Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan anggaran untuk menambal defisit Rp 609,7 triliun di 2024 ditopang melalui tambahan penggunaan Saldo Anggaran Lebih (SAL) Rp 100 triliun. Dengan demikian penerbitan surat berharga negara (SBN) tetap lebih rendah sebesar Rp 214,6 triliun.

"Kami memperkirakan bahwa pembiayaan anggaran untuk membiayai defisit Rp 609,7 triliun, yaitu tambah Rp 80,8 triliun akan dibiayai melalui tambahan penggunaan SAL Rp 100 triliun dan penerbitan SBN tetap lebih rendah," kata Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR RI, Senin (8/7/2024).

Dalam kesempatan ini, Sri Mulyani mengajukan ke DPR RI untuk menggunakan tambahan SAL Rp 100 triliun. Sebelumnya yang sudah tertera dalam UU APBN 2024 untuk penggunaan SAL adalah Rp 51 triliun.

"Hal ini bermanfaat sehingga kita tidak perlu masuk ke market terlalu besar dan tetap bisa menjaga kinerja dari SBN pemerintah," ucapnya.

SAL itu berhasil dikumpulkan pemerintah pada periode 2022-2023 dan dapat digunakan pada situasi saat ini, yakni ketika era suku bunga tinggi dan rupiah mengalami tekanan.

"Kami bisa menjaga agar SBN tidak di-issue lebih banyak sehingga dengan demikian kami bisa jaga competitiveness dari yield SBN kita tanpa mengalami tekanan yang besar," ujarnya.

Sri Mulyani telah memperkirakan defisit APBN 2024 membengkak menjadi sebesar Rp 609,7 triliun atau 2,70% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), lebih tinggi dari target awal Rp 522,8 triliun atau 2,29% PDB.

Sri Mulyani mengatakan kenaikan defisit itu terjadi karena kombinasi dari pendapatan negara yang mengalami beberapa koreksi atau tidak mencapai target. Di sisi lain belanja negara mengalami kenaikan. "Defisit total mencapai Rp 609,7 triliun, ini artinya terjadi kenaikan defisit dari 2,29% ke 2,70% dari GDP," kata Sri Mulyani.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atau Zulhas mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) setuju tak ada revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor.

Zulhas menjelaskan, awalnya sejak aturan direvisi menjadi Permendag 8 tahun 2024, ada usulan dari Menteri Perindustrian agar itu direvisi lagi. Usulan itu untuk memasukkan kembali Pertimbangan Teknis (Pertek) yang telah dihapus sebelumnya.

"Saya pulang (dari Peru), dari sana rapat lagi, ada usulan dari Menteri Perindustrian, Pertek masuk lagi, Permendag diubah lagi. Saya bilang saya keberatan. Kalau bisa buat peraturan sendiri, jangan Permendag terus, saya yang jelek," ujar Zulhas dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (8/7/2024).

Setelah itu, diadakan rapat terbatas lagi dengan Jokowi untuk membahas usulan dari Kementerian Perindustrian. Namun Zulhas masih bersikeras untuk tidak merevisi Permendag 8 tahun 2024.

"Saya bertahan, saya bilang ada cara lain, belum tentu Pertek itu menyelesaikan masalah. Oleh karena itu saya menolak keras. Pak Presiden setuju nggak jadi bikin Permendag lagi," terangnya.

Menurut Zulhas, Permendag 8 Tahun 2024 bukan biang kerok industri tekstil bangkrut. "Kalau (industri) tekstil mengatakan 'kita bangkrut gara-gara Permendag 8', ya nggak benar," ucapnya.

Zulhas menjelaskan, Pertek yang dihapus adalah yang terbaru. Sementara Pertek untuk TPT sudah ada sejak lama, begitu juga dalam peraturan sebelumnya.

"Karena itu (Pertek TPT) nggak dihapus, TPT tetap ada Pertek. Yang baru tadi, yang tambahan-tambahan baru, itu yang dihapus," jelas dia.

Untuk itu, Zulhas menggunakan cara lain dalam mencari tahu penyebab industri sejumlah produk seperti tekstil ambruk. Upaya yang dilakukan dengan melibatkan Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) dan Komite Anti Dumping Indonesia (KADI).

"Kita akan lihat apakah betul tiga tahun terakhir ini yang menyebabkan industri rontok dan lain-lain gara-gara barang impor. Oleh karena itu urusan diserahkan ke Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) dia akan lihat diselidiki tiga tahun terakhir data-data kita. Kalau memang melonjak impor 7 macam produk tadi, maka dia bisa dikenakan tarif, bisa 10%, 20%, bisa 200%. Namanya bea masuk tindakan pengamanan (BMTP)," ungkapnya.

Kedua, pemerintah juga menyelidiki terkait tindakan dumping pada sejumlah produk impor. Penyelidikan dilakukan oleh KADI dan jika terbukti dumping maka akan dikenakan bea masuk anti dumping (BMAD).

"Ini bukan balas-membalas, semua negara bisa menerapkan, itu Tiongkok, Jepang, WTO oke, kalau menghancurkan produk dalam negeri, tetapi ada produsedurnya," ujar dia.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) buka-bukaan alasan pemerintah mengeluarkan aturan cuti melahirkan maksimal 6 bulan. Hal itu tercantum dalam UU nomor 4 tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak Pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan yang diteken langsung olehnya pada 2 Juli 2024.

Menurutnya aturan sangat manusiawi untuk diterapkan. Dengan aturan cuti melahirkan 6 bulan, seorang perempuan yang bekerja bisa mempersiapkan kelahiran dan merawat anaknya dengan baik.

"Kalau diberikan cuti begitu kan dipersiapkan kelahiran dan merawat bayinya saya kira sangat manusiawi," tegas Jokowi di Lanud Halim Perdanakusumah, Jakarta Timur, Senin (8/7/2024).

Pengusaha sendiri mengeluhkan aturan ini dapat menurunkan produktivitas seorang pengusaha. Bahkan, pengusaha mengaku dengan adanya aturan ini kemungkinan kesempatan kerja bagi perempuan akan berkurang ataupun dibatasi.

Soal kesempatan kerja yang berkurang, Jokowi meminta agar pengusaha tidak melakukan hal tersebut ke kaum perempuan. Jokowi meminta agar pengusaha memaklumi aturan ini dan diterapkan dalam perusahaannya.

"Kita harap tidak seperti itu (kesempatan kerja dikurangi). Karena apapun harus menghargai perempuan, ibu-ibu yang mengandung nanti kita harap bayi yang melahirkan sehat semuanya," beber Jokowi.

Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperpanjang bantuan pangan beras 10 kilogram (kg) dari Juni 2024 hingga Desember 2024. Perpanjangan tersebut akan membutuhkan tambahan anggaran Rp 11 triliun.

Demikian kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Bantuan tersebut akan diberikan dalam waktu dua bulan sekali.

"Alokasi bantuan beras dan bantuan daging ayam dan telur yang akan diperpanjang 3 bulan yaitu pada Agustus, Oktober dan Desember untuk pembayarannya, ini akan menambah biaya Rp 11 triliun," kata Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR RI, Senin (8/7/2024).

Sebelumnya, Jokowi pernah menanyakan kepada penerima manfaat apakah mereka sudah menerima bantuan pangan beras dari Januari-Juni 2024. Setelah itu, dikonfirmasi bahwa distribusi bantuan beras 10 kg tersebut akan berlanjut hingga Desember 2024.

"Januari sudah dapat? Februari sudah? Maret sudah? April sudah? Mei sudah? Yang diterima ini Juni? Setelah Juni nanti Agustus, Oktober, Desember. Sampai Desember diteruskan ya," kata Jokowi di Gudang Bulog Buntok, Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah dikutip dari keterangan Biro Sekretariat Presiden, Kamis (27/6).

Jokowi mengatakan pihaknya sudah menghitung kesesuaian APBN dengan pemberian bantuan. Menurutnya, APBN cukup jika bantuan diteruskan hingga Desember 2024.

"Itu sudah kita hitung-hitung di APBN diteruskan atau nggak. APBN cukup nggak. Karena ini duit triliunan, gede banget. 10 kg per bulan untuk 22 juta masyarakat kita," jelasnya.

Lebih lanjut, Jokowi mengatakan Bulog memiliki stok beras yang mencukupi dengan 1,7 juta ton tersedia secara nasional.

"Berasnya dari mana? Berasnya dari Bulog. Bulog stoknya cukup nggak? Sekarang Bulog memiliki stok 1,7 juta ton. Di sini saja (Gudang Bulog Buntok) stoknya 1.500 ton, bukan kilo lho, ton," ungkap Jokowi.

Industri percetakan dan grafika Indonesia telah berkembang cukup pesat dan juga telah memiliki kontribusi yang cukup besar dalam menciptakan stabilitas ekonomi nasional. Kementerian Perindustrian RI (Kemenperin) mencatat optimisme pelaku usaha untuk enam bulan ke depan tetap stabil pada 73,5% atau sama dengan optimisme bulan sebelumnya.

Adapun subsektor yang paling optimistis dalam enam bulan ke depan diantaranya adalah industri percetakan. Di awal tahun 2024 ini, momentum Pemilihan Umum (Pemilu), para pelaku usaha percetakan mengalami peningkatan pesanan yang luar biasa dan kebutuhan akan produk cetakan, terutama spanduk dan brosur.

Tidak hanya menciptakan gelombang pekerjaan baru tetapi juga mendongkrak omzet perusahaan percetakan di seluruh negeri, sehingga merupakan potensi yang besar bagi industri percetakan Indonesia.

Sebagai penyelenggara pameran bertaraf Internasional, Krista Exhibitions menggelar pameran di bidang mesin-mesin percetakan seperti mesin cetak/offset, cetak digital, cetak tekstil, sablon, jasa cetak, alat-alat cetak terkini dan penyediaannya serta teknologi percetakan yang mutakhir dan terbesar di Indonesia Timur yaitu Surabaya Printing Expo (SPE) 2024 yang akan berlangsung pada tanggal 11 - 14 Juli 2024 di Grand City Convex Hall Surabaya.

"Gelaran pameran Surabaya Printing Expo tahun ini meningkat 20% sebelumnya, baik dari segi jumlah maupun teknologi printing yang dihadirkan. Untuk ke-17 kalinya pameran Surabaya Printing Expo ini digelar berkolaborasi dengan berbagai organisasi dan asosiasi, para pakar serta pengusaha di bidang percetakan bertaraf nasional maupun internasional turut melibatkan 250 perusahaan peserta di antaranya 10 perusahaan yang merupakan UMKM dan kami optimis dapat mendatangkan 15.000 pengunjung selama 4 hari pameran," ujar CEO Krista Exhibitions Daud D Salim, dalam keterangan tertulis, Senin (8/7/2024)

"Yang merupakan para pelaku bisnis di industri percetakan dan pameran ini merupakan peluang yang baik bagi para pengusaha grafika agar lebih termotivasi untuk terus berinovasi dan menghasilkan produk-produk unggulan dengan mesin berteknologi canggih serta berdaya saing tinggi dengan produk-produk luar negeri," ungkapnya.

Sementara itu Ketua Umum Persatuan Perusahaan Grafika Indonesia (PPGI) Ahmad Mughira Nurhani mengatakan kebutuhan akan produk percetakan secara digital akan terus berkembang di segala bidang perekonomian dewasa ini telah banyak mengalami pergeseran yang menjadi tantangan bagi produk-produk bisnis konvensional, namun akan menjadi peluang bagi yang dapat menangkap dan memanfaatkannya perkembangan teknologi terkini tersebut secara kreatif.

"Demikian pula perkembangan dunia grafika semakin bertambah maju dan dinamis. Mesin-mesin cetak pun telah mengikuti trend digitalisasi dalam pengoperasionalannya," kata Ahmad.

"Di era digital saat ini, kebutuhan akan barang cetakan yang berkualitas tinggi dengan proses pekerjaan yang makin mudah dan cepat serta akurat, merupakan pilihan yang harus diambil pelaku bisnis percetakan. Harapan kami, dengan adanya Pameran Surabaya Printing Expo (SPE) 2024 ini, para pengusaha grafika nasional dapat selalu mengupdate diri dan fasilitas peralatan mesin-mesin grafikanya serta mengambil manfaatnya untuk dapat bertambah maju dan bersaing secara sehat di tengah-tengah perkembangan ekonomi di Indonesia yang diharapkan akan terus membaik," sambungnya.

Pameran Surabaya Printing Expo (SPE) 2024 ini juga akan menyuguhkan segala jenis teknologi cetak mencetak terkini mulai dari skala kecil, menengah, dan besar dengan berbagai teknologi percetakan, seperti cetak digital, cetak sablon, cetak offset, cetak garment, cetak tekstil, mesin cutting, mesin finishing, cetak 3D, label, dan tinta.

Bukan itu saja, berbagai acara dan seminar menarik pun akan meramaikan 4 hari pameran ini seperti Workshop dan Seminar menarik dari Asosiasi PPGI dengan tema 'Workshop Packaging & Branding UMKM' dan 'Trend Inovasi dan Bisnis Desain dalam Industri Cetak', Seminar dari Media Print Pack Magazine dengan tema 'AI & Bisnis Percetakan di Indonesia, Tren dan Solusinya'.

Kesuksesan Pameran Surabaya Printing Expo (SPE) 2024 tidak lepas dari dukungan berbagai Kementerian, Asosiasi dan Institusi. Di antaranya Kemenperin, Kementerian Perdagangan RI (Kemendag), Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI (Kemenparekraf), Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) & Kota Surabaya, Dinas Provinsi Jawa Timur dan Kota Surabaya, KADIN Provinsi Jawa Timur & Kota Surabaya, Persatuan Perusahaan Grafika Indonesia (PPGI), Komunitas Printing Indonesia (KOPI), serta Asosiasi Perusahaan Pameran Indonesia (ASPERAPI).

Pameran ini terbuka oleh pelaku bisnis dan masyarakat mulai pukul 10.00 hingga pukul 19.00. Para pengunjung dapat melakukan registrasi online di linkhttps://register.kristaonline.com/visitor/surabayaprintingexpoatau registrasi langsung di lokasi pameran.

Yuk, temukan kebutuhan printing untuk usaha kalian di pameran printing terbesar dan terlengkap di Surabaya!

Resmi Dibuka! Pameran Internasional AllPack Indonesia 2023 Digelar Krista Exhibitions

Resmi Dibuka! Pameran Internasional AllPack Indonesia 2023 Digelar Krista Exhibitions

Penerimaan pajak sampai Semester I-2024 masih loyo. Tercatat hingga 30 Juni 2024 baru terkumpul Rp 893,8 triliun, turun 7,9% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 970,2 triliun.

"Penurunan terjadi dari penerimaan pajak sebesar 7,9% dibandingkan realisasi tahun lalu yang mencapai Rp 970,2 triliun," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR RI, Senin (8/7/2024).

Sri Mulyani mengatakan penurunan penerimaan pajak itu terutama disebabkan oleh harga-harga komoditas yang anjlok atau mengalami normalisasi. Hal itu membuat setoran pajak penghasilan atau PPh Badan ikut merosot.

Selain itu, penurunan penerimaan pajak juga disebabkan oleh kenaikan restitusi. Sementara itu, pajak atas transaksi tahun berjalan seperti PPh 21, PPh Final dan PPN dalam negeri masih mengalami pertumbuhan positif sejalan dengan baiknya aktivitas ekonomi.

Oleh karena itu, Sri Mulyani menurunkan target penerimaan pajak di 2024 menjadi Rp 1.921,9 triliun. Target itu lebih rendah Rp 66,9 triliun dari target awal Rp 1.988,9 triliun.

"Penerimaan pajak akan tercapai Rp 1.921,9 triliun, sedikit di bawah target yaitu 96,6%, masih tumbuh positif 2,9%," ucap Sri Mulyani.

Unilever Indonesia mendominasi berbagai kategori pasar dalam laporan 'Kantar Brand Footprint Indonesia 2024'. Diketahui 4 merek Unilever menjadi pilihan favorit konsumen, di antaranya Royco, Pepsodent, Glow & Lovely, serta Sunlight.

Diketahui, Kantar Brand Footprint Indonesia 2024 adalah studi tahunan yang dilakukan Kantar Worldpanel Indonesia untuk mengukur merek produk FMCG yang paling dipilih oleh konsumen.

Direktur Perusahaaan Ainul Yaqin mengatakan pencapain ini menjadi bukti keberhasilan Unilever Indonesia dalam menggenjot kinerja seluruh mereknya, melalui rangkaian inovasi dan program yang relevan dengan kebutuhan konsumen, disertai strategi pemasaran dan pemanfaatan teknologi yang tepat.

"Saat ini kami adalah market leader di 13 dari 15 kategori di mana kami beroperasi. Fokus kami ke depan adalah untuk terus menerapkan 5 Strategic Thrust Perusahaan dengan memperkuat merek-merek utama, menciptakan pasar, memperkuat eksekusi di market, meningkatkan dampak bisnis, dan fokus pada upaya keberlanjutan," ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (8/7/2024).

"Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh konsumen Indonesia atas kepercayaan dan kesetiaan terhadap merek-merek kami. Semoga kami bisa terus melayani konsumen dengan menyediakan inovasi-inovasi terbaik berbasis sains dan teknologi," tuturnya.

Foto: Dok. Istimewa

Tercatat dalam laporan 'Kantar Brand Footprint Indonesia 2024', Royco menempati urutan ke-4 dari 10 merek teratas, yang setidaknya dibeli oleh 60% masyarakat Indonesia atau setara dengan 42 juta rumah tangga, dengan pembelian setidaknya 14 kali dalam setahun.

Lalu Pepsodent terpilih sebagai Most Chosen Personal Care Brand, Glow & Lovely sebagai Most Chosen Beauty Brand, dan Sunlight sebagai Most Chosen Household Care Brand.
Guna mendorong nilai dan volume pangsa pasar, keempat merek ini juga konsisten menjalankan berbagai program yang memberikan dampak positif pada kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Berikut rinciannya:

1. Royco

Program Royco Nutrimenu yang mempromosikan pola makan sehat dan nutrisi seimbang. Bekerja sama dengan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah Nahdlatul Ulama (NU Care-LAZISNU) dan didukung oleh Kementerian Kesehatan RI, program ini mengedepankan ToT (Training of Trainer) yang mengedukasi ibu melalui kegiatan di pesantren, posyandu, PKK, dan lainnya. Sejak pertama kali dilaksanakan tahun 2019, Program Royco Nutrimenu telah menjangkau 18 juta ibu di seluruh wilayah Indonesia.

2. Pepsodent

Gelaran tahunan Bulan Kesehatan Gigi Nasional (BKGN) yang sejak 2010 mengampanyekan pentingnya kesehatan gigi dan mulut melalui edukasi, pelayanan perawatan dan pemeriksaan gigi gratis yang telah menjangkau 30 juta masyarakat Indonesia, disertai layanan teledentistry gratis via WhatsApp yang telah memberi manfaat kepada lebih dari 90 ribu orang.

3. Glow & Lovely

Secara konsisten melalui program 'Glow & Lovely Bintang Beasiswa' mendukung perempuan Indonesia meraih wajah glowing dan masa depan cerah, dengan memberikan akses pendidikan tinggi kepada perempuan Indonesia berprestasi yang memiliki kendala finansial.

Sejak 2017, program ini telah memberi manfaat ke 450 perempuan di berbagai wilayah Indonesia serta menjangkau 35 juta perempuan melalui kelas-kelas pendampingan dan pengembangan diri.

4. Sunlight

Sunlight melalui program 'Agen 1000 Sunlight', berkolaborasi dengan PNM telah membantu meningkatkan keterampilan kewirausahaan dan pendapatan para perempuan pengusaha mikro dan keluarganya. Diketahui program ini telah menjangkau 78.000 konsumen baru dan telah merekrut 1.072 Agen.

Di tahun 2024, Sunlight akan melanjutkan program 'Agen 1000 Sunlight' di 5 kota di Indonesia, seperti Aceh, Medan, Padang, Pekanbaru, dan Palembang untuk memberdayakan lebih banyak perempuan Indonesia.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengubah beberapa outlook Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 seiring kondisi terkini. Defisit diperkirakan mencapai Rp 609,7 triliun atau 2,70% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), lebih tinggi dari target awal Rp 522,8 triliun atau 2,29% PDB.

Sri Mulyani mengatakan kenaikan defisit itu terjadi karena kombinasi dari pendapatan negara yang mengalami beberapa koreksi atau tidak mencapai target. Di sisi lain belanja negara mengalami kenaikan.

"Defisit total mencapai Rp 609,7 triliun, ini artinya terjadi kenaikan defisit dari 2,29% ke 2,70% dari GDP," kata Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR RI, Senin (8/7/2024).

Meski begitu, Sri Mulyani menyebut kebutuhan tambahan anggaran untuk menambal defisit tidak akan menambah penarikan utang. Melainkan memanfaatkan Saldo Anggaran Lebih (SAL) Rp 100 triliun.

"Jadi meskipun defisitnya naik, penerbitan SBN-nya tidak naik, malah justru lebih rendah Rp 214,6 triliun. Ini lah kenapa tahun 2022-2023 waktu kami mampu mengumpulkan SAL cukup besar, dipakai pada saat situasi seperti sekarang," jelas Sri Mulyani.

Berikut outlook APBN 2024:

1. Pendapatan negara Rp 2.802,5 triliun, naik 0,2 triliun dibandingkan target awal Rp 2.802,3 triliun

1. Penerimaan pajak Rp 1.921,9 triliun, lebih rendah Rp 66,9 triliun dari target awal Rp 1.988,9 triliun
2. Penerimaan kepabeanan dan cukai Rp 296,5 triliun, turun Rp 24,5 triliun dari target awal Rp 321 triliun
3. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp 549,1 triliun, naik Rp 57,1 triliun dibandingkan target awal Rp 492 triliun
   d. Penerimaan hibah Rp 34,9 triliun, naik Rp 34,5 triliun untuk penyelenggaraan Pilkada.

2. Belanja negara Rp 3.412,2 triliun, naik Rp 87,1 triliun dar target awal Rp 3.325,1 triliun

1. Belanja pemerintah pusat Rp 2.558,2 triliun, naik Rp 90,7 triliun. Kenaikan ini sudah memperhitungkan dampak depresiasi rupiah terhadap subsidi energi dan kompensasi Rp 37,1 triliun
2. Transfer ke Daerah Rp 854 triliun, lebih rendah Rp 3,6 triliun karena adanya optimalisasi kontrak DAK Fisik

3. Defisit Rp 609,7 triliun (2,70% PDB) dengan defisit keseimbangan primer Rp 110,8 triliun

4. Pembiayaan anggaran Rp 609,7 triliun (116,6% dari target APBN)

Produsen pesawat asal Amerika Serikat (AS) Boeing mengaku bersalah atas tuduhan terkait kecelakaan fatal 737 Max di Indonesia dan Ethiopia. Berdasarkan kesepakatan itu, Boeing akan didenda sebesar US$ 243,6 juta atau sekitar Rp 3,9 triliun (kurs Rp 16.200).

Otoritas AS menuduh Boeing melakukan konspirasi untuk menipu pemerintah dan menyesatkan regulator terkait sistem kontrol penerbangan di pesawat Max. Sistem itulah yang menyebabkan kecelakaan penerbangan di Indonesia dan Ethiopia.

Dikutip dari CNBC Senin (8/7/2024), Boeing juga akan dipantau selama tiga tahun dalam masa percobaan. Perusahaan juga harus menginvestasikan US$ 455 juta untuk program kepatuhan dan keselamatan.

Meski begitu keputusan ini masih memerlukan persetujuan hakim federal sebelum berlaku secara sah. Tak hanya itu, Boeing juga setuju menemui anggota keluarga korban kecelakaan.

Sebelumnya, Boeing diberi dua pilihan yaitu mengaku bersalah atau diadili di pengadilan. Pengakuan bersalah akan membuat Boeing dicap sebagai kriminal sehingga mempersulit mereka berbisnis dengan pemerintah AS, termasuk NASA.

Sekitar 32% dari pendapatan Boeing yang berjumlah US$ 78 miliar tahun lalu berasal dari unit pertahanan hingga luar angkasa. Pada bulan Mei, Departemen Kehakiman menyatakan Boeing telah melanggar perjanjian yang terjadi tahun 2021.

Berdasarkan perjanjian penuntutan yang ditangguhkan tersebut, Boeing setuju untuk membayar US$ 2,5 miliar, termasuk denda pidana awal sebesar US$ 243,6 juta, kompensasi kepada maskapai penerbangan, dan dana US$ 500 juta untuk anggota keluarga korban.

Tercatat 346 orang tewas dalam kecelakaan fatal itu. Adapun keluarga korban mengkritik rencana Boeing mengaku bersalah, sebab mereka menuntut perusahaan itu diseret ke pengadilan.

Pada 2018, sebuah insiden menimpa pesawat Boeing 737 MAX 8 milik Lion Air berkode penerbangan JT610 yang sedang melayani rute Jakarta-Pangkal Pinang. Pesawat tersebut jatuh beberapa saat setelah lepas landas di Laut Jawa, menewaskan seluruhnya 181 penumpang dan 8 kru.

Lima bulan setelah insiden Lion Air, Boeing 737 MAX 8 juga mengalami kecelakaan fatal pada Maret 2019. Pesawat yang jatuh tersebut diketahui milik Ethiopian Airlines berkode penerbangan ET302 yang terbang dari Addis Ababa menuju Nairobi, Kenya. vv

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atau Zulhas akan membentuk satuan tugas (satgas) untuk memberantas barang impor ilegal. Hal ini merupakan hasil diskusi dengan lembaga perlindungan konsumen dan asosiasi pengusaha.

"Jadi keluhannya rata-rata banyak barang-barang ilegal. Tentu nanti kita akan ditindaklanjuti bareng-bareng asosiasi untuk buat bikin satgas, kita cek nanti di market barang-barang ilegal dijualnya seperti apa, di pasar seperti apa. Tadi satgas dengan lembaga perlindungan konsumen, asosiasi, satu lagi dengan satgas penegak hukum," kata dia ditemui di Kompleks DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (8/7/2024).

Zulhas mengatakan, berdasarkan informasi dari pengusaha, hal yang mengganggu produk dalam negeri karena banyaknya barang impor ilegal. Oleh sebab itu, Zulhas berkomitmen untuk memberantas barang impor ilegal.

"Satgas ini itu baru tadi. Kita besok masih akan lanjut lagi. Saya juga akan mengundang Kadin, mengundang Hipmi, dan asosiasi lainnya. Kalau benang merah yang menghancurkan itu adalah barang-barang ilegal," terangnya.

Namun untuk mengendalikan importasi, pemerintah melalui Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) tengah menyelidiki beberapa barang impor yang diindikasi menghancurkan produk dalam negeri.

Untuk membuktikan itu, melalui KADI akan dilihat apakah sejumlah barang impor terbukti dumping dan apakah jumlah impornya meningkat. Jika terbukti ada tindakan dumping, maka akan ditetapkan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD).

"Akan dilihat abis itu mereka akan rapat abis itu itu diputuskan. Berapa tarifnya? Mereka (KADI akan hitung), bukan saya, jadi KADI," ujarnya.

Kedua, pemerintah juga tengah menyelidiki melalui Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) kepada tujuh produk impor. Ketujuh barang impor itu termasuk, tekstil, pakaian jadi, kecantikan, elektronik, bahan kainnya dan lainnya, hingga keramik.

Ketujuh barang impor itu akan dilihat selama tiga tahun terakhir apakah jumlah masuknya ke Indonesia melonjak signifikan. Jika terbukti juga maka akan dikenakan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP).

"Sekarang KPPI lagi bekerja, nanti kita tunggu. Nggak bisa Mendag menentukan (tarif) 100% itu," pungkasnya.

Sebelumnya, Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) mengatakan masalah yang harus diatasi pemerintah adalah maraknya impor ilegal. Untuk itu, mereka keberatan jika pemerintah berencana menambah pajak berupa Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) dan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) untuk impor legal.

"Kita dengar dari pemerintah menaikkan biaya masuk 200% ini menurut kita kalau isinya barang-barang impor ilegal solusinya tidak tepat. Karena yang namanya ilegal tidak lapor, tidak kena regulasi jadi yang kena adalah legal importir yang mereka sebenarnya bayar pajak," kata Sekjen Hippindo Haryanto Pratantara dalam konferensi pers di Sarinah, Jakarta Pusat, Jumat (5/7) lalu.

Fenomena yang terjadi sekarang adalah banyak barang impor ilegal yang dijual di bawah harga pasar atau predatory pricing. Hal inilah yang menurutnya harus menjadi perhatian pemerintah.

"Kalau kita melihat kemarin ramai-ramai waktu soal TikTok dilarang itu karena dua hal. Satu karena predatory pricing artinya banting harga untuk menarik orang masuk website. Kedua yang paling utama adalah barang-barang yang dijual di titik tersebut itu kebanyakan barang yang nggak jelas masuknya dari mana dan itu barang-barang murah," ungkapnya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sampai semester I-2024 atau Juni mengalami defisit Rp 77,3 triliun. Realisasi itu setara dengan 0,34% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

"Total postur dari APBN 2024 semester I adalah defisit Rp 77,3 triliun. Tahun lalu semester I masih surplus Rp 152,3 triliun, tahun ini semester I kita sudah mengalami defisit Rp 77,3 triliun," kata Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR RI, Senin (8/7/2024).

Defisit APBN ini berarti pendapatan lebih kecil dibanding jumlah pengeluaran pemerintah. Sampai Juni 2024, pendapatan negara terkumpul Rp 1.320,7 triliun atau turun 6,2% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

"Kalau kita lihat pendapatan negara yang mencapai Rp 1.320,7 triliun, itu adalah 47,1% dari target tahun ini Rp 2.802,3 triliun. Pendapatan negara semester I ini dibandingkan semester I tahun lalu yang Rp 1.407,9 triliun itu berarti mengalami penurunan 6,2%," beber Sri Mulyani.

Penurunan pendapatan negara paling besar terjadi dari komponen penerimaan pajak yang baru terkumpul Rp 893,8 triliun, turun 7,9% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Sementara itu, penerimaan dari kepabeanan dan cukai terkumpul Rp 134,2 triliun atau turun 0,9% dan PNBP terkumpul 288,4 triliun atau turun 4,5%.

"Jadi seluruh komponen penerimaan perpajakan dan PNBP mengalami kontraksi," jelas Sri Mulyani.

Saat pendapatan negara turun, belanja negara telah mencapai Rp 1.398 triliun atau melonjak 11,3% sampai akhir Juni 2024. Belanja itu terdiri dari belanja K/L, belanja non K/L dan transfer ke daerah.

"Ini adalah pertumbuhan belanja yang cukup tinggi, double digit 11,3%. Tahun lalu semester I kita belanja Rp 1.255,7 triliun atau hanya 40,3%," beber Sri Mulyani.

Pemerintah Jerman melarang Volkswagen menjual anak perusahaannya ke BUMN milik China. Keputusan ini berpotensi meningkatkan ketegangan antar kedua negara yang sebelumnya memang sudah memanas.

Dikutip dari CNN pada Senin (8/7/2024), MAN Energy Solutions yang merupakan bagian dari Grup Volkswagen sebelumnya memang sudah berencana menjual bisnisnya ke CSIC Longjiang GH Gas Turbine Co (GHGT) milik pemerintah Xi Jinping.

MAN Energy Solutions merupakan produsen mesin dan turbin untuk kebutuhan industri, termasuk manufaktur.

Jerman khawatir produk MAN Energy Solution akan diaplikasikan pada kapal-kapal perang milik China. Keputusan Jerman hanya berselang beberapa minggu dari keputusan Uni Eropa yang menaikkan tarif pajak kendaraan listrik China. Keputusan Uni Eropa dibalas China dengan penyelidikan terhadap harga babi impor yang berasal dari Benua Biru.

Menteri Perekonomian Jerman Robert Habeck mengatakan Berlin sebenarnya menyambut baik investasi dari perusahaan asing. Namun ia menyebut teknologi yang relevan dengan keamanan publik harus dilindungi dari negara-negara yang tidak selalu bersahabat dengan Jerman.

Sementara itu Menteri Dalam Negeri Nancy Fraser juga menyambut baik keputusan pemerintah demi alasan keamanan. Jerman dan China memperdagangkan barang senilai € 255 miliar (US$ 275,3 miliar) tahun lalu.

Namun hubungan Berlin dengan Beijing mengalami ketegangan dalam beberapa tahun terakhir, ketika Jerman berusaha melindungi produsen lokal dan mengurangi ketergantungannya pada China. Negara ini sangat terpukul oleh hubungan ekonomi yang erat dengan Rusia setelah Putin menginvasi Ukraina.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri China mengatakan pihaknya berharap Jerman berlaku adil dalam kaitannya dengan bisnis. Ia meminta Jerman tidak berlaku diskriminatif, termasuk ke perusahaan-perusahaan China.

"Kami berharap Jerman akan menyediakan lingkungan bisnis yang adil dan tidak diskriminatif bagi perusahaan-perusahaan di seluruh dunia, termasuk perusahaan China," sebutnya.

MAN Energy Solutions menyatakan menghormati keputusan pemerintah. "(Kami) sekarang akan memulai proses terstruktur untuk menutup divisi turbin gas, yang akan berlangsung dalam beberapa bulan mendatang," tutupnya.