PT Bursa Efek Indonesia (BEI) melaporkan kinerja Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) selama sepekan dari 21—25 Oktober 2024. IHSG pekan ini ditutup di level 7.694,660 turun 0,84 persen dari pekan lalu di 7.760,060.

Walau begitu, Sekretaris Perusahaan BEI, Kautsar Primadi Nurahmad juga menyatakan terdapat kenaikan rata-rata volume transaksi harian bursa selama sepekan.

“Peningkatan terjadi pada rata-rata volume transaksi harian Bursa sebesar 16,96 persen menjadi 27,31 miliar lembar saham dari 23,35 miliar lembar saham pada pekan sebelumnya,” ungkapnya seperti dikutip kumparan pada Minggu (27/10).

Selain itu, peningkatan juga terjadi di rata-rata nilai transaksi harian Bursa sebesar 9,49 persen menjadi Rp11,96 triliun dari Rp10,92 triliun pada pekan sebelumnya. Kautsar juga menyebut soal peningkatan rata-rata frekuensi transaksi harian bursa.

“Rata-rata frekuensi transaksi harian Bursa turut mengalami kenaikan sebesar 9,04 persen menjadi 1,372 juta kali transaksi dari 1,258 juta kali transaksi pada pekan lalu,” lanjutnya.

Selama sepekan, kapitalisasi pasar bursa juga mengalami peningkatan sebesar 0,61 persen menjadi Rp12.888 triliun dari Rp12.967 triliun pada pekan sebelumnya. Pergerakan investor asing sepekan mencatat nilai jual bersih sebesar Rp 617,11 miliar dan sepanjang tahun 2024 investor asing mencatatkan nilai beli bersih sebesar Rp40,9 triliun.

Pada pekan ini, BEI juga menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Tahun 2024 secara hybrid yang dihadiri oleh 93 Pemegang Saham atau 100 persen dari jumlah pemegang saham pemilik hak suara.

Agenda dari RUPSLB tersebut adalah Pelaksanaan Rencana Kerja Pembaruan Sistem Perdagangan dan Sistem Terdampak dan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan Tahun Buku 2025.

Presiden Prabowo Subianto akan menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang pemutihan utang kepada nelayan, petani dan pelaku usaha. Keputusan ini merupakan upaya pemerintah untuk memperbaiki penyaluran kredit bank ke pengusaha, termasuk petani, nelayan hingga UMKM.

Nantinya, Perpres tersebut akan menghapus hak tagih oleh bank kepada peminjam yang utangnya dihapusbukukan.

Adapun respons sejumlah bank mengenai peraturan tersebut beragam. Direktur Utama BNI, Royke Tumilaar, menyambut baik rencana Prabowo mau mengeluarkan aturan tersebut.

"Kami sependapat untuk kredit kecil kepada UMKM, petani dan nelayan. Terutama akibat force majeure dan bencana nasional termasuk COVID-19," ujar Royke kepada kumparan, dikutip pada Jumat (25/10).

Selain BNI, Bank Mandiri juga memastikan mendukung program pemerintah. Corporate Secretary Bank Mandiri, Teuku Ali Usman, mengungkapkan salah satu hal yang menjadi komitmen Bank Mandiri adalah dukungan terhadap program di sektor strategis yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

"Dapat kami sampaikan, Bank Mandiri sebagai salah satu lembaga keuangan BUMN tentu mendukung dan menyambut baik program pemerintah, khususnya di sektor strategis dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang lebih inklusif," ungkap Teuku Ali.

Sementara itu, EVP Secretariat & Corporate Communication BCA, Hera F. Haryn, mengungkapkan pihaknya akan mencermati duku mengenai rencana Perpres yang akan dikeluarkan Prabowo tersebut.

"Sebagai perbankan nasional, BCA akan senantiasa mencermati dan sejalan dengan kebijakan dari pemerintah, regulator, dan otoritas perbankan, termasuk rencana Perpres pemutihan utang pelaku usaha," kata Hera kepada kumparan.

Direktur Consumer Banking CIMB Niaga, Noviady Wahyudi atau Dede, menunturkan pemerintah harus mengkomunikasikan detail Perpres pemutihan utang itu terlebih dahulu.

Meski langkah ini memiliki niat baik, agar para petani juga nelayan bisa kembali mendapatkan akses pinjaman, Dede menilai komunikasi dibutuhkan agar tidak ada moral hazard yang timbul. Dia menyoroti kewajiban seseorang membayar utang yang telah diambil.

"Harapannya sebetulnya meskipun intensinya untuk membantu, tapi yang mungkin harus dikomunikasikan yang lebih tepat supaya tidak ada moral hazard gitu ya. Jadi memang ada kewajiban yang harus diperlukan," terang Dede di sela-sela acara CIMB Niaga Jurnalisme Inspiratif: Journalist Class & Workshop, di Bogor, Jawa Barat, Kamis (24/10).

Kepala Pusat Ekonomi Digital dan UKM Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Eisha Maghfiruha Rachbini, menilai bahwa pemerintah harus hati-hati dengan kebijakan ini. Sebab nantinya berpotensi menimbulkan moral hazard.

Pemerintah juga seharusnya lebih memprioritaskan akses pembiayaan kepada UMKM yang belum mendapatkannya.

Eisha mengatakan, pemutihan utang kepada UMKM, nelayan, dan petani harus tepat sasaran. Misalnya kepada pelaku usaha mikro harus dilihat juga kapasitas usaha dan kemampuannya.

Selain itu, usaha kelas menengah, perlu dilihat kembali dan ditinjau, kebutuhan kebijakan untuk akses pembiayaan agar tidak menimbulkan moral hazard.

Berita mengenai Pasar Senen yang hanya ramai di akhir pekan menjadi salah satu pemberitaan yang banyak dibaca pada Sabtu (26/10).

Selain itu, informasi mengenai program pilih kursi penerbangan maskapai Garuda Indonesia yang mulai dikenakan biaya juga menjadi salah satu berita yang ramai di kumparanBisnis. Simak rangkumannya.

Sepi di Pasar Senen

Rachmat (25) yang sudah beberapa tahun menekuni profesi sebagai tukang kue jajanan pasar di lantai dasar Pasar Senen Blok III menyebut Pasar Senen hanya ramai didatangi pembeli saat akhir pekan saja. Hal ini juga berpengaruh pada berkurangnya omzet harian di hari biasa dibanding akhir pekan.

"Sekarang ngurangnya paling 18 persen, pembelinya ramen sekarang Sabtu dan Minggu saja," kata Rachmat kepada kumparan.

Selain Rachmat, kumparan juga menghampiri Kokom yang juga merupakan pedagang di sana, Ia menyebut 50 persen dagangannya tak ada yang melirik kala hari kerja tiba. Dia menyebut, sepinya pasar tradisional tidak hanya dirasakan olehnya, tetapi juga rekan-rekan seprofesinya di berbagai pasar tradisional yang lain di Jakarta.

“Sabtu-Minggu air mineral bisa habis 80 biji, hari Senin sampai Jumat mah 25 aja kadang-kadang enggak habis. Saya dari dulu di sini mau sepi mau enggak, tetep di sini, saya lakonin,” cerita Kokom.

Cerita serupa juga diceritakan oleh Yogi (22) yang merupakan pedagang kaos kaki di Pasar Senen. Menurut ceritanya, Ia kehilangan omzet harian hingga 30 persen kala hari kerja tiba.

“Sepi, semaksimal mungkin nawar-nawarin barang (jadi harus lebih aktif) iya. Sekarang kurangnya (omzet harian) 30 persen,” ungkap Yogi.

Pasar Senen memang dikabarkan sepi pengunjung. Sontak, kondisi itu berimbas ke penghasilan para pedagang di pasar.

Kursi Garuda Kena Biaya

Mulai Sabtu (26/10) penumpang Garuda Indonesia akan dikenakan biaya tambahan di luar harga tiket jika memilih kursi penerbangan.

Direktur Utama Garuda Indonesia, Irfan Setiaputra, menjelaskan program ini merupakan promosional khusus untuk penumpang yang ingin merencanakan perjalanan lebih awal dengan memilih kursi penerbangan.

"Nilai tambah tersebut yang kami hadirkan melalui fleksibilitas pilihan kursi penerbangan favorit penumpang yang dapat dipilih jauh jauh hari sebelum proses check-in dilakukan,” ungkapnya.

Dengan program ini, para penumpang khususnya pemegang tiket Eco Promo dan Eco Affordable berkesempatan untuk memilih kursi penerbangan yang lebih luas di bagian baris depan pesawat dan baris kursi darurat.

Walau begitu, pemegang tiket Eco Promo juga dapat memilih kursi reguler dengan biaya tambahan mulai dari Rp 85 ribu sampai Rp 199 ribu. Irfan bilang, kesempatan untuk memilih kursi penerbangan tanpa dikenakan biaya masih dapat dilakukan sebelum check-in.

Sementara itu, pemilihan kursi penerbangan untuk member GarudaMiles Platinum, SkyTeam Elite Plus dan penumpang dengan tiket Eco Comfort tidak dikenai biaya apa pun.

Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) mengamanatkan program Jaminan Hari Tua (JHT) yang dikelola BPJS Ketenagakerjaan akan dibagi dalam dua akun, yakni akun utama dan akun tambahan.

Saat ini implementasinya masih menunggu aturan teknis yang masih terus dikonsultasikan oleh Kementerian Keuangan bersama pihak terkait lainnya. Aturan tersebut saat ini tengah diusulkan untuk diselesaikan pada 2025 mendatang.

Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar menyambut baik langkah strategis pemerintah dalam mereformasi penyelenggaraan JHT yang telah sejalan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan pekerja. Pembagian dua akun ini menjadi sebuah upaya pemerintah untuk memastikan seluruh pekerja memiliki tabungan di hari tua.

Untuk besaran dari masing-masing akun, Timboel meminta pemerintah untuk melibatkan serikat pekerja dalam setiap pembahasannya.

“Putusan pemerintah legislatif dan eksekutif dengan lahirnya Undang-Undang 4 Tahun 2023 ini merupakan bagian dari reformasi jaminan sosial kita untuk bisa mendukung kesejahteraan di masa depan,” ujarnya Timboel.

Timboel berharap, pemerintahan baru juga serius menyelesaikan Peraturan Pemerintah (PP) tersebut maksimal dua tahun sejak UU P2SK disahkan.

“Kalau (pemerintah) tidak serius, 2045 kita cemas. Siapa yang akan menolong kita ketika tidak punya tabungan,” imbuhnya.

Sejalan dengan itu dalam kesempatan yang sama, Direktur Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan, Roswita Nilakurnia mengingatkan bahwa Indonesia saat ini tengah mengalami transisi demografis. Angka harapan hidup masyarakat yang terus meningkat, berbanding lurus dengan jumlah populasi lanjut usia yang kian bertambah.

Sehingga bonus demografi yang selama ini dinikmati, akan segera berakhir dalam kurun waktu 10 hingga 15 tahun ke depan. Menurutnya, hal ini dapat menimbulkan kecemasan apabila masyarakat tak memiliki kepastian atas pengganti penghasilan saat sudah tidak produktif lagi.

“Saat seseorang beranjak memasuki usia lansia maka akan menjadi kurang produktif yang rentan terhadap risiko dan guncangan khususnya dalam hal ekonomi. Dalam kondisi ini masyarakat membutuhkan kepastian atas pengganti penghasilan.

Pemerintah pun mendesain program ini untuk memastikan perlindungan hari tua. Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan merupakan salah satu instrumen yang dipersiapkan sebagai jaring pengaman sosial ketika pekerja memasuki usia senja.

Menurut data BPJS Ketenagakerjaan dari seluruh peserta program JHT dan Jaminan Pensiun (JP), hanya 3 persen yang mencapai umur pensiun atau lebih dari 55 tahun. Dengan kata lain, di masa mendatang, akan banyak peserta yang memasuki usia lansia dan berpotensi menjadi beban negara.

“Inilah pentingnya dana JHT terjaga hingga pekerja tersebut memasuki hari tua. Peran kita bersama sangat penting agar para pekerja tersebut bisa Kerja Keras Bebas Cemas,” katanya.

Analis Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan, Ronald Yusuf mengatakan, terbitnya aturan turunan UU P2SK menjadi kebutuhan yang mendesak terhadap sektor keuangan secara keseluruhan.

Menurutnya, kondisi saat ini belum ideal karena mayoritas dana JHT dicairkan sebelum pekerja memasuki usia pensiun. Sehingga menyebabkan para pekerja tidak memiliki tabungan yang cukup untuk menjalani kehidupan yang layak saat usia senja.

Lebih jauh, Ronald menjelaskan bahwa pembagian akun JHT tersebut terinspirasi dari skema serupa yang sukses diimplementasikan oleh Employees Provident Fund (EPF) Malaysia sejak beberapa tahun lalu.

Pada kesempatan ini, EPF Malaysia juga hadir berbagi pengalaman dan filosofi transformasi pengelolaan JHT yang sebelumnya hanya satu akun menjadi dua akun dan kemudian per Mei 2024 yang lalu resmi meluncurkan pengelolaan JHT tiga akun.

“Perlindungan hari tua ini menurut kami sudah harus jadi top of mind karena tidak lama lagi populasi kita menua. Kita-kita yang sekarang harus punya perlindungan hari tua yang lebih baik, sehingga tidak sepenuhnya bergantung kepada mereka (generasi muda),” tutup Ronald.

Artikel ini dibuat oleh kumparan Studio

Investasi di sektor properti dinilai masih menguntungkan, salah satunya bangunan rumah toko (ruko). Ruko bisa dipakai untuk membuka usaha atau kantor. Karena itu, selain ruko konvensional, ada juga ruko yang dikembangkan dengan konsep sesuai target pasarnya.

Konsultan pemasaran properti di Jabodetabek, Ray Pratomo, mengatakan saat pasar properti bergairah seperti 10 tahun lalu (2011-2013), harga ruko di sejumlah lokasi bisa naik di atas 30 persen bahkan 100 persen per tahun.

Ray mencontohkan di Gading Serpong, Tangerang, misalnya, ruko yang dijual indent (masih berupa gambar dengan janji serah terima kemudian) mencapai Rp 2,4 miliar, dan setelah jadi oleh pemiliknya dilepas hampir Rp 4 miliar. Ia mengetahuinya karena ikut membeli ruko di lokasi tersebut yang hingga sekarang dijadikan tempat tinggalnya.

“Naiknya enggak kira-kira. Padahal laku Rp 3,5 miliar saja kita sudah kamsiya (terimakasih) banget,” ujar Ray melalui keterangan tertulis, dikutip Sabtu (26/10).

Direktur Pusat Studi Properti Indonesia (PSPI), Panangian Simanungkalit, menyebut ada sejumlah faktor penting sebelum membeli ruko. Ia menegaskan membeli ruko jangan asal comot. Jika tidak ada perhitungan, bisa-bisa boncos alias merugi karena kawasan rukonya tidak berkembang.

Dia mengatakan ada pertanyaan-pertanyaan yang harus bisa dijawab terlebih dahulu sebelum membeli ruko. Pertama, tujuan membeli ruko. Ruko adalah bangunan multifungsi, sehingga harus dipastikan penggunaannya untuk personal atau komersial.

"Kedua, seberapa besar ruko yang dicari karena ukuran ruko menentukan harga serta kegunaannya. Kalau mau pakai sendiri, menjualnya, atau menyewakannya, pertimbangkan fakta bahwa ukuran ruko anda akan menentukan jenis klien, harga sewa dan faktor lain,” ungkap Panangian.

Panangian menegaskan lokasi menentukan kualitas dan keuntungan ruko. Membeli ruko di kawasan yang sudah ramai beda dengan membelinya di area yang baru akan berkembang.

Dia mencontohkan lokasi ruko yang dekat jalan besar atau area perumahan dinilai memiliki potensi bagus untuk berbisnis.

“Memilih ruko sebagai bentuk investasi adalah pilihan yang cukup berisiko, tetapi bentuk dan fungsinya semakin banyak dicari. Maka itu, pastikan lokasinya potensial,” jelas Panangian.

Secara umum, kata Panangian, keuntungan investasi properti baik ruko maupun rumah bisa diperoleh dari surplus kenaikan harga atau capital gain, hasil sewa (yield) atau yang paling bagus dari keduanya.

“Capital gain harus di atas laju inflasi. Sedangkan yield sangat bergantung jenis propertinya. Kalau rumah yield 3-5 persen per tahun sudah bagus, sedangkan ruko di kisaran 8-10 persen per tahun,” tutur Panangian.

Memasang papan reklame nama pengenal usaha atau profesi kini dikenakan pajak. Peraturan ini berlaku surut terhitung sejak 5 Januari 2024.

Meski begitu, menurut Kepala Pusat Data dan Informasi Pendapatan Bapenda Jakarta, Morris Danny, terdapat reklame nama pengenal usaha atau profesi yang dikecualikan dari objek pajak reklame.

"Dicabutnya pengaturan reklame nama pengenal usaha atau profesi yang dikecualikan dari objek pajak reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf c Perda No.1 Tahun 2024, selanjutnya pengaturan mengenai jenis, ukuran, bentuk, dan bahan reklame nama pengenal usaha atau profesi yang dikecualikan dari objek pajak reklame diatur dalam Peraturan Gubernur No.29 Tahun 2024," tutur Morris.

Nama pengenal usaha atau profesi yang dimaksud dalam Pergub tersebut yaitu badan/perusahaan/usaha atau nama profesi termasuk logo/simbol atau identitas.

Dalam Pasal 2 Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2024 terdapat ketentuan-ketentuan teknis untuk reklame nama pengenal usaha atau profesi yang dikecualikan dari objek pajak reklame sebagai berikut:

Morris melanjutkan, terdapat ketentuan teknis untuk pemasangan reklame yang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi. Adapun ketentuannya yaitu:

Selain itu, ada pula beberapa ketentuan teknis mengenai jenis, ukuran, dan bahan yang diatur sebagai berikut:

Bahan reklame berupa:

Sementara itu untuk bentuk reklame nama pengenal usaha atau profesi yang dikecualikan dari objek pajak reklame sebagaimana diatur dalam Pergub ini tidak dibatasi sepanjang memenuhi ketentuan di atas.

Reklame nama pengenal usaha atau profesi yang tidak memenuhi ketentuan-ketentuan teknis tersebut, tidak termasuk yang dikecualikan dari objek pajak reklame sehingga terutang pajak reklame.

Artikel ini dibuat oleh kumparan Studio

Sinergi Pertamina Group antara PT Kilang Pertamina Internasional dan Pertamina New & Renewable Energy (Pertamina NRE), siap memasang Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) atap dengan kapasitas 2,5 MWp di Kilang Balikpapan. PLTS ini akan menjadi PLTS atap terbesar yang dipasang di area operasi Pertamina.

Direktur Proyek & Operasi Pertamina NRE, Norman Ginting, menyampaikan kerja sama yang dilakukan dalam membangun PLTS ini adalah sesuatu yang konkret komitmen Pertamina.

“Saya sangat mengapresiasi dan antusias dengan kolaborasi strategis ini. Ini bukan kolaborasi kami yang pertama dengan Kilang Pertamina Internasional dalam proyek pemanfaatan PLTS di area kilang. Pertamina NRE berkomitmen terus mendukung upaya penurunan emisi di area-area operasi Pertamina, apalagi PLTS yang akan dibangun di Kilang Balikpapan ini akan menjadi PLTS dengan kapasitas terbesar di Pertamina. Kami sangat senang bahwa kolaborasi ini terus berlanjut,” ujar Norman melalui keterangan tertulis, dikutip pada Sabtu (26/10).

Direktur Operasi PT Kilang Pertamina Internasional, Didik Bahagia, mengatakan pembangunan PLTS ini menjadi bentuk kontribusi dan kerja sama yang nyata, serta menjadi batu loncatan istimewa sebagai proses komitmen Pertamina untuk selalu memanfaatkan energi baru terbarukan dan menjaga kelestarian lingkungan.

"Seremoni PLTS ini menjadi milestone yang istimewa sebagai proses komitmen Pertamina dalam rangka menurunkan emisi untuk mencapai Net Zero Emission yang harus tercapai di tahun 2060 mendatang. Jika PLTS ini berhasil dan selesai, maka total PLTS di PT KPI secara keseluruhan mulai dari Dumai hingga Balikpapan menjadi sebesar 12,37 MWp," ujar Didik.

PLTS tersebut akan dipasang di atas atap gedung HSSE, warehouse, dan gedung workshop di area kilang Balikpapan. Dengan memasang PLTS tersebut Kilang Balikpapan berpotensi menurunkan emisi sebesar 2.736 ton setara CO2 per tahun. Saat ini PLTS yang telah dipasang dan beroperasi di area operasi KPI tersebar di 4 area kilang dengan kapasitas total 9,87 MWp, yaitu di Kilang Dumai, Kilang Balongan, Kilang Cilacap, dan Kilang Plaju.

Dengan penambahan PLTS atap di Kilang Balikpapan ini, maka kapasitas terpasang PLTS di area kilang KPI mencapai 12,37 MWp dengan total potensi penurunan emisi mencapai 12.722 ton setara CO2 per tahun.

Tak hanya itu, Didik juga memberikan apresiasi atas kinerja operasional dan cost optimitation PT KPI yang menunjukkan kinerja yang baik.

"Saat ini kinerja operasional dan optimisasi cost menunjukkan kinerja yang baik. Pada prosesnya, keringat kita bercucuran dan memberikan hasil yang terbaik untuk perusahaan," ungkap didik.

Didik berharap pembangunan PLTS ini menjadi simbiosis mutalisme dengan PNRE sebagai upaya untuk mengurangi loss, serta dapat menjaga operasional PT KPI agar terus berjalan normal.

"Saat ini program revamp telah usai, mari kita jaga agar tetap beroperasi dengan normal sehingga tahun depan dapat menyelesaikan RFCC untuk penambahan kapasitas. Semoga simbiosis mutualisme yang dilakukan dengan PNRE dapat memberi kontribusi yang tinggi untuk perusahaan, seperti pembangunan PLTS ini dan lain-lainnya," tutur Didik.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mendukung proses aksesi bergabungnya Indonesia dengan Organization of Economic Co-operation and Development (OECD).

Upaya ini dilakukan dengan mengirimkan delegasi menghadiri undangan Sekretariat OECD untuk mengikuti rangkaian kegiatan OECD di Milan, Italia, pada 21-23 Oktober 2023.

OECD adalah organisasi intergovernmental atau antarpemerintah negara-negara di dunia yang memiliki misi untuk mewujudkan perekonomian global yang kuat, bersih, dan berkeadilan.

Rangkaian kegiatan ini terdiri dari Global Forum on Building Trust and Reinforcing Democracy pada tanggal 21-22 Oktober 2024, 2024 Annual Meeting of the OECD Working Party of Senior Digital Government Officials (e-Leaders) yang diadakan secara _back to back_ pada 22-23 Oktober 2024, serta 70th session of the Public Governance Committee (PGC) pada 23 Oktober 2024.

Menteri PANRB Rini Widyantini telah ditunjuk sebagai Penanggung Jawab Bidang Tata Kelola Publik di dalam Komite OECD Public Governance Committee (PGC) dan menjadi focal point penyiapan rekomendasi penyesuaian standar, kebijakan, dan peraturan perundang-undangan di bidang tata kelola publik.

Sementara Delegasi RI dipimpin oleh Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan III Kementerian PANRB Andi Rahadian, dengan anggota Delegasi RI Asisten Deputi Bidang Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kementerian PANRB Cahyono Tri Birowo, Direktur Satu Data Indonesia Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas Dini Magfirra, Analis Kebijakan serta Pengolah Data dan Informasi Kementerian PANRB.

"Hal ini dimaksudkan agar semakin sesuai dengan standar OECD sebagai bagian dari persiapan dan percepatan keanggotaan Indonesia dalam OECD," kata Cahyono dalam keterangan resmi, dikutip Sabtu (26/10).

Kementerian PANRB juga telah berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait dan memulai upaya penyusunan langkah-langkah strategis untuk implementasi peta jalan aksesi (accession road map) bagi Indonesia, termasuk penyusunan Initial Memorandum (IM), pelaksanaan reviu-reviu teknis (technical reviews), dan prosedur yang ditetapkan oleh OECD di bidang tata kelola publik.

Selain itu, partisipasi aktif Indonesia dalam forum-forum OECD dipandang penting agar dapat mengikuti secara seksama dan berkesinambungan terkait perkembangan pembahasan OECD di bidang Tata Kelola Publik dalam PGC OECD dalam rangka mendukung persiapan dan percepatan proses aksesi Indonesia dalam OECD dengan target menjadi anggota OECD pada tahun 2027.

Global Forum on Building Trust and Reinforcing Democracy merupakan forum untuk membahas berbagai tantangan yang dihadapi demokrasi saat ini, ditengah menurunnya kepercayaan dan meningkatnya polarisasi.

Terkait dengan penyusunan IM yang tengah disusun Kementerian PANRB untuk proses aksesi, kegiatan ini memiliki hubungan erat dengan instrumen legal terbaru OECD No. 0503 Human Centered Public Administrative Service.

Sementara itu, dalam kegiatan 2024 Annual Meeting of the OECD Working Party of Senior Digital Government Officials (e-Leaders), Indonesia mendapatkan kesempatan untuk memberikan intervene dalam sesi 5, The Impact of the e-Leaders.

Pada kesempatan tersebut, Cahyono Tri Birowo menyebutkan bahwa Indonesia menyambut baik peta jalan untuk Proses Aksesi OECD Indonesia yang diadopsi oleh Dewan OECD pada Maret 2024. Sebagai tindak lanjut, Indonesia telah membentuk Satuan Tugas Nasional untuk Percepatan Proses Aksesi Indonesia ke OECD.

“Terdapat prinsip-prinsip inti aksesi untuk Komite OECD yang dianggap sangat penting dan relevan dengan komitmen Indonesia untuk bergabung dengan OECD dalam transformasi digital, yaitu pertama, pendekatan menyeluruh dari seluruh pemerintah untuk efektivitas sektor publik yang lebih besar,” jelasnya.

Pendekatan kedua, lanjut Cahyono, memanfaatkan penggunaan TIK, teknologi digital, data, data terbuka, dan inovasi untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan publik. Ketiga, memastikan pendekatan yang berpusat pada manusia terhadap AI berbasis data dan sistem AI yang terpercaya.

Kementerian PANRB juga mendapatkan undangan mengikuti 70th session of the Public Governance Committee (PGC). Kegiatan ini mempertemukan perwakilan dari negara-negara anggota OECD untuk membahas isu-isu mendesak dalam tata kelola publik dan reformasi administrasi.

Sesi penting ini berfokus pada peningkatan ketahanan sektor publik, mendorong tata kelola yang inklusif, memanfaatkan transformasi digital untuk meningkatkan penyediaan pelayanan publik, serta pelibatan warga negara dalam pembuatan kebijakan.

Di sela-sela kegiatan forum, Andi Rahadian mengatakan Delegasi RI secara aktif melakukan beberapa pertemuan untuk mencari dukungan bagi Indonesia dalam proses aksesi OECD.

“Untuk memperkuat diplomasi dan arahan bagaimana memposisikan Indonesia di dalam PGC, sebelumnya telah dilakukan koordinasi dengan Kemenko Perekonomian dan Kementerian Luar Negeri,” ujar Andi.

Delegasi RI telah melakukan pertemuan dengan First Assistant Commissioner, Workforce Reform and Diversity Australian Public Service Commission Jo Talbot yang memberikan dukungan penuh terhadap proses aksesi Indonesia. Melalui dukungan tersebut, Delegasi RI berhasil melakukan pertemuan dengan beberapa negara lain seperti Korea Selatan, Jepang, Swedia, Belanda, dan Italia.

"Perwakilan negara-negara tersebut memberikan sambutan baik atas prosesi aksesi Indonesia, dan berharap agar Indonesia konsisten dalam melakukan perbaikan-perbaikan sesuai rekomendasi OECD," jelasnya.

Dalam rangkaian kegiatan OECD di Milan, delegasi juga bertemu dengan perwakilan PGC yaitu Janos Bertok, Deputy Director of Public Governance Comittee, juga Head of Division on Digital, Innovative and Open Government OECD, Carlos Santiso dan Tim OECD Digital Government SEA Region, Arturo Rivera.

Pada kedua kesempatan ini, Delegasi RI menyampaikan berbagai perkembangan Indonesia terkait reformasi birokrasi, e-government, juga inovasi pelayanan publik. Ke depannya diharapkan baik PGC dan OECD bisa memberikan dukungan dalam penguatan upaya-upaya perbaikan tata kelola pemerintahan di Indonesia.

Selain kegiatan di Milan, Delegasi RI juga akan memenuhi undangan OPSI OECD untuk melakukan pertemuan dengan Marco Daglio, Head of OECD Observatory of Public Sector Innovation di Paris, Prancis untuk melakukan pembahasan tentang pemenuhan legal instrument OECD No. 0450, Declaration on Public Sector Innovation.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menargetkan percepatan proses perizinan di sektor minyak dan gas bumi (migas) dan mineral dan batu bara (minerba) bisa kurang dari 1 tahun.

Bahlil menegaskan penyederhanaan regulasi di sektor energi menjadi prioritas dalam rangka mempercepat investasi, terutama dalam 100 hari pertama masa kepemimpinannya.

Salah satu tantangan terbesar adalah tumpang tindih perizinan, yang selama ini menghambat kelancaran investasi. Contohnya pada sektor eksplorasi migas, Bahlil menyebut ada lebih dari 100 izin yang harus dipenuhi, yang membuat proses eksplorasi menjadi lambat dan kurang efisien.

"Bayangkan kita mau eksplorasi saja, izinnya sekarang masih ada 100 lebih, 129 kalau tidak salah. Sebenarnya izin ini sudah bagus, tapi kita Service Level Agremeent-nya yang kurang, kecepatannya. Nah ini saya lagi cari akalnya," ungkap Bahlil melalui keterangan resmi, dikutip Sabtu (26/10).

Selain di sektor migas, Bahlil juga menyoroti masalah serupa di sektor minerba, di mana banyak aturan yang tumpang tindih termasuk memuat pejabat dan pelaku usaha.

"Kita akan melakukan perbaikan agar tidak menyandera pejabat, tapi juga tidak merugikan atau menghambat pengusaha untuk melakukan percepatan,” ujarnya.

Menanggapi arahan ini, Kepala Biro Komunikasi, Layanan Publik, dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM Agus Cahyono Adi menegaskan penyederhanaan regulasi bertujuan tidak hanya untuk mempercepat investasi, tetapi juga memperbaiki tata kelola di sektor energi secara.

“Kami berkomitmen untuk merapikan regulasi yang tumpang tindih agar proses perizinan di sektor migas dan minerba lebih efisien. Ini menjadi prioritas utama dalam 100 hari pertama, sesuai Arahan Menteri ESDM,” ujar Agus.

Agus juga menambahkan, pemerintah sedang mempercepat harmonisasi regulasi antara pusat dan daerah. Sesuai dengan arahan Bahlil, dia menargetkan seluruh proses perizinan tidak memakan waktu lebih dari 1 tahun.

“Sesuai dengan Arahan Menteri ESDM, kami berupaya memastikan bahwa proses perizinan di tingkat pusat dan daerah dapat diselesaikan dalam waktu tidak lebih dari satu tahun. Ini menjadi prioritas kami untuk mendorong investasi investasi,” jelasnya.

Melalui upaya-upaya ini, Kementerian ESDM berharap dapat menciptakan ekosistem usaha yang lebih dinamis, dan meningkatkan kontribusi sektor energi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Ke depan, pemerintah akan terus melakukan evaluasi dan penyederhanaan peraturan lainnya, guna menyesuaikan dengan kebutuhan investasi di sektor energi.

“Regulasi yang terlalu kompleks akan menghambat proses investasi dan mengakibatkan birokrasi yang panjang, melalui langkah penyederhanaan regulasi, pemerintah berharap mampu menciptakan iklim usaha yang lebih menguntungkan,” pungkas Agus.

Indonesia dikabarkan tertarik bergabung dengan BRICS, organisasi ekonomi hingga politik yang terdiri dari Brasil, Rusia, India, Tiongkok (China), dan Afrika Selatan (South Africa).

Kelompok itu dibentuk untuk memperkuat kerja sama ekonomi, politik, dan budaya antara negara-negara anggotanya, serta untuk meningkatkan pengaruh mereka di kancah global.

Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono mengungkapkan alasan di balik keinginan Indonesia bergabung dengan BRICS. Dia menyebut, BRICS sejalan dengan tujuan Kabinet Merah Putih.

Keinginan Indonesia gabung organisasi kerja sama antarnegara itu disampaikan Sugiono saat menghadiri KTT BRICS Plus di Kazan, pada 23-24 Oktober 2024.

"Bergabungnya Indonesia ke BRICS merupakan pengejawantahan politik luar negeri bebas aktif," kata Sugiono seperti dikutip dari pernyataan pers Kemlu, Kamis (24/10).

Sugiono memastikan jika nanti resmi bergabung dengan BRICS, tak dapat diartikan Indonesia memilih menjadi bagian blok tertentu di dunia.

Sugiono menilai apa yang dilakukan BRICS sebenarnya sudah menjadi tujuan dari Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo dan Wapres Gibran.

“Kita juga melihat prioritas BRICS selaras dengan program kerja Kabinet Merah Putih, antara lain terkait ketahanan pangan dan energi, pemberantasan kemiskinan ataupun pemajuan sumber daya manusia,“ tambah Sugiono.

Lewat BRICS, Sugiono menegaskan Indonesia ingin mengangkat kepentingan bersama negara-negara berkembang atau yang lebih dikenal dengan istilah Global South.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai rencana ini bisa membuat Indonesia semakin bergantung pada China.

Bhima memaparkan impor Indonesia dari China melonjak 112,6 persen dalam 9 tahun terakhir, dari USD 29,2 miliar di 2015 menjadi USD 62,1 miliar pada 2023. Sementara investasi dari China melonjak 11 kali di periode yang sama. Indonesia juga tercatat sebagai penerima pinjaman Belt and Road Initiative terbesar dibanding negara lainnya pada 2023.

Bhima menilai kebergantungan pada China juga membuat perekonomian lebih rapuh. Di saat ekonomi China diproyeksikan menurun 3,4 persen dalam 4 tahun ke depan berdasarkan World Economic Outlook IMF, terdapat kekhawatiran dengan bergabungnya Indonesia ke BRICS justru melemahkan kinerja perekonomian.

"Kondisi ini idealnya direspons dengan penguatan diversifikasi negara mitra diluar China bukan malah masuk menjadi anggota BRICS,” terang Bhima.

Sementara itu, Direktur China-Indonesia Desk Celios, Muhammad Zulfikar Rakhmat, juga melihat saat ini belum ada urgensi Indonesia untuk bergabung dengan forum BRICS. Sebab, keberadaan China dalam grup tersebut dikhawatirkan mempengaruhi independensi Indonesia dalam bersikap di berbagai isu krusial.

“Salah satunya merespons manuver China di kawasan Laut China Selatan,” tutur Zulfikar.

Di sisi lain, negara anggota BRICS seperti China dan India memiliki konfrontasi yang intens di tiga wilayah perbatasan kedua negara meliputi, Himachal Pradesh, Uttarakhand, dan Arunachal Pradesh.

Menurut Zulfikar, konflik tersebut berpotensi mengganggu stabilitas hubungan China dan India, dan secara bersamaan juga akan mempengaruhi kemitraan dalam aliansi BRICS.

Celios memandang kalau keinginan Indonesia bergabung ke BRICS juga akan berpotensi mempengaruhi aksesi Indonesia ke Organization for Economic Cooperation and Development (OECD). Sebab, bergabung dengan BRICS menyebabkan peluang Indonesia untuk mendorong pertumbuhan berkelanjutan bermitra dengan grup tersebut akan semakin mengecil.

PT Bank Permata Tbk atau Permata Bank terus membukukan laba bersih sebesar Rp 2,8 triliun pada kuartal III 2024 atau meningkat 30,1 persen year on year (YoY).

Penyaluran kredit tumbuh 8,6 persen menjadi Rp 150,8 triliun dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Direktur Utama Permata Bank Meliza M. Rusli mengatakan hasil ini membuktikan posisi Permata Bank sebagai bagian dari Bangkok Bank, yang semakin solid ditopang dengan kolaborasi dan kerja sama.

"Kinerja finansial kuartal III 2024 yang positif ini memberikan semangat di tengah ketidakpastian dalam ekonomi global dan iklim politik, ekonomi, dan sosial Indonesia yang dinamis. Hal ini juga tidak lepas dari komitmen dan kolaborasi yang dibangun oleh Permata Bank untuk menjadi bank pilihan yang menciptakan nilai bermakna bagi nasabah kami," kata Meliza dalam keterangannya, Sabtu (26/10).

Dari sisi total aset, Permata Bank mencatatkan pertumbuhan aset sebesar 1,1 persen pada kuartal III 2024 menjadi Rp 254,6 triliun dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

Selain itu, Meliza menyebut kedisiplinan Permata Bank dalam menerapkan optimalisasi neraca secara berkelanjutan berdampak positif pada rasio Loan-to-Deposit (LDR) yang meningkat ke level 81,6 persen di September 2024 dibandingkan 75,6 persen pada September 2023.

Rasio Gross NPL dan Loan at Risk (LAR) bank pada September 2024 juga tercatat membaik masing-masing pada level 2,1 persen dan 8 persen. Angka ini turun dibandingkan level 2,9 persen dan 9,4 persen di periode yang sama tahun sebelumnya.

Lebih lanjut, Meliza menjelaskan Permata Bank terus menjaga kebutuhan cadangan atas potensi penurunan risiko kredit secara konservatif, tercermin dari rasio Non Performing Loan (NPL) coverage dan rasio LAR coverage masing-masing di level 381 persen dan 97 persen.

“Upaya restrukturisasi, litigasi, dan penjualan aset tetap dilakukan Bank dalam melakukan penyelesaian kredit bermasalah,” imbuh Meliza.

Selain itu, Meliza menuturkan rasio Cost to Income (CIR) yang semakin baik menjadi 48,9 persen pada September 2024 dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu sebesar 49,2 persen.

Dari sisi pendanaan, total simpanan nasabah meningkat menjadi Rp 183,3 triliun di sembilan bulan pertama tahun 2024, diiringi rasio CASA yang terjaga di level 55,1 persen.

“Rasio permodalan Permata Bank saat ini merupakan salah satu yang terkuat di antara bank komersial terbesar di Indonesia, dengan rasio CAR dan CET-1 Bank tercatat masing-masing sebesar 33,2 persen dan 25,5 persen pada Kuartal III 2024,” terang Meliza.

Menurut dia, hal ini menjadi pondasi yang kuat untuk prospek pertumbuhan usaha yang lebih luas dan berkelanjutan di masa depan, baik secara organik maupun anorganik.

Presiden Prabowo Subianto dinilai perlu menggencarkan strategi transisi energi jika ingin mencapai target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen selama masa pemerintahannya.

Managing Director Energy Shift Institute (ESI), Putra Adhiguna, menilai percepatan transisi ke energi terbarukan menjadi kunci agar Indonesia dapat swasembada energi, seperti yang dicita-citakan Prabowo dalam pidatonya saat dilantik.

Sebaliknya, ketergantungan Indonesia pada energi fosil yang akan terus turun produksinya, justru mengancam cita-cita tersebut. Karenanya, Prabowo perlu menetapkan kebijakan dan regulasi yang mendorong investasi energi terbarukan, bukan energi fosil.

Putra menegaskan, transisi energi menjadi krusial dengan target pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen. Hal ini mengingat, energi merupakan pondasi bagi pertumbuhan di sektor ekonomi mana pun, sementara perusahaan global semakin menuntut tersedianya energi bersih di negara tujuan investasi mereka.

“Transisi energi adalah perkara daya saing Indonesia di level global, perkara daya saing menarik investasi industri berkualitas dan menciptakan lapangan kerja. Karenanya, transisi energi lebih luas dari perihal terkait PLN, pemerintah lah yang harus berhitung untung rugi ekonomi bila tidak memiliki suplai energi bersih,” katanya dalam keterangan resmi, dikutip Sabtu (26/10).

Putra juga menggarisbawahi pentingnya perencanaan yang matang di sektor energi untuk mendorong pembangunan, sekaligus menghindari beban jangka panjang. Dalam hal ini, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo perlu mendorong Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) yang lebih presisi dan dapat dijadikan patokan oleh investor.

Selain itu, menurut dia. pemerintah juga perlu memberikan kejelasan regulasi, yakni undang-undang terkait energi terbarukan. Saat ini, rancangan undang-undang (RUU) Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBET) belum kunjung disahkan.

“Pengalaman selama ini menunjukkan kalau Permen (peraturan menteri) saja tidak cukup, Perpres (peraturan presiden) saja tidak bisa jalan, jadi perlu ada kejelasan terkait undang-undang energi terbarukan,” tegas Putra.

Analis Kebijakan Energi International Institute for Sustainable Development (IISD), Anissa Suharsono, menyatakan sektor energi Indonesia berkaitan erat dengan politik dan kepentingan energi fosil.

Dengan begitu, kata dia, transisi ke sistem energi yang lebih bersih membutuhkan perubahan fundamental pada kebijakan energi Indonesia, yang hanya dapat dicapai dengan kemauan politik yang kuat. Prabowo dinilai memiliki pondasi kuat di awal kepemimpinannya untuk menjalankan aksi yang dibutuhkan, salah satunya reformasi subsidi energi.

Anissa melanjutkan, transisi energi tidak akan dapat direalisasikan tanpa pemerintah mengatasi berbagai hambatan terhadap perkembangan energi terbarukan, seperti ketentuan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN), tarif energi terbarukan, dan subsidi energi fosil yang merugikan energi terbarukan.

"Iklim investasi yang stabil hanya dapat terbentuk jika pemerintah memiliki peta jalan yang jelas dan mengikat secara hukum, seperti yang telah diidentifikasi dalam dokumen CIPP JETP,” kata Anissa.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Yayasan Indonesia CERAH, Agung Budiono, menambahkan Indonesia tidak akan bisa swasembada energi selama masih sangat bergantung pada energi fosil. Pasalnya, saat ini pun, Indonesia sudah mengimpor seluruh jenis bahan bakar fosil, termasuk batu bara.

Seiring berkurangnya cadangan dan produksi, lanjut dia, dikhawatirkan impor energi fosil akan membesar, jika Indonesia tidak secara cepat bertransisi ke energi terbarukan.

“Perlu diingat, hingga kini Indonesia belum memiliki regulasi terkait transisi energi pada level undang-undang. Padahal, payung hukum ini penting agar regulasi di bawahnya bisa selaras, yang pada akhirnya dapat menjadi daya tarik investasi energi terbarukan di Indonesia,” kata Agung.

Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Indonesia mengimpor minyak mentah hingga 132,39 juta barel sepanjang tahun 2023. Tak hanya itu, Indonesia juga mengimpor produksi jadi olahan minyak sampai 26,89 juta kiloliter (KL) dan LPG 6,95 juta ton. Bahkan, pada tahun yang sama, Indonesia juga mengimpor batu bara walau dalam volume kecil, yakni 14,46 juta ton.

Di sisi lain, pengembangan energi terbarukan Indonesia masih lambat. Pada 2023, bauran energi terbarukan nasional baru mencapai 13,1 persen, jauh dari target 25 persen pada 2025. Namun, bukannya menyusun strategi untuk menggenjot energi terbarukan, pemerintah justru berencana menurunkan target baurannya menjadi 17-19 persen pada 2025.