Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengimbau masyarakat agar tidak mudah tergiur memberikan informasi data pribadi kepada orang lain, termasuk meminjamkan KTP. Pasalnya, hal tersebut dapat disalahgunakan untuk pinjaman online (pinjol).

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan banyak masyarakat yang tak sadar data pribadinya digunakan untuk pinjaman online bahkan akses membuka rekening bank.

"Ada juga kasus yang diadukan ke kami, banyak juga konsumen yang mengadu ternyata memang dapat sesuatu, misal pinjam KTP untuk buka rekening," kata Kiki kepada awak media, dikutip Rabu (10/7/2024).

Kiki, sapaan akrabnya, menjelaskan dalam modusnya biasanya calon korban diiming-imingi sejumlah uang agar mau meminjamkan KTP-nya. Alhasil, pelaku dengan mudah dapat membuka rekening bahkan untuk pencairan dana pinjol.

Para korban pun tidak sadar hingga akhirnya muncul tagihan kredit. Padahal korban tidak merasa meminjam. Kemudian barulah mereka melaporkan ke OJK.

"Jangan mau iming-iming Rp 500 ribu atau Rp1 juta kemudian dikejar debtcollector karena dipakai utang Rp 50 juta," jelasnya.

Kiki menegaskan data kerahasiaan konsumen telah diatur dalam Peraturan OJK (POJK) Nomor 22 tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat. Artinya, apabila konsumen telah resmi mendaftar di pelaku usaha jasa keuangan (PUJK) resmi, data konsumen akan aman.

Dalam aturan tersebut juga tertuang bahwa PUJK dilarang membagikan data konsumen ke pihak lain.

"Jangan sampai kita ajukan kredit data kita ditolak, ternyata digunakan pihak lain," jelasnya.

Masih banyak pelaku usaha mikro seperti pedagang kaki lima yang belum mengenal keuangan digital. Padahal di era saat ini, hal itu menjadi sangat penting untuk mengembangkan usaha.

Ketua Umum Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) Perjuangan Ali Mahsun menyampaikan saat ini terdapat 65,4 juta pelaku ekonomi rakyat. Namun, kurang dari separuhnya masih belum melek soal literasi keuangan dan digitalisasi.

Ali mengatakan, era baru digital ekonomi menjadi tantangan bagi pedagang kaki lima. Digitalisasi suatu keharusan, tapi di sisi lain perlu diimbangi dengan literasi keuangan dan pemahaman soal digital agar tidak menjadi korban.

"Sebagian besar pelaku ekonomi rakyat belum melek digital. Pelaku ekonomi rakyat sangat membutuhkan literasi keuangan dan pelatihan digital yang inklusif. Mereka, sebagian besar berada di pedesaan, pedalaman, dan gang-gang kota," ujar dikutip Rabu (10/7/2024).

Menurut Ali, pedagang kaki lima yang melek digital baru sekira 40% atau setara dengan 30 juta pelaku ekonomi rakyat. Itu pun, lanjut dia, masih menggabungkan antara pembayaran melalui QRIS dan secara manual.

"Banyak belum melek teknologi karena itu pemerintah punya kewajiban memasifkan sosialisasi melibatkan banyak pihak termasuk organisasi. Supaya terjadi percepatan literasi keuangan dan pemahaman soal digitalisasi," tutur Ali.

Ali menambahkan, pentingnya pemahaman soal literasi keuangan lantaran kedepan untuk kredit perbankan dilihat rekam transaksinya secara digital. Karena itu, dia mengusulkan agar pemerintah menggandeng seluruh pihak untuk menggencarkan pemahaman soal literasi keuangan dan pemahaman digital ke para pelaku UMKM.

"Sebaran terpusat di perkotaan besar. Artinya digitalisasi 3-4 tahun terakhir belum sampai pedalaman, pedesaan. Ada 65,4 juta pelaku ekonomi rakyat UMKM di Indonesia. Sampai hari ini yang melakukan transaksi digital belum mencapai 30 juta. Masih sekitar 40 persen. Bisa dicek ke 14.500 pasar tradisional sekitar 14-15 juta pedagang, kebanyakan masih manual," tambah Ali.

Indra, praktisi dan juga direktur utama PT Trans Digital Cemerlang (TDC), perusahaan merchant aggregator, mengakui pangsa pasar transaksi digital terutama pengunaan QRIS pada UMKM dan pedagang kecil sangat besar.

Bank Indonesia (BI) mencatat transaksi quick response code Indonesia standard alias QRIS pada April 2024 tumbuh 175,44 persen secara tahunan (year on year/yoy). "Based data itu, kampanye transaksi digital on the track. Namun memang harus diakui butuh waktu untuk bisa mencapai seluruh wilayah terutama di desa-desa," ujarnya.

Indra mengatakan Bank Indonesia tidak bisa berjalan sendiri dalam menkampanyekan transaksi digital ke seluruh pelosok negeri. Seluruh stakeholder dan perusahaan yang bergerak dibidang transaksi digital perlu melakukan sosialisasi yang sama masifnya dan perlu dibarengi dengan kreativitas dan inovasi.

Contoh inovasi yang dilakukan perusahaannya dalam produk Posku Lite untuk pembayaran melalui QRIS pada komunitas UMKM adalah memberikan insentif pendampingan literasi keuangan, seminar dan workshop digital marketing secara berkala, dan insentif lainnya selama menjadi mitra.

"Kami bekerjasama dengan mitra komunitas di Sumatera, Tamado Grup untuk menjangkau UMKM dengan melakukan kampanye UMKM Go Digital di Pematang Siantar dan Kabupaten Samosir. Dalam waktu dekat akan di Sabang (Aceh), Bali dan Bangka, kami sudah menyasar UMKM di desa-desa," ujarnya.

Indra mengatakan alasaen pentingnya pendidikan dan pendampingan konsultasi keuangan kepada UMKM adalah dalam penyusunan laporan keuangan yang berkualitas. Laporan keuangan merupakan alat utama untuk memantau kinerja keuangan dan arus kas UMKM.

"Laporan keuangan juga menjadi alat pemilik usaha membuat keputusan tepat dan strategi bisnis, termasuk menarik investor. Dari sisi hukum tentunya juga untuk pelaporan pajak dan pembayarannya sehingga sesuai aturan yang ada," ujarnya.

Namun, Indra berharap perusahaan yang melakukan pendampingan dan konsultasi keuangan digital sudah memiliki ISO 9001:2015 tentang managemen mutu, ISO 37001:2016 Tentang Sistem Manajemen anti Penyuapan, dan ISO 27001:2022 tentang system keamanan Informasi.

"Penting buat UMKM mengetahui jati diri perusahaan penyedia system transaksi digital atau perusahaan yang akan memberikan pendampingan keuangan, salah satunya kepemilikan tiga ISO diatas, karena itu bagian dari proteksi untuk mereka sendiri sebagai penguna," tambahnya.

Pinjaman online (pinjol) ilegal kian marak. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerima aduan sebanyak 8.213 terkait pinjol ilegal selama periode 1 Januari-30 Juni 2024.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan berdasarkan data yang dimiliki Oleh Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI), pengaduan terkait pinjol ilegal periode 1 Januari hingga 30 Juni 2024 didominasi oleh rentang usia 26-35 tahun. Perempuan yang akrab disapa Kiki ini menyebut sebagian besar pelaku pinjol ilegal menggunakan server luar negeri.

"Pengaduan terkait pinjol ilegal periode 1 Januari-30 Juni 2024 didominasi oleh rentang usia 26-35 tahun. Berdasarkan data yang dimiliki oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, sebagian besar pelaku pinjol ilegal menggunakan server di luar negeri," kata Kiki dalam keterangan tertulis, dikutip Rabu (10/7/2024).

Lebih lanjut, Kiki menjelaskan hal tersebut dapat diketahui lantaran adanya kemiripan nama pinjol ilegal yang telah diblokir. Dalam waktu singkat, pinjol ilegal yang telah diblokir tersebut muncul kembali dengan identitas yang hanya sedikit mengalami perubahan, seperti penambahan huruf, tanda baca, maupun angka.

Dengan begitu, Kiki menilai indikasi tersebut menunjukkan kecenderungan pelaku melakukan kegiatan di luar wilayah Indonesia. Selain itu, pelaku juga lebih menggunakan rekening di luar negeri sehingga menghindari jangkauan otoritas di wilayah Indonesia.

"Indikasi tersebut menunjukkan kecenderungan bahwa pelaku melakukan kegiatan di luar wilayah Indonesia dan cenderung menggunakan rekening di luar negeri sehingga menghindari jangkauan otoritas di wilayah Indonesia," jelasnya.

Melansir dari Antara, sebagai langkah untuk menindak entitas keuangan ilegal, OJK telah mengambil sejumlah tindakan, seperti OJK mengeluarkan 156 surat peringatan tertulis kepada 125 Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK), 3 Surat Perintah kepada 3 PUJK, dan 25 Sanksi Denda kepada 25 PUJK. Langkah itu diambil pada periode 1 Januari hingga 27 Juni 2024.

Selain itu, sebanyak 137 PUJK telah melakukan penggantian kerugian konsumen atas 659 pengaduan dengan total kerugian mencapai Rp 100 miliar. Dia menyebut pihaknya akan memperketat pengawasan perilaku terhadap PUJK atau market conduct.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati optimis pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai di atas 5% pada semester I-2024. Hal ini melihat kinerja ekonomi Tanah Air yang diklaim masih menunjukkan resiliensi atau daya tahan baik.

"Ekonomi kita masih diperkirakan resilien. Pertumbuhan semester I kami perkirakan masih bisa bertahan di atas 5%," kata Sri Mulyani dalam keterangan tertulis, dikutip Rabu (10/7/2024).

Sri Mulyani optimis terjaganya pertumbuhan ekonomi pada semester I-2024 terutama karena didukung oleh konsumsi yang masih kuat seiring dengan inflasi yang terkendali, kenaikan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN/PNS) dan pensiun, pemberian THR dan gaji ke-13, serta kegiatan pemilu.

"Hal tersebut diperkirakan bisa memberikan daya ungkit," tutur Sri Mulyani.

Selain itu, berbagai proyek strategis nasional yang masih berjalan dan kinerja ekspor yang membaik seiring dengan keberlanjutan hilirisasi dinilai akan turut memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi pada semester I-2024.

Selain itu, outlook pertumbuhan semester II-2024 juga diperkirakan masih di atas 5% terutama ditopang oleh kuatnya permintaan domestik.

"Untuk outlook semester II, kami perkirakan resiliensinya masih bisa bertahan dengan domestik demand yang masih relatively bisa dijaga dengan inflasi yang terus terjaga rendah," ujar Sri Mulyani.

Meski begitu, Sri Mulyani mengingatkan untuk terus mewaspadai risiko eksternal khususnya eskalasi geopolitik dan lemahnya permintaan global. Dengan berbagai kondisi yang ada, Kementerian Keuangan memperkirakan pertumbuhan ekonomi sampai akhir tahun 2024 berada pada kisaran 5-5,2%.

"Ini untuk menggambarkan bahwa kita masih mempunyai buffer dari sisi domestik, faktor yang harus kita jaga terus agar pada saat kondisi global yang memang tidak bisa kita kontrol bisa dinetralisir," pungkas Sri Mulyani.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) buka-bukaan soal potensi pariwisata Indonesia yang kurang maksimal menyetor pemasukan bagi negara. Dia menyebutkan Indonesia harus bisa mencontoh negara lain yang sukses mengembangkan pariwisatanya.

Contohnya dia memaparkan ada negara Bhutan yang mengusung konsep pariwisata bernilai tinggi namun terbatas alias high value and low volume. Jokowi mengatakan Bhutan memiliki alam dan tradisi yang terjaga dengan baik, tetapi Bhutan tak banyak memiliki kekayaan alam minyak dan gas yang menyetor banyak pendapatan.

Nah alam dan tradisi yang terjaga itu lah yang dipakai Bhutan untuk menarik minat dunia. Sektor pariwisata dibuka bagi orang dari luar negeri. Hanya saja, Bhutan selektif, negara Asia Selatan itu cuma menerima turis berkantong tebal dan jumlahnya pun dibatasi.

"Dia tidak buka negaranya untuk turis sebanyak-banyaknya, dia mengambil hanya volume tertentu diberi kuota, dan mengambil turis yang pasar atas. Jadi high value dan low volume," beber Jokowi di depan kepala daerah dalam pembukaan Rakernas Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) 2024, di JCC Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (10/7/2024).

Jokowi meminta agar kepala daerah bisa meniru sistem pariwisata Bhutan. Pasalnya kalau mau dibandingkan Indonesia juga punya banyak sekali destinasi wisata alam dan budaya macam Bhutan.

"Ini bisa kita tiru seperti ini. Banyak alam kita yang lebih bagus dari yang tadi negara saya sebut," kata Jokowi.

Contoh lain Maladewa juga menerapkan hal yang sama, turis yang diincar cuma yang berkantung tebal dan jumlahnya terbatas. Di Maladewa, dengan garis pantai yang panjang berhasil menarik pendapat hingga 30% dari sektor pariwisata.

Indonesia menurut Jokowi tak kalah dengan Maladewa. Urusan wisata pantai, sebagai negara kepulauan, Indonesia punya lebih banyak potensi wisata bahari daripada Maladewa.

"Saya lihat, karena hampir saya sudah 85% kota dan kabupaten yang saya kunjungi, pantai-pantai kita juga tidak kalah dengan yang namanya Maldives tadi," ujar Jokowi.

Contoh berikutnya, Jokowi ingin Indonesia mencontoh wisata safari atau wisata alam liar (wild life tourism) seperti yang banyak dilakukan negara-negara Afrika. Pasalnya, Indonesia juga dikaruniai banyak sekali hewan-hewan eksotis unik yang habitat aslinya ada di seluruh nusantara.

"Kita itu punya semuanya. Punya komodo, Banyuwangi saja ada banteng. Kemudian tempat lain ada badak, ada orang utan, ini tinggal bagaimana daerah bisa mengemas ini," beber Jokowi.

Orang nomor satu di Indonesia itu bilang wisata alam liar di Afrika saja bisa menghasilkan Rp 196 triliun. Pasti potensi sebesar itu bisa juga dirasakan pemerintahan daerah di Indonesia bila bisa membesut pariwisata serupa.

"Bisa jadi pendapatan bagi penerimaan daerah. Di Afrika ini bisa hasilkan Rp 196 triliun per tahun, kita harus mengurus masalah itu," sebut Jokowi.

Pemerintah sempat menggelar rapat koordinasi (Rakor) yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan. Rakor itu membahas mengenai aturan pemasukan ternak atau produk hewan lainnya dari luar negeri.

Aturan itu akan tertuang dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemasukan Ternak dan/atau Produk Hewan Dalam hal Tertentu Yang Berasal dari Negara atau Zona Dalam Suatu Negara Asal Pemasukan dan RPP turunan Undang-undang (UU) 21/2019 pasal 25.

Salah satu yang dibahas rencana atau peluang impor sapi hidup dari Brasil. Impor ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dan menunjang program pemerintah. Luhut meminta untuk peraturan yang dibuat dalam pengadaan bahan atau produk dari luar dalam menunjang program pemerintah untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri agar tidak dipersulit.

"Pemasukan sapi bisa dari negara mana saja, tidak hanya dari negara Kenya dan Afrika Selatan tetapi termasuk negara Brasil juga dapat memasukkan hewan ternak ke Indonesia. Apabila diperlukan karantina kembali di Indonesia bisa dilakukan dengan skema karantina 28 hari dan 45 hari saat di kapal ke Indonesia," kata Luhut dalam keterangan tertulis Badan Pangan Nasional, dikutip Rabu (10/7/2024).

Rakor itu digelar pada Senin (8/7/2024) di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves). Badan Pangan Nasional akan menugaskan BUMN pangan dalam hal importasi. Hal ini sejalan dengan telah dipindahkannya wewenang tersebut yang diatur dalam Peraturan Presiden No. 66/2021.

Deputi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Bapanas, Andriko Noto Susanto dalam Rakor tersebut mengungkapkan bahwa Badan Pangan Nasional memiliki tujuan mendiversifikasi sumber daya produsen. Selain itu juga bertujuan memperluas kesempatan bagi pelaku usaha (Badan Usaha/BUMN) dalam mendukung program-program pemerintahan seperti pemberian minum susu dan makanan bergizi dalam meningkatkan gizi anak bangsa sebagai generasi yang berkualitas, sehat, aktif, dan produktif.

"Rapat ini merupakan tindak lanjut dari rapat sebelumnya (16 Mei 2024), pembahasan tentang izin prakarsa dari Kementerian Pertanian (Kementan) dalam penyusunan Perubahan Peraturan Presiden (PP) No. 4/2016, dengan dasar adanya pendelegasian kewenangan ke NFA dari Kementerian Perdagangan (Kemendag) terkait kebijakan untuk stabilisasi harga dan impor pangan," ungkapnya," terangnya.

Sebagai tindak lanjut, Rapat tersebut menyepakati bahwa PP Nomor 4 tentang Pemasukan Ternak dan/atau Produk Hewan Dalam hal Tertentu Yang Berasal dari Negara atau Zona Dalam Suatu Negara Asal Pemasukan dapat dilanjutkan prosesnya.

Selanjutnya, terkait karantina disepakati bahwa maksimal dapat diatur teknisnya melalui Peraturan Kepala Badan (Perbadan) dan dikuatkan di pre-border sehingga tidak ada tumpang tindih dalam regulasi.

Terakhir, mengenai pemasukan ternak dan/atau produk hewan peserta Rakor dari masing-masing instansi menyepakati untuk dilakukan oleh BUMN dengan penugasan dari Kementerian BUMN serta oleh pelaku usaha selain BUMN dengan persyaratan tertentu yang diatur oleh Kementerian Perdagangan (Kemendag).

Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan, serta dihadiri oleh Kepala Badan Karantina dan jajaran, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Sekertariat Negara, Sekertariat Kabinet, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Kementerian BUMN, Kementerian Perindustrian, dan Direktorat Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Sebelumnya tahun lalu, Indonesia juga telah menjajaki kerja sama di bidang peternakan dan pengadaan daging sapi dengan Brasil. Hal ini diungkapkan juga oleh Luhut usai berkunjung ke Brasil.

"Selain kerja sama di bidang lingkungan, kami juga membicarakan kerja sama pengembangan peternakan dan pengadaan daging di Indonesia," kata Luhut di Instagram pribadinya @luhut.pandjaitan, dikutip Selasa (15/8/2023).

Luhut mengatakan, ada kesepakatan jika Indonesia tidak hanya mengimpor daging sapi saja, tetapi sapi pejantan dan anak sapi. Nantinya sapi hidup itu dikembangbiakkan dalam negeri untuk meningkatkan kualitas peternakan sapi di Indonesia.

Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) memuji pembangunan infrastruktur selama periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hal ini termasuk dengan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Ketua Umum Apkasi Sutan Riska Tuanku Kerajaan mengatakan, pihaknya merasakan peningkatan signifikan dalam pembangunan infrastruktur di tingkat kabupaten hingga ke pelosok desa. Menurutnya, kondisi ini merupakan bukti perhatian Jokowi kepada pembangunan desa yang sangat tinggi.

"Perhatian Presiden (Jokowi) terhadap pembangunan desa sangatlah tinggi," kata Sutan dalam pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVI Apkasi Tahun 2024, di ruang Cendrawasih, Jakarta Convention Center (JCC), Rabu (10/7/2024).

"Hal ini dapat dibuktikan dengan beberapa kali dinaikkan dana desa untuk pembangunan infrastruktur dan peningkatan kapasitas SDM desa, dan juga proyek-proyek strategis nasional yang telah bapak bangun seperti jalan tol, bandara, pelabuhan, bendungan, irigasi, pembangkit tenaga listrik dan sarana prasarana keretaapian," sambungnya.

Tidak hanya itu, menurutnya pembangunan infrastruktur di daerah Tertinggal, Terdepan dan Terluar (3T) juga mendapat perhatian Jokowi. Hal ini ia dengar langsung dari laporan para kepala daerah setempat.

"Teman-teman bupati dari kepulauan perbatasan menyampaikan kepada kami, terima kasih kepada Presiden (Jokowi) yang telah membangun perbatasan-perbatasan negara dengan negara-negara tetangga kita. Alhamdulillah itu sudah berhasil dilakukan Presiden," ujarnya.

Selain itu, kehadiran mega proyek IKN menurutnya juga merupakan momentum dalam upaya pemerataan pembangunan di Indonesia, terutama dalam mewujudkan pemerataan pembangunan.

"IKN akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mampu menggairahkan berbagai sektor bisnis di kawasan tengah dan timur Indonesia," kata dia.

"Bisikan dari kawan-kawan bupati, setelah bapak berkantor di IKN, izinkan Apkasi yang pertama melakukan audiensi dengan Presiden dengan seluruh bupati seluruh Indonesia," lanjutnya.

Sutan mengatakan, pihaknya menyadari pentingnya pembangunan infrastruktur masif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, investasi, perdagangan dan penyediaan lapangan kerja. Melalui pemerataan pembangunan, ekonomi di daerah semakin menggeliat. Apalagi, hal ini didorong dengan kenaikan dana desa serta dukungan terhadap pelaku usaha UMKM untuk naik kelas.

"Kami sangat setuju dengan yang Presiden (Jokowi) pernah sampaikan bahwa membangun infrastruktur adalah membangun peradaban dan meningkatkan daya saing agar dapat berkompetisi dengan negara-negara lain. Selain itu, membangun infrastruktur merupakan perwujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," pungkasnya.

Simak Video 'Buka Rakernas XVI Apkasi, Jokowi Kritik Penggunaan Barang Lokal Cuma 41%':

[Gambas:Video 20detik]

PT Pupuk Indonesia (Persero) memperkuat kerja sama program Makmur bersama Perusahaan Umum (Perum) Bulog sebagai offtaker. Kerja sama ini untuk menyerap hasil panen petani dalam negeri.

Penandatangan Memorandum of Understanding (MoU) dilaksanakan langsung oleh Direktur Utama Pupuk Indonesia, Rahmad Pribadi bersama dengan Direktur Utama Perum BULOG, Bayu Krisnamurthi di Kantor Pusat Perum Bulog, Jakarta (5/7).

Direktur Utama Pupuk Indonesia, Rahmad Pribadi menjelaskan sejak diluncurkan pada tahun 2021, program Makmur telah berperan penting dalam mendukung kesejahteraan petani dengan meningkatkan produktivitas pertanian lewat pendampingan dan agro input yang berkualitas.

"Program Makmur hadir memberikan pendampingan intensif kepada petani dan budi daya pertanian berkelanjutan. Program ini memiliki potensi yang cukup besar, dengan luasan yang sudah hampir mencapai 300.000 hektare, dengan 100.180,44 hektare untuk tanaman padi," kata dia dalam keterangannya, dikutip Rabu (10/7/2024).

Program Makmur menghadirkan ekosistem pertanian komprehensif dari tahapan hulu hingga hilir, baik on farm maupun off farm dengan melibatkan banyak stakeholder, mulai dari perbankan, lembaga asuransi, penyedia agro input, hingga offtaker.

Melalui program Makmur, Pupuk Indonesia mendorong optimalisasi produktivitas petani baik dengan upaya pendampingan intensif serta edukasi penggunaan pupuk nonsubsidi agar hasil panen tetap maksimal.

Sementara Pupuk nonsubsidi yang digunakan dalam program Makmur adalah pupuk komersial yang sudah teruji mampu meningkatkan produktivitas pertanian, sehingga program ini sekaligus menjadi edukasi penggunaan agro input alternatif selain pupuk subsidi.

Selama periode Januari hingga Juni 2024, program Makmur telah diaplikasikan secara nasional dan mencatatkan realisasi seluas 295.904 ha lahan dengan jumlah petani binaan sebanyak 120.320 orang. Pelaksanaan program MAKMUR juga telah diimplementasikan untuk berbagai jenis komoditas pangan.

Program ini telah mencatat peningkatan produktivitas petani padi sebesar 14% (rata-rata produktivitas meningkat dari 5,7 ton/ha menjadi 6,5 ton/ha). Produktivitas tanaman jagung juga meningkat sebesar 23%, dari 4,7 ton/ha menjadi 5,8 ton/ha. Produktivitas tanaman tebu turut naik sebesar 3% dari 66,2 ton/ha menjadi 68 ton/ha, dan produktivitas tanaman kelapa sawit meningkat 7% dari semula 22,84 ton/ha menjadi 24,44 ton/ha.

"Sebagaimana kita ketahui, kontribusi pupuk pada produktivitas pangan mencapai 62 persen. Program MAKMUR akan mengisi kekurangan dari produktivitas yang tidak bisa dipenuhi dari pupuk subsidi. Mudah-mudahan nantinya kerja sama antara Pupuk Indonesia dengan BULOG ini bisa menciptakan ekosistem closed loop di sektor pangan, antara BUMN pangan dengan pupuk," tambah Rahmad.

Bentuk dukungan Pupuk Indonesia bagi para petani lewat program Makmur juga dihadirkan lewat pendampingan budidaya, seperti lewat edukasi petani untuk penggunaan pupuk yang berimbang serta pengendalian hama.

Selain itu, untuk memastikan produktivitas pertanian dari segi kualitas, Pupuk Indonesia juga menyediakan layanan mobil uji tanah guna memastikan kandungan hara tanah sehingga pengaplikasian pupuk dalam budidaya program Makmur lebih presisi atau sesuai kebutuhan tanaman. Rekomendasi pemupukan berimbang ini diharapkan dapat menjaga kesuburan tanah secara berkelanjutan.

Sinergi BUMN antara Pupuk Indonesia dengan Perum Bulog akan memperkuat komitmen bersama dalam meningkatkan produktivitas padi nasional secara berkelanjutan, yang kemudian akan berdampak pada kesejahteraan petani dan ketahanan pangan nasional.

"Lewat upaya ini, Pupuk Indonesia bersama-sama dengan Bulog bisa bekerja sama untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Kita memiliki masa depan yang cerah, tidak hanya untuk Pupuk Indonesia dan Bulog, tetapi untuk pertanian dan bangsa, negara Republik Indonesia," tutup Rahmad.

Krisis keuangan yang terjadi pada 2008 menyadarkan banyak pemangku kepentingan di sektor keuangan bahwa pelindungan konsumen menjadi faktor yang tidak boleh ditinggalkan dalam upaya membangun dan menjaga stabilitas industri jasa keuangan.

Krisis keuangan di Amerika Serikat yang dipicu persoalan subprime mortgage menggambarkan betapa lemahnya pengawasan terhadap perilaku pelaku usaha jasa keuangan atau market conduct dalam berbagai aspek mulai dari iklan yang menyesatkan, ketentuan bisnis, mekanisme penyelesaian sengketa dan kompleksitas produk yang meningkatkan risiko konsumen.

Ben S. Bernanke Gubernur The Fed pada waktu itu pun mengakui adanya kelemahan The Fed dalam melakukan pelindungan konsumen yang seharusnya bisa dilakukan The Fed sesuai kewenangannya. Tersadar dari hal itu, sejumlah otoritas keuangan di berbagai negara segera menjadikan isu pelindungan konsumen sebagai program strategis yang harus segera diimplementasikan.

BaFin Jerman menjadikan pelindungan konsumen sebagai medium term objectives, FSS Korea menjadikan pelindungan konsumen sebagai salah satu misi lembaga, sementara FSA Jepang menjadikan pelindungan konsumen sebagai prioritas strategis.

Di Indonesia, Pemerintah pun telah menjadikan isu pelindungan konsumen sebagai salah satu program penting kebijakan untuk menjaga stabilitas sektor keuangan. UU no 21/2011 tentang OJK secara terang benderang mengamanatkan OJK untuk bertugas menjaga stabilitas sektor jasa keuangan dan melindungi kepentingan konsumen serta masyarakat.

Pemerintah bahkan memperkuat upaya pelindungan konsumen ini dalam UU no 4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang menegaskan kewenangan OJK dalam melakukan pengawasan perilaku pasar atau market conduct guna semakin melindungi konsumen dan masyarakat.

Pelindungan Konsumen adalah Kunci

Sejumlah kasus yang merugikan konsumen di sektor jasa keuangan masih banyak terjadi dan jika diteliti terjadi akibat lemahnya pengawasan market conduct. Contoh menarik adalah kasus banyaknya protes pemegang polis produk unit link yang meledak di 2020 - 2022.

Penawaran penjualan produk unit link yang tidak tepat atau mis-selling, serta sasaran konsumen yang tidak sesuai dan lemahnya penanganan pengaduan konsumen memicu kemarahan ribuan pemegang produk unit link dan mengakibatkan turunnya kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi jiwa.

Untuk mencegah berbagai kasus serupa yang merugikan konsumen yang bisa berdampak terhadap kemajuan industri jasa keuangan dan stabilitas sektor keuangan, tentunya OJK dituntut menyiapkan berbagai perangkat pengawasan market conduct dan melaksanakannya dengan penuh ketegasan.

POJK No 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan yang telah diterbitkan harus dijalankan secara ketat dan berani, karena POJK ini menjadi payung hukum bagi OJK mengawasi setiap perilaku pelaku usaha jasa keuangan (PUJK) dalam berhubungan dengan konsumennya.

POJK 22 ini secara rinci dan lengkap mengatur perilaku PUJK pada proses product life cycle produk dan layanan jasa keuangan mulai dari desain, penyediaan informasi, penyampaian informasi, pemasaran, penyusunan perjanjian, pemberian layanan pra dan paska penjualan, serta penyelesaian pengaduan konsumen.

Melalui POJK ini, PUJK juga diwajibkan untuk memperlakukan konsumen secara tidak diskriminatif. Hal ini juga berlaku untuk pihak ketiga yang bekerja atau mewakili PUJK. Kerahasiaan dan keamanan data konsumen juga menjadi hal yang wajib dijaga oleh PUJK. Termasuk juga mengatur soal penagihan atau pengambil alihan agunan yang selama ini kerap memicu keributan di masyarakat.

Namun, tidak hanya mengatur kewajiban PUJK, POJK ini juga mengatur kewajiban konsumen, pada pasal 92 ayat 3 huruf c dan e, dinyatakan bahwa konsumen berkewajiban untuk beritikad baik dalam penggunaan produk dan layanan jasa keuangan. Konsumen pun berkewajiban untuk membayar biaya sesuai dengan nilai/harga produk dan layanan yang disepakati dengan PUJK.

Melalui POJK 22 dipastikan bahwa perlindungan hukum diberikan tidak hanya kepada konsumen, tetapi juga kepada PUJK. Pada pasal 6 POJK 22 dinyatakan juga bahwa PUJK berhak mendapatkan pelindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.

Dengan demikian, peraturan ini tidak ditujukan untuk melindungi konsumen nakal dan menunjukkan bahwa OJK selain memperhatikan aspek perlindungan konsumen juga bertujuan mendorong pertumbuhan industri jasa keuangan. "OJK Strikes the Right Balance".

Penguatan pelindungan konsumen adalah kunci untuk semakin memperkuat industri jasa keuangan dan menjaga stabilitas sektor keuangan. Perlindungan konsumen yang kuatakan membangun industri jasa keuangan dan perekonomian yang sehat.

Abdul Mongid
Gurubesar, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Negeri Surabaya
Senior Economist, Segara Economic Institute

Jokowi Senang Industri Keuangan RI Tangguh: Tapi Tetap Harus Hati-hati

Jokowi Senang Industri Keuangan RI Tangguh: Tapi Tetap Harus Hati-hati

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan Indonesia dikepung banyak sekali krisis selama 5 tahun ke belakang. Menurutnya, periode keduanya menjabat sebagai Presiden memang tidak mudah.

"Saya kira kita merasakan semuanya bahwa dalam 5 tahun ke belakang ini adalah sebuah periode tidak mudah dan sangat sulit penuh tantangan," ungkap Jokowi dalam pembukaan Rakernas Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) 2024, di JCC Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (10/7/2024).

Dia mengatakan sederet krisis mengepung Indonesia, mulai dari sektor kesehatan yang dilanda pandemi COVID-19, kemudian ada juga kondisi geopolitik dunia yang membuat harga minyak dan pangan bergejolak.

Belum lagi, dari sisi lingkungan ada beberapa dampak perubahan iklim yang mengganggu produksi pangan.

"Ini semua sebabkan krisis ekonomi, pangan, keuangan, dan kemanusiaan," tegas Jokowi.

Namun, yang patut disyukuri Indonesia, kata Jokowi, masih bisa bertahan. Bahkan mengalami pertumbuhan yang cukup baik di tengah gejolak yang ada.

"Kita patut bersyukur negara kita mampu bertahan di tengah hambatan dan tantangan yang ada. Ekonom tumbuh 5,11% di kuartal I 2024. Sangat sulit sekarang ini negara-negara bertahan di growth 5%," pungkas Jokowi.

Simak Video 'Buka Rakernas XVI Apkasi, Jokowi Kritik Penggunaan Barang Lokal Cuma 41%':

[Gambas:Video 20detik]

BUMN farmasi, Bio Farma menjalin kerja sama dengan perusahaan asal Denmark, Novo Nordisk untuk memproduksi insulin. Kerja sama ini bertujuan untuk mendukung upaya pemerintah dalam menyediakan obat-obatan untuk diabetes.

Meningkatnya prevalensi diabetes di Indonesia mendorong pentingnya kolaborasi tersebut. Saat ini, diperkirakan 19,5 juta orang hidup dengan diabetes, dan jumlah ini diperkirakan akan meningkat menjadi 28,6 juta pada 2045. Kondisi kronis ini termasuk dalam tiga besar penyebab kematian di Indonesia, menunjukkan betapa pentingnya penanganan diabetes yang efektif.

"Diabetes adalah ibu dari segala penyakit. Diabetes yang tidak terkontrol akan menimbulkan komplikasi. Saat ini, kita lemah dalam skrining, dan kita perlu mereformasi sistem layanan kesehatan. Jika kita dapat mengidentifikasi dan mengobati diabetes sejak dini, maka biaya perawatan akan lebih murah dan dapat meningkatkan kualitas hidup mereka yang hidup dengan diabetes. Kami telah mereformasi 10.000 layanan primer untuk penanganan diabetes yang lebih baik. Kolaborasi antara Novo Nordisk Indonesia dan Bio Farma ini bertujuan untuk menyelamatkan lebih banyak nyawa masyarakat Indonesia," kata Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, di Jakarta, Rabu (10/7/2024).

Kerja sama ini juga memperkuat MoU antar pemerintah (government-to-government, G2G) antara Indonesia dan Denmark, yang selanjutnya mendukung agenda resiliensi kesehatan pemerintah.

"Di Novo Nordisk, kami berjalan dengan visi untuk mendorong perubahan pada penyakit kronis yang serius. Memperbaiki kualitas kehidupan orang dengan diabetes sangat penting untuk mewujudkan visi ini, dan kami berupaya untuk memberikan akses yang setara terhadap penanganan diabetes," tambah Vice President dan General Manager, Novo Nordisk Indonesia, Sreerekha Sreenivasan.

Direktur Utama Bio Farma, Shadiq Akasya menambahkan, kolaborasi dengan Novo Nordisk akan meningkatkan kapabilitas Bio Farma.

"Kemitraan ini bertujuan untuk secara signifikan meningkatkan akses terhadap pengobatan diabetes yang berkualitas dan terjangkau, meningkatkan kesadaran akan pentingnya pengelolaan penyakit diabetes kronis, dan memperkuat kapasitas sistem kesehatan Indonesia dalam mengatasi tantangan global. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan komitmen bersama, khususnya dari pemerintah, untuk mendukung produksi produk dalam negeri yang inovatif," ungkap Shadiq.

Barang bawaan dari luar negeri bisa dilacak statusnya melalui laman www.beacukai.go.id/BARANGKIRIMAN. Lewat situs ini barang belanjaan online atau jenis barang kiriman lainnya yang berasal dari luar negeri semakin mudah dilacak.

Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai, Encep Dudi Ginanjar mengatakan, layanan tersebut akan menampilkan status barang kiriman dengan berbagai jenis. Ia menyebut cara melacak barang kiriman juga mudah dan cepat.

"Tracking barang kiriman prosesnya mudah dan cepat. Langkahnya dimulai dari membuka laman www.beacukai.go.id/barangkiriman lalu masukkan nomor tracking/consignment note/resi/airway bill pada kolom yang tersedia dan masukkan keycode sesuai yang tertera pada layar. Terakhir, klik submit dan see details untuk melihat status barang kiriman," ujarnya dalam siaran pers, Selasa (9/7/2024).

Apabila status yang didapatkan 'Hasil pencarian: Data tidak ditemukan' maka ada beberapa kemungkinan, yaitu barang belum tiba di Indonesia, barang sudah tiba di Indonesia tetapi belum dilaporkan ke Bea Cukai oleh penyelenggara pos, atau barang memang tidak pernah ada (indikasi penipuan).

Lalu, ketika dokumen atas barang sudah masuk ke sistem Bea Cukai tetapi masih diperlukan proses validasi, maka status yang muncul ialah 'Dokumen diterima untuk diproses Bea Cukai'. Setelah proses validasi selesai maka statusnya berganti menjadi 'Selesai validasi sistem Bea Cukai'.

Selanjutnya, jika status yang muncul adalah 'Penetapan SPPBMCP (pembayaran dan persetujuan keluar) menunggu penyiapan barang oleh penyelenggara Pos/PJT untuk dilakukan pemindai (x-ray) atau manifes' artinya petugas Bea Cukai telah menetapkan pungutan negara sesuai data di dokumen barang yang dilampirkan. Namun, masih memerlukan pengecekan lebih lanjut melalui alat pemindai atau x-ray.

"Proses ini pada dasarnya menunggu barang tersebut diserahkan ke petugas Bea Cukai oleh penyelenggara Pos. Jika barang belum diserahkan, maka pengecekan akan terhambat dan belum bisa berlanjut ke proses selanjutnya," jelasnya.

Untuk diketahui, terhadap barang kiriman impor, akan ditetapkan jalur pengeluaran barang berdasarkan profil impor/komoditas barang impor. Jika mendapatkan jalur hijau, pelayanan dan pengawasan barang impor tidak dilakukan pemeriksaan fisik.

Sementara itu, jika mendapat jalur merah, mekanisme pelayanan dan pengawasan barang kiriman dilakukan dengan pemeriksaan fisik dan penelitian dokumen. Untuk barang yang mendapatkan jalur merah akan muncul status 'Barang akan diperiksa fisik, menunggu penyiapan barang oleh penyelenggara pos'.

Artinya, barang kiriman perlu dilakukan pemeriksaan fisik, dan pada saat itu Bea Cukai tengah menunggu penyelenggara pos menyiapkan barang. Jika status belum berubah, berarti penyelenggara pos belum menyerahkan barang ke Bea Cukai dan pemeriksaan fisik belum dimulai.

Terdapat juga status 'Barang terkena aturan Larangan/Pembatasan Barang terkena aturan Lartas'. Jika mendapatkan status ini maka penanggung jawab barang kiriman harus menyelesaikan persyaratan dari kementerian terkait agar barang bisa dikeluarkan.

Kemudian, akan muncul status 'Penetapan SPPBMCP (pembayaran dan persetujuan keluar), penerima barang silahkan konfirmasi ke penyelenggara Pos/PJT', yang berarti pungutan negara sudah ditetapkan sesuai dengan hasil pemeriksaan barang. Ketika mendapatkan status ini, maka pemilik barang bisa segera mengonfirmasi ke penyelenggara pos untuk pembayaran.

Terakhir, ketika seluruh urusan kepabeanan atas barang sudah selesai, baik yang ditetapkan jalur merah dan jalur hijau, maka status yang muncul adalah 'Barang keluar dari gudang'. Pada tahap ini informasi terkait barang kiriman sepenuhnya sudah berada di penyelenggara pos.

"Konfirmasi terkait pengiriman ke alamat penerima dapat langsung ditanyakan ke penyelenggara pos," pungkasnya.