PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) berkomitmen menyelesaikan target pembangunan jaringan gas (jargas) untuk rumah tangga (GasKita). Targetnya di berbagai daerah mencakup 117.000 sambungan rumah tangga (SRT) pada tahun 2024 dan 200.000 SRT pada tahun 2025.

Untuk mewujudkan hal tersebut, PGN melibatkan sejumlah pihak sebagai pelaksana pembangunan jargas. Salah satunya adalah PT Kian Santang Muliatama (KSM).

PGN menunjuk KSM untuk melaksanakan pembangunan jargas lebih dari 6.000 SRT secara khusus di wilayah Semarang dan D.I Yogyakarta. Kedua wilayah tersebut termasuk dalam wilayah Sales and Operation Region III PGN (SOR III) dengan jumlah pelanggan rumah tangga sebanyak 204.188.

PGN dan KSM melakukan penandatanganan kontrak kerja sama yang diwakili oleh Group Head City Gas Project PGN Agung Kusbiantoro dan Direktur Utama KSM Edy Nurhamid Amin pada Senin, (9/9). Acara ini turut disaksikan oleh Direktur Infrastruktur dan Teknologi PGN Harry Budi Sidharta.

"Jargas merupakan masa depan penggunaan energi dalam negeri, karena potensi pasarnya besar. Kami memerlukan partner untuk mengejar realisasi pemanfaatan jargas di dapur masyarakat. Kami harapkan, kerja sama ini dapat berkontribusi upaya memenuhi target pembangunan jargas," ujar Direktur Infrastruktur dan Teknologi PGN Harry Budi Sidharta dalam keterangan tertulis, Rabu (11/9/2024).

Harry berharap KSM dapat menjalankan pekerjaan dengan baik sesuai dengan kaidah keamanan, keselamatan, dan estetika. Menurutnya, peningkatan pemanfaatan dan kemudahan akses gas bumi kepada masyarakat melalui jargas ini juga sangat diharapkan oleh pemerintah.

Ia menyebut peningkatan jargas akan berkontribusi terhadap bauran energi nasional, sehingga masyarakat memiliki pilihan energi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Di sisi lain, pemakaian jargas yang semakin meningkat dapat membantu mengurangi subsidi dan impor LPG.

"Menjadi kehormatan dan motivasi bagi kami untuk menjalankan pekerjaan ini dengan penuh dedikasi dan komitmen. Bagi kami, kerja sama ini sangat strategis karena seperti yang kita ketahui bahwa city gas atau jargas sebagai Proyek Strategis Nasional, di mana pemerintah menganggap jargas sebagai program yang dinantikan masyarakat banyak," ujar Direktur Utama KSM Edy Nurhamid Amin.

Edy mengatakan pihaknya senantiasa mendukung pemanfaatan dan penggunaan produk dalam negeri, tak terkecuali dalam project jargas ini. Hal ini menjadi bagian dari visi dan misi dalam mendorong tumbuhnya produk-produk dalam negeri yang ditujukan untuk pemakaian di industri migas, khususnya jaringan gas rumah tangga.

Anugerah Ekonomi Hijau: PGN hingga Wuling Sabet Kategori Program Ramah Lingkungan

Anugerah Ekonomi Hijau: PGN hingga Wuling Sabet Kategori Program Ramah Lingkungan

Kementerian ESDM menambah titik serah dan suplai serta mengubah penggunaan moda transportasi penyaluran bahan bakar nabati (BBN) jenis biodiesel. Hal itu diatur dalam Keputusan Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 153.K/EK.05/DJE/2024 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri ESDM 3.K/EK.05/DJE/2024 tentang Harga Indeks Pasar Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel yang Dicampurkan ke Dalam Bahan Bakar Minyak Jenis Minyak Solar.

"Keputusan ini mengakomodir penambahan detail titik serah dan titik suplai, serta perubahan penggunaan moda transportasi dalam penyaluran BBN Jenis Biodiesel," bunyi keterangan di Instagram, Rabu (11/9/2024).

Pada Pasal I aturan tersebut dijelaskan, beberapa ketentuan dalam Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 3.K/EK.05/DJE/2024 Tentang Harga Indeks Pasar Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel Yang Dicampurkan Ke Dalam Bahan Bakar Minyak diubah.

"Ketentuan yang tercantum dalam Lampiran I Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 3.K/EK.05/DJE/2024 Tentang Harga Indeks Pasar Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel Yang Dicampurkan Ke Dalam Bahan Bakar Minyak diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini," bunyi Ayat 1.

Pada Ayat 2 dijelaskan, pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, terhadap Badan Usaha Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel yang telah menyalurkan Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel yang dicampurkan ke dalam Jenis Bahan Bakar Minyak Jenis Minyak Solar sampai dengan Keputusan Menteri ini ditetapkan, namun besaran ongkos angkutnya tidak tercantum dalam Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 3.K/EK.05/DJE/2024 Tentang Harga Indeks Pasar Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel Yang Dicampurkan Ke Dalam Bahan Bakar Minyak, besaran ongkos angkutnya mengacu pada lampiran I Keputusan Menteri ini.

"Ketentuan yang tercantum dalam Lampiran I Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 3.K/EK.05/DJE/2024 Tentang Harga Indeks Pasar Bahan Bakar Bakar Nabati Jenis Biodiesel Yang Dicampurkan Ke Dalam Bahan Bakar Minyak, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku," bunyi Ayat 3.

Pada Pasal 2 disebutkan, Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Aturan ini ditetapkan di Jakarta 4 September 2024 atas nama Menteri ESDM Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi Eniya Listiani Dewi.

Dewan Energi Nasional (DEN) memastikan bahwa Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) siap beroperasi di Indonesia pada 2032. Hal ini selaras dengan revisi Peraturan Pemerintah (PP) tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN).

Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Jenderal DEN Djoko Siswanto. Menurutnya, target operasi itu tercantum dalam PP KEN tersebut. Ditargetkan pada 2032 listrik dari PLTN sudah bisa mengalir.

"Di PP KEN-nya seperti itu. Sudah ada nuklir listriknya. Sudah on stream. Sudah (Commercial Operation Date)," kata Djoko ditemui usai detikcom Leaders Forum 'Masa Depan Energi RI, Jaga Ketahanan demi Kedaulatan' di Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Rabu (11/9/2024).

Disebut-sebut PLTN ini akan memiliki kapasitas hingga 250 megawatt (MW). Sejalan dengan rencana tersebut, akan dibentuk Badan Organisasi Nuklir (NEPIO) yang ditargetkan rampung pada 2024.

Lebih lanjut, Djoko membocorkan salah satu investor yang berminat masuk ke proyek pembangunan PLTN, yaitu PT Thorcon Power Indonesia yang sudah menyerahkan proposalnya kepada DEN.

Sebagai tambahan informasi, sebelumnya Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Eniya Listiani Dewi mengatakan Pemerintah Indonesia menyatakan segera membangun fasilitas PLTN on-grid sebesar 250 MW pada 2032.

"Di dalam Kebijakan Energi Nasional yang tadi malam diketok, itu nuklir masuk ke tahun 2032, on-grid. Jadi dari sekarang kita harus mempersiapkan. Sudah tinggal sembilan tahun. Ini harus dipersiapkan 250 megawatt on-grid. Sudah on the track," katanya, ditemui dalam acara International Sustainability Forum (ISF) 2024, di Jakarta, Jumat (6/9/2024) dikutip dari Antara.

Ia mengatakan untuk mewujudkan hal itu, perlu pengembangan sumber daya manusia (SDM), serta memilih skema teknologi pembersihan (clearing technology) yang di antaranya reaktor modular kecil (SMR), reaktor berpendingin gas suhu tinggi (HTGR) atau thorium.

"Ini harus dipilih suatu teknologi yang tepat," katanya pula.

Dewan Energi Nasional (DEN) memberikan sedikit bocoran terkait rencana pembatasan pembelian BBM subsidi. Hal ini menyangkut kendaraan yang masih boleh diisi Pertalite atau Solar.

Bocoran itu disampaikan Sekretaris Jenderal DEN Djoko Siswanto merespons pertanyaan Direktur Utama Perum Damri, Setia N Milatia Moemin menyangkut kepastian pasokan solar.

"Bocoran sedikit, meskipun sebenarnya saya nggak boleh ngomong, nanti di peraturan presiden (perpres) yang baru, nggak usah khawatir angkutan umum, angkutan barang, dan angkutan orang itu masih boleh (beli BBM subsidi)," kata Djoko dalam detikcom Leaders Forum 'Masa Depan Energi RI, Jaga Ketahanan demi Kedaulatan' di Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Rabu (11/9/2024).

Djoko mengatakan, pembagiannya akan dilakukan per daerah dan per SPBU oleh BPH Migas. Dengan demikian, apabila ada daerah yang mengalami kekurangan lokasi BBM subsidi, BPH Migas akan mengatur alokasinya.

Lebih lanjut Djoko mengatakan, PT Pertamina (Persero) terus mendata kendaraan yang berhak menerima subsidi. Pertamina juga disebut-sebut menggunakan teknologi artificial intelligence (AI) dalam implementasinya.

Pertamina juga mengoptimalkan penggunaan QR Code MyPertamina untuk aktivitas pembelian BBM subsidi Pertalite dan Solar bagi yang berhak. Skema ini juga telah diimplementasikan di beberapa daerah dalam rangka percobaan.

"Di monitor Pertamina itu jam 2 pagi ada truk mengisi (solar) 700 liter, padahal kapasitas tangkinya hanya 200 liter, ini masih belum berani ditindak karena kadang-kadang mereka dapat bekingan dari baju coklat, baju hijau, baju putih," ujar dia.

"Dengan IT mudah-mudahan pemerintah segera berani memutuskan siapa yang berhak, tapi bocoran sedikit, Damri masih berhak," ujar dia.

Ditemui usai acara, Djoko mengatakan bahwa masih ada beberapa opsi yang dipertimbangkan untuk aturan pembatasan BBM subsidi. Hal ini bisa berbentuk Peraturan Presiden (Perpres), tapi tak menutup kemungkinan melalui Peraturan Menteri (Permen) ESDM.

Namun demikian, Djoko tidak merincikan berapa cubicle centimeter (CC) kendaraan yang tidak diperbolehkan diisi Pertalite dan Solar. Ia hanya menyebut, BBM subsidi tetap akan dijual untuk kendaraan umum.

"Yang akan berubah kemungkinan kendaraan pribadi. Cuma belum ada keputusannya sekarang. Mobil pribadi juga kan masih dalam diskusi, tapi yang sepeda motor, angkutan umum barang orang, Uber atau Grab, itu kan angkutan umum yang resmi. Itu nanti dapat barcode, tapi angkutan pribadi kan belum ada keputusan," jelasnya.

PT Pertamina Hulu Energi (PHE) tengah berupaya mendorong produksi minyak dan gas bumi (migas). Namun, upaya ini menghadapi tantangan, salah satunya ialah wilayah yang akan dibort bersinggungan dengan lahan pertanian.

Direktur Utama PHE Chalid Said Salim mengatakan wilayah yang bersinggungan dengan wilayah pertanian itu terutama di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat.

"Terutama di area Indramayu ya, Kabupaten Indramayu," katanya usai acara detikcom Leaders Forum 'Masa Depan Energi RI, Jaga Ketahanan demi Kedaulatan' di Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Rabu (11/9/2024).

Untuk mengatasi persoalan tersebut, pihaknya telah bertemu dengan sejumlah pihak, dari bupati hingga menteri pertanian. Sejauh ini, kata dia, sinyalnya masih positif.

"Ketemu dengan Bu Bupati sama di Kementerian Dalam Negeri sudah, sama Pak Menteri Pertanian sudah, semua dalam proses," katanya.

"Positif sih tone-nya cuma dari situ sekali lagi dalam proses ya," tambahnya.

Saat ditanya apakah lahan pertanian itu akan diganti, Chalid mengatakan, pihaknya akan melakukan pengeboran jika wilayah tersebut bisa disiasati dengan teknologi.

"Ada yang disiasati lah, ya secara ke-engineering-an gitu ya, ngebornya ngebor directional selama bisa pendekatan teknologi atau engineering bisa kita lakukan," ungkapnya.

Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) tengah menggarap proyek strategis hulu migas dengan total nilai investasi US$ 46 miliar atau Rp 708,4 triliun hingga 2029. Angka tersebut merupakan akumulasi dari komitmen Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS).

Kepala SKK Migas, Dwi Soetjipto mengatakan, pemerintah telah melakukan serangkaian perubahan dalam bisnis di hulu migas, salah satunya dengan pemberian insentif fiskal demi mendorong produksi.

"Mekanisme untuk bisa membangun keekonomian investor dari tiap proyek apakah itu insentif di perpajakan, investasi, dan lainnya, termasuk terakhir split, dan itu dijamin. Kalau kita melihat sekarang fokusnya kenaikan produksi, ketahanan energi maka berapapun ini bisa kita canangkan asal pemerintah tidak tekor saja," kata Dwi, dalam detikcom Leaders Forum 'Masa Depan Energi RI, Jaga Ketahanan demi Kedaulatan' di Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Rabu (11/9/2024).

Melalui perubahan yang terjadi, menurutnya, dalam beberapa tahun terakhir Indonesia berhasil menemukan giant discovery atau potensi-potensi cadangan migas jumbo. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai negara dengan eksplorasi nomor 1 di Asia Tenggara dan menarik investor maupun KKKS masuk.

"Dan dengan perubahan-perubahan yang ada saat ini kita punya proyek yang akan kita garap sampai 2029 investasinya saja US$ 46 miliar. Sudah sangat banyak proyek-proyek yang kita bangun yang tentu saja akan ada challenge-challenge terkait hal ini," ujar Dwi.

Dwi mengatakan, investasi tersebut belum termasuk blok Andaman yang ditargetkan pada triwulan IV-2024 akan ditetapkan plan of development (POD). Blok Andaman diproyeksikan dapat memasok gas 527 juta kaki kubik per hari (MMSCFD) dengan potensi 10 TCF.

Lebih lanjut, SKK Migas juga telah mencatatkan banyak temuan yang berpotensi digarap di masa mendatang. Pertama, undevelopment discovery dengan potensi cadangan 1,4 billion barel oil dan 18,7 triliun cubic feet (TCF).

"Di mana itu dari 2.509 struktur, ada 63 struktur. Namanya PSE, tapi itu belum dibuat Plan of Development (PoD). Itu ada 371 juta barel oil dengan 8,9 tcf. Jadi potensi ini besar," lanjutnya.

Selain itu, juga terdapat potensi besar dari proyek Enhanced Oil Recovery (EOR) untuk pengoptimalan sejumlah sumur-sumur tua. EOR sebagian besar diterapkan di lokasi PT Pertamina (Persero) di 12 lapangan. Total recovery resource mencapai 951 juta barel oil.

Berikutnya, ada wilayah-wilayah POD yang belum digarap dengan nilai potensi mencapai 153 juta barel oil dan 5,3 TCF. Lalu ada juga idle field dan idle wheel yang bisa dioptimalkan, di mana untuk idle field sendiri potensinya mencapai 147 juta barel oil, 0,7 juta TCF.

"Sudah ter-capture semua sekarang tinggal bagaimana kita bisa mendorong mendesak para KKKS untuk implementasi discovery-discovery. Kita sekarang ngebor sana ngebor sini, itu sudah ada discovery-nya tapi belum dikembangkan. Jadi sekarang mindset yang baru kita bangun, negara tidak boleh tersandera kebijakan terkait KKKS," kata dia.

Sebagai tambahan informasi, sebelumnya Dwi menyampaikan target industri hulu migas miliki 133 proyek non-PSN (Proyek Strategis Nasional) dengan investasi senilai Rp 58 triliun pada 2029.

"Hingga tahun 2029 nanti, industri hulu migas telah memiliki total 133 proyek, dengan nilai total investasi sebesar US$ 3,76 miliar atau sebesar Rp58 triliun," kata Dwi, dalam acara Pre IOG SCM & NCB Summit di Batam, Kepulauan Riau, Rabu (3/7/2024) dikutip dari Antara.

Sedangkan untuk proyeksi investasi pada 2024 mencapai US$ 16,1 miliar atau sekitar Rp 263,79 triliun (kurs Rp 16.385). Proyeksi tersebut masih lebih tinggi dibandingkan dengan capaian 2023 yang mencapai US$ 13,7 miliar atau Rp224,47 triliun.

Proses perizinan yang cepat dibutuhkan untuk mempercepat produksi minyak dan gas bumi (migas). Dengan begitu, diharapkan dapat memberikan efek berganda seperti memacu pertumbuhan ekonomi.

"Kalau perizinan ini bisa dipercepat dan lebih ringkas tapi kita tetap prudent, kita tetap comply itu kan tentunya akan memberikan dampak positif gitu," kata Corporate Secretary PHE Arya Dwi Paramita usai acara detikcom Leaders Forum 'Masa Depan Energi RI, Jaga Ketahanan demi Kedaulatan' di Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Rabu (11/9/2024).

Dia menerangkan, dalam beberapa perizinan sebenarnya didesain saling menguntungkan. Ia menyebut, salah satunya terkait operasi di Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).

Dalam regulasinya, kata dia, saat lahan tersebut digunakan untuk kegiatan operasi maka harus disediakan penggantinya sebesar tiga kalinya.

"Kita bisa melihat bahwa pada saat kita menggunakan lahan produktif itu kan di aturannya kita harus menyediakan lahan penggantinya. Dan itu kan bukan satu diganti satu. Tapi ada beberapa klausulnya ada yang untuk lahan yang produktif itu satu diganti tiga," terangnya.

Menurutnya, hal itu bisa menjadi peluang karena lahan pertanian akan bertambah luas serta memacu produksi pangan. "Jadi artinya ini menjadi sebuah peluang sebenarnya. Kalau memang konsepnya adalah kita membangun ketahanan pangan dan ketahanan energi yang bersanding sehingga kita menjadi lebih berdaulat gitu ya," ungkapnya.

Oleh karena itu, ia berharap berharap operasi migas dan penyediaan lahan bisa berjalan secara paralel. Dengan begitu, kedaulatan pangan dan energi bisa berjalan bersama.

"Karena kalau bisa jalan paralel, ini sama-sama perlu percepatan ya. Energi butuh percepatan, pangan juga butuh percepatan. Kita aware soal itu dan kita kan BUMN ya. Jadi pada saat BUMN hadir itu kan tentunya ada value yang kita bawa. Dan di situ tentunya kita akan mengedepankan kepentingan negara. Nah di sini negara kepentingannya apa? Kedaulatan pangan, kedaulatan energi itu jalan bareng," paparnya.

Pemerintah terus berupaya meningkatkan penggunaan energi baru terbarukan, salah satunya penggunaan bahan bakar nabati (BBN). Kondisi ini sudah terlihat dari penggunaan biodisel B35 yang 35% bahannya berasal dari hasil olahan sawit.

Bicara soal biodiesel, Wakil Ketua Komisi VII Eddy Soeparno mengatakan ke depan pemerintah juga berencana untuk mendorong penggunaan biodisel B50. Artinya 50% dari bahan bakar ini berasal minyak nabati kelapa sawit.

Selain biodisel B50, nantinya pemerintah juga akan mendorong bauran penggunaan energi terbarukan seperti biofuel dan bioavtur. Menurutnya kondisi ini dapat meningkatkan kebutuhan minyak yang berasal dari tumbuhan atau lebih dikenal dengan istilah 'fame'.

"Kita akan meningkatkan bauran di sektor BBN, bahan bakar nabati. Biodisel, biofuel, bioavtur yang akan menjadi besar sekali. Biodisel saja akan ditingkatkan dari 35% menjadi 50%, jadi kebutuhan fame kedepannya tuh pasti besar," kata Eddy dalam detikcom Leaders Forum 'Masa Depan Energi RI, Jaga Ketahanan demi Kedaulatan' di Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Rabu (11/9/2024).

Tidak hanya Indonesia, menurutnya banyak negara di dunia yang tergabung dalam IATA (International Air Transport Association) juga tengah mendorong penggunaan bahan bakar nabati. Hal ini terlihat dari target penggunaan bioavtur oleh semua maskapai yang melakukan penerbangan ke negara-negara anggota IATA itu pada 2027 mendatang.

Masih belum cukup, Eddy menyebut saat ini Pertamina juga sedang melakukan upgrade sejumlah kilangnya agar bisa memproduksi bahan bakar nabati seperti biodisel dan bioavtur tadi. Artinya hasil olahan sawit ini nanti akan semakin dibutuhkan, yang secara langsung dapat membuat industri sektor itu semakin cuan.

"Kilang-kilang Pertamina juga sekarang akan di-upgrade kapasitasnya agar bisa mengolah fame tersebut. Ditambah lagi nanti bioavtur ada tuntutan tahun 2027 pengguna maskapai penerbangan yang terbang ke negara-negara yang menjadi anggota IATA harus menggunakan minimal 1% bioavtur itu," jelas Eddy.

"Kita sudah mempraktikannya itu (bioavtur 1%) tahun 2023 dan berhasil dan target kita di Indonesia akan menjadi bioavtur hub se-Asia Tenggara dengan target kita punya bauran bioavtur itu 5%. Jadi (kondisi industri sawit ke depan) aman, tapi nanti kalau ada cuan bagi-bagi," terangnya lagi sembari sedikit bercanda.

Pertamina mengambil inisiatif memproduksi bahan bakar yang lebih ramah lingkungan. Inisiatif serius tersebut ditunjukkan lewat pembangunan kilang hijau atau green refinery di kilang terbesar yang dimilikinya saat ini, Kilang Pertamina Cilacap atau Refinery Unit IV Cilacap.

Direktur Operasi PT Kilang Pertamina Internasional (KPI), Didik Bahagia mengatakan, inovasi ini harus dilakukan agar dapat beradaptasi terhadap tantangan zaman saat ini. Namun perusahaan disadari tak bisa bergerak sendiri, butuh kolaborasi dengan berbagai stakeholder agar formula yang dimiliki bisa dijalankan demi kemandirian dan ketahanan energi yang berkelanjutan.

"Pertamina tidak bisa hadir sendiri. Butuh kolaborasi semua elemen, semua stakeholder, yang meliputi para pemasok (minyak nabati dan jelantah), produsen sudah siap memproduksi ini, dan calon konsumen yang akan menggunakan HVO atau SAF." katanya saat ditemui di Kilang Cilacap, beberapa waktu lalu.

Salah satu jaminan keberlanjutan yang diharapkan Pertamina adalah regulasi. Dengan adanya kebijakan penggunaan bahan bakar ramah lingkungan, diharapkan menjadi bensin Pertamina untuk terus mengembangkan produk-produk ramah lingkungan lainnya.

"Yang kami butuhkan regulasi dari pemerintah sebagai payung hukum supaya HVO dan SAF ini bisa dipakai secara sustain ke depannya dan menurunkan emisi yang luar biasa." kata Didik.

Pertamina sendiri setidaknya telah memproduksi dua produk bahan bakar ramah lingkungan untuk diesel dan avtur. Pada tahap I, Pertamina telah berhasil mengembangkan dua produk energi hijau, yakni Hydrotreated Vegetable Oil (HVO) dan sustainable aviation fuel (SAF).

Untuk HVO, Pertamina telah mengemasnya dalam produk Pertamina Renewable Diesel D100 atau yang lebih sering disebut sebagai Pertamina RD. Pertamina RD merupakan bahan bakar nabati ramah lingkungan yang telah meraih sertifikat International Sustainability and Carbon Certification (ISCC).

Dengan sertifikasi ISCC ini, HVO Pertamina diakui atas kontribusinya dalam menurunkan emisi karbon hingga 65-70% dibandingkan dengan bahan bakar konvensional, sehingga dengan layak dapat disebut sebagai produk ramah lingkungan.

KPI juga berhasil memproduksi SAF J2.4 di Refinery Unit IV Cilacap dengan teknologi Co-Processing dari bahan baku Refined Bleached Deodorized Palm Kernel Oil (RBDPKO), atau minyak inti sawit yang telah mengalami proses pengolahan pemucatan, penghilangan asam lemak bebas dan bau, dengan kapasitas 1.350 kilo liter (KL) per hari. SAF telah berhasil digunakan dalam penerbangan komersil perdana Garuda Indonesia pada pesawat Boeing 737-800 NG.

Hasil dari serangkaian pengujian yang telah dilaksanakan, menunjukkan bahwa performa SAF J2.4 memiliki kualitas yang sama dengan avtur konvensional, namun lebih ramah lingkungan.

"Pertamina selalu berkomitmen untuk selalu hadir melayani negara ini menyediakan energi nasional dan menjaga ini lebih secure." kata Didik.

Masa Depan Energi Bersih: Menggali Inovasi Green Refinery di Kilang Pertamina Cilacap

Masa Depan Energi Bersih: Menggali Inovasi Green Refinery di Kilang Pertamina Cilacap

Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menyiapkan sejumlah strategi untuk menggenjot produksi migas. Hal ini selaras dengan target produksi minyak 1 juta barel per hari (MMBOPD) dan 12 miliar kaki kubik atau billion cubic feet (BCF) per hari pada 2030.

Kepala SKK Migas, Dwi Soetjipto mengatakan, ada empat strategi yang disiapkan SKK Migas. Strategi ini terbagi ke dalam strategi jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Untuk strategi jangka pendeknya, pertama, optimalisasi aset eksisting.

"Di dalam upaya mencapai itu, ada empat strategi terdiri dari jangka pendek, menengah, dan panjang. Jangka pendek bagaimana eksisting aset bisa optimal," kata Dwi dalam detikcom Leaders Forum 'Masa Depan Energi RI, Jaga Ketahanan demi Kedaulatan' di Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Rabu (11/9/2024).

Strategi kedua, mendorong pelaksanaan eksplorasi untuk mencari sumber-sumber migas baru. "Tidak mungkin minyak naik kecuali ada temuan besar seperti Banyu Urip. Oleh karena itu, eksplorasi harus masif," imbuhnya.

Kemudian strategi ketiga, mempercepat temuan-temuan itu untuk bisa menjadi energi. Strategi keempat, mendorong proses recovery dari aset-aset yang menampung cadangan migas lewat implementasi Enhanced Oil Recovery (EOR).

"Saat ini recovery kita paling banter 30% daru cadangan yang kita catat sebagai cadangan yang ada dalam bumi. Jangka pendek meningkatkan produksi kita bagaimana recovery factor ini bisa naik," ujarnya.

"Di negara-negara lain, di china misalnya sudah menargetkan semuanya di atas 50%. Ada 20% tambahan recovery dari cadangan kita yang bisa meningkatkan produksi. Jadi strategi berikutnya ialah implementasi chemical IOR," sambungnya.

Secara keseluruhan, saat ini produksi gas sudah naik sekitar 20%. Menurutnya, angka tersebut bisa jauh lebih meningkat apabila infrastruktur telah terbangun sepenuhnya.

Salah satu yang disorotinya pembangunan pipa Cirebon Semarang (Cisem) yang sebelumnya sempat mangkrak. Proyek tersebut hingga saat ini masih dalam proses pembangunan.

"Kita Jawa Timur kelebihan 150 juta cubic feet per hari. Tapi nggak bisa mengalir karena dari Semarang ke Cirebon masih terputus," ujarnya

Pemerintah tengah menggeber pembangunan infrastruktur energi untuk mendukung tercapainya target produksi. Salah satu proyek ialah Pipa gas Dumai ke Sei Mangke (Dusem) sepanjang 555 km.

Selain itu, Indonesia juga memiliki beberapa temuan blok migas raksasa. Proyek tersebut antara lain Geng North di kawasan Kalimantan Timur, Blok Masela di Maluku Tenggara Barat, serta Blok Andaman di Aceh. Hal ini menambah optimismenya bahwa target produksi gas bisa tercapai di 2030.

"Kita yakin untuk pencapaian 2030-2031 12 billion cubic feet.Sehingga kita yakinkan bahwa sampai 2030-2035 Indonesia masih akan over supply excess di produksi gas," kata Dwi.

Sedangkan untuk produksi minyak, menurutnya masih menjadi pekerjaan rumah (PR) besar untuk RI. Saat ini produksinya masih turun sehingga menurutnya target 1 juta barel per hari pada tahun 2030 akan sulit dicapai.Meski demikian, dari waktu ke waktu, jumlah penurunannya terus mengalami perbaikan.

"Produksi minyak sebetulnya sudah 20 tahun lebih decline (menurun). Sekarang kita sedang mengurangi decline-nya dari 7%, 4%, kita sekarang tinggal 1%. Sehingga kalau kita gabung (produksi) minyak gas sudah incline 1%," katanya.

PT Pertamina Hulu Energi (PHE) menerapkan 3 strategi untuk mendorong produksi minyak dan gas bumi (migas). Pertama, PHE terus mendorong kegiatan eksplorasi untuk penemuan sumber daya baru.

"Jadi seperti tadi disampaikan oleh Pak Direktur Utama kami bahwa beliau menyampaikan bahwa PHE itu komit dan agresif dalam melakukan eksplorasi. Jadi upaya-upaya untuk penemuan sumber daya baru dan kemudian kita produksi ini merupakan hal yang penting bagi kami," kata Corporate Secretary PHE Arya Dwi Paramita usai acara detikcom Leaders Forum 'Masa Depan Energi RI, Jaga Ketahanan demi Kedaulatan' di Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Rabu (11/9/2024).

Dia mengatakan, langkah tersebut sebagai upaya untuk mendukung keberlanjutan energi. Dengan eksplorasi, maka terdapat ketersediaan energi untuk masa depan.

Kedua, optimalisasi lapangan-lapangan yang sudah ada atau eksisting. Hal ini dilakukan mengingat, banyak lapangan di Indonesia memiliki usia eksploitasi yang cukup panjang.

Arya menerangkan, dalam optimalisasi lapangan eksisting membutuhkan pendekatan yang tidak biasa. Dia mengatakan, dibutuhkan pendekatan dari sisi strategi maupun teknologi.

"Artinya di sini dibutuhkan pendekatan yang tidak biasa. Pendekatan strategi dari teknologi maupun pemikiran-pemikiran dari ekspertis kami di PHE," ungkapnya.

Terakhir, pihaknya mendorong kegiatan ekspansi atau akuisisi. Langkah ini diharapkan dapat juga menambah jumlah produksi.

"Jadi ketiga hal ini tidak lepas dari sebuah pendekatan kebijakan maupun juga perizinan," ujarnya,

Arya menambahkan, kegiatan produksi bisa dipercepat jika mendapatkan kemudahan dari sisi perizinan. "Kita akan bisa memproduksikan minyak dan gas secara lebih cepat dan kita tingkatkan jika ada kemudahan-kemudahan dan juga ada perizinan yang bisa dipercepat," terangnya.

Dewan Energi Nasional (DEN) menyampaikan sejumlah rekomendasi kepada pemerintahan berikutnya di bawah kepemimpinan Presiden Terpilih Prabowo Subianto untuk menggeber produksi minyak dan gas (migas) di Indonesia.

Hal ini selaras dengan target Indonesia untuk mencapai produksi minyak tembus 1 juta barel per hari (MMBOPD) dan gas bumi hingga 12 miliar kaki kubik atau billion cubic feet (BCF) per hari pada 2030.

Sekretaris Jenderal DEN Djoko Siswanto mengatakan, untuk strategi jangka pendek hingga 2030 ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama, memberikan insentif kepada lapangan yang sudah Plan of Development (POD).

"Untuk jangka pendek, lapangan yang sudah POD, kasih insentif," kata Djoko dalam detikcom Leaders Forum 'Masa Depan Energi RI, Jaga Ketahanan demi Kedaulatan' di Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Rabu (11/9/2024).

Menurutnya, insentif ini diharapkan dapat mengurangi beban operasional di wilayah kerja (WK) terkait. Dengan demikian, produksi migas bisa lebih dioptimalkan.

"Lapangan-lapangan yang sudah POD biasanya masalah keekonomian kayak pailit. Pailit minta aja saya minta split sekian, tapi kalau sudah dikasih jangan nggak dikerjakan (produksi sumur). Kadang-kadang sudah dikasih malah produksinya turun," ujarnya.

Selain itu, Djoko menilai, insentif juga penting untuk mendukung kemudahan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) pengelola blok migas sekaligus mendorong lebih banyak investasi masuk.

"Tanya KKKS-nya butuh apa lagi, kasih. Misalnya bebas pajak selama eksplorasi, memang belum ada uang di situ. Bahkan dia ngeluarin uang. Nggak ada tuh untuk eksplorasi dari APBN nggak ada, kecuali untuk terakhir geothermal, tapi untuk oil and gas belum," kata dia.

Berikutnya, sumur-sumur tua juga perlu mendapat perhatian lebih lewat implementasi Enhanced Oil Recovery (EOR). Kalau bisa. Djoko juga menyarankan agar implementasinya juga bisa didukung dengan insentif.