PT Pertamina Hulu Energi (PHE) mencatatkan lifting gas bumi pada tahun 2023 sebesar 1.809 juta standar kaki kubik per hari (mmscfd). Lifting tersebut sekitar 33% lifting nasional sebesar 5.378 mmscfd.

"Indonesia tadi kontribusi nasional kurang lebih di sekitar 5 bcf per day di mana PHE memiliki kontribusi cukup signifikan yaitu sekitar sepertiganya dan ini ter-maintan, kita lihat dari tahun 2021 sampai 2023," kata Direktur Perencanaan Strategis dan Pengembangan Bisnis PHE Rachmat Hidajat dalam Webinar Optimalisasi Pemanfaatan Gas Bumi untuk Percepatan Transisi Energi dan Sirkular Ekonomi, Rabu (8/8/2024).

Dia menyebut, mayoritas produksi gas PHE untuk memenuhi kebutuhan domestik. "Kurang lebih sepertiganya kami masih ekspor dan dua pertiganya jadi majority masuk ke domestik," ungkapnya.

Sementara, cadangan gas PHE tercatat sebesar 15.704 miliar standar kaki kubik (bscf). Cadangan itu tersebar dari Sumatera hingga Papua.

Dia bilang, cadangan gas untuk ukuran besar ada di Indonesia bagian timur.

"Jadi kalau kita lihat kita memiliki prospek dan inventori yang sudah berupa temuan 2C itu sekitar 15 tcf. Ini yang ada di dalam inventorinya PHE," katanya.

"Jadi memang kalau kita lihat terutama yang big fish itu adanya di eastern Indonesia, Indonesia bagian timur. Jadi kami memiliki 15 tcf mulai dari Sumatera sampai ke arah Irian Jaya dengan tadi juga variasi dari segi resourcesnya," sambungnya.

Pemerintah mendorong pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan pemanfaatan gas dalam negeri. Infrastruktur yang dikebut itu di antaranya pipa Cirebon-Semarang (Cisem) dan Dumai-Sei Mangkei (Dusem).

Kehadiran pipa tersebut akan memberikan sejumlah manfaat, salah satunya memangkas subsidi LPG 3 kg.

Sekretaris Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Maompang Harahap mengatakan, pembangunan pipa Cisem tahap 1 sudah rampung. Untuk pembangunan Cisem tahap 2, pihaknya telah mendapat izin multiyears dari Kementerian Keuangan dan kontrak untuk proyek ini baru saja diteken.

"2 Agustus 2024 hari Jumat yang lalu sudah ditandatangani kontraknya dan sekarang masuk pada tahap awal pembangunan," katanya dalam Webinar Optimalisasi Pemanfaatan Gas Bumi untuk Percepatan Transisi Energi dan Sirkular Ekonomi, Rabu (8/8/2024).

Untuk pipa Dusem saat ini masih dalam perencanaan. Dia mengatakan, proyek ini ditargetkan lelang pada akhir tahun 2024.

Lebih lanjut, kehadiran proyek ini akan memberikan manfaat yakni mendukung harga gas yang lebih terjangkau dengan toll fee yang lebih rendah. Kemudian, memenuhi kebutuhan gas untuk industri, pembangkit listrik, komersil dan rumah tangga.

Selanjutnya, pipa tersebut akan mendukung program jaringan gas (jargas) di mana untuk pipa Cisem ditargetkan 300 ribu sambungan rumah tangga (SR) dan Dusem 600 ribu SR.

Penggunaan jargas tersebut akan bisa memangkas subsidi LPG 3 kg sampai Rp 0,63 triliun per tahun.

"Kalau seumpamanya pipa ini sudah terbangun akan ada potensi mengurangi subsidi LPG 3 kg itu Rp 0,63 triliun per tahun sehingga akan menghemat devisa impor LPG Rp 1,08 triliun per tahun. Kemudia akan ada penghematan biaya masak kurang lebih Rp 0,16 triliun per tahun," ungkapnya.

Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) terus mendorong pemanfaatan gas bumi dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan domestik. Saat ini, sebagian gas bumi yang diproduksi untuk ekspor.

Berdasarkan data yang disajikan Sekretaris SKK Migas Luky Agung Yusgiantoro, total lifting gas bumi hingga Juni 2024 sebesar 5.383,57 billion british thermal unit per day (bbtud). Dari total lifting itu, sebanyak 3.727,95 bbtud untuk kebutuhan domestik dan 1.659,62 bbtud untuk ekspor.

Data itu memperlihatkan, pemanfaatan gas domestik terus menanjak. Sementara, pemanfaatan gas untuk ekspor menunjukkan penurunan.

"Kalau kita lihat tentunya dari sudut pandang SKK Migas, kita selalu mendorong agar pemanfaatan gas itu bisa bertujuan untuk pembangunan perekonomian kita. Sehingga kalau bapak ibu lihat di sini dengan sebesar per Juni 2024 ada 5.383 bbtud dari total produksi kita, di mana pemanfaatan dari domestik tersebut kita naikkan," katanya Webinar Optimalisasi Pemanfaatan Gas Bumi untuk Percepatan Transisi Energi dan Sirkular Ekonomi, Rabu (8/8/2024).

Dari sisi profil pemanfaatan gas bumi, terbesar adalah untuk industri sebesar 26,93%. Kemudian, untuk ekspor LNG 24,61%, pupuk 12,68%, kelistrikan 12,64%, domestik LNG 11,65%, dan lain-lain.

"Salah satu yang paling besar adalah penggunaan untuk industri dalam negeri, yang sebelah kiri warna biru. Ada juga untuk kelistrikan, domestik LNG juga kita salurkan kepada domestik LNG tersebut," katanya.

Diakuinya, ada pemanfaatan gas yang masih kecil seperti city gas dan untuk BBG. Lebih lanjut, dia mengatakan, pihaknya berupaya agar produksi terus naik. Namun, produksi gas ini dihadapkan pada masalah yakni infrastruktur yang terbatas.

"Sebagai contoh di sini industri di mana penyerapan dari gas tersebut itu masih lebih rendah daripada yang dikontrakan," katanya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mewajibkan perusahaan tambang mineral dan batu bara membangun fasilitas persemaian (nursery). Hal ini ditandai dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2024 tentang Percepatan Pembangunan dan Pengelolaan Fasilitas Persemaian pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Aturan yang terbit pada 5 Agustus 2024 lalu itu juga merinci kategori badan usaha tambang yang wajib membangun dan mengelola persemaian. Kategori tertuang dalam pasal 2 pada aturan tersebut.

"Kewajiban percepatan pembangunan dan pengelolaan fasilitas Persemaian (Nursery) pada kegiatan Usaha Pertambangan mineral dan batubara dilakukan oleh badan usaha pemegang: a. izin usaha pertambangan; b. izin usaha pertambangan khusus; c. izin usaha pertambangan khusus sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian; d. kontrak karya; dan e. perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara, yang Dokumen Lingkungan Hidupnya berupa Amdal," tulis aturan tersebut, dikutip, Rabu (7/8/2024).

Dalam aturan tersebut juga dijelaskan kewajiban percepatan pembangunan dan pengelolaan fasilitas Persemaian (Nursery) pada kegiatan Usaha pertambangan mineral dan batubara perlu dilakukan melalui tahapan dari perencanaan hingga pelaksanaan.

Selain mewajibkan, aturan itu menyebutkan seluruh biaya yang diperlukan badan usaha untuk melakukan tahapan perencanaan dan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam dibebankan kepada anggaran masing-masing badan usaha.

Jokowi memberikan waktu percepatan pembangunan dan pengelolaan fasilitas persemaian sebagaimana dimaksud dilaksanakan sampai 31 Desember 2025. Jika tidak dilaksanakan akan diberi sanksi tegas.

"Terhadap badan usaha di bidang pertambangan mineral dan batu bara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang tidak melakukan percepatan pembangunan dan pengelolaan fasilitas Persemaian (nursery) pada kegiatan Usaha Pertambangan mineral dan batubara sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini, dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," isi aturan tersebut.

Kementerian Energi dan Sumber daya Mineral (ESDM) memutuskan tarif listrik yang berlaku untuk 13 golongan pelanggan non subsidi pada kuartal III 2024 atau Juli-September tidak mengalami perubahan. Dengan demikian, tarif listrik untuk kuartal III 2024 sama dengan kuartal II atau yang berlaku pada April-Juni.

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Jisman Hutajulu mengatakan, sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 28 Tahun 2016 jo Peraturan Menteri ESDM Nomor 8 Tahun 2023, penyesuaian tarif tenaga listrik bagi 13 golongan pelanggan non subsidi dapat dilakukan setiap tiga bulan mengacu pada perubahan terhadap realisasi parameter ekonomi makro, yakni kurs, Indonesian Crude Price (ICP), inflasi, serta Harga Batu Bara Acuan (HBA).

"Berdasarkan empat parameter (kurs, ICP, inflasi dan HBA) seharusnya penyesuaian tarif tenaga listrik atau tarif adjustment bagi 13 golongan pelanggan mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Namun untuk menjaga daya saing dan mengendalikan inflasi, Pemerintah memutuskan tarif listrik tetap atau tidak naik," kata Jisman dilansir situs Kementerian ESDM.

Lantas, berapa tarif listrik per kWh per Agustus 2024? Simak daftar lengkapnya dalam artikel ini.

Daftar Lengkap Tarif Listrik per kWh Agustus 2024

Tarif listrik untuk pelanggan non subsidi terbagi menjadi 13 golongan. Untuk mengetahui daftar lengkap tarif listrik per kWh yang berlaku Agustus 2024, simak di bawah ini:

1. Golongan R-1/TR daya 900 VA, seharga Rp 1.352 per kWh
2. Golongan R-1/TR daya 1.300 VA, seharga Rp 1.444,70 per kWh
3. Golongan R-1/TR daya 2.200 VA, seharga Rp 1.444,70 per kWh
4. Golongan R-2/TR daya 3.500-5.500 VA, seharga Rp 1.699,53 per kWh
5. Golongan R-3/TR daya 6.600 VA ke atas, seharga Rp 1.699,53 per kWh
6. Golongan B-2/TR daya 6.600 VA-200 kVA, seharga Rp Rp 1.444,70 per kWh
7. Golongan B-3/TM daya di atas 200 kVA, seharga Rp 1.114,74 per kWh
8. Golongan I-3/TM daya di atas 200 kVA, seharga Rp 1.114,74 per kWh
9. Golongan I-4/TT daya 30.000 kVA ke atas, seharga Rp 996,74 per kWh
10. Golongan P-1/TR daya 6.600 VA - 200 kVA, seharga Rp 1.699,53 per kWh
11. Golongan P-2/TM daya di atas 200 kVA, seharga Rp 1.522,88 per kWh
12. Golongan P-3/TR untuk penerangan jalan umum, seharga Rp 1.699,53 per kWh
13. Golongan L/TR, TM, TT, seharga Rp 1.644,52 per kWh

4 Golongan Pelanggan PLN yang Mengalami Pelebaran Daya

Jisman mengungkapkan, seiring perkembangan model bisnis yang semakin maju, sejumlah jenis usaha dan kebutuhan pelanggan perlu penyambungan listrik daya tertentu yang belum diakomodasi dalam golongan tarif yang ada.

Alhasil, stratifikasi tarif untuk rumah tangga besar dengan daya di atas 200 kVA perlu disuplai dengan Tegangan Menengah. Sebab, selama ini rumah tangga besar yang disuplai dengan tegangan rendah berisiko mengalami losses energy.

Lalu, adanya kebutuhan pelanggan bisnis besar dan kerja sama antara pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum (IUPTLU) juga membutuhkan suplai Tegangan Tinggi dengan daya di atas 30.000 kVA

"Kemudian di sisi PLN tentunya juga sangat menguntungkan, ya karena akan menambah keandalan. Ketika nanti tegangan menengah tentu karena malah terlalu banyak kabel dan gangguan akan banyak timbul, kemudian tegangan tinggi akan lebih sedikit," ujar Jisman dikutip CNBC Indonesia.

Berikut empat golongan pelanggan PT PLN (Persero) yang mengalami pelebaran daya:

1. Rumah Tangga Tegangan Rendah (R-3/TR) daya 6.600 VA s.d 200 kVA dilebarkan ke Tegangan Menengah (R-3/TM) daya di atas 200 kVA
2. Bisnis Tegangan Menengah (B-3/TM) daya di atas 200 kVA dilebarkan ke Tegangan Tinggi (B-3/TT) daya 30.000 kVA ke atas
3. Traksi Tegangan Menengah (T/TM) daya di atas 200 kVA dilebarkan ke Tegangan Tinggi (T/TT) daya 30.000 kVA ke atas
4. Curah Tegangan Menengah (C/TM) daya di atas 200 kVA dilebarkan ke Tegangan Rendah (C/TR) daya s.d. 200 kVA dan Tegangan Tinggi (C/TT) daya 30.000 kVA ke atas

Itu dia daftar lengkap tarif listrik per kWh yang berlaku Agustus 2024. Semoga artikel ini dapat membantu detikers.

Tarif Listrik per Juni 2024 Tak Alami Kenaikan, Ini Rinciannya...

Tarif Listrik per Juni 2024 Tak Alami Kenaikan, Ini Rinciannya...

Pemerintah terus berupaya memperlancar arus investasi untuk mendorong proyek-proyek pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) di Indonesia.

Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Rachmat Kaimuddin menjelaskan saat ini memang pelaku usaha PLTS masih kesulitan mendapatkan dana dari lembaga keuangan luar negeri untuk menggarap proyek.

Hal ini terjadi karena, mayoritas lembaga asing punya kriteria atau syarat tertentu untuk menyalurkan dana ke proyek PLTS di Indonesia. Seperti jumlah komponen PLTS yang boleh dibeli di dalam negeri.

"Hari ini pertama tadi satu, kalau mau dapat pembiayaan luar negeri harus mencantumkan TKDN, berarti kita nggak bisa dapat uang dari World Bank, ADB (Asian Development Bank) Islamic Development Bank, semua nggak. Jadi, ini harus dibuka itu supaya bisa sekarang," ungkap Rachmat dalam konferensi pers di Hotel Pullman, Jakarta Pusat, Rabu (8/7/2024).

Di sisi lain Rachmat menjelaskan bahwa sampai saat ini sangat jarang industri PLTS dalam negeri yang saat ini bisa memenuhi TKDN sampai 40% untuk 2024 dan 60% 2025. Sebab, ada berbagai faktor salah satunya seperti kualitas komponen teknologi asal dalam negeri yang harus didorong agar lebih mumpuni.

Oleh sebab itu, Rachmat mengatakan bahwa Kemenko Marves juga mengundang supplier dan pabrikan PLTS dalam negeri untuk mendorong kualitas produknya. "Teknologinya berkembang terus, jadi saat ini kita juga lagi mengundang supplier-supplier atau pabrikan-pabrikan yang bisa bikin dengan teknologi yang cocok dengan kondisi sekarang. Tentunya yang ada sekarang kita juga dorong untuk bisa berinvestasi lebih supaya bisa sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan," jelasnya.

Karena itu pemerintah melakukan relaksasi aturan agar proyek PLTS bisa mendapatkan hibah dari luar negeri. Dua peraturan di tingkat kementerian yang kini berubah itu contohnya adalah Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 34/2024 yang merevisi Permenperin 4/2017 serta Peraturan Menteri ESDM (PermenESDM) 11/2024.

Regulasi tersebut direvisi untuk merelaksasi TKDN yang dibutuhkan untuk proyek ketenagalistrikan. Dengan revisi, penggarap proyek PLTS kini bisa tidak memenuhi TKDN asal proyek dibiayai atau mendapatkan hibah dari luar negeri.

Namun, ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi pelaku usaha. Pertama, pendanaan harus berjumlah 50% atau lebih dari 50% dari total kebutuhan proyek. Kedua, perjanjian hibah maupun pinjaman luar negeri harus diteken selambat-lambatnya pada 2024. Ketiga, pemerintah memberi jangka waktu importasi PLTS maksimal setahun.

"Jadi nggak boleh impor lama-lama gitu, kan. Itu mungkin bisa dipertimbangkan untuk mendapatkan relaksasi impor modulnya atau sebagainya (komponen PLTS)," ujar dia.

Di sisi lain, Rachmat juga mengatakan bahwa persetujuan untuk mendapatkan relaksasi impor juga harus diperoleh dalam rapat koordinasi yang dipimpin oleh Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan.

"Rakor yang dipimpin oleh Menko yang membidangi mineral-energi. Dalam hal ini Menko Marves dan biasanya di Menko Marves. Kebetulan Menko Marves itu Kepala Satgas Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN)," jelas dia.

PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) mengungkap penyebab pipa gas bocor di depan Gedung Kementerian Kesehatan, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Salatan. Pipa bocor ini diduga disebabkan oleh aktivitas pihak ketiga yang melakukan penggalian pada utilitas lain.

Dijelaskan, Tim Penanganan Gangguan (TPG) PGN segera melakukan penanganan terhadap indikasi kebocoran pipa gas bumi di depan Gedung Kemenkes. Menurut laporan, insiden tersebut terjadi sekitar pukul 16.50 WIB.

TPG berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk penanganan insiden ini dan segera memasang safety line di sekitar area yang terindikasi kebocoran. TPG juga melakukan verifikasi detail di titik kebocoran dan penggalian di sekitar lokasi perbaikan. Penanganan segera akan diselesaikan dan saat ini aliran gas telah dihentikan sementara untuk menjaga keamanan jaringan dan wilayah publik.

"Berdasarkan identifikasi di lapangan, terdapat kebocoran pada jaringan Pipa Induk PE berdiameter 180 MM. TPG melakukan perbaikan dengan cut dan replace pipa PE 180 MM," ujar Sekretaris Perusahaan PGN Fajriyah Usman dalam keterangan tertulis, Rabu (7/8/2024).

Dugaan sementara, kebocoran pada material pipa PE 180 MM disebabkan oleh aktivitas pihak ketiga yang tengah melakukan penggalian utilitas lain.

"Kami menyampaikan permohonan maaf atas insiden ini. Kami juga mengantisipasi dampak resiko dari kejadian ini dan memastikan bahwa aliran gas di sekitar sekitar lokasi tetap aman," imbuh Fajriyah.

PGN juga menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas sikap tanggap dari masyarakat sekitar lokasi kejadian yang mengabarkan langsung kepada petugas PGN, sehingga insiden ini dapat segera diatasi. Diinformasikan kepada khalayak terkait kejadian emergency dan kejadian yang berpotensi untuk terjadinya insiden di jaringan gas bumi dapat segera menghubungi Call Center Pertamina di nomor 135.

Pemerintah terus mendorong berbagai upaya dalam rangka menjaga lingkungan pada industri pertambangan, salah satunya menerapkan smart mining dalam proses dekarbonisasi.

Diketahui, dekarbonisasi merupakan proses mengurangi emisi karbon dioksida (CO2) dan emisi gas rumah kaca (GRK). Sementara smart mining menggabungkan perkembangan IT untuk melakukan efisiensi energi demi menjaga keberlanjutan bisnis sekaligus kelestarian lingkungan di masa depan.

Sebagai perusahaan tambang dan metalurgi global asal Prancis yang beroperasi di Indonesia, Eramet turut mendukung komitmen Pemerintah Indonesia untuk transisi energi. Environment & Permitting Expert Eramet, Novi Gusman menjelaskan secara global, Eramet berfokus pada mineral-mineral kritis, seperti nikel, mangan, litium, dan mineral sands. Di Indonesia sendiri, Eramet berfokus pada mineral kritis yang berfungsi untuk transisi energi.

"Jadi sudah ada kerja sama antara Eramet dan Kementerian ESDM untuk melakukan studi mencari mineral-mineral di Indonesia. Salah satunya, kita menjajaki potensi litium untuk mendukung proses transisi energi itu sendiri, khususnya industri electric vehicle," ujar Novi dalam talkshow Greentalk bertema 'Dekarbonisasi Pertambangan Melalui Penerapan Smart Mining' di detikPagi beberapa waktu lalu.

Novi mengatakan, Eramet juga membentuk CSR Roadmap bertajuk 'Act for Positive Mining', yang bertujuan mengintegrasikan aspek sosial dan lingkungan di dalam siklus pertambangan. Dalam roadmap ini, dekarbonisasi menjadi salah satu upaya yang dilakukan Eramet dalam mewujudkan responsible mining.

"Jadi salah satu upayanya adalah dengan dekarbonisasi. Eramet punya komitmen untuk mengurangi emisi karbon," ucap Novi.

"Success story-nya, di tahun 2019 hingga tahun 2022 ini secara global, kita berhasil menurunkan emisi karbon sebesar 12%. Di tahun 2035, kita berkomitmen lagi untuk menurunkan emisi sebesar 40% dan mencapai karbon netral di tahun 2050," sambungnya.

Novi menambahkan, Eramet juga membentuk Research and Development (R&D) Centre dengan tim-tim ahli di dalamnya. Adapun tim ini diharuskan untuk mencari inovasi-inovasi strategis yang dapat mendukung upaya dekarbonisasi.

Dalam kegiatan eksplorasi tambang, Novi mengungkapkan Eramet menerapkan sistem drone guna menekan konsumsi bahan bakar fosil.

"Kalau kita di tambang itu ada yang namanya kegiatan eksplorasi, kita menggunakan drone untuk wilayah pertambangan yang tujuannya untuk mengurangi yang namanya konsumsi bahan bakar fosil tadi, jadi tidak ada emisi. Kita juga sedang dalam uji coba penggunaan electric vehicle, khususnya truk tambang untuk area operasional," jelasnya.

Selanjutnya, Eramet juga berkomitmen untuk diaudit sesuai dengan standar Initiative Responsible Mining Assurance (IRMA), yang saat ini merupakan standar internasional paling tinggi dan ketat untuk perusahaan tambang. Sebagaimana diketahui, IRMA merupakan koalisi multi-stakeholder dengan lebih dari 100 entitas, termasuk perusahaan pertambangan, perusahaan pembeli produk tambang, organisasi buruh, LSM, komunitas sekitar operasi, dan perusahaan di bidang investasi dan keuangan.

"Jadi ada standar internasional yang sudah diakui dan itu berkomitmen untuk melihat adanya implementasi dari good mining practice. Kita mengadopsi standar IRMA ini bersinergi antara CSR 'Act for Positive Mining' untuk melihat apakah kita mendukung program dekarbonisasi tersebut," pungkasnya.

Pabrik anoda yang diresmikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Kendal, Jawa Tengah bakal menggunakan produk Pertamina sebagai bahan bakunya. Tepatnya artificial graphite yang diperoleh dari pengolahan petroleum coke yang merupakan produk sampingan dari pengolahan minyak mentah, bisa dibilang petroleum coke adalah limbah yang memiliki nilai tinggi.

Petroleum coke yang diubah menjadi artificial graphite itu didapatkan langsung dari pengolahan minyak bumi di Kilang Pertamina Dumai, Riau. Hal ini diungkapkan langsung oleh Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kemenko Marves Septian Hario Seto.

"Bahan baku utama anoda ini kita ambil dari artificial graphite ya yang diproses dari petroleum coke yang dihasilkan oleh kilang Pertamina di Dumai. Ini adalah hilirisasi dari produk kilang migas ya yang dimiliki Pertamina," beber Seto dalam keterangannya di video Sekretariat Presiden, Rabu (7/8/2024).

Seto menjelaskan bahan anoda sendiri adalah komponen utama dari pembentuk baterai lithium. Bahan anoda bertindak sebagai sumbu negatif dalam sebuah baterai, sementara sumbu positifnya adalah katoda.

Menurut Seto katoda sendiri dihasilkan dari pengolahan nikel yang sudah dilakukan di Indonesia semenjak mineral itu dilarang untuk diekspor mentah pada 2019.

"Komponen pembentuk utama adalah nikel," sebut Seto.

Maka dari itu, Seto menilai peresmian pabrik anoda di Indonesia melengkapi rencana hilirisasi pemerintah untuk membentuk ekosistem baterai listrik.

"Dengan adanya peresmian pabrik bahan baterai anoda pada hari ini oleh bapak presiden sebenarnya menegaskan bagaimana program hilirisasi kita di Indonesia tadinya dimulai dari nikel sekarang sudah berkembang sangat banyak. Tidak hanya nikel, kita lakukan tembaga juga," tegas Seto.

Pengamat Gunung Api (PGA) Semeru melaporkan adanya pencurian alat pemantauan Gunung Semeru di Stasiun Klepu. Alat yang dicuri berupa 6 accu, 2 solar panel dan 1 buah regulator solar panel.

Pencurian menjadi kerugian semua pihak karena dengan hilangnya alat pemantauan ini telah mengganggu pengamatan dan pemantauan Gunung Api Semeru yang seharusnya dilakukan 24 jam.

"Saya sampaikan bahwa alat pemantauan Gunung Semeru di Stasiun Klepu mengalami carrier off sejak 31 Juli 2004 dan setelah dilakukan pengecekan oleh tim dari pengamat gunung api ternyata pintu pagar dan pintu bungkernya sudah dibobol dengan cara di gergaji. Nah peralatan hilang sudah dicatat disini 4 buah accu, 2 buah solar panel, 1 buah regulator solar panel," kata Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) Hadi Wijaya dikutip dari laman Kementerian ESDM, Rabu (7/8/2024).

Hadi mengingatkan, alat-alat pemantauan ini seyogyanya dapat dijaga dan dipelihara bersama. Sebab, alat itu untuk kepentingan bersama guna memantau aktivitas vulkanik Gunung Semeru.

"Keberadaan alat-alat ini untuk kepentingan bersama, bukan hanya kepentingan PVMBG tapi kepentingan masyarakat luas terutama adalah masyarakat dan warga terdampak dari mitigasi kebencanaan tersebut jadi semua wajib menjaganya," ujar Hadi.

"Peralatan pemantauan gunung api ini dan juga early warning system termasuk gerakan tanah itu adalah aset negeri kita. Jadi bukan menjadi asetnya badan geologi dan Kementerian, tapi aset bangsa Indonesia. Jadi Jadi saya harapkan agar tokoh masyarakat, masyarakat sekitarnya, masyarakat luas juga ikut dalam menjaga aset yang ada tersebar di setiap pos gunung api dan sistem yang ada di gerakan tanah," sambungnya.

Sementara itu, Kepala PGA Semeru, Liswanto mengatakan, petugas PGA Gunung Semeru mengetahui hilangnya alat-alat pemantauan itu Minggu (4/8) lalu saat itu dilakukan pengecekan. Kemudian, didapati gembok pagar sudah terbuka digergaji dan diketahui hilangnya empat unit accu Panasonic berkapasitas 75 ampere.

"Petugas langsung saya melaporkan kejadian ini ke Polsek Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang dan sudah dibuatkan surat kehilangan oleh polsek tersebut tanggall 4 Agustus 2024," ujar Liswanto.

Liswanto memperkirakan kerugian atas kehilangan alat-alat tersebut sekitar Rp 14.000.000. "Berdasarkan perhitungan sementara menurut perkiraan harga accu kerugian yang diakibatkan oleh pencurian tersebut sebesar Rp 14.000.000," pungkas Liswanto.

Namun demikian, Liswanto mengungkapkan proses pemantauan masih berjalan dengan baik karena masih banyak peralatan pendukung lainya yang masih dalam keadaan baik dan berjalan lancar.

"Tidak terlalu berpengaruh besar karena alat kami kan tersebar banyak, itu hanya satu alat repeater, di mana kerjanya untuk memancar ulangkan yang dari Semeru di sebelah barat. Alat kami masih banyak yang di timur, selatan, tenggara," tuturnya.

Industri hulu minyak dan gas bumi (migas) dihadapkan pada tantangan yakni kesulitan mencari welder atau tukang las. Hal ini berdampak pada terlambatnya sejumlah proyek.

Deputi Dukungan Bisnis SKK Migas, Rudi Satwiko mengatakan, tukang las tersebut 'dibajak' oleh negara lain.

"Cuma memang yang sekarang agak susah terus terang saja masalah welder. Jadi ada beberapa pekerjaan kami ini ter-delay semacam proyek-proyek besar kaya Forel ada beberapa yang lain-lain, itu ternyata welder kita juga dibajak," katanya dalam konferensi pers, Jakarta, Rabu (7/8/2024).

Dia mengatakan, tenaga kerja hulu migas yang dibajak bukan hanya engineer. Dia bilang, tenaga terampil juga dibajak.

"Jadi yang dibajak yang keluar negeri bukan hanya engineer, tapi tenaga-tenaga terampil kita juga dibajak," ungkapnya.

Namun, pihaknya tak mempermasalahkan hal tersebut. Dia mengatakan, pihaknya telah bekerjasama dengan Solo Techno Park untuk melakukan pembinaan sumber daya manusia.

"Jadi sudah ada beberapa KKKS yang bekerjasama dengan Solo Techno Park seperti Pertamina dan lain-lain," ungkapnya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memfokuskan pemerintahannya di periode kedua ini untuk menggenjot hilirisasi industri. Salah satu mimpi besarnya adalah membuat ekosistem kendaraan listrik di Indonesia.

Menurutnya saat ini ekosistem besar kendaraan listrik itu sudah terwujud di Indonesia dengan kuat dan terintegrasi.

"Jadi yang kita impikan sebuah ekosistem besar kendaraan listrik yang kuat dan terintegrasi satu per satu mulai kelihatan," tegas Jokowi saat meresmikan pabrik bahan baterai di Kendal, disiarkan virtual, Rabu (7/8/2024).

Dia pun membeberkan buktinya. Pertama sudah ada smelter nikel di Morowali, Weda Bay, dan beberapa lokasi lainnya yang mampu membuat bahan baku baterai. Kemudian ada juga smelter tembaga di Gresik dan Sumbawa yang akan beroperasi di bulan Agustus dan September.

Lebih lanjut di Mempawah ada smelter bauksit yang percobaan produksinya akan dicoba secara maksimal paling lambat bulan depan.

Hari ini sendiri dia kembali meresmikan pabrik bahan baterai anoda di Kendal. Di sisi lain, ada juga pabrik baterai dan perakitan mobil listrik di Cikarang dan Karawang.

Jokowi yakin bila sudah ada ekosistem yang terbentuk, Indonesia akan menjadi pemasok ulung kendaraan listrik di dunia.

"Kalau semuanya jadi, ekosistemnya akan terbangun dan kita akan bisa masuk ke global supply chain yang akan memberikan nilai tambah yang besar. Baik masalah rekrutmen tenaga kerja, maupun pertumbuhan ekonomi kita," pungkas Jokowi.