Jakarta (ANTARA) - Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) memulai penyelidikan perpanjangan tindakan pengamanan perdagangan/TPP (safeguard measures) terhadap impor barang pakaian dan aksesori pakaian.

Ketua KPPI Franciska Simanjuntak mengatakan, penyelidikan tersebut didasarkan pada permohonan Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API). API mengajukan penyelidikan perpanjangan TPP mewakili industri dalam negeri untuk 131 nomor Harmonized System (HS) delapan digit sesuai dengan Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) Tahun 2022.

"KPPI mengindikasikan bahwa masih terjadi kerugian serius atau ancaman kerugian serius yang dialami pemohon, serta belum optimalnya penyesuaian struktural yang baru mencapai 63 persen. Oleh karena itu, pemohon masih membutuhkan waktu tambahan untuk menyelesaikan program penyesuaian struktur," ujar Franciska melalui keterangan di Jakarta, Sabtu.

Komoditas yang dimaksud berasal dari Tiongkok, Bangladesh, Singapura, Vietnam, Turki, Kamboja, India, dan Maroko.

KPPI mencatat, impor utama pakaian dan aksesori pakaian berasal dari beberapa negara, di antaranya Tiongkok sebesar 35,27 persen, Bangladesh sebesar 16,11 persen, Singapura sebesar 9,25 persen, Vietnam sebesar 9,08 persen, Turki sebesar 5,82 persen, Kamboja sebesar 5,08 persen, India sebesar 4,79 persen, dan Maroko sebesar 3,31 persen.

Selain delapan negara tersebut, pangsa impor negara berkembang masih di bawah 3 persen dari total impor 2023.

KPPI mengundang semua pihak yang memiliki kepentingan untuk mendaftarkan diri sebagai interested parties selambat-lambatnya pada 15 November 2024.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah tengah menyiapkan sejumlah upaya untuk menyelamatkan industri tekstil.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah akan menerapkan kebijakan Bea Masuk Antidumping (BMAD) dan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) atau safeguard untuk menyelamatkan industri tekstil.

"Pemerintah menyiapkan ada beberapa langkah untuk sektor industri tekstil termasuk kaitannya dengan safeguard dan juga antidumping," ujarnya saat konferensi pers di kantornya, Jakarta, Kamis (30/10/2024).

Dia bilang, saat ini mekanisme penerapan kedua kebijakan itu tengah dalam pembahasan oleh pemerintah dan lembaga. Diharapkan dengan langkah penyelamatan ini, industri tekstil dalam negeri terjaga dari persaingan tidak sehat mulai dari hulu hingga ke hilir.

Pemerintah tidak ingin industri tekstil yang termasuk dalam industri padat karya ini berlarut-larut menghadapi masalah yang bersifat sistemik.

"Kita ketahui beberapa waktu yang lalu memang ada persoalan, namun beberapa dari pusat yang berbasis tekstil tersebut sudah melakukan restrukturisasi. Jadi tentu restrukturisasi adalah salah satu yang didorong oleh pemerintah," ucapnya.

Adapun salah satu perusahaan tekstil yang tengah menghadapi masalah ialah PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex yang dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri (PN) Niaga Semarang.

Hal itu berdasarkan putusan perkara nomor 2/Pdt.Sus-Homologasi/2024/PN Niaga Smg yang dipimpin oleh Hakim Ketua Moch Ansor, dengan PT Indo Bharta Rayon sebagai pemohon.

Komisaris Utama Sritex Iwan Setiawan Lukminto mengatakan, Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No 8/2024 membuat industri tekstil mengalami disrupsi hingga menutup pabriknya.

"Oh itu kalau itu secara nyata pasti ya (terdampak aturan itu). Karena, teman-teman kita juga kena banyak. Teman-teman di tekstil ini," ungkap Iwan dikutip dari Kompas.id, Senin (28/10/2024).

Terpisah, Plt Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan (Kemendag) Isy Karim mengatakan, pihaknya dan Kementerian Perindustrian akan membahas Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 usai kasus PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) dinyatakan pailit.

“Rencana minggu depan (Permendag 8) akan dibahas dengan Kemenperin,” kata Isy Karim usai rapat koordinasi bidang pangan di kantor Kemendag, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2024).

Namun, Isy belum bisa memastikan apakah pemerintah akan merevisi Permendag 8/2024. Revisi atau tidak, sebut Isy, tergantung hasil rapat koordinasi terbatas.

“Nanti tergantung pembicaraan di rakortas. Bagian itu (revisi) nanti kami bicarakan, tapi belum kalau sekarang,” ujar Isy.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah tengah menyiapkan sejumlah upaya untuk menyelamatkan industri tekstil.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah akan menerapkan kebijakan Bea Masuk Antidumping (BMAD) dan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) atau safeguard untuk menyelamatkan industri tekstil.

"Pemerintah menyiapkan ada beberapa langkah untuk sektor industri tekstil termasuk kaitannya dengan safeguard dan juga antidumping," ujarnya saat konferensi pers di kantornya, Jakarta, Kamis (30/10/2024).

Dia bilang, saat ini mekanisme penerapan kedua kebijakan itu tengah dalam pembahasan oleh pemerintah dan lembaga. Diharapkan dengan langkah penyelamatan ini, industri tekstil dalam negeri terjaga dari persaingan tidak sehat mulai dari hulu hingga ke hilir.

Pemerintah tidak ingin industri tekstil yang termasuk dalam industri padat karya ini berlarut-larut menghadapi masalah yang bersifat sistemik.

"Kita ketahui beberapa waktu yang lalu memang ada persoalan, namun beberapa dari pusat yang berbasis tekstil tersebut sudah melakukan restrukturisasi. Jadi tentu restrukturisasi adalah salah satu yang didorong oleh pemerintah," ucapnya.

Adapun salah satu perusahaan tekstil yang tengah menghadapi masalah ialah PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex yang dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri (PN) Niaga Semarang.

Hal itu berdasarkan putusan perkara nomor 2/Pdt.Sus-Homologasi/2024/PN Niaga Smg yang dipimpin oleh Hakim Ketua Moch Ansor, dengan PT Indo Bharta Rayon sebagai pemohon.

Komisaris Utama Sritex Iwan Setiawan Lukminto mengatakan, Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No 8/2024 membuat industri tekstil mengalami disrupsi hingga menutup pabriknya.

"Oh itu kalau itu secara nyata pasti ya (terdampak aturan itu). Karena, teman-teman kita juga kena banyak. Teman-teman di tekstil ini," ungkap Iwan dikutip dari Kompas.id, Senin (28/10/2024).

Terpisah, Plt Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan (Kemendag) Isy Karim mengatakan, pihaknya dan Kementerian Perindustrian akan membahas Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 usai kasus PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) dinyatakan pailit.

“Rencana minggu depan (Permendag 8) akan dibahas dengan Kemenperin,” kata Isy Karim usai rapat koordinasi bidang pangan di kantor Kemendag, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2024).

Namun, Isy belum bisa memastikan apakah pemerintah akan merevisi Permendag 8/2024. Revisi atau tidak, sebut Isy, tergantung hasil rapat koordinasi terbatas.

“Nanti tergantung pembicaraan di rakortas. Bagian itu (revisi) nanti kami bicarakan, tapi belum kalau sekarang,” ujar Isy.

IDXChannel - Pemerintah kembali membahas penerapan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) dan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) untuk menyelamatkan produk tekstil di dalam negeri.

Hal tersebut menyusul PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex yang dinyatakan pailit.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah akan mengambil beberapa inisiatif untuk menguatkan industri tekstil di Tanah Air.

"Pemerintah juga menyampaikan ada beberapa langkah untuk sektor industri tekstil, termasuk kaitannya dengan safeguard dan juga anti dumping,” ujar Airlangga saat konferensi pers, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2024).

Airlangga tidak secara gamblang menyinggung revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, yang dipandang menjadi biang kerok tertekannya industri tekstil.

Bahkan, beleid tersebut disinyalir membuat barang impor tekstil dan produk tekstil (TPT) membanjiri pasar dalam negeri.

Kendati begitu, dia berharap hasil kajian penerapan BMAD menjadi angin segar bagi industri padat karya, terutama tekstil, baik di hulu hingga hilir. Penerapan kebijakan ini sedang dibahas antarkementerian dan lembaga.

"Diharapkan dengan adanya struktur tersebut industri proses hulu, midstream, dan hilir bisa terjaga dengan persaingan yang tidak sehat," kata dia.

Untuk diketahui, Menko Perekonomian baru saja menerima kunjungan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo). Dalam pertemuan itu, ada sejumlah isu yang disoroti.

Beberapa di antaranya, sektor padat karya, potensi pemutusan hubungan kerja (PHK), hingga upah minimum provinsi (UMP).

"Nah tentu dalam pembicaraan tadi juga muncul terkait dengan kondisi terkini daripada industri padat karya, dan dalam pembahasan juga para pengusaha yang tercakup dalam Apindo," kata dia.

(NIA DEVIYANA)

Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah menyiapkan kebijakan untuk melindungi industri tekstil. Hal ini disampaikan Airlangga usai bertemu Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo).

Berbagai langkah yang dimaksud Airlangga itu mulai dari kebijakan Bea Masuk Antidumping (BMAD) dan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) atau safeguard. Namun aturan-aturan ini masih dalam proses persiapan.

"Pemerintah juga menyiapkan ada beberapa langkah untuk sektor industri tekstil, termasuk kaitannya dengan safeguard dan antidumping," kata Airlangga di kantornya, Jakarta, Rabu, (30/10/2024).

Airlangga berharap dengan adanya berbagai kebijakan ini nanti, industri di dalam negeri termasuk tekstil dapat dijaga dari persaingan tidak sehat. Baik dari hulu hingga ke hilir.

"Sehingga diharapkan dengan adanya struktur itu industri proses hulu, midstream dan hilir bisa terjaga dari persaingan tidak sehat," ucapnya.

Sebagai informasi, saat ini industri tekstil sedang dalam tekanan. Bahkan baru-baru ini raksasa tekstil PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) dinyatakan pailit.

Terkait Sritex pailit, pengusaha menilai salah satu penyebabnya lantaran bajirnya barang impor ke Indonesia. Oleh sebab itu Apindo meminta pemerintah turun tangan merevisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan pengaturan impor.

Pengusaha pun menyerahkan keputusan merevisi Permendag 8/2024 ini kepada pemerintah. "Ya itu nanti kami serahkan kepada pemerintah," kata Ketua Umum Apindo Shinta Kamdani dalam kesempatan yang sama.

Shinta mengatakan yang perlu menjadi perhatian penting pemerintah saat ini adalah bagaimana cara mengatasi masalah impor ilegal. Sebab menurutnya ini merupakan biang kerok lain yang membuat persaingan industri sangat sengit.

"Prinsipnya yang kami selalu tegaskan adalah memang kita harus memberantas illegal import. Karena illegal import itu sesuatu yang jelas-jelas sangat mempengaruhi (industri dalam negeri)," terang Shinta.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah akan menerapkan kebijakan safeguard dan antidumping untuk menyelamatkan industri padat karya yang belakangan mengalami badai PHK hingga pailit.

Airlangga mengakui bahwa terdapat permasalahan di industri padat karya. Secara khusus, Airlangga menyoroti soal sektor tekstil.

"Ada beberapa langkah untuk sektor industri tekstil termasuk kaitannya dengan safeguard dan antidumping yang sedang dibahas antar kementerian dan lembaga," jelas Airlangga di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2024).

Sebagai informasi, Pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah (PP) No. 33/2011 menjelaskan bahwa safeguard atau tindakan pengamanan perdagangan merupakan tindakan yang diambil pemerintah untuk memulihkan kerugian serius atau mencegah ancaman merugikan serius yang diderita oleh industri dalam negeri sebagaiakibat dari lonjakan jumlah barang impor.

Sementara itu, Pasal 1 ayat (1) PP No. 33/2011 menjelaskan antidumping adalah tindakan yang diambil pemerintah berupa pengenaan bea masukantidumping terhadap barang dumping. Sedangkan barang dumping adalah barang yang diimpor dengan tingkat harga ekspor yang lebihrendah dari nilai normalnya di negara pengekspor.

"Sehingga diharapkan dengan adanya struktur itu industri proses hulu, midstream, dan hilir bisa terjaga dengan persaingan tidak sehat," ujar Airlangga.

Mantan ketua umum Partai Golkar itu mengklaim pemerintahan tidak ingin industri padat karya mengalami persoalan yang sifatnya sistematik. Beberapa tahun belakang, sambungnya, sejumlah perusahaan berbasis tekstil memang mengajukan restrukturisasi.

Dia menyatakan, restrukturisasi Memnag menjadi salah satu solusi yang didorong pemerintah. Intinya, menurut Airlangga, pemerintah mendorong produktivitas industri padat karya.

"Kuncinya adalah produktivitas dalam menghadapi persaingan global," tutupnya.

Notabenenya, beberapa waktu lalu pemerintah resmi memperpanjang kebijakan pengenaan bea masuk tindakan pengamanan (BMTP) terhadap impor produk kain, karpet, dan tekstil penutup lainnya selama 3 tahun melalui penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 48/2024 dan PMK No. 49/2024.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menjelaskan pertumbuhan subsektor tekstil dan produk tekstil (TPT) belum kembali ke level prapandemi karena permintaan pasar domestik dan ekspor yang menurun. Saat yang sama industri tekstil makin kompetitifnya dengan negara luar.

Oleh sebab itu, Febrio menyatakan serapan tenaga kerja di sektor TPT menurun dari 3,98 juta pada 2023 menjadi 3,87 juta pada 2024. Secara bersamaan, industri TPT Indonesia juga menghadapi tantangan di dalam negeri akibat meningkatnya impor terutama dari China.

“Pemerintah terus memantau situasi ini dan memberikan solusi untuk mendorong pemulihan kinerja fundamental industri TPT dalam jangka panjang,” ujar Febrio, Kamis (8/8/2024).

Adapun, nasib nahas industri padat karya tampak semakin nyata semakin nyata usai PT Sri Rejeki Isman Tbk. (SRIL) alias Sritex resmi dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri Niaga Semarang pekan lalu. Padahal, Sritex merupakan perusahaan tekstil terbesar di Asia Tenggara.

Tak hanya itu, belakangan juga terjadi gelombang PHK di industri padat karya. BPJS Ketenagakerjaan misalnya, yang mengungkapkan sebanyak 46.001 peserta dari sektor industri pakaian jadi dan tekstil tercatat tidak lagi menjadi peserta akibat adanya PHK massal.

Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi IX DPR pada Selasa (2/7/2024), Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo menyampaikan peserta aktif di beberapa sektor seperti industri pakaian jadi dan tekstil dalam tren menurun sejak Januari 2023 hingga Mei 2024.

Dalam paparan yang disampaikan Anggoro, peserta aktif di sektor industri pakaian jadi turun 4,27% sejak Januari 2023 hingga Mei 2024 atau berkurang 24.996 peserta selama periode tersebut.

Dengan adanya pengurangan tersebut, peserta aktif dari sektor ini tercatat sebanyak 559.869 peserta menurut data Mei 2024 dari sebelumnya 584.865 peserta di Januari 2023.

IDXChannel - Ketua Umum Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (ASAKI), Edy Suyanto, meminta pemerintah melanjutkan kembali kebijakan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) atau safeguard, terutama atas produk keramik impor.

Hal tersebut mengingat aturan safeguard atau BMTP akan habis pada November 2024.

"Kami harap BMTP atau safeguard ini dapat dilanjutkan tepat waktu, yang mana akan habis pada bulan November," kata Edy dalam Market Review IDX Channel, Selasa (22/10/2024).

Perpanjangan BMTP dilakukan guna mengimbangi persentase tarif Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) yang dinilai masih di bawah harapan para pengusaha keramik lokal.

Edy mengungkapkan tarif BMAD yang diterapkan masih kalah jauh dengan Amerika Serikat dan Meksiko yang bisa di atas 100 persen.

"BMAD yang diberikan kepada kami sesungguhnya masih di bawah harapan kami. Harapan kami minimal seperti AS atau Meksiko, bahkan sekarang Amerika menerapkan BMAD terhadap India itu 400-800 persen," tutur Edy.

Namun demikian, ASAKI tetap mengapresiasi pemerintah karena masih menerapkan BMAD atas produk keramik impor di angka 35-50 persen.

"Kami meminta atensi pemerintah untuk itu atas BMTP agar diperpanjang pemerintah on time. Kondisi ini supaya bisa mendukung utilisasi industri keramik dan penyerapan tenaga kerja,” kata Edy.

Sebelumnya, ASAKI menyambut baik dua aturan pemerintah yang mengatur impor keramik di Indonesia. Kedua aturan tersebut yakni aturan wajib Standar Nasional Indonesia (SNI) bagi 16 produk industri, termasuk ubin keramik, dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70 Tahun 2024 tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Produk Ubin Keramik dari Republik Rakyat China.

Edy mengatakan selama kuartal I-2024, industri keramik Indonesia mengalami penurunan dikarenakan serbuan barang impor dan menurunnya daya beli masyarakat.

Dia menyebutkan kondisi tersebut berimbas pada utilitas industri keramik lokal yang menurun hingga di bawah 60 persen.

"Namun, kami sedikit bersyukur pada kuartal III 2024 ini, mulai pelan-pelan ada peningkatan utilitas. Jadi mulai Januari sampai September, catatan kami sekarang berada di posisi 64 persen,” kata Edy.

Edy mengatakan kedua aturan baru pemerintah, utamanya guna melindungi produksi keramik domestik, dapat memberikan harapan baru. Melalui kedua regulasi tersebut, optimisme ASAKI atas utilitas industri keramik akan meningkat 80 persen.

"Kami yakin dengan kehadiran regulasi ini, utilisasi kami akan pulih. Tahun ini utilisasinya, kami revisi, bisa mampu meningkat ke 67-68 persen. Di tahun 2025, kami berani memasang target ke 75-80 persen utilisasinya," tutur Edy.

(NIA DEVIYANA)

Reporter: Dimas Andi | Editor: Handoyo .

KONTAN,CO,ID - JAKARTA. Industri kemasan nasional diperkirakan tetap berpotensi tumbuh positif di tengah tantangan pemenuhan bahan baku dan perubahan perilaku konsumen.

Direktur Eksekutif Indonesia Packaging Federation (IPF) Henky Wibawa mengatakan, pihaknya memproyeksikan pertumbuhan kinerja penjualan industri kemasan Indonesia berada di kisaran 2%-3% pada 2024.

Salah satu tantangan yang kini dihadapi oleh industri kemasan adalah penurunan utilitas industri petrokimia yang notabene memproduksi bahan baku kemasan seperti biji plastik.

IPF pun menyoroti kondisi para produsen biji plastik, khususnya PE Polyethylene, yang merasa tersaingi oleh produk-produk impor dari China, terutama dari sisi harga. Dalam pemberitaan sebelumnya pun, produsen petrokimia meminta pemberlakuan safeguard kepada pemerintah untuk membendung impor dari China.

Namun, IPF menolak adanya rencana safeguard tersebut. Sebab, pada dasarnya sekitar 50% PE Polyethylene masih harus diimpor dari luar negeri untuk memenuhi kebutuhan industri kemasan lokal.

Lagi pula, ketidakmampuan produsen petrokimia untuk bersaing dengan produk impor China lebih disebabkan oleh teknologi mereka yang dianggap sudah ketinggalan dan kurang efisien. Padahal, di negara lain seperti China dan Timur Tengah sudah mengadopsi teknologi gas face yang memungkinkan produksi petrokimia tanpa melibatkan naphta.

“Jangan sampai kekalahan dalam bersaing dengan harga jual produk impor ini kemudian dibebankan kepada industri hilir seperti kemasan,” ujar dia, Senin (7/10).

Jika safeguard diberlakukan, tentu para produsen kemasan akan sulit bersaing dengan negara-negara tetangga di Asia Tenggara yang bahan bakunya tidak dikenakan bea masuk tambahan.

Selain itu, perubahan perilaku konsumen juga terus diperhatikan oleh para produsen kemasan dalam negeri. Saat ini, masyarakat urban banyak yang menggemari belanja online atau membeli barang dengan cepat. Tak heran, beberapa supermarket besar tutup, namun minimarket dan e-commerce mampu tumbuh subur. Kondisi ini membuat para produsen kemasan perlu menyesuaikan strategi dan model bisnisnya.

Adapun sektor yang memiliki permintaan tinggi terhadap kemasan saat ini antara lain makanan siap saji, kosmetik, personal care, produk susu, dan kesehatan. “Industri berbasis UMKM juga marak tumbuh,” imbuh Henky.

Sementara itu, PT Panca Budi Idaman Tbk (PBID) mengaku sampai saat ini kegiatan usahanya masih berjalan normal di tengah isu anjloknya kinerja industri petrokimia. Emiten ini senantiasa menjalin hubungan baik dengan para pemasok bahan baku plastik.

“Kami kerja sama dengan lebih dari 20 produsen petrokimia,” tutur Direktur dan Sekretaris Perusahaan PBID Lukman Hakim, Senin (7/10).

Manajemen PBID sendiri memproyeksikan pertumbuhan penjualan dapat mencapai 10% sampai akhir tahun 2024. Perusahaan ini juga membidik perolehan margin laba bersih sekitar 8% sampai 10%.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan mewajibkan importir barang dari negara dikecualikan kena bea masuk tindakan pengamanan (BMTP) untuk menyertakan surat keterangan asal (SKA) nonpreferensi importasi barang yang dikenakan tindakan pengamanan atau safeguard.

Kewajiban itu tercantum dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No.16/2024 tentang Ketentuan Asal Barang dan SKA, yang mulai berlaku pada 12 Juli 2024.

“Importir yang mengimpor barang yang dikenai tindakan pengamanan perdagangan dari negara yang dikecualikan dari pengenaan tindakanpengamanan perdagangan harus menyertakan SKA pada setiap impor,” bunyi Pasal 2 ayat (2) beleid itu, dikutip Minggu (11/8/2024).

Adapun, importir akan dikenakan safeguard berupa BMTP oleh otoritas kepabeanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan jika tidak menyertakan SKA tersebut.

Lebih lanjut, Zulkifli menuturkan, Permendag No.16/2024 juga menjadi pedoman penelitian asal barang dan SKA nonpreferensi saat importasi oleh otoritas kepabeanan Indonesia, yaitu Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Penelitian meliputi kriteria asal barang (origin criteria), kriteria pengiriman (consignment criteria), serta ketentuan prosedural (procedural provision) atas SKA nonpreferensi dari negara pengekspor.

Sebelumnya, pemeriksaan penelitian SKA di lapangan sempat terkendala lantaran standar penerbitan SKA nonpreferensi berdasarkan ketentuan asal negara pengekspor, sebagaimana tercantum dalam Permendag No.37/2008 tentang Surat Keterangan Asal (Certificate of Origin) terhadap Barang Impor yang Dikenakan Tindakan Pengamanan (Safeguard).

“Adanya aturan detail terkait tata cara penelitian asal barang dari negara pengekspor dapat menjadi pedoman dalam penelitian SKA impor atas barang yang dikenakan safeguard dan pelaksanaan pemungutan BMTP,” ujar Zulkifli dalam keterangan tertulis, dikutip Minggu (11/8/2024).

Politisi PAN itu mengharapkan, hadirnya regulasi ini dapat membuat kebijakan safeguard menjadi lebih efektif dan dapat mengatasi sengketa pemungutan BMTP di lapangan.

Selain itu, adanya beleid ini menjadi salah satu upaya Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk mencegah ancaman kerugian yang dialami industri dalam negeri akibat banjirnya barang impor atau perdagangan yang tidak adil.

“Di sisi lain, Permendag ini akan lebih menjamin keberhasilan tindakan pemulihan [remedy] terhadap kerugian industri dalam negeri,” pungkasnya.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 16 Tahun 2024 tentang Ketentuan Asal Barang dan Surat Keterangan Asal (SKA) untuk Barang Impor dalam Pelaksanaan Tindakan Pengamanan Perdagangan. Permendag ini bertujuan memitigasi sengketa atau penyimpangan pemungutan bea masuk tindakan pengamanan (BMTP).

Zulhas mengatakan, Permendag ini merupakan salah satu upaya untuk mencegah ancaman kerugian serius yang diderita industri dalam negeri akibat lonjakan jumlah barang impor atau akibat praktik unfair trade (perdagangan tidak adil). Dia mengklaim, Permendag ini akan menjamin keberhasilan tindakan pemulihan terhadap kerugian industri dalam negeri.

“Permendag ini diharapkan meningkatkan perlindungan industri dalam negeri secara optimal,” kata Zulhas dalam keterangan tertulis, Jumat, 9 Agustus 2024.

Dalam aturan anyar ini, importir barang dari negara yang dikecualikan kena bea masuk tindakan pengamanan (BMTP) wajib menyertakan SKA nonpreferensi importasi barang yang dikenakan safeguard. Bagi importir yang tidak menyertakan SKA, otoritas kepabeanan akan mengenakan BMTP oleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Zulhas mengatakan, Permendag ini juga menjadi pedoman penelitian asal barang dan SKA nonpreferensi saat importasi oleh Otoritas Kepabeanan Indonesia, yaitu Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Penelitian itu meliputi kriteria asal barang (origin criteria), kriteria pengiriman (consignment criteria), serta ketentuan prosedural (procedural provision) atas SKA nonpreferensi dari negara pengekspor.

Sebelumnya, pemeriksaan penelitian SKA di lapangan menemui kendala akibat standar penerbitan SKA nonpreferensi berdasar ketentuan asal negara pengekspor sebagaimana diatur Permendag Nomor 37 Tahun 2008. Dengan adanya perbedaan standar masing-masing negara pengekspor itu, penelitian asal barang dan SKA menjadi sulit dilakukan.

“Adanya aturan detail terkait tata cara penelitian asal barang dari negara pengekspor dapat menjadi pedoman dalam penelitian SKA impor atas barang yang dikenakan safeguard dan pelaksanaan pemungutan BMTP,” kata Zulhas.

Permendag Nomor 16 Tahun 2024 menyempurnakan Permendag sebelumya, yaitu Permendag Nomor 37 Tahun 2008 tentang Surat Keterangan Asal (Certificate of Origin) terhadap Barang Impor yang Dikenakan Tindakan Pengamanan (Safeguard). Permendag ini diundangkan pemerintah pada 2 Juli 2024 dan mulai berlaku pada 12 Juli 2024.

Ketua Umum Himpunan Peritel & Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) Budihardjo Iduansjah menyambut baik rencana pembentukan satuan tugas (Satgas) Impor Ilegal untuk membantu memberantas produk-produk ilegal yang membanjiri Tanah Air. Menurutnya hal ini lebih baik ketimbang penetapan tarif Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMPT) dan pengenaan Bea Masuk Anti-Dumping (BMAD).

Menurut Budi, selama 3 tahun implementasi dari kebijakan BMPT dan BMAD di Indonesia, belum ada hasil yang signifikan dalam memberantas impor ilegal. Dengan demikian, menurutnya kebijakan tersebut kurang efektif.

"Menurut saya itu sudah dilakukan 3 tahun kan, tapi untuk safeguard itu kan hasilnya tetap begitu. Artinya kan nggak efektif obatnya. Obatnya bukan itu, ya ini Satgas," kata Budi, dalam acara Press Conference & Sosialisasi JITEX 2024 di Balai Kota Jakarta, Rabu (17/7/2024).

Budi sendiri menilai, pembentukan Satgas Impor Ilegal ini bisa menjadi solusi dari permasalahan impor illegal di Indonesia asalkan dijalankan secara tepat dan konsisten.

Pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan seluruh anggota menyangkut permasalahan impor ini. Harapannya, ke depan kehadiran satgas ini juga akan mendatangkan kemudahan atas aktivitas impor resmi.

"Supaya kami itu jangan minta 1.000 biji dikasihnya 100. Kami minta kalau minta seribu dipenuhi aja, karena kami kan sudah bayar semua pajak. Artinya malah negara diuntungkan kalau kita impor resmi," ujarnya.

Di samping itu, selama proses pembentukan Satgas Impor Ilegal ini pihaknya juga turut diminta untuk memberi masukan. Ia optimistis, satgas ini akan mampu membantu menangani kondisi terancamnya industri dalam negeri dengan produk impor.

"Respon positif begitu. Udah ketemu Jaksa Agung, Kapolri, ya itu bagus. Artinya kan memang yang diperlukan kan bukan lagi aturannya dinaikin bea masuk, tapi lebih diurusin kan pengawasannya. Kenapa sih jadi pabrik-pabrik tutup ya karena barang murah yang tidak resmi," tandasnya.

Sebagai tambahan informasi, Kementerian Perdagangan (Kemendag) tengah menggeber pembentukan Satgas Impor Ilegal. Ditargetkan satgas tersebut sudah bisa beroperasi pada pekan ini.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan, semakin cepat Satgas Impor Ilegal ini bertugas akan semakin baik. Hal ini disampaikannya usai bertemu dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin dalam rangka meminta dukungan atas penyelesaian permasalahan impor ilegal serta pembentukan satgas ini.

"Saya sudah matur ke Pak Jaksa Agung (ST Burhanuddin), lebih cepat lebih bagus. Mudah-mudahan minggu ini, karena ini sudah dalam keadaan darurat!," kata Zulhas, ditemui di Kejaksaan Agung (Kejagung), Jakarta Selatan, Selasa (16/7/2024).

Zulhas menjelaskan, setidaknya akan ada tiga pihak di luar Kementerian Perdagangan (Kemendag) yang akan terlibat dalam satgas ini. Pihak tersebut antara lain kepolisian, Kementerian Perindustrian, serta Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia.

"Kami minta dukungan Pak Jaksa Agung, kita bikin tim (Satgas) untuk melihat ke lapangan. Setelah ditemukan, kita serahkan proses hukum ke kejaksaan agar kita bisa mengurangi yang barang-barang masuk secara ilegal ini untuk melindungi industri tujuh macam itu," ujar dia.

Simak Video 'Berantas Barang Impor Ilegal, Mendag Zulhas Gandeng Kejagung':

[Gambas:Video 20detik]

TEMPO.CO, Jakarta - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mendukung rencana pemerintah menerapkan Bea Masuk Anti-dumping (BMAD) untuk tujuh komoditas impor. Induk organisasi dunia usaha itu setuju pemerintah harus berhati-hati dalam menerapkan safeguard, karena ada potensi negara eksportir akan memberlakukan retaliasi atau hambatan balasan.

“Jangan sampai kemudian nanti mendapatkan perhatian dari negara lain, juga ada pengaruhnya kepada relatiasi dan lain-lain,” ujar Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Kemaritiman, Investasi, dan Luar Negeri Kadin Indonesia Shinta W. Kamdani di Menara Kadin, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin, 15 Juli 2024.

Shinta mencontohkan, pemerintah Filipina pernah memberlakukan hambatan dagang untuk komoditas kopi melalui mekanisme special safeguard pada 2019. Hambatan ini disebabkan surplus perdagangan Indonesia lebih besar dari negara itu. Akibatnya, emiten produsen makanan dan minuman, PT Mayora Tbk. menderita kerugian hingga US$ 16 juta atau Rp 225 miliar.

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) itu menuturkan, Filipina waktu itu bisa menerapkan special safeguard karena komoditas sasarannya merupakan produk pertanian. Sementara dalam konteks hari ini, pemerintah tak bisa memberlakukan special safeguard karena komoditas sasarannya, antara lain merupakan tekstil dan produk tekstil (TPT).

“Jadi dia (TPT) harus pakai safeguard secara menyeluruh. Itu pengaruhnya banyak. Makanya sekarang pemerintah ini sangat berhati-hati,” kata dia.

Saat ini, Shinta menuturkan, pemerintah sedang bekerja dengan menggandeng berbagai instansi untuk menerapkan besaran safeguard yang ideal. Menurut dia, penentuan safeguard itu tidak mudah karena memerlukan analisis mendalam yang berdasarkan standar World Trade Organization (WTO). “Jangan sampai nanti kita juga kena,” kata dia.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) dan Komite Anti-dumping Indonesia (KADI) tengah menyelidiki impor selama tiga tahun ke belakang. Penyelidikan ini akan menjadi dasar pengenaan bea masuk tujuh komoditas impor yang membanjiri pasar Indonesia.

Tujuh komoditas itu adalah tekstil dan produk tekstil (TPT), pakaian jadi, keramik, elektronik, kosmetik, barang tekstil jadi, dan alas kaki. Bea masuk ini tidak hanya dari Cina, seperti ramai diberitakan sebelumnya, tapi dari berbagai negara. Adapun persentase bea masuk bisa 10 sampai dengan 200 persen, tergantung hasil penyelidikan KPPI dan KADI.

“Mereka harus melihat impornya tiga tahun (ke belakang) itu berapa. Betul apa tidak sih itu banjir impor. Ini kan terdata,” ujar pria yang akrab disapa Zulhas itu saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 8 Juli 2024.