp

3. Masukkan NIK, nomor Kartu Keluarga (KK), dan kode captcha

4. Setelah selesai, klik "Cari" untuk mengetahui apakah NIK sudah terintegrasi dengan NPWP.

Selanjutnya, halaman akan menampilkan hasil pencarian yang terdiri dari NPWP, nama wajib pajak (WP), Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama terdaftar, dan status aktif atau tidaknya.

NIK yang telah terdaftar NPWP akan ditunjukkan dengan keterangan 'Valid' di kolom Status NPWP.

Cara Padankan NIK dengan NPWP

Pemadanan atau validasi NIK menjadi NPWP bisa dilakukan oleh wajib pajak secara mandiri melalui situs resmi yang sudah disiapkan (https://www.pajak.go.id) menggunakan identitas/NPWP masing-masing. Berikut langkah padankan NIK dengan NPWP.

1. Masuk ke laman DJP Online situspajak.go.id

2. Lakukan login dengan memasukkan NPWP, beserta kata sandi, dan kode keamanan (captcha) yang tersedia. Setelah berhasil login, maka masuk ke menu utama 'Profil'

3. Pada menu 'Profil' itu akan menunjukkan status validitas data utama yang anda miliki, apakah 'Perlu Dimutakhirkan' atau 'Perlu Dikonfirmasi'. Status ini menandakan, bahwa anda perlu melakukan validasi NIK

4. Pada halaman menu 'Profil' akan terdapat pula 'Data Utama' dan akan menemukan kolom NIK/NPWP (16 digit). Pada kolom tersebut, anda harus memasukkan NIK yang berjumlah 16 digit

5. Jika sudah selesai, kemudian klik 'Validasi'. Sistem akan melakukan validasi dengan data yang tercatat di Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil)

6. Kemudian jika data dinyatakan valid, sistem akan menampilkan notifikasi informasi bahwa data telah ditemukan. Lalu, klik 'Ok' pada notifikasi itu

7. Selanjutnya, pilih menu 'Ubah Profil'

8. Pada bagian ubah profil, anda juga dapat melengkapi bagian data klasifikasi lapangan usaha (KLU) dan anggota keluarga

9. Jika sudah selesai melengkapi profil dan tervalidasi, maka anda sudah dapat menggunakan NIK untuk melakukan login ke DJP Online.

Apabila validasi gagal karena NIK dan KK tidak sesuai dengan data kependudukan, wajib pajak dapat menghubungi kantor Dukcapil untuk konfirmasi mengenai ketidaksesuaian data tersebut.

Selain dilakukan secara online, untuk padankan NIK dengan NPWP wajib pajak juga bisa melalui call centre Kring Pajak 1500200, atau datang langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdekat.

Setoran dividen dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tercatat meningkat drastis pada tahun 2023. Berdasarkan data Kementerian BUMN yang dikutip pada Jumat (12/7/2024), kontribusi perseroan BUMN terhadap negara dalam bentuk dividen mencapai Rp 81 triliun pada 2023.

Realisasi itu naik 102,5% secara year on year dibandingkan dengan setoran tahun 2022 sebesar Rp 40 triliun. Secara keseluruhan, total kontribusi BUMN terhadap negara termasuk pajak dan PNBP lainnya mencapai Rp636 triliun pada 2023. Pencapaian itu tersebut juga tumbuh dari Rp591 triliun untuk periode 2022.

Dari sisi kontributor dividen tertinggi untuk periode 2023, daftar lima teratas ditempati oleh BRI, Pertamina, Bank Mandiri, Telkom dan MIND ID. Apabila dirinci, BRI menyetor dividen total senilai Rp 23,2 triliun pada 2023, Pertamina Rp 14 triliun dan Bank Mandiri Rp 12,8 triliun. Adapun, Telkom dan MIND ID masing-masing berkontribusi Rp 8,6 triliun dan Rp 7,5 triliun.

Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengungkapkan bahwa BUMN secara grup mengkontribusikan 20% pendapatan negara pada periode tahun 2023.

"Perbaikan struktur, transformasi budaya maupun keuangan yang dilakukan BUMN juga ikut dirasakan masyarakat sebagai pemegang saham emiten BUMN," ujar Tiko dalam keterangannya, dikutip Rabu (17/7/2024).

Pada kesempatan terpisah, Direktur Utama BRI, Sunarso menegaskan bahwa BRI sebagai perusahaan BUMN, memiliki peran sebagai agent value creator dan agent of development. Agar dapat menjalankan fungsi tersebut secara simultan, BRI harus mencetak keuntungan.

Sunarso menekankan bahwa sebagai 'bank rakyat', keuntungan yang diperoleh BRI pun pada akhirnya akan kembali ke negara sebagai pemegang saham mayoritas, selanjutnya dipergunakan untuk kepentingan rakyat Indonesia melalui berbagai program pemerintah.

"Dengan memperoleh keuntungan atau economic value, maka perusahaan BUMN bisa memiliki modal untuk menciptakan social value sehingga ekonomi akan berputar. BRI sudah membuktikan bahwa selama ini bisa menjalankan peran economic value dan social value secara simultan," ujar Sunarso.

Tanggapan Pengamat soal BUMN Uji Coba Kerja 4 Hari Dalam Seminggu

Tanggapan Pengamat soal BUMN Uji Coba Kerja 4 Hari Dalam Seminggu

Presiden terpilih Prabowo Subianto disebut-sebut telah mengantongi nama menteri keuangan (menkeu). Hal itu diungkap Ekonom Verdhana Sekuritas Heriyanto Irawan.

Terkait kabar tersebut, Ketua Dewan Pakar PAN Dradjad Wibowo meminta kepada semua pihak tidak menyebar pernyataan yang spekulatif terkait calon menkeu. Mantan Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka itu menilai, Prabowo tentu akan memilih yang terbaik.

"Siapapun sebaiknya tidak usah menyebar pernyataan yang spekulatif dan kontraproduktif tentang calon anggota kabinet, termasuk calon Menkeu. Pak Prabowo tentu akan memilih yang terbaik dan paling cocok untuk setiap portofolio. Tentu ada masukan mas Gibran dan para Ketum KIM," katanya kepada detikcom, Rabu (17/7/2024).

Ia mengatakan, tak akan memberikan keterangan spekulatif. Apalagi, sekarang rupiah banyak dipengaruhi faktor psikologis.

"Jadi siapapun, mohon jangan sok tahu atau ge-er lah. Maafkan jika saya agak keras, karena berbagai spekulasi akhir-akhir ini sudah berdampak negatif terhadap APBN 2024 dan utang BI," katanya.

Sebelumnya, Ekonom Verdhana Sekuritas, Heriyanto Irawan mengaku sudah berdiskusi dengan menteri keuangan yang ditunjuk. Heriyanto mengatakan menteri keuangan Prabowo-Gibran meminta saran kepadanya terkait market friendly.

Hal ini untuk menanggapi berita heboh di Financial Times soal wawancara dengan Hashim Djojohadikusumo seputar rencana utang ke depan.

"Kebetulan minggu lalu ada lagi berita dari Financial Times tentang interview. Pagi-pagi saya di-texting dari menteri keuangan yang akan datang, minta tanggapan yang market friendly gitu," kata Heriyanto dalam acara Market Outlook 2024.

Simak juga Video 'Pesan Menko Polhukam ke Polri: Beradaptasi dengan Teknologi Digital':

[Gambas:Video 20detik]